Category: Beritasatu.com

  • Mendiktisaintek: Penerima LPDP dari Ikatan Dinas Wajib Pulang

    Mendiktisaintek: Penerima LPDP dari Ikatan Dinas Wajib Pulang

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menjelaskan, penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) saat ini diperbolehkan untuk tetap tinggal di luar negeri.  Namun, bagi yang memiliki ikatan dinas di Indonesia harus tetap kembali ke Tanah Air.

    “Kalau mereka yang awalnya dari instansi, harus pulang. Namun, kalau dia tidak ada instansinya, bebas mau mengajar atau bekerja. Memang kalau dari sisi kepatutan harus pulang, tetapi kan kita tahu juga kalau pulang enggak punya kerjaan juga enggak baik,” usar Satryo di kompleks parlemen Seayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Satryo menjelaskan, perubahan kebijakan ini akan menguntungkan negara dalam mengurangi pengangguran di Indonesia mengingat lapangan pekerjaan dalam negeri terbatas.

    “Kalau pemerintah memang tidak mampu memberikan pekerjaan, juga sulit, kita kasih waktu mereka. Oke bisa teruskan dahulu di sana, cari kerjaan, perdalami ilmunya, dan nanti kalau sudah (bekerja), pulang,” jelasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyebut akan mengkaji ulang pemanfaatan beasiswa LPDP untuk memaksimalkan program swasembada dan hilirisasi.

    Satryo Soemantri Brodjonegoro memiliki sejumlah alasan mengizinkan alumni penerima beasiswa LPDP dari universitas luar negeri tak diwajibkan kembali ke Tanah Air untuk mengabdi.

    Pertama, alumni LPDP bisa berkarya di mana saja, selama memiliki prestasi yang dapat menunjang kariernya untuk bekerja di perusahaan top global atau melakukan penelitian di laboratorium yang bagus di luar negeri.

    Kedua, prestasi para alumni LPDP yang berkarya di luar negeri bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

    Ketiga, Indonesia belum memiliki wadah yang cukup untuk memanfaatkan potensi para alumni LPDP. Banyak negara yang dapat memberikan kesempatan yang lebih luas untuk mereka.
     

  • Budi Arie Akui Kenal 11 Pegawai Kemenkomdigi yang Jadi Tersangka Judi Online

    Budi Arie Akui Kenal 11 Pegawai Kemenkomdigi yang Jadi Tersangka Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengakui dirinya mengenal 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi online.

    “Ya tahulah (kenal dengan 11 tersangka),” ujar Budi Arie, yang saat ini menjabat sebagai menteri koperasi, setelah menghadiri sidang kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Meski mengenal para tersangka, Budi Arie dengan tegas membantah adanya keterlibatannya dalam kasus tersebut.

    “Pasti enggak (terlibat),” tegas Budi.

    Budi menyatakan siap jika pihak kepolisian memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut keterlibatannya dalam kasus yang masih terus berjalan tersebut.

    “Tunggu saja, dalami saja. Kita siap,” tambahnya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh memberikan dukungan atau “backing” kepada pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas judi daring (online). Ia juga menekankan perlunya memerangi kejahatan ini demi melindungi masyarakat.

    Pesan tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang mengutip arahan Presiden Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden pada Rabu.

    “Tadi disampaikan bahwa beberapa institusi atau lembaga, seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenko Polkam, serta seluruh lembaga lainnya harus bekerja sama. Tidak boleh ada backing-backingan, tidak boleh ada yang mendukung atau membantu aktivitas judi online,” ujar Meutya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

  • Menaker Yassierli Pastikan UMP 2025 Naik

    Menaker Yassierli Pastikan UMP 2025 Naik

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut tidak ada alasan untuk menurunkan UMP 2025. Ia menyebut pemerintah fokus pada peningkatan kesejahteraan pekerja dengan memberikan upah yang layak.

    “Iya dong (naik), masa enggak naik?” kata Yassierli saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Meski tidak memerinci besaran kenaikan UMP 2025 yang dimaksud, Yassierli memastikan pembahasan mengenai kenaikan tersebut telah melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit. Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan kolaborasi dengan semua lembaga untuk mencari rumusan yang tepat mengenai pengupahan buruh.

    Dalam sidang kabinet, Rabu (6/11/2024), Menaker Yassierli juga menyampaikan isu tentang UMP telah dibahas secara mendalam. Dalam waktu dekat, dirinya akan mengungkapkan perincian kebijakan tersebut kepada media.

    Meski demikian, Yassierli menegaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru mengumumkan penetapan UMP 2025. Pemerintah ingin memastikan bahwa peraturan yang akan dikeluarkan benar-benar dapat menjawab kebutuhan pekerja yang berpenghasilan rendah, tanpa mengabaikan keberlanjutan dunia usaha.

    “Kita mesti benar-benar firm bahwa peraturan menteri ini bisa membantu pekerja dengan penghasilan rendah, sekaligus tetap memperhatikan dunia usaha,” ujarnya.

    Sebelumnya, pada Senin (4/11/2024), Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada Kementerian Ketenagakerjaan terkait langkah strategis pemerintah. Hal itu untuk merespons keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai judicial review Undang-Undang Cipta Kerja.

    Salah satu arahan yang disampaikan Prabowo adalah terkait dengan perumusan upah minimum sektoral (UMS) bagi pekerja. Menaker Yassierli menjelaskan perumusan upah minimum menjadi salah satu fokus utama kementeriannya.

    “Kami banyak berbicara terkait dengan upah minimum, ini yang menjadi deadline kami dalam dua hari ke depan,” ujarnya.

  • Komisi V Ingin Kemenhub Masukkan Angkutan Online dalam UU Lalu Lintas

    Komisi V Ingin Kemenhub Masukkan Angkutan Online dalam UU Lalu Lintas

    Jakarta, Beritasatu.com  – Ketua Komisi V DPR Lasarus mendorong revisi Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga angkutan online, termasuk ojek online (ojol) masuk dalam UU itu.

    “Yang mau kita atur angkutan online. Sudah berapa tahun angkutan online di Indonesia ini, tetapi enggak ada undang-undang yang mengatur,” ucap Lasarus dalam rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di kompleks parlemen Senayan, Jakarta., Rabu (6/11/2024).

    Lasarus ingin Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dapat berkoordinasi dengan kakorlantas Polri untuk membahas revisi UU tersebut sehingga bisa segera disempurnakan.  Dia juga meminta Kemenhub segera membahas hal ini secara internal. 

    Selain itu, dia ingin ada peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari angkutan online. “Dari sini kita harapkan terkumpul dana sehingga kita punya kekuatan untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Ini kendaraan orang bayar pajak dan wajib kita menyediakan jalan yang bagus,” kata dia.

  • Denny ‘Cagur’ Mengaku Sudah Dipanggil Bareskrim Gegara Video Promosi Judi Online

    Denny ‘Cagur’ Mengaku Sudah Dipanggil Bareskrim Gegara Video Promosi Judi Online

    Jakarta, Beritsasatu.com – Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Denny Wahyudi alias Denny ‘Cagur’ mengakui sudah dipanggil dan diperiksa Bareskrim Polri terkait video yang mempromosikan situs judi online. 

    Dia mengaku diperiksa bersama puluhan artis lainnya karena ketidaktahuan mempromosikan judi online.

    “Jadi prosesnya memang sudah berjalan semua. Ada 27 artis yang diperiksa. Kita semua sudah dipanggil ke Bareskrim, karena ketidaktahuan,” ujar Denny ‘Cagur’ di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Denny ‘Cagur’ mengaku hadir di Bareskrim dengan mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku. “Sebagai warna negara yang baik, saya datang, setelah itu prosesnya berjalan dan sekarang kita serahkan kepada pihak berwajib,” tandas dia.

    Denny ‘Cagur’ mengatakan, proses pemeriksaan dilakukan ketika dirinya sedang mempersiapkan diri menjadi anggota DPR. “Lagi perjalanan. Waktu itu belum (dilantik),” tutur dia.

    Sebelumnya, video Denny ‘Cagur’ yang mempromosikan situs judi online dengan dalih permainan viral di media sosial. Denny turut membeberkan sejumlah keunggulan situs itu. Terdapat juga foto Denny dengan salah seorang yang diduga tersangka dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

  • Ketua Komisi XII Dorong Peningkatan Lifting Migas dengan Teknologi Inovatif

    Ketua Komisi XII Dorong Peningkatan Lifting Migas dengan Teknologi Inovatif

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya mendorong pemerintah untuk meningkatkan lifting minyak dan gas (migas) dengan memanfaatkan terobosan teknologi. Bambang menyatakan inovasi dan teknologi dapat membantu mencegah penurunan produksi migas yang terjadi secara alamiah selama ini.

    Hal tersebut disampaikan oleh Bambang dalam diskusi yang diselenggarakan Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) dengan tema “Formulasi Kebijakan Lifting Migas untuk Kesejahteraan Rakyat” di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, pada Rabu (6/11/2024).

    “Yang diperlukan ke depan adalah terobosan dan inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi sumur-sumur tua,” ujar Bambang Patijaya.

    Bambang mengakui penurunan lifting migas terjadi secara alami karena sumur-sumur migas telah beroperasi bertahun-tahun. Namun, ia meyakini produktivitas sumur-sumur tersebut masih dapat ditingkatkan dengan penerapan teknologi terkini.

    Indonesia memiliki sekitar 44.900 sumur minyak, dengan 16.600 di antaranya dalam kondisi idle atau menganggur. Dari jumlah tersebut, sekitar 5.000 sumur dapat dioptimalkan untuk meningkatkan produksi minyak nasional.

    “Saya pikir teknologi baru dalam bidang lifting minyak telah ditemukan, dan kami berharap ini bisa menciptakan ekosistem investasi baru di sektor migas yang akan mendorong peningkatan produksi minyak Indonesia,” jelas Bambang.

    Selain itu, Bambang mengungkapkan pihaknya berencana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) agar lebih ramah investasi. Hal itu untuk mendukung terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan lifting minyak.

    Saat ini lifting minyak di Indonesia masih berada di angka 600.000 barel per hari. Peningkatan lifting migas ini dianggap penting untuk mendukung program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yaitu mencapai kedaulatan energi.

    “Salah satunya adalah menciptakan ekosistem yang menarik bagi investor. Kami akan merevisi RUU Migas agar sektor migas Indonesia lebih menarik untuk investor,” tutur Bambang.

    Dalam kesempatan yang sama, Vice President PetroChina Internasional Companies in Indonesia Gusminar mengakui bahwa lifting migas Indonesia terus mengalami penurunan. Namun, Gusminar menegaskan pihaknya tetap berupaya untuk meningkatkan produksi migas demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

    “Dalam upaya meningkatkan produksi, kami akan terus mengeksplorasi ladang-ladang migas yang belum tersentuh, terutama di Sumatera untuk minyak dan Indonesia timur untuk gas,” ungkap Gusminar.

    Gusminar juga menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait, serta penyederhanaan birokrasi untuk mempercepat upaya peningkatan lifting migas. Ia mengimbau agar Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada ego sektoral dalam pemerintahannya.

    “Penyederhanaan birokrasi sangat penting, terutama untuk urusan kehutanan dan pembebasan lahan yang memerlukan waktu. Sinergitas antarkementerian dan instansi sangat dibutuhkan,” tegas Gusminar.

    Kepala BSNPG Syahmud Ngabalin berharap diskusi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemerintah Prabowo-Gibran dalam mewujudkan kedaulatan energi Indonesia.

    “Kami BSNPG selalu bekerja sama dengan semua stakeholder, baik internal maupun eksternal Partai Golkar, untuk memberikan kontribusi pemikiran demi kedaulatan energi Indonesia,” pungkas Syahmud.

  • KPK Yakin Gubernur Kalsel yang Berstatus Tersangka Masih di Indonesia

    KPK Yakin Gubernur Kalsel yang Berstatus Tersangka Masih di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berkeyakinan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (SHB) masih berada di Indonesia. Keberadaan sosok yang akrab disapa Paman Birin itu masih misterius seusai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

    “Sejauh ini kami yakin yang bersangkutan itu masih ada di Indonesia,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Asep menerangkan, KPK sudah mencegah Sahbirin bepergian ke luar negeri dengan berkoordinasi ke Ditjen Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dia menekankan upaya pencarian terhadap SHB masih terus dilakukan. “Kita sedang mencari, kan sudah diterbitkan juga surat perintah penangkapan dan lain-lain,” ucap Asep.

    Disampaikan Asep, KPK terus menjalin komunikasi dengan Ditjen Imigrasi. Berdasarkan informasi yang diterima, sejauh ini Sahbirin belum tercatat meninggalkan Indonesia. “Kita sudah komunikasi dengan Imigrasi dan lain-lain. Itu belum ada di perlintasan, belum menyeberang,” ungkap Asep.

    Sahbirin Noor dan enam orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek di Kalsel. Saat ini, tinggal Sahbirin saja yang belum ditahan KPK. 

    Sahbirin juga tidak menjalankan aktivitas sehari-harinya di kantor selaku gubernur Kalsel yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya meski belum ditahan. Atas dasar itu, KPK berkesimpulan Sahbirin telah kabur.

  • Tuntas Diperiksa Kejagung, Zarof Ricar dan 3 Hakim PN Surabaya Naik Mobil Tahanan Berbeda

    Tuntas Diperiksa Kejagung, Zarof Ricar dan 3 Hakim PN Surabaya Naik Mobil Tahanan Berbeda

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap empat tersangka kasus suap dalam putusan bebas Gregorius Ronald Tannur, pada Rabu (6/11/2024), sekitar pukul 18.55 WIB.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, keempat tersangka selesai diperiksa dalam waktu yang berbeda. Keempatnya juga dibawa kembali menuju rumah tahanan menggunakan tiga mobil tahanan yang berbeda.

    Tersangka pertama yang meninggalkan gedung Kejagung adalah hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Heru Hanindyo. Seusai pemeriksaan, ia dibawa kembali ke Rutan KPK pada pukul 17.20 WIB.

    Kemudian diikuti tersangka Erintuah Damanik yang juga merupakan hakim PN Surabaya. Ia dibawa kembali ke Rutan Cipinang pada pukul 17.45 WIB.

    Terakhir, tersangka yang merupakan pensiunan Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar dan hakim PN Surabaya Mangapul dibawa ke Rutan Salemba cabang Kejagung. Keduanya meninggalkan Kejagung menggunakan mobil tahanan yang sama pada pukul 18.55 WIB.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan bahwa agenda pemeriksaan lanjutan terhadap empat tersangka tersebut adalah pendalaman lebih jauh terhadap peran masing-masing tersangka.

    “Penyidik sedang mendalami apakah ZR ini sesungguhnya berperan sejak pada tahap proses persidangan di tingkat pengadilan negeri, sejauh mana perkenalan antara ZR dengan ketiga oknum ini,” kata Harli.

    Menurut Harli, penyidik juga ingin menggali peran Zarof Ricar. Apakah dia sudah lama mengenal ketiga hakim tersebut atau hanya berkomunikasi saat menangani kasus Ronald Tannur.

    “Apakah memang ketiga oknum hakim ini sudah mengenal ZR atau ada keterkaitan dengan penanganan perkara sejak di Pengadilan Negeri Surabaya,” kata dia.

    “Jika itu ya, tentu siapa yang memperkenalkan, siapa yang menghubungkan antara ZR dengan ketiga hakim ini,” imbuhnya.

  • Gappmi Harap Kebijakan Ekonomi Prabowo Ramah pada Sektor Makanan Minuman

    Gappmi Harap Kebijakan Ekonomi Prabowo Ramah pada Sektor Makanan Minuman

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman berharap, kebijakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mendukung sektor makanan minuman. Langkah ini penting untuk menciptakan iklim yang mendukung perekonomian nasional.

    “Gapmmi mendukung upaya pemerintahan Prabowo Subianto dalam memajukan perekonomian, terutama bagi pelaku usaha di sektor makanan dan minuman,” ujar Adhi dalam sebuah pertemuan di kawasan Senayan, Jakarta, seperti dikutip dalam keterangannya Rabu (6/11/2024).

    Menurut Adhi, target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% dapat memberikan harapan besar bagi pelaku bisnis di sektor makanan dan minuman.

    Gapmmi juga berharap agar pemerintahan baru dapat mempermudah perizinan untuk penyelenggaraan pameran produk makanan dan minuman, khususnya yang melibatkan produsen atau peserta dari luar negeri. Menurutnya, pameran ini bukan hanya sebagai ajang promosi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal dan nasional.

    “Dengan memberikan dukungan berupa fasilitas, promosi, dan insentif kepada peserta pameran, ekosistem yang kondusif untuk perkembangan UMKM dapat tercipta,” kata Adhi.

    Melalui pameran-pameran tersebut, produk lokal memiliki peluang besar menembus pasar internasional, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

  • 3 Ucapan Nikita Mirzani yang Bikin Razman Nasution Buat Laporan ke Polisi

    3 Ucapan Nikita Mirzani yang Bikin Razman Nasution Buat Laporan ke Polisi

    Jakarta, Beritasatu.com – Kuasa hukum Razman Arif Nasution, Rahmad Riadi menjelaskan alasan kliennya melaporkan selebritas Nikita Mirzani ke Polres Jakarta Selatan terkait dugaan pencemaran nama baik. Rahmad Riadi menyebut ada tiga ucapan dari Nikita Mirzani yang dianggap menyakiti hati Razman.

    “Pak Razman datang ke Polres untuk menyerahkan bukti-bukti terkait ucapan saudari NM di Instagram miliknya, yang disampaikan dalam bentuk jeruk lemon. Dalam unggahan itu terdapat beberapa ucapan yang menyakiti perasaan Pak Razman,” ujar Rahmad Riadi saat ditemui di Polres Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

    Rahmad Riadi menjelaskan, Nikita Mirzani mengunggah beberapa video yang kini dijadikan bukti dalam laporan ke polisi. Ada enam video yang disampaikan kepada penyidik. Keenam video itu diunggah pada 27 September, 3 Oktober, 5 Oktober, dan 7 Oktober 2024.

    “Pada salah satu video, saudari NM menyebutkan Pak Razman tidak membayar pajak. Itu adalah informasi yang keliru. Pak Razman sudah menjelaskan bahwa masalah pajak yang terkait dengan gedung Rasuna Office Park adalah hal yang berbeda,” katanya.

    Selain itu, Nikita Mirzani juga menuduh Razman Arif Nasution bukan lagi seorang pengacara. Rahmad menegaskan, tuduhan ini tidak benar, mengingat hingga saat ini Razman masih aktif mendampingi klien, seperti Vadel Badjideh.

    “Pak Razman masih mendampingi Vadel Badjideh di polda, serta hadir dalam persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi, tuduhan yang disampaikan saudari NM ini tidak sesuai dengan kenyataan,” jelas Rahmad.

    Terakhir, ucapan Nikita Mirzani dianggap melecehkan Razman secara pribadi. “Saudari NM menyebut Pak Razman sebagai orang miskin dan bau mulut. Bahkan, dia mengunggah meme yang menghina Pak Razman dengan menggambarkan tubuhnya kecil, dan ada meme lain yang menyamakan Pak Razman dengan kura-kura ninja. Semua ini jelas mencemarkan nama baik Pak Razman,” tandasnya.