Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Produsen Mobil Eropa Bersiap Sambut Penjualan 2026 Lebih Cerah

    Produsen Mobil Eropa Bersiap Sambut Penjualan 2026 Lebih Cerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Produsen mobil Eropa bersiap untuk pulih pada tahun depan setelah mengalami tekanan laba di sepanjang 2025.  Adapun, langkah-langkah efisiensi biaya dan rencana restrukturisasi mendorong para analis untuk menaikkan perkiraan pendapatan.

    Berdasarkan data Bloomberg Intelligence, indeks otomotif Stoxx Europe 600 diperkirakan mencatat lonjakan laba per saham pada 2026 dan 2027.

    Analis BI Laurent Douillet mengatakan untuk 2025 kemungkinan akan menjadi “titik terendah” bagi laba sektor otomotif di Benua Biru. Optimistis perbaikan tahun depan seiring dengan hadirnya subsidi kendaraan listrik baru, kebijakan penghematan biaya, dan perombakan strategi yang memperbaiki prospek ke depan.

    Adapun, laba produsen mobil Eropa terpukul dari berbagai sisi sepanjang 2025 akibat kombinasi hambatan internal dan eksternal, termasuk tarif AS, lemahnya permintaan di China, persaingan ketat dari produsen mobil asal China, serta perlambatan pasar kendaraan listrik.

    Produsen mobil mewah Porsche AG bahkan memangkas panduan labanya hingga empat kali tahun ini setelah memutuskan mengurangi ambisinya di segmen kendaraan listrik.

    Pemilik merek Jeep, Stellantis NV turut menanggung beban biaya sekali jalan bernilai miliaran euro saat menyesuaikan portofolio produknya dan mengalihkan produksi di AS. Sementara Renault SA mencatat kerugian sebesar 9,5 miliar euro (sekitar US$10,9 miliar) akibat perubahan metode akuntansi untuk kepemilikannya di Nissan Motor Co.

    Belum lama ini, kekurangan komponen penting dari Nexperia BV yaitu produsen chip yang terjebak dalam ketegangan politik antara Belanda dan China menambah tantangan baru.

    Pekan lalu, Volkswagen AG memperingatkan bahwa pencapaian target keuangannya sangat bergantung pada pasokan semikonduktor yang berkelanjutan, menyebutkan bahwa persediaan chip yang dimiliki hanya cukup untuk menjaga operasional pabrik di Jerman selama satu minggu.

    “Secara keseluruhan, produksi mobil hanya bisa bergerak secepat komponen yang paling lambat,” ujar analis Citigroup Ross MacDonald, dikutip Bloomberg pada Selasa (4/11/2025).

    Douillet menambahkan tantangan pun masih membayangi sektor otomotif di Eropa dengan tanda-tanda pelemahan yang berlanjut di pasar utama seperti AS dan China serta kondisi fundamental yang masih dianggap rapuh.

    Namun, dia menegaskan arah perbaikan mulai terlihat. Produsen mobil kini menantikan tambahan subsidi kendaraan listrik senilai 3 miliar euro di Jerman hingga 2029, sementara upaya pengurangan biaya dan penataan ulang lini model diperkirakan mulai membuahkan hasil pada 2026.

    Porsche, yang menghadapi lemahnya permintaan di China, hambatan rantai pasok, serta menurunnya minat terhadap kendaraan listrik, menandakan bahwa masa terburuk mungkin telah berlalu dalam laporan kinerjanya yang terbaru. Perusahaan tersebut berupaya memulihkan citranya sebagai merek mewah papan atas.

    “Meski Porsche membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri terhadap penurunan penjualan di China dan pergeseran strategi kendaraan listriknya, kami percaya sebagian besar proses tersebut kini telah selesai,” ujar analis Citigroup Harald Hendrikse, yang memperkirakan peningkatan laba signifikan pada 2026.

    Perusahaan induknya, Volkswagen, yang mencatat beban penurunan nilai goodwill sebesar 2,7 miliar euro terkait perubahan strategi Porsche, melaporkan arus kas dan margin yang solid pada kuartal ketiga. Alhasil, kepercayaan investor meningkatterhadap potensi pemulihan. Produsen tersebut juga menyatakan bahwa meredanya ketegangan dagang AS–China merupakan “sinyal positif” bagi kemungkinan dilanjutkannya pasokan chip dari Nexperia.”

    Mercedes-Benz Group AG juga mempertahankan panduan keuangannya dan meluncurkan program pembelian kembali saham senilai 2 miliar euro sambil melakukan pemangkasan biaya guna menjaga profitabilitas.

    Optimisme ini juga didorong oleh pemulihan penjualan mobil di Eropa, yang naik selama tiga bulan berturut-turut hingga September. Kombinasi antara meredanya kekhawatiran tarif dan mulai terlihatnya hasil dari upaya restrukturisasi memberi sinyal positif bagi prospek tahun 2026.

  • Konsensus Ekonom Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5% pada Kuartal III/2025

    Konsensus Ekonom Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5% pada Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal III/2025. Angka itu sejalan dengan perkiraan pemerintah yang juga berada di kisaran 5%.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 pada Rabu (5/11/2025) esok.

    Sebanyak 30 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah pertumbuhan ekonomi kuartal III /2025 sebesar 5% YoY. Nilai tersebut naik dibandingkan pertumbuhan ekonomi 4,95% YoY periode yang sama tahun lalu, namun melambat dibandingkan 5,12% pada kuartal sebelumnya.

    Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) Ramadani Partama sebesar 5,07%. Sementara estimasi terendah disampaikan oleh Ekonom Trimegah Securities di angka 4,79%.

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Bank Mandiri Andry Asmoro memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 mencapai 5,05% YoY.

    Berdasarkan indikatornya, pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 dipengaruhi oleh moderasi investasi dan belanja pemerintah, sementara konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor tetap menjadi penopang utama.

    Dia menyampaikan bahwa konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap solid di level 5,0% YoY, sejalan dengan peningkatan penjualan ritel rata-rata 4,7% YoY, jauh lebih tinggi dibandingkan 0,9% pada kuartal II/2025.

    “Konsumsi domestik masih terjaga di tengah inflasi yang terkendali,” ujar Asmo dalam rilis OCE BMRI Macro Preview, Selasa (4/11/2025).

    Dari sisi investasi, diproyeksikan pertumbuhannya melambat ke 4,5% YoY, turun tajam dari 7,0% pada kuartal sebelumnya. Indikatornya terlihat dari penurunan penjualan semen -2,3% YoY serta pelemahan impor barang modal menjadi 10,4% YoY dari 32,5% pada kuartal II/2025.

    Meski demikian, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur rata-rata meningkat ke 50,4 dari 47,0 pada kuartal sebelumnya.

    Sementara itu, belanja pemerintah diperkirakan mencatat kontraksi -2,5% YoY, sejalan dengan arus realisasi fiskal yang turun -2,9% YoY. Belanja pemerintah pusat bahkan menyusut -5,1% YoY.

    Dari sisi eksternal, kinerja ekspor diproyeksikan tumbuh 11,0% YoY, sedikit lebih tinggi dibandingkan 10,7% pada kuartal sebelumnya. Adapun impor diperkirakan melambat signifikan menjadi 3,2% yoy dari 11,7%, sehingga kontribusi ekspor neto terhadap pertumbuhan ekonomi membaik di tengah masih rapuhnya perdagangan global.

    Proyeksi Ekonomi Purbaya

    Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pertumbuhan ekonomi pada sepanjang 2025 tetap diproyeksikan 5,2% YoY sebagaimana perkiraan pemerintah.

    Dari sisi fiskal, Purbaya menjelaskan bahwa belanja APBN digunakan untuk mendukung kegiatan konsumsi dan produksi, sekaligus diperkuat dengan percepatan implementasi program strategis. APBN juga diarahkan untuk menyalurkan berbagai paket insentif ekonomi untuk kuartal IV/2025 senilai Rp34,4 triliun.

    “Perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% YoY pada kuartal IV/2025 dengan dukungan stimulus Rp34,4 triliun. Secara full year 2025 diproyeksi pertumbuhannya akan mencapai 5,2%,” terangnya di gedung Bank Indonesia (BI), Senin (3/11/2025).

    Sebagai Ketua KSSK, Purbaya mengatakan bahwa sistem keuangan kuartal III/2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi stabil mewaspadai seluruh risiko global. Salah satunya yakni penerapan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS), di mana Indonesia dikenai 19%.

    Purbaya juga mengatakan bahwa Gubernur BI, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut memperkuat kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap terus dilakukan dan disertai dengan kebijakan efektif.

    Pada rapat terakhir 2025 atau kuartal IV yang dilaksanakan pekan lalu, Jumat (31/10/2025), KSSK juga menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga maupun dengan kementerian/lembaga lain guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Adapun pada kuartal III/2025, Purbaya memaparkan bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi tetap terjaga baik dengan dukungan pemerintah dan otoritas moneter. Dalam hal ini, BI juga mencatat sudah memangkas kebijakan suku bunga acuan hingga 4,75% sampai dengan level saat ini.

    Di sisi lain, lanjut mantan Ketua LPS itu, indeks penjualan ritel pada September 2025 tumbuh 5,8% (yoy) serta diikuti dengan keyakinan konsumen terhadap perekonomian dan kinerja pemerintah. Aktivitas manufaktur juga dinilai membaik di mana PMI Manufaktur berada di area ekspansi. “Utamanya ditopang kenaikan pesanan baru selama tiga bulan berturut-turut,” ujar Purbaya.

    Purbaya juga mengatakan bahwa injeksi likuiditas ke Himbara pada September 2025 lalu senilai Rp200 triliun telah menambah likuiditas perekonomian. Hasilnya, pertumbuhan uang primer sebesar 13,2% (yoy), dan didukung dengan kebijakan moneter longgar sekaligus ekspansi likuiditas, pertumbuhan M2 mencapai 8% (yoy) pada September 2025.

    Adapun konferensi pers hasil rapat KSSK itu dihadiri oleh Purbaya, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Ketua DK LPS Anggito Abimanyu.

  • Geger Utang Whoosh, Prabowo: Jangan Hitung Untung-Rugi, Hitung Manfaatnya!

    Geger Utang Whoosh, Prabowo: Jangan Hitung Untung-Rugi, Hitung Manfaatnya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pihak untuk tidak menghitung aspek untung-rugi dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang saat ini menjadi perdebatan publik.

    Menurutnya, proyek warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut perlu dipandang dari sisi manfaat kepada rakyat. Prabowo lantas menyatakan bakal bertanggung jawab atas utang Whoosh yang menuai polemik.

    “Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Semua transportasi publik di dunia itu jangan dihitung untung-ruginya. Hitunglah manfaat enggak untuk rakyat,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Dia lantas menyampaikan telah mempelajari masalah dalam tata kelola proyek Whoosh. Dia menyatakan tidak ada yang bermasalah dalam proyek tersebut.

    Prabowo mengaku telah menghitung kemampuan negara untuk melunasi utang proyek tersebut, kemudian menyampaikan bahwa Indonesia bukan negara sembarangan.

    Seiring beragam upaya yang tengah ditempuh pemerintah, dia mengimbau PT KAI (Persero) hingga khalayak luas agar tidak mengkhawatirkan permasalahan Whoosh ke depannya.

    “Semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” ucap 

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menghadap Presiden Prabowo Subianto pada Senin (3/11/2025) untuk melaporkan skema restrukturisasi utang Whoosh.

    AHY menyebut pihaknya bersama kementerian dan lembaga mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian telah sepakat mengenai skema penyelesaian utang. Selanjutnya, dia akan segera melaporkan kesepakatan tersebut ke Presiden Prabowo.

  • Update Penanganan Radioaktif di Udang dan Cengkih: Relokasi Warga hingga Pelabuhan Ditutup Sementara

    Update Penanganan Radioaktif di Udang dan Cengkih: Relokasi Warga hingga Pelabuhan Ditutup Sementara

    Bisnis.com, JAKARTA – Cemaran zat  radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di beberapa komoditas ekspor seperti udang dan cengkih mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

    Terkini, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cesium 137 (Cs-137) terus mempercepat kegiatan mitigasi dan penanganan kontaminasi radioaktif di kawasan industri dan pemukiman di Cikande, Kabupaten.

    Hal ini untuk mencegah meluasnya dampak radiasi Cs-137 dan melindungi kesehatan masyarakat, pekerja, serta kegiatan pabrik di wilayah tersebut.

    Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Rasio Ridho Sani mengatakan kegiatan mitigasi dan dekontaminasi secara intensif terus dilakukan.

    “22 pabrik yang terdeteksi paparan radiasi Cs-137, telah berhasil didekontaminasi oleh Satgas. Pabrik-pabrik yang telah selesai dekontaminasi dapat segera melakukan operasi, dengan supervisi dari BRIN dan Bapeten,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (30/10/2025). 

    Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat, kegiatan dekontaminasi di luar pabrik, terutama di zona merah termasuk pemukiman, lapak, dan lahan kosong secara intensif terus dilakukan oleh Satgas.

    Kontaminasi Cesium-137 di zona merah disebabkan oleh penggunaan limbah peleburan logam (slag) yang terkontaminasi radioaktif, yang digunakan masyarakat sebagai material urugan.

    Dari 12 lokasi yang teridentifikasi di zona merah, 5 lokasi telah berhasil didekontaminasi, sementara 7 lokasi lainnya masih dalam proses dekontaminasi intensif.

    Pembersihan/pemindahan material urug terkontaminasi Cesium-137 di zona merah dilakukan oleh Tim dari Nubika Zeni TNI-AD dan KBRN Gegana Brimob Polri.

    Menurut Ridho, hingga saat ini material dekontaminasi yang berhasil dipindahkan baik dari pabrik maupun dari zona merah mencapai 275,87 Meter Kubik atau setara dengan 558,8 ton.

    Untuk keamanan, proses dekontaminasi secara ketat mengikuti protokol keamanan radiasi yang dikendalikan oleh Petugas Proteksi Radiasi (PPR) dari BRIN dan Bapeten.

    Pelabuhan Tanjung Perak Ditutup Sementara

    Pemerintah dikabarkan menutup sementara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya usai ditemukannya kontainer berisi cengkih yang diduga terkontaminasi zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) milik PT NJS, yang diketahui baru tiba, Sabtu (1/11/2025) pada pukul 22.00 WIB.

    Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137 dan Masyarakat Beresiko Terdampak, Bara Krishna Hasibuan menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilakukan pihaknya sebagai langkah preventif dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan kawasan pelabuhan dan para pekerja di dalamnya.

    “Satuan Tugas Penanganan Kontaminasi Radionuklida Cs-137 berkoordinasi dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya telah melakukan penanganan dengan menutup kawasan pelabuhan,” ungkap Bara Krishna dalam keterangan resminya dikutip, Selasa (4/11/2025).

    Kebijakan tersebut ditempuh setelah pihak U.S. Food and Drug Administration (FDA) menduga kontainer berisi produk cengkih tersebut telah terkontaminasi zat radioaktif Cs-137. Selanjutnya, pemeriksaan lebih lanjut telah dilakukan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) guna memastikan situasi di lapangan.

    Bara Krishna menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan BAPETEN bahwa tidak ditemukan kontaminasi paparan Cs-137 pada bagian luar kontainer tersebut. Namun begitu, BAPETEN menemukan kontaminasi paparan Cs-137 pada beberapa bagian pada produk cengkih, yang berada di dalam kontainer tersebut, usai dilakukan pengukuran pada seluruh produk cengkih.

    “Selanjutnya dilakukan pemilahan antara produk yang terkontaminasi dan yang bersih, selanjutnya produk cengkih yang terkontaminasi dipisahkan ke kontainer baru di PT NJS,” papar Bara Krishna. 

    Dirinya pun menegaskan, sesuai dengan prosedur keamanan pangan yang berlaku, seluruh produk cengkih yang terdeteksi telah terkontaminasi Cs-137 akan disegel. Selanjutnya, produk-produk tersebut kemudian dilakukan pemusnahan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) setelah proses dekontaminasi dijalankan.

    “Produk yang diketahui terdeteksi Cs-137 akan dilokalisir (disegel), untuk selanjutnya dilakukan langkah dekontaminasi dan dimusnahkan,” pungkasnya. 

    Sementara itu, Superintenden Komunikasi Korporat dan Hubungan Investor PT Terminal Petikemas Surabaya, Ardiansyah menampik kabar mengenai penutupan dan penghentian aktivitas di pelabuhan. 

    Walau begitu, Ardiansyah membenarkan bahwa kegiatan pembongkaran produk ekspor yang dikembalikan ke dalam negeri karena terpapar Cs-137 tersebut dilakukan di Terminal Petikemas Surabaya (TPS Surabaya).

    “Atas aktivitas tersebut, tidak ada penutupan pelabuhan ataupun penghentian aktivitas bongkar muat dan pelayanan kegiatan lainnya di TPS Surabaya. Kegiatan pelayanan bongkar muat tetap berlangsung normal dan seluruh pengguna jasa dilayani dengan baik,” ungkap Ardiansyah dalam keterangan resminya. 

    Dirinya juga menegaskan bahwa pelayanan bongkar atas produk yang terpapar Cs-137 tersebut dilakukan dengan pengawasan ketat oleh BAPETEN, dan dinyatakan aman dalam rangkaian proses bongkar peti kemas di terminal TPS.

    Selain itu, Ardiansyah juga menerangkan bahwa produk cengkih yang telah dinyatakan terkontaminasi Cs-137 tersebut tidak serta-merta ditumpuk oleh petugas terkait di dalam TPS, melainkan langsung diamankan dan dibawa keluar dari area TPS.

    “Selanjutnya produk ekspor yang terkontaminasi cesium tidak ditumpuk di dalam terminal, melainkan langsung dibawa keluar TPS Surabaya atau Truck Losing, di mana sesuai SOP penanganan kontainer IMO Class 1 eksplosive dan IMO Class 7 radioaktif, untuk penanganan lebih lanjut oleh pihak berwenang,” pungkasnya. 

  • Prabowo: RI Bayar Utang Kereta Cepat Rp1,2 Triliun Tiap Tahun ke China

    Prabowo: RI Bayar Utang Kereta Cepat Rp1,2 Triliun Tiap Tahun ke China

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat pada Selasa (4/11/2025). Dia menyebut tak ada masalah dalam skema tersebut, kendati tak memerinci sumber dananya.

    “Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo kepada wartawan.

    Menurutnya, permasalahan Kereta Cepat Whoosh Indonesia semestinya tak semata dipandang dari sisi utang, melainkan juga manfaat bagi masyarakat seperti mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, hingga mempercepat perjalanan.

    Dengan adanya kereta warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut, dia menilai bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang menguasai teknologi, sekaligus menjadi simbol kerja sama yang erat dengan China.

    Prabowo pun meminta masyarakat tidak menambah gaduh atas polemik Whoosh, sebab pemerintah disebutnya tidak akan lepas tangan.

    “Jadi, sudahlah. Saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi, tidak usah ribut, kita mampu dan kita kuat,” ucap eks Danjen Kopassus ini.

    Ketika ditanya kembali perihal sumber dana pelunasan utang Whoosh, Prabowo menyatakan bahwa salah satunya akan bersumber dari uang hasil rampasan korupsi.

    Dia lantas berujar bahwa pemerintah tak akan memberikan kesempatan lagi bagi para koruptor untuk kembali mencari celah dalam keuangan negara demi keuntungan pribadi.

    “Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” tutur Prabowo.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menghadap Presiden Prabowo Subianto pada Senin (3/11/2025) untuk melaporkan skema restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    AHY menyebut pihaknya bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian telah sepakat mengenai skema penyelesaian utang. Selanjutnya, dia akan segera melaporkan kesepakatan tersebut ke Presiden Prabowo.

    “Solusi kereta cepat Jakarta — Bandung dan pengembangan lanjutan, kami telah menggelar rapat koordinasi yang in-line dengan arahan Bapak Presiden bersama Menteri Investasi/CEO Danantara, Menteri Perhubungan, Kemenko Ekonomi, dan Kementerian Keuangan,” kata AHY di akun Instagram resminya, Selasa (4/11/2025).

    Dia menambahkan, pemerintahan Presiden Prabowo telah sepakat mencari solusi terbaik untuk restrukturisasi keuangan. 

    Apabila proses tersebut telah dirampungkan, barulah proses pengembangan kereta cepat bakal diperluas ke ruas lain, salah satunya Jakarta — Surabaya.

    “Setelah tuntas, kita akan kembangkan jalur-jalur berikutnya sebagai wujud nyata pembangunan berkeadilan dan pemerataan antarwilayah,” ujarnya.

  • Pemerintah telah Salurkan Rp20 Triliun BLT Kesra Rp900.000

    Pemerintah telah Salurkan Rp20 Triliun BLT Kesra Rp900.000

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mulai mencairkan stimulus ekonomi tambahan bagi masyarakat untuk kuartal IV/2025 dalam bentuk bantuan langsung tunai sementara (BLTS) Kesra. Penyaluran BLT telah mencapai sekitar Rp20 triliun. 

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Kuartal IV/2025, Senin (3/11/2025). 

    BLT yang diumumkan pada Oktober 2025 itu menyasar kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Penyalurannya telah dilakukan secara bertahap dan secara keseluruhan ditargetkan pada pekan kedua November 2025. 

    “Setiap KPM menerima total Rp900.000, jadi Rp300.000 setiap bulan. Sekarang sudah hampir Rp20 triliun tersalurkan,” ujar Purbaya di kantor Bank Indonesia (BI), Senin (3/11/2025). 

    Purbaya memaparkan bahwa pemerintah sebelumnya telah menyalurkan delapan program akselerasi ekonomi pada September 2025 dengan total anggaran Rp15,6 triliun. Pertama, program magang untuk lulusan perguruan tinggi atau fresh graduates maksimal satu tahun. 

    Kedua, perluasan pembebasan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 atau ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata. 

    Ketiga, bantuan pangan untuk Oktober dan November 2025. Keempat, diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja yang bukan penerima upah seperti pengemudi ojek online (ojol), ojek pangkalan, sopir serta kurir selama enam bulan. 

    Kelima, program manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Keenam, program padat karya tunai Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. 

    Ketujuh, program deregulasi sebagai implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2025. Kedelapan, program perkotaan berupa pilot project di Jakarta untuk perbaikan kualitas permukiman serta penyediaan platform pemasaran untuk gig economy. 

    Selepas 2025, pemerintah juga melanjutkan empat program insentif ekonomi pada 2026. Pertama, perpanjangan periode pemberian PPh final UMKM sebesar 0,5% sampai dengan 2029. 

    Kedua, perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata. Ketiga, perpanjangan PPh pasal 21 DTP untuk pekerja industri padat karya. Keempat, program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima BPU. 

    Di luar itu, pemerintah juga menyalurkan lima program penyerapan tenaga kerja meliputi: operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; replanting perkebunan rakyat; Kampung Nelayan Merah Putih; revitalisasi tambak Pantura; serta modernisasi kapal nelayan. 

    “Stimulus yang lain adalah insentif PPN DTP atas penjualan rumah dengan harga hingga Rp5 miliar untuk bagian harga sampai dengan Rp2 miliar sebesar 100% diperpanjang hingga 31 Desember 2027,” pungkas Purbaya.

  • DPD Minta Purbaya Cari Solusi Penguatan Fiskal Daerah

    DPD Minta Purbaya Cari Solusi Penguatan Fiskal Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komite IV DPD Ahmad Mawardi meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pelaksanaan Undang-Undang No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) benar-benar memperkuat kapasitas fiskal daerah.

    Ahmad menilai beleid tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan fundamental, meski sudah lebih dari dua tahun berlaku. Padahal menurutnya, UU HKPD menjadi tonggak penting reformasi sistem fiskal nasional yang bertujuan menciptakan hubungan keuangan pusat-daerah yang lebih adil, efisien, dan akuntabel.

    Hanya saja, dia mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di banyak wilayah belum menunjukkan peningkatan signifikan, sementara ketergantungan terhadap transfer pusat masih tinggi.

    “Basis data wajib pajak lemah, kepatuhan rendah, dan infrastruktur digital belum merata,” ujar Ahmad dalam rapat kerja bersama Purbaya dan jajaran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

    Dia juga menyoroti pengelolaan dividen BUMN oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang turut mempengaruhi alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD). Senator itu menilai efisiensi dan transparansi entitas tersebut perlu diperkuat agar hak daerah dari PNBP dapat tersalurkan secara proporsional.

    Selain itu, Ahmad menyoroti pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38/2025 yang mengatur pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat kepada daerah sebagai turunan UU HKPD. Kebijakan ini, katanya, penting untuk memperkuat peran BUMD sebagai instrumen ekonomi daerah dan mendukung kemandirian fiskal.

    Ahmad juga meminta kejelasan mekanisme percepatan realisasi dana transfer ke daerah (TKD) yang masih tertahan di perbankan daerah, serta penyelesaian dana kurang bayar dana bagi hasil (DBH) tahun anggaran 2023–2024.

    Dia menekankan Pemda sangat memerlukan dana tersebut, terlebih terjadi pemangkasan TKD besar-besaran pada tahun depan. Adapun, TKD turun Rp226,9 triliun atau sekitar 24,7% dari Rp919,9 triliun (APBN 2025) menjadi Rp692,995 triliun (APBN 2026).

    “Ini juga menjadi aspirasi dari kepala daerah bagi kita. Ini [dana kurang bayar percepatan transfer TKD] merupakan utang pusat ke daerah dan bagaimana mekanisme ini, kapan bisa daerah menikmati ketika TKD daerah ini dikurangi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengapresiasi kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendorong kredit di daerah. Hanya saja, Ahmad menilai pertumbuhan kredit belum signifikan.

    “Kenapa tidak seperti itu, tidak seperti yang kita harapkan? Padahal kebijakan Pak Menteri sudah luar biasa,” tanyanya ke Purbaya sambil menutup pernyataannya.

  • MBG Picu Inflasi, BGN Perlu Buat Menu Lebih Beragam Sesuai Ketersediaan Daerah

    MBG Picu Inflasi, BGN Perlu Buat Menu Lebih Beragam Sesuai Ketersediaan Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu memperkuat data ketersediaan pangan dan manajemen pasokan sekaligus mendorong keberagaman menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu sejalan dengan dampak MBG yang disebut mendorong tingkat inflasi sejumlah komoditas kelompok harga bergejolak. 

    Komoditas dimaksud adalah telur dan daging ayam ras yang menjadi sejumlah komoditas pendorong inflasi secara bulanan pada Oktober 2025 sebesar 0,28% (mtm). Apabila dilihat menurut komponennya, kelompok komponen bergejolak (volatile goods) yang mencakup dua komoditas itu juga mengalami inflasi hingga 6,59% secara tahunan (yoy) atau tertinggi dari kelompok komponen inti serta harga diatur pemerintah. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) David Sumual menyebut ketersediaan menu MBG perlu dibuat beragam dan disesuaikan oleh masing-masing ketersediaan daerah. 

    Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) menduga kenaikan harga telur dan daging ayam ras Oktober 2025 salah satunya dipicu oleh permintaan untuk MBG. Namun, BPS tidak memerinci lebih lanjut daerah mana saja yang mengalami peningkatan permintaan dua komoditas itu khusus bagi MBG. 

    “Menu terkait protein bisa disesuaikan dengan kondisi ketersediaan di masing-masing daerah,” jelasnya kepada Bisnis, Senin (3/11/2025). 

    Di sisi lain, David mendorong pemerintah untuk memperkuat data ketersediaan pangan dan manajemen pasokan atau distribusi di daerah. Tujuannya agar pemerintah mengetahui produk pangan apa yang defisit. 

    Dia tak menampik bahwa dampak lonjakan harga sejumlah kebutuhan terkait dengan MBG bisa merugikan konsumen lain. Untuk itu, dia mendorong keberagaman menu MBG sesuai dengan ketersediaan di daerah. 

    “Karena dari sisi keperluan pangan lain seperti karbohidrat dan sayuran harusnya hanya selisihnya tidak banyak dibanding sebelum ada MBG, karena hanya substitusi,” tuturnya. 

    BPS melaporkan permintaan terhadap telur ayam ras dan daging ayam ras untuk kebutuhan program MBG menjadi alasan pemicu inflasi kedua komoditas tersebut pada Oktober 2025. Pada Oktober 2025, terjadi inflasi 0,28% secara bulanan (mtm), yang mana telur dan daging ayam ras memberikan andil masing-masing sebesar 0,04% dan 0,02%. 

    Secara tahunan, inflasi Oktober 2025 sebesar 2,86% (yoy) juga didorong utamanya oleh inflasi komponen harga bergejolak atau volatile goods yang mencapai 6,59% (yoy). Kelompok komponen itu mencetak inflasi paling tinggi di antara kelompok inti sebesar 2,36% (yoy) serta harga diatur pemerintah 1,45% (yoy). Daging ayam ras menjadi salah satu komoditas pemicu inflasi komponen bergejolak hingga lebih dari 6% itu.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menjelaskan bahwa ada berbagai faktor yang melatarbelakangi tingginya inflasi telur dan daging ayam ras. Namun, pihaknya menduga permintaan dari Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang tinggi turut menyumbang terhadap inflasi kedua komoditas tersebut.

    “Salah satunya kenaikan permintaan telur ayam dan daging ayam ras dari SPPG, yang berasal dari pasar, pengecer atau pedagang besar. Ini diduga menjadi salah satu indikasi naiknya permintaan telur dan ayam ras,” terang Pudji pada konferensi pers, Senin (3/11/2025).

    Selain permintaan dari Dapur MBG, inflasi telur dan daging ayam ras turut dipengaruhi oleh peningkatan komponen biaya produksi seperti harga day old chick, live bird, dan jagung pakan di beberapa wilayah.

  • Eni & Petronas Bentuk JV Kelola 19 Blok Migas di RI dan Malaysia

    Eni & Petronas Bentuk JV Kelola 19 Blok Migas di RI dan Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA – Eni dan Petronas resmi menandatangani perjanjian mengikat terkait pembentukan joint venture, dengan kepemilikan sama besar, untuk mengelola aset hulu migas di Indonesia dan Malaysia.

    Penandatanganan disaksikan oleh CEO Eni Claudio Descalzi dan Presiden serta Group CEO Petronas Tengku Muhammad Taufik di gelaran Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference (ADIPEC) pada 3 November 2025.

    Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari framework agreement yang ditandatangani kedua perusahaan pada 17 Juni 2025. Entitas baru (NewCo) Eni dan Petronas tersebut akan mengelola 19 aset hulu migas, yang terdiri atas 14 aset di Indonesia dan 5 aset di Malaysia.

    Melalui NewCo, Eni dan Petronas akan menggabungkan portofolio yang saling melengkapi, kekuatan teknis, serta keahlian regional untuk menciptakan nilai jangka panjang, keunggulan operasional, dan kepemimpinan dalam transisi energi.

    “Perjanjian ini merupakan momen transformasional bagi Eni. Kami menggabungkan kekuatan dengan Petronas untuk mengelola aset di Indonesia dan Malaysia, menciptakan sinergi dalam aset, keahlian, dan kemampuan finansial,” ujar CEO Eni Claudio Descalzi melalui siaran pers, Senin (3/11/2025).

    NewCo akan beroperasi sebagai entitas yang mandiri secara finansial, dengan rencana investasi lebih dari US$15 miliar dalam 5 tahun ke depan.

    Investasi ini akan mendukung pengembangan sedikitnya delapan proyek baru serta pengeboran 15 sumur eksplorasi, dengan target mengembangkan sekitar 3 miliar barel setara minyak (boe) dari cadangan yang telah ditemukan. Selain itu, NewCo juga menargetkan untuk membuka potensi eksplorasi tambahan sekitar 10 miliar boe.

    Portofolio NewCo akan mencakup aset gas yang telah berproduksi dan aset pengembangan di Malaysia dan Indonesia, dengan kapasitas produksi awal lebih dari 300.000 barel setara minyak per hari (boe/d), serta rencana peningkatan hingga lebih dari 500.000 boe/d dalam jangka menengah secara berkelanjutan.

    “Dengan memanfaatkan aset produksi yang sudah ada dan mengembangkan inisiatif besar di Cekungan Kutai serta di Malaysia, kami memperkirakan dapat mencapai produksi lebih dari 500.000 barel setara minyak per hari dalam jangka menengah. Kesempatan ini akan menciptakan nilai luar biasa bagi Eni, Petronas, Indonesia, dan Malaysia—didukung oleh keahlian eksplorasi kami dan rekam jejak dalam menyelesaikan proyek secara disiplin dan cepat,” kata Descalzi.

    Pembentukan NewCo akan memungkinkan Eni untuk mempercepat siklus pengembangan proyek, mengoptimalkan alokasi modal, serta mencapai sinergi operasional dalam bidang eksplorasi, produksi, dan pengelolaan aset, sembari memanfaatkan peluang pertumbuhan dari lapangan yang sudah mature maupun area eksplorasi dengan potensi tinggi.

    Bisnis baru ini akan menjadi bagian dari strategi model satelit Eni, mengikuti kesuksesan inisiatif serupa seperti Var Energy di Norwegia, Azule di Angola, dan Ithaca di Inggris.

    Setelah penandatanganan ini, Eni dan Petronas akan bekerja untuk memperoleh seluruh persetujuan regulasi, pemerintah, dan mitra yang dibutuhkan di Malaysia dan Indonesia. Eni memperkirakan transaksi ini akan selesai pada 2026, setelah seluruh persetujuan diperoleh.

    Sepanjang proses ini, Eni berkomitmen untuk melakukan keterlibatan yang transparan dengan seluruh pemangku kepentingan—termasuk karyawan, otoritas setempat, mitra usaha, dan komunitas lokal. Pendekatan ini mencerminkan ambisi bersama kedua perusahaan untuk meluncurkan entitas baru melalui proses yang bertanggung jawab, efisien, dan berorientasi nilai, sekaligus memperkuat fondasi kolaborasi jangka panjang dan pertumbuhan berkelanjutan di kawasan tersebut.

  • Eni & Petronas Bentuk JV Kelola 19 Blok Migas di RI dan Malaysia

    Eni & Petronas Bentuk JV Kelola 19 Blok Migas di RI dan Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA – Eni dan Petronas resmi menandatangani perjanjian mengikat terkait pembentukan joint venture, dengan kepemilikan sama besar, untuk mengelola aset hulu migas di Indonesia dan Malaysia.

    Penandatanganan disaksikan oleh CEO Eni Claudio Descalzi dan Presiden serta Group CEO Petronas Tengku Muhammad Taufik di gelaran Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference (ADIPEC) pada 3 November 2025.

    Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari framework agreement yang ditandatangani kedua perusahaan pada 17 Juni 2025. Entitas baru (NewCo) Eni dan Petronas tersebut akan mengelola 19 aset hulu migas, yang terdiri atas 14 aset di Indonesia dan 5 aset di Malaysia.

    Melalui NewCo, Eni dan Petronas akan menggabungkan portofolio yang saling melengkapi, kekuatan teknis, serta keahlian regional untuk menciptakan nilai jangka panjang, keunggulan operasional, dan kepemimpinan dalam transisi energi.

    “Perjanjian ini merupakan momen transformasional bagi Eni. Kami menggabungkan kekuatan dengan Petronas untuk mengelola aset di Indonesia dan Malaysia, menciptakan sinergi dalam aset, keahlian, dan kemampuan finansial,” ujar CEO Eni Claudio Descalzi melalui siaran pers, Senin (3/11/2025).

    NewCo akan beroperasi sebagai entitas yang mandiri secara finansial, dengan rencana investasi lebih dari US$15 miliar dalam 5 tahun ke depan.

    Investasi ini akan mendukung pengembangan sedikitnya delapan proyek baru serta pengeboran 15 sumur eksplorasi, dengan target mengembangkan sekitar 3 miliar barel setara minyak (boe) dari cadangan yang telah ditemukan. Selain itu, NewCo juga menargetkan untuk membuka potensi eksplorasi tambahan sekitar 10 miliar boe.

    Portofolio NewCo akan mencakup aset gas yang telah berproduksi dan aset pengembangan di Malaysia dan Indonesia, dengan kapasitas produksi awal lebih dari 300.000 barel setara minyak per hari (boe/d), serta rencana peningkatan hingga lebih dari 500.000 boe/d dalam jangka menengah secara berkelanjutan.

    “Dengan memanfaatkan aset produksi yang sudah ada dan mengembangkan inisiatif besar di Cekungan Kutai serta di Malaysia, kami memperkirakan dapat mencapai produksi lebih dari 500.000 barel setara minyak per hari dalam jangka menengah. Kesempatan ini akan menciptakan nilai luar biasa bagi Eni, Petronas, Indonesia, dan Malaysia—didukung oleh keahlian eksplorasi kami dan rekam jejak dalam menyelesaikan proyek secara disiplin dan cepat,” kata Descalzi.

    Pembentukan NewCo akan memungkinkan Eni untuk mempercepat siklus pengembangan proyek, mengoptimalkan alokasi modal, serta mencapai sinergi operasional dalam bidang eksplorasi, produksi, dan pengelolaan aset, sembari memanfaatkan peluang pertumbuhan dari lapangan yang sudah mature maupun area eksplorasi dengan potensi tinggi.

    Bisnis baru ini akan menjadi bagian dari strategi model satelit Eni, mengikuti kesuksesan inisiatif serupa seperti Var Energy di Norwegia, Azule di Angola, dan Ithaca di Inggris.

    Setelah penandatanganan ini, Eni dan Petronas akan bekerja untuk memperoleh seluruh persetujuan regulasi, pemerintah, dan mitra yang dibutuhkan di Malaysia dan Indonesia. Eni memperkirakan transaksi ini akan selesai pada 2026, setelah seluruh persetujuan diperoleh.

    Sepanjang proses ini, Eni berkomitmen untuk melakukan keterlibatan yang transparan dengan seluruh pemangku kepentingan—termasuk karyawan, otoritas setempat, mitra usaha, dan komunitas lokal. Pendekatan ini mencerminkan ambisi bersama kedua perusahaan untuk meluncurkan entitas baru melalui proses yang bertanggung jawab, efisien, dan berorientasi nilai, sekaligus memperkuat fondasi kolaborasi jangka panjang dan pertumbuhan berkelanjutan di kawasan tersebut.