Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Daftar UMK Jawa Barat 2026 Jika Naik 10,5%: Bekasi Tertinggi, Banjar Terendah

    Daftar UMK Jawa Barat 2026 Jika Naik 10,5%: Bekasi Tertinggi, Banjar Terendah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pekerja tengah menunggu pengumuman pemerintah untuk menetapkan besaran kenaikan upah minimum 2026. Lantas, berapa upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026 di Jawa Barat jika terdapat kenaikan 10,5%?

    Kalangan buruh menuntut kenaikan upah minimum 2026 berkisar 8,5% hingga 10,5%. Tuntutan tersebut salah satunya disuarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Angka ini lebih tinggi dari kenaikan upah minimum pada 2025 yang sebesar 6,5% secara nasional.

    Namun demikian, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa proses pembahasan besaran kenaikan upah minimum masih berlangsung menjelang tenggat pengumuman pada November.

    “Tunggu saja dulu, kan kita masih proses. [Diumumkan] November, dong, kan masih ada waktu,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

    Sebelumnya, kenaikan upah minimum sebesar 6,5% pada 2025 diputuskan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025. Beleid tersebut menyatakan pertimbangan kenaikan upah minimum mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    UMK Kota Bekasi menjadi yang tertinggi di Jawa Barat usai kenaikan sebesar 6,5% pada 2025, yakni menjadi Rp5.690.752.

    Selain itu, terdapat Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi masuk dalam daftar tiga besar UMK tertinggi Jawa Barat tahun ini, masing-masing sebesar Rp5.599.593 dan Rp5.558.515.

    Sementara itu, Kota Banjar menjadi daerah dengan UMK terendah di Jawa Barat yakni Rp2,43 juta jika upah minimum naik 10,5% pada 2026 sesuai dengan usulan buruh.

    Berikut daftar UMK di Jawa Barat 2026 jika ditetapkan naik 10,5%:

    Kota Bekasi – dari Rp5.690.752 menjadi Rp6.288.538
    Kabupaten Karawang – dari Rp5.599.593 menjadi Rp6.186.551
    Kabupaten Bekasi – dari Rp5.558.515 menjadi Rp6.143.664
    Kabupaten Purwakarta – dari Rp4.792.252 menjadi Rp5.295.430
    Kabupaten Subang – dari Rp3.508.626 menjadi Rp3.877.534
    Kota Depok – dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.741.787
    Kota Bogor – dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.664.321
    Kabupaten Bogor – dari Rp4.877.211 menjadi Rp5.389.308
    Kabupaten Sukabumi – dari Rp3.604.482 menjadi Rp3.982.950
    Kabupaten Cianjur – dari Rp3.104.583 menjadi Rp3.430.371
    Kota Sukabumi – dari Rp3.018.634 menjadi Rp3.336.589
    Kota Bandung – dari Rp4.482.914 menjadi Rp4.954.599
    Kota Cimahi – dari Rp3.863.692 menjadi Rp4.270.378
    Kabupaten Bandung Barat – dari Rp3.736.741 menjadi Rp4.128.592
    Kabupaten Sumedang – dari Rp3.732.088 menjadi Rp4.123.958
    Kabupaten Bandung – dari Rp3.757.284 menjadi Rp4.152.305
    Kabupaten Indramayu – dari Rp2.794.237 menjadi Rp3.087.656
    Kota Cirebon – dari Rp2.697.685 menjadi Rp2.981.950
    Kabupaten Cirebon – dari Rp2.681.382 menjadi Rp2.962.934
    Kabupaten Majalengka – dari Rp2.404.632 menjadi Rp2.657.119
    Kabupaten Kuningan – dari Rp2.209.519 menjadi Rp2.442.517
    Kota Tasikmalaya – dari Rp2.801.962 menjadi Rp3.096.170
    Kabupaten Tasikmalaya – dari Rp2.699.992 menjadi Rp2.983.492
    Kabupaten Garut – dari Rp2.328.555 menjadi Rp2.573.554
    Kabupaten Ciamis – dari Rp2.225.279 menjadi Rp2.459.930
    Kabupaten Pangandaran – dari Rp2.221.724 menjadi Rp2.455.501
    Kota Banjar – dari Rp2.204.754 menjadi Rp2.436.751

  • RI Terus Nego Tarif Trump, Kelapa Sawit Cs Diupayakan Kena 0%

    RI Terus Nego Tarif Trump, Kelapa Sawit Cs Diupayakan Kena 0%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan terus melakukan negosiasi tarif kendati pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menurunkan tarif impor resiprokal terhadap Indonesia dari 32% menjadi 19%.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menuturkan bahwa saat ini seluruh aspek legal drafting sedang berjalan secara cermat untuk memastikan bahwa seluruh klausul kesepakatan sesuai dengan regulasi nasional, komitmen internasional, dan dapat diimplementasikan dengan baik.

    Sebagai langkah lanjutan terkait kebijakan tarif tersebut, pemerintah Indonesia akan melanjutkan proses negosiasi setelah penyelenggaraan KTT APEC pada akhir bulan November 2025. 

    “Pemerintah berkomitmen agar setiap kesepakatan ekonomi yang ditandatangani membawa manfaat langsung bagi masyarakat, memperkuat struktur industri nasional, dan menjaga posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang mandiri dan netral di tengah dinamika geopolitik global,” ungkap Haryo, dikutip Selasa (4/11/2025).

    Haryo cukup yakin bahwa pemerintah AS akan memberikan relaksasi terhadap barang atau komoditas yang tidak diproduksi oleh negeri Paman Sam tersebut. Dia bahkan mengemukakan kalau kelapa sawit, kakao, dan karet, bisa mendapatkan tarif sebesar nol persen.

    Selain itu, pemerintah juga meminta perlakuan khusus bagi komoditas tertentu yang menjadi bagian dari rantai pasok industri kesehatan, serta pembahasan non-tarif.

    Dalam proses perundingan dan negosiasi tersebut, pemerintah Indonesia akan terus mengedepankan kepentingan nasional, dengan tetap mendorong penguatan hubungan bilateral dengan AS. 

    Penawaran yang disampaikan kepada pemerintah AS dirancang untuk mencapai perdagangan yang adil dan berimbang (fair and square trade), sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keseimbangan yang menjadi prioritas dalam setiap tahapan negosiasi.

    “Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia menjalankan diplomasi ekonomi yang bebas dan aktif. Pendekatan ini memastikan setiap langkah kebijakan dan negosiasi perdagangan dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat,” pungkas Haryo. 

  • Mentan Amran Sebut Harga Beras di Papua Mahal karena Distribusi Lewat Pesawat

    Mentan Amran Sebut Harga Beras di Papua Mahal karena Distribusi Lewat Pesawat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap penyebab harga beras di wilayah Papua yang melonjak tajam.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kenaikan harga beras terjadi lantaran tingginya biaya distribusi, terutama akibat kebutuhan pengiriman beras yang menggunakan pesawat.

    Menurutnya, kondisi geografis Papua yang sulit dijangkau menyebabkan distribusi beras harus melalui jalur udara.

    “Terutama tadi [beras] medium di Papua. Memang agak berat, Bu, karena harus naik pesawat, beras harus naik pesawat. Kami sudah ketemu Gubernurnya, Bupatinya. Itu harus Pak Mendagri, kami diskusi tadi, itu ternyata harus naik pesawat,” kata Amran dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025, Selasa (4/11/2025).

    Berdasarkan data BPS, beras mengalami kenaikan harga tajam di kabupaten Intan Jaya dan kabupaten Puncak Jaya masing-masing sebesar 7,68% dan 4,77% sampai dengan pekan keempat Oktober 2025.

    Meski demikian, Amran menyampaikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menerjunkan tim untuk menurunkan harga beras di wilayah Papua dengan berkolaborasi dengan Perum Bulog.

    “Kami sudah minta Bapanas seluruh daerah yang harga tinggi dengan Dirjennya, Deputinya. Itu langsung turun. Posko di tempat itu,” imbuhnya.

    Sebelumnya, BPS mencatat harga beras mengalami deflasi sebanyak tiga kali dalam lima tahun terakhir. Dalam lima tahun terakhir, beras mengalami deflasi pada Oktober 2021, 2024, dan 2025. Sementara itu, inflasi beras hanya terjadi pada Oktober 2022 dan 2023.

    “Berdasarkan historis, dalam lima tahun terakhir, beras mengalami inflasi Oktober di tahun 2022 dan 2023, sedangkan pada Oktober 2021, 2024, dan 2025 mengalami deflasi,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis BPS, Senin (3/11/2025).

    Secara terperinci, beras mengalami deflasi sebesar -0,10% mtm pada Oktober 2021, -0,08% mtm pada Oktober 2024, dan -0,27% mtm pada Oktober 2025. Di sisi lain, beras mengalami inflasi pada Oktober 2022 sebesar 1,13% mtm dan 1,72% mtm pada Oktober 2023.

    Data BPS menunjukkan, beras menjadi salah satu komoditas peredam inflasi pada Oktober 2025, yakni sebesar -0,27% secara bulanan (month-to-month/mtm).

    Adapun, Pudji menyebut deflasi beras secara bulanan pada Oktober 2025 ini lebih dalam jika dibandingkan dengan September 2025. Dia menambahkan, terdapat 23 provinsi yang mengalami deflasi beras, 3 provinsi stabil, dan 12 provinsi inflasi beras pada Oktober 2025.

    Pada periode yang sama, deflasi beras terdalam mencapai -3,44% mtm di Sulawesi Tenggara, sedangkan inflasi beras tertinggi terjadi di Kalimantan Tengah sebesar 1,09% mtm.

  • Kebutuhan Telur MBG Hampir 1 Juta Ton, RI Bakal Bangun Peternakan Ayam

    Kebutuhan Telur MBG Hampir 1 Juta Ton, RI Bakal Bangun Peternakan Ayam

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan membangun ekosistem peternakan ayam untuk memperkuat pasokan telur dan daging ayam dalam negeri. Hal ini menyusul kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan peningkatan permintaan telur akibat program MBG menjadi momentum positif untuk menggerakkan ekonomi di pedesaan dan memperkuat produksi pangan nasional. Untuk itu, pemerintah akan membangun ekosistem peternakan ayam.

    “Nanti kami sudah buat program, kami diperintahkan menyusun program membangun ekosistem telur, peternakan ayam untuk telur dan untuk pedaging ke depan,” kata Amran dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025, Selasa (4/11/2025).

    Dalam hal pengembangan peternakan ayam pedaging, pemerintah melalui BUMN Pangan bakal menjadi offtaker peternak ayam.

    Lebih lanjut, Amran menuturkan, Kementan akan menyisir setiap daerah dengan harga telur yang masih tinggi sebagai lokasi prioritas pengembangan peternakan ayam petelur.

    Terlebih, dia mengungkap kebutuhan telur untuk mendukung MBG mencapai 700.000 ton hingga hampir 1 juta ton, sedangkan kebutuhan ayam pedaging mencapai 1,1 juta ton.

    Di sisi lain, menurut Amran, program ini tidak hanya untuk menjamin ketersediaan telur bagi MBG, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di seluruh wilayah Indonesia.  Dia menyebut program MBG akan menciptakan lapangan kerja 1,4 juta orang di Indonesia.

    “Jadi ini menggerakkan ekonomi luar biasa, ini ekonomi rakyat, ekonomi Pancasila yang disampaikan oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto],” ujarnya.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat program MBG menyebabkan kenaikan permintaan telur ayam ras dan daging ayam ras.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan program MBG yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir memicu lonjakan permintaan telur dan daging ayam ras yang menjadi bagian dari menu program prioritas Presiden Prabowo.

    Berdasarkan data BPS, telur ayam ras dan daging ayam ras menjadi komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Oktober 2025.

    BPS mencatat, telur ayam ras dan daging ayam ras masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,04% dan 0,02% pada Oktober 2025. BPS menyebut, telur ayam ras dan daging ayam ras mengalami inflasi masing-masing sebesar 4,43% dan 1,13%.

    Pudji menuturkan, inflasi yang terjadi pada komoditas telur ayam ras dan daging ayam ras dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk permintaan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG.

    “Salah satunya adalah kenaikan permintaan telur ayam dan daging ayam ras dari SPPG yang berasal dari pasar atau juga pengecer dan juga pedagang besar. Jadi diduga ini menjadi salah satu satu indikasi naiknya permintaan telur dan daging ayam ras,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (3/11/2025).

    Namun, Pudji juga menyampaikan penyebab lonjakan permintaan telur ayam dan daging ayam ras juga dipengaruhi komponen biaya produksi daging ayam ras seperti harga Day Old Chicks (DOC) atau anak ayam umur satu hari, harga live bird atau ayam hidup, serta kenaikan harga jagung pakan di beberapa wilayah.

  • Mahkamah Agung AS Siap Putuskan Nasib Kebijakan Tarif Trump

    Mahkamah Agung AS Siap Putuskan Nasib Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, SURABAYA – Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Rabu (5/11/2025) waktu setempat akan mulai menguji legalitas penggunaan wewenang darurat oleh Presiden AS Donald Trump untuk memberlakukan tarif impor besar-besaran.

    Kasus ini dipandang sebagai ujian hukum penting yang dapat mendefinisikan ulang batas kewenangan presiden dalam kebijakan perdagangan.

    Melansir Kantor Berita Anadolu pada Selasa (4/11/2025), koalisi yang terdiri atas sejumlah pelaku usaha kecil dan beberapa negara bagian AS menilai bahwa sebagian besar tarif yang diberlakukan Trump di bawah International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) bersifat ilegal dan seharusnya dibatalkan.

    Adapun, IEEPA merupakan undang-undang tahun 1977 yang memungkinkan sanksi terhadap ancaman tidak biasa dan luar biasa.

    Jika Mahkamah Agung memutuskan mendukung para penggugat, pemerintah federal berpotensi harus mengembalikan sebagian dari total pungutan pajak impor yang mencapai sekitar US$90 miliar sejak kebijakan tarif itu diberlakukan.

    Trump pertama kali menggunakan kewenangan darurat pada Februari untuk mengenakan tarif terhadap produk asal China, Meksiko, dan Kanada, sebelum memperluas cakupan kebijakan tersebut pada April hingga mencakup hampir semua mitra dagang AS. Ia menyebut defisit perdagangan AS sebagai darurat nasional.

    Melalui platform Truth Social, Trump pada Agustus lalu memperingatkan bahwa pembatalan tarif tersebut akan menghancurkan perekonomian AS. Akhir pekan lalu, dia menegaskan tidak akan menghadiri sidang Mahkamah Agung guna menghindari gangguan. 

    Namun, Trump memperingatkan bahwa kekalahan dalam kasus ini akan melemahkan posisi AS dan menghambat negosiasi perdagangan di masa mendatang.

    Para pengkritik menilai bahwa meskipun IEEPA memberi kewenangan kepada presiden untuk mengatur perdagangan, undang-undang tersebut tidak memberikan wewenang untuk menetapkan tarif, yang menurut mereka merupakan hak konstitusional milik Kongres.

    Kasus ini merupakan kelanjutan dari serangkaian putusan di pengadilan tingkat bawah. Pada Agustus, pengadilan banding federal dengan suara 7–4 memutuskan bahwa Trump telah melampaui batas kewenangan hukumnya. 

    Putusan lain pada 29 Agustus 2025 juga menyatakan bahwa kebijakan tarif tersebut diberlakukan secara tidak sah tanpa persetujuan Kongres.

    Keputusan akhir Mahkamah Agung yang dijadwalkan keluar awal tahun depan diperkirakan akan berdampak besar terhadap hubungan dagang AS dengan Uni Eropa dan mitra global lainnya.

  • Jumlah Penumpang Pesawat Anjlok per September 2025, Pengamat: Efek Low Season

    Jumlah Penumpang Pesawat Anjlok per September 2025, Pengamat: Efek Low Season

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat memandang anjloknya jumlah penumpang angkutan udara, baik domestik maupun internasional, pada September 2025, sebagai efek musiman low season.

    Pengamat Penerbangan Alvin Lie memandang penurunan tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi pada pertengahan semester II setiap tahunnya. 

    Dirinya menampik, penurunan yang terjadi di tengah peningkatan jumlah penumpang pada angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) akibat penurunan daya beli. 

    “September, Oktober, dan November adalah low season. Tidak ada liburan. Trafik akan mulai naik awal Desember hingga puncaknya akhir tahun,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (4/11/2025). 

    Pada September 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang angkutan udara domestik turun sebesar 5,13% month to month (MtM) menjadi 4,8 juta orang, penumpang internasional turun 6,96% menjadi 1,8 juta orang. 

    Alvin menuturkan, momen seperti September ini pun akan kembali terjadi pada pertengahan Januari mendatang, ketika musim libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) berakhir. 

    Siklus yang terjadi setiap tahun akan terus berulang, sepanjang pemerintah tidak memberikan dorongan atau stimulus. 

    Berbeda dengan Amerika Serikat (AS), lanjut Alvin, di mana perjalanan menggunakan angkutan udara alias pesawat masih terbantu di saat negara lain mengalami low season, karena keberadaan ajang Thanksgiving. 

    “Itu sudah pola sosial di berbagai negara. Di Amerika masih tertolong ada libur Thanksgiving,” tuturnya. 

    Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengungkapkan, secara bulanan jumlah penumpang pada seluruh moda transportasi mengalami penurunan kecuali pada Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan atau ASDP yang mengalami peningkatan pada September 2025. 

    “Jumlah penumpang ASDP naik sebesar 1,46% MtM, disebabkan oleh peningkatan mobilitas masyarakat pada penyebrangan antar pulau saat liburan long weekend,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (3/11/2025). 

    Secara perinci, Jumlah penumpang angkutan udara domestik pada September 2025 sebanyak 4,8 juta orang atau turun 5,13% dibandingkan dengan Agustus 2025. 

    Penurunan jumlah penumpang terjadi di seluruh bandara utama yang diamati, yaitu Bandara Ngurah Rai-Denpasar sebesar 15,07%, Kualanamu-Medan sebesar 6,62%, Soekarno Hatta-Tangerang sebesar 5,46%, Hasanuddin-Makassar sebesar 3,43%, dan Juanda-Surabaya sebesar 1,97%.

    Selama Januari–September 2025, jumlah penumpang angkutan udara domestik sebanyak 44,2 juta orang atau turun 6,99% jika dibanding dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 47,5 juta orang.

    Sementara pada penerbangan internasional, jumlah penumpang angkutan udara ke luar negeri pada September 2025 sebanyak 1,8 juta orang atau turun 6,96% MtM. 

    Penurunan jumlah penumpang terjadi di seluruh bandara utama yang diamati, yaitu Bandara Hasanuddin-Makassar sebesar 17,37%, Ngurah Rai-Denpasar sebesar 9,02%, Soekarno Hatta-Tangerang sebesar 7,21%, Kualanamu-Medan sebesar 1,95%, dan Juanda-Surabaya sebesar 1,79%. 

    Selama Januari–September 2025, jumlah penumpang angkutan udara ke luar negeri, baik menggunakan penerbangan nasional maupun asing, sebanyak 15,3 juta orang atau naik 8,87% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

  • Jumlah Penumpang Pesawat Anjlok per September 2025, Pengamat: Efek Low Season

    Jumlah Penumpang Pesawat Anjlok per September 2025, Pengamat: Efek Low Season

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat memandang anjloknya jumlah penumpang angkutan udara, baik domestik maupun internasional, pada September 2025, sebagai efek musiman low season.

    Pengamat Penerbangan Alvin Lie memandang penurunan tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi pada pertengahan semester II setiap tahunnya. 

    Dirinya menampik, penurunan yang terjadi di tengah peningkatan jumlah penumpang pada angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) akibat penurunan daya beli. 

    “September, Oktober, dan November adalah low season. Tidak ada liburan. Trafik akan mulai naik awal Desember hingga puncaknya akhir tahun,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (4/11/2025). 

    Pada September 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang angkutan udara domestik turun sebesar 5,13% month to month (MtM) menjadi 4,8 juta orang, penumpang internasional turun 6,96% menjadi 1,8 juta orang. 

    Alvin menuturkan, momen seperti September ini pun akan kembali terjadi pada pertengahan Januari mendatang, ketika musim libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) berakhir. 

    Siklus yang terjadi setiap tahun akan terus berulang, sepanjang pemerintah tidak memberikan dorongan atau stimulus. 

    Berbeda dengan Amerika Serikat (AS), lanjut Alvin, di mana perjalanan menggunakan angkutan udara alias pesawat masih terbantu di saat negara lain mengalami low season, karena keberadaan ajang Thanksgiving. 

    “Itu sudah pola sosial di berbagai negara. Di Amerika masih tertolong ada libur Thanksgiving,” tuturnya. 

    Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengungkapkan, secara bulanan jumlah penumpang pada seluruh moda transportasi mengalami penurunan kecuali pada Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan atau ASDP yang mengalami peningkatan pada September 2025. 

    “Jumlah penumpang ASDP naik sebesar 1,46% MtM, disebabkan oleh peningkatan mobilitas masyarakat pada penyebrangan antar pulau saat liburan long weekend,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (3/11/2025). 

    Secara perinci, Jumlah penumpang angkutan udara domestik pada September 2025 sebanyak 4,8 juta orang atau turun 5,13% dibandingkan dengan Agustus 2025. 

    Penurunan jumlah penumpang terjadi di seluruh bandara utama yang diamati, yaitu Bandara Ngurah Rai-Denpasar sebesar 15,07%, Kualanamu-Medan sebesar 6,62%, Soekarno Hatta-Tangerang sebesar 5,46%, Hasanuddin-Makassar sebesar 3,43%, dan Juanda-Surabaya sebesar 1,97%.

    Selama Januari–September 2025, jumlah penumpang angkutan udara domestik sebanyak 44,2 juta orang atau turun 6,99% jika dibanding dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 47,5 juta orang.

    Sementara pada penerbangan internasional, jumlah penumpang angkutan udara ke luar negeri pada September 2025 sebanyak 1,8 juta orang atau turun 6,96% MtM. 

    Penurunan jumlah penumpang terjadi di seluruh bandara utama yang diamati, yaitu Bandara Hasanuddin-Makassar sebesar 17,37%, Ngurah Rai-Denpasar sebesar 9,02%, Soekarno Hatta-Tangerang sebesar 7,21%, Kualanamu-Medan sebesar 1,95%, dan Juanda-Surabaya sebesar 1,79%. 

    Selama Januari–September 2025, jumlah penumpang angkutan udara ke luar negeri, baik menggunakan penerbangan nasional maupun asing, sebanyak 15,3 juta orang atau naik 8,87% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

  • Ada Frontloading Ekspor demi Hindari Tarif AS, Bisa Kerek Ekonomi Kuartal III/2025?

    Ada Frontloading Ekspor demi Hindari Tarif AS, Bisa Kerek Ekonomi Kuartal III/2025?

    Bisnis.com, JAKARTA — Dampak pengiriman awal barang ekspor dalam volume tinggi ke Amerika Serikat (AS) atau frontloading untuk menghindari tarif impor diperkirakan belum secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025. 

    Sebagaimana diketahui, neraca dagang Indonesia pada Agustus 2025 mencetak surplus US$5,49 miliar atau tertinggi sejak November 2022. Ekspor pada saat itu tercatat senilai US$24,9 miliar atau naik 5,78% (yoy) dari capaian Agustus 2024. 

    Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebut dampak frontloading ke AS belum akan signifikan mendorong bobot kontribusi ekspor kepada pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025, yang akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) esok hari, Rabu (5/11/2025). 

    “Saya rasa belum terlalu signifikan karena masih barang yang diekspor nilai tambahnya kecil,” terang Esther kepada Bisnis, Selasa (4/11/2025). 

    Menurut Esther, peningkatan ekspor yang terekam pada Juli-September 2025 lebih didorong oleh kenaikan harga komoditas. Oleh itu, dia mendorong ke depan agar ekspor Indonesia lebih berorientasi kepada produk bernilai tambah tinggi.

    Adapun mengenai pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025, perempuan dengan gelar doktor dari Maastricht University itu memperkirakan ekonomi periode tersebut masih akan didorong utamanya oleh konsumsi rumah tangga. 

    Sementara itu, investasi diperkirakan meningkat tetapi kontribusinya masih relatif kecil terhadap PDB. “Investasi didorong pada padat karya sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak,” ujarnya. 

    Di sisi lain, Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 berada di kisaran 4,9% sampai dengan 5% (yoy).

    “Atau 1,3%-1,4% qtq, didukung oleh terjaganya pertumbuhan konsumsi rumah tangga [sekitar 4,6%],” ujar Ryan melalui keterangan tertulis, Selasa (4/11/2025). 

    Selain konsumsi rumah tangga, pertumbuhan investasi atau penanaman modal tetap bruto (PMTB) diperkirakan masih terjaga sekitar 6% baik investasi dalam negeri maupun asing. 

    Kemudian, ekspor diperkirakan tumbuh lebih tinggi yakni 8% sedangkan impor 9%. Belanja pemerintah diperkirakan tumbuh 5% atau berbalik positif saat terkontraksi 0,33% pada kuartal II/2025. 

    Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5% di 2025 dinilai menjadi modal berharga untuk terus melaju di 2026 pada kisaran lebih tinggi yakni 5,1% sampai dengan 5,3%. 

    “Namun ini dengan syarat suku bunga terus melandai didukung kebijakan fiskal ekspansif serta iklim investasi dan bisnis yang kondusif dan ramah investor,” pungkasnya. 

    Pada kuartal II/2025, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% (yoy) berdasarkan pengeluarannya ditopang oleh konsumsi rumah tangga 4,97%, PMTB 6,99%, ekspor 10,67% dan impor 11,65%. Hanya belanja pemerintah yang terkontraksi 0,33%. Pertumbuhan 5,12% itu merupakan yang tertinggi sejak kuartal II/2025 yang menyentuh level 5,17%. 

  • Danantara hingga Menkeu Purbaya Putar Otak Bahas Utang Whoosh

    Danantara hingga Menkeu Purbaya Putar Otak Bahas Utang Whoosh

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Danantara hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terus memutar otak alias menentukan solusi terbaik dalam skema pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh. 

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan P. Roeslani mengungkapkan, saat ini tim penyelesaian utang kereta cepat yang terdiri dari Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimutri Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kementerian Perhubungan, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terus membahas penyelesaiannya. 

    Tim tersebut pun juga masih melakukan diskusi dengan pihak China, yang memberikan pinjaman dalam proyek kereta cepat sepanjang 142,3 kilometer tersebut. 

    “Jadi ini adalah suatu kerja sama lintas K/L dan kemenhub juga,” tuturnya usai melaksanakan Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Selasa (4/11/2025). 

    Saat ini pun, Rosan menyebutkan bahwa diskusi masih terus berlangsung dan belum mencapai kesepakatan dengan pihak China. 

    “Belum [ada kesepakatan], masih berjalan,” tambah Rosan. 

    Saat ditanya terkait opsi skema pembayaran pun, Rosan enggan menjawabnya. Dirinya hanya menegaskan bahwa pemerintah akan hadir dalam program transportasi umum nasional, termasuk Whoosh. 

    Sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto, bahwa pemerintah hadir untuk kepentingan transportasi umum dan tidak melihat dari sisi untung rugi saja. Namun, lebih kepada dampaknya terhadap kemudahan transportasi masyarakat.

    Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pihak untuk tidak menghitung aspek untung-rugi dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang saat ini menjadi perdebatan publik. 

    Menurutnya, proyek warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut perlu dipandang dari sisi manfaat kepada rakyat. Prabowo lantas menyatakan bakal bertanggung jawab atas utang Whoosh yang menuai polemik. 

    “Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Semua transportasi publik di dunia itu jangan dihitung untung-ruginya. Hitunglah manfaat enggak untuk rakyat,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Dirinya pun mengungkapkan bahwa Indonesia tidak akan keberatan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung tersebut. 

    Dia menyebut tak ada masalah dalam skema tersebut, kendati tak memerinci sumber dananya. 

    “Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo kepada wartawan.

  • Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah, Ini Tugas dan Fungsinya

    Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah, Ini Tugas dan Fungsinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk memastikan program prioritas berjalan dan langsung memberi dampak langsung bagi masyarakat.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menuturkan bahwa pembentukan satgas tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 September 2025 dan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 22 September 2025.

    “Langkah awal pembentukan Satgas P2SP menjadi fondasi penting dalam memperkuat koordinasi pelaksanaan program strategis nasional. Melalui koordinasi yang intensif sejak tahap awal, pemerintah memastikan setiap elemen pendukung telah siap menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya,” ungkap Haryo dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (4/11/2025).

    Haryo menuturkan bahwa sejak pertengahan Oktober 2025, pemerintah telah melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk memastikan kesiapan struktur, mekanisme kerja, serta arah kebijakan Satgas P2SP. 

    Sebagai penanda dimulainya pelaksanaan tugas percepatan program strategis Pemerintah, pada 22 Oktober 2025 lalu telah dilaksanakan Kick-Off Meeting Satgas P2SP.

    Adapun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Satgas P2SP dibentuk untuk memperkuat efektivitas kebijakan dan memastikan program prioritas nasional dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Satgas P2SP terdiri dari tiga Kelompok Kerja (Pokja), yakni yang berfokus pada monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, percepatan implementasi program dan penyelesaian hambatan (debottlenecking), serta percepatan penyelesaian regulasi.

    Sejumlah program yang menjadi fokus utama satgas tersebut diantaranya yakni Program Paket Ekonomi 8+4+5, Program Stimulus Ekonomi 2025 termasuk kebijakan Diskon Natal dan Tahun Baru/Nataru dan insentif fiskal lanjutan, serta Program Debottlenecking yang mencakup isu komoditas, investasi, dan hambatan implementasi di tingkat daerah.

    Lebih lanjut, Satgas P2SP juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Sosialisasi Dashboard Satgas P2SP secara daring di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi lintas K/L, sekaligus memperkenalkan sistem digital pemantauan dan pelaporan kinerja program strategis Pemerintah yang terintegrasi. Melalui forum tersebut, diharapkan sinergi antar instansi dapat semakin solid dalam mempercepat implementasi berbagai program prioritas Pemerintah.

    Dashboard Satgas P2SP dikembangkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making) melalui sistem pelaporan real-time yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

    “Implementasi Dashboard Satgas P2SP diharapkan dapat memperkuat efektivitas koordinasi, memastikan pelaksanaan program strategis berjalan tepat sasaran, dan menjadi bagian dari transformasi digital tata kelola pemerintahan. Langkah ini sekaligus sejalan dengan peningkatan efisiensi kebijakan publik yang diusung Pemerintah menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Haryo.