Xcloud.id

Category: Beritasatu.com

  • Cara Cepat Perpanjang Paspor Secara Online yang Hampir Habis Masa Berlakunya pada 2025

    Cara Cepat Perpanjang Paspor Secara Online yang Hampir Habis Masa Berlakunya pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebelum merencanakan perjalanan ke luar negeri, sangat penting untuk memastikan paspor yang dimiliki masih berlaku. Lalu, bagaimana cara perpanjang paspor secara online?

    Paspor adalah dokumen resmi yang berisi identitas diri dan izin resmi dari negara untuk bepergian ke luar negeri. Berdasarkan aturan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia, masa berlaku paspor adalah 10 tahun sejak tanggal diterbitkan.

    Oleh karena itu, memahami cara perpanjang paspor sebelum masa berlaku habis sangatlah penting untuk mencegah masalah seperti penolakan masuk ke negara tujuan.

    Pada 2025, perpanjangan paspor bisa dilakukan dengan lebih mudah melalui layanan online. Namun, sesi wawancara singkat dan pengambilan data biometrik, seperti sidik jari dan foto wajah, tetap dilakukan di kantor imigrasi.

    Berikut ini syarat, biaya, dan tata cara perpanjang paspor secara online yang perlu Anda ketahui.

    Syarat Perpanjangan Paspor
    Sebelum memulai proses perpanjangan, ada beberapa dokumen yang harus disiapkan.

    1. Paspor terbitan tahun 2009 dan setelahnya
    – Kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.
    – Paspor lama.

    2. Paspor terbitan sebelum tahun 2009
    – KTP atau surat keterangan pindah ke luar negeri.
    – Kartu keluarga (KK).
    – Dokumen pendukung, seperti akta kelahiran, akta perkawinan, buku nikah, ijazah, atau surat baptis.
    – Surat pewarganegaraan Indonesia bagi warga asing yang menjadi warga negara Indonesia (WNI).
    – Surat penetapan ganti nama (jika ada).
    – Paspor biasa lama.

    Tata Cara Perpanjang Paspor Secara Online
    Berikut ini langkah-langkah untuk memperpanjang paspor secara online:

    1. Unduh aplikasi M-Paspor
    Unduh aplikasi resmi M-Paspor dari App Store atau Play Store. Aplikasi ini disediakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

    2. Isi data diri
    Setelah mendaftar di aplikasi, unggah dokumen seperti KTP, paspor lama, dan dokumen lain yang diminta. Pastikan data yang diunggah sesuai dengan ketentuan.

    3. Pilih jadwal dan lokasi kantor imigrasi
    Pilih lokasi kantor imigrasi terdekat dan jadwal kedatangan yang tersedia. Sesi wawancara dan pengambilan data biometrik akan dilakukan di kantor imigrasi. Pilih waktu yang tidak terlalu ramai agar proses berjalan lancar.

    4. Lakukan pembayaran
    Setelah data dan jadwal terkonfirmasi, lakukan pembayaran biaya perpanjangan paspor melalui metode yang tersedia, seperti transfer bank atau e-payment.

    5. Datang ke kantor imigrasi
    Pada hari yang telah dijadwalkan, datang ke kantor imigrasi dengan membawa dokumen persyaratan, seperti KTP dan paspor lama.

    Biaya Perpanjangan Paspor
    Berikut ini biaya yang perlu dipersiapkan untuk memperpanjang paspor:

    – Paspor biasa non-elektronik (48 halaman): Rp 350.000.
    – Paspor elektronik (48 halaman): Rp 650.000.
    – Layanan percepatan (selesai pada hari yang sama): Rp 1.000.000.*
    – Penggantian paspor hilang: Rp 1.000.000.
    – Penggantian paspor rusak: Rp 500.000.

    Catatan: Biaya percepatan tidak termasuk biaya penerbitan paspor.

    Dengan memahami cara perpanjang paspor secara online, Anda dapat menghemat waktu dan memastikan proses berjalan lebih efisien. Jangan lupa untuk memeriksa masa berlaku paspor Anda secara berkala agar perjalanan tetap lancar dan bebas kendala.

  • Hari Ini, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Sopir Kader PDIP hingga Pengacara Terkait Kasus Harun Masiku

    Hari Ini, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Sopir Kader PDIP hingga Pengacara Terkait Kasus Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam saksi terkait kasus dugaan suap dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 pada Kamis (30/1/2025). Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami peran Harun Masiku, mantan caleg PDI Perjuangan (PDIP) yang hingga kini masih dalam status buron.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, pada Kamis (30/1/2025).

    Enam saksi yang diperiksa antara lain Saeful Rohman (SR), wiraswasta; Irvansyah (IV), wiraswasta; Moh Ilham Yulianto (MIY), sopir kader PDIP; Darmadi Djufri (DD), pengacara; Dewi Angi (DA), pengurus rumah tangga; dan Diah Okta Sari (DOS), mahasiswa.

    KPK belum mengungkapkan detail terkait materi yang akan didalami dalam pemeriksaan ini. Hasil pemeriksaan akan diumumkan setelah saksi hadir dan agenda pemeriksaan selesai.

    KPK telah menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto (HK), dan tangan kanannya, Donny Tri Istiqomah (DTI), sebagai tersangka dalam kasus ini. Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat Harun Masiku.

    Dalam kasus ini, Hasto diduga terlibat dalam suap yang melibatkan Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Suap tersebut diberikan agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR pada periode 2019-2024.

    Hasto Kristiyanto juga diduga terlibat dalam perintangan penyidikan terkait kasus Harun Masiku, dengan melakukan berbagai tindakan yang menghambat penyidikan yang dilakukan oleh KPK.

  • Kementan Teken MoU dengan BPS, Andi Amran Perintahkan Semua Jajaran Tak Keluarkan Data Pertanian

    Kementan Teken MoU dengan BPS, Andi Amran Perintahkan Semua Jajaran Tak Keluarkan Data Pertanian

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa data pertanian kini hanya dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal itu disampaikan setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Pelaksana tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.

    Dalam kesepakatan tersebut, Amran mengaku telah melarang jajarannya mengeluarkan data sendiri demi menjaga akurasi dan menghindari polemik. Semua data pertanian kini berasal dari BPS sebagai satu-satunya sumber resmi.

    “Kami telah perintahkan ke seluruh jajaran Kementan tidak boleh mengeluarkan data. Yang boleh mengeluarkan data adalah BPS,” ucap Amran di kantor Kementan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Mentan menyatakan bahwa jika setiap pihak merilis data pertanian sendiri, maka subjektivitas dan kepentingan tertentu bisa memengaruhi hasilnya. Dengan kebijakan satu pintu, pemerintah ingin memastikan transparansi dan kepercayaan publik terhadap data pertanian.

    Ia berharap kerja sama ini dapat memperkuat kebijakan pertanian berbasis data yang akurat. Dengan demikian, program ketahanan pangan nasional bisa berjalan lebih efektif.

    Pada kesempatan yang sama Pl  Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar mengaku penandatanganan MoU dilakukan untuk memperkuat kolaborasi antara BPS dan Kementan. Nantinya data statistik yang dikeluarkan oleh BPS dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam rangka mendukung perumusan kebijakan.

    “Dan yang ingin saya sampaikan dan menjadi garis bawah ataupun yang saya garis bawahi pada hari ini adalah Bapak Menteri Pertanian Andi Amran menegaskan bahwa BPS akan menjadi satu-satunya sumber data,” jelasnya.

    Dia mengakui, hal ini merupakan kepercayaan yang besar untuk BPS untuk meningkatkan kualitas hasil data statistik pertanian dengan terus mengembangkan metodologinya dengan teknologi terbaru.

    “Kami akan juga terus menghasilkan cakupan dari sampelnya juga bisa betul-betul mewakili apa yang memang terpotret di lapangan,” pungkasnya dalam menanggapi publikasi data pertanian.

  • Polda Metro Jaya: Berkas Kasus Pembunuhan oleh Anak Bos Prodia P21 dan Siap Disidangkan

    Polda Metro Jaya: Berkas Kasus Pembunuhan oleh Anak Bos Prodia P21 dan Siap Disidangkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Polda Metro Jaya menegaskan berkas kasus pembunuhan yang melibatkan anak bos Prodia, Arif Nugroho (AN) alias Bastian, dan Muhammad Bayu Hartanto terhadap seorang perempuan di bawah umur telah lengkap atau P21.

    “Berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (JPU), dan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melaksanakan tahap dua,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, kepada wartawan, Kamis (30/1/2025).

    Ade Ary mengungkapkan berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap sejak akhir Desember 2024. Saat ini, kasus tersebut sudah siap untuk memasuki proses persidangan.

    Ia juga menambahkan bahwa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah menyerahkan seluruh barang bukti guna memenuhi tuntutan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.

    Secara terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Haryoko Ari Prabowo, menyatakan bahwa pihaknya tengah menyusun proses dakwaan terhadap para tersangka.

    Setelah dakwaan selesai disusun, berkas perkara akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani persidangan.

    Namun, Haryoko belum mengungkapkan secara pasti kapan pelimpahan berkas tersebut akan dilakukan.

    “Segera,” singkatnya.

  • Efisiensi Anggaran 2025, Sri Mulyani Pastikan Bansos Tak Terpangkas

    Efisiensi Anggaran 2025, Sri Mulyani Pastikan Bansos Tak Terpangkas

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu)  Sri Mulyani Indrawati memastikan dana bantuan sosial (bansos) tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Anggaran belanja bantuan sosial tidak mengalami pemotongan. Tidak ada pengurangan sedikit pun di pos tersebut,” ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025).

    Menkeu menjelaskan bahwa target belanja negara pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp3.621,3 triliun. Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, pemerintah melakukan penyesuaian pada beberapa pos belanja agar lebih efisien dan tepat sasaran, sesuai arahan Presiden kepada kementerian dan lembaga.

    Kebijakan efisiensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

    Sebaliknya, sejumlah pos anggaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat mengalami pemangkasan, seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), serta berbagai kegiatan seremonial.

    “Kementerian dan lembaga diminta untuk tidak menggelar kegiatan yang bisa lebih diefisienkan. Namun, program dan proyek yang menyasar langsung masyarakat tetap harus berjalan,” tegas Sri Mulyani.

    Sri Mulyani sebelumnya mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025, yang menginstruksikan efisiensi terhadap 16 pos belanja sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Persentase pemangkasan anggaran bervariasi antara 10% hingga 90%. Para menteri dan pimpinan lembaga diwajibkan menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada Menteri Keuangan atau Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) paling lambat 14 Februari 2025.

    Apabila hingga batas waktu tersebut laporan revisi belum disampaikan, Kementerian Keuangan dan DJA akan mencantumkan perubahan anggaran tersebut dalam halaman IV A DIPA secara mandiri.

  • Apa Itu Nisfu Syaban? Ini Penjelasan dan Asal-usulnya

    Apa Itu Nisfu Syaban? Ini Penjelasan dan Asal-usulnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Nisfu Syaban adalah salah satu malam yang sangat dianjurkan bagi umat Islam untuk meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dikenal sebagai malam pertengahan bulan Syaban atau Syakban, Nisfu Syaban dipercaya memiliki keutamaan khusus, di mana doa-doa yang dipanjatkan pada malam tersebut memiliki peluang besar untuk diterima.

    Dalam tradisi Muslim, malam Nisfu Syaban sering digunakan untuk memperbanyak doa, istighfar, serta memohon ampunan dan rahmat Allah. Namun, apa sebenarnya makna dan pentingnya malam Nisfu Syaban ini dalam kehidupan seorang muslim? Berikut penjelasannya!

    Apa Itu Nisfu Syaban?

    Dilansir dari laman Baznaz, Nisfu Syaban merujuk pada malam yang jatuh pada tanggal 15 bulan Syaban dalam kalender Hijriah. Secara harfiah, Nisfu Syaban berarti tengah Syaban, yang menunjukkan posisi bulan Syaban di antara bulan Rajab dan Ramadhan. Malam ini dikenal sebagai malam yang penuh keberkahan dalam tradisi umat Islam.

    Banyak umat Islam meyakini bahwa pada malam Nisfu Syaban, Allah Swt memberikan ampunan bagi dosa-dosa umat-Nya yang bertaubat, serta menetapkan takdir seseorang untuk tahun mendatang. Oleh karena itu, malam ini dianggap istimewa sebagai waktu untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah.

    Sejarah dan Asal-usul Nisfu Syaban

    Nisfu Syaban tidak hanya memiliki makna linguistik, tetapi juga terkait dengan sejarah penting dalam agama Islam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa pada malam ini, Allah Swt menurunkan rahmat-Nya, mengampuni dosa-dosa umat yang memohon ampunan, kecuali bagi mereka yang musyrik atau menyimpan dendam.

    Hadis dari Ibnu Majah mengutip sabda Rasulullah SAW, yang mengajarkan umat untuk memperbanyak ibadah pada malam Nisfu Syaban, seperti salat malam dan doa.

    Malam ini diyakini sebagai saat yang penuh dengan kasih sayang dan pengampunan dari Allah, memberi kesempatan bagi umat Islam untuk bertaubat dan memohon agar doa-doa mereka dikabulkan.

    Hikmah dan Keutamaan Nisfu Syaban

    Bagi umat Islam, Nisfu Syaban bukan hanya malam biasa, melainkan saat yang penuh dengan hikmah dan manfaat. Salah satu keutamaannya adalah kesempatan untuk mendapatkan pengampunan Allah. Malam ini dipercaya sebagai waktu yang tepat untuk memohon ampunan dengan tulus atas segala dosa yang telah dilakukan.

    Selain itu, pada malam Nisfu Syaban, umat Islam juga berkesempatan memperbaiki diri. Dengan berdoa dan melakukan ibadah yang khusyuk, mereka berharap agar Allah memaafkan kesalahan masa lalu dan memberkahi masa depan. Beberapa keyakinan juga menyatakan bahwa pada malam ini, Allah menetapkan takdir kehidupan seseorang untuk setahun ke depan, termasuk urusan rezeki dan jodoh.

    Malam yang Penuh Rahmat

    Malam Nisfu Syaban dipandang sebagai waktu yang sangat penuh dengan rahmat. Doa-doa yang dipanjatkan pada malam ini dipercaya lebih cepat dikabulkan. Oleh karena itu, banyak umat Islam yang menganggap malam Nisfu Syaban sebagai waktu istimewa untuk beribadah dengan khusyuk, memohon agar hidup mereka diberkahi dan dijauhkan dari segala musibah.

    Amalan yang Dianjurkan pada Nisfu Syaban

    Pada malam Nisfu Syaban, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan berbagai amalan guna memanfaatkan waktu penuh berkah ini dengan maksimal. Berikut adalah beberapa amalan yang sangat dianjurkan:

    Salat sunah: Melaksanakan salat malam atau tahajjud merupakan salah satu amalan utama pada malam Nisfu Syaban. Rasulullah SAW sering memperbanyak salat pada malam ini sebagai bentuk pendekatan kepada Allah.Berdoa dengan khusyuk: Memohon ampunan dan kebaikan dalam hidup sangat dianjurkan pada malam ini. Doa yang tulus dipercaya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah.Membaca Al-Qur’an: Membaca Al-Qur’an pada malam Nisfu Syaban juga sangat dianjurkan karena diyakini dapat membawa ketenangan hati dan pahala.Sedekah: Memberikan sedekah pada malam ini juga dianggap sebagai amal yang mulia dan membawa keberkahan.Bertaubat dengan tulus: Memohon ampunan dengan tulus atas segala dosa yang telah dilakukan merupakan amalan yang mendatangkan rahmat Allah.

    Secara keseluruhan, Nisfu Syaban merupakan malam yang penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah. Bagi umat Islam, ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan memohon pengampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan, serta berharap agar kehidupan mereka diberkahi dan dilimpahi kebaikan.

  • 100 Hari Kabinet Merah Putih, Kemkomdigi Blokir 1 Juta Konten Negatif

    100 Hari Kabinet Merah Putih, Kemkomdigi Blokir 1 Juta Konten Negatif

    Jakarta, Beritasatu.com – Memasuki 100 hari kerja Kabinet Merah Putih, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berhasil memblokir lebih dari 1 juta konten negatif. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pencapaian ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah, tetapi juga harapan besar bagi masa depan digital Indonesia.

    “Dalam 100 hari terakhir, Kemkomdigi bekerja keras membangun jalan yang lebih aman dengan memblokir sebanyak 1.037.558 konten negatif,” ujar Meutya dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Kamis (30/1/2025).

    Sebanyak lebih dari 1 juta konten negatif itu melibatkan 745 Internet Service Provider (ISP) dalam program pemblokirannya. Konten-konten tersebut beredar di 945.431 situs web dan 92.127 media sosial.

    Menurut Meutya, ruang digital merupakan halaman rumah bersama yang harus bersih dari ancaman dan gangguan. Konten negatif diibaratkannya sebagai duri di jalan setapak yang menghalangi dan bisa melukai sehingga harus diberantas.

    “Ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang melindungi generasi muda, mencegah hoaks, dan menjaga keutuhan bangsa. Bayangkan jika konten-konten berbahaya ini terus menyebar, konflik bisa pecah dan anak-anak bisa terpapar hal-hal yang merusak masa depannya,” papar Meutya.

    Meutya menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga ruang digital di Indonesia dari sebaran konten negatif. Kemkomdigi, katanya, ingin memastikan masyarakat khususnya anak-anak Indonesia dapat tumbuh di ruang digital yang bersih, aman, dan penuh manfaat.

    Oleh karena itu, Kemkomdigi kini juga tengah mengkaji aturan untuk memastikan lingkungan digital aman bagi anak-anak.

    Salah satu langkah konkretnya adalah merancang Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (RPP TKPAPSE).

    Meutya mengatakan bahwa regulasi tersebut akan melindungi hak-hak, keamanan, serta privasi anak saat mengakses platform digital, aplikasi, dan layanan online lainnya.

    Presiden Prabowo Subianto pun telah memintanya untuk segera menyelesaikan aturan tersebut agar risiko anak terpapar konten tidak pantas, eksploitasi digital, serta pelanggaran privasi, bisa dihindari. Oleh karenanya, Kemkomdigi blokir 1 juta konten negatif.

  • Pernah Dilamar Pria Beda Agama, Desy Ratnasari: Dia Datang ke Papa Saya

    Pernah Dilamar Pria Beda Agama, Desy Ratnasari: Dia Datang ke Papa Saya

    Jakarta, Beritasatu.com – Belum lama ini, Desy Ratnasari berbagi cerita tentang masa lalunya. Penyanyi sekaligus politisi tersebut mengaku pernah dilamar oleh seorang pria yang berbeda agama.

    Desy Ratnasari mengatakan, pria tersebut dengan berani dan percaya diri menyatakan niat keseriusannya dan menghadap langsung kepada ayahnya.

    “Ini sudah lama. Waktu itu saya masih berusia 20 tahun. Bukan soal dilamar lagi, dia datang ke papa saya dan mengatakan ingin serius dengan saya,” kata Desy Ratnasari saat menjadi tamu di salah satu stasiun televisi, dikutip pada Kamis (30/1/2025).

    Sayangnya, lamaran dari tersebut tidak mendapat restu dari ayah Desy karena berbeda agama dengan dirinya.

    Namun, pria tersebut tetap bersikeras dan menyatakan keinginannya untuk masuk Islam demi Desy Ratnasari dan menikahi pelantun lagu Tenda Biru itu.

    “Dia bukan Muslim, dia keturunan China-Belanda. Dia bilang ingin menikah dengan saya. Papa saya menjawab, ‘Kami Islam,’ lalu dia bilang, ‘Insyaallah saya mau masuk Islam’,” tutur Desy Ratnasari.

    Meskipun pria tersebut sudah berusaha menunjukkan keseriusannya, tetapi ayah Desy Ratnasari tetap menolak lamarannya karena ia ingin masuk Islam untuk menikah.

    “Papa saya bilang, ‘Kamu masuk Islam karena putri saya, bukan karena keyakinanmu? Saya hargai niatmu, tetapi tetap saja saya tidak bisa memberi restu’,” jelas wanita yang tengah dekat dengan Ruben Onsu itu.

    Kini, meskipun ayahnya sudah meninggal dunia, Desy tetap memegang teguh prinsip yang diajarkan oleh sang ayah. Ia pun bertekad untuk mencari pasangan hidup yang seiman dengannya.

    “Itu tetap jadi salah satu prinsip saya, meskipun papa saya sudah tidak ada lagi,” tutup Desy Ratnasai yang pernah dilamar pria beda agama.

  • Jenazah WNI Asal Riau Ditembak Aparat Malaysia Tiba di Rumah Duka

    Jenazah WNI Asal Riau Ditembak Aparat Malaysia Tiba di Rumah Duka

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Jenazah korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) tiba di kampung halaman, Desa Terkul, Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, Riau, Rabu (29/1/2025) malam. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. 

    Jenazah Basri (50), sebelumnya tiba di terminal kargo Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Rabu (29/1/2025) sekitar pukul 15.35 WIB. Jenazah tiba menggunakan pesawat AirAsia AK429 KUL-PKU. 

    Untuk sampai ke kampung halaman korban, iring-iringan jenazah harus menempuh perjalanan darat dan laut selama tiga jam lebih. Setelah tiba di rumah duka, pihak keluarga dan kerabat telah menunggu prosesi penyerahan jenazah. 

    Jenazah Basri diserahterimakan kepada pihak keluarga oleh Dirjen Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha bersama KP2MI dan BP3MI Riau. 

    “Sejak awal kejadian, berbagai macam langkah sudah dilakukan oleh Kemenlu melalui KBRI Kuala Lumpur. Ini (pemulangan) lebih cepat dari yang kita perkirakan,” kata Judha. 

    Dia menegaskan Kemenlu bersama pihak terkait akan melakukan investigasi kasus penembakan WNI ini. “Tadi sudah saya jelaskan kepada pihak keluarga mengenai urutan kejadian dan adanya investigasi menyeluruh terhadap insiden ini untuk bisa mengetahui apa sebetulnya yang terjadi dan apakah tindakan APMM sesuai prosedur atau tidak,” kata dia.

    “Kita menghormati hukum yang ada di Malaysia, tetapi kita memperjuangkan hak dari warga negara kita,” paparnya terkait penembakan WNI oleh aparat Malaysia ini. 

    Diketahui, warga Pulau Rupat, Bengkalis, Riau bernama Basri menjadi korban penembakan oleh aparat Malaysia dari APMM pada Jumat (24/1/2025) dini hari. Jenazah korban dipulangkan Rabu (29/1/2025) sore dengan menggunakan maskapai AirAsia AK429 KUL-PKU.

  • Komisi II Minta Desak Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Selesaikan 48.000 Kasus Mafia Tanah, Termasuk Pagar Laut

    Komisi II Minta Desak Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Selesaikan 48.000 Kasus Mafia Tanah, Termasuk Pagar Laut

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi II DPR memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk membahas permasalahan pertanahan, Kamis (30/1/2025). Salah satu sorotan utama adalah penyelesaian 48.000 kasus mafia tanah di Indonesia, termasuk pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    Anggota Komisi II DPR, Mohammad Toha, menekankan bahwa permasalahan tanah harus menjadi perhatian serius karena berdampak luas, terutama dalam konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan.

    Toha mengkritisi lemahnya pengawasan, penegakan hukum, dan transparansi dalam pemberantasan mafia tanah. Ia juga mempertanyakan validitas data yang disampaikan Menteri ATR/BPN terkait penyelesaian 48.000 kasus mafia tanah.

    “Dari 48.000 kasus, diklaim 79% telah diselesaikan. Artinya, masih ada 10.080 kasus yang belum terselesaikan. Kapan sisanya akan dituntaskan? Apakah pemagaran laut di Tangerang termasuk dalam data ini?” ujar Toha.

    Selain itu, ia juga menyoroti persoalan tanah ulayat di era pemerintahan Presiden Prabowo, serta bagaimana konflik ini berdampak pada masyarakat adat, khususnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

    Toha menegaskan pemerintah harus segera menyelesaikan konflik agraria dan mafia tanah agar tidak semakin merugikan masyarakat. Persoalan sertifikasi tanah, pengelolaan sumber daya agraria, serta perlindungan tanah ulayat juga harus menjadi prioritas utama.