Category: Beritasatu.com

  • 3 Jalur Resmi Jadi ASN, Mana yang Paling Tepat?

    3 Jalur Resmi Jadi ASN, Mana yang Paling Tepat?

    Jakarta, Beritasatu.com – Menjadi aparatur sipil negara (ASN) masih menjadi salah satu pilihan profesi yang paling diminati. ASN mencakup dua status kepegawaian utama, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Keduanya berada di bawah naungan pemerintah dan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Daya tarik profesi ASN tidak terlepas dari janji stabilitas kerja, jaminan kesejahteraan, serta kesempatan untuk mengabdi langsung kepada negara.

    Namun, masih banyak calon pelamar yang merasa bingung dalam menentukan jalur yang paling tepat. Apakah harus menempuh sekolah kedinasan, bersaing dalam seleksi CPNS yang dikenal ketat, atau memanfaatkan peluang melalui formasi PPPK?

    Untuk menjadi ASN, terdapat beberapa jalur resmi yang dapat ditempuh sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan tujuan karier masing-masing. Setiap jalur memiliki karakteristik, keunggulan, serta tantangan yang berbeda.

    Jalur Sekolah Kedinasan sebagai Pintu Masuk ASN

    Jalur sekolah kedinasan atau sekdin menjadi salah satu jalur favorit untuk menjadi ASN, terutama bagi lulusan SMA atau SMK. Sekolah kedinasan merupakan institusi pendidikan tinggi yang berada di bawah naungan kementerian atau lembaga pemerintah, seperti Politeknik Keuangan Negara STAN, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

    Kurikulum sekolah kedinasan dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah sejak awal masa pendidikan. Keunggulan utama jalur ini terletak pada biaya pendidikan yang relatif murah bahkan gratis, serta adanya ikatan dinas.

    Beberapa sekolah kedinasan bahkan memberikan uang saku kepada peserta didik selama masa pendidikan. Setelah lulus dan dinyatakan memenuhi syarat, alumni sekolah kedinasan umumnya langsung diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan ditempatkan di instansi yang menaungi sekolah tersebut.

    Dengan demikian, lulusan sekdin tidak perlu lagi mengikuti seleksi CPNS umum. Status ini memberikan kepastian karier yang kuat, termasuk hak atas gaji tetap, jenjang kepangkatan, serta jaminan pensiun sebagai PNS.

    Namun, kepastian tersebut sebanding dengan tingkat persaingan yang sangat ketat. Seleksi masuk sekolah kedinasan dilakukan secara berlapis dan kompetitif.

    Calon peserta harus memenuhi persyaratan nilai akademik, batas usia, serta mengikuti serangkaian tahapan seleksi yang cukup kompleks. Tahapan seleksi sekolah kedinasan umumnya meliputi seleksi kompetensi dasar (SKD) berbasis computer assisted test (CAT), tes akademik lanjutan, tes kesehatan, tes kesamaptaan atau fisik, hingga wawancara.

    Seluruh proses ini bertujuan menyaring calon ASN terbaik yang siap ditempa menjadi PNS profesional di instansi strategis negara.

    Jalur Seleksi CPNS

    Jalur CPNS merupakan mekanisme rekrutmen ASN yang paling dikenal masyarakat karena terbuka luas bagi lulusan D-3, S-1, hingga S-2 dari berbagai disiplin ilmu. Jalur ini ditujukan bagi pelamar yang ingin berstatus sebagai PNS di instansi pemerintah pusat maupun daerah.

    Peserta yang berhasil lolos seleksi CPNS akan diangkat sebagai PNS dengan status kepegawaian penuh. Hak yang diperoleh mencakup gaji pokok, berbagai tunjangan, jenjang karier yang jelas, serta jaminan pensiun.

    Berbeda dengan sekolah kedinasan, jalur CPNS tidak menyediakan pendidikan khusus, sehingga pelamar diharapkan telah memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan formasi yang dilamar.

    Seleksi CPNS dikenal sangat kompetitif dan diselenggarakan secara terpusat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Proses seleksinya terdiri dari dua tahap utama. Tahap pertama adalah SKD, yang menguji kemampuan peserta dalam tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensi umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP) menggunakan sistem CAT.

    Peserta yang berhasil melewati nilai ambang batas SKD akan melanjutkan ke tahap kedua, yaitu seleksi kompetensi bidang (SKB). Pada tahap ini, peserta diuji kemampuan teknis sesuai dengan jabatan dan instansi yang dilamar.

    Keberhasilan melalui jalur CPNS sangat bergantung pada persiapan yang matang serta pemahaman materi ujian yang menyeluruh.

    Jalur PPPK

    PPPK merupakan jalur yang relatif lebih baru dalam sistem rekrutmen ASN. Meskipun sama-sama berstatus ASN, PPPK memiliki perbedaan mendasar dibandingkan PNS yang direkrut melalui sekolah kedinasan atau seleksi CPNS.

    Perbedaan utama terletak pada status kepegawaian. PPPK diangkat berdasarkan kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu, umumnya minimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan evaluasi kinerja. Berbeda dengan PNS, PPPK bukan pegawai tetap dan tidak memperoleh jaminan pensiun.

    Meski demikian, PPPK tetap mendapatkan gaji dan tunjangan yang hampir setara dengan PNS pada jabatan yang sama. Selain itu, PPPK juga diikutsertakan dalam program jaminan hari tua (JHT) serta jaminan kesehatan.

    Saat ini, rekrutmen PPPK difokuskan untuk mengisi formasi yang membutuhkan keahlian dan pengalaman kerja tertentu. Formasi PPPK banyak didominasi oleh tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Jalur ini sering menjadi solusi bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah.

    Proses seleksi PPPK meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi menguji kemampuan manajerial, sosial kultural, serta kemampuan teknis sesuai dengan bidang yang dilamar.

    Keunggulan jalur PPPK terletak pada peluang yang lebih besar bagi pelamar berpengalaman untuk memperoleh status ASN dengan penghasilan yang stabil.

    Ketentuan Pemilihan Jalur ASN

    Dalam praktiknya, pelamar tidak diperbolehkan mengikuti seluruh jalur ASN secara bersamaan dalam satu tahun rekrutmen. Pada periode yang sama, BKN biasanya menetapkan aturan ketat yang mewajibkan pelamar hanya memilih satu jenis seleksi, baik sekolah kedinasan, CPNS, maupun PPPK.

    Ketentuan ini diterapkan untuk menjaga ketertiban administrasi dan memastikan proses seleksi berjalan secara adil. Meskipun demikian, pelamar tetap memiliki kesempatan untuk mencoba jalur ASN lainnya pada tahun berikutnya apabila belum berhasil.

    Oleh karena itu, sebelum mendaftar, calon pelamar ASN disarankan untuk mempertimbangkan secara matang jalur yang paling sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta rencana karier jangka panjang.

  • Cek Bansos PKH Desember 2025, Ini Info Pencairan Tahap 4

    Cek Bansos PKH Desember 2025, Ini Info Pencairan Tahap 4

    Jakarta, Beritasatu.com – Program keluarga harapan (PKH) merupakan salah satu bantuan sosial unggulan pemerintah yang ditujukan bagi keluarga kurang mampu.

    Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

    Sepanjang 2025, bantuan PKH disalurkan secara bertahap. Bansos PKH Desember 2025 menjadi bagian dari tahap keempat sekaligus tahap terakhir dalam satu tahun anggaran.

    Pada periode ini, keluarga penerima manfaat (KPM) dapat memantau status pencairan bantuan secara mandiri melalui layanan resmi yang disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

    Pengecekan status bantuan sangat penting agar penerima mengetahui apakah dana sudah cair, masih dalam proses penyaluran, atau belum terdaftar sebagai penerima pada tahap tersebut.

    Tahapan Penyaluran dan Perkiraan Waktu Pencairan PKH 2025

    Penyaluran bantuan PKH dilakukan dalam empat tahap selama satu tahun. Setiap tahap mencakup periode tiga bulan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat serta kesiapan penyaluran di masing-masing daerah.

    Tahapan penyaluran PKH tahun 2025 meliputi:

    Tahap pertama: Januari hingga Maret.Tahap kedua: April hingga Juni.Tahap ketiga: Juli hingga September.Tahap keempat: Oktober hingga Desember.

    Pada bansos PKH Desember 2025, pencairan bantuan umumnya dilakukan secara bertahap hingga mendekati akhir bulan. Namun, waktu pencairan tidak selalu seragam di setiap wilayah.

    Perbedaan ini dipengaruhi oleh proses administrasi, validasi data penerima, serta mekanisme distribusi bantuan di daerah masing-masing.

    Oleh karena itu, KPM disarankan untuk secara rutin mengecek status bantuan agar memperoleh informasi terbaru dan akurat.

    Cara Cek Penerima Bansos PKH Desember 2025 secara Online

    Pemerintah menyediakan dua kanal resmi untuk mengecek status penerima bansos PKH Desember 2025, yaitu melalui situs web resmi Kemensos dan aplikasi Cek Bansos.

    Cek Bansos PKH melalui Situs Resmi Kemensos

    Pengecekan melalui laman resmi Kementerian Sosial dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini:

    Akses laman cekbansos.kemensos.go.id menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet.Pilih wilayah sesuai data KTP, mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan.Masukkan nama lengkap penerima sesuai identitas kependudukan.Ketik kode verifikasi yang ditampilkan di layar.Klik tombol cari data untuk memulai pencarian.

    Jika nama yang dimasukkan terdaftar sebagai penerima, sistem akan menampilkan informasi status bantuan, termasuk jenis bantuan sosial dan tahap penyalurannya.

    Cek Bansos PKH melalui Aplikasi Cek Bansos

    Selain situs web, masyarakat juga dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi resmi Cek Bansos yang tersedia di Google Play Store. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memantau status bantuan secara praktis melalui ponsel.

    Langkah-langkah pengecekan melalui aplikasi, antara lain:

    Unduh dan buka aplikasi Cek Bansos.Masukkan data wilayah dan nama lengkap sesuai KTP.Lengkapi kode verifikasi yang tersedia.Tunggu hingga sistem menampilkan hasil pencarian.

    Melalui aplikasi ini, penerima dapat mengetahui status bansos PKH Desember 2025 tanpa harus mendatangi kantor desa atau dinas sosial setempat.

    Data yang Perlu Disiapkan Saat Cek Bansos PKH

    Agar proses pengecekan berjalan lancar, masyarakat perlu memastikan data yang dimasukkan sudah benar dan sesuai dengan identitas resmi.

    Data penting yang perlu disiapkan, meliputi nama lengkap sesuai KTP, alamat dan wilayah administrasi sesuai KTP, serta kode verifikasi yang ditampilkan oleh sistem.

    Kesalahan penulisan nama atau wilayah administrasi dapat menyebabkan data tidak ditemukan, meskipun penerima sebenarnya terdaftar dalam sistem bantuan sosial.

    Kategori Penerima dan Besaran Bantuan PKH

    Bantuan PKH diberikan berdasarkan kategori anggota keluarga yang tercantum dalam satu kartu keluarga (KK). Setiap kategori memiliki nominal bantuan yang berbeda dan disalurkan secara bertahap.

    Kategori penerima PKH, meliputi ibu hamil, anak usia dini (0–6 tahun), anak sekolah tingkat SD atau sederajat, anak sekolah tingkat SMP atau sederajat, anak sekolah tingkat SMA atau sederajat, lanjut usia (lansia), serta penyandang disabilitas berat.

    Besaran bantuan PKH disesuaikan dengan kategori penerima serta kebijakan pemerintah pada tahun berjalan. Nominal bantuan dapat mengalami perubahan, sehingga penerima dianjurkan untuk selalu mengikuti informasi resmi dari Kemensos.

    Sebagai catatan penting, penerima PKH harus terdaftar dalam basis data bantuan sosial nasional yang dikelola pemerintah. Seluruh proses pengecekan dan penyaluran bansos PKH Desember 2025 tidak dipungut biaya dan hanya dilakukan melalui saluran resmi pemerintah.

  • Jasa Marga Beri Diskon Tarif 20 Persen di 2 Ruas Tol Sumut Saat Nataru

    Jasa Marga Beri Diskon Tarif 20 Persen di 2 Ruas Tol Sumut Saat Nataru

    Medan, Beritasatu.com – PT Jasa Marga (Persero) Tbk memberikan potongan tarif tol sebesar 20% di dua ruas Tol Trans Sumatera wilayah Sumatera Utara, yakni Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera) serta Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT).

    Kebijakan ini diterapkan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas sekaligus meringankan biaya perjalanan masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono mengatakan, pemberian diskon tarif tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang sejalan dengan prinsip environmental, social, and governance (ESG) perusahaan.

    “Ini juga dalam rangka menghadirkan pengalaman berkendara yang menyenangkan bagi pengguna jalan tol pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” ujar Rivan dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

    Potongan tarif tol 20% tersebut berlaku selama tiga hari, yakni pada 22 Desember, 23 Desember, dan 31 Desember 2025. Diskon dapat dinikmati seluruh golongan kendaraan yang melakukan perjalanan menerus dan menggunakan kartu tol elektronik.

    Menurut Rivan, stimulus tarif ini diharapkan dapat membantu menekan biaya perjalanan masyarakat sekaligus memberi dampak positif terhadap aktivitas ekonomi selama periode libur akhir tahun.

    “Diskon tarif tol ini diharapkan dapat meringankan beban biaya perjalanan pengguna jalan dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

    Jasa Marga juga memastikan kebijakan diskon tersebut telah melalui evaluasi menyeluruh sehingga tidak berdampak negatif terhadap kinerja keuangan perseroan pada 2025.

    Dengan dukungan koordinasi lintas pemangku kepentingan serta pemanfaatan teknologi layanan, perusahaan optimistis arus perjalanan libur Nataru 2025/2026 dapat berlangsung aman, nyaman, dan lancar.

    Selain itu, pengguna jalan tol diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan baik serta memanfaatkan aplikasi Travoy yang menyediakan berbagai fitur informasi, mulai dari tarif tol, CCTV real time, hingga fasilitas di rest area.

    “Pastikan kendaraan dalam kondisi prima, patuhi rambu dan arahan petugas, serta manfaatkan area istirahat jika merasa lelah selama perjalanan,” pungkas Rivan.

  • Cegah Macet Saat Nataru 2025, Polri Siapkan 3 Skema Ini

    Cegah Macet Saat Nataru 2025, Polri Siapkan 3 Skema Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol Dedi Prasetyo, memastikan jajarannya telah mematangkan skema rekayasa lalu lintas untuk menghadapi libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Langkah taktis ini diambil guna mengurai kepadatan dan menjamin kelancaran mobilitas masyarakat.

    Dalam keterangannya, Wakapolri menegaskan tiga skema utama yang akan diterapkan di jalur-jalur krusial. “Polri juga mempersiapkan berbagai macam rencana rekayasa arus lalu lintas, baik pada arus mudik maupun pada arus balik dengan pola ganjil genap, contra flow, hingga one way,” ujar Dedi Prasetyo di Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan baik, skema rekayasa ini akan disosialisasikan secara masif melalui berbagai kanal media. Pelaksanaan di lapangan akan dikawal melalui Operasi Lilin 2025 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025.

    Operasi ini melibatkan kekuatan penuh sebanyak 146.701 personel gabungan. “Ini adalah personel gabungan yang terdiri dari 77.637 personel Polri, kemudian 13.775 dari personel TNI, dan sisanya 55.289 adalah personel dari gabungan stakeholder terkait lainnya,” ungkap Wakapolri memerinci.

    Fokus pengamanan mencakup 44.226 objek vital, mulai dari gereja, terminal, pelabuhan, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, hingga lokasi wisata yang menjadi pusat keramaian perayaan Tahun Baru 2026.

    Puncak Arus Mudik dan Balik

    Berdasarkan data survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pergerakan masyarakat pada Nataru kali ini diprediksi melonjak dibandingkan tahun sebelumnya, dengan estimasi mencapai 119,5 juta orang.

    Polri memetakan jadwal krusial yang perlu diwaspadai pengendara:

    Puncak Arus Mudik: 20–24 Desember 2025.Puncak Arus Balik: 28 Desember 2025–4 Januari 2026.

    Dedi juga menginstruksikan seluruh jajaran Polda dan Polres untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah kesiapan sarana, prasarana, serta antisipasi bencana alam yang mungkin terjadi selama periode libur panjang tersebut.

  • Pemerintah Salurkan 44.000 Ton Beras untuk Korban Banjir Sumatera

    Pemerintah Salurkan 44.000 Ton Beras untuk Korban Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh tetap terjaga. Hingga saat ini, pemerintah telah menyalurkan puluhan ribu ton beras ke wilayah terdampak.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, sebanyak 44.000 ton beras telah dikirimkan ke tiga provinsi tersebut sebagai bagian dari penanganan darurat bencana. “Kami sudah mengirimkan beras kurang lebih 44.000 ton sampai dengan hari ini,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Selain penyaluran beras, pemerintah juga menyiapkan cadangan pangan dalam jumlah besar guna memastikan tidak terjadi kekurangan di daerah terdampak. Cadangan beras yang disiagakan mencapai sekitar 120.000 ton atau tiga kali lipat dari kebutuhan di lapangan.

    “Jadi, pangan tidak ada masalah,” tegas Amran.

    Tak hanya beras, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan lainnya berupa minyak goreng dengan total volume sekitar 6.000 ton. Secara keseluruhan, nilai bantuan dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp 1 triliun, ditambah dukungan dari kementerian lain serta mitra pemerintah senilai kurang lebih Rp 75 miliar.

    Untuk mempercepat distribusi logistik ke wilayah terdampak, Kementerian Pertanian bersama instansi terkait telah mengerahkan dua kapal pengangkut bantuan. Satu kapal tambahan dijadwalkan segera menyusul. “Total ada tiga kapal yang membawa bantuan ke lokasi,” kata Amran.

    Mentan juga mengungkapkan, sekitar 70.000 hektare lahan sawah mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor di wilayah Sumatera dan Aceh. Meski demikian, pemerintah optimistis pemulihan sektor pertanian dapat dilakukan secara bertahap.

    “Insyaallah, kerusakan sawah ini bisa kami tangani dan kami mulai bekerja kembali pada Januari,” pungkas Amran.

  • Perusahaan AS iRobot Bangkrut Tertekan Produk China dan Tarif Trump

    Perusahaan AS iRobot Bangkrut Tertekan Produk China dan Tarif Trump

    Jakarta, Bertasatu.com – Produsen robot penyedot debu Roomba, iRobot Corp, resmi mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 di pengadilan Delaware, Amerika Serikat. Perusahaan teknologi asal Massachusetts itu menyebut tekanan tarif impor AS dan persaingan harga murah sebagai faktor utama yang menggerus kinerja bisnisnya hingga akhirnya memilih jalur pailit.

    Melansir Reuters, Selasa (16/12/2025), pada pengajuan tersebut, iRobot menyatakan akan berubah menjadi perusahaan tertutup setelah seluruh sahamnya diambil alih oleh Picea Robotics, mitra manufaktur utamanya. Langkah ini diambil untuk menyelamatkan operasional di tengah tekanan biaya yang kian berat.

    Sejak Maret 2025 lalu, manajemen iRobot telah memperingatkan adanya risiko terhadap keberlangsungan usaha. Tekanan datang dari dua arah sekaligus, yakni membanjirnya produk pesaing berharga murah khususnya dari China, serta kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang diperketat sejak era Presiden Donald Trump.

    Salah satu pukulan terbesar berasal dari tarif impor sebesar 46% atas produk dari Vietnam, negara tempat iRobot memproduksi penyedot debu untuk pasar AS.

    Berdasarkan dokumen pengadilan, kebijakan tarif tersebut menambah beban biaya perusahaan hingga sekitar US$ 23 juta sepanjang 2025 dan menyulitkan perencanaan bisnis jangka panjang.

    Padahal, sepanjang 2024 iRobot masih membukukan pendapatan sekitar US$ 682 juta. Namun, margin keuntungan terus tertekan karena perusahaan harus menurunkan harga jual sekaligus menggelontorkan investasi besar untuk pengembangan teknologi agar tetap kompetitif menghadapi produsen seperti Ecovacs Robotics.

    Masalah keuangan iRobot juga diperberat oleh tumpukan utang. Perusahaan tercatat memiliki kewajiban sekitar US$ 190 juta yang berasal dari pinjaman tahun 2023.

    Dana tersebut sebelumnya digunakan untuk menopang operasional ketika rencana akuisisi senilai US$ 1,4 miliar oleh Amazon.com gagal akibat penyelidikan persaingan usaha di Eropa.

    Setelah kesepakatan dengan Amazon batal dan iRobot menunggak pembayaran kepada Picea, produsen yang berbasis di China itu kemudian mengambil alih utang iRobot dari konsorsium dana investasi yang dikelola Carlyle Group.

    Dalam skema restrukturisasi, Picea akan menguasai 100% saham iRobot dan menghapuskan sisa pinjaman US$ 190 juta, termasuk tambahan utang US$ 74 juta yang timbul dari perjanjian manufaktur. Kreditur dan pemasok lain disebut akan dibayar penuh.

    Manajemen iRobot menegaskan proses kebangkrutan ini tidak akan mengganggu layanan pelanggan, aplikasi, rantai pasok global, maupun dukungan produk yang berjalan saat ini.

    iRobot pernah berada di puncak kejayaan dengan valuasi mencapai US$ 3,56 miliar pada 2021, terdorong lonjakan permintaan selama pandemi. Kini, nilai perusahaan tersebut merosot tajam menjadi sekitar US$ 140 juta.

    Didirikan pada 1990 oleh tiga ilmuwan robotika dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), iRobot awalnya bergerak di sektor pertahanan dan antariksa sebelum meluncurkan Roomba pada 2002. Produk tersebut sempat mendominasi pasar, dengan pangsa sekitar 42% di Amerika Serikat dan 65% di Jepang.

    Saat ini, iRobot berkantor pusat di Bedford, Massachusetts, dan mempekerjakan sekitar 274 karyawan, berdasarkan dokumen pengadilan kebangkrutan.

  • Kinerja Pertanian 2025: Mentan Amran Dapat Apresiasi Presiden

    Kinerja Pertanian 2025: Mentan Amran Dapat Apresiasi Presiden

    Jakarta, Beritasatu.com –  Kementerian Pertanian mencatat kinerja positif sepanjang 2025, mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna. Laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi satu-satunya yang mendapat tepuk tangan dari Presiden dan para menteri.

    Dalam paparannya, Mentan Amran menyampaikan penanganan pangan di daerah terdampak bencana. Ia memastikan stok dan distribusi pangan nasional aman. “Izin Bapak Presiden, kami laporkan bantuan pangan ke daerah bencana. Kami sudah mengirim beras sekitar 44 ribu ton, dan cadangan kami siapkan tiga kali lipat dari kebutuhan, 120 ribu ton. Jadi pangan tidak ada masalah,” kata Amran di Istana Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Selain beras, Kementerian Pertanian menyalurkan minyak goreng serta dukungan internal kementerian dan mitra. Total bantuan pemerintah mencapai sekitar Rp 1 triliun, sementara bantuan internal dan mitra Rp 75 miliar. “Dua kapal sudah berangkat, besok satu kapal lagi, jadi total tiga kapal,” jelas Amran.

    Mentan Amran juga melaporkan kerusakan lahan sawah akibat bencana mencapai 70 ribu hektare, dan penanganan akan dimulai Januari 2026. Tak hanya soal bencana, Amran menyoroti capaian kesejahteraan petani yang meningkat signifikan, dengan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 124,36 persen, tertinggi sepanjang sejarah. Pendapatan petani padi naik hingga Rp 120 triliun.

    Kinerja ekspor pertanian juga positif, tumbuh 42 persen hingga Agustus 2025 dibanding periode sama tahun lalu, dengan proyeksi akhir tahun mencapai 33-35 persen. Produksi beras nasional meningkat 4,17 juta ton, lebih cepat dari target, dan stok beras tercatat mencapai 3,7 juta ton, level tertinggi dalam sejarah modern Indonesia.

    Di sektor pupuk, Kementerian Pertanian mencatat peningkatan volume 700 ribu ton dengan penurunan harga 20 persen tanpa menambah anggaran negara, melalui revitalisasi regulasi yang berjalan selama dua bulan.

    Menutup laporan, Mentan Amran menyebut Kementerian Pertanian baru menerima penghargaan dari FAO. Kebijakan Indonesia yang tidak lagi mengimpor beras berdampak pada penurunan harga pangan dunia, dari 650 dolar per ton menjadi 340 dolar, turun 42 persen.

    Paparan komprehensif Mentan Amran itu mendapat tepuk tangan Presiden dan jajaran menteri, menegaskan apresiasi atas kinerja positif Kementerian Pertanian sepanjang 2025.

  • Percepat Pemulihan Banjir Sumatera, TNI Kerahkan 82 Alutsista

    Percepat Pemulihan Banjir Sumatera, TNI Kerahkan 82 Alutsista

    Jakarta Beritasatu.com – Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan sebanyak 82 alat utama sistem senjata (alutsista) guna mendukung percepatan penanganan bencana di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Pengerahan alutsista ini menjadi tulang punggung operasi kemanusiaan, khususnya untuk distribusi logistik dan menjangkau daerah-daerah terisolasi.

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, alutsista yang digelar terdiri dari berbagai matra untuk mendukung operasi darat, laut, dan udara. “Alutsista yang digelar saat ini sebanyak 82 unit,” ujar Agus di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Perinciannya, TNI mengoperasikan 26 unit pesawat, 36 unit helikopter, serta 20 unit kapal perang (KRI). Untuk dukungan udara, TNI mengerahkan pesawat A400, Hercules, CN-295, dan Casa 212, termasuk pesawat bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Sementara itu, armada helikopter, seperti Caracal, Super Puma, Bell 412, MI-17, Panther, hingga Dauphin Basarnas dimanfaatkan untuk evakuasi korban, pengiriman logistik, serta misi airdrop ke wilayah yang tidak dapat dijangkau melalui jalur darat.

    Dukungan jalur laut juga diperkuat dengan pengoperasian 20 unit KRI yang terus berlayar untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan ke tiga provinsi terdampak bencana tersebut.

    Agus menegaskan, pengerahan alutsista difokuskan untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau wilayah-wilayah paling sulit diakses. “Sampai hari ini, dukungan logistik masih terus dilaksanakan, terutama ke wilayah yang tidak bisa dijangkau melalui jalan darat,” tegasnya.

    Pengerahan puluhan alutsista ini menjadi bentuk komitmen TNI dalam mempercepat penanganan darurat bencana, menjaga keselamatan warga, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi secara cepat dan tepat.

  • 600 Dokter dan Perawat Siap Dikirim ke Wilayah Banjir Sumatera

    600 Dokter dan Perawat Siap Dikirim ke Wilayah Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 600 dokter umum, dokter spesialis, dan perawat disiapkan untuk memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas yang berada di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengiriman ratusan tenaga medis ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk memastikan layanan kesehatan tetap optimal di tengah kondisi darurat bencana. “Kita batch pertama akan memberangkatkan 600 orang. Sebanyak 450 di antaranya sudah siap diberangkatkan minggu ini,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Budi menjelaskan, Kementerian Kesehatan telah melakukan pendataan kebutuhan dokter umum, dokter spesialis, dan perawat di seluruh wilayah terdampak. Para tenaga medis tersebut nantinya akan digilir atau rolling setiap dua pekan untuk menjaga kondisi fisik dan stamina selama bertugas di daerah bencana.

    Untuk teknis keberangkatan, Kemenkes berencana bekerja sama dengan TNI, termasuk dalam penyediaan transportasi udara. “Kalau diangkutnya pakai Hercules juga bisa, biar mereka merasakan Hercules,” kata Budi.

    Menurutnya, para dokter dan perawat yang terlibat berasal dari berbagai kampus dan rumah sakit di seluruh Indonesia. Kemenkes membuka rekrutmen melalui organisasi profesi serta fakultas kedokteran, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI), Universitas Muhammadiyah, hingga Nahdlatul Ulama.

    “Yang datang ternyata bukan hanya dokter magang atau koas. Dokter umum dan dokter spesialis pun mau mengorbankan pendapatan mereka untuk berangkat ke daerah bencana,” ungkap Budi.

    Menkes menambahkan, misi kemanusiaan para tenaga medis ini dianalogikan, seperti operasi militer bagi prajurit TNI. Pemerintah pun menyiapkan bentuk apresiasi bagi mereka yang terlibat langsung dalam penanganan bencana. “Ini seperti operasi kemanusiaan. Nanti akan diberikan penghargaan karena mereka sudah ikut misi kemanusiaan,” pungkas Budi.

  • IPO Superbank SUPA Tembus Oversubscription 318,69 Kali, Investor Antre

    IPO Superbank SUPA Tembus Oversubscription 318,69 Kali, Investor Antre

    Jakarta, Beritasatu.com – Penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA) mencatatkan respons pasar yang luar biasa menjelang pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 17 Desember 2025.

    Dalam masa penawaran, saham SUPA mengalami kelebihan permintaan hingga 318,69 kali, dengan total pemesanan dari investor menembus angka lebih dari 1 juta order. Capaian tersebut menjadi salah satu rekor tertinggi untuk IPO di sektor perbankan digital nasional.

    Antusiasme yang tinggi ini mencerminkan optimisme investor terhadap prospek bisnis SUPA sebagai bank berbasis digital. Selain itu, pencapaian tersebut juga menegaskan kepercayaan pasar terhadap strategi transformasi digital yang tengah dijalankan perseroan serta prospek pertumbuhan jangka panjang industri perbankan digital di Indonesia.

    Tingginya tingkat oversubscription dinilai sebagai indikator kuat kepercayaan investor terhadap fundamental perusahaan.  Minat pasar terhadap saham SUPA juga didukung oleh peran enam perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai penjamin emisi, sehingga memperluas jangkauan dan minat publik terhadap IPO ini.

    CEO Sucor Sekuritas Bernadus Wijaya menilai keberhasilan IPO Superbank menjadi sinyal positif bagi perkembangan pasar modal domestik, khususnya di sektor perbankan digital.

    “IPO SUPA mencetak rekor dengan tingkat oversubscription mencapai 318 kali dan permintaan investor lebih dari 1 juta order. Ini mencerminkan kepercayaan pasar terhadap fundamental dan prospek Superbank. Respons seperti ini menunjukkan bahwa appetite investor terhadap IPO sektor perbankan digital masih sangat kuat,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025).

    Ia menambahkan, tingginya minat investor pada fase penawaran diharapkan berdampak positif terhadap likuiditas saham SUPA setelah resmi tercatat di BEI. 

    “Selain itu, keberhasilan IPO ini juga berpotensi menjadi katalis bagi pengembangan sektor perbankan digital di Indonesia,” pungkasnya.