Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Kementerian Haji Minta DPR Percepat Alih Anggaran Rp523,27 Miliar dari Kemenag

    Kementerian Haji Minta DPR Percepat Alih Anggaran Rp523,27 Miliar dari Kemenag

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meminta DPR RI untuk mempercepat peralihan anggaran penyelenggaraan haji dan umrah 2026 senilai total Rp523,27 miliar dari Kementerian Agama (Kemenag).

    Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan bahwa nominal tersebut merupakan anggaran revitalisasi asrama haji dan pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang bersumber dari surat berharga syariah negara (SBSN), serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk asrama haji.

    Nilai SBSN asrama haji dan PLHUT tercatat sebesar Rp488,88 miliar, sedangkan PNBP asrama haji mencapai Rp34,38 miliar.

    “Kami mengusulkan kepada para pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI untuk dapat mengagendakan pembahasan peralihan anggaran dimaksud guna kelancaran penyelenggaraan ibadah haji dan umrah,” kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Menurutnya, peralihan anggaran tersebut tak terlepas dari berakhirnya kewenangan penyelenggaraan ibadah haji oleh Kemenag seiring pengesahan Undang-undang (UU) No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Saat ditemui usai rapat, Irfan menjelaskan bahwa proses peralihan anggaran tersebut pada mulanya berbelit.

    Kendati demikian, dia menyebut, telah bertemu dengan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi’i untuk membahas lebih lanjut soal transisi penyelenggaraan dua ibadah umat Islam ini.

    Menurut Irfan, progres peralihan anggaran itu mulai tampak usai pertemuan dengan Wamenag. Dengan demikian, yang menjadi perhatian saat ini adalah percepatan prosesnya.

    “Sebetulnya tidak ada kendala. Masalahnya hanya bagaimana mempercepat proses ini saja. Karena semua aset itu kita perlukan segera untuk persiapan haji 2026,” ujarnya.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin memastikan proses peralihan aset haji kepada Kementerian Haji dan Umrah berjalan lancar.

    Menurutnya, Kemenag berkomitmen untuk menyukseskan transisi ini dan menjamin tidak ada kendala signifikan. Mengenai target waktu penyelesaian, Kamaruddin mengatakan, prosesnya akan dilakukan secepat mungkin.

    “Insyaallah tidak ada kendala yang signifikan. Secara teknis kami pastikan tidak ada kendala karena kita semua sama-sama punya komitmen. Kemenag sepenuhnya mendukung Kementerian Haji dan transisi ini harus disukseskan,” ujar Kamaruddin di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

  • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Naik Agustus 2025, Sentuh 4,85%

    Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Naik Agustus 2025, Sentuh 4,85%

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sebanyak 7,46 juta orang Indonesia masih menganggur atau tak punya pekerjaan pada Agustus 2025.

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengatakan selama periode Agustus 2024–Agustus 2025, terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

    “Pada Agustus 2025, terdapat sebanyak 7,46 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Edy dalam Rilis BPS, Rabu (5/11/2025).

    Sebagai pembanding, data BPS menunjukkan, TPT pada Agustus 2024 mencapai 7,47 juta orang yang menganggur atau TPT 4,91%.

    Meskipun demikian, TPT Agustus 2025 yang sebesar 4,85% ini naik jika dibandingkan Februari 2025 yakni 4,76%. Pada Februari 2025, jumlah pengangguran tercatat mencapai 7,28 juta orang.

    Jika dirinci, Edy mengatakan penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Agustus 2024 terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta di wilayah perkotaan maupun di perdesaan.

    Lebih jauh, TPT tertinggi terjadi pada penduduk laki-laki yang mencapai 4,85%, sedangkan perempuan sebanyak 4,84%. Sementara itu, TPT tertinggi terjadi di perkotaan yang mencapai 5,75%, sedangkan di perdesaan sebanyak 3,47% pada Agustus 2025.

    Secara keseluruhan, BPS mencatat, ada 218,17 juta penduduk usia kerja pada Agustus 2025. Angka tersebut bertambah 2,80 juta jika dibandingkan kondisi Agustus tahun lalu. Namun, tidak semua terserap di pasar kerja.

    Perinciannya, bukan angkatan kerja (BAK) tercatat mencapai 64,17 juta orang atau naik 0,91 juta orang dan angkatan kerja (AK) sebanyak 154,00 juta orang atau naik 1,89 juta orang.

    Adapun, penduduk yang bekerja mencapai 146,54 juta orang atau naik 1,90 juta orang, sedangkan penduduk yang menganggur sebanyak 7,46 juta orang atau turun 4.000 orang pada Agustus 2025.

    Secara terperinci, Edy mengungkap penduduk yang bekerja tersebut terdiri dari pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan setengah pengangguran.

    Pertama, pekerja penuh tercatat sebanyak 98,65 juta orang. Angka tersebut bertambah 0,20 juta orang dari Agustus 2024. Asal tahu saja, kategori pekerja penuh adalah para pekerja dengan jam kerja maksimal 35 jam seminggu.

    Kedua, pekerja paruh waktu atau mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu tapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Angkanya mencapai 36,29 juta orang atau bertambah 1,66 juta orang.

    Ketiga, setengah pengangguran. Edy menuturkan, sebanyak 11,60 juta orang masuk dalam kategori ini atau bertambah 0,04 juta orang pada Agustus 2025. Adapun, setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

  • Hilirisasi Tembaga Mandek, Ekonom Soroti Arah Peta Jalan hingga Insentif

    Hilirisasi Tembaga Mandek, Ekonom Soroti Arah Peta Jalan hingga Insentif

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai proses hilirisasi komoditas tembaga masih mengalami sejumlah tantangan seiring dengan fenomena fasilitas operasional tambang dan smelter besar di Indonesia yang mengalami insiden kahar. 

    Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal mengatakan selain kondisi tak terduga, dia melihat pemerintah masih belum memberikan arah jelas untuk penghiliran tembaga sehingga pasokan yang diproduksi juga dapat teroptimalkan dalam negeri. 

    “Menurut saya yang jelas perlu arah, supaya dia lebih terdorong hilirisasi tembaga ini, perlu arah yang jelaskan untuk hilirisasi nya ke produk-produk turunannya,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (5/11/2025). 

    Arah kebijakan hilirisasi dinilai perlu memperhatikan sinergi antara pengembangan industri turunan dengan ketersediaan bahan baku dari sektor hulu. Banyak produk hilir memiliki karakter serupa, namun bergantung pada bahan tambang yang berbeda.

    Menurutnya, kendaraan listrik (EV) misalnya, tidak hanya memerlukan nikel untuk baterai, tetapi juga membutuhkan tembaga sebagai komponen penting lainnya. 

    “Karena itu, pemerintah perlu menentukan terlebih dahulu fokus pengembangan produk hilir, apakah kendaraan listrik, pendingin udara, atau telepon seluler,” jelasnya. 

    Dia juga menilai, kejelasan arah pengembangan industri hilir perlu disertai dengan peta kebutuhan bahan baku yang spesifik, mencakup nikel, tembaga, aluminium, dan logam lainnya. Dengan begitu, kebijakan hilirisasi dapat memastikan industri hilir benar-benar menyerap bahan baku domestik.

    “Harus ada keterkaitan antara industri hilir dan hulu agar arah pengembangan komoditas tambang seperti tembaga, nikel, aluminium, hingga timah saling bersinergi,” ujarnya.

    Selain perencanaan, langkah berikutnya adalah memastikan realisasi melalui kebijakan yang mendukung. Faisal juga menekankan pentingnya pemberian insentif tambahan untuk mendorong industri hilir, khususnya sektor turunan tembaga, agar implementasinya berjalan optimal.

    Sebelumnya, Ketua Umum Indonesia Mining Association (IMA) Rachmat Makkasau mengatakan defisit tembaga akan terjadi seiring dengan masifnya transisi energi dunia, sehingga penggunaan komoditas mineral, termasuk tembaga menjadi incaran berbagai negara.

    “Kenapa Indonesia menjadi salah satu negara yang dibicarakan, karena kita di Indonesia saat ini memproduksi 3%-5% tembaga dunia,” kata Rachmat di Jakarta, Selasa (4/11/2025). 

    Indonesia diprediksi akan memproduksi 15% tembaga dunia pada 2032-2035. Angka tersebut terbilang besar dan menjadi potensi bagi Indonesia untuk menguasai pasar produk tembaga. Namun, dia menyayangkan industrialisasi produk komoditas ini masih minim. 

    “Kita produksi sekitar 1 juta ton tembaga kita di Indonesia menyerap 200.000-250.000 ton, sisanya ekspor, bayangkan kalau kita di 2033 memproduksi 15% tembaga dan semuanya dieskpor?” ujarnya. 

    Indonesia saat ini tengah mendorong penghiliran dengan mengatur pelarangan ekspor konsentrat. Untuk itu, dia mendorong pemerintah untuk memberikan stimulus agar proses industrialisasi produk tembaga makin bergairah. 

    Adapun, produksi konsentrat tembaga mencapai 1 juta ton, sedangkan konsumsi industri domestik hanya sekitar 200.000-250.000 ton dan sisanya diekspor. 

    “Ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia pengusaha dan negara harus memberikan regulasi terbaik untuk mengnyerap produksi-produksi tembaga di negara kita pada masa yang akan datang,” pungkasnya. 

  • BPS: 7,46 Juta Orang Indonesia Menganggur Per Agustus 2025

    BPS: 7,46 Juta Orang Indonesia Menganggur Per Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sebanyak 7,46 juta orang menganggur berdasarkan survei ketenagakerjaan pada Agustus 2025.

    Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud pada konferensi pers, Rabu (5/11/2025). Hasil yang disampaikan BPS itu adalah temuan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025.

    “Angkatan kerja yang tidak terserap menjadi pengangguran sebesar 7,46 juta orang atau menurun 4.000 orang dibandingkan Agustus 2024,” ujarnya.

    Jumlah pengangguran itu turun tipis apabila dibandingkan dengan periode Agustus 2024 yakni 7,47 juta orang. Namun, apabila dibandingkan dengan Februari 2025 naik dari 7,28 juta orang.

    Secara umum, BPS menemukan bahwa pada Agustus 2025 terdapat sebanyak 218,17 juta penduduk yang masuk kategori usia kerja. Jumlah itu meningkat sebanyak 2,80 juta orang jika dibandingkan Agustus 2024.

    Kemudian, angkatan kerja mencapai 154 juta orang atau bertambah 1,89 juta orang. Bukan angkatan kerja mencapai 64,17 juta orang atau bertambah sekitar 0,91 juta orang.

    Selanjutnya, jumlah angkatan kerja tersebut meliputi 146,54 juta orang bekerja atau bertambah 1,90 juta orang dibandingkan Agustus 2024.

    Penduduk yang bekerja penuh sebanyak 98,65 juta orang atau bertambah 0,20 juta orang, sedangkan paruh waktu 36,29 juta orang atau bertambah 1,66 juta orang.

    Lalu, setengah pengangguran sebanyak 11,60 juta orang atau bertambah 0,04 juta orang.

  • Gelar BILA 2025, Bisnis Indonesia Apresiasi Sektor Transportasi dan Logistik

    Gelar BILA 2025, Bisnis Indonesia Apresiasi Sektor Transportasi dan Logistik

    Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia Group Kembali menggelar ajang Bisnis Indonesia Logistic Award atau BILA sebagai bentuk apresiasi terhadap korporasi dan individu yang bergerak di sektor transportasi dan logistik dengan kinerja andal dan efisien.
     
    Ajang BILA 2025 telah memasuki tahun penyelenggaraan keempat, sejak pertama kali digelar pada 2022.
     
    Tahun ini, ajang BILA memberikan penghargaan kepada 9 perusahaan transportasi dan logistik serta penyedia logistik untuk kategori perusahaan terbuka atau emiten; 5 perusahaan transportasi dan logistik berdasarkan hasil jajak pendapat; 12 perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) maupun anak usaha BUMN; 8 penghargaan khusus, dan 1 kategori untuk CEO dari korporasi transportasi dan logistik.
     
    Ketua Dewan Juri BILA 2025 Carmelita Hartoto mengatakan bahwa BILA 2025 memberikan penghargaan kepada perusahaan di bidang logistik dan sektor pendukungnya, yang memiliki kinerja andal dan efisien.
     
    “Seleksi penjurian dilakukan melalui dua tahap yaitu seleksi kuantitatif dan seleksi kualitatif. Tahap pertama berupa seleksi kuantitatif berdasarkan kinerja keuangan perusahaan atau emiten yang memenuhi kualifikasi yang sudah disepakati bersama,” ujarnya dalam melalui keterangan resmi, Rabu (5/11/2025).
     
    Menurutnya, seleksi kuantitatif perusahaan merupakan hasil penilaian yang mencakup beberapa variabel keuangan, yakni return on asset (ROA), operating margin, current ratio, debt to equity ratio (DER), return on equity (ROE), total asset turnover (TATO), net profit margin, serta total aset perusahaan untuk tahun keuangan 2024.
     
    Variabel-variabel penilaian tersebut, katanya berlaku untuk seluruh kategori. Selanjutnya, hasil seleksi kuantitatif dari kelompok kategori perusahaan terbuka diajukan ke dalam tahap seleksi kualitatif yang dilakukan oleh dewan juri untuk ditentukan nominee maksimal lima nama perusahaan serta penerima penghargaannya.
     
    Selain Carmelita Hartoto yang juga Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), bertindak selaku dewan juri dalam ajang BILA 2025 yakni Mahendra Rianto, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Iman Gandimihardja, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Lulu Terianto, Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group, dan  Hendra Wibawa, Redaktur Senior Sektor Transportasi & Logistik Bisnis Indonesia Group.
     
    Kegiatan malam penghargaan BILA 2025 akan berlangsung pada Rabu (5/11/2025) dan dapat disaksikan secara langsung melalui kanal Youtube Bisnis.com. (*)

  • Breaking News! BPS Catat Pertumbuhan Ekonomi RI 5,04% di Kuartal III/2025

    Breaking News! BPS Catat Pertumbuhan Ekonomi RI 5,04% di Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 sebesar 5,04% secara tahunan atau year on year (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Moh. Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, menjelaskan bahwa produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal III/2025 mencapai Rp6.060 triliun. Lalu, PDB atas harga konstan mencapai Rp3.444,8 triliun.

    “Ditopang oleh aktivitas domestik dan permintaan luar negeri, ekonomi Indonesia kuartal III/2025 tumbuh sebesar 5,04%,” ujar Moh. Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, di Gedung BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Pertumbuhan ekonomi ini berada di atas proyeksi analis sebelumnya. Sebelumnya sebanyak 30 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah pertumbuhan ekonomi kuartal III /2025 sebesar 5% YoY. Nilai tersebut naik dibandingkan pertumbuhan ekonomi 4,95% YoY periode yang sama tahun lalu, namun melambat dibandingkan 5,12% pada kuartal sebelumnya.

    Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) Ramadani Partama sebesar 5,07%. Sementara estimasi terendah disampaikan oleh Ekonom Trimegah Securities di angka 4,79%.

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Bank Mandiri Andry Asmoro memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 mencapai 5,05% YoY.

    Berdasarkan indikatornya, pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 dipengaruhi oleh moderasi investasi dan belanja pemerintah, sementara konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor tetap menjadi penopang utama.

    Dia menyampaikan bahwa konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap solid di level 5,0% YoY, sejalan dengan peningkatan penjualan ritel rata-rata 4,7% YoY, jauh lebih tinggi dibandingkan 0,9% pada kuartal II/2025.

    “Konsumsi domestik masih terjaga di tengah inflasi yang terkendali,” ujar Asmo dalam rilis OCE BMRI Macro Preview, Selasa (4/11/2025).

    Dari sisi investasi, diproyeksikan pertumbuhannya melambat ke 4,5% YoY, turun tajam dari 7,0% pada kuartal sebelumnya. Indikatornya terlihat dari penurunan penjualan semen -2,3% YoY serta pelemahan impor barang modal menjadi 10,4% YoY dari 32,5% pada kuartal II/2025.

    Meski demikian, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur rata-rata meningkat ke 50,4 dari 47,0 pada kuartal sebelumnya.

    Sementara itu, belanja pemerintah diperkirakan mencatat kontraksi -2,5% YoY, sejalan dengan arus realisasi fiskal yang turun -2,9% YoY. Belanja pemerintah pusat bahkan menyusut -5,1% YoY.

    Dari sisi eksternal, kinerja ekspor diproyeksikan tumbuh 11,0% YoY, sedikit lebih tinggi dibandingkan 10,7% pada kuartal sebelumnya. Adapun impor diperkirakan melambat signifikan menjadi 3,2% yoy dari 11,7%, sehingga kontribusi ekspor neto terhadap pertumbuhan ekonomi membaik di tengah masih rapuhnya perdagangan global.

  • Digitalisasi Kunci UMKM Perluas Pasar, BAKTI Komdigi Gelar Sosialisasi di Sukabumi

    Digitalisasi Kunci UMKM Perluas Pasar, BAKTI Komdigi Gelar Sosialisasi di Sukabumi

    Bisnis.com, SUKABUMI – Digitalisasi menjadi kunci bagi pelaku usaha untuk dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi.

    Pesan ini yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Layanan TI Masyarakat dan Pemerintah, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi, Yulis Widyo Marfiah, saat acara Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Digitalisasi di Sukabumi pada Sabtu (25/10). Kegiatan ini menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, ibu rumah tangga, mahasiswa, hingga guru.

    “Tantangan UMKM bukan lagi soal produksi, namun sudah merambah ke strategi digital,” kata Yulis, Sabtu (25/10/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, BAKTI Komdigi juga memperkenalkan Kompetisi Hidden Gem 2025 yang dibuka untuk mendukung UMKM lokal. Kompetisi tersebut akan berlangsung mulai 26 Agustus hingga 31 Oktober 2025 untuk pendaftaran, dilanjutkan seleksi dan penjurian pada 1-27 November 2025, serta pengumuman pemenang pada 28 November 2025. Informasi lebih lengkap dapat diakses di https://hiddengem.baktikominfo.id/.

    Acara ini merupakan bagian dari program transformasi digital BAKTI Komdigi dengan fokus pada pemberdayaan desa dan UMKM untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia.

    Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Sukabumi, Ujang Zulkifli, mengatakan sebanyak 72% warga Sukabumi sudah menggunakan internet dan media sosial. Namun, tingkat pendidikan warga masih menjadi perhatian khusus dalam program literasi digital.

    Ujang menambahkan bahwa pendekatan konsisten kepada warga sangat penting agar informasi yang disampaikan dari hulu bisa sesuai dan sama hingga hilir. Ia menyebut bahwa ilmu yang disampaikan dalam seminar ini sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sukabumi.

    Dewan Pengawas BAKTI Komdigi sekaligus tokoh masyarakat Sukabumi, Arfa Gunawan, mengatakan teknologi merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia yang harus dimanfaatkan secara bijak. “Teknologi ibarat pisau bermata dua, bisa memberikan dampak positif, dan bisa juga memberikan dampak negatif,” ujar Arfa dalam keynote speech-nya.

    Arfa menambahkan, masyarakat kini memiliki peluang untuk menjadi kreator konten, YouTuber, atau artis dengan memanfaatkan teknologi digital. Komdigi berkomitmen memfasilitasi peluang tersebut melalui berbagai program, salah satunya seminar digitalisasi.

    Dalam sesi sosialisasi, sejumlah praktisi dan ahli dihadirkan untuk sharing pengetahuan kepada para peserta. Praktisi Digital Marketing Guntur Sinaga menyampaikan materi pentingnya personal branding bagi pelaku UMKM dan profesional di era digital. Ia menjelaskan bahwa personal branding adalah citra atau cara orang melihat diri seseorang. “Personal branding itu penting karena 75% orang akan melihat dari visual terlebih dahulu,” ujarnya.

    Ia menyebut tiga elemen penting dalam membangun personal branding, yakni nilai yang diperjuangkan, kekuatan atau alasan orang harus percaya, serta gaya komunikasi yang membuat orang mau mendengarkan. “Online membangun ekspektasi, offline membuktikan kenyataan,” ujar Guntur.

    HYBRID STRATEGY

    Koordinator UMKM Naik Kelas Kota Sukabumi, Sri Puji Rahayu, memaparkan bahwa digitalisasi terbukti dapat menaikkan omset UMKM melalui strategi online-offline. “Perluasan pasar bisa mencapai 3 kali lipat, peningkatan omset 20% dalam 6 bulan, dan tembus pasar nasional,” kata Sri Puji.

    Sri Puji menjelaskan langkah awal digitalisasi usaha dimulai dari membuat akun media sosial bisnis, menggunakan aplikasi pendukung, dan mempelajari pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) digital. Pemasaran digital sederhana namun efektif dapat dilakukan melalui WhatsApp Marketing, posting rutin konten berkualitas, dan memanfaatkan marketplace.

    Data Kementerian Koperasi dan UKM pada 2023 mencatat bahwa dari 65 juta UMKM potensial di Indonesia, baru 26,5% yang terhubung digital, sehingga peluangnya masih besar untuk pengembangan UMKM melalui digitalisasi.

    Sri Puji juga menekankan pentingnya branding yang tepat untuk UMKM, seperti membangun identitas merek yang konsisten, menceritakan kisah usaha, membuat konten kreatif, dan memanfaatkan testimoni pelanggan.

    Berdasarkan data pendampingan UMKM di Sukabumi, dampak positif digitalisasi terhadap pelaku usaha cukup signifikan. Peningkatan omset tercatat mencapai antara 20%-40%, perluasan pasar 75%, dan peningkatan profesionalisme mencapai 90%.

    Staf Ahli Komisi XI DPR RI, Dedy Kusuma Wardhani, menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. “Indeks literasi digital 2022 sebesar 3,54, naik 0,05 dari 2021. Namun digital culture mengalami penurunan dan kesadaran keamanan digital masih lemah,” kata Dedy.

    Dedy menjelaskan bahwa literasi digital mencakup empat pilar utama, yaitu Digital Skill (kemampuan menggunakan perangkat digital), Digital Ethics (kesadaran dan penerapan etika digital), Digital Safety (perlindungan data dan keamanan), serta Digital Culture.

    Praktisi digitalisasi, Imam Hidayatullah, mengungkapkan bahwa UMKM di Sukabumi masih menghadapi sejumlah tantangan dalam transformasi digital. Tantangan tersebut meliputi literasi digital yang masih rendah, keterbatasan akses internet, kurangnya pendampingan, serta metode konvensional yang masih dominan.

    “Digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan untuk kemajuan bersama,” ujar Imam.

    Imam menekankan strategi penguatan UMKM menuju digitalisasi harus mencakup pelatihan dan literasi digital, dukungan infrastruktur dan internet, inkubasi bisnis digital, serta kolaborasi antara pemerintah dan swasta.

    M.Syakir Ramdhoni menyoroti pentingnya memperkuat literasi digital dan keamanan siber untuk mengatasi kejahatan digital. Ia menyebutkan bahwa masalah digital terbesar di Indonesia saat ini adalah judi online dan pinjaman online. “Sebodoh-bodohnya orang, adalah orang yang bermain judi online,” kata Syakir.

    Syakir menekankan pentingnya penguatan pada empat aspek, yakni digital skill, etik digital, digital safety, dan digital culture. Yang paling penting, menurutnya, adalah menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

  • Ekspektasi Ekonomi Purbaya Terhalang Ekspansi Terbatas Manufaktur?

    Ekspektasi Ekonomi Purbaya Terhalang Ekspansi Terbatas Manufaktur?

    Bisnis.com, JAKARTA — Manufaktur Indonesia kembali ke jalur ekspansi setidaknya selama 3 bulan terakhir. Namun demikian, ekspansi manufaktur itu masih memiliki sejumlah tantangan karena tren impor bahan baku yang relatif tumbuh terbatas. 

    Di sisi lain, di tengah masih terbatasnya ekspansi dari sisi manufaktur itu pemerintah berangan-angan tahun ini pertumbuhan ekonomi bisa berada di angka 5,2%. Dalam jangka panjang justru menginginkan pertumbuhan hingga ke angka 8%. 

    Sekadar catatan bahwa laporan terbaru S&P Global melaporkan angka PMI menunjukkan kondisi manufaktur yang stabilnya dari segi produksi, peningkatan aktivitas pembelian, serta penyerapan tenaga kerja.

    Lonjakan permintaan juga terjadi dan bersumber dari permintaan domestik, sedangkan permintaan ekspor justru menurun dua bulan beruntun akibat lemahnya pasar global.

    Dari sisi harga, produsen manufaktur di Indonesia melaporkan percepatan lebih lanjut pada laju inflasi harga input. Alhasil, biaya rata-rata meningkat pada laju tercepat dalam delapan bulan terakhir, seiring dengan kenaikan harga bahan baku.

    Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti mengatakan perbaikan kondisi sektor manufaktur Indonesia semakin menguat pada awal kuartal keempat tahun 2025, memberikan prospek positif pada bulan-bulan mendatang.

    “Kondisi permintaan menunjukkan tren positif, dengan penjualan yang meningkat cukup kuat sehingga mendorong kenaikan pada tingkat ketenagakerjaan dan aktivitas pembelian,” ujarnya dalam laporan baru tersebut.

    Meskipun demikian, volume produksi sedikit tertinggal dan berada di level netral, karena sebagian produsen melaporkan telah menghabiskan persediaan barang jadi yang ada sebelumnya.

    Namun, tak dipungkiri bahwa tekanan harga masih tetap tinggi, dengan produsen mencatat kenaikan beban biaya rata-rata paling tajam dalam delapan bulan terakhir, seiring laporan kenaikan harga bahan baku.

    Selain itu, perusahaan juga cenderung berhati-hati untuk membebankan kenaikan biaya kepada pelanggan, sehingga harga jual hanya meningkat tipis sebagai upaya mempertahankan daya saing harga.

    Di samping itu, beberapa produsen disebut meningkatkan kapasitas guna mengimbangi permintaan baru, sementara sebagian lainnya memanfaatkan stok yang ada untuk memenuhi pesanan, menyebabkan persediaan barang jadi sedikit menurun.

    Lebih lanjut, tingkat optimisme terhadap prospek 12 bulan mendatang turun dibandingkan bulan September dan di bawah rata-rata jangka panjang seri data. Data terbaru Indeks Output Masa Depan masih menunjukkan optimisme yang solid untuk tahun mendatang, didukung oleh harapan kondisi permintaan yang lebih kuat dan peluncuran produk baru.

    Ekspor Bahan Baku 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bahan baku atau penolong pada September 2025 mencapai US$13,83 miliar, naik 1,33% secara bulanan (month-to-month/mtm) dari bulan sebelumnya US$13,64 miliar.

    Dalam laporan BPS, impor bahan baku/penolong secara tahunan juga meningkat 2,10% year-on-year (yoy) dibandingkan September 2024 yang senilai US$13,54 miliar. 

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, impor menurut penggunaan pada September 2025 mengalami peningkatan untuk seluruh golongan penggunaan secara tahunan. 

    “Nilai impor bahan baku naik 2,10%, kemudian nilai impor barang modal sebagai pendorong utama peningkatan impor naik sebesar 28,02% dan dengan andil peningkatan sebesar 5,28%,” kata Pudji dalam rilis BPS, Senin (3/11/2025). 

    Impor barang modal tercatat sebesar US$4,58 miliar pada September 2025 atau naik dari September 2024 yang sebesar US$3,57 miliar. Secara bulanan, impor barang modal juga lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai US$3,94 miliar. 

    Kenaikan impor bahan baku dan barang modal periode September 2025 ini juga seiring dengan ekspansi manufaktur yang tercerminkan dalam laporan S&P Global yang rilis hari ini.

    Ekspektasi Purbaya 

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hasil konferensi pers berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (3/11/2025). Dia menyebut pertumbuhan ekonomi pada sepanjang 2025 tetap diproyeksikan 5,2% YoY sebagaimana perkiraan pemerintah.

    Dari sisi fiskal, Purbaya menjelaskan bahwa belanja APBN digunakan untuk mendukung kegiatan konsumsi dan produksi, sekaligus diperkuat dengan percepatan implementasi program strategis. APBN juga diarahkan untuk menyalurkan berbagai paket insentif ekonomi untuk kuartal IV/2025 senilai Rp34,4 triliun.

    “Perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% YoY pada kuartal IV/2025 dengan dukungan stimulus Rp34,4 triliun. Secara full year 2025 diproyeksi pertumbuhannya akan mencapai 5,2%,” terangnya di gedung Bank Indonesia (BI), Senin (3/11/2025).

    Sebagai Ketua KSSK, Purbaya mengatakan bahwa sistem keuangan kuartal III/2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi stabil mewaspadai seluruh risiko global. Salah satunya yakni penerapan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS), di mana Indonesia dikenai 19%.

    Purbaya juga mengatakan bahwa Gubernur BI, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut memperkuat kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap terus dilakukan dan disertai dengan kebijakan efektif.

    Pada rapat terakhir 2025 atau kuartal IV yang dilaksanakan pekan lalu, Jumat (31/10/2025), KSSK juga menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga maupun dengan kementerian/lembaga lain guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Adapun pada kuartal III/2025, Purbaya memaparkan bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi tetap terjaga baik dengan dukungan pemerintah dan otoritas moneter. Dalam hal ini, BI juga mencatat sudah memangkas kebijakan suku bunga acuan hingga 4,75% sampai dengan level saat ini.

    Di sisi lain, lanjut mantan Ketua LPS itu, indeks penjualan ritel pada September 2025 tumbuh 5,8% (yoy) serta diikuti dengan keyakinan konsumen terhadap perekonomian dan kinerja pemerintah. Aktivitas manufaktur juga dinilai membaik di mana PMI Manufaktur berada di area ekspansi. “Utamanya ditopang kenaikan pesanan baru selama tiga bulan berturut-turut,” ujar Purbaya.

    Purbaya juga mengatakan bahwa injeksi likuiditas ke Himbara pada September 2025 lalu senilai Rp200 triliun telah menambah likuiditas perekonomian. Hasilnya, pertumbuhan uang primer sebesar 13,2% (yoy), dan didukung dengan kebijakan moneter longgar sekaligus ekspansi likuiditas, pertumbuhan M2 mencapai 8% (yoy) pada September 2025.

  • Nasib Pembiayaan Perumahan Usai Tapera Batal, Dana Abadi Jadi Solusi?

    Nasib Pembiayaan Perumahan Usai Tapera Batal, Dana Abadi Jadi Solusi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan penarikan iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menciptakan tantangan baru bagi pemerintah. Pasalnya, pemerintah perlu memastikan ketersediaan skema pembiayaan perumahan terjangkau untuk mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam perkembangkan terbaru, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkap tengah menggodok sejumlah skema baru usai putusan MK membatalkan kewajiban iuran Tapera bagi pekerja swasta.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan salah satu skema yang tengah digodok yakni pembentukan dana abadi sektor perumahan yang bakal diwujudkan melalui konsep Contractual Saving for Housing (CSH).

    “Ini [menggodok CSH] bagian dari upaya kita untuk melakukan penataan model bisnis pascaputusan MK kemarin. Ya dimana putusan MK di situ yang menjadi substansi gugatan yang kemudian dikabulkan oleh MK terkait kewajiban bagi pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan di atas upah minimum untuk menjadi peserta Tapera,” kata Heru saat ditemui di Kantornya, Selasa (4/11/2025).

    Dia menyebut, konsep CSH itu saat ini dalam tahap pematangan. Dia mengatakan pemerintah tengah melakukan proses studi banding terkait dengan pelaksanaan konsep tersebut di sejumlah negara.

    Apabila dinilai tepat, konsep itu akan diadopsi BP Tapera untuk mempertebal portofolio dana murah yang nantinya digunakan mendukung pendananaan sektor perumahan.

    “Ya nanti kita lihat berbagai kemungkinannya. Pasti kita akan bertransformasi nanti ya memang ini yang setelah kita upayakan,” jelasnya.

    Respons Pengusaha

    Sejumlah pelaku usaha sektor properti menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan iuran Tapera, serta turut mengapresiasi rencana pemerintah yang hendak merevisi Undang-Undang Tapera.

    Bukan tanpa alasan, banyak pengembang berpandangan konsep iuran wajib Tapera dikhawatirkan justru bermasalah dan menimbulkan distorsi.

    Wakil Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menilai konsep pengenaan iuran wajib Tapera bagi pekerja swasta tidak relevan dijalankan mengingat tidak semua masyarakat membutuhkan hunian.

    “Masalah utama Tapera menjadikan ini menjadi iuran wajib. Padahal sebagian besar warga sudah memiliki hunian. Jadi, seharusnya sifatnya harus sukarela,” kata Bambang kepada Bisnis, Rabu (5/11/2025).

    Selain itu, pada aturan sebelumnya Tapera juga mewajibkan Pengusaha turut menanggung sebagian iuran tersebut. Di mana, hal itu justru dinilai menambah beban para pelaku usaha yang ujungnya akan berdampak pada kenaikan harga produk.

    Karyawan beraktivitas di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Jakarta, Rabu (24/7/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

    Sejalan dengan hal itu, Bambang menilai putusan MK tersebut telah tepat. Khususnya dalam rangkaian menjaga perekonomian nasional.

    Senada, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Endang Kawidjaja menuturkan bahwa pengenaan Tapera idealnya tidaklah wajib alias sukarela.

    Apabila konsep pengenaan iuran wajib dijalankan, konsepnya diproyeksi tidak akan berbeda jauh dengan tabungan Jaminan Hari Tua (JHT).

    “Sedangkan JHT yang merupakan program BPJS Ketenagakerjaan saja semakin hari makin membengkak,” imbuhnya.

    Terkait dengan pembentukan dana abadi, dia mengatakan usulan tersebut memang diperlukan untuk mewujudkan pengadaan hunian terjangkau bagi masyarakat. Akan tetapi, nominalnya disebut tidaklah sedikit. Sehingga, hal itu perlu menjadi perhatian pemerintah.

    “Dana abadi untuk mendukung skema Subsidi Selisih Bunga di rumah subsidi memang perlu bantuan dana abadi, tapi besar sekali dananya yang diperlukan,” pungkasnya.

    Dukungan terhadap rencana kebijakan dana abadi perumahan juga sebelumnya disampaikan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Kebijakan tersebut dinilai lebih cocok diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan mewajibkan iuran Tapera.

    Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menuturkan pola itu dinilai lebih kompatibel diterima oleh masyarakat umum jika dibandingkan dengan melakukan penarikan iuran sebagaimana dalam program Tapera.

    “Kita ngusulin memang mendingan polanya pakai dana abadi perumahan dibanding dengan pungutan masyarakat. Tapi, keputusannya terserah pemerintah,” kata Nixon saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

    Nixon menyebut, pembentukan dana abadi itu juga diperlukan di tengah kondisi ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian. Tujuannya, dana abadi perumahan ini dapat menekan beban yang ditanggung pemerintah.

    Meski sepenuhnya menyerahkan keputusan penerapan tersebut pada pemerintah, Nixon berharap bahwa implementasi mencari sumber pendanaan baru bagi sektor perumahan tidak dilakukan melalui pungutan masyarakat.

    “Ke depannya apakah ini [Tapera] tidak akan ada pungutan lagi? Kita serahkan ke pemerintah saja, pemerintah paling tahu ini akan tetap ada pungutan atau tidak. Tapi kalau tidak ada ya kita senang-senang saja, masyarakat bebannya berkurang,” pungkasnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis sebelumnya, skema implementasi dana abadi perumahan itu bakal bersumber dari APBN. Nixon mengusulkan, nantinya kucuran alokasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) perlu dibagi untuk disalurkan ke masyarakat dan untuk diinvestasikan guna mempertebal simpanan dana abadi tersebut. 

    “Dengan duit FLPP yang sama ditaruh di BP Tapera [Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat], BP Tapera lalu memutar dananya itu, katakanlah di SBN [surat berharga negara] dan dapat bunga 6%,” ujar Nixon. 

    Nantinya, imbal hasil 6% yang didapatkan dari investasi di SBN itu kemudian bisa digunakan untuk membayar selisih bunga KPR di masyarakat. Sehingga, masyarakat tetap hanya bayar 5% dari yang sebelumnya 9,5%. Menurutnya, skema dana abadi itu membutuhkan waktu 10 tahun. Namun, ke depannya beban APBN akan berkurang.

    Nixon lantas memberikan gambaran, bila skema dana abadi dijalankan 2024, maka pada 2034 sudah otomatis KPR subsidi bisa tersalurkan 500.000 hingga 600.000 rumah dalam setahun.

    Skema tersebut juga tidak hanya menyelesaikan permasalahan perumahan di segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tapi sekaligus masyarakat berpenghasilan tanggung dengan penghasilan Rp8 juta hingga Rp15 juta.

  • DJP Revisi Regulasi AEOI, Data Uang Elektronik Bakal Dipertukarkan dengan Asing!

    DJP Revisi Regulasi AEOI, Data Uang Elektronik Bakal Dipertukarkan dengan Asing!

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak (DJP) sedang menyusun peraturan menteri keuangan baru untuk menampung perubahan skema pertukaran informasi keuangan dalam amandements to the common reporting standard alias CRS OECD. 

    Rencana perubahan beleid itu dilakukan melalui perubahan ketiga PMK No.70/2017 yang mengatur tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Salah satu poinnya adalah memasukkan data transaksi dari produk uang elektronik tertentu sebagai bagian dari informasi keuangan yang dipertukarkan dengan yurisdiksi asing. 

    Adapun common reporting standard kalau melansir laman resmi DJP adalah standar internasional yang mewajibkan yurisdiksi untuk memperoleh informasi dari lembaga keuangan mereka dan mempertukarkan informasi tersebut secara otomatis dengan yurisdiksi lain secara periodik setiap tahun.

    CRS menetapkan informasi rekening keuangan yang akan dipertukarkan, lembaga keuangan yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan, cakupan jenis-jenis rekening keuangan dan wajib pajak, serta prosedur identifikasi rekening keuangan (due diligence procedures) yang wajib dilaksanakan oleh lembaga keuangan.

    Otoritas pajak, untuk menyesuaikan dengan standar yang baru, akan menambah dan memasukkan sejumlah poin perubahan. Pertama, menambahkan cakupan rekening keuangan yang dilaporkan yang mencakup produk uang elektronik tertentu (Specified Electronic Money Products) dan mata uang digital bank sentral. 

    Kedua, pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan AEOI CRS dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Ketiga, penyempurnaan aspek pelaporan, meliputi penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan; penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan; penambahan informasi yang dilaporkan. 

    Penambahan informasi seperti yang disebut dalam poin nomor tiga mencakup tentang  informasi apakah Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain telah menerima pernyataan diri yang valid (valid self-certification) atas pemegang rekening keuangan dan pengendali entitas (controlling person)

    Kemudian, informasi peran yang diemban oleh pemegang penyertaan dalam ekuitas (equityinterest) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas nonbadan hukum (legal arrangement); informasi prosedur identifikasi rekening keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru; informasi jenis rekening keuangan yang dilaporkan merupakan rekening simpanan, rekening kustodian, kontrak asuransi, atau penyertaan dalam ekuitas atau utang (equity interest atau debt interest). 

    Sedangkan yang terakhir adalah informasi rekening keuangan yang merupakan rekening keuangan bersama (joint account) serta jumlah pemegang rekening keuangan dari rekening keuangan bersama dimaksud; penyesuaian informasi terkait peran pengendali entitas (controlling person) menjadi informasi yang harus dilaporkan.

    Keempat, penyesuaian format laporan AEOI CRS untuk mengakomodasi informasi yang harus dilaporkan berdasarkan Amended CRS sesuai format dalam Amended CRS XML Schema: User Guide for Tax Administrations yang diterbitkan oleh OECD.