Xcloud.id

Category: Beritasatu.com

  • Pemerintah Bersihkan Sampah Plastik di 6 Sungai Jawa-Bali

    Pemerintah Bersihkan Sampah Plastik di 6 Sungai Jawa-Bali

    Bali, Beritasatu.com – Pemerintah saat ini tengah fokus menangani masalah sampah plastik yang berasal dari empat sungai di Pulau Jawa dan dua sungai di Bali, yang akhirnya bermuara ke laut dan mencemari sejumlah pantai di Pulau Dewata.

    Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan Sungai Ciliwung menyumbang sekitar 20-30% dari total sampah yang masuk ke laut.

    “Sungai Ciliwung menjadi penyumbang utama karena melintasi wilayah perkotaan padat penduduk, termasuk Provinsi Jawa Barat dan Jakarta. Selain Ciliwung, ada pula tiga sungai besar lainnya di Jawa yang menjadi kontributor, yaitu Sungai Citarum, Sungai Bengawan Solo, dan Sungai Brantas,” tutur Hanif Faisol saat menghadiri kegiatan bersih-bersih sampah laut di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali, pada Minggu (19/1/2025).

    Di Bali, aliran sampah plastik berasal dari dua sungai utama, yakni Tukad Badung dan Tukad Mati. “Kedua sungai ini memiliki panjang sekitar 20 dan 22 kilometer,” jelasnya.

    Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah merencanakan pemasangan jaring penangkap sampah di sejumlah sungai. Sampah yang terperangkap di jaring tersebut akan diambil agar tidak sampai ke laut. Program ini melibatkan kerja sama dengan Badan PBB untuk Program Pembangunan (UNDP) serta didukung oleh negara seperti Norwegia dan Uni Emirat Arab (UEA).

    “Pemerintah UEA telah memberikan bantuan berupa alat penangkap sampah (trash boom), yang akan dipasang di 14 lokasi sungai di Bali,” tambahnya.

    Hanif menegaskan bahwa tahun ini, permasalahan sampah di Tukad Badung dan Tukad Mati harus diselesaikan. “Kami memiliki sumber daya manusia, tim, dan dana yang memadai, sehingga tidak boleh ada lagi sampah atau pencemaran di kedua sungai ini,” ujarnya.

    Kegiatan bersih-bersih sampah laut ini kembali digelar oleh para menteri Kabinet Merah Putih setelah sebelumnya diadakan pada Sabtu (4/1/2025) di Pantai Kuta, Kabupaten Badung. Sampah plastik hingga saat ini masih banyak ditemukan di sejumlah pantai wisata, seperti Jimbaran, Kelan, dan Kedonganan.

  • Banjir di Lampung Surut, Warga Butuh Bantuan Air Bersih dan Makanan

    Banjir di Lampung Surut, Warga Butuh Bantuan Air Bersih dan Makanan

    Bandar Lampung, Beritasatu.com – Seusai banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung, warga menemui masalah air bersih dan makanan. Selain itu, warga juga meminta pihak terkait membantu membersihkan material lumpur di jalanan dan halaman rumah warga.

    Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung, Lampung pada Jumat petang (17/1/2027) telah surut. 

    Seusai banjir, Sabtu (18/1/2025) warga Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, salah satu wilayah yang terdampak banjir mulai membersihkan rumah mereka dari material banjir.

    Warga membersihkan lantai rumah mereka yang dipenuhi lumpur. Perabotan rumah tangga yang terendam banjir mereka pun dikeluarkan dari dalam rumah untuk dibersihkan.

    Meski banjir telah usai warga Kelurahan Way Lunik belum tersentuh dari pihak terkait maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.

    Seusai banjir di Lampung ini, warga membutuhkan bantuan air bersih karena sumur mereka kotor tercemar lumpur. Selain bantuan air bersih, warga juga membutuhkan bantuan makanan cepat saji karena kompor mereka rusak tidak bisa digunakan karena terendam banjir.

    Tidak hanya membuat rumah warga kotor, material banjir berupa lumpur menyebabkan akses jalan dan halaman rumah warga tertutup lumpur. 

    Untuk membersihkan material lumpur yang tertinggal di jalan dan halaman rumah, warga mengaku tidak mampu membersihkannya tanpa bantuan pihak terkait semisal petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan petugas pemadam kebakaran (damkar). 

    Iwan Kurniawan (43) warga Kelurahan Way Lunik mengatakan, warga tidak mampu membersihkan material lumpur yang menutup jalan dan halaman rumah karena membersihkan rumah mereka.

    “Kami minta bantuan pihak terkait turun lokasi terdampak banjir untuk membantu membersihkan lumpur di jalan dan halaman rumah kami,” kata Iwan terkait banjir di Lampung ini, Sabtu (18/1/2025).

    Sementara itu, Mat Hasan (52) warga Kelurahan Way Lunik mengatakan, karena kompor warga rusak akibat terendam banjir ia meminta bantuan kepada Pemkot Bandar Lampung untuk memberikan bantuan makanan cepat saji.

    “Saat ini kalau bisa dibantu pemerintah, warga minta bantuan makanan siap saji karena kompor warga rusak tidak bisa digunakan,” ujar Mat Hasan.

    Satu minibus yang sempat hanyut terbawa banjir masih berada di lokasi banjir.

    Diketahui, hujan deras yang mengguyur selama beberapa jam menyebabkan beberapa wilayah Kota Bandar Lampung terendam banjir pada Jumat petang (17/1/2025). Tidak hanya menyebabkan puluhan rumah terendam, banjir di Lampung juga menyebabkan seorang pria lanjut usia (lansia) dan sejumlah mobil hanyut.

  • Pakar UGM Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pembukaan 20 Juta Hektare Hutan untuk Lahan Pangan

    Pakar UGM Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pembukaan 20 Juta Hektare Hutan untuk Lahan Pangan

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Beberapa pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) meminta pemerintah meninjau ulang rencana pembukaan hutan seluas 20 juta hektare untuk lahan tanaman pangan.   

    Rencana pembukaan hutan ini diungkapkan oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, rencana ini menuai beragam reaksi dari masyarakat, termasuk para pakar UGM yang menilai langkah tersebut belum mendesak untuk diimplementasikan.

    Rekomendasi tersebut mengemuka dalam seminar bertajuk “Debat, Dilema, dan Solusi Kebijakan 20 Juta Hektar Hutan untuk Pangan” yang diadakan Dewan Guru Besar UGM beberapa waktu lalu. 

    Pemerhati kebijakan sosial ekonomi pertanian UGM Subejo menyoroti berbagai kendala yang memengaruhi stabilitas produksi pangan, seperti penggunaan pupuk yang tidak efisien, keterbatasan alat pertanian, hingga minimnya irigasi. Selain itu, rata-rata usia petani yang semakin menua dan rendahnya minat generasi muda untuk menjadi petani turut menjadi tantangan besar.

    “Tugas pemerintah adalah mendorong generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian demi regenerasi,” ujar Subejo. Ia juga menambahkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) petani perlu ditingkatkan, mengingat mayoritas petani hanya berpendidikan sekolah dasar.

    Subejo menilai kebijakan tersebut tidak mendesak. Pasalnya, kebutuhan energi berbasis kelapa sawit atau bioetanol masih dapat dipenuhi dengan sumber daya yang ada saat ini. Selain itu, pembukaan lahan baru berisiko merusak ekosistem dan mengganggu keseimbangan keanekaragaman hayati.

    Guru besar kehutanan UGM Widyanto Dwi Nugroho mengusulkan, agar pemerintah memanfaatkan lahan hutan terdegradasi daripada membuka hutan baru.

    “Pembukaan lahan lebih tepat jika memanfaatkan hutan terdegradasi untuk menjadi produktif, baik untuk pangan maupun lingkungan,” tegasnya.

    Pembukaan lahan dalam skala besar juga dinilai berpotensi memicu konflik sosial, terutama dengan masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan. Antropolog UGM Laksmi Adriani Savitri mengingatkan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.

    “Masyarakat ingin diajak duduk dan bicara secara setara,” ungkapnya. Ia juga menyoroti dampak negatif janji-janji pemerintah terhadap masyarakat sekitar hutan, yang sering kali berujung pada pengambilalihan tanah tanpa memberikan kesejahteraan yang dijanjikan.

    Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, para pakar UGM mendesak pemerintah untuk meninjau ulang rencana pembukaan 20 juta hektare hutan, serta fokus pada perbaikan sistem pertanian yang sudah ada demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

  • Mekanisme Pembelajaran Siswa Selama Ramadan Tinggal Tunggu Tanda Tangan 3 Menteri

    Mekanisme Pembelajaran Siswa Selama Ramadan Tinggal Tunggu Tanda Tangan 3 Menteri

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan kebijakan terkait pembelajaran siswa selama Ramadan 2025 masih menunggu surat edaran dari tiga menteri terkait.

    “Draf surat edaran ini sudah selesai, tinggal menunggu tanda tangan dari ketiga menteri tersebut,” ujar Abdul Mu’ti setelah mengikuti kegiatan “Senam Anak Indonesia Hebat” bersama siswa-siswi se-Kota Pangkalpinang di GOR Sahabuddin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), pada Minggu (19/1/2025).

    Tiga menteri yang dimaksud adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.

    Abdul Mu’ti menegaskan setelah surat edaran ini ditandatangani oleh ketiga menteri, kebijakan mengenai pembelajaran selama bulan Ramadan akan segera diberlakukan di seluruh sekolah di Indonesia.

    “Saya tegaskan, kami tidak menggunakan istilah libur, melainkan pembelajaran. Kebijakan ini bukan liburan, tetapi pembelajaran bagi siswa-siswi selama puasa Ramadan,” jelasnya.

    Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengumumkan jadwal libur selama bulan Ramadan akan diumumkan paling lambat pada Senin (20/1/2025).

    “Paling lambat Senin, kita akan memberikan pengumuman resmi,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Wacana mengenai peliburan kegiatan pendidikan selama bulan suci Ramadan kembali menjadi perbincangan publik. Kebijakan serupa pernah diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang dianggap sebagai langkah untuk mendukung umat Muslim dalam menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk.

  • Ditegur karena Bikin Konten di Depan Rumah Warga Los Angeles yang Terbakar, Cinta Kuya Beri Penjelasan

    Ditegur karena Bikin Konten di Depan Rumah Warga Los Angeles yang Terbakar, Cinta Kuya Beri Penjelasan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pasangan Uya Kuya dan Astrid menjadi sorotan di media sosial akibat ditegur oleh warga di Los Angeles yang terkena dampak kebakaran hebat. Peneguran terhadap Uya Kuya dan Astrid itu dilakukan karena diduga membuat konten di depan salah satu rumah warga yang terkena dampak kebakaran. Tak tinggal diam, putri Uya Kuya dan Astrid, Cinta Kuya akhirnya buka suara.

    “Kami sangat menyesal atas apa yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak tahu dan pindah setelah itu,” kata Cinta Kuya pada unggahan TikTok @camr1517, Minggu (19/1/2025).

    Cinta Kuya berpendapat, apa yang dilakukan kedua orang tuanya itu dalam rangka memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia terkait fakta yang terjadi di Los Angeles.

    “Kami belajar dari kesalahan kami, dan kami mencoba untuk mendidik masyarakat Indonesia. Karena, kami merasa mereka korban yang mengalami kebakaran secara tidak adil,” lanjutnya.

    Menurutnya, kejadian di Los Angeles membuat banyak sekali informasi-informasi yang tidak valid terkait penyebab kebakaran tersebut.

    “Kami sudah menjelaskan kepadanya secara detail melalui direct message (DM). Kami hanya berusaha memberikan informasi yang valid kepada masyarakat Indonesia, karena banyak sekali beredar berita bohong,” ucapnya.

    “Kami sangat menyesal, dan kami segera menghapus video tersebut,” tutup Cinta Kuya yang menjelaskan soal pembuatan konten yang dilakukan Uya Kuya dan Astrid di depan rumah salah satu warga di Los Angeles.

  • Bank Tanah Siapkan 11 Lokasi untuk Dapur Umum Program Makan Bergizi Gratis

    Bank Tanah Siapkan 11 Lokasi untuk Dapur Umum Program Makan Bergizi Gratis

    Bandung, Beritasatu.com – Badan Bank Tanah berkomitmen memanfaatkan aset persediaan tanah kelolaannya untuk mendukung pembangunan dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program makan bergizi gratis. Sebanyak 11 titik lokasi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) telah disiapkan guna menunjang program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.

    “Kami mencoba untuk merealisasikan dapur makan bergizi gratis. Mudah-mudahan langkah ini dapat membantu program makan bergizi gratis,” ungkap Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha, Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, saat media gathering di Bandung, Minggu (19/1/2025).

    Hakiki menjelaskan 11 titik HPL yang dipilih berasal dari total 45 titik aset persediaan tanah Badan Bank Tanah, dengan luas keseluruhan mencapai 33.115,6 hektare. Pemilihan ini didasarkan pada lokasi yang strategis dan dekat dengan desa-desa terluar, yang diyakini lebih membutuhkan fasilitas tersebut.

    “Kenapa tidak semua 45 titik kami gunakan? Karena sebagian besar berada di area hutan yang kurang cocok untuk lokasi dapur umum. Kami memilih lokasi yang lebih dekat dengan desa, terutama desa terluar yang mungkin belum tersentuh,” jelasnya.

    Adapun 11 titik lokasi HPL tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Batubara (Sumatera Utara), Solok (Sumatera Barat), Kepulauan Bangka Belitung, Cianjur, Purwakarta, Kendal, Brebes, Lombok Utara, Poso, serta Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), yang juga berada di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Hakiki juga berharap partisipasi dari mitra-mitra Badan Bank Tanah dalam mendukung program ini. “Mudah-mudahan kita bisa mengajak mitra-mitra kita untuk berkontribusi dalam penyiapan makan bergizi gratis,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, menjelaskan dari total 45 titik aset persediaan tanah, sebanyak 13 titik telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan umum dan komersial. Pemanfaatan tersebut mencakup pembangunan bandara di IKN, perkebunan, perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pariwisata, pelabuhan, pusat logistik, serta pengembangan ekonomi untuk UMKM.

    Parman menegaskan Badan Bank Tanah mendukung penuh program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam penyediaan dan pengendalian tanah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan melalui reforma agraria.

    “Kami mendukung Asta Cita dalam berbagai aspek, seperti swasembada pangan, swasembada energi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui reforma agraria,” pungkasnya.

  • Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Jokowi: Keputusan Ada di Presiden

    Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Jokowi: Keputusan Ada di Presiden

    Surakarta, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), turut memberikan tanggapan terkait rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto.

    Jokowi menilai keputusan terkait pertemuan kedua tokoh bangsa itu berada di tangan Presiden Prabowo.

    “Ya, itu keputusan ada di Presiden Prabowo Subianto,” ucap Jokowi secara singkat di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (18/1/2025).

    Saat ditanya kembali apakah pertemuan tersebut akan memberikan hasil yang positif, Jokowi menyetujui hal itu.

    “Ya, kalau bertemu ya baik-baik saja. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan,” katanya.

    Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo kembali mencuat setelah peringatan HUT ke-52 PDIP pada 10 Januari 2025.  Kedua tokoh politik tersebut juga pernah dikabarkan akan bertemu sebelum pelantikan Prabowo sebagai presiden hingga sebelum Pilkada 2024, tetapi rencana tersebut belum juga terlaksana.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkapkan pertemuan antara Prabowo dan Megawati diperkirakan akan berlangsung sebelum Kongres PDIP pada April 2025. Pasalnya, Prabowo dijadwalkan diundang sebagai tamu kehormatan dalam acara tersebut. Said juga berharap pertemuan ini bisa terlaksana setidaknya sebelum Kongres PDIP.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengisyaratkan pertemuan antara Prabowo dan Megawati dapat berlangsung pada Januari 2025. Muzani berharap pertemuan tersebut akan membawa dampak positif bagi stabilitas politik Indonesia.

    “Pertemuan (Prabowo dan Megawati) ini akan membawa suasana politik yang lebih baik dan membantu kelancaran pembangunan serta investasi,” ujar Muzani.

  • Bank Tanah Targetkan 140.000 Hektare Lahan untuk Dukung Pembangunan Nasional 2025

    Bank Tanah Targetkan 140.000 Hektare Lahan untuk Dukung Pembangunan Nasional 2025

    Bandung, Beritasatu.com – Badan Bank Tanah menargetkan pengelolaan lahan seluas 140.000 hektare pada 2025. Lahan tersebut akan diperoleh dari berbagai sumber, seperti tanah bekas hak, kawasan terlantar, tanah hasil pelepasan kawasan hutan, tanah timbul, hasil reklamasi, bekas tambang, serta kontribusi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.

    Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, dalam media briefing bertajuk “Kinerja 2024 dan Outlook 2025” yang berlangsung di Bandung pada Sabtu (18/1/2025).

    Parman memaparkan kinerja perolehan lahan sepanjang tahun 2024 yang mencapai 14.637,2 hektare, meningkat 194% secara year-on-year.

    “Badan Bank Tanah mencatatkan pertumbuhan positif dengan perolehan tanah sebesar 14.637,2 hektare,” ujarnya pada Minggu (19/1/2025).

    Secara total, aset persediaan lahan Badan Bank Tanah saat ini mencapai 33.115,6 hektare yang tersebar di 45 lokasi. Dari jumlah tersebut, 3.793,9 hektare telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan umum dan komersial. Pemanfaatan tersebut mencakup pembangunan bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN), perkebunan, perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pariwisata, pelabuhan, pusat logistik, serta pengembangan ekonomi untuk UMKM.

    Badan Bank Tanah juga berkomitmen mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Parman menegaskan pemanfaatan tanah kelolaan dapat memberikan dampak langsung pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui program reforma agraria di atas Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL).

    “Tentunya kami mendukung penuh Asta Cita, terutama poin-poin penting seperti swasembada pangan, swasembada energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui reforma agraria,” pungkasnya.

  • Soal Wacana Pembatasan Usia Bermain Medsos pada Anak, Ini Kata Warga

    Soal Wacana Pembatasan Usia Bermain Medsos pada Anak, Ini Kata Warga

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan wacana untuk melakukan pembatasan usia pada anak dalam bermain media sosial (medsos). Pembatasan itu diketahui guna menjaga dan melindungi anak-anak dari bahaya dan risiko negatif pada medsos.

    Sehubungan dengan wacana ini, sejumlah warga mengungkapkan pendapatnya terkat pembatasan usia bermain medsos. 

    Pertama, Leona dari Bekasi. Leona mengatakan dirinya belum mendengar secara jelas terkait wacana tersebut. Namun, dirinya mengaku setuju terkait kebijakan tersebut. 

    “Pernah dengar cuman belum viral banget beritanya belum terdengar banget berita tentang pembatasan itu,” katanya kepada Beritasatu.com di Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (19/1/2025).

    Bukan tanpa alasan, Leona mengaku setuju karena menurutnya screening time pada anak-anak di handphone sudah over atau berlebihan. Terlebih katanya dengan konten di media sosial seperti di Instagram, Tik Tok, Facebook, atau Twitter tidak bisa difilter. 

    “Jadi kita sebagai ibu atau orang tua yang terkadang pekerja juga, enggak bisa yang 24 jam mengawasi aktivitas anak di media sosial,” ujarnya. 

    “Kalau memang benar terealisasi saya setuju banget minimal 15 tahun ke atas,” tutupnya. 

    Senadanya dengan Leona, Rudi dari Jakarta juga mengaku setuju pada wacana tersebut. Menurutnya wacana itu akan menjadi kebijakan yang bagus bagi tumbuh kembang anak-anak.

    “Kalau ada atau tidaknya (wacana tersebut) saya belum tahu. Namun, kalau memang itu ada itu mungkin lebih bagus,” ujarnya tentang pembatasan usia bermain medsos. 

    “Karena selama ini kan kita tahu untuk hiburan juga di bioskop kan juga dibatasi. Nah, mungkin di medsos juga perlu dibatasi juga untuk mencegah hal-hal yang yang tidak baik,” tambahnya. 

    Selain itu, Indana dari Palmerah Jakarta juga mengaku setuju dengan wacana itu. Dia berharap kebijakan itu bisa membantu para orang tua dalam mengontrol anak dalam bermain media sosial.   

    “Iya saya sih sempat dengar cuma masih selentingan. Saya sangat setuju karena buat mengontrol anak juga untuk bermain media sosial,” tandasnya terkait pembatasan usia dalam bermain medsos. 

  • Gugur di Papua, Briptu Iqbal Dimakamkan dengan Upacara Militer di TPU Polri Cikeas

    Gugur di Papua, Briptu Iqbal Dimakamkan dengan Upacara Militer di TPU Polri Cikeas

    Bogor, Beritasatu.com – Prosesi pemakaman Briptu (Anumerta) Iqbal Anwar Arif, anggota Brimob yang gugur saat bertugas di Papua, berlangsung khidmat di Taman Makam Bahagia Polri Cikeas, Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/1/2025).

    Briptu Iqbal Anwar Arif, kelahiran Bekasi 25 tahun lalu, gugur setelah menjalankan tugas patroli di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Ia menjadi korban penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aksel Mabel. Insiden terjadi pada Jumat (17/1/2025) pukul 16.30 WIT, ketika tim patroli Satgas Damai Cartenz melintas di jalan menanjak yang terhalang kayu melintang. Dari ketinggian, rombongan diberondong tembakan, dan Iqbal tertembak di leher, meninggal dunia di lokasi kejadian.

    Jenazah Briptu Iqbal tiba di rumah duka di Jalan Ki Ijo Bin Beih, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pada Sabtu (18/1/2025) pukul 21.45 WIB. Kedatangannya disambut isak tangis keluarga, kerabat, dan rekan almarhum. Karangan bunga belasungkawa memenuhi kediaman, yang juga menggelar pengajian sebagai penghormatan terakhir.

    Upacara pemakaman dilakukan secara militer dengan inspektur upacara Brigjen Pol Waris Agono. Prosesi ini dihadiri keluarga, kerabat, rekan sejawat, dan pejabat Polri yang memberikan penghormatan atas pengabdian almarhum.

    “Kami sangat kehilangan salah satu anggota terbaik kami. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya,” ucap Kepala Operasional Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani.

    Karangan bunga dan ucapan belasungkawa terus mengalir dari berbagai pihak, termasuk masyarakat yang turut berduka atas kepergian almarhum. Pengorbanan Briptu Iqbal menjadi pengingat akan risiko besar yang dihadapi anggota Polri dalam menjaga keamanan negara, khususnya di wilayah rawan konflik seperti Papua.

    Briptu Iqbal memiliki perjalanan pendidikan yang membanggakan. Ia menamatkan pendidikan di SD Jatiasih 8, SMPN 12 Bekasi, SMAN 17 Bekasi, hingga meraih gelar sarjana hukum dari STIH Pelopor Bangsa.

    Sebelumnya, Kepala Badan Operasional Satgas Damai Cartenz menyatakan insiden penembakan ini menjadi peringatan bagi aparat keamanan untuk terus meningkatkan kewaspadaan saat bertugas di wilayah rawan.