Xcloud.id

Category: Beritasatu.com

  • Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan PM Modi, India Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan PM Modi, India Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    New Delhi, Beritasatu.com – Pemerintah India berbagi pengalaman mengenai program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah yang telah berjalan di negara itu sejak 1995. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bilateral antara Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, dan Presiden Prabowo Subianto, di Hyderabad House, New Delhi, Sabtu (25/1/2025).

    PM Modi menjelaskan isi pertemuan tersebut. Salah satu diskusi antara kedua kepala negara itu terkait program makan bergizi gratis dan layanan publik.

    “India berbagi pengalaman di bidang kesehatan dan ketahanan pangan, termasuk skema makan bergizi gratis dan sistem distribusi layanan publik kepada Pemerintah Indonesia. Kami juga sepakat untuk bekerja sama dalam energi, mineral kritis, sains dan teknologi, luar angkasa, serta pendidikan STEM,” ujar Modi.

    Presiden Prabowo Subianto menyambut baik inisiatif tersebut. Presiden mengungkapkan Indonesia telah mempelajari program layanan publik di India, termasuk program makan bergizi gratis.

    “Kami berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Kami telah mengirimkan tim-tim teknis dan menjalankan program-program yang menurut kami merupakan contoh baik dari pengalaman India,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan PM Modi menegaskan Indonesia dan India merupakan mitra strategis yang memiliki hubungan historis sejak masa kemerdekaan. PM Modi menyebutkan pentingnya peran Indonesia dalam kerja sama ASEAN dan Indo-Pasifik.

    “Kami berdua berkomitmen menjaga perdamaian, keamanan, mewujudkan kesejahteraan, dan menegakkan ketertiban hukum di kawasan. Kebebasan navigasi juga harus terus dijaga sebagaimana diatur dalam hukum internasional,” tegas Modi.

    Presiden Prabowo menambahkan, kemitraan strategis Indonesia dan India sangat penting. Ia juga mengapresiasi kontribusi India pada masa awal kemerdekaan Indonesia dengan memberikan lahan untuk mendirikan kantor kedutaan di saat pengakuan internasional masih terbatas.

    “Ini menunjukkan betapa dalamnya hubungan kami. Indonesia tidak akan melupakan dukungan tersebut,” ujar Presiden Prabowo.

    Di Hyderabad House, Presiden Prabowo memimpin pertemuan bilateral bersama PM Modi. Delegasi Indonesia melibatkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Kegiatan ini merupakan agenda kenegaraan ketiga Presiden Prabowo. Sebelum mengadakan pertemuan dengan PM Modi, Presiden Prabowo Subianto mengikuti resepsi penyambutan di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan. Selanjutnya, Prabowo juga mengikuti upacara peletakan bunga di Rajghat Memorial Park sebagai bentuk penghormatan kepada Mahatma Gandhi.

  • PAN Harapkan Pertemuan Prabowo dan Megawati Bahas Pembangunan Nasional

    PAN Harapkan Pertemuan Prabowo dan Megawati Bahas Pembangunan Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, menyatakan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto, yang juga ketua umum Partai Gerindra, dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merupakan langkah positif bagi politik nasional. Saleh berharap, jika pertemuan ini terealisasi, pembangunan nasional menjadi agenda utama pembahasan.

    “Rencana pertemuan Prabowo dan Megawati sangat baik. Silaturahmi politik seperti ini harus dibudayakan dan didukung semua pihak. Ini menjadi pertanda baik bagi politik nasional,” ujar Saleh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

    Saleh menambahkan, hubungan baik antara Megawati dan Prabowo sudah terjalin lama. Tidak ada hambatan berarti yang dapat menghalangi pertemuan Prabowo dan Megawati.

    “Semua tahu kalau Bu Mega dan Pak Prabowo itu sahabat lama. Sejauh ini, tidak pernah ada masalah di antara mereka. Karena itu, tidak ada penghalang bagi mereka untuk bertemu,” ungkapnya.

    Menurut Saleh, Megawati memiliki pandangan dan saran yang signifikan bagi pemerintahan saat ini. Dalam 10 tahun terakhir, PDI Perjuangan telah aktif mengawal agenda pembangunan nasional.

    Selain itu, ia menilai komitmen kedua tokoh tersebut harus mencakup upaya berpihak kepada masyarakat kecil, terutama dalam program pengentasan kemiskinan. Agenda pembangunan, kata Saleh, harus berlandaskan keadilan dan kesejahteraan sosial.

    “Saya melihat ada titik temu antara Mega dan Prabowo dalam bidang ini. Hal inilah yang perlu dipertegas. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dalam mewujudkan tujuan ini,” tambahnya.

    Saleh yang juga ketua Komisi VII DPR itu mengajak semua pihak untuk mendukung rencana pertemuan tersebut. Menurutnya, agenda positif seperti ini perlu dibumikan di seluruh level kepemimpinan.

    “Pileg, pilpres, dan pilkada sudah selesai. Saatnya kita bersatu kembali demi kepentingan bangsa dan negara,” tutup Saleh memberikan dukungan agar pertemuan Prabowo dan Megawati bisa segera terwujud.

  • Ritual Cuci Patung Dewa Sambut Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili di Pangkalpinang

    Ritual Cuci Patung Dewa Sambut Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili di Pangkalpinang

    Pangkalpinang, Beritasatu.com – Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili yang jatuh pada 29 Januari 2025, umat Konghucu di Pangkalpinang, Bangka Belitung, melaksanakan tradisi ritual cuci patung dewa dan pembersihan kelenteng.

    Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan dewa-dewa yang disembah, sekaligus simbol penyucian sebelum memasuki tahun baru.

    Salah satu lokasi pelaksanaan ritual ini adalah Kelenteng Kwan Tie Miawu, kelenteng tertua di Pangkalpinang yang juga menjadi pusat perayaan Imlek di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    “Hari ini kami di Kelenteng Kwan Tie Miawu melakukan pembersihan arca-arca,” ujar Ketua Yayasan Kelenteng Kwan Tie Miawu Pangkalpinang, Hendry Kurniawan, Sabtu (25/1/2025).

    Hendry menjelaskan, para pengurus kelenteng bersama jemaat bergotong royong membersihkan patung-patung dewa, altar, serta area di sekitar kelenteng. Selain itu, berbagai sesajian juga dipersembahkan sebagai ungkapan syukur dan doa untuk harapan yang baik di tahun mendatang.

    “Tradisi ini merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada leluhur dan dewa-dewa, serta simbol penyucian sebelum memasuki tahun baru,” jelasnya.

    Ritual dimulai dengan sembahyang bersama di hadapan patung-patung dewa. Setelah itu, proses pembersihan dilakukan dengan penuh semangat kebersamaan.

    “Dengan semangat kebersamaan dan harapan baru, umat Konghucu di Pangkalpinang siap menyambut kehadiran Tahun Baru Imlek dengan penuh sukacita,” tambah Hendry.

  • Isu Politik Sepekan: Survei Kepuasan 100 Hari Presiden Prabowo Subianto hingga Target Swasembada Pangan

    Isu Politik Sepekan: Survei Kepuasan 100 Hari Presiden Prabowo Subianto hingga Target Swasembada Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik selama sepekan terakhir menarik perhatian pembaca. Berita survei kepuasan kinerja selama 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta penghematan anggaran pemerintah, Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan swasembada pangan tercapai pada akhir 2025,  rencana retret kepala daerah yang akan dilantik, dan kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke India.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Survei LSI Denny JA: Makan Bergizi Gratis Jadi Program Terbaik 100 Hari Presiden Prabowo
    Program makan bergizi gratis (MBG) dinobatkan sebagai program terbaik dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini berdasarkan survei terbaru yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Jumat (24/1/2025).

    Peneliti LSI Ardian Sopa menyebutkan dari sembilan program positif, MBG meraih skor tertinggi sebesar 8,4. Program ini dinilai berdampak langsung pada pengurangan stunting, peningkatan kesehatan masyarakat, dan mendukung kualitas generasi mendatang.

    Survei LSI Denny JA menunjukkan program-program Presiden Prabowo yang berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan, mendapat apresiasi tinggi dari publik.

    2. Mensesneg Jelaskan Arahan Prabowo Soal Penghematan Anggaran untuk Efisiensi
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan penjelasan terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah ini, menurutnya, merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.

    Prasetyo juga menyinggung kemungkinan hasil penghematan anggaran akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) hingga mencapai Rp 100 triliun. Meski belum ada angka pasti, ia menegaskan program ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

    3. Indonesia Siap Capai Swasembada Pangan Akhir 2025
    Selain terkait survei kepuasan 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, isu politik lainnya yang menjadi perbincangan pembaca, yakni terkait Presiden Prabowo Subianto optimistis target swasembada pangan nasional akan tercapai pada akhir 2025. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Rabu (22/1/2025).

    Ia mendorong agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras, jagung, dan garam. Presiden menekankan pentingnya kemandirian pangan sebagai fondasi utama kedaulatan nasional, khususnya di tengah krisis global yang sering memengaruhi rantai pasok dunia.

    4. Wamendagri Bima Arya Ungkap Rencana Retret Kepala Daerah yang Akan Dilantik
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan pemerintah berencana mengadakan retret atau pembekalan bagi kepala daerah yang akan dilantik. Retret ini direncanakan akan dilaksanakan di Magelang dan dirancang dengan kurikulum yang lebih mendalam dibandingkan dengan retret menteri sebelumnya.

    Terkait kemungkinan penggunaan seragam komponen cadangan (komcad) selama retret, Bima menyebutkan hal ini masih dalam tahap diskusi teknis.

    Bima Arya juga menyampaikan pelantikan kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan berlangsung pada 6 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta.

    5. Disaksikan Prabowo dan Modi, Indonesia dan India Teken MoU Kesehatan hingga Digital
    Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi menyaksikan pertukaran lima memorandum of understanding (MoU) kerja sama antara Indonesia dan India dalam pertemuan kenegaraan di Hyderabad House, New Delhi, Sabtu (25/1/2025) siang waktu setempat.

    Kelima MoU tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari bidang kesehatan, penjaminan mutu obat tradisional, pengembangan digital, keselamatan dan keamanan maritim antara badan keamanan laut (Bakamla), serta pertukaran budaya. Kelima MoU itu ditandatangani oleh para menteri terkait dari kedua negara.

    Dalam konferensi pers bersama Modi, Prabowo menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat yang diterima selama kunjungan kenegaraan perdananya ke India.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya terkait survei kepuasan kinerja 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

  • Guru Besar Fakultas Hukum UB Malang Soroti Kewenangan Polisi dalam RUU KUHAP

    Guru Besar Fakultas Hukum UB Malang Soroti Kewenangan Polisi dalam RUU KUHAP

    Malang, Beritasatu.com – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang I Nyoman Nurjana menyoroti kewenangan polisi di dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang saat ini sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Ia menyoroti tentang kewenangan polisi yang dimulai dari tahapan penyelidikan dan penyidikan, sudah diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

    Menurut dia, kewenangan Polri dalam penegakan hukum sudah sangat jelas, termasuk penyerahan berita acara penyelidikan (BAP) kepada kejaksaan untuk menjadi dakwaan atau tuntutan.

    “Kepolisian tidak bisa langsung mengajukan hasil penyidikan ke pengadilan karena itu merupakan tugas jaksa yang membuat surat dakwaan,” katanya dalam keterangannya di Malang, Sabtu (25/1/2025). 

    Ia mengungkapkan terdapat pasal dalam RUU KUHAP yang dinilai dapat menimbulkan kerancuan dalam sistem ini. Salah satunya adalah Pasal 12 ayat (11) yang mengatur jika dalam waktu 14 hari polisi tidak menanggapi laporan masyarakat, maka masyarakat dapat langsung melaporkannya ke kejaksaan.

    Selain itu, pasal tersebut juga memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menerima laporan masyarakat secara langsung.

    “Ini harus hati-hati. Dalam sistem peradilan pidana kita, kewenangan Polri sebagai penerima laporan sudah selaras, kecuali untuk tindak pidana khusus seperti korupsi karena kejaksaan memang memiliki kewenangan khusus dalam penyidikan,” tegas Prof I Nyoman.

    Dirinya juga menyoroti Pasal 111 ayat (2) dalam RUU KUHAP, yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mempertanyakan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh kepolisian. Menurutnya, hal ini sangat bertentangan dengan KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi.

    “Kewenangan jaksa untuk menyatakan sah tidaknya penangkapan dan penahanan ini merusak mekanisme yang sudah selaras. Ini dapat menimbulkan conflict of norms dan ketidakpastian hukum,” papar I Nyoman.

    Pihaknya juga menyoroti perubahan kewenangan kejaksaan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diperluas melalui UU Nomor 11 Tahun 2021. Perubahan ini, termasuk kewenangan untuk melakukan penyadapan dan intelijen, menurutnya sudah cukup luas.

    Jika kewenangan kejaksaan diperluas lagi melalui RUU KUHAP, hal ini akan semakin mengacaukan sistem peradilan pidana.

    I Nyoman menegaskan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sistem yang terpadu.  Setiap lembaga penegak hukum memiliki kewenangan masing-masing yang sudah diatur dalam undang-undang, mulai dari kepolisian yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002.

    Sementara itu, untuk kejaksaan diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021, hingga pengadilan yang diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

    “Penegakan hukum kita sudah jelas, tetapi jika jaksa diberikan kewenangan lebih luas, termasuk mengintervensi tahapan penyelidikan dan penyidikan yang menjadi kewenangan polisi, maka ini akan menimbulkan conflict of interest,” ujarnya.

    Ia mempertanyakan tentang RUU KUHAP ini apakah merupakan perubahan dari UU Nomor 8 Tahun 1981 atau rancangan untuk menggantikan undang-undang tersebut secara keseluruhan.

    “Jika ini belum jelas, maka perlu kehati-hatian. Jangan sampai perubahan ini merusak sistem yang sudah ada,” tegasnya.

    Meskipun RUU KUHAP ini masih dalam tahap pembahasan, ia mengingatkan tetapi perlu adanya masukan dari akademisi, praktisi hukum, dan pengamat hukum yang harus didengar dan diakomodasi oleh DPR.

    “RUU ini harus dibahas lebih hati-hati. Jangan sampai adanya perubahan justru merusak sistem peradilan pidana terpadu yang selama ini kita anut,” pungkas Prof I Nyoman terkait peran polisi dalam RUU KUHAP.

    Ia berharap dengan berbagai catatan kritis ini rancangan undang-undang tersebut dapat ditinjau ulang demi menjaga kepastian hukum dan keharmonisan kewenangan antarlembaga penegak hukum di Indonesia.

  • Duduk Perkara Oknum Perwira Polisi Diduga Peras Bos Prodia Rp 20 Miliar

    Duduk Perkara Oknum Perwira Polisi Diduga Peras Bos Prodia Rp 20 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Seorang oknum perwira menengah polisi berpangkat AKBP diduga memeras bos jaringan klinik laboratorium Prodia yang anaknya tersangkut kasus pembunuhan di Jakarta Selatan. Polisi itu disebut meminta uang Rp 20 miliar untuk menghentikan penyidikan.

    Polisi yang memeras bos Prodia disebut pernah menjabat kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan sebelum dimutasi ke Polda Metro Jaya.

    Dikutip dari Nusakata, jaringan media B-Network Beritasatu.com, Sabtu (25/1/2025), pemerasan itu bermula dari kasus pembunuhan remaja berinisial N (16) dan X (17) yang ditangani Polres Jakarta Selatan. Kedua korban tewas diduga setelah disetubuhi dan dicekoki narkoba.

    Laporan atas kasus tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/1181/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel dan LP/B/1179/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel pada April 2024. Tersangkanya, adalah Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto, anak bos Prodia.

    Dalam perjalanan kasusnya, bos Prodia yang anaknya terjerat kasus pembunuhan itu diminta uang senilai Rp 20 miliar oleh perwira polisi berpangkat AKBP yang memimpin penanganan kasus tersebut, dengan iming-iming akan menghentikan penyidikan sehingga sang anak bebas.

    Polisi diduga juga mengintimidasi keluarga korban agar mencabut laporan, dengan mengiming-imingkan uang kompensasi senilai Rp 50 juta yang diserahkan melalui seseorang inisial J dan Rp 300 juta dikasih melalui R pada Mei 2024. 

    Pemerasan tersebut terungkap saat Arif dan Bayu melayangkan komplain pada 17 Mei 2024, memprotes kenapa polisi masih melanjutkan penyidikan kasus yang menjeratnya, padahal keluarganya sudah menyerahkan uang Rp 20 miliar seperti diminta oleh oknum perwira itu. 

    Bahkan, aset-aset mewah milik bos Prodia seperti mobil Ferrari dan motor Harley Davidson diduga sudah disita oleh polisi. 

    Merasa tertipu, pada 6 Januari 2025, kedua pelaku menggugat oknum perwira menengah itu secara perdata, menuntut pengembalian uang Rp 20 miliar beserta aset yang telah disita secara tidak sah. 

    Aktivis perlindungan anak mengecam dugaan pemerasan oleh oknum polisi tersebut.

    “Ini bukan sekadar masalah pemerasan. Ini soal penghancuran kepercayaan publik terhadap Polri,” ujar seorang aktivis yang meminta namanya tidak dipublikasikan. 

    Hingga kini belum ada klarifikasi atau pernyataan resmi dari Polri terkait oknum perwira menengah polisi diduga peras bos Prodia Rp 20 miliar.

  • KPK Masih Lengkapi Syarat Ekstradisi Buron Kasus E-KTP Paulus Tannos ke Indonesia

    KPK Masih Lengkapi Syarat Ekstradisi Buron Kasus E-KTP Paulus Tannos ke Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus berupaya memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh Singapura untuk mengekstradisi buronan kasus korupsi pengadaan e-KTP Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin (PT) ke Indonesia.

    “Terlepas sistem hukum yang berbeda antara pemerintah Indonesia dengan Singapura, Pemerintah Indonesia melalui KPK, Kementerian Hukum, Polri dan Kejaksaan Agung, saat ini sedang berupaya memenuhi persyaratan ekstradisi dalam rangka pemulangan buronan tersangka PT,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dikutip dari Antara, Sabtu (25/1/2025).

    Tessa tidak menjelaskan soal persyaratan atau dokumen apa saja yang menjadi syarat ekstradisi tersebut. Namun, KPK memastikan semua instansi terkait terus berkoordinasi untuk memastikan Paulus Tannos bisa dipulangkan ke Indonesia.

    KPK berharap ekstradisi Paulus Tannos bisa segera dilaksanakan agar proses hukum kasus e-KTP yang menjeratnya yang sempat tertunda di Indonesia, bisa cepat diselesaikan.

    Paulus Tannos ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura di Negeri Singa pada 17 Januari 2025.

    Paulus Tannos saat ini ditahan di Changi Prison, setelah Pengadilan Singapura mengabulkan permintaan penahanan sementara. Penahanan sementara ini merupakan mekanisme yang diatur dalam perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura.

    KPK telah menetapkan Paulus Tannos sebagai tersangka kasus e-KTP pada 13 Agustus 2019. Direktur utama PT Sandipala Arthaputra itu diumumkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014–2019 Miryam S Haryani, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP elektronik Husni Fahmi.

    Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Paulus Tannos tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK karena sudah kabur ke luar negeri. Dia mengganti nama dan menggunakan paspor negara lain untuk keluar dari Indonesia.

    Paulus Tannos telah masuk daftar pencarian orang (DPO) KPK sejak 19 Oktober 2021 dalam kasus kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

    KPK sempat melacak Tannos di Thailand pada 2023, namun penangkapannya terkendala karena Interpol belum menerbitkan red notice atau permintaan penangkapan terhadap dia.

    Paulus Tannos selama ini diketahui tinggal di Singapura dan diduga sudah mengubah kewarganegaraan.

    Peran Paulus Tannos dalam Kasus E-KTP
    Paulus Tannos diduga berperan besar dalam kasus e-KTP. Ketika proyek itu dimulai pada 2011,  Tannos diduga sempat menggelar pertemuan beberapa kali dengan pihak vendor serta tersangka Isnu Edhi dan Husni Fahmi di sebuah rumah toko di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. 

  • Tak Kunjung Dinikahi, Wanita di Mamuju Serang Pacar dengan Parang

    Tak Kunjung Dinikahi, Wanita di Mamuju Serang Pacar dengan Parang

    Polewali Mandar, Beritasatu.com – Seorang wanita berinisial AB (30) mengamuk dan menyerang pacarnya Rian (26) dengan parang di Dusun Tallungallo, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.

    AB nekad menyerang Rian diduga karena kesal tidak kunjung dilamar dan dinikahi oleh pria itu setelah keduanya lama berpacaran. AB juga kesal dengan Rian karena tersangkut utang piutang.

    Rian sempat merekam aksi AB mengamuk di rumahnya hingga menyerangnya dengan senjata tajam dan videonya viral di media sosial. Kejadian itu terjadi pada Rabu (22/1/2025).

    AB datang ke rumah Rian di Dusun Tallungallo, Tobadak dengan membawa parang. Wanita itu mengamuk dan merusak perabutan dalam rumah pacarnya setelah keduanya bertengkar.

    Dalam rekaman video yang direkam Rian terlihat AB juga merusak sepeda motor yang terparkir di rumah pacarnya itu.

    AB yang tersulut emosi kemudian menyerang Rian dengan parang hingga mengalami luka lobek di bagian lutut. 

    Rian sudah melaporkan kejadian itu keSentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Mamuju Tengah.

    Rian mengatakan AB marah karena masalah asmara dan utang piutang. Menurut Rian, AB sudah meminta agar dia segera menikahinya. Namun Rian mengaku belum memiliki uang untuk menikahi AB.

    “Dia mengamuk karena saya bahas masalah utang di koperasi. Terus dia bilang ‘saya sering kasih kamu uang’, tetapi saya bilang saya tidak pernah pakai uangmu. Setelah itu dia mengamuk,” kata Rian saat diperiksa polisi, Jumat (24/1/2025).

    Rian mengaku diserang dengan parang yang sudah di balik oleh AB, sehingga sisi tumpul parang itu mengenai kakinya.

    “Saya sengaja diserang pakai parang, karena awalnya dia balik parangnya setelah dia arahkan ke saya parangnya, kemudian di balik sehingga saya terkena sabetan di bagian kaki,” ujarnya.

    Sementara itu Kanit SPKT Polres Mamuju Tengah (Mateng) Bripka Yusriady mengatakan pihaknya telah menerima laporan Rian dan sedang didalami.

    “Berdasarkan video yang telah diperlihatkan oleh Rian, kami telah melakukan pengaduannya, kemudian nantinya kami akan serahkan kasus ini kepada anggota Reskrim Polres Mateng,” ujarnya.

    Menurutnya Rian tidak hanya luka, tetapi perabotan rumah tangganya juga rusak akibat ulah pelaku.

    “Selain mengalami luka, sejumlah perabotan rumah korban juga rusak akibat dirusak pelaku,” ujar Yusriady terkait kasus wanita serang pacar di Mamuju Tengah.

  • Hoki Mengalir di Tahun Ular Kayu! Nikmati Promo Spesial Imlek dari Bank Mandiri

    Hoki Mengalir di Tahun Ular Kayu! Nikmati Promo Spesial Imlek dari Bank Mandiri

    Jakarta, Beritasatu.com – Menyambut Tahun Baru Imlek 2025, Bank Mandiri meluncurkan program promo spesial bertajuk Fokus Promo (FOMO) yang menawarkan diskon hingga Rp 888 ribu, cashback menarik, dan berbagai kemudahan transaksi di merchant terkemuka. Mengusung semangat keberuntungan dan kebahagiaan yang mengalir di tahun ular kayu, program ini dirancang untuk memberikan pengalaman belanja hemat, nyaman, dan penuh manfaat bagi nasabah.

    Promo eksklusif ini meliputi berbagai kebutuhan gaya hidup, mulai dari kuliner di restoran ternama seperti Angke Restaurant, Maystar, hingga Paradise Dynasty, dengan diskon hingga Rp 888 ribu bagi pengguna Mandiri Kartu Kredit Mastercard Fengshui, World, dan World Elite. Lalu, untuk penggemar belanja online, penawaran menarik juga tersedia di platform e-commerce populer seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada, dengan potongan harga hingga Rp 388 ribu. 

    Selain itu, belanja kebutuhan rumah tangga di supermarket seperti AEON, Alfamidi, dan The Foodhall semakin hemat dengan e-coupon dan voucher spesial. Tak hanya itu, perjalanan dan hiburan juga menjadi lebih menyenangkan dengan diskon hingga Rp 270 ribu untuk tiket Trans Studio dan Trans Snow World, serta potongan harga eksklusif untuk tiket penerbangan dan hotel di Traveloka dan Tiket.com. 

    Sebagai pelengkap, Bank Mandiri juga menghadirkan edisi khusus Mandiri e-Money bertema Shinchan Oriental Series yang dipastikan membawa nuansa keberuntungan dalam setiap transaksi. Seri ini hadir dengan 12 desain unik yang menampilkan karakter populer dari kartun Crayon Shinchan dalam nuansa astrologi Tionghoa.

    Kemudahan akses promo juga didukung oleh aplikasi Livin’ by Mandiri yang menawarkan cashback hingga 50 persen untuk pembayaran QRIS dan berbagai diskon menarik di fitur Livin’ SUKHA. Nasabah bahkan dapat menukar Livin’poin dengan logam mulia mulai dari 70.000 poin untuk 1 gram emas, atau mendapatkan hadiah spesial lainnya. 

    Khusus untuk nasabah baru yang membuka Tabungan NOW, Bank Mandiri juga menyediakan bonus atau cashback sebesar Rp 88 ribu sebagai penyemangat untuk menabung di awal tahun. 

    “Program ini bukan hanya soal keuntungan finansial, tetapi juga bagaimana kami menjadi bagian dari momen kebahagiaan nasabah. Kami ingin memastikan setiap nasabah dapat menikmati manfaat yang nyata, terutama di momen spesial seperti Imlek,” tambah Ashidiq.

    Untuk informasi lebih detail mengenai promo merchant, produk serta Livin’ Sukha, nasabah dapat mengunjungi bmri.id/FOMOimlek atau menghubungi Mandiri Care di 14000. 

    “Bank Mandiri mengundang semua nasabah untuk merayakan Tahun Baru Imlek dengan beragam keuntungan yang spesial di program FOMO Imlek 2025,” ujarnya.

  • Proyek Gedung Parlemen dan Yudikatif IKN Dilelang Februari 2025, Total Anggaran Rp 11,2 Triliun

    Proyek Gedung Parlemen dan Yudikatif IKN Dilelang Februari 2025, Total Anggaran Rp 11,2 Triliun

    Nusantara, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum akan melelang proyek pembangunan kompleks gedung parlemen atau legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Februari 2025. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 11,2 triliun dari APBN untuk proyek tersebut.

    Kepala Satgas Pembangunan IKN Danis Sumadilaga pembangunan kompleks gedung parlemen dan yudikatif di IKN serta sarana juga prasarana pendukungnya akan dimulai pada 2025. Pembangunan ditargetkan selesai sebelum Agustus 2028.

    “Insyaallah bulan Februari 2025, kita akan mulai lelang untuk kawasan legislatif dan yudikatif, serta ekosistem pendukungnya,” kata Danis kepada Beritasatu.com di IKN, Sabtu (25/1/2025).

    Menurutnya kontrak pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN berjalan dari 2025 sampai 2027, sehingga keinginan Presiden Prabowo untuk berkantor di IKN pada Agustus 2028 dan menjadikan Nusantara sebagai sebagai ibu kota politik Indonesia bisa terwujud.

    Pada Agustus 2028 ditargetkan IKN sudah dilengkapi perkantoran  eksekutif, legislatif, dan yudikatif beserta ekostismen sarana serta prasarana pendukung lainnya.

    Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan Otorita IKN dan Kementerian PU untuk meninjau ulang desain pembangunan kompleks gedung parlemen atau legislatif dan yudikatif di IKN. 

    Puluhan anggota MPR hari ini kembali mengunjungi IKN untuk melihat langsung progres pembangunan infrastrukturnya. Mereka disambut Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan Danis Sumadilaga.

    Kunjungan para anggota MPR untuk memastikan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai instruksi Presiden Prabowo.