Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Bareskrim Ungkap Strategi Khusus Tindak Tambang Ilegal di RI

    Bareskrim Ungkap Strategi Khusus Tindak Tambang Ilegal di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) menjelaskan soal strategi Polri dalam melakukan penindakan aktivitas tambang ilegal di Indonesia.

    Wakil Direktur Bareskrim Polri, Kombes Feby D.P Hutagalung menyampaikan pihaknya memiliki mekanisme penegakan hukum khusus terhadap aktivitas tambang ilegal.

    Pasalnya, menurut Feby, penegakan hukum terkait tambang itu memiliki kerawanan akibat banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidup dari pertambangan. Alhasil, ada dilema terkait dengan penegakan hukum itu.

    “Di mana terkadang dilema sosial karena banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut, sehingga penertiban yang dilakukan aparat tidak serta merta,” ujar dalam forum dialog Perbaikan Tata Kelola Pertambangan untuk Optimalisasi Sumber Daya Mineral Nasional di kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    Dia mengemukakan, penyidik dari korps Bhayangkara harus memetakan kerawanan terlebih dahulu sebelum melakukan penindakan. Selain itu, kolaborasi dengan stakeholder terkait harus dilakukan dalam penindakan hukum ini.

    Pada intinya, kata Feby, penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal ini bisa mengoptimalkan pendapatan negara dan menjaga stabilitas perekonomian di sekitarnya.

    “Sehingga bagaimana strategi menyeimbangkan antara penindakan hukum dengan stabilisasi ekonomi dalam lingkungan masyarakat, terutama di sekitar tambang,” tambahnya.

    Selaras dengan penegakan hukum itu, Feby mendukung soal gagasan pemerintah yang ingin membentuk koperasi pertambangan rakyat. Adapun, koperasi ini nantinya bisa menjadi wadah agar aktivitas tambang masyarakat yang tadinya ilegal menjadi legal.

    “Dengan adanya legislasi tambang rakyat melalui koperasi ini merupakan suatu terobosan, bagaimana izin pertambangan rakyat itu bisa diserahkan kepada masyarakat yang bisa mengelola tentunya dengan bimbingan teknis dari pemerintah,” pungkasnya.

  • Menkop: Koperasi Siap Jadi Pemasok Bahan Baku MBG, LPDB Siapkan Rp200 Miliar

    Menkop: Koperasi Siap Jadi Pemasok Bahan Baku MBG, LPDB Siapkan Rp200 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyebut koperasi berpeluang menjadi pemasok utama bahan baku untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dengan dukungan pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) hingga Rp200 miliar.

    LPDB sendiri bertugas menyalurkan dan mengelola dana APBN untuk pembiayaan koperasi dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. 

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan hingga saat ini sudah ada sekitar 1.000 koperasi yang terlibat dalam program MBG, termasuk menjadi pemasok kebutuhan bahan baku.

    Berdasarkan hasil pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Kamis (6/11/2025), Ferry menjelaskan pembiayaan dari dana LPDB akan difokuskan pada penguatan kapasitas produksi koperasi, seperti peternakan ayam petelur, ayam pedaging, hingga sapi perah.

    Hal tersebut dilakukan agar koperasi mampu memenuhi suplai kebutuhan bahan baku untuk dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, besaran pembiayaan bagi tiap koperasi akan bergantung pada kebutuhan dan proposal bisnis yang diajukan.

    “Misalkan kalau kita mau bikin peternakan ayam petelur yang pakai otomatisasi, itu kan butuh pembiayaan yang lumayan besar, tapi kan hasilnya bagus. Itu pembiayaannya bisa dari LPDB, asal koperasi,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    Namun saat ditanya mengenai potensi nilai pembiayaan yang disiapkan LPDB, Ferry tidak menampik angkanya bisa mencapai ratusan miliar rupiah.

    “Bisa [hingga Rp200 miliar], tergantung kalau misalkan SPPG butuh berapa juta telur. Berarti ya butuh peternakan ayam telur yang kapasitasnya sekian banyak. Itu tergantung nilainya,” terangnya.

    Terlebih, jelas dia, LPDB memiliki mandat utama untuk menyalurkan pembiayaan kepada koperasi yang memiliki potensi ekonomi berkelanjutan.

    Kemenkop saat ini tengah membentuk tim bersama Satgas program MBG untuk menghitung kebutuhan dan memastikan keberlanjutan rantai suplai bahan baku.

    Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan kucuran dana ratusan miliar rupiah dari Kemenkop lewat LPDB ini diberikan kepada koperasi-koperasi produksi yang akan bekerjasama dengan SPPG.

    BGN berharap, penguatan koperasi-koperasi produksi melalui kucuran dana bergulir itu akan menambah pasokan bahan pangan di pasar. Sebab, dengan pasokan bahan pangan yang optimal, maka kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan program MBG dapat terpenuhi.

    Nanik mengatakan untuk memenuhi kebutuhan pisang bagi setiap SPPG dengan 3.000 penerima manfaat maka diperlukan lahan 1,5 hektare.

    “Coba bayangkan, betapa program ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat bawah yang terhimpun dalam koperasi. Itu belum kebutuhan lain seperti sayuran, telur ayam, daging ayam, dan sebagainya,” pungkas Nanik dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11/2025).

  • Pabrik Petrokimia Lotte di RI Beroperasi Kala Produk Impor China Merangsek

    Pabrik Petrokimia Lotte di RI Beroperasi Kala Produk Impor China Merangsek

    Bisnis.com, JAKARTA — Pabrik petrokimia terbesar di Asia Tenggara milik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) resmi beroperasi hari ini, Kamis (6/11/2025). Kendati demikian, terdapat tantangan utama yang dihadapi terkait persaingan pasar, utamanya dengan produk impor. 

    Selama ini, Indonesia masih bergantung pada produk impor petrokimia lebih dari 50%. Pabrik LCI disebut mampu mendukung kemandirian nasional hingga 67% untuk kebutuhan industri domestik. 

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, impor bahan baku plastik dari China terus meningkat tajam hingga 150.000 ton tahun ini, sementara pada tahun lalu hanya 80.000 ton. 

    “Volume produk plastik jadi impor yang masuk ke Indonesia juga sangat besar, yakni mencapai 900.000 hingga 1 juta ton per tahun dalam 2 tahun terakhir,” ujar Andry kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025). 

    Terlebih, ada potensi lonjakan menjadi 1,2 juta ton pada akhir tahun ini untuk produk plastik jadi. Di sisi lain, utilisasi pabrik nasional saat ini di bawah 70%, artinya persaingan masih ketat.  

    Adapun, investasi pabrik New Ethylene Project milik LCI ini mencapai US$3,9 miliar atau setara Rp62 triliun. Kapasitas produksinya yaitu 1 juta ton etilena, 520.000 ton propilena, 350.000 ton polipropilena, 140.000 ton butadiena, dan 400.000 ton BTX (benzena, toluena, xilena) setiap tahun. 

    “Dari total impor produk petrokimia sekitar 30 juta ton per tahun, proyek ini sendiri bisa menggantikan sekitar 6-7 juta ton. Artinya, hampir seperempat dari total impor bahan kimia dasar nasional bisa disubstitusi dengan produksi domestik,” tutur Andry.

    Untuk itu, Andry menyebut, pemerintah harus mendukung proyek strategis ini dalam bentuk perlindungan dalam bentuk hambatan tarif maupun nontarif untuk pengetatan produk impor. 

    “Menurut saya segera lakukan investigasi pengamanan perdagangan seperti anti‐dumping atau safeguard terhadap produk petrokimia yang terbukti masuk dengan harga di bawah biaya produksi atau berlaku subsidi besar dari luar negeri,” jelasnya. 

    Di sisi lain, dia juga mewanti-wanti industri hilir pengguna bahan baku petrokimia untuk tidak menggunakan produk impor murah hasil praktik dumping. 

    “Terkadang saya melihat industri hilir ini berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya membuat industri hulu menjadi kalah saing dengan produk dumping impor,” terangnya. 

    Lebih lanjut, tak hanya mengurangi impor, kehadiran pabrik petrokimia Lotte ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai industri plastik, serat sintetis, dan bahan kimia industri yang menjadi input utama bagi industri manufaktur domestik. 

  • Menunggu Efek Stimulus Prabowo Saat Manufaktur Loyo

    Menunggu Efek Stimulus Prabowo Saat Manufaktur Loyo

    Bisnis.com, JAKARTA — Efek stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah dipastikan belum berdampak ke perekonomian Juli-September atau kuartal III/2025. Selain pertumbuhannya melambat menjadi 5,04% (YoY), kontribusi manufaktur terhadap PDB belum kunjung kembali ke level prapandemi dan porsi tenaga kerja informal masih dominan. 

    Adapun pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 sebesar 5,04% secara tahunan (year on year/YoY) atau lebih rendah dari kuartal II/2025 yang mencapai 5,12% (YoY). Berdasarkan lapangan usahanya, industri pengolahan masih memberikan sumbangsih terbesar yakni 19,15% dengan pertumbuhan secara tahunan 5,54% (YoY). 

    Kendati distribusinya terbesar terhadap pertumbuhan PDB, sudah hampir 10 tahun distribusi manufaktur terhadap PDB selama periode kuartal III tidak menyentuh 20%. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, kontribusi manufaktur terhadap PDB terakhir menyentuh level 20% pada kuartal III yakni 20,10% pada kuartal III/2016. Pada kuartal I/2019, porsi manufaktur pernah menyentuh 20,07% terhadap PDB alias enam tahun yang lalu.

    Di sisi lain, proporsi penduduk bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai turun berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025. Data itu dirilis oleh BPS pada hari yang sama pengumuman pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025, Rabu (5/11/2025). 

    Pada periode tersebut, BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk bekerja sebanyak 146,54 juta orang. Sebesar 38,74% di antaranya berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Capaian itu meningkat dari periode Sakernas Agustus 2024 yakni sebanyak 0,65 juta orang. 

    Namun, apabila membandingkannya secara persentase dengan Agustus 2024, jumlah pekerja berstatus buruh, pegawai dan karyawan terpantau menurun. Agustus 2024 proporsinya sebesar 38,80%.

    Persentase pekerja informal juga masih dominan dalam pasar tenaga kerja RI. Hal itu ditunjukkan dari persentase pekerja informal yang masih sebesar 57,80%. Hal itu kendati dominasinya semakin menipis dari Sakernas Februari 2025 yang mencapai 59,40%, dan pada Sakernas Agustus 2024 57,95%.

    Kontribusi Manufaktur Terhadap PDB

    Menurut Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA, David Sumual, terjadi perubahan kondisi perekonomian saat ini dengan kondisi prapandemi atau sebelum 2020. Saat ini, investasi yang masuk ke Indonesia cenderung terkonsentrasi pada sektor yang lebih padat modal, bukan padat karya.

    Oleh sebab itu, investasi padat karya yang tak terlalu dominan membuat kebutuhan tenaga kerja dari investasi baru menjadi terbatas. 

    “Selain itu, perlambatan ekonomi di China juga memberi dampak lanjutan — melemahnya permintaan domestik China membuat produk-produk China membanjiri pasar global dengan harga lebih murah. Akibatnya, serapan tenaga kerja pun ikut tertekan,” terang David kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025). 

    Adapun mengenai kontribusi manufaktur terhadap PDB, David menilai berbagai upaya pemerintah ke depan berpotensi memberikan daya ungkit terhadap kontribusi sektor manufaktur. Utamanya, hilirisasi sumber daya alam yang diharapkan memberikan nilai tambah terhadap komoditas.

    Tidak hanya itu, dia meyakini akses pasar Indonesia bisa semakin luas dengan sejumlah perjanjian perdagangan bebas seperti Kanada (ICA-CEPA) dan Uni Eropa (IEU-CEPA). Harapannya, free trade yang berlaku 2026-2027 itu bisa memperluas permintaan ekspor. 

    David menilai upaya pemerintah menstimulasi ekonomi bisa mendorong penciptaan lapangan kerja tapi tidak otomatis. Misalnya, injeksi kas pemerintah Rp200 triliun ke himbara untuk mendorong kredit. 

    Dia menyebut efek stimulus ke penyerapan tenaga kerja tidak otomatis terjadi, karena diperlukan permintaan kredit produktif yang kuat dan keyakinan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi.

    “Jika sentimen pelaku usaha masih cenderung wait and see atau ekspansi belum dianggap layak secara komersial, maka stimulus likuiditas tersebut tidak akan sepenuhnya tertranslasi menjadi peningkatan investasi,” tuturnya. 

  • BPS: Transportasi dan Pergudangan Topang 6,3 Juta Tenaga Kerja

    BPS: Transportasi dan Pergudangan Topang 6,3 Juta Tenaga Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan serapan tenaga kerja pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan mencapai 6,3 juta tenaga kerja per Agustus 2025. 

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan bahwa sektor transportasi dan pergudangan sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Sumbangsih transportasi dan pergudangan terhadap total penyerapan tenaga kerja mencapai 4,28% dari total penduduk bekerja 146,54 juta orang per Agustus 2025. 

    “Selama Agustus 2024 hingga Agustus 2025, ada tambahan penyerapan tenaga kerja sekitar 7.000 orang di sektor ini,” ujarnya dalam malam penghargaan Bisnis Indonesia Logistic Award (BILA) 2025 di Hotel Borobudur, Rabu (5/11/2025). 

    Sektor ini menduduki posisi kedelapan, sebagai penyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia. Posisi lebih tinggi diduduki oleh sektor aktivitas jasa lainnya dengan serapan 6,52 juta tenaga kerja (4,45%), pendidikan 7,4 juta orang (5,06%), dan konstruksi sebanyak 9,54 juta orang (6,51%). 

    Dia melanjutkan secara umum, penduduk Indonesia paling banyak bekerja di bidang pertanian, yang mencapai lebih dari 41 juta orang atau kontribusinya mencapai 28,15%. 

    Transportasi dan pergudangan juga menjadi salah satu sektor yang terus menyerap tenaga kerja, di saat sektor aktivitas jasa lainnya, real estate, pertambangan dan penggalian, serta aktivitas keuangan dan asuransi mengalami penurunan jumlah tenaga kerja. 

    Amalia meyakini sektor ini akan terus tumbuh, ditopang oleh berbagai pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, maupun kereta yang terus dibangun pemerintah. 

    “Dengan berbagai sarana dan prasarana logistik yang terus dibangun pemerintah, akan terus mendorong peranan sektor logistik semakin penting ke depan,” tutupnya. 

    Selama Agustus 2024–Agustus 2025, BPS mencatat, tenaga kerja di sektor pertanian naik 0,49 juta orang dengan distribusi penduduk bekerja sebesar 28,15%. Adapun, jumlah penduduk bekerja mencapai 146,54 juta orang pada Agustus 2025.

    Mengekor, tenaga kerja di akomodasi dan makan minum yang juga naik 0,42 juta orang atau dengan distribusi penduduk bekerja sebesar 7,98%. Serta, industri pengolahan yang mencatatkan peningkatan tenaga kerja sebanyak 0,30 juta orang dengan distribusi penduduk bekerja sebesar 13,86%. 

    Selain itu, peningkatan tenaga kerja terbanyak juga terjadi di sektor pendidikan sebanyak 0,25 juta orang dibandingkan Agustus 2024. Kemudian, aktivitas profesional dan perusahaan sebanyak 0,13 juta orang, serta perdagangan sebanyak 0,12 juta orang.

    Secara keseluruhan, terdapat 218,17 juta penduduk usia kerja pada Agustus 2025. Angka tersebut bertambah 2,80 juta jika dibandingkan kondisi Agustus tahun lalu. Namun, tidak semua terserap di pasar kerja. 

    BPS melaporkan jumlah bukan angkatan kerja (BAK) mencapai 64,17 juta orang atau naik 0,91 juta orang dan angkatan kerja (AK) sebanyak 154,00 juta orang atau naik 1,89 juta orang.

  • Agrinas Ditugasi Bangun Gerai Kopdes Merah Putih Pakai Duit APBN

    Agrinas Ditugasi Bangun Gerai Kopdes Merah Putih Pakai Duit APBN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan anggaran pembangunan fisik 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Nantinya, APBN tersebut akan dikucurkan kepada himpunan bank milik negara (Himbara) dengan plafon maksimal Rp3 miliar untuk setiap unit gerai Kopdes/Kel Merah Putih.

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan, dana jumbo yang dikucurkan Himbara itu akan disalurkan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk melaksanakan pembangunan fisik Kopdes/Kel Merah Putih.

    Hal itu sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 (Inpres 17/2025) tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Mengacu beleid tersebut, pendanaan untuk pelaksanaan Inpres bersumber dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Ya dari sumber itu, APBN, keuangan [untuk membangun gerai fisik KopDes/Kel Merah Putih]. APBN-nya dari negara, itu tanya Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa]. Tapi kan ini Himbara, [kemudian] Himbara ke PT Agrinas,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    Ferry menyampaikan plafon maksimal Rp3 miliar per Kopdes/Kel Merah Putih itu akan masuk sebagai modal investasi berupa pembangunan gudang gerai dan sarana pendukung lainnya. Sisanya, lanjut dia, akan digunakan untuk modal kerja.

    Dia juga memastikan setiap Kopdes/Kel Merah Putih akan mendapatkan kemudahan penilaian kredit dari Himbara. Hal ini lantaran Kopdes/Kel Merah Putih masuk ke dalam program unggulan pemerintah atau program strategis nasional.

    Adapun, hingga saat ini, Ferry mengatakan, Agrinas Pangan tengah membangun 7.923 titik untuk gerai fisik Kopdes/Kel Merah Putih dengan pembayaran muka sekitar Rp600 miliar dari Himbara.

    “Kali Rp3 miliar. Itu sebagian dipakai untuk investasi. Ya rata-rata sih gitu, kan plafonnya Rp3 miliar. Tidak semua [dipakai], sebagian ada yang itu [untuk investasi], sebagian ada [untuk modal kerja],” jelasnya.

    Ke depan, Ferry membidik inventarisasi tanah untuk membangun Kopdes/Kel Merah Putih yang akan masuk mencapai 40.000 titik pada November 2025. Sebab, hingga saat ini, baru ada sekitar 11.000 titik yang sudah terdata.

    “Kemudian yang akan dibangun itu bisa 20.000, itu November. Desember kemudian kami akan bangun 40.000–50.000 [titik gerai],” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Ferry menambahkan Agrinas akan membangun 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih sehingga dapat beroperasi pada Maret 2025.

    ”Kami perkirakan insyaallah bulan Maret itu bisa selesai bangunan fisik gudang-gudang, gerai, dan sarana pendukung selesai,” pungkasnya.

  • Prabowo Evaluasi Proyek DME, Danantara Pastikan Kesiapan Pendanaan

    Prabowo Evaluasi Proyek DME, Danantara Pastikan Kesiapan Pendanaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek Dimethyl Ether (DME) sebagai bagian dari agenda hilirisasi nasional.

    Proyek yang ditujukan untuk menggantikan Liquified Petroleum Gas (LPG) ini kini memasuki tahap evaluasi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menekankan bahwa proyek DME termasuk dalam 18 proyek hilirisasi yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026 sesuai arahan Presiden Ke-8 RI tersebut.

    “Kami juga memastikan dulu untuk teknologinya, teknologi yang kita utamakan adalah yang up to date juga dan paling efisien lah, karena kan DME ini dulu pernah dicoba jalankan, ya kan? Sempat groundbreaking malah, tapi kemudian berhenti,” ujarnya usai menghadiri rapat terbatas terkait hilirisasi di Istana Negara, Kamis (6/11/2025).

    Dia mengatakan evaluasi dilakukan secara komprehensif untuk memastikan proyek-proyek yang layak (visible) dapat segera ditindaklanjuti. Dia menegaskan, aspek teknologi menjadi perhatian utama agar proyek dapat berjalan efisien dan berkelanjutan.

    “Nah hal itu yang kami kalau di Danantara tidak ada, tidak mau ada hal itu [proyek mangkrak] terjadi,” tambahnya.

    Menurut Rosan, evaluasi menyeluruh menjadi langkah penting agar proyek yang nantinya digarap tidak kembali mengalami hambatan seperti sebelumnya.

    Dia memastikan proses evaluasi akan menjadi dasar sebelum dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking.

    Dari sisi pembiayaan, Danantara disebut tidak menemui kendala berarti. Rosan menegaskan lembaga yang dipimpinnya memiliki kapasitas pendanaan yang kuat dan siap berinvestasi langsung dalam proyek DME.

    “Saya nggak ingat angkanya, soalnya ada banyak angka-angkanya,” ujarnya.

    Sekadar informasi, proyek DME sebelumnya telah diinisiasi pada era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo melalui peletakan batu pertama di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, pada 24 Januari 2022.

    Meski begitu, proyek tersebut sempat tertunda setelah mitra utama, Air Products and Chemicals Inc. asal Amerika Serikat, menarik diri dari kerja sama dengan PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Pertamina (Persero), serta Bakrie Group melalui PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia.

    Pemerintah kemudian membuka peluang kemitraan baru dengan investor asal China, meskipun hingga kini belum tercapai kesepakatan final.

  • BILA 2025: PT Titan Infra Sejahtera Raih Gelar Excellence in Integrated Mining Infrastructure and Logistics

    BILA 2025: PT Titan Infra Sejahtera Raih Gelar Excellence in Integrated Mining Infrastructure and Logistics

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Titan Infra Sejahtera berhasil meraih penghargaan Excellence in Integrated Mining Infrastructure and Logistics dalam ajang Bisnis Indonesia Logistics Awards atau BILA 2025.
     
    Titan Infra Sejahtera dinilai berhasil dan memiliki kinerja unggul dalam pengelolaan infrastruktur dan logistik pertambangan yang terintegrasi serta mampu berkontribusi pada efisiensi rantai pasok energi nasional.
     
    Penghargaan tersebut diterima secara langsung oleh Direktur Titan Infra Sejahtera, Victor B Tanuadji saat malam penganugerahan BILA 2025 yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
     
    Titan Infra Sejahtera yang merupakan bagian dari kelompok usaha Titan Infra Energy Group, fokus pada pengembangan infrastruktur dari hulu ke hilir dan pengoperasian jaringan jalan khusus, pelabuhan, dan layanan logistik untuk mendukung industri batu bara, khususnya di Sumatra Selatan.
     
    Penghargaan ini mengukuhkan PT Titan Infra Sejahtera—perusahaan terintegrasi di bidang infrastruktur dan logistik energi, khususnya batu bara ini—sebagai perusahaan bidang logistik dan sektor pendukungnya yang dinilai memiliki keunggulan value, berkomitmen penuh pada regulasi serta kinerja operasional yang andal dan efisien.
     
    Pada akhir Mei 2025, Titan Infra Sejahtera melalui anak usahanya PT Swarnadwipa Dermaga Jaya (PT SDJ) memperkuat infrastruktur logistik batu bara dengan menambah fasilitas di jetty 3, di Muara Enim, Sumatra Selatan.
     
    Strategi tersebut bertujuan memastikan kelancaran distribusi batu bara dari tambang ke pelabuhan sekaligus menjadi langkah penting dalam peningkatan kapasitas dan efisiensi layanan logistik, sebagai bagian dari rantai pasok yang dikembangkan oleh Titan Infra Energy Group, yang merupakan salah satu pemain utama di sektor pertambangan, energi, dan logistik di Indonesia.
     
    Adapun Bisnis Indonesia Logistics Awards 2025 (BILA) merupakan penghargaan yang diberikan oleh Harian Bisnis Indonesia sejak 2022. Tahun ini, Bisnis Indonesia Logistics Award (BILA) 2025 sudah memasuki penyelenggaraan yang keempat kalinya.
     
    Ajang apresiasi terhadap korporasi maupun individu di sektor transportasi dan logistik ini mengusung tema Transformasi Logistik Menuju Indonesia Maju. Terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, dilakukan kategorisasi sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

  • PLN Teken Perjanjian Jual Beli Listrik 1.800 MVA untuk Industri di Jabar & Jateng

    PLN Teken Perjanjian Jual Beli Listrik 1.800 MVA untuk Industri di Jabar & Jateng

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) meneken Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan industri di Kawasan Industri di Jawa Barat dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jawa Tengah. Pada PJBL ini total kapasitas listrik disepakati mencapai 1.800 megavolt ampere (MVA).

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memgatakan, penyediaan listrik andal dan terjangkau merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. 

    Menurutnya, penandatanganan PJBTL ini bukan hanya tentang menyalurkan daya listrik, tetapi juga membuka peluang investasi baru, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing industri dalam negeri.

    “Listrik adalah penggerak utama ekonomi. Dengan infrastruktur kelistrikan yang semakin kuat dan andal, industri bisa tumbuh, investasi meningkat, dan lapangan kerja tercipta. PLN berkomitmen memastikan listrik menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Darmawan melalui keterangan resmi dikutip Kamis (6/11/2025).

    Dia menambahkan, PLN juga terus memperkuat pasokan energi bersih sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

    “Ke depan, sistem kelistrikan PLN akan semakin hijau, andal, dan efisien. Kami terus mendorong peningkatan porsi EBT agar pasokan energi tidak hanya bersih, tetapi juga tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha,” katanya.

    Langkah ini diharapkan memperkuat daya saing kawasan industri sekaligus menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, serta pertumbuhan sektor-sektor pendukung lainnya.

    Sementara itu, Direktur Utama PT United Power Indonesia Jony Oktavian mengatakan, listrik PLN merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan kawasan industri dan KEK di Indonesia untuk terus berkembang.

    “Kami mengucapkan terimakasih kepada PLN yang selalu memfasilitasi adanya listrik di KEK. semua bergandeng tangan dengan PLN untuk menyediakan listrik dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia,” ujar Jony.

  • BPOM AS Bakal Inspeksi Udang RI Imbas Temuan Radioaktif Cs-137

    BPOM AS Bakal Inspeksi Udang RI Imbas Temuan Radioaktif Cs-137

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Food and Drug Administration/FDA AS) akan melakukan inspeksi terhadap udang Indonesia. Hal ini menyusul temuan kontaminasi zat radioaktif cesium-137 (Cs-137).

    Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini mengatakan udang yang terkontaminasi Cs-137 bersifat kasuistik dan hanya berasal dari wilayah Cikande, Serang, Banten.

    Adapun, udang yang berlokasi di Cikande masuk ke dalam ketegori yellow list dari BPOM AS. Status ini berlaku bagi eksportir udang yang berdomisili di Jawa dan Lampung.

    Ishartini menjelaskan, perusahaan yang terkena yellow list wajib memenuhi tambahan persyaratan lain sebelum mengekspor udang ke AS, yakni sertifikat bebas radioaktif yang diterbitkan oleh certifying entity melalui KKP.

    Pasalnya, KKP kini bertindak sebagai certifying entity yang diakui oleh BPOM AS sejak 9 Oktober 2025. Ini artinya, KKP berwenang menerbitkan sertifikat bebas radioaktif bagi udang yang akan diekspor ke AS, terutama di wilayah Jawa dan Lampung.

    “Nanti FDA akan melihat apabila sistem kita sudah bagus, sistem kita sudah kuat, dia [FDA/BPOM AS] akan datang inspeksi ke sini dan nanti yellow list itu pun bisa kita usulkan untuk dicabut ya,” kata Ishartini dalam konferensi pers Update Penanganan Isu Cesium-137 pada Produk Udang di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    Di sisi lain, Ishartini menuturkan PT Bahari Makmur Sejahtera (BMS) saat ini tengah menjalani audit oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh BPOM AS dan telah melakukan berbagai tindakan korektif.

    Dalam memperkuat pengawasan, KKP juga telah menyiapkan alat deteksi, laboratorium uji, serta integrasi sistem digital. Selain itu, KKP menyampaikan petugas di unit pelaksana teknis (UPT) di Jawa dan Lampung juga telah mendapat pelatihan terkait proses scanning dan sampling.

    Teranyar, KKP bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan Bea Cukai melakukan pelepasan ekspor udang perdana ke AS sebanyak 7 kontainer secara bertahap dengan volume 106 ton senilai US$1,22 juta atau sekitar Rp20,14 miliar sejak 31 Oktober—4 November 2025.

    Secara terperinci, 2 kontainer udang pada 31 Oktober, 2 kontainer pada 1 November, 2 kontainer pada 3 November, serta 1 kontainer pada 4 November 2025.

    Ishartini menuturkan pelepasan ekspor udang tersebut telah memenuhi prosedur dan persyaratan sesuai ketentuan yellow list dan memastikan kontainer bebas kontaminasi Cs-137 saat melewati Radiation Portal Monitor (RPM).