Xcloud.id

Category: Beritasatu.com

  • KCIC Luncurkan Kartu Langganan Whoosh Edisi Tahun Ular, Jumlahnya Terbatas

    KCIC Luncurkan Kartu Langganan Whoosh Edisi Tahun Ular, Jumlahnya Terbatas

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam rangka menyambut perayaan Tahun Baru Imlek, KCIC meluncurkan kartu langganan Whoosh atau frequent whoosher card edisi khusus bertema Tahun Ular.

    “Kartu edisi terbatas ini hadir dengan desain yang memadukan keindahan motif tradisional yang unik dan menarik. Kartu langganan ini sudah bisa didapatkan mulai 24 Januari 2025 di loket stasiun-stasiun Whoosh,” kata General Manager Corporate Secretary KCIC Eva  Chairunisa, Kamis (23/1/2025).

    Mengingat jumlahnya yang terbatas, kata Eva, pelanggan disarankan untuk segera memilikinya sebelum kehabisan.

    Dengan frequent whoosher card, penumpang bisa menikmati 10 perjalanan Whoosh kelas premium economy dengan tarif flat meskipun perjalanan dilakukan di jam sibuk atau di hari libur maupun akhir pekan.

    Frequent whoosher card, termasuk edisi khusus bertema Tahun Ular dapat dibeli dengan harga Rp 1,75 juta di loket stasiun Whoosh, yaitu Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar Summarecon.  

    Penumpang dapat memanfaatkan kuota 10 perjalanan tersebut ke berbagai rute selama tempat duduk pada perjalanan yang diinginkan masih tersedia. Proses pengambilan kuota atau redeem ticket dilakukan di loket Stasiun Whoosh mulai pukul 05.30 WIB sampai dengan 20.30 WIB setiap harinya.

    Tiket yang didapatkan dari penukaran kuota frequent whoosher card seperti edisi khusus Tahun Ular tidak dapat dibatalkan dan diubah jadwal. Frequent whoosher card hanya bisa digunakan oleh satu orang dan tidak bisa dipindahtangankan. Masa berlaku kartu terhitung 30 hari sejak tanggal pembelian dan jika masa berlaku kartu sudah habis, maka sisa kuota perjalanan tidak dapat digunakan atau diuangkan.

    Pada Januari 2025, sebanyak 850 kartu telah terjual. Secara total, sejak awal dijual pada Juni 2024 sampai dengan Januari 2025 sudah sebanyak 4.300 frequent whoosher card yang telah terjual. KCIC telah menjual kartu langganan Whoosh edisi Tahun Ular.

  • Wall Street Melonjak Didongkrak Saham Netflix, S&P 500 Catat Rekor Baru

    Wall Street Melonjak Didongkrak Saham Netflix, S&P 500 Catat Rekor Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks utama Wall Street mencatat kenaikan signifikan pada Kamis (23/1/2025). S&P 500 bahkan kembali mencapai rekor tertinggi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan suku bunga yang lebih rendah dan harga minyak yang lebih murah.

    Dilansir dari AP, S&P 500 naik 32,34 poin menjadi 6.118,71. Dow Jones Industrial Average naik 408,34 poin menjadi 44.565,07, dan Nasdaq Composite naik 44,34 poin menjadi 20.053,68.

    Beberapa emiten menjadi pendorong utama kenaikan indeks S&P 500. GE Aerospace naik 6,6% setelah mencatatkan lonjakan pesanan mesin pesawat sebesar 50%. Netflix melanjutkan reli dengan kenaikan 3,2% setelah sehari sebelumnya melonjak 9,7% berkat laporan laba di atas ekspektasi. Union Pacific juga aik 5,2%, didukung produktivitas tenaga kerja yang lebih baik dan efisiensi bahan bakar.

    Namun, tidak semua saham menguat. American Airlines turun 8,7% meskipun mencatat laba kuartalan di atas ekspektasi. Electronic Arts juga anjlok 16,7% karena penurunan pendapatan dari gim EA Sports FC25 dan Dragon Age.

    Sementara itu, pasar obligasi AS bergerak relatif tenang, meskipun terjadi fluktuasi kecil pada imbal hasil Treasury. Imbal hasil obligasi Treasury 10 tahun naik menjadi 4,64% dari sebelumnya 4,61%, sementara obligasi dua tahun turun tipis menjadi 4,29% dari sebelumnya 4,30%. Kenaikan sempat dipengaruhi oleh pidato Donald Trump di Forum Ekonomi Dunia.

    Pada saat Wall Street mencapai rekor tertinggi, di pasar global, pergerakan cenderung tenang meski ada langkah dari China untuk mendorong harga saham domestik. Indeks Hang Seng di Hong Kong turun 0,4% meski mendapat dorongan sementara dari kebijakan pemerintah. Sementara Nikkei 225 Jepang naik 0,8%.

  • https://www.beritasatu.com/lifestyle/2867808/pamer-hasil-usg-aaliyah-massaid-umumkan-kehamilannya

    https://www.beritasatu.com/lifestyle/2867808/pamer-hasil-usg-aaliyah-massaid-umumkan-kehamilannya

  • Komisi III DPR: Hukum Mati Bandar Narkoba Penusuk Polisi hingga Tewas!

    Komisi III DPR: Hukum Mati Bandar Narkoba Penusuk Polisi hingga Tewas!

    Jakarta, Beritasatu.com – Kasus bandar narkoba yang melakukan penusukan hingga menyebabkan kematian dan luka-luka terhadap tiga polisi dari Satnarkoba Polres Lahat, Sumatera Selatan mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Dia mengaku geram dan meminta aparat penegak hukum menjerat bandar narkoba tersebut dengan hukuman maksimal, yakni hukuman mati.

    “Polisi dan jaksa jangan takut untuk beri pidana maksimal, tuntutan hukuman mati untuk pelaku. Ini dia sudah bandar narkoba, melawan aparat, bahkan sampai membunuh,” ujar Sahroni kepada wartawan, Kamis (23/1/2025).

    Diketahui, tiga polisi dari Satnarkoba Polres Lahat ditusuk saat menangkap bandar narkoba Ebi (27) dan Lindi Fernandes (20) di Desa Simpang III Pumu, Sumatera Selatan, Rabu (22/1/2025) dini hari. Seorang korban bernama Bripda Faras Naban Atala (23), tewas akibat ditusuk bandar narkoba. 

    Dua lagi, Brigadir Didit Prasetya dan Bripka Kunto Wibisono masih dirawat intensif akibat luka tusukan. Kini pelaku tersebut telah ditahan oleh pihak kepolisian.

    “Buktikan bahwa negara memang benar-benar serius dan keras dalam memberantas narkoba dan saya yakin polisi dan jaksa memiliki spirit itu,” tegas Sahroni.

    Sahroni pun meminta Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memperkuat upaya pemberantasan narkoba. Pasalnya, kata politikus Nasdem ini, para bandar narkoba sudah makin canggih, cerdik dan brutal.

    “Polisi dan BNN juga jangan pernah lengah sama para bandar dan pengedar. Mereka ini semakin cerdik dan brutal. Sudah berani melawan aparat negara. Pokoknya kalau mereka tidak kooperatif, jangan ragu untuk melakukan tembakan terukur. Keselamatan aparat yang utama,” jelas Sahroni.

    Lebih lanjut, Sahroni berharap para pihak juga turut memaksimalkan upaya pencegahan tindak pidana narkotika terutama bagi generasi muda. Menurut Sahroni, pencegahan tidak bisa hanya diserahkan kepada Polri dan BNN saja, tetapi harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.

    “Gencarkan juga aspek pencegahan. Sudah banyak anak muda kita yang terjerumus narkoba. Harus diputus rantai peredarannya,” pungkas Sahroni.

  • Presiden Prabowo Harus Turun Tangan Atasi ODOL

    Presiden Prabowo Harus Turun Tangan Atasi ODOL

    Jakarta, Beritasatu.com – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung terkait mundurnya target penerapan zero kendaraan over dimension over loading (ODOL).

    Ketua Umum MTI Tory Damantoro menyoroti pernyataan beberapa menteri yang menganggap ODOL tidak bisa dihilangkan karena berpotensi memicu inflasi.

    “Zero ODOL ini terus diundur, kemudian ada pernyataan ODOL tidak bisa dihilangkan karena menyebabkan inflasi. Kalau menteri-menteri belum bisa akur, Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan,” tegasnya saat berbicara kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Damantoro meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret dan terukur dalam mengatasi masalah kendaraan ODOL yang masih marak terjadi di Indonesia. Dia menyoroti tingginya angka kecelakaan akibat kendaraan ODOL yang berdampak buruk pada ekonomi, infrastruktur, dan keselamatan masyarakat.

    “Kalau sekarang saja sudah seperti ini, bagaimana nanti jika pertumbuhan ekonomi mencapai 8%? Mau sebesar apa lagi kerugian dan korban jiwa yang kita tanggung?” ujar Damantoro.

    Menurutnya, permasalahan ODOL harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat hingga daerah. Jangan sampai kasus kecelakaan atau kematian akibat ODOL menjadi viral terlebih dahulu baru ditangani.

    “Kita tidak boleh menunggu kematian akibat ODOL ini viral baru diselesaikan. Mumpung ada perubahan kepemimpinan di pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, mari bersama-sama menyusun roadmap yang jelas untuk mengatasi masalah ODOL,” lanjutnya.

    Damantoro juga menekankan pentingnya koordinasi antarkementerian dan peran Kementerian Koordinator Infrastruktur dalam menyusun solusi jangka panjang untuk ODOL.

    “Ini saatnya kita serius. Infrastruktur dan keselamatan transportasi harus menjadi prioritas. Semua kementerian terkait perlu duduk bersama untuk menyusun roadmap yang jelas demi menyelesaikan masalah ODOL,” pungkasnya.

  • Mabes Polri Selidiki Jaringan Sindikat Penyebaran Video Deepfake Pejabat Negara

    Mabes Polri Selidiki Jaringan Sindikat Penyebaran Video Deepfake Pejabat Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri sedang menyelidiki jaringan sindikat yang terlibat dalam kasus penyebaran video deepfake yang menggunakan nama pejabat negara.

    Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menjelaskan berdasarkan penangkapan tersangka berinisial AMA, pihaknya memperoleh informasi bahwa tersangka tidak bertindak sendiri.

    “Kegiatan ini dilakukan oleh sebuah sindikat, di mana tersangka AMA mendapat bantuan dari seseorang berinisial FA yang saat ini telah masuk daftar pencarian orang (DPO),” ungkap Himawan dalam konferensi pers di gedung Bareskrim Polri, Kamis (23/1/2025) dilansir dari Antara.

    Brigjen Himawan menguraikan bahwa FA berperan dalam mengedit dan menyiapkan video deepfake yang memanfaatkan wajah dan suara pejabat negara. Sementara itu, AMA bertugas mengunggah video tersebut ke media sosial untuk menyebarkannya lebih luas.

    Ia menambahkan bahwa pihaknya masih terus melacak anggota lain yang terlibat dalam sindikat tersebut.

    “Kami sedang menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain. Ada kemungkinan peran mereka serupa dengan tersangka AMA, seperti pembuat konten, pengelola publikasi, hingga penyedia rekening. Kami berupaya mengungkap seluruh jaringan ini,” jelasnya.

    Tersangka AMA (29) ditangkap pada 16 Januari 2025 di Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

    Brigjen Himawan memaparkan modus operandi yang dilakukan tersangka, yaitu dengan menyebarkan video deepfake menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Dalam video tersebut, gambar dan suara pejabat negara seperti Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimanipulasi.

    “Video itu dibuat seolah-olah pejabat negara sedang menyampaikan informasi terkait pemberian bantuan kepada masyarakat,” katanya.

    Video tersebut juga mencantumkan nomor WhatsApp, dengan tujuan agar masyarakat menghubungi tersangka. Selanjutnya, korban diarahkan untuk mengisi formulir pendaftaran sebagai penerima bantuan, yang diikuti dengan permintaan transfer uang sebagai biaya administrasi.

    “Setelah korban mentransfer biaya tersebut, tersangka menjanjikan pencairan dana bantuan. Namun, dana tersebut sebenarnya tidak pernah ada, sehingga korban akhirnya tertipu untuk mentransfer uang lebih banyak,” jelasnya.

    Tersangka AMA mengakui bahwa aksi penipuan ini telah dilakukannya sejak 2020, dengan menggunakan video deepfake yang melibatkan pejabat negara dan figur publik terkenal di Indonesia.

  • Sri Mulyani dan Tito Karnavian Pimpin Efisiensi Anggaran Rp 306,69 Triliun pada APBN 2025

    Sri Mulyani dan Tito Karnavian Pimpin Efisiensi Anggaran Rp 306,69 Triliun pada APBN 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah menetapkan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada 2025. Arahan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghematan Anggaran Pemerintah.

    Inpres yang mulai berlaku sejak Rabu (22/1/2025) itu, memberikan arahan langsung kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memimpin efisiensi anggaran.

    “Melakukan reviu anggaran K/L dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IV A daftar isian pelaksanaan anggaran. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan inpres,” dikutip dari dokumen yang diterima pada Kamis (23/1/2025).

    Sri Mulyani diberi tanggung jawab untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dan melakukan penyesuaian alokasi transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil Rp 13,9 triliun.

    Selain itu, dana alokasi umum untuk pekerjaan umum Rp 15,6 triliun, dana alokasi khusus fisik Rp 18,3 triliun, dana otonomi khusus Rp 509,4 triliun, dana keistimewaan DIY Rp 200 miliar, dan dana desa Rp 2 triliun.

    Sri Mulyani juga diinstruksikan untuk memblokir anggaran K/L tertentu yang akan dicantumkan dalam catatan pelaksanaan anggaran.

    Sementara itu, Tito Karnavian bertugas memantau efisiensi belanja yang dilakukan oleh gubernur, bupati, dan wali kota dalam pelaksanaan APBD 2025. Tito juga diminta untuk mengambil langkah strategis guna memastikan pengelolaan APBD sesuai arahan inpres.

    Efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun terbagi menjadi efisiensi belanja K/L Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah Rp 50,5 triliun.

    Dalam inpres tersebut juga menyebutkan arahan untuk K/L dan kepala daerah. Untuk K/L diminta mengidentifikasi rencana efisiensi belanja operasional dan nonoperasional, termasuk belanja perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan. Belanja pegawai dan bantuan sosial dikecualikan dari efisiensi.

    Sementara itu, untuk pemerintah daerah diminta membatasi belanja seremonial, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar, mengurangi perjalanan dinas hingga 50%, membatasi honorarium sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023 tentnag Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan mengurangi belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur.

    Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta untuk mengawasi pelaksanaan efisiensi anggaran ini secara ketat.

  • Pagar Laut Tangerang di Luar Wilayah Proyek Strategis Nasional

    Pagar Laut Tangerang di Luar Wilayah Proyek Strategis Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pagar laut di kawasan Tangerang tidak termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini disampaikan Trenggono seusai menghadiri rapat bersama Komisi IV DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    “Kami sudah cek, ternyata pagar laut di kawasan Tangerang itu berada di luar PSN,” ujar Trenggono kepada wartawan.

    Trenggono menjelaskan pihaknya sedang melakukan pemeriksaan administratif terkait pemasangan pagar laut tersebut. Ia juga menyarankan perlunya sinkronisasi undang-undang yang berkaitan dengan kelautan.

    “Sampai saat ini, kami menyimpulkan ada baiknya regulasi kelautan disinkronkan. Pendekatannya mirip dengan konsep Omnibus Law untuk menyatukan aturan yang terkait,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Trenggono menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek ekologi dan ekonomi dalam kebijakan kelautan. Menurutnya, hal ini sejalan dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan pengelolaan laut yang berkelanjutan.

    “Ekologi dan ekonomi harus seimbang. Kebijakan kelautan kami berfokus pada keberlanjutan kedua aspek tersebut,” tutupnya.

  • Resmi Bercerai, Galiech Ridha Pasrah Berpisah dengan Asri Welas

    Resmi Bercerai, Galiech Ridha Pasrah Berpisah dengan Asri Welas

    Jakarta, Beritasatu.com – Galiech Ridha Rahardja hanya bisa pasrah menerima putusan majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat karena mengesahkan perceraian dengan selebritas Asri Welas. 

    Meskipun sudah 17 tahun bersama sebagai pasangan hidup, Galiech mengungkapkan ia tidak akan mengajukan banding atas putusan yang dibacakan hari ini.

    “Saya terima segala putusan majelis hakim tentang perkara perceraian saya dengan Mbak Asri,” ujar Galiech di PA Depok, Kamis (23/1/2025).

    Terkait masalah anak, Galiech sepakat untuk menyerahkan hak asuh ketiga anak mereka kepada Asri. Ia percaya, Asri Welas akan tetap mampu menjadi ibu yang baik bagi anak-anak mereka, meskipun memiliki kesibukan yang padat.

    “Walaupun sibuk, Mbak Asri selalu menyempatkan waktu untuk anak-anak. Di rumah juga ada support system yang mendukung, termasuk mertua saya yang tinggal bersama kami, serta suster-suster yang membantu merawat anak-anak. Jadi, saya yakin semuanya akan berjalan baik dengan Mbak Asri dan saya percaya dia bisa meng-handle semuanya,” tambah Galiech.

    Meskipun sudah berpisah sebagai suami istri, Galiech Ridha Rahardja berkomitmen untuk tetap menjaga komunikasi yang baik dengan Asri demi kebaikan anak-anak mereka.

    “Kami sekarang memang bukan lagi suami istri, tapi saya tetap menjadi bapaknya anak-anak, dan dia tetap ibu dari anak-anak. Kami akan tetap berkomunikasi dengan baik dan menjalani co-parenting,” jelasnya.

    Galiech mengatakan, baik dirinya maupun Asri Welas memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga penting untuk saling mengetahui perkembangan masing-masing demi kebaikan anak-anak.

    Dalam amar putusan perceraian ini, majelis hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Asri Welas pada November 2024. Asri diberi hak asuh atas ketiga anak mereka, sementara Galiech tetap dapat berhubungan dengan anak-anak kapan saja. 

    Selain itu, Galiech diwajibkan memberikan nafkah sebesar Rp 5 juta per bulan untuk ketiga anak mereka hingga mereka dewasa dan mandiri. Jumlah ini belum termasuk biaya kesehatan dan pendidikan yang akan meningkat 10 persen setiap tahunnya.

    Putusan tersebut juga mencakup harta gana-gini, yakni berupa rumah dan satu unit mobil diberikan kepada Asri Welas dari Galiech Ridha pascabercerai.

  • Perlunya Kukuhkan Sinergi Ormas dan Pemerintah demi Jaga Keberagaman Indonesia

    Perlunya Kukuhkan Sinergi Ormas dan Pemerintah demi Jaga Keberagaman Indonesia

    Yogyakarta – Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hamim Ilyas mengungkapkan perlunya sinergi organisasi massa dan pemerintah demi menjaga keberagaman di Indonesia.

    Hamim mengungkapkan keprihatinannya atas sejumlah konflik antarormas yang kerap terjadi akhir-akhir ini. Ia menekankan pentingnya visi, misi, dan tujuan yang jelas dalam setiap ormas atau organisasi keagamaan, yang didukung oleh proses kaderisasi dan pembinaan internal.

    “Organisasi yang baik selalu melakukan kaderisasi dan pembinaan anggotanya agar tujuan yang ingin dicapai dapat berlangsung secara berkesinambungan,” ujar Hamim dalam sebuah acara di Yogyakarta, Rabu (22/1/2025).

    Sebagai negara yang kaya akan keragaman etnis, budaya, dan agama, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama. Salah satu ancaman yang sering muncul adalah berkembangnya paham sektarian, yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat. 

    Paham ini biasanya berakar pada sikap egois dan kurangnya toleransi terhadap perbedaan, yang akhirnya bisa berujung pada konflik dan tindak kekerasan.

    Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat (ormas) menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial. Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai keberagaman di Indonesia dan toleransi di tengah masyarakat.

    Hamim juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memberikan edukasi kepada ormas keagamaan terkait moderasi beragama. Hal ini dinilai mampu mendorong kehidupan bersama yang harmonis dalam kerangka kebhinekaan. 

    Salah satu caranya adalah dengan mendorong pemahaman agama yang menyeluruh dan relevan dengan perkembangan zaman, sehingga perbedaan pandangan (khilafiyah) tidak dipandang sebagai konflik, melainkan sebagai rahmat.

    “Para pemimpin ormas sering kali hanya belajar agama secara tekstual tanpa memahami konteks kehidupan masa kini. Padahal, Al-Qur’an dan Hadis perlu dipahami secara utuh untuk menangkap tujuan utama risalah Islam,” ungkap Hamim, yang juga dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

    Ia menambahkan bahwa keyakinan terhadap suatu kebenaran tidak seharusnya dianggap sebagai kebenaran mutlak. Sikap merasa paling benar inilah yang sering kali memicu konflik antarumat beragama.

    “Jika ajaran dari masa lalu yang tidak relevan dengan kondisi saat ini terus dianggap sebagai kebenaran mutlak, maka akan mudah muncul sikap seperti membidahkan atau mengafirkan pihak lain,” ujar penulis buku Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil’alamin.

    Hamim menekankan bahwa pembinaan yang baik dapat membuat ormas dan organisasi keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai wadah bagi anggotanya, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ormas juga diharapkan dapat mendukung program-program pemerintah, seperti pengentasan korupsi dan pengembangan kompetensi di berbagai bidang sesuai potensi masing-masing.

    “Jika ada potensi di bidang kesehatan, maka terjunlah di bidang kesehatan. Begitu pula jika potensinya di bidang sosial kemanusiaan, fokuslah di sana,” kata Hamim soal pentingnya keberagaman di Indonesia.

    Ia berharap bahwa dengan pemahaman kebangsaan yang kokoh dan wawasan moderasi beragama yang luas, kolaborasi antara pemerintah dan ormas dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang beradab, aman, dan damai.