Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Jumlah Penumpang Pesawat Anjlok per September 2025, Pengamat: Efek Low Season

    Jumlah Penumpang Pesawat Anjlok per September 2025, Pengamat: Efek Low Season

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat memandang anjloknya jumlah penumpang angkutan udara, baik domestik maupun internasional, pada September 2025, sebagai efek musiman low season.

    Pengamat Penerbangan Alvin Lie memandang penurunan tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi pada pertengahan semester II setiap tahunnya. 

    Dirinya menampik, penurunan yang terjadi di tengah peningkatan jumlah penumpang pada angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) akibat penurunan daya beli. 

    “September, Oktober, dan November adalah low season. Tidak ada liburan. Trafik akan mulai naik awal Desember hingga puncaknya akhir tahun,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (4/11/2025). 

    Pada September 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang angkutan udara domestik turun sebesar 5,13% month to month (MtM) menjadi 4,8 juta orang, penumpang internasional turun 6,96% menjadi 1,8 juta orang. 

    Alvin menuturkan, momen seperti September ini pun akan kembali terjadi pada pertengahan Januari mendatang, ketika musim libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) berakhir. 

    Siklus yang terjadi setiap tahun akan terus berulang, sepanjang pemerintah tidak memberikan dorongan atau stimulus. 

    Berbeda dengan Amerika Serikat (AS), lanjut Alvin, di mana perjalanan menggunakan angkutan udara alias pesawat masih terbantu di saat negara lain mengalami low season, karena keberadaan ajang Thanksgiving. 

    “Itu sudah pola sosial di berbagai negara. Di Amerika masih tertolong ada libur Thanksgiving,” tuturnya. 

    Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengungkapkan, secara bulanan jumlah penumpang pada seluruh moda transportasi mengalami penurunan kecuali pada Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan atau ASDP yang mengalami peningkatan pada September 2025. 

    “Jumlah penumpang ASDP naik sebesar 1,46% MtM, disebabkan oleh peningkatan mobilitas masyarakat pada penyebrangan antar pulau saat liburan long weekend,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (3/11/2025). 

    Secara perinci, Jumlah penumpang angkutan udara domestik pada September 2025 sebanyak 4,8 juta orang atau turun 5,13% dibandingkan dengan Agustus 2025. 

    Penurunan jumlah penumpang terjadi di seluruh bandara utama yang diamati, yaitu Bandara Ngurah Rai-Denpasar sebesar 15,07%, Kualanamu-Medan sebesar 6,62%, Soekarno Hatta-Tangerang sebesar 5,46%, Hasanuddin-Makassar sebesar 3,43%, dan Juanda-Surabaya sebesar 1,97%.

    Selama Januari–September 2025, jumlah penumpang angkutan udara domestik sebanyak 44,2 juta orang atau turun 6,99% jika dibanding dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 47,5 juta orang.

    Sementara pada penerbangan internasional, jumlah penumpang angkutan udara ke luar negeri pada September 2025 sebanyak 1,8 juta orang atau turun 6,96% MtM. 

    Penurunan jumlah penumpang terjadi di seluruh bandara utama yang diamati, yaitu Bandara Hasanuddin-Makassar sebesar 17,37%, Ngurah Rai-Denpasar sebesar 9,02%, Soekarno Hatta-Tangerang sebesar 7,21%, Kualanamu-Medan sebesar 1,95%, dan Juanda-Surabaya sebesar 1,79%. 

    Selama Januari–September 2025, jumlah penumpang angkutan udara ke luar negeri, baik menggunakan penerbangan nasional maupun asing, sebanyak 15,3 juta orang atau naik 8,87% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

  • Ada Frontloading Ekspor demi Hindari Tarif AS, Bisa Kerek Ekonomi Kuartal III/2025?

    Ada Frontloading Ekspor demi Hindari Tarif AS, Bisa Kerek Ekonomi Kuartal III/2025?

    Bisnis.com, JAKARTA — Dampak pengiriman awal barang ekspor dalam volume tinggi ke Amerika Serikat (AS) atau frontloading untuk menghindari tarif impor diperkirakan belum secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025. 

    Sebagaimana diketahui, neraca dagang Indonesia pada Agustus 2025 mencetak surplus US$5,49 miliar atau tertinggi sejak November 2022. Ekspor pada saat itu tercatat senilai US$24,9 miliar atau naik 5,78% (yoy) dari capaian Agustus 2024. 

    Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebut dampak frontloading ke AS belum akan signifikan mendorong bobot kontribusi ekspor kepada pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025, yang akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) esok hari, Rabu (5/11/2025). 

    “Saya rasa belum terlalu signifikan karena masih barang yang diekspor nilai tambahnya kecil,” terang Esther kepada Bisnis, Selasa (4/11/2025). 

    Menurut Esther, peningkatan ekspor yang terekam pada Juli-September 2025 lebih didorong oleh kenaikan harga komoditas. Oleh itu, dia mendorong ke depan agar ekspor Indonesia lebih berorientasi kepada produk bernilai tambah tinggi.

    Adapun mengenai pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025, perempuan dengan gelar doktor dari Maastricht University itu memperkirakan ekonomi periode tersebut masih akan didorong utamanya oleh konsumsi rumah tangga. 

    Sementara itu, investasi diperkirakan meningkat tetapi kontribusinya masih relatif kecil terhadap PDB. “Investasi didorong pada padat karya sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak,” ujarnya. 

    Di sisi lain, Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 berada di kisaran 4,9% sampai dengan 5% (yoy).

    “Atau 1,3%-1,4% qtq, didukung oleh terjaganya pertumbuhan konsumsi rumah tangga [sekitar 4,6%],” ujar Ryan melalui keterangan tertulis, Selasa (4/11/2025). 

    Selain konsumsi rumah tangga, pertumbuhan investasi atau penanaman modal tetap bruto (PMTB) diperkirakan masih terjaga sekitar 6% baik investasi dalam negeri maupun asing. 

    Kemudian, ekspor diperkirakan tumbuh lebih tinggi yakni 8% sedangkan impor 9%. Belanja pemerintah diperkirakan tumbuh 5% atau berbalik positif saat terkontraksi 0,33% pada kuartal II/2025. 

    Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5% di 2025 dinilai menjadi modal berharga untuk terus melaju di 2026 pada kisaran lebih tinggi yakni 5,1% sampai dengan 5,3%. 

    “Namun ini dengan syarat suku bunga terus melandai didukung kebijakan fiskal ekspansif serta iklim investasi dan bisnis yang kondusif dan ramah investor,” pungkasnya. 

    Pada kuartal II/2025, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% (yoy) berdasarkan pengeluarannya ditopang oleh konsumsi rumah tangga 4,97%, PMTB 6,99%, ekspor 10,67% dan impor 11,65%. Hanya belanja pemerintah yang terkontraksi 0,33%. Pertumbuhan 5,12% itu merupakan yang tertinggi sejak kuartal II/2025 yang menyentuh level 5,17%. 

  • Danantara hingga Menkeu Purbaya Putar Otak Bahas Utang Whoosh

    Danantara hingga Menkeu Purbaya Putar Otak Bahas Utang Whoosh

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Danantara hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terus memutar otak alias menentukan solusi terbaik dalam skema pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh. 

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan P. Roeslani mengungkapkan, saat ini tim penyelesaian utang kereta cepat yang terdiri dari Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimutri Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kementerian Perhubungan, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terus membahas penyelesaiannya. 

    Tim tersebut pun juga masih melakukan diskusi dengan pihak China, yang memberikan pinjaman dalam proyek kereta cepat sepanjang 142,3 kilometer tersebut. 

    “Jadi ini adalah suatu kerja sama lintas K/L dan kemenhub juga,” tuturnya usai melaksanakan Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Selasa (4/11/2025). 

    Saat ini pun, Rosan menyebutkan bahwa diskusi masih terus berlangsung dan belum mencapai kesepakatan dengan pihak China. 

    “Belum [ada kesepakatan], masih berjalan,” tambah Rosan. 

    Saat ditanya terkait opsi skema pembayaran pun, Rosan enggan menjawabnya. Dirinya hanya menegaskan bahwa pemerintah akan hadir dalam program transportasi umum nasional, termasuk Whoosh. 

    Sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto, bahwa pemerintah hadir untuk kepentingan transportasi umum dan tidak melihat dari sisi untung rugi saja. Namun, lebih kepada dampaknya terhadap kemudahan transportasi masyarakat.

    Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pihak untuk tidak menghitung aspek untung-rugi dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang saat ini menjadi perdebatan publik. 

    Menurutnya, proyek warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut perlu dipandang dari sisi manfaat kepada rakyat. Prabowo lantas menyatakan bakal bertanggung jawab atas utang Whoosh yang menuai polemik. 

    “Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Semua transportasi publik di dunia itu jangan dihitung untung-ruginya. Hitunglah manfaat enggak untuk rakyat,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Dirinya pun mengungkapkan bahwa Indonesia tidak akan keberatan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung tersebut. 

    Dia menyebut tak ada masalah dalam skema tersebut, kendati tak memerinci sumber dananya. 

    “Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo kepada wartawan.

  • Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah, Ini Tugas dan Fungsinya

    Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah, Ini Tugas dan Fungsinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk memastikan program prioritas berjalan dan langsung memberi dampak langsung bagi masyarakat.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menuturkan bahwa pembentukan satgas tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 September 2025 dan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 22 September 2025.

    “Langkah awal pembentukan Satgas P2SP menjadi fondasi penting dalam memperkuat koordinasi pelaksanaan program strategis nasional. Melalui koordinasi yang intensif sejak tahap awal, pemerintah memastikan setiap elemen pendukung telah siap menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya,” ungkap Haryo dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (4/11/2025).

    Haryo menuturkan bahwa sejak pertengahan Oktober 2025, pemerintah telah melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk memastikan kesiapan struktur, mekanisme kerja, serta arah kebijakan Satgas P2SP. 

    Sebagai penanda dimulainya pelaksanaan tugas percepatan program strategis Pemerintah, pada 22 Oktober 2025 lalu telah dilaksanakan Kick-Off Meeting Satgas P2SP.

    Adapun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Satgas P2SP dibentuk untuk memperkuat efektivitas kebijakan dan memastikan program prioritas nasional dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Satgas P2SP terdiri dari tiga Kelompok Kerja (Pokja), yakni yang berfokus pada monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, percepatan implementasi program dan penyelesaian hambatan (debottlenecking), serta percepatan penyelesaian regulasi.

    Sejumlah program yang menjadi fokus utama satgas tersebut diantaranya yakni Program Paket Ekonomi 8+4+5, Program Stimulus Ekonomi 2025 termasuk kebijakan Diskon Natal dan Tahun Baru/Nataru dan insentif fiskal lanjutan, serta Program Debottlenecking yang mencakup isu komoditas, investasi, dan hambatan implementasi di tingkat daerah.

    Lebih lanjut, Satgas P2SP juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Sosialisasi Dashboard Satgas P2SP secara daring di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi lintas K/L, sekaligus memperkenalkan sistem digital pemantauan dan pelaporan kinerja program strategis Pemerintah yang terintegrasi. Melalui forum tersebut, diharapkan sinergi antar instansi dapat semakin solid dalam mempercepat implementasi berbagai program prioritas Pemerintah.

    Dashboard Satgas P2SP dikembangkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making) melalui sistem pelaporan real-time yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

    “Implementasi Dashboard Satgas P2SP diharapkan dapat memperkuat efektivitas koordinasi, memastikan pelaksanaan program strategis berjalan tepat sasaran, dan menjadi bagian dari transformasi digital tata kelola pemerintahan. Langkah ini sekaligus sejalan dengan peningkatan efisiensi kebijakan publik yang diusung Pemerintah menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Haryo.

  • Proyek 250 Rumah Gratis Aguan Rampung, Siapa Calon Penerimanya?

    Proyek 250 Rumah Gratis Aguan Rampung, Siapa Calon Penerimanya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan proyek CSR 250 unit rumah rakyat yang dibangun Sugianto Kusuma atau Aguan telah rampung konstruksinya.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menjelaskan bahwa saat ini proyek tersebut dalam tahap penetapan penerima manfaat. Di mana, nantinya rumah itu akan diberikan secara gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    “Itu sudah jadi semua tuh 250 [unit], dengan kualitas yang sangat baik. Nah, serah terimanya tentu kita akan menyiapkan dulu,” kata Sri saat ditemui di Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Sri menyebut, penetapan penerima manfaat akan diputuskan dalam SK Bupati setempat. Dia juga menuturkan, penunjukkan penerima juga bakal mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

    Sayangnya, dia tidak merinci apa saja kriteria para calon penerima. Hingga saat ini belum diketahui apakah penerima manfaat harus MBR yang tercatat berdomisili di Tangerang, Banten saja atau dapat ditunjuk dari wilayah lain.

    “Jadi bersama timnya pak bupati, dengan pak bupati, BPS, kita saat ini juga sedang melihat gitu ya [siapa calon penerimanya], karena penentuannya nanti dari pak bupati, supaya kriteria MBR-nya betul-betul tepat sasaran,” tambahnya.

    Untuk diketahi, Kementerian PKP sempat menargetkan proyek perumahan rakyat yang dibangun oleh Bos Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma atau Aguan dibidik rampung pada 28 Oktober 2025. Namun, hingga saat ini unit tersebut belum disalurkan ke masyarakat.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Bos Agung Sedayu Group, Aguan sempat mengungkap komitmennya untuk turut membangun 250 unit rumah rakyat di wilayah Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Langkah ini dalam rangka mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Aguan menjelaskan, pihaknya mengguyur pendanaan senilai Rp60 miliar untuk pembangunan rumah susun gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut dari dana corporate social responsibility (CSR).   

    “Perusahaan kan memang kita ada siapkan dana CSR-nya, jadi untuk ini semua dananya sekitar Rp60 miliar, kita siapkan ada sisihkan dari CSR itu,” ujar Aguan di hadapan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dalam acara Groundbreaking Pembangunan Rumah Susun Gratis bagi MBR di Desa Sukawali, Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

  • Proyek 250 Rumah Gratis Aguan Rampung, Siapa Calon Penerimanya?

    Proyek 250 Rumah Gratis Aguan Rampung, Siapa Calon Penerimanya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan proyek CSR 250 unit rumah rakyat yang dibangun Sugianto Kusuma atau Aguan telah rampung konstruksinya.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menjelaskan bahwa saat ini proyek tersebut dalam tahap penetapan penerima manfaat. Di mana, nantinya rumah itu akan diberikan secara gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    “Itu sudah jadi semua tuh 250 [unit], dengan kualitas yang sangat baik. Nah, serah terimanya tentu kita akan menyiapkan dulu,” kata Sri saat ditemui di Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Sri menyebut, penetapan penerima manfaat akan diputuskan dalam SK Bupati setempat. Dia juga menuturkan, penunjukkan penerima juga bakal mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

    Sayangnya, dia tidak merinci apa saja kriteria para calon penerima. Hingga saat ini belum diketahui apakah penerima manfaat harus MBR yang tercatat berdomisili di Tangerang, Banten saja atau dapat ditunjuk dari wilayah lain.

    “Jadi bersama timnya pak bupati, dengan pak bupati, BPS, kita saat ini juga sedang melihat gitu ya [siapa calon penerimanya], karena penentuannya nanti dari pak bupati, supaya kriteria MBR-nya betul-betul tepat sasaran,” tambahnya.

    Untuk diketahi, Kementerian PKP sempat menargetkan proyek perumahan rakyat yang dibangun oleh Bos Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma atau Aguan dibidik rampung pada 28 Oktober 2025. Namun, hingga saat ini unit tersebut belum disalurkan ke masyarakat.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Bos Agung Sedayu Group, Aguan sempat mengungkap komitmennya untuk turut membangun 250 unit rumah rakyat di wilayah Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Langkah ini dalam rangka mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Aguan menjelaskan, pihaknya mengguyur pendanaan senilai Rp60 miliar untuk pembangunan rumah susun gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut dari dana corporate social responsibility (CSR).   

    “Perusahaan kan memang kita ada siapkan dana CSR-nya, jadi untuk ini semua dananya sekitar Rp60 miliar, kita siapkan ada sisihkan dari CSR itu,” ujar Aguan di hadapan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dalam acara Groundbreaking Pembangunan Rumah Susun Gratis bagi MBR di Desa Sukawali, Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

  • RI Bakal Berunding Soal Tarif Trump Pekan Depan, Ini Targetnya

    RI Bakal Berunding Soal Tarif Trump Pekan Depan, Ini Targetnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap pemerintah akan kembali bernegosiasi dengen Amerika Serikat (AS) terkait dengan penerapan tarif resiprokal. Indonesia menargetkan sejumlah komoditas yang dijual ke AS tidak dikenakan tarif. 

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan negosiasi kembali dilakukan pekan depan oleh tim delegasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencari keuntungan kedua negara. Indonesia juga tengah memperkuat posisi tawar dalam perundingan tersebut. 

    “Kita ingin produk-produk kita yang tidak diproduksi oleh AS tetapi di ekspor ke sana ya mendapatkan 0%, akhir November,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/11/2025). 

    Dalam kondisi ini, Budi mengungkap importir AS saat ini tengah berlomba-lomba membeli barang dari Indonesia sebelum tarif resiprokal diberlakukan. Adapun, Indonesia dikenakan tarif 19% untuk masuk ke AS. 

    Budi meyakini bahwa Indonesia masih memiliki daya saing dengan pengenaan tarif tersebut. Pasalnya, tarif 19% merupakan salah satu tarif terendah dibandingkan negara lain. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan negosiasi dengan AS akan rampung pada tahun ini. Pemerintah Indonesia akan melanjutkan proses negosiasi setelah penyelenggaraan KTT APEC pada akhir bulan November 2025. 

    “Ditargetkan seperti itu,” kata Airlangga dalam kesempatan yang sama. 

    Mengenai upaya negosiasi penurunan tarif hingga nol persen, Airlangga yang memimpin Tim Negosiasi Tarif Indonesia-Amerika Serikat meyakini bahwa produk-produk yang tidak dapat diproduksi oleh AS, seperti kelapa sawit, kakao, dan karet, akan mendapatkan tarif sebesar nol persen. 

    Selain itu, Pemerintah juga meminta perlakuan khusus bagi komoditas tertentu yang menjadi bagian dari rantai pasok industri kesehatan, serta pembahasan non-tarif

    Penawaran yang disampaikan kepada pemerintah AS dirancang untuk mencapai perdagangan yang adil dan berimbang (fair and square trade), sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keseimbangan yang menjadi prioritas dalam setiap tahapan negosiasi.

  • Presiden Lee Jae Myung Bawa AI Sebagai Inti Visi Ekonomi Korea Selatan

    Presiden Lee Jae Myung Bawa AI Sebagai Inti Visi Ekonomi Korea Selatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Korea Selatan memasang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebagai inti dari visi ekonomi. Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung berjanji untuk mentransformasi sektor industri, layanan publik, dan pertahanan melalui investasi besar-besaran dan dukungan kebijakan di bidang AI.

    Dalam pidato anggaran tahunan pertamanya di hadapan parlemen sejak menjabat pada Juni, Lee menyebut rencana anggaran 2026 sebagai “anggaran nasional pertama untuk era AI”.

    Hal itu pun menandai pergeseran kebijakan besar setelah gejolak politik berbulan-bulan yang dipicu oleh kegagalan upaya pendahulunya, Yoon Suk Yeol, untuk memberlakukan darurat militer.

    “Di era AI, keterlambatan satu hari saja berarti tertinggal satu generasi,” ujar Lee kepada para anggota parlemen, dikutip Bloomberg pada Selasa (4/11/2025).

    Lee menyebut negaranya memulai dengan langkah yang terlambat, maka kini diperlukan gerak yang lebih cepat dan bekerja lebih keras untuk mengejar peluang.

    Adapun, Pemerintahan Korsel akan meningkatkan investasi AI lebih dari tiga kali lipat menjadi 10,1 triliun won (setara dengan US$7 miliar) tahun depan sebagai bagian dari usulan anggaran sebesar 728 triliun won. Anggaran itu ditujukan untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi penurunan demografis, serta mempersiapkan diri menghadapi gelombang disrupsi perdagangan dan teknologi global.

    Lee menyatakan AI akan menjadi fondasi daya saing masa depan di sektor-sektor utama seperti robotika, otomotif, semikonduktor, dan logistik.

    Dia berjanji akan mengembangkan kemampuan “AI fisik” dengan menggabungkan basis manufaktur Korea dan data waktu nyata, serta mendorong penerapan luas AI di bidang bioteknologi, kesehatan masyarakat, pendidikan, dan perpajakan.

    Dia juga berencana untuk memperkuat kapasitas komputasi nasional dan melatih lebih banyak tenaga kerja terampil, dengan mempercepat pembelian chip komputer berperforma tinggi serta menyediakan pendidikan AI tingkat lanjut.

    Pekan lalu, Nvidia Corp. menandatangani kesepakatan untuk memasok teknologinya kepada perusahaan-perusahaan terbesar di Korea Selatan. Berdasarkan perjanjian yang diumumkan selama kunjungan CEO Jensen Huang ke Korea untuk KTT CEO APEC, Nvidia akan memasok lebih dari 260.000 chip akselerator guna mendorong proyek-proyek AI di Korea.

    Dalam sektor keamanan, Seoul berencana meningkatkan anggaran pertahanan sebesar 8,2% menjadi 66,3 triliun won, dengan fokus pada peningkatan senjata konvensional dan penerapan AI. Sehingga, total pengeluaran pertahanan mencapai 2,4% dari produk domestik bruto (PDB).

    Meskipun para anggota parlemen oposisi tetap berhati-hati terhadap agenda ambisiusnya, Lee menyerukan kerja sama lintas partai, menyebut tahun 2026 sebagai “titik balik bersejarah.”

  • Ekspor dan Hilirisasi Pertanian Perkuat Ekonomi Nasional

    Ekspor dan Hilirisasi Pertanian Perkuat Ekonomi Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja ekspor Indonesia terus menunjukkan tren positif sepanjang Januari hingga September 2025. Berdasarkan data terkini, total nilai ekspor nasional mencapai USD 209,80 miliar, atau naik 8,14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor nonmigas, terutama pertanian dan industri pengolahan berbasis hasil bumi, kini menjadi tulang punggung utama ketahanan ekonomi Indonesia di tengah fluktuasi pasar global.

    Sementara ekspor migas justru mengalami penurunan sebesar 14,09% dengan nilai hanya USD 10,03 miliar, sektor nonmigas tumbuh signifikan 9,57% dan mencatat nilai 199,77 miliar dolar AS. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh dua sektor andalan: industri pengolahan dan pertanian.

    “Sepanjang Januari hingga September 2025, total nilai ekspor mencapai 209,80 milyar dollar atau naik 8,14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai ekspor migas tercatat senilai USD 10,03 miliar atau turun 14,09%. Sementara nilai ekspor non migas tercatat naik sebesar 9,57% dengan nilai USD 199,77 miliar,” ujar Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS ketika memberikan pernyataan resmi Badan Pusat Statistik di Jakarta, (3/10/2025)

    Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat kontribusi ekspor sebesar USD 0,63 miliar pada September 2025, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja ini menunjukkan daya saing kuat produk-produk hasil bumi Indonesia di pasar global, mulai dari kelapa sawit dan turunannya, lemak dan minyak nabati, hingga komoditas perkebunan unggulan lainnya. Secara kumulatif, nilai ekspor CPO dan turunannya melonjak hingga 32,40%, menjadi salah satu pendorong utama peningkatan ekspor nasional.

    Selain itu, hasil turunan pertanian juga menjadi bahan baku penting dalam industri pengolahan, yang mencatat kenaikan 20,25% secara tahunan dengan andil besar sebesar 15,13% terhadap total ekspor nonmigas. Produk-produk seperti kimia dasar organik berbasis hasil pertanian, minyak kelapa sawit, serta logam dasar bukan besi menjadi kontributor dominan di dalam kelompok ini.

    “Peningkatan nilai ekspor non migas utamanya terjadi pada sektor industri pengolahan yang naik sebesar 20,25% dengan andil sebesar 15,13%. Peningkatan secara tahunan ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya nilai ekspor beberapa komoditas seperti barang perhiasan dan barang berharga, logam dasar bukan besi, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, semi konduktor dan komponen elektronik lainnya serta minyak kelapa sawit.” kata Pudji.

    Kinerja ekspor yang solid juga tercermin dari capaian pada bulan September 2025, di mana nilai ekspor nasional mencapai USD 24,68 miliar, naik 11,41% dibandingkan September 2024. Peningkatan ini disokong kuat oleh kenaikan ekspor nonmigas sebesar 12,79%, dengan beberapa komoditas andalan seperti lemak dan minyak nabati (naik 18%), serta logam mulia dan perhiasan yang melonjak tajam 168,57%.

    Dari sisi pasar, Tiongkok, Amerika Serikat, dan India masih menjadi tiga besar negara tujuan ekspor Indonesia, dengan total kontribusi mencapai 41,81% dari keseluruhan ekspor nonmigas. Ekspor ke Tiongkok mencatat nilai 46,47 miliar dolar AS, tumbuh 9,19% dibandingkan tahun lalu, dengan dominasi komoditas besi, baja, dan produk turunan pertanian.

    “tiga besar negara tujuan ekspor adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan india. Nilai ekspor 3 negara ini memberikan share sekitar 41,81% dari total ekspor non migas Indonesia pada Januari hingga September 2025.” Pungkas Pudji.

    Sejalan dengan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa hilirisasi pertanian menjadi kunci masa depan ekspor nasional. Menurutnya, pertanian Indonesia tidak boleh berhenti pada produksi bahan mentah, melainkan harus didorong ke arah pengolahan agar memiliki nilai tambah tinggi dan daya saing global.

    “Kita tidak boleh hanya mengekspor bahan mentah. Ke depan, yang harus kita dorong adalah hilirisasi pertanian. Produk kita harus masuk ke rantai nilai global, supaya petani mendapat keuntungan lebih besar dan negara memperoleh devisa yang lebih kuat,” tegas Mentan Amran Sulaiman.

    Mentan Amran menambahkan, penguatan hilirisasi juga menjadi strategi utama pemerintah untuk memastikan ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan, sejalan dengan upaya memperkuat kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

    “Enam komoditas unggulan seperti kakao, kelapa, kopi, mente, pala, dan sawit, yang kita dorong. Nilai investasi mencapai 9,9 triliun rupiah, membuka lapangan kerja bagi 8,6 juta orang dengan total nilai investasi 371 triliun rupiah, Kalau hilirisasi jalan, maka nilai ekspor naik, industri tumbuh, dan lapangan kerja di pedesaan ikut terbuka. Ini bukan sekadar soal ekspor, tetapi tentang masa depan ekonomi rakyat,” imbuh Mentan Amran.

  • AHY ungkap Skema Penggunaan APBN untuk Tangani Utang Kereta Cepat

    AHY ungkap Skema Penggunaan APBN untuk Tangani Utang Kereta Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan opsi untuk mengikutsertakan APBN dalam penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. 

    Usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, Senin (3/11/2025), Agus atau AHY menyebut pemerintah dan Danantara tengah bernegosiasi untuk skema penanganan utang proyek senilai US$7 miliar lebih itu. 

    Pemerintah dan Danantara juga secara simultan berkomunikasi dengan pihak China guna mengajukan restrukturisasi utang dengan China Development Bank (CDB).

    AHY mengatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji opsi penyertaan APBN dalam penanganan utang Whoosh. Sebagaimana yang sempat diusulkan oleh Danantara sebelumnya yakni untuk prasarana Whoosh diserahkan ke pemerintah. 

    Menurutnya, ada opsi yang berkembang untuk memisahkan pengelolaan sarana Whoosh yang meliputi rangkaian keretanya, serta prasarana seperti stasiunnya. 

    “Inilah yang saya sampaikan tadi. Ada bagian nanti pengembangan konsep ini, sementara ada sejumlah opsi. Bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit, ini dipisahkan dari bagaimana mengelola infrastrukturnya,” terang AHY di Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (4/11/2025).

    Untuk diketahui, pengelolaan transportasi kereta di Indonesia umumnya dikelola terpisah untuk sarana dan prasarananya. Seperti kereta jarak jauh maupun kereta komuter dalam kota, sarana atau rangkaian kereta dikelola dan dimiliki oleh BUMN PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, sedangkan infrastruktur stasiunnya dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

    Adapun Whoosh dikelola secara keseluruhan oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Perusahaan patungan Indonesia dan China itu sebagian besar sahamnya atau 60% dimiliki oleh konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang dipimpin oleh KAI.

    Kini, pemerintah tengah menggodok opsi agar beban pengelolaan prasarana Whoosh nantinya diserahkan ke pemerintah. “Nah harapannya sama-sama bisa berjalan dengan baik. Dan ada bisa dikatakan sharing responsibility atau burden sharing,” terang AHY.