Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pasar Perkantoran Tunjukkan Tren Perbaikan, Diproyeksi Menggeliat Tahun Ini

    Pasar Perkantoran Tunjukkan Tren Perbaikan, Diproyeksi Menggeliat Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Sektor properti perkantoran di Indonesia, khususnya Jakarta diproyeksikan mulai memasuki fase pemulihan (rebound) pada 2026. Hal ini didorong oleh terjaganya keseimbangan pasokan serta mulai bergeliatnya ekspansi penyewa dari sektor-sektor strategis.

    Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto menjelaskan bahwa pasar perkantoran sepanjang 2025 telah menunjukkan sinyal positif meski masih tumbuh perlahan. Tanda-tanda perbaikan itu tercermin dari maraknya perpanjangan sewa pada paruh kedua tahun lalu. Serta, adanya tren ekspansi ruang kerja oleh sejumlah korporasi.

    “Ini menjadi sinyal penting bahwa kepercayaan bisnis mulai pulih. Pelaku usaha mulai melihat tahun 2026 dengan lebih optimistis. Permintaan mulai dipicu oleh sektor teknologi, kendaraan listrik [electric vehicle], hingga masuknya perusahaan asal China dan Eropa,” ujar Ferry dalam Konferensi Pers, Rabu (7/1/2026).

    Mengacu pada data yang dibagikan, Colliers mencatat tingkat hunian perkantoran di kawasan CBD Jakarta pada kuartal IV/2025 tembus 75,8%, naik sekitar 1,5% hingga 2% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. 

    Sementara itu, tingkat hunian di luar CBD Jakarta bertahan di level 70%. Ferry menilai terbatasnya pasokan gedung baru menjadi katalis positif bagi pemilik gedung untuk menjaga stabilitas keterhunian. 

    Adapun, tambahan pasokan baru hingga 2028 diperkirakan mencapai 200.000 meter persegi (sqm), di mana 52% di antaranya Bakal berlokasi di luar CBD.

    Di Surabaya, meski tingkat hunian tumbuh moderat sejak 2023, pasokan baru tercatat nihil dan diprediksi tetap stagnan hingga 2028. Kondisi ini memaksa pemilik gedung lebih fokus pada retensi penyewa dan peningkatan kualitas bangunan.

    Dari sisi okupansi, ruang perkantoran di area CBD Jakarta diproyeksikan tembus 80% pada 2028 mendatang. Di mana, gedung kelas Premium dan Kelas A menjadi yang paling banyak dihuni. 

    Sebaliknya, gedung Kelas B dan C di wilayah luar CBD masih menghadapi tantangan berupa ruang kosong yang lebih besar, yang mencapai lebih dari 600.000 sqm untuk kategori Kelas B.

    “Outlooknya untuk 2026 [pasar perkantoran] kami perkirakan menjadi fase rebound, walaupun memang reboundnya ini baru bergerak gitu ya. Nah permintaannya membaik, pasokan tetap terkendali. Jadi pada intinya pasar kantor Jakarta memang belum euforia tapi arahnya sudah jelas semakin sehat dan makin selektif,” pungkasnya.

    Pasar Membaik, Harga Sewa Diproyeksi Meningkat

    Seiring dengan menipisnya ketersediaan ruang, sejumlah gedung perkantoran kelas premium mulai merevisi tarif sewa menjadi lebih tinggi. 

    Khusus di SCBD Jakarta, tarif sewa mulai merangkak naik setelah menyentuh titik terendah pada 2025, dan diproyeksikan terus menguat hingga 2028. Sedangkan di Surabaya, harga sewa diprediksi akan tumbuh di kisaran 2%—2,5% per tahun pada periode 2026–2028.

    Adapun sepanjang 2025, harga tarif dasar sewa gedung perkantoran area CBD Jakarta ada di kisaran Rp200.000 per meter persegi, luar CBD Jakarta di kisaran Rp170.000 per meter persegi dan Surabaya di kisaran Rp140.000 per meter persegi.

    Tak hanya tarif sewa yang mengalami peningkatan, grafik biaya pemeliharaan di CBD Jakarta turut menunjukkan peningkatan menuju angka Rp100.000 per meter persegi pada 2028. Sementara itu, biaya di luar CBD Jakarta dan Surabaya cenderung stabil di kisaran Rp60.000—Rp70.000 per meter persegi.

  • Tambah Daya Listrik PLN Diskon 50% Mulai Hari Ini, Cek Cara dan Syaratnya!

    Tambah Daya Listrik PLN Diskon 50% Mulai Hari Ini, Cek Cara dan Syaratnya!

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) tebar diskon atau potongan harga 50% tambah daya listrik untuk pelanggan yang melakukan transaksi pada aplikasi PLN Mobile.
     
    Promo yang berlaku mulai 7 hingga 20 Januari 2026 ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif, dengan daya awal 450 Volt Ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA.

    Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menyampaikan, program ini memberikan kesempatan bagi pelanggan yang ingin mengoptimalkan penggunaan energi listrik melalui penambahan daya dengan biaya yang terjangkau.

    “Program ini hadir sebagai wujud apresiasi kepada pelanggan setia PLN dengan memberikan kemudahan sekaligus manfaat langsung bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik secara andal dan efisien,” ujar Adi melalui keterangan resmi, Rabu (7/1/2026).

    Adi mengatakan, promo ini hanya berlaku bagi pelanggan yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2026 dan telah melunasi seluruh tagihan listrik atau kewajiban lain.

    “Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan promo diskon ini sebaik mungkin guna mendukung aktivitas dan produktivitas sehari-hari,” tambah Adi.

    Sebagai ilustrasi, pelanggan dengan daya awal 900 VA yang ingin melakukan penambahan daya menjadi 7.700 VA cukup membayar sebesar Rp3.294.600, 50% lebih hemat dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.589.200.

    Lebih lanjut, Adi menjelaskan bahwa mekanisme program ini dilakukan secara penuh melalui PLN Mobile. Bagi pelanggan prabayar, cukup dengan melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token, sedangkan pelanggan pascabayar dengan membayar tagihan listrik.

    Setelah transaksi berhasil, pelanggan menerima e-voucher diskon tambahan daya melalui fitur ‘Reward’ di PLN Mobile atau email terdaftar.

    Kemudian, pelanggan cukup memasukkan kode e-voucher saat mengajukan permohonan tambah daya di PLN Mobile. Setelah pembayaran terverifikasi, unit PLN setempat akan segera memproses permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Adi mengatakan, setiap akun PLN Mobile mendapatkan paling banyak empat buah e-voucher tambah daya selama periode promo berlangsung guna memberikan kesempatan yang merata bagi seluruh pelanggan.

    “Masyarakat juga tak perlu khawatir karena penyambungan tambah daya listrik cukup mudah dan cepat, dengan melakukan pengajuan yang praktis dan dilakukan secara digital lewat aplikasi PLN Mobile,” tutup Adi.

  • Patra Jasa Group Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Sumatra

    Patra Jasa Group Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Aceh dan Sumatra, Patra Jasa Group menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para penyintas banjir bandang di wilayah tersebut. Bantuan yang diberikan mencakup kebutuhan dasar berupa sembako seperti beras dan makanan instan, air mineral, obat-obatan, pakaian layak pakai, santunan, serta kebutuhan esensial lainnya. Bantuan tersebut disalurkan kepada sekitar 500 penerima manfaat di berbagai wilayah terdampak.

    Pj. VP Corporate Secretary PT Patra Jasa, Fadjar Djoko Santoso, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan wujud empati dan solidaritas perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

    “Bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra merupakan duka bersama yang membutuhkan kepedulian dan solidaritas dari berbagai pihak. Melalui penyaluran bantuan ini, Patra Jasa Group berupaya hadir dan berkontribusi langsung dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar para penyintas, termasuk PERWIRA Patra Jasa Group yang turut terdampak. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat serta mendukung proses pemulihan pascabencana,” ujar Fadjar.

    Penyaluran bantuan melibatkan Badan Dakwah Islam (BDI) Patra Jasa, anak perusahaan Mitra Tours and Travel (MTT) dan Prima Armada Raya (PAR), serta unit bisnis Patra Jasa Group, antara lain Patra Parapat Hotel, Patra Dumai Hotel, Patraland Amarta Apartment, dan Patra Residence Palagan. Bantuan yang terkumpul disalurkan kepada penyintas di berbagai wilayah terdampak di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

    Dalam proses distribusinya, Patra Jasa Group turut bersinergi dengan PT Pertamina (Persero), BAZMA (Baituzzakah Amanah Manfaat Ummat) Pertamina, serta perusahaan jasa pengiriman JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) guna memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran dan tepat waktu.

    Bantuan yang diberikan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga difokuskan untuk membantu PERWIRA Patra Jasa Group yang terdampak bencana. Selain dukungan material, PERWIRA Patra Jasa Group turut hadir langsung ke lokasi untuk memberikan dukungan moril kepada para penyintas.

    Partisipasi Patra Jasa Group dalam aksi kemanusiaan ini menegaskan komitmen perusahaan untuk berperan aktif dalam upaya penanggulangan bencana serta mendukung pemulihan sosial dan kemanusiaan di wilayah terdampak.

  • Damri Layani 2,9 Juta Penumpang selama Libur Nataru, Naik 36%

    Damri Layani 2,9 Juta Penumpang selama Libur Nataru, Naik 36%

    Bisnis.com, JAKARTA — Damri mencatat kinerja operasional yang positif dengan melayani lebih dari 2,9 juta penumpang di berbagai segmen layanan transportasi darat selama masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Direktur Utama Damri Setia N Milatia Moemin menjelaskan selama periode angkutan Nataru berlangsung selama 20 hari, terhitung sejak 18 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026, dan menjadi salah satu momentum mobilitas masyarakat tertinggi sepanjang tahun.

    “Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan sekitar 36% dibandingkan dengan periode angkutan Nataru tahun 2024/2025 yang tercatat melayani 2,1 Juta penumpang,” ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (6/1/2026).

    Secara lebih rinci, dia mengatakan selama periode Angkutan Nataru, pola perjalanan didominasi arus keberangkatan dari sejumlah rute penghubung kota besar, wilayah penyangga, serta kawasan wisata selama periode libur akhir tahun. 

    Sejumlah koridor utama seperti Jakarta–Surabaya/Malang, Jakarta–Yogyakarta, dan Jakarta–Lampung menunjukkan tingkat pergerakan yang tinggi pada fase awal masa liburan. 

    Pola ini, lanjutnya, yang menjadi dasar pengaturan operasional dalam menjaga keseimbangan layanan, sekaligus memastikan kesiapan armada saat memasuki arus balik setelah Tahun Baru. “Selama Nataru, kami fokus memastikan setiap perjalanan berjalan aman, nyaman, dan terkendali,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, untuk mendukung kelancaran layanan selama periode Nataru, Damri mengoperasikan rata-rata 1.600 armada setiap hari meningkat sebanyak 17% dari total armada yang disiapkan pada tahun sebelumnya.

    Pemantauan juga dilakukan secara berkelanjutan terhadap kondisi armada, lalu lintas, hingga potensi gangguan perjalanan, termasuk faktor cuaca.

  • SBN RI Catat Inflow Asing Sepanjang 2025, Sentimen Pasar Membaik

    SBN RI Catat Inflow Asing Sepanjang 2025, Sentimen Pasar Membaik

    Bisnis.com, JAKARTA – Pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia kembali mencatat arus masuk dana asing (inflow) sepanjang 2025 yang ditopang oleh pembelian bersih investor global pada Desember. Hal tersebut seiring dengan meredanya kekhawatiran pasar terkait penunjukan menteri keuangan baru dan gejolak sosial di sejumlah daerah.

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dilansir dari Bloomberg pada Selasa (6/1/2026), pasar obligasi domestik membukukan pembelian bersih investor asing sebesar US$388 juta pada Desember. Capaian tersebut menjadi arus masuk bulanan pertama sejak Agustus.

    Dengan demikian, sepanjang 2025 tercatat arus masuk bersih dana asing sebesar US$337 juta ke obligasi pemerintah Indonesia. Tren ini menandai tahun ketiga berturut-turut pembelian bersih investor asing secara tahunan.

    Sebelumnya, investor global ramai-ramai melepas obligasi Indonesia pada periode September hingga November. Aksi jual tersebut menghapus pembelian bersih sekitar US$4,6 miliar, dipicu oleh kerusuhan di sejumlah kota serta pemecatan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sosok yang selama ini mendapat kepercayaan tinggi dari investor.

    Sentimen pasar juga tertekan oleh kekhawatiran melebarnya defisit anggaran negara menyusul rencana menteri keuangan baru untuk meningkatkan belanja, serta isu independensi Bank Indonesia (BI).

    “Posisi kepemilikan asing di obligasi Indonesia saat ini sudah sangat ringan, sehingga sentimen positif kecil sekalipun bisa menarik arus masuk dana,” ujar Kepala Riset Pendapatan Tetap PT Mandiri Sekuritas Handy Yunianto di Jakarta.

    Menurut Handy, melemahnya dolar AS pada Desember serta pasokan surat utang yang relatif terkendali turut mendorong kembalinya minat investor asing ke pasar obligasi Indonesia.

    Bank Indonesia pada Desember memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah arus keluar dana yang masih berlanjut. BI juga menegaskan tetap membuka ruang bagi penurunan suku bunga lanjutan.

    Kebijakan tersebut meredakan kekhawatiran pasar bahwa bank sentral akan menempuh pelonggaran moneter agresif demi menyesuaikan kebijakan dengan agenda pro-pertumbuhan pemerintah.

    Handy menilai tren arus masuk dana asing berpeluang berlanjut tahun ini jika dolar AS dan imbal hasil US Treasury melemah. Namun, risiko dari sisi fiskal domestik masih membayangi.

    “Masih ada risiko yang berasal dari potensi shortfall penerimaan negara tahun ini, di saat pemerintah berencana meningkatkan belanja untuk berbagai programnya,” katanya.

  • Akademisi Soroti Risiko Cacat Hukum dan Maladministrasi Pengelolaan APBN 2026

    Akademisi Soroti Risiko Cacat Hukum dan Maladministrasi Pengelolaan APBN 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum juga menerbitkan Undang-Undang (UU) APBN 2026 dan Peraturan Presiden (Perpres) Rincian APBN 2026. Padahal, tahun anggaran 2026 sudah berjalan.

    DPR dan pemerintah sendiri sudah menyepakati UU APBN 2026 sejak September 2025. Secara historis, UU APBN terbit sebelum tahun anggaran berjalan, begitu juga Perpres Perincian APBN itu.

    Padahal, dalam Perpres Rincian APBN dijelaskan detail target penerimaan perpajakan mulai dari PPh, PPN, PBB, cukai, hingga bea masuk/keluar. Selain itu, ada penjelasan belanja negara mulai dari pagu anggaran rinci per kementerian/lembaga hingga program dan kegiatannya, termasuk detail transfer ke daerah.

    Tak lupa dalam Perpres itu nantinya dijabarkan detail pembiayaan anggaran seperti target penerbitan surat utang pemerintah. Singkatnya, publik bisa memantau kinerja dan pengelola keuangan negara sepanjang tahun anggaran lewat Perpres Rincian APBN.

    Belum bisa diaksesnya UU APBN dan Perpres Rincian APBN 2026 oleh publik hingga tahun anggaran berjalan ini pun menjadi catatan buruk pengelolaan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Bahkan, kalangan akademisi menilai keterlambatan itu berpotensi menimbulkan masalah serius terkait cacat hukum dan maladministrasi pengelolaan keuangan negara.

    Pengajar Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Universitas Bengkulu Beni Kurnia Illahi menyoroti bahwa tahun anggaran 2026 telah berjalan beberapa hari, tetapi dokumen hukum yang menjadi landasan operasional belanja negara tersebut belum dapat diakses oleh publik.

    Beni menegaskan bahwa dalam kacamata hukum keuangan negara, kondisi ini mencederai prinsip transparansi. Padahal, Pasal 3 ayat (1) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara meletakkan transparansi dan ketaatan pada hukum sebagai kewajiban imperatif, bukan sekadar etika administrasi.

    “Hal itu merupakan amanat langsung dari Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Bila Perpres [Rincian APBN] belum diundangkan dan diumumkan, maka secara hukum keberlakuannya masih lemah,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

    Lebih lanjut, Beni menjelaskan bahwa Pasal 11 ayat (5) UU Keuangan Negara menetapkan rincian APBN dalam Perpres sebagai dasar operasional belanja. Tanpa adanya publikasi resmi, pelaksanaan anggaran saat ini berada dalam kondisi rawan cacat asas legalitas dan ketidakpastian hukum. “Sehingga akan memunculkan spekulasi-spekulasi bila pemerintah melaksanakan anggaran,” tambahnya.

    Selain tinjauan keuangan negara, Beni juga menyoroti potensi pelanggaran dari sisi hukum administrasi negara. Merujuk pada UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan asas legalitas, keterbukaan, dan kepastian hukum.

    Menurut peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas ini, peraturan yang belum dipublikasikan tidak dapat dianggap efektif mengikat, baik bagi aparatur maupun publik.

    “Dalam konteks ini, keterlambatan publikasi instrumen hukum APBN berpotensi dikualifikasi sebagai malaadministrasi berupa penundaan kewajiban hukum, karena negara menjalankan fungsi fiskalnya tanpa memastikan terlebih dahulu akses publik atas dasar hukumnya,” tegas Beni.

    Dia memperingatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah teknis anggaran, melainkan menyangkut integritas hukum pengelolaan uang negara dan kepercayaan publik.

    Jika hal ini tidak segera dibenahi maka Beni khawatir keputusan-keputusan yang diambil pemerintah dalam mengeksekusi anggaran menjadi tidak berdasar, rawan dipolitisasi, atau bahkan dapat dibatalkan begitu saja yang berujung pada kerugian keuangan negara.

    Bisnis sudah coba menghubungi sejumlah pejabat Kementerian Keuangan terkait belum terbitnya UU APBN 2026 dan Perpres Rincian APBN 2026, tetapi belum menerima keterangan hingga berita ini terbit.

    Sebelumnya, pada Desember 2025, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengklaim Perpres Perincian APBN 2026 sudah ada dengan nomor 118/2025. Apabila belum bisa diakses oleh publik, dia mengira Perpres tersebut sedang dalam proses penerbitan oleh Sekretariat Negara.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengaku kaget UU APBN 2026 belum juga terbit. Dia menyatakan akan mengkoordinasikannya. “Nanti saya cek,” ujar Febrio di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (16/12/2025).

  • Masih Tahap Finalisasi, Anggaran Bencana APBN 2026 Diproyeksi Capai Rp60 Triliun

    Masih Tahap Finalisasi, Anggaran Bencana APBN 2026 Diproyeksi Capai Rp60 Triliun

    Bisnis.com, BOGOR — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan alokasi tambahan anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

    Dia menekankan bahwa besaran anggaran tersebut masih dalam tahap perhitungan final dan diperkirakan mencapai Rp53 triliun hingga Rp60 triliun.

    Hal itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers di sela Retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026), merespons pertanyaan terkait meningkatnya frekuensi bencana alam belakangan ini.

    “Kalau berkenaan dengan masalah bencana kan sedang dihitung final dan diperkirakan akan mencapai angka Rp53 [triliun] sampai kurang lebih Rp60 triliun dan itu sudah dianggarkan di APBN 2026,” ujar Prasetyo.

    Prasetyo menjelaskan, anggaran bencana tersebut tidak seluruhnya berbentuk dana siap pakai.

    Dia menegaskan terdapat pemisahan antara dana darurat dan anggaran pemulihan. Dana siap pakai dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk digunakan sewaktu-waktu saat terjadi keadaan darurat atau bencana.

    Sementara itu, dia menyebutkan bahwa anggaran untuk proses rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan kembali fasilitas-fasilitas umum disiapkan melalui pos anggaran tersendiri di luar dana siap pakai. “Artinya ada alokasi dari APBN tersendiri,” kata Prasetyo.

  • Kebal Tarif Trump, Pertumbuhan Ekonomi Vietnam Tembus 8% pada 2025

    Kebal Tarif Trump, Pertumbuhan Ekonomi Vietnam Tembus 8% pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Vietnam tumbuh sebesar 8% sepanjang 2025, melampaui realisasi tahun sebelumnya.

    Dilansir Reuters, Senin (5/1/2026) berdasarkan data awal dari Pemerintah Vietnam, kinerja ekonomi tersebut didorong oleh kinerja ekspor yang solid terlepas dari penerapan tarif impor AS. Vietnam dilaporkan membukukan surplus dagang tahunan dengan Negara Paman Sam.

    Pertumbuhan ekonomi Vietnam sebesar 8,02% sepanjang tahun lalu, lebih tinggi ketimbang tahun sebelumnya sebesar 7,09%. Realisasi ini menunjukkan tidak ada gangguan langsung dari penerapan tarif impor oleh AS yang diberlakukan sejak Agustus 2025 ataupun dari bencana banjir yang terjadi berulang sepanjang tahun lalu.

    Pada 2025, Pemerintah Vietnam telah menetapkan target pertumbuhan tahunan lebih dari 8%. Sementara pada kuartal keempat 2025, ekonomi Vietnam tumbuh 8,46% YoY atau menjadi angka terbesar secara kuartalan sepanjang tahun lalu, naik dari 8,25% pada kuartal ketiga.

    Sebagai informasi, Vietnam merupakan salah satu eksportir terbesar ke AS dan saat ini masih dalam proses negosiasi terkait dengan perjanjian dagang.

    Total ekspor Vietnam meningkat sebesar 17% menjadi sekitar US$475 miliar pada tahun lalu, menurut data tersebut, dengan pengiriman ke Amerika Serikat senilai US$153 miliar, jauh melampaui angka rekor 2024 sebesar US$119,5 miliar.

    Hal itu telah menyebabkan surplus perdagangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Washington, hampir US$134 miliar pada 2025, jauh lebih tinggi daripada puncak sebelumnya yang dicapai pada 2024, menurut angka Vietnam, yang biasanya lebih konservatif daripada data AS.

    Angka perdagangan terbaru yang tersedia dari badan statistik AS menunjukkan bahwa surplus Vietnam dengan AS telah mencapai angka yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu US$129,5 miliar pada September 2025.

    Angka ini lebih tinggi dari surplus US$123,5 miliar yang tercatat sebagai rekor sebelumnya untuk keseluruhan tahun 2024.

    Vietnam adalah mata rantai utama dalam rantai pasokan global untuk elektronik, tekstil, sepatu, dan barang-barang lainnya. Perusahaan multinasional asing, seperti Samsung, Apple, dan Nike, merakit produk mereka di Vietnam, yang seringkali terbuat dari komponen dan bahan baku dari China, sebelum mengekspornya, sebagian besar ke Amerika Serikat, yang merupakan pasar utama Vietnam.

    Impor barang-barang China oleh Vietnam mencapai rekor tertinggi tahun lalu sebesar US$186 miliar, turun dari US$144,2 miliar pada tahun 2024.

    Pemerintahan Trump sebelumnya menuduh Vietnam sebagai pusat transit untuk barang-barang China yang diekspor ke Amerika Serikat. Barang-barang yang ditransit secara ilegal menghadapi tarif AS sebesar 40%, tetapi Gedung Putih belum mengindikasikan kriterianya untuk menentukan apa yang dapat dianggap sebagai transshipment ilegal.

    Pertumbuhan 5 Tahun

    Terlepas dari kuatnya pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak mencapai target rata-rata tahunan yang ambisius sebesar 6,5%-7% yang ditetapkan oleh Partai Komunis yang berkuasa untuk periode 2021-2025. Hal ini sebagian besar karena pertumbuhan yang rendah pada 2021 yang terdampak Covid-19.

    Untuk periode lima tahun, pertumbuhan tahunan rata-rata ekonomi Vietnam berada di angka 6,25%. Untuk periode 2026-2030, pemerintah menargetkan pertumbuhan tahunan setidaknya 10%, menurut dokumen pendahuluan yang diharapkan akan disahkan pada kongres partai lima tahunan akhir bulan ini.

    Pertumbuhan ekonomi Vietnam pada tahun lalu juga didukung oleh konsumsi domestik dan pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi untuk infrastruktur karena negara tersebut mencoba menyeimbangkan kembali model pertumbuhannya agar tidak lagi bergantung sepenuhnya pada ekspor.

    Produksi industri dan penjualan ritel keduanya naik sebesar 9,2% pada 2025. Harga konsumen pada bulan Desember naik 3,48% dari tahun sebelumnya, dan tingkat inflasi untuk tahun 2025 adalah 3,31%.

    Arus masuk investasi asing pada 2025 naik 9% menjadi US$27,6 miliar. Komitmen investasi asing, yang menunjukkan besarnya arus masuk di masa depan, sebagian besar tetap stabil senilai US$38,4 miliar.

  • Ada Gugatan ke PTUN, Buruh Pastikan Demo Tolak UMP 2026 Tetap Berjalan 8 Januari

    Ada Gugatan ke PTUN, Buruh Pastikan Demo Tolak UMP 2026 Tetap Berjalan 8 Januari

    Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan tetap menggelar unjuk rasa untuk menolak penetapan upah minimum 2026 pada Kamis (8/1/2026) mendatang.

    Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa aksi demonstrasi tersebut merupakan respons terhadap besaran upah minimum provinsi (UMP) di DKI Jakarta dan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) Jawa Barat yang telah ditetapkan masing-masing gubernur.

    “Aksi tetap berlangsung 8 Januari di Istana Kepresidenan,” kata Said saat dihubungi Bisnis, Selasa (6/1/2026).

    Sementara itu, pihaknya juga akan menyelesaikan pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penetapan upah minimum di kedua provinsi tersebut pada pekan ini.

    Gugatan terkait penetapan UMP DKI Jakarta akan dilayangkan kepada PTUN Jakarta, sedangkan gugatan penetapan UMSK Jawa Barat diajukan ke PTUN Bandung.

    “Gugatan PTUN on process. Minggu ini diajukan,” imbuh Said.

    KSPI menilai bahwa UMP DKI Jakarta 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876 belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja Ibu Kota.

    Menurut Said, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung patut merevisi UMP 2026 sebagaimana perhitungan KHL yang berkisar Rp5,89 juta.

    Selain itu, Pemprov DKI juga didesak menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) hingga 5% di atas perhitungan KHL.

    Pihaknya lantas menutut agar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengembalikan ketetapan UMSK 2026 sesuai rekomendasi kepala daerah di 19 kabupaten/kota.

    Said menilai terdapat kejanggalan dalam penetapan UMSK se-Jawa Barat tahun ini, karena upah sektor strategis seperti industri elektronik berada di bawah industri yang relatif rentan seperti makanan dan minuman.

  • Anak Buah Purbaya Beri Penjelasan soal Batas Maksimal Defisit APBD 2026 sebesar 2,5%

    Anak Buah Purbaya Beri Penjelasan soal Batas Maksimal Defisit APBD 2026 sebesar 2,5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa batas maksimal defisit APBD 2026 yang ditetapkan sebesar 2,5% adalah yang berlaku secara akumulatif semua APBD. Itu tidak berlaku untuk masing-masing anggaran pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. 

    Untuk diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.101/2025 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026.

    Aturan yang diundangkan dan berlaku mulai 31 Desember 2025 itu mencakup batas maksimal kumulatif APBD 2026 sebesar 0,11% dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN 2026. Batas maksimal kumulatif merujuk pada jumlah maksimal defisit seluruh APB dalam suatu tahun anggaran. 

    Sementara itu, batas maksimal defisit APBD 2026 ditetapkan sebesar 2,5% dari perkiraan pendapatan daerah 2026. Berbeda batas maksimal kumulatif, batas maksimal APBD merujuk pada jumlah maksimal defisit APBD masing-masing daerah dalam suatu tahun anggaran.

    Dalam hal ini, batas maksimal defisit APBD 2026 berbeda dengan yang diterapkan pada aturan sebelumnya yakni PMK No.75/2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025. 

    Pada aturan tersebut batas maksimal defisit APBD 2025 ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah. Aturannya berbeda-beda mulai dari kategori sangat tinggi yakni 3,75% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sampai kategori sangat rendah 3,35% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2025. 

    Akan tetapi, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menegaskan bahwa batas defisit 2,5% untuk APBD itu berlaku sebagai batasan maksimal untuk seluruh APBD. 

    “Untuk per daerahnya dapat menyesuaikan, ada yang surplus dan ada yang defisit, yang defisit juga bisa berbeda levelnya sesuai dengan kapasitas APBD,” terangnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2025). 

    Dengan demikian, Askolani menegaskan bahwa pemerintah daerah (pemda) bisa tetap fleksibel dalam menjalankan anggarannya. Akan tetapi, secara akumulasi nasional tetap ada limit maksimal defisit seluruh APBD. 

    “2,5% tersebut adalah maksimal akumulasi semua APBD. Bukan per APBD,” terang pria yang sebelumnya menjabat Dirjen Bea Cukai itu. 

    Untuk diketahui, apabila merujuk pada PMK No.75/2024, batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan berdasarkan kategori fiskal daerah dengan ketentuan yakni 3,75% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 untuk kategori sangat tinggi; 3,65% untuk kategori tinggi; 3,55% untuk kategori sedang; 3,45% untuk kategori rendah; serta 3,35% untuk kategori sangat rendah. 

    “Batas Maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD tahun anggaran 2026,” demikian bunyi pasal 4 PMK No.101/2025 yang dikutip Senin (5/1/2026). 

    PMK No.101/2025 yang merupakan beleid terbaru juga mengatur batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah tahun anggaran 2026, khususnya pada pasal 5 ayat (1). Pada tahun ini, batas maksimal pembiayaan utang pemda untuk mendanai APBD masing-masing yaitu 0,11% dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN 2026. 

    “Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pembiayaan Utang Daerah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan,” bunyi pasal 5 ayat (2). 

    Adapun batas maksimal maupun batas maksimal kumulatif pembiayaan utang menjadi dasar pengendalian atas defisit APBD dalam evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai APBD oleh Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur. 

    Apabila terjadi pelampauan batas maksimal defisit APBD, maka harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Kepala daerah nantinya menyampaikan surat permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD kepada Menteri Keuangan sebelum rancangan Perda mengenai APBD dievaluasi oleh Mendagri atau Gubernur.