Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell, BP, Vivo per 15 Desember 2025

    Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell, BP, Vivo per 15 Desember 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga BBM di SPBU Pertamina maupun swasta seperti, Shell, BP-AKR, dan Vivo mengalami penyesuaian pada Desember 2025. 

    Adapun, saat ini stok BBM SPBU swasta telah kembali tersedia. Stok BBM di SPBU Shell, BP-AKR, dan Vivo sempat kosong sejak akhir Agustus 2025. Namun, Pertamina Patra Niaga telah menyalurkan sebanyak 430.000 barel base fuel ke seluruh BU swasta, termasuk Shell, BP-AKR, dan Vivo hingga Desember 2025. 

    Untuk harga BBM Pertamina yang mengalami penyesuaian khususnya pada jenis BBM nonsubsidi telah berlaku per Senin (1/12/2025) yang seluruhnya kompak naik. 

    Harga Pertamax (RON 92) yaitu Rp12.650 per liter atau naik dibandingkan bulan lalu yang senilai Rp12.200 per liter. Harga Pertamax Turbo (RON 98) dipatok Rp13.750 per liter per 1 Desember 2025 atau naik dibanding November 2025 yang senilai Rp13.400 per liter.

    Hal serupa terjadi pada harga BBM di SPBU Shell, BP-AKR, dan Vivo yang juga melakukan penyesuaian harga BBM untuk periode Desember 2025. Ketiga operator SPBU swasta tersebut serempak menaikkan harga produk BBM.

    Untuk BBM Shell Super, harga ditetapkan sebesar Rp13.000 per liter per 1 Desember 2025. Nilai tersebut meningkat dibandingkan November 2025 yang berada di level Rp12.890 per liter.

    Selanjutnya, harga Shell V-Power kini dibanderol Rp13.630 per liter, naik dari harga bulan sebelumnya sebesar Rp13.420 per liter.

    Sementara itu, harga Shell V-Power Diesel kini berada di angka Rp15.250 per liter, meningkat dari Rp14.270 per liter pada bulan lalu. Adapun, harga Shell V-Power Nitro+ juga naik dari Rp13.590 menjadi Rp13.890 per liter.

    Di sisi lain, SPBU BP juga menaikkan harga BBM produksinya. Tercatat, harga BP Ultimate kini ditetapkan Rp13.630 per liter, lebih tinggi dibandingkan November 2025 yang sebesar Rp13.120 per liter.

    Kemudian, harga BP 92 dipatok Rp13.000 per liter, naik dari Rp12.610 per liter pada bulan sebelumnya. Sementara itu, harga BP Ultimate Diesel juga mengalami kenaikan dari Rp14.140 menjadi Rp15.250 per liter.

    Lebih lanjut, Vivo turut menaikkan harga Revvo 92 dan Diesel Primus Plus. Saat ini, dua jenis BBM tersebut menjadi produk yang tersedia di SPBU Vivo.

    Harga Revvo 92 tercatat naik dari Rp12.890 menjadi Rp13.000 per liter, sedangkan harga Diesel Primus Plus meningkat dari Rp14.270 menjadi Rp15.250 per liter.

    Berikut harga BBM terbaru Pertamina, Shell, BP, dan Vivo per 15 Desember 2025:
    Pertamina

    Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter 

    Bio Solar (Diesel CN48): Rp6.800 per liter 

    Pertamax (RON 92): Rp12.650 per liter   

    Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.750 per liter

    Pertamax Green (RON 95): Rp13.500 per liter 

    Dexlite (CN 51): Rp14.700 per liter 

    Pertamina Dex (CN 53): Rp15.000 per liter

    Shell

    Shell Super: Rp13.000 per liter

    Shell V-Power: Rp13.630 per liter

    Shell V-Power Diesel: Rp15.250 per liter

    Shell V-Power Nitro+: Rp13.890 per liter

    BP

    BP Ultimate: Rp13.630 per liter

    BP 92: Rp13.000 per liter

    BP Ultimate Diesel: Rp15.250 per liter

    Vivo

    Revvo 90: –

    Revvo 92: Rp13.000 per liter

    Revvo 95: –

    Diesel Primus Plus: Rp15.250 per liter

  • JSMR Tak Fungsionalkan Tol Japek II Selatan saat Nataru, Ini Alasannya

    JSMR Tak Fungsionalkan Tol Japek II Selatan saat Nataru, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) Rivan A. Purwantono mengungkap tidak akan memfungsionalkan Jalan Tol Jakarta – Cikampek (Japek) II Selatan saat periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Rivan menuturkan hal itu dilakukan dalam rangka mengebut konstruksi Tol Japek II Selatan agar dapat difungsionalkan saat periode mudik Lebaran 2026.

    “Lebih baik kita persiapkan Japek II Selatan, ya. Kita perkirakan dalam Lebaran nanti Japek II Selatan akan berfungsi dalam fungsional, tapi dengan lampu yang sudah dipasang. Nah lebih baik persiapan itu jauh lebih baik,” jelasnya saat ditemui di TMII, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Pasalnya, tambah Rivan, dari kajian yang ada trafik lalu lintas saat mudik Nataru tidak terlalu signifikan. Sehingga, tidak diperlukan operasional secara fungsional di ruas Japek II Selatan.

    “Karena Japek II Selatan ini dalam finalisasi. Dan dilihat traffic-nya, trend-nya [saat Nataru] masih belum perlu untuk dilakukan pembukaan Japek II Selatan,” imbuhnya.

    Adapun, pada periode Nataru 2025/2026 JSMR hanya akan memfungsionalkan Jalan Tol Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi (Probosiwangi) ruas Gending – Paiton.

    Hal tersebut sebelumnya juga disampaikan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Wilan Oktavian menjelaskan bahwa ruas tersebut telah melakukan Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) pada 22 – 24 Oktober 2024. 

    “Prioritaskan mutu dan jalan tol yang berkeselamatan. Tetap semangat, dan mari kita pastikan ruas ini selesai serta dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas masyarakat,” jelasnya dikutip dari Instagram resmi BPJT, Minggu (16/11/2025).

    Untuk diketahui, konstruksi Tol Probosiwangi saat ini difokuskan pada pembangunan tahap I mencakup 3 seksi. Di antaranya Seksi 1 (Gending – Krakasan) dan Seksi 2 (Krakasan – Paiton) telah rampung konstruksi dan sedang menunggu sertifikat laik operasi. 

    Sementara itu, Seksi 3 Tol Probosiwangi mencakup ruas Paiton – Besuki saat ini progresnya telah mencapai 85,23%.

  • Jasa Marga Antisipasi Kenaikan 35.000 Volume Kendaaran Saat Nataru

    Jasa Marga Antisipasi Kenaikan 35.000 Volume Kendaaran Saat Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) memproyeksikan volume kendaraan harian di sejumlah ruas tol kelolaannya bakal meningkat hingga 1% pada saat periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026).

    Direktur Utama JSMR Rivan Achmad Purwantono menuturkan bahwa saat ini volume lalu lintas (lalin) harian ada di angka 3,3 juta kendaraan hingga 3,5 juta kendaraan. Dengan demikian, apabila volume lalin meningkat 1% diperkirakan saat nataru akan bertambah 33.000 hingga 35.000 kendaraan.

    “Hari ini, tren setiap harinya itu kan sekitar 3,3 juta kemudian sampai dengan 3,5 juta kendaraan di jalan ruas tol. Ini sebetulnya adalah figur yang kita melihat bahwa ada potensi pertumbuhan 0,9% [atau 1%] dari trafik harian, ini menunjukkan potensi peningkatan pada waktu Nataru yang akan datang,” jelasnya saat ditemui usai agenda Apel Terpadu Jasa Marga di Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Meskipun peningkatan volume lalin tidak signifikan, Rivan menyebut, angka tersebut tidak bisa dianggap enteng. Diperlukan koordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga lainnya untuk memastikan momentum mudik Nataru berjalan lancar.

    “Tentu 1% ini bukan hal yang mudah karena memastikan semua kebijakan dilakukan dengan sangat baik dan masyarakat tetap bisa melalui seluruh ruas jalan tol menuju ke kota masing-masing tetap bisa dikelola dengan baik dengan seluruh kebijakan yang nanti akan diatur,” imbuhnya.

    Sementara itu, pada periode Nataru 2024/2025, JSMR menyebut, setidaknya terdapat sekitar 3,05 juta kendaraan melintas keluar Jakarta atau naik 17,9% dibandingkan volume lalu lintas normal.

    Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi 119,5 juta orang berencana melakukan mudik saat libur Nataru 2025/2026. Sebanyak 60,53 juta orang akan libur di dua periode tersebut. 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pergerakan terbesar berasal dari provinsi dengan populasi padat yaitu Jawa Barat sebesar 16,96% atau 20,26 juta orang. Kemudian, diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

    “Tujuan perjalanan didominasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 16,93% atau 20,23 juta orang diikuti Jawa Timur dan Jawa Barat. Adapun, pada tingkat kabupaten-kota, pergerakan terbesar berasal dari  kota Jakarta Timur sebesar 3,05% atau 3,64 juta orang,” katanya saat rapat bersama Komisi V, Senin (8/12/2025).

    Sementara itu, katanya, kota tujuan perjalanan favorit adalah kota Yogyakarta sebesar 4,31% atau 5,15 juta orang diikuti Kabupaten Bandung dan Kabupaten Malang. Untuk wilayah Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, hingga Nusa Tenggara Timur, menjadi provinsi tujuan favorit dengan total 22,75 juta pergerakan.

    Adapun, puncak perjalanan diprediksi pada 24 Desember 2025 dan puncak pulang arus libur Nataru pada 2 Januari 2026.

  • BPK Soroti Tertundanya Pungutan Pajak Karbon, Kemenkeu Angkat Tangan?

    BPK Soroti Tertundanya Pungutan Pajak Karbon, Kemenkeu Angkat Tangan?

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan terkait alasan tertundanya pengenaan pajak karbon meski ketentuan tentang pajak tersebut telah tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan alias HPP yang disahkan 2021. 

    Usut punya usut, BPK menyimpulkan bahwa Badan Kebijakan Fiskal yang kini berubah menjadi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menyusun Peta Jalan Pajak Karbon. Kemenkeu juga seolah ‘angkat tangan’ dalam proses penyusunan peta jalan tersebut dengan mengungkapkan 4 alasannya kepada BPK.

    Adapun kesimpulan itu diperoleh BPK setelah mengkaji UU HPP yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk membuat dua pengaturan pajak karbon dalam bentuk PMK. Dua aturan yang seharusnya terbit itu antara lain, tata cara pengenaan pajak karbon serta terkait tarif dan dasar pengenaan pajak karbon.

    Namun, sesuai amanat UU HPP tersebut, penyusunan dua PMK tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Peta Jalan Pajak Karbon. Persoalannya, hingga saat itu peta jalan pajak karbon belum ada bentuk alias wujudnya.

    DJSEF yang bertanggung jawab untuk menyusun rancangan Peta Jalan Pajak Karbon dan Rancangan PMK (RPMK) tentang tarif dan dasar pengenaan pajak karbon masih mengalami kendala, kendati saat ini umur UU HPP telah mencapai 4 tahun. 

    “Berdasarkan hasil wawancara BKF (DJSEF) masih mematangkan dan menyempurnakan kerangka konseptual Peta Jalan Pajak Karbon serta naskah akademis pendukung. Naskah akademis tersebut menjelaskan isu-isu utama yang sedang diformulasikan, justifikasi regulasi yang diusulkan, dan dampak yang diharapkan dari regulasi yang diusulkan,” tulis dokumen audit yang dikutip Bisnis, Senin (15/12/2025).

    BPK menyebutkan bahwa DJSEF dan DJP sudah menyiapkan hasil draf PMK. Namun draf itu masih perlu ditinjau ulang sesuai peta jalan pajak karbon, “Selain itu, BKF belum dapat menetapkan target waktu terkait penyelesaian penyusunan Peta Jalan Pajak Karbon.”

    Adapun dalam konfirmasi ke Kemenkeu, BPK juga memperoleh jawaban bahwa tujuan utama penerapan pajak karbon bukanlah untuk penerimaan negara, melainkan sebagai instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip pencemar membayar (polluter pays principle).

    Oleh karena itu, RPMK tersebut akan diselesaikan setelah BKF memastikan terlebih dahulu kesiapan dari seluruh pelaku ekonomi, menjamin tercapainya prinsip polluters pay principle, serta memastikan untuk mendukung tercapainya NDC (nationally determined contribution).

    4 Kendala Kemenkeu

    BPK menyebutkan bahwa Kemenkeu telah mengungkapkan kepada auditornya mengenai kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan kebijakan terkait pungutan pajak karbon.

    Pertama, situasi perekonomian masih belum pulih yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Perekonomian nasional menghadapi risiko global antara lain karena peningkatan harga komoditas energi dan pangan global dan konflik geopolitik di beberapa kawasan  ekonomi yang menyebabkan peningkatan inflasi domestik.

    Kedua, penerapan pajak karbon di Indonesia berpotensi meningkatkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Independent Power Producer (IPP) yang pada akhirnya ditanggung oleh belanja APBN melalui skema subsidi dan kompensasi listrik.

    Untuk itu, Pemerintah perlu merevisi terlebih dahulu PMK Nomor 178 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 174 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan  Pertanggungjawaban Subsidi Listrik yang saat ini sedang diproses oleh Direktorat  Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

    Ketiga, sesuai amanat UU HPP, Peta Jalan Pajak Karbon salah satunya harus memuat strategi penurunan emisi karbon untuk masing-masing sektor sesuai dengan target NDC dan  NZE. Namun demikian, di dalam dokumen E-NDC terakhir belum terdapat strategi carbon pricing sebagai salah satu strategi untuk mencapai NDC tersebut.

    Keempat, penerapan pajak karbon harus mempertimbangkan seluruh aspek terkait, termasuk sinkronisasi dengan kebijakan lain, pengembangan pasar karbon, pencapaian target NDC, kesiapan sektor dan institusi, serta kondisi ekonomi terkini.

  • BPK Soroti Tertundanya Pungutan Pajak Karbon, Kemenkeu Angkat Tangan?

    BPK Soroti Tertundanya Pungutan Pajak Karbon, Kemenkeu Angkat Tangan?

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan terkait alasan tertundanya pengenaan pajak karbon meski ketentuan tentang pajak tersebut telah tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan alias HPP yang disahkan 2021. 

    Usut punya usut, BPK menyimpulkan bahwa Badan Kebijakan Fiskal yang kini berubah menjadi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menyusun Peta Jalan Pajak Karbon. Kemenkeu juga seolah ‘angkat tangan’ dalam proses penyusunan peta jalan tersebut dengan mengungkapkan 4 alasannya kepada BPK.

    Adapun kesimpulan itu diperoleh BPK setelah mengkaji UU HPP yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk membuat dua pengaturan pajak karbon dalam bentuk PMK. Dua aturan yang seharusnya terbit itu antara lain, tata cara pengenaan pajak karbon serta terkait tarif dan dasar pengenaan pajak karbon.

    Namun, sesuai amanat UU HPP tersebut, penyusunan dua PMK tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Peta Jalan Pajak Karbon. Persoalannya, hingga saat itu peta jalan pajak karbon belum ada bentuk alias wujudnya.

    DJSEF yang bertanggung jawab untuk menyusun rancangan Peta Jalan Pajak Karbon dan Rancangan PMK (RPMK) tentang tarif dan dasar pengenaan pajak karbon masih mengalami kendala, kendati saat ini umur UU HPP telah mencapai 4 tahun. 

    “Berdasarkan hasil wawancara BKF (DJSEF) masih mematangkan dan menyempurnakan kerangka konseptual Peta Jalan Pajak Karbon serta naskah akademis pendukung. Naskah akademis tersebut menjelaskan isu-isu utama yang sedang diformulasikan, justifikasi regulasi yang diusulkan, dan dampak yang diharapkan dari regulasi yang diusulkan,” tulis dokumen audit yang dikutip Bisnis, Senin (15/12/2025).

    BPK menyebutkan bahwa DJSEF dan DJP sudah menyiapkan hasil draf PMK. Namun draf itu masih perlu ditinjau ulang sesuai peta jalan pajak karbon, “Selain itu, BKF belum dapat menetapkan target waktu terkait penyelesaian penyusunan Peta Jalan Pajak Karbon.”

    Adapun dalam konfirmasi ke Kemenkeu, BPK juga memperoleh jawaban bahwa tujuan utama penerapan pajak karbon bukanlah untuk penerimaan negara, melainkan sebagai instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip pencemar membayar (polluter pays principle).

    Oleh karena itu, RPMK tersebut akan diselesaikan setelah BKF memastikan terlebih dahulu kesiapan dari seluruh pelaku ekonomi, menjamin tercapainya prinsip polluters pay principle, serta memastikan untuk mendukung tercapainya NDC (nationally determined contribution).

    4 Kendala Kemenkeu

    BPK menyebutkan bahwa Kemenkeu telah mengungkapkan kepada auditornya mengenai kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan kebijakan terkait pungutan pajak karbon.

    Pertama, situasi perekonomian masih belum pulih yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Perekonomian nasional menghadapi risiko global antara lain karena peningkatan harga komoditas energi dan pangan global dan konflik geopolitik di beberapa kawasan  ekonomi yang menyebabkan peningkatan inflasi domestik.

    Kedua, penerapan pajak karbon di Indonesia berpotensi meningkatkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Independent Power Producer (IPP) yang pada akhirnya ditanggung oleh belanja APBN melalui skema subsidi dan kompensasi listrik.

    Untuk itu, Pemerintah perlu merevisi terlebih dahulu PMK Nomor 178 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 174 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan  Pertanggungjawaban Subsidi Listrik yang saat ini sedang diproses oleh Direktorat  Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

    Ketiga, sesuai amanat UU HPP, Peta Jalan Pajak Karbon salah satunya harus memuat strategi penurunan emisi karbon untuk masing-masing sektor sesuai dengan target NDC dan  NZE. Namun demikian, di dalam dokumen E-NDC terakhir belum terdapat strategi carbon pricing sebagai salah satu strategi untuk mencapai NDC tersebut.

    Keempat, penerapan pajak karbon harus mempertimbangkan seluruh aspek terkait, termasuk sinkronisasi dengan kebijakan lain, pengembangan pasar karbon, pencapaian target NDC, kesiapan sektor dan institusi, serta kondisi ekonomi terkini.

  • PLN Tawarkan Peluang Kerja Sama untuk 4 Proyek Pembangkit Gas 1,7 GW

    PLN Tawarkan Peluang Kerja Sama untuk 4 Proyek Pembangkit Gas 1,7 GW

    Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN Nusantara Power, subholding pembangkitan tenaga listrik PT PLN (Persero) menawarkan peluang kerja sama untuk empat proyek pembangkit listrik tenaga gas.

    Melalui pengumuman yang dipublikasikan lewat Harian Bisnis Indonesia, Senin (15/12/2025), PLN Nusantara Power menyatakan tengah mengembangkan serangkaian inisiatif strategis pembangkitan listrik guna memperkuat ketahanan energi nasional serta mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih.

    PLN pun mengumumkan empat portofolio proyek pembangkit listrik yang akan dikembangkan hingga 2029 guna memberikan visibilitas awal kepada pasar. Empat proyek pembangkit tersebut memiliki total kapasitas 1,7 gigawatt (GW) yang tersebar di Jawa Timur, Bali, dan Lampung.

    Secara terperinci, proyek pertama adalah Pembangkit Listrik Combined Cycle Jawa-3 dengan kapasitas 800 megawatt (MW). Proyek ini dibangun di Jawa Timur dengan target beroperasi komersial (commercial operation date/COD) pada 2027.

    Kedua, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Jawa-Bali 4 dengan kapasitas 300 MW. Proyek ini juga dibangun di Jawa Timur dengan target COD pada 2029.

    Lalu, PLTG Jawa-Bali 5 berkapasitas 300 MW akan dibangun di Bali dengan target COD pada 2029. Terakhir ada PLTG Sumatra Selatan 2 yang dibangun di Lampung. Proyek dengan kapasitas 300 MW ini ditarget mencapai COD pada 2029.

    “Proyek-proyek ini mencerminkan komitmen kami dalam membangun kemandirian energi sekaligus berkontribusi pada penurunan emisi karbon yang terukur,” tulis PLN Nusantara Power dalam pengumumannya.

    Adapun, dalam proyek-proyek tersebut PLN Nusantara Power memiliki porsi kepemilikan saham sebesar 51%.

    Dengan pengumuman ini, PLN pun mengundang para pengembang, operator, kontraktor EPC, pemberi pinjaman (lenders), serta mitra yang memenuhi kualifikasi lainnya untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam berbagai peluang proyek yang akan datang.

    “Kami terbuka terhadap kemitraan strategis yang mendukung inovasi, keberlanjutan, dan keberhasilan bersama. Kami mendorong seluruh calon mitra untuk mendukung transisi energi bersih nasional serta berkontribusi dalam pengembangan solusi energi bagi sektor industri,” kata PLN Nusantara Power.

  • Harga Minyak Global Menguat, Pasar Cermati Potensi Surplus Pasokan

    Harga Minyak Global Menguat, Pasar Cermati Potensi Surplus Pasokan

    Bisnis.com, JAKARTA – Harga minyak dunia terpantau naik pada perdagangan awal pekan, Senin (15/12/2025) di tengah sentimen potensi kelebihan pasokan global dan meningkatnya ketegangan geopolitik.

    Berdasarkan data Bloomberg, harga minyak jenis Brent terpantau menguat 0,4% ke level US$61,36 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) naik 0,4% ke level US$57,68 per barel.

    Adapun, harga minyak dunia masih bergerak di dekat level terendah dalam hampir dua bulan. 

    Sepanjang tahun ini, harga minyak berpotensi mencatatkan penurunan tahunan, dipicu ekspektasi surplus pasokan yang kian membesar di tengah peningkatan produksi OPEC+ dan produsen lain, meski pertumbuhan konsumsi masih lesu.

    Aktivitas perdagangan minyak diperkirakan menipis menjelang libur Natal dan Tahun Baru, yang berpotensi membuat pergerakan harga lebih bergejolak. Pada awal perdagangan Asia, volume agregat kontrak Brent tercatat berada di bawah rata-rata harian.

    Meski demikian, ketidakpastian geopolitik masih menyuntikkan premi risiko ke harga minyak dan menahan pelemahan lebih dalam. Ukraina terus melancarkan serangan terhadap fasilitas energi Rusia, termasuk menghantam kilang utama dan depot minyak sepanjang akhir pekan. 

    Sementara itu, Amerika Serikat juga kembali mengirimkan utusan untuk putaran baru perundingan guna mengakhiri perang tersebut.

    Di kawasan lain, Iran mengklaim telah menyita sebuah kapal tanker asing di Teluk Oman yang dicurigai membawa bahan bakar selundupan. Sementara itu, AS mencegat sebuah kapal di lepas pantai Venezuela pekan lalu, seiring Presiden AS Donald Trump meningkatkan tekanan terhadap rezim Nicolas Maduro. 

    Selain itu, Trump juga berjanji akan melancarkan serangan AS terhadap kartel narkoba di daratan. “Premi geopolitik belum sepenuhnya hilang, tetapi untuk sementara tersisih oleh narasi kelebihan pasokan,” ujar Chief Investment Strategist Saxo Markets di Singapura, Charu Chanana. 

    Menurut Chanana, faktor geopolitik saat ini lebih berperan sebagai penahan penurunan harga ketimbang pemicu reli harga yang berkelanjutan.

  • Harga Pangan Hari Ini (15/12): Cabai, Telur, hingga Bawang Turun

    Harga Pangan Hari Ini (15/12): Cabai, Telur, hingga Bawang Turun

    Bisnis.com, JAKARTA – Harga pangan hari ini, Senin (15/12/2025), sebagian besar mengalami penurunan secara rata-rata nasional. Adapun, harga pangan yang turun yaitu beras, cabai, daging, gula, bawang, telur hingga minyak goreng. 

    Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per pukul 08.10 WIB, harga beras premium turun 1,45% menjadi Rp15.315 per kg dibandingkan hari sebelumnya. 

    Sementara harga beras medium turun sebesar 2,05% menjadi Rp13.256 per kg dan harga beras SPHP turun 1,28% menjadi Rp12.311 per kg.

    Komoditas pangan yang harganya juga turun yaitu bawang putih bonggol turun 6,16% menjadi Rp35.733 per kg dan bawang merah turun 5,85% menjadi Rp46.045 per kg. 

    Harga cabai merah keriting yang turun 2,30% menjadi Rp61.597 per kg, dan harga cabai rawit merah turun 3,52% menjadi Rp70.884 per kg. Harga cabai merah besar juga turun 9,58% menjadi Rp50.667 per kg.

    Di sisi lain, kedelai biji kering impor turun harganya 1,11% menjadi Rp10.681 per kg dan harga jagung tingkat peternak turun 7,26% menjadi Rp6.480 per kg. 

    Di samping itu, harga telur ayam ras turun 0,27% menjadi Rp31.373 per kg dan harga daging ayam ras turun 1,89% menjadi Rp39.173 per kg. 

    Selanjutnya, harga daging sapi murni turun 0,35% menjadi sebesar Rp135.083 per kg. Di sisi lain, harga gula konsumsi turun 1,14% menjadi Rp17.888 per kg. 

    Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka Rp20.389 per liter atau turun 2,93% dari hari sebelumnya.

    Di sisi lain, harga tepung terigu curah turun 1,60% menjadi Rp9.587 per kg. Sedangkan, minyak goreng curah turun 3,03% menjadi Rp17.047 per liter.

    Berbagai jenis ikan seperti ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng memiliki harga bervariasi. Harga ikan kembung hari ini yaitu Rp45.059 per kg atau naik 4,01%. 

    Sementara itu, harga ikan tongkol naik 3,43% menjadi Rp36.667 per kg dan ikan bandeng naik 1,76% menjadi Rp36.424 per kg.

  • Boeing Tunda Pengiriman Pesawat Air Force One Trump Sampai 2028

    Boeing Tunda Pengiriman Pesawat Air Force One Trump Sampai 2028

    Bisnis.com, JAKARTA — Angkatan Udara AS mengumumkan pada Jumat (12/12/2025) bahwa pengiriman satu dari dua pesawat Air Force One yang dipesan dari Boeing ditunda lagi selama satu tahun hingga pertengahan 2028.

    Melansir Reuters, Minggu (14/12/2025), penundaan ini menjadi serangkaian penundaan yang telah terjadi sebelumnya. Bila ini penundaan terakhir, artinya pesawat yang telah Trump harapkan ini akan terlambat empat tahun dari jadwal, dengan estimasi pengiriman pada 2028.

    Penundaan terbaru ini berisiko semakin membuat Presiden Donald Trump kesal. Pasalnya, dia mengatakan ingin terbang dengan pesawat baru tersebut sebelum akhir masa jabatannya pada Januari 2029.

    Biaya untuk upaya Boeing saat ini dalam membangun dua pesawat baru tersebut melebihi U$5 miliar. Pesawat Air Force One saat ini mulai beroperasi pada tahun 1990.

    Program Air Force One, yang melibatkan konversi dua pesawat 747-8 menjadi jet khusus dilengkapi sistem komunikasi dan pertahanan canggih untuk menjadi angkutan udara presiden AS generasi berikutnya.

    Boeing mengatakan dalam pernyataan bahwa mereka membuat kemajuan dalam program ini. “Fokus kami adalah menyediakan dua pesawat Air Force One yang luar biasa untuk negara ini,” ujar Boeing.

    Boeing pada 2018 telah menerima kontrak senilai $3,9 miliar untuk membangun dua pesawat tersebut untuk digunakan sebagai Air Force One, meskipun biaya telah meningkat sejak saat itu. Boeing telah mencatat U$2,4 miliar sebagai beban terhadap laba dari proyek ini.

    Pada Mei, Amerika Serikat menerima pesawat jet Boeing 747 mewah sebagai hadiah dari Qatar. Gedung Putih meminta angkatan udara untuk memperbarui pesawat hadiah tersebut secara cepat untuk digunakan sebagai Air Force One.

    Pemerintah menunjuk kontraktor pertahanan L3Harris Technologies untuk merombak pesawat 747 dari Qatar.

    Trump mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap Boeing terkait penundaan tersebut awal tahun ini, tetapi menyingkirkan pesaing Eropa Airbus sebagai alternatif.

    Pada periode tersebut pula, CEO Boeing Kelly Ortberg mengatakan bahwa Elon Musk—yang bertindak sebagai penasihat Trump—membantu Boeing banyak dalam mengelola pengiriman pesawat kepresidenan.

  • Ini Rute MRT Fatmawati–TMII yang Akan Terintegrasi LRT Jabodebek

    Ini Rute MRT Fatmawati–TMII yang Akan Terintegrasi LRT Jabodebek

    Bisnis.com, JAKARTA – PT MRT Jakarta (Perseroda) tengah menyiapkan pengembangan rute MRT Fatmawati–TMII yang direncanakan terintegrasi dengan LRT Jabodebek. Proyek ini akan dikerjakan dalam fase empat pembangunan MRT Jakarta dalam beberapa tahun ke depan.

    Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, menjelaskan bahwa pembangunan rute tersebut baru akan dimulai setelah penyelesaian konstruksi fase tiga MRT lintas timur–barat rute Medan Satria–Tomang. Fase tiga ditargetkan mulai dibangun pada 2026.

    “Tentu itu akan dilakukan setelah konstruksi fase tiga yakni lintas timur–barat [east–west] rute Medan Satria–Tomang selesai. Fase ini targetnya mulai tahun depan,” katanya dalam konferensi pers peresmian Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Rute MRT Fatmawati–TMII dirancang melintasi 10 stasiun. Dimulai dari Fatmawati, lalu Antasari, Ampera, Warung Jati, Tanjung Barat, Ranco, Jalan Raya Bogor, Tanah Merdeka, Kampung Rambutan, hingga berakhir di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

    Selain terhubung dengan MRT fase satu rute Lebak Bulus–Bundaran HI, jalur Fatmawati–TMII juga akan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik lain, seperti LRT Jabodebek, KRL Commuter Line, dan Transjakarta.

    Proyek MRT fase empat ini direncanakan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), berbeda dari proyek MRT sebelumnya yang menggunakan pembiayaan dari Jepang melalui JICA.

    Pengembangan rute Fatmawati–TMII menjadi bagian dari rencana besar pembangunan MRT lintas Timur–Barat yang nantinya menghubungkan kawasan Cikarang, Bekasi, hingga Balaraja, Tangerang, guna memperluas layanan transportasi massal berbasis rel di wilayah Jabodetabek.