Xcloud.id

Category: Beritasatu.com

  • Diduga Depresi, Pria Asal Tebet Tabrakkan Diri ke Kereta Api di Way Kanan

    Diduga Depresi, Pria Asal Tebet Tabrakkan Diri ke Kereta Api di Way Kanan

    Way Kanan, Beritasatu.com – Seorang pria asal Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan seusai menabrakkan diri ke kereta api Batu Bara Rangkaian Panjang (Babaranjang) di Kabupaten Way Kanan, Lampung. Korban diduga mengalami depresi hingga nekat mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan diri ke kereta api.

    Pria itu mengakhiri hidupnya dengan cara menabrakkan diri ke kereta api Babaranjang sedang melintas di kilometer 144+8/9, Desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan.

    Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (29/10/2024) sekitar pukul 02.00 WIB. Tubuh korban ditemukan oleh warga setempat dengan kondisi terkapar di lokasi kejadian.

    Dari informasi yang dihimpun, korban yang tidak dikenali masyarakat setempat datang ke lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor. Korban menghentikan sepeda motornya di tepi perlintasan kereta api.

    Tidak berselang lama, korban turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati rel kereta api lalu menabrakkan dari kereta api Babaranjang yang melintas. Akibat benturan yang cukup keras, korban tewas di lokasi kejadian akibat mengalami luka serius di bagian kepala.

    Polisi yang menerima laporan warga mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainal Abidin Pagar Alam Way Kanan.

    Dari hasil identifikasi tim Inafis Polres Way Kanan, korban bernama Ferry Gunawan (26), warga Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

    Korban diketahui merupakan karyawan PTPN VII, Tulung Buyut, Negeri Agung, Way Kanan. Korban diduga mengalami depresi hingga nekat mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan diri ke kereta api Babaranjang yang sedang melintas dengan kecepatan tinggi.

    Kasi Humas Polres Way Kanan Ipda Mukhtiar mengatakan, di lokasi kejadian, polisi menemukan sepeda motor milik korban, satu unit handphone, kartu tanda penduduk (KTP) korban dan satu buah jam tangan milik korban.

    “Dari hasil visum pihak rumah sakit, korban mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala. Ada luka robek kepala bagian belakang, di atas telinga kanan, luka di bagian wajah, dan luka lecet di sekujur tubuh korban,” kata Mukhtiar di Mapolres Way Kanan, Rabu (30/10/2024).

    Saat ini, jenazah korban masih berada di RSUD Zainal Abidin Pagar Alam, Way Kanan. Polisi masih menunggu kedatangan keluarga korban untuk penyerahan jenazah korban.
     

  • UPH Edukasi Pelajar SMA Soal Pencegahan Hoaks Pemilu

    UPH Edukasi Pelajar SMA Soal Pencegahan Hoaks Pemilu

    Tangerang Selatan, Beritasatu.com – Program Studi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Banten memberikan edukasi kepada para pelajar SMA mengenai pencegahan hoaks dalam pemilu di ruang digital.

    Ketua Program Studi (Kaprodi) PJJ Ilmu Komunikasi UPH Azalia Gerungan mengatakan, kegiatan pelatihan program Tular Nalar 3.0 ini bertujuan untuk melatih para pemilih baru. Para pelajar yang telah dibekali dengan pemahaman akan suasana pemilu dan diharapkan bisa menyebarkan informasi positif.

    “Kami berharap dapat membantu siswa-siswi untuk memahami potensi dan isu negatif yang mungkin akan bertebaran selama masa pemilu dan pilkada serentak,” kata Azalia dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

    Kegiatan itu diselenggarakan di SMA Katolik Mater Dei Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, (30/10/2024). Kegiatan diikuti 107 siswa kelas 12 yang baru pertama kali menggunakan hak suaranya dalam pilkada pada 27 November 2024 mendatang.

    Kepala Sekolah SMA Katolik Mater Dei Pamulang Lucia Tuty Hartiningsih, menyambut baik pelatihan literasi digital Tular Nalar itu. Dia ingin para murid mampu mengawal demokrasi dan membatasi penyebaran hoaks di ruang digital.

    “Kami berharap siswa-siswi kami dapat terhindar dari penyebaran hoaks dan memanfaatkan media sosial untuk kepentingan yang positif,” pungkasnya.

  • Menko Pemberdayaan Masyarakat Cak Imin Usul Distribusi Subsidi Langsung ke Penerima

    Menko Pemberdayaan Masyarakat Cak Imin Usul Distribusi Subsidi Langsung ke Penerima

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan memanggil sejumlah menteri untuk membahas mengenai subsidi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10/2024). Rapat ini juga diikuti oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    Pada rapat itu, Cak Imin mengusulkan sistem distribusi subsidi dilakukan tidak melalui potongan harga untuk BBM atau subsidi lainnya, melainkan langsung ke masyarakat penerima bantuan.

    “Usulan saya subsidi itu langsung ke sasaran. Orang atau keluarga dan tidak melalui (bentuk subsidi) BBM infrastruktur lainnya. (Bentuknya) macam-macam, ada Program Keluarga Harapan (PKH), ada subsidi pangan,” kata Cak Imin pada Rabu (30/10/2024).

    Sementara dalam rapat tersebut, Prabowo memberi arahan agar subsidi yang diberikan dapat tepat sasaran terhadap masyarakat yang paling membutuhkan.

    “Tadi kita membahas sesuatu yang sangat spesifik tadi tentang arahan presiden untuk mengkaji dan dipertajam mengenai subsidi supaya lebih tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasinya,” ucap Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi.

    “Sekarang lagi mempertajam data supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi salah sasaran. Jadi tempat sasaran subsidinya ke orang,” kata Hasan.

    Rencananya, pembahasan terkait subsidi akan terus diolah hingga dua pekan ke depan, termasuk juga besaran subsidi yang masih dikaji hingga saat ini.

    “BPS yang akan menyiapkan data dan Kemensos serta seluruh kementerian terkait akan terlibat,” pungkas Hasan.
     

  • Bacok 2 Warga Pemalang di Sleman Saat Hendak Ujian CPNS, 3 Pelaku Ditangkap

    Bacok 2 Warga Pemalang di Sleman Saat Hendak Ujian CPNS, 3 Pelaku Ditangkap

    Sleman, Beritasatu.com – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Sleman bersama Unit Reskrim Polsek Gamping meringkus pelaku pembacokan terhadap dua orang warga Pemalang. Kedua korban yang berniat ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Yogyakarta ini dianiaya pada Jumat (25/10/2024) sekitar pukul 00.10 WIB di Jalan Wates, Gamping Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Kapolsek Gamping AKP Sandro Dwi Rahardian mengatakan kejadian bermula saat korban yang berinisial MP (30) dan BS (23), tengah mengendarai sepeda motor dari arah barat ke timur di Jalan Wates. Tiba-tiba korban dipepet oleh sekelompok pelaku.

    “Para pelaku berboncengan menggunakan tiga sepeda motor dan salah satu di antaranya membawa senjata tajam jenis celurit. Saat tiba di jalan baru yang kondisinya gelap dan sepi, korban berusaha berbalik arah untuk mencari tempat yang lebih aman. Namun, kelompok pelaku terus mengejar mereka,” ujar Sandro di Sleman.

    Kedua korban kemudian terjatuh dari sepeda motor. Salah satu pelaku mengejar hingga ke sebuah warung kopi dan mengayunkan senjata tajam ke arah korban.

    Akibatnya, korban BS mengalami luka bacok di tengkuk yang menyebabkan separuh tubuh bagian kiri korban lumpuh. Korban MP mengalami luka robek di lengan kiri dan bekas tusukan di punggung.

    Polisi kemudian menangkap tiga dari enam tersangka, yaitu LY (37), SA (33), dan JT (28), yang semuanya berasal dari wilayah Godean dan Gamping. Tiga tersangka lainnya, GL, AT, dan RG, masih dalam pencarian. Berdasarkan hasil penyelidikan, motif pengeroyokan tersebut karena salah sasaran.

    Polisi juga mengamankan beberapa barang bukti,  di antaranya satu buah celurit berkarat dengan panjang 53 cm, satu pisau besar, dan satu jaket hoodie berwarna kuning muda.

    Para tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP juncto Pasal 56 KUHP dan/atau Pasal 351 KUHP juncto Pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun dan 6 bulan penjara.
     

  • Bahas UMP 2025 Bersama Apindo, Airlangga Harap Pengupahan Cerminkan Perkembangan Ekonomi

    Bahas UMP 2025 Bersama Apindo, Airlangga Harap Pengupahan Cerminkan Perkembangan Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani dan jajarannya. Pertemuan ini membahas kebijakan pemerintah terkait upah minimum provinsi (UMP) 2025. Airlangga berharap pengupahan mencerminkan perkembangan perekonomian.

    “Pertemuan kali ini adalah pertemuan untuk mendengar masukan dari Apindo. Kita ketahui bahwa Apindo ini bagian dari tripartit dengan serikat pekerja dan pemerintah, terutama dalam siklus terkait dengan pengupahan,” ujar Airlangga, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Airlangga mengatakan, pengusaha berharap kebijakan upah minimum bagi pekerja dapat mempertimbangkan sejumlah faktor, di antaranya, mencerminkan perkembangan perekonomian, berbasis regulasi, tak hanya berpatokan pada UMP tetapi juga mempertimbangkan struktur skala upah, serta menyesuaikan produktivitas perusahaan.

    “Tentu dalam pembicaraan tadi juga muncul terkait dengan kondisi terkini daripada industri padat karya. Dalam pembahasan juga para pengusaha yang tercakup dalam Apindo yang terdiri dari berbagai sektor, termasuk otomotif, kawasan industri, retail, dan tekstil. Mereka mengharakan pengupahan dapat mencerminkan terkait dengan perkembangan perekonomian,” terangnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Shinta menuturkan bahwa para pengusaha merekomendasikan kepada pemerintah agar penetapan UMP 2025 dapat menyesuaikan kondisi perusahaan, khususnya yang bergerak di industri padat karya yang tengah terpukul.

    “Oleh karenanya kami mengimbau bahwa tantangan ini harus kita perhatikan bersama. Dengan kondisi seperti ini, kita juga perlu mewaspadai, dan jangan sampai kondisi yang sudah berat ini akan bisa tambah besar yang harus dihadapi,” kata Shinta.

    Shinta menyampaikan, Apindo juga sebelumnya telah merekomendasikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar pengupahan pekerja tidak hanya berpatokan dengan UMP, tetapi penetapannya harus diserahkan kepada pelaku usaha masing-masing.

    “Tadi kami mengedepankan mengenai isu bipartit. Jadi di atas UMP sebaiknya diserahkan kepada pelaku usaha masing-masing, karena kondisinya juga berbeda-beda. Jadi ini ada negosiasi bipartit dan social dialogue yang terus kami ke depankan dengan para pekerja,” pungkasnya.

  • Apindo Minta Penghitungan UMP 2025 Sesuai PP Pengupahan

    Apindo Minta Penghitungan UMP 2025 Sesuai PP Pengupahan

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk tetap menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sebagai dasar penyusunan upah minimum provinsi (UMP) 2025. Regulasi tersebut dinilai sudah memiliki komponen yang tepat dalam penyusunan UMP.

    Hal ini sebagai respons Apindo terhadap permintaan serikat pekerja yang meminta kenaikan upah minimum hingga 10% pada 2025. Kalangan pengusaha menilai setiap daerah memiliki standar yang berbeda untuk menentukan UMP.

    “Jadi tidak bisa disamaratakan semua daerah di Indonesia. Provinsi, kabupaten, dan kota itu semua sudah ada formulanya. Jadi kami harapkan dan mengimbau bahwa kita tetap ada konsisten kepada formula yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” ucap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu (30/10/2024).

    Dalam PP 51/2023 disebutkan, kenaikan upah minimum dengan rumus inflasi ditambahkan pertumbuhan ekonomi dan dikalikan dengan indeks. Koefisien merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,1 sampai dengan 0,3.

    “Karena kalau kita setiap kali harus mengubah aturan kan jadi susah. Ini kan yang penting buat pengusaha itu kepastian. Formula itu ada kan untuk kita ikuti,” tutur Shinta.

    Sementara, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar mengatakan, dengan deflasi yang terjadi selama 5 bulan terakhir menunjukkan bahwa daya beli masyarakat turun.

    Menurut dia, untuk mengembalikan daya beli masyarakat, khususnya untuk segmen pekerja, seharusnya pemerintah memberikan perlakuan khusus terhadap kenaikan upah minimum pada 2025.

    “Permintaan serikat pekerja dengan kenaikan hingga 10% cukup rasional,” kata Timboel.

    Dia mengatakan, apabila kenaikan upah minimum 2025 menggunakan formula dalam PP 51/2023, maka daya beli buruh belum mampu untuk pulih sehingga penurunan daya beli buruh masih berlanjut.

    “Oleh karenanya penting adanya kebijakan khusus dengan menetapkan indeks menjadi 0,8-1, sehingga kenaikan upah minimum bisa di atas 6%. Dengan asumsi inflasi 2,5 % dan pertumbuhan ekonomi 5%,” terang Timboel.

    Kemudian, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta, kenaikan upah minimum 2025 sebesar 8% hingga 10%. Adapun dasar perhitungan kenaikan tersebut, yakni pertama, inflasi 2025 yang diperkirakan sebesar 2,5% dan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2%. Jika dijumlahkan, maka inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan angka 7,7%.

    Selain itu, di kawasan industri, pada 2024, buruh  memiliki tambahan biaya hidup yang belum diakomodasi dari kenaikan gaji. Sebagai contoh, inflasi di kawasan industri, terutama di Jabotabek, tercatat 2,8%, sementara kenaikan upah hanya 1,58%.

    “Artinya, buruh harus nombok sekitar 1,3% dari selisih antara inflasi 2,8% dan kenaikan upah 1,58%. Berdasarkan perhitungan tersebut angka 8%  berasal dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi ditambah faktor tambahan biaya hidup sebesar 1,3%,” tutur Said.

    Kedua, ada faktor disparitas upah yang juga menjadi perhatian. Di wilayah-wilayah yang berbatasan, kesenjangan upah atau disparitas masih tinggi. Misalnya, upah di Karawang lebih tinggi dibandingkan di Purwakarta, dan upah di Purwakarta lebih tinggi dibandingkan di Subang. Untuk mengatasi kesenjangan ini, ditambahkan angka disparitas sebesar 2%.

    “Berdasarkan analisis litbang Partai Buruh dan KSPI, tambahan ini menghasilkan kenaikan 10%, untuk mencegah kesenjangan yang semakin melebar,” ujar Said.

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam mengatakan, perusahaan tidak hanya memperhatikan UMP tetapi juga harus memperhatikan struktur dan skala upah. Upaya kenaikan upah diperhitungkan berdasarkan produktivitas. Lantaran perhitungan berdasarkan UMP hanya untuk masa kerja sampai dengan satu tahun.

    “Kita mendorong dengan perhitungan struktur dan skala upah, jadi jangan setiap tahun kita ribut upah minimum tetapi lupa untuk bicara mengenai upah yang di atas upah minimum yang sesuai dengan produktivitas,” kata Bob.

    Dia mengatakan, apabila produktivitas karyawan tinggi dan kinerja perusahaan bagus, maka perusahaan bisa memberikan kenaikan gaji berdasarkan struktur dan skala upah. Namun, hal itu harus berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja.

    “Jadi demokratisasi itu harus dimulai dari level perusahaan. Upah minimum tetap ada tetapi lebih dari itu sebaiknya diakomodasi melalui struktur upah masing-masing perusahaan karena yang paling tahu maju mundurnya perusahaan itu adalah bipartit perusahaan,” terang Bob.

  • Pelopori Perdagangan Karbon di Indonesia, Pertamina NRE Gencar Dorong Carbon Neutral Event

    Pelopori Perdagangan Karbon di Indonesia, Pertamina NRE Gencar Dorong Carbon Neutral Event

    Jakarta, Beritasatu.com – Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) tidak saja mempelopori perdagangan karbon di IDX Carbon pada tahun 2023, namun secara konsisten mengampanyekan serta mendukung kegiatan-kegiatan netral karbon yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Carbon neutral event adalah kegiatan yang diselenggarakan tanpa mengeluarkan emisi karbon atau emisi yang dikeluarkan dikompensasi dengan pembelian kredit karbon sehingga menjadi netral karbon.

    Pertamina NRE sebagai penjual kredit karbon telah memperdagangkan kredit karbon ke sejumlah penyelenggara acara atau kegiatan.

    “Kami berharap kampanye carbon neutral event ini dapat mengedukasi dan menginspirasi masyarakat untuk turut mendukung upaya penurunan emisi karbon secara konkret, yaitu salah satunya mengompensasi emisi karbon yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan acara dengan membeli kredit karbon,” ujar Corporate Secretary Pertamina NRE Dicky Septriadi.

    Hingga periode Oktober 2024, Pertamina NRE telah mendukung penyediaan kredit karbon untuk mengompensasi emisi karbon yang dikeluarkan dalam sejumlah acara atau kegiatan , antara lain Anugerah Jurnalistik Pertamina 2024 untuk wilayah Jawa Barat, Pameran ESG yang diselenggarakan oleh PT Pertamina Bina Medika, program Pertamina Goes to Campus (PGTC) di Universitas Riau (Unri), Indonesia Millenial and Gen-Z Summit yang diselenggarakan oleh IDN Times, serta peluncuran program BBM Satu Harga di empat provinsi di Indonesia.

    Kredit karbon yang diperdagangkan Pertamina NRE bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Area Lahendong Unit 5 dan 6 yang sudah memiliki Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK). Artinya, dengan membeli kredit karbon dari Pertamina NRE maka turut mendukung pengembangan energi panas bumi yang merupakan energi hijau. Dicky menambahkan bahwa komitmen Pertamina NRE untuk menerapkan prinsip berkelanjutan diwujudkan di seluruh aspek bisnis perusahaan.

    “Dalam setiap kegiatan, kami akan bantu hitung potensi emisi karbon yang dihasilkan, emisi yang dihasilkan dari transportasi yang digunakan oleh peserta kegiatan, penggunaan listrik, air, gas hingga limbah yang dihasilkan selama penyelenggaraan acara. untuk selanjutnya , emisi yang telah dihitung tersebut dikompensasi dengan sejumlah unit kredit karbon yang kami sediakan untuk di offset,” lanjutnya.

    Kegiatan Anugerah Jurnalistik Pertamina 2024 Jawa Barat menjadi salah satu contoh penerapan carbon neutral event yang didukung Pertamina NRE. Melalui konsep ini, seluruh emisi karbon yang dihasilkan dari acara tersebut dihitung secara cermat, mulai dari penggunaan energi, transportasi, hingga konsumsi barang yang berpotensi menghasilkan emisi. Setelah itu, total emisi tersebut dikompensasikan melalui pembelian kredit karbon.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan bahwa pihaknya mendorong dekarbonisasi dalam berbagai aktivitas perusahaan. Hal ini merupakan wujud komitmen dan upaya Pertamina mengejar target net zero emission 2060.

    “Salah satu strategi Pertamina dalam mendukung tercapainya NZE adalah melalui inisiatif carbon neutral dan perdagangan karbon. Kami berharap, carbon neutral event ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak untuk melakukan dekarbonisasi yang lebih masif,” ujar Fadjar.

    Ke depan, Pertamina NRE akan menambah volume kredit karbon dari sumber energi bersih yang lain, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg). Aksi ini sejalan dengan komitmen Pertamina untuk mendukung target pemerintah dalam mencapai net zero emission (NZE) pada tahun 2060.

  • Gebrakan Awal Presiden Prabowo Diapresiasi Masyarakat

    Gebrakan Awal Presiden Prabowo Diapresiasi Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat politik Citra Institute Efriza mengungkapkan gebrakan awal Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan sejak dilantik 20 Oktober 2024 lalu mendapatkan apresiasi masyarakat Indonesia. Gebrakan tersebut mulai dari pembekalan Hambalang, retret Magelang hingga berbagai imbauan Prabowo agar para menteri Kabinet Merah Putih langsung bekerja, tidak korupsi hingga arahan memanfaatkan mobil produksi lokal.

    “Beberapa langkah dan gebrakan awal Presiden Prabowo sudah banyak menuai apresiasi publik, seperti mengumumkan susunan kabinetnya di hari yang sama saat dilantik menjadi presiden, memberikan pembekalan selama 3 hari di Lembah Tidar,” ujar Efriza kepada wartawan, Rabu (30/10/2024).

    Prabowo, kata Efriza, juga mewajibkan menteri dan wakil menteri untuk memakai mobil dinas produksi dalam negeri Maung dari Pindad. Tak hanya itu, Prabowo juga mengingatkan menteri dari parpol untuk tidak mencuri uang APBN, serta berkomitmen langsung tancap gas bekerja setelah pembekalan di Hambalang dan Magelang selesai.

    “Langkah-langkah Prabowo Subianto ini seolah ingin menjawab tingkat kepercayaan dan ekspektasi publik yang sangat besar terhadap pemerintahannya, sebagaimana tercermin dalam survei Indikator Politik yang menyatakan bahwa 85,3% masyarakat Indonesia yakin Prabowo akan bisa membawa Indonesia bergerak ke arah yang lebih baik,” ungkap dia.

    Di tengah gebrakan Prabowo tersebut, kata Efriza, muncul berbagai kritikan yang tidak objektif dan mengada-ada. Dia mencontohkan kritik terkait kegiatan retret di Magelang yang dipandang sebagai upaya pengembalian pemerintahan yang militeristis seperti era Soeharto. 

    “Cara ini sudah banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan dunia dan terbukti sangat efektif. Pengorganisasian cara militer adalah model yang diakui menjadi yang terapi, terbaik dan dan termodern di dunia,” tandas dia.

    Efriza menilai kritikan di negara demokrasi sangat penting dan bisa menjadi vitamin. Hanya saja, kata dia, kritikan tersebut diarahkan pada hal-hal yang substansial, bukan karena perbedaan pilihan politik atau suka dan tidak suka.

  • Menteri Nusron Pesan 11 Mobil Maung ke PT Pindad

    Menteri Nusron Pesan 11 Mobil Maung ke PT Pindad

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memesan 11 mobil Maung buatan PT Pindad untuk dipakai oleh dirinya, wakil menteri, hingga pejabat negara eselon I. Nusron sudah berkomunikasi dengan Dirut PT Pindad Abraham Mose.

    “Ini sudah dikomunikasikan (dengan PT Pindad), mereka lagi produksi di Pindad. Eselon I kita ada sembilan, tambah menteri sama wamen, mungkin 11,” ujar Nusron di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Nusron mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto agar para menteri hingga pejabat eselon I menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad. Menurut dia, penggunaan produk dalam negeri bakal memberikan nilai tambah untuk bangsa.

    “Senang saja, malah bagus sepanjang itu produksi dalam negeri dan membawa nilai tambah dalam negeri dan saya sudah komunikasi dengan dirut Pindad, memang kita akan pesan juga,” tandas Nusron.

    Hanya saja, Nusron mengaku belum mengetahui secara pasti waktu dimulainya penggunaan mobil Maung tersebut. Namun, kata dia, Prabowo menginginkan semua pejabat negara memanfaatkan produk-produk lokal seperti mobil Maung.

    “Harapan Bapak Presiden semua pejabat itu menggunakan kendaraan maupun produk-produk lokal. Saya pikir ini bagus dan kami merespons bagus, siapa lagi kalau bukan kita yang memakai produk dalam negeri,” pungkas Nusron.
     

  • Istana: Prabowo Tegas Ingin Berantas Judi Online

    Istana: Prabowo Tegas Ingin Berantas Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengungkapkan komitmen tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas judi online (judol). 

    “Bapak Prabowo itu sangat tegas ingin memberantas judi online. Itu jadi salah satu prioritas beliau,” kata Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10/2024). 

    Namun, Hasan belum bisa menjabarkan langkah-langkah yang akan diambil Prabowo dalam memberantas judi online di Indonesia. 

    “Pasti nanti akan ada langkah-langkah. Namun, kita lihat, saya belum mengerti detailnya di mana. Pasti akan ada langkah-langkah untuk itu,” imbuh dia. 

    Ketika ditanya kemungkinan Prabowo telah mengantongi nama-nama bandar judi online di Indonesia, Hasan juga enggan menyampaikan lebih jauh. 

    “Saya belum konfirmasi soal itu (nama bandar judi online). Saya belum dapat informasi soal itu. (Yang jelas) pemerintahan Pak Prabowo tegas untuk memberantas judi online,” kata Hasan. 

    Sebelumnya dalam rapat kabinet perdana, Presiden Prabowo Subianto menginginkan sejumlah masalah yang tengah dihadapi Indonesia seperti judi online (judol), narkoba, penyelundupan, dan korupsi bisa segera diberantas.

    Prabowo langsung memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Herindra untuk mengatasi hal tersebut.

    “Fokus ancaman yang berat bagi kita judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan korupsi, kebocorannya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijen yang baik, bukti-bukti yang kuat. Bisa kita segera mitigasi hal ini semua,” jelas Prabowo saat pengarahan sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10/2024).