Xcloud.id

Category: Beritasatu.com

  • Pemerintah Targetkan Investasi Rp 2.684 Triliun untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

    Pemerintah Targetkan Investasi Rp 2.684 Triliun untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, pemerintah akan menggenjot investasi hingga Rp 2.684 triliun. Target pertumbuhan ekonomi 8% diperkirakan akan tercapai pada 2027.

    “Mengapa ditetapkan tinggi seperti ini, karena memang salah satu engine ekonomi yang mempercepat pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% berasal dari investasi,” ujar Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi Edy Junaedi dalam acara executive forum di Jakarta, Senin  (18/11/2024).

    Dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menargetkan investasi selama 5 tahun mencapai Rp 13.528 triliun. Dari realisasi investasi tersebut, diharapkan dapat  menyerap 3,4 juta tenaga kerja.

    “Dengan kalkulasi seperti ini menjadikan investasi dan tambahan hilirisasi di dalamnya menjadi engine ekonomi yang diharapkan bisa mendorong  pertumbuhan ekonomi,” kata Edy.

    Pemerintah telah menyiapkan peta jalan (roadmap) hilirisasi 28 komoditas unggulan. Dalam roadmap tersebut disebutkan bahwa pemerintah menargetkan agar kebijakan hilirisasi menghasilkan investasi US$ 618,1 miliar atau Rp 9.000 triliun sampai 2040. Namun, pemerintah mengupayakan agar investasi dari hilirisasi ini bisa dipercepat.

    “Memang itu potensi sampai 2040, tetapi kalau bisa kita percepat. Misalnya dari 2025 sampai  2040 ada jarak 15 tahun. Bukan berarti nanti yang sampai 2040 baru kita selesaikan Rp 9.000 triliun itu mudah-mudahan pada 5 tahun pertama paling tidak separuhnya bisa kita tuntaskan,” ungkap Edy.

    Dia mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir investasi dari hilirisasi berada pada kisaran 20%-22% dari total investasi. Pada kuartal III 2024, investasi dari hilirisasi sebesar Rp 272,91 triliun atau 21,9% dari total realisasi investasi. Pemerintah akan menargetkan investasi dari hilirisasi bisa meningkat hingga 50% dari total realisasi investasi.

    “Kita harapkan nanti pada 2025 kontribusi sektor hilirisasi ini bisa 40% sampai 50%. Tentunya nanti yang potensi sekitar Rp 9.000 triliun bisa kita tarik ke 5 tahun pertama,” tutur Edy.

  • Ibunda Almarhum Dokter Aulia Menangis dalam Rapat di Komisi III DPR

    Ibunda Almarhum Dokter Aulia Menangis dalam Rapat di Komisi III DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan kuasa hukum almarhumah dokter Aulia Risma Lestari mengenai dugaan tindak pidana perundungan dan pemerasan pada peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip).

    Ibunda dokter Aulia, Nuzmatun Malinah, turut hadir dalam RDPU tersebut. Ia menceritakan rasa sedihnya kehilangan sang anak dan juga suami.

    Menurutnya kehilangan anak dan juga suami itu disebabkan sistem pendidikan yang tidak jelas.

    “Mau bagaimana nanti ada korban-korban lagi? Saya sudah cukup saya dan suami saya, dua nyawa. Model pendidikan macam apa, ya Allah,” kata Nuzmatun Malinah sambil menangis di ruang rapat Komisi III DPR, pada Senin (18/11/2024).

    Nuzmatun juga menyebut, seharunya, anaknya mendapatkan ilmu untuk masyarakat yang lebih luas, tetapi malah mendapatkan siksaan. Nuzmatun kemudian meminta agar Komisi III membantunya.

    “Harusnya anak saya sekolah dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas, tetapi apa perlakuannya? Bukan mendapat ilmu malah disiksa,” ujarnya.

    Seperti diketahui, dokter Aulia Risma ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Ia merupakan dokter RSUD Kardinah Tegal yang juga mahasiswa PPDS program studi anestesia FK Undip. Ia ditemukan meninggal dunia pada Senin (12/8/2024) diduga karena bunuh diri.

    Kasus perundungan yang dialami oleh dokter Aulia Risma selama menjalani pendidikan membuat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kemudian menghentikan PPDS program studi anestesia di RSUP Dr Kariadi Semarang tempat korban menempuh pendidikan.

    Tak terima dengan kasus yang dialami sang buah hati, ibunda dokter Aulia Risma yakni Nuzmatun Malinah akhirnya memolisikan sejumlah senior korban ke Polda Jawa Tengah terkait pemerasan, pengancaman hingga intimidasi. Pihak keluarga membawa bukti chat, hingga rekening korban.

  • Basuki Siap Bangun Rumah Dinas Tambahan di IKN untuk Akomodasi 48 Menteri

    Basuki Siap Bangun Rumah Dinas Tambahan di IKN untuk Akomodasi 48 Menteri

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono alias Pak Bas segera membangun tambahan rumah dinas di IKN untuk memfasilitasi 48 menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pak Bas mengungkapkan, sejauh ini pihaknya telah merampungkan pembangunan 36 rumah dinas menteri. Jumlah tersebut sesuai menteri pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

    “Tentunya kalau kementerian tambah jadi 48, yang siap 36 sesuai jumlah kementerian Kabinet Indonesia Maju. Kalau Kabinet Merah Putih jadi 48, nanti rumahnya juga pasti harus kita tambahkan,” ungkap dia saat ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Pak Bas mengatakan, sejauh ini progres pembangunan fisik maupun nonfisik di IKN hingga November 2024 masih berjalan sesuai arahan Prabowo.

    “Timeline-nya ada dua, yakni 2025 dan 2028. Untuk 2025 saya sudah koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini terkait kepastian awal kepindahan dari ASN,” ujarnya.

    Berdasarkan rencana, ASN mulai pindah ke IKN secara bertahap pada 2025. Targetnya, akhir tahun 2024 ini seluruh perkantoran dan 47 tower hunian untuk ASN rampung dan siap huni.

    “Ya, bertahap. Saya harus melaporkan eselon I berapa saja yang sudah siap, eselon II berapa, staf berapa, termasuk huniannya. Mulai bulan apa itu semua tergantung Menteri PANRB,” tuturnya.

  • Mendiktisaintek Akan Kaji Penguatan BAN-PT

    Mendiktisaintek Akan Kaji Penguatan BAN-PT

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan akan mengkaji peningkatan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

    “Kalau penguatan, kita akan lihat lagi bagaimana perkembangan BAN-PT sekarang,” tutur Satryo di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

    Saat ditanya apakah hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Satryo menuturkan pihaknya akan mendalami terkait aspek-aspek yang penting dalam menentukan kebijakan yang tepat untuk BAN-PT.

    “Terus ke depan seperti apa, kita lihat lagi. Kalau perlu dikuatkan, di mana sisi penguatannya,” ujarnya.

    Diketahui, BAN-PT merupakan lembaga yang bertugas untuk menilai dan memastikan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Badan ini dibentuk untuk melakukan akreditasi secara berkala sehingga dapat memastikan bahwa perguruan tinggi dan program studi yang ada telah memenuhi standar yang ditetapkan.

    Akreditasi ini merupakan bentuk pengakuan formal bahwa suatu institusi memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.

  • IHSG Hari Ini Ditutup Melemah 26,98 Poin

    IHSG Hari Ini Ditutup Melemah 26,98 Poin

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali tertahan di zona merah hingga penutupan perdagangan Senin (18/11/2024). IHSG hari ini sempat dibuka menghijau, tetapi hanya beberapa saat dan langsung memerah hingga akhir perdagangan.

    IHSG melemah 26,98 poin (0,38%) mencapai 7.134,2. IHSG hari ini bergerak dalam rentang 7.118-7.174.

    Sebanyak 21,7 miliar lembar saham diperdagangkan dengan nilai perdagangan mencapai sekitar Rp 10,1 triliun dari 1,12 juta kali transaksi. Sebanyak 198 saham mencatatkan kenaikan, 397 saham terkoreksi, dan 193 saham stagnan.

    Sementara itu, saham Asia lebih bervariasi pada awal pekan ini. Indeks Nikkei 225 Jepang turun 1,1% menjadi 38.220,85, Kospi Korea Selatan melonjak 2,2% menjadi 2.469,07, Indeks Hang Seng di Hong Kong naik 0,8% menjadi 19.572,34, sementara indeks Shanghai Composite merosot 0,2% menjadi 3.323,55.

    Di tempat lain di Asia, indeks S&P/ASX 200 Australia naik tipis 0,2% menjadi 8.300,20. Indeks Taiex Taiwan turun 0,9% dan indeks SET di Bangkok naik 0,8%.
     

  • PPN 12 Persen Berdampak pada Pembangunan IKN? Begini Kata Basuki Hadimuljono

    PPN 12 Persen Berdampak pada Pembangunan IKN? Begini Kata Basuki Hadimuljono

    Jakarta, Beritasatu.com – Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia resmi diketok naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kenaikan tersebut berpotensi berdampak kepada kenaikan biaya proyek pembangunan, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono alias Pak Bas mengaku belum tahu sejauh mana dampak kenaikan PPN terhadap harga material proyek pada pembangunan IKN.

    Alasannya, sejauh ini, proyek di IKN masih terikat pada kontrak lama yang baru akan berakhir pada Desember 2024. Hingga saat ini, belum ada perubahan terhadap biaya pembangunan.

    “Apa yang dikerjakan sekarang ini masih kontrak yang lama. Jadi kontraknya akan selesai Desember ini. Nanti yang baru, enggak tahu saya. Namun, kalau yang sampai Desember ini adalah kontrak yang lalu,” ungkap Pak Bas saat ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (18/11/2024).

    Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan kenaikan tarif PPN 12% akan meningkatkan biaya pembangunan proyek infrastruktur pemerintah. Kenaikan PPN akan membuat harga material dan biaya operasional penunjang meningkat.

    “(PPN 12 persen) pasti akan berefek. Pasti akan ada eskalasi harga dan seterusnya. Namun, itu nantilah, belum. Itu kita harus bicara dengan para stakeholders terkait,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (18/11/2024).

    Dody menjelaskan, pihaknya akan menyiapkan sejumlah upaya untuk mengantisipasi pembengkakan biaya, seperti relokasi anggaran. Kementerian PU akan memfokuskan anggaran kepada proyek prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Nanti tinggal merelokasi anggaran kanan-kiri saja. Pasti ada relokasi karena kan sekarang anggaran 2025 sudah diketok pada 2024. Namun, fokusnya masih sedikit berubah karena sekarang lebih kepada bagaimana anggaran 2025 ini bisa menjadi cikal bakal Indonesia mencapai asta cita Pak Presiden Prabowo,” terangnya.

  • Sri Mulyani Tahan Anggaran Infrastruktur dan Stop Sementara Semua Proyek Baru

    Sri Mulyani Tahan Anggaran Infrastruktur dan Stop Sementara Semua Proyek Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menahan seluruh anggaran infrastruktur untuk proyek pembangunan pemerintah. Hal itu dilakukan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.  

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan hal tersebut seusai rapat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rachmat Pambudy.

    “Semua dana infrastruktur sementara ditahan dahulu oleh menteri keuangan sesuai dengan arahan Pak Presiden Prabowo,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (18/11/2024).

    Dampak dari penahanan anggaran tersebut, menurut Dody, pemerintah terpaksa memberhentikan sementara berbagai proyek pembangunan fisik berskala besar.

    “Dalam beberapa kali kesempatan saya sampaikan, pembangunan pembangunan fisik yang besar seperti pembangunan bendungan dan lain-lain itu kita stop dahulu sementara waktu,” katanya.

    Langkah ini ditempuh demi mewujudkan program unggulan pemerintahan Prabowo, yakni swasembada pangan, energi, dan air, di tengah keterbatasan anggaran negara.

    “Jadi dengan keterbatasan anggaran hari ini, ya itu saja yang lebih kita optimalkan untuk bisa menyukseskan asta cita Pak Prabowo di bidang ketahanan pangan, energi, dan air,” ujarnya.

    Anggaran untuk berbagai proyek infrastruktur ini akan ditahan sampai anggaran kembali tersedia untuk mendanai pembangunan. Menteri-menteri Kabinet Merah Putih akan menggelar rapat membahas hal ini.

    “Antarmenteri duduk bersama-sama dikepalai oleh kepala Bappenas. Kalau tanpa kepala Bappenas kita enggak bisa ngapa-ngapain. Nanti yang merencanakan beliau. Setelah itu keputusannya bulat dan utuh mau ke mana arahnya,” pungkasnya.

  • Sule Tanggapi Santai Isbat Nikah Rizky Febian dan Mahalini

    Sule Tanggapi Santai Isbat Nikah Rizky Febian dan Mahalini

    Jakarta, Beritasatu.com – Komedian Entis Sutisna alias Sule merespons kabar tak sedap ayng menghampiri pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Sule mengatakan, sejak awal tidak pernah mengetahui ada permasalahan dalam pernikahan putranya itu.

    Sule mengatakan, sebagai anak, Rizky tidak pernah menceritakan apa pun kepada dirinya terkait masalah dalam pernikahannya yang ternyata belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Setiabudi, Jakarta Selatan.

    “Sejak awal dia enggak cerita ada masalah. Ini hebatnya Iky (sapaan Rizky Febian), dia enggak ngasih tahu ke ayahnya karena dia tidak mau membebani saya. Jadi, saya cuek saja. Yang penting Iky sebagai laki-laki niat bertanggung jawab dan melakukan hal yang terbaik,” terang Sule di Jakarta belum lama ini.

    Sule menyatakan, ada kesalahan yang mungkin terjadi sehingga pernikahan Rizky Febian dengan Mahalini bisa terlambat tercatat oleh negara.

    “Mungkin awalnya ada perbedaan persepsi yang mengakibatkan keterlambatan dan (pernikahan Rizky Febian) belum tercatatkan karena nikahnya memang juga resmi dan baik-baik,” tuturnya.

    Sule mengaku, tidak mendapatkan panggilan menjadi saksi untuk sidang isbat pernikahan Rizky Febian dan Mahalini dari pihak Pengadilan Agama.

    “Enggak, enggak ada (jadi saksi),” jelasnya.

    Diberitakan sebalumnya, Rizky Febian yang ditemani kuasa hukumnya, Markus Hadi Tanoto mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menjalani sidang isbat pernikahan.

    Tanpa didampingi oleh Mahalini, Rizky optimistis pernikahan yang ia gelar pada 10 Mei 2024 lalu tetap sah dan bukan siri sehingga tidak memerlukan akad nikah ulang.

    Rizky menjelaskan, dirinya memiliki bukti yang kuat bahwa pernikahannya telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku.

    “Kami sudah mengikuti semua aturan yang ada, syarat dan rukunnya seperti apa. Kalau pernikahan tidak sah, pasti harus diulang lagi. Namun, ini hanya masalah administrasi dan terkait buku nikah saja,” ujar Rizky Febian.

  • Stop Proyek Infrastruktur Besar karena Anggaran Terbatas, Menteri PU: Ada Target Lain yang Dikejar

    Stop Proyek Infrastruktur Besar karena Anggaran Terbatas, Menteri PU: Ada Target Lain yang Dikejar

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menghentikan sementara pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar di Indonesia. Hal ini karena anggaran negara yang tersedia terbatas hanya untuk mendanai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Dalam beberapa kali kesempatan saya sampaikan, pembangunan pembangunan fisik yang besar seperti pembangunan bendungan dan lain-lain itu kita stop dahulu sementara waktu,” kata Dody di Kantor Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Menurut Dody, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rachmat Pambudy juga telah memberikan arahan terkait hal tersebut. 

    Anggaran negara saat ini akan diefektifkan untuk mendanai program ketahanan pangan, energi dan air seperti yang diprioritaskan oleh Prabowo.

    “Jadi dengan keterbatasan anggaran hari ini, ya itu saja yang lebih kita optimalkan untuk bisa mensukseskan asta cita Pak Prabowo di bidang ketahanan pangan, energi, dan air,” tuturnya.

    Dody mengatakan, proyek infrastruktur akan kembali berlanjut apabila anggaran yang dikantongi negara kembali tersedia untuk mendanai pembangunan. 

    “Sampai nanti diperlukan, sampai kemudian anggaran tersedia. Tunggu ketersediaan duit (baru pembangunan dilanjutkan). Yang terpenting sekarang kesejahteraan rakyat. Kalau rakyat sejahtera, otomatis pajak bertambah, anggaran juga bertambah,” tuturnya.

    Namun, Dody menyampaikan pihaknya tentu menyiapkan sejumlah skema pendanaan baru untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur yang akan berjalan.

    “Pasti ada. Tetapi kalau membangun proyek sebesar itu, tentu harus dikompromi dengan target lain. Target kita kan bukan cuma swasembada pangan air, dan energi. Ada target-target lain yang harus dikejar juga,” terangnya.

  • Wacana Penerapan Kembali UN Ditolak

    Wacana Penerapan Kembali UN Ditolak

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat pendidikan Henny Supolo Sitepu menolak wacana penerapan kembali ujian nasional (UN) di sekolah oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurutnya tidak adil jika UN dijadikan standar kelulusan siswa, sementara kualitas pendidikan setiap sekolah berbeda-beda.  

    “Kalau mau dilangsungkan kembali (UN) apa tujuannya? Sebab kalau ujian nasional dijadikan satu standar kelulusan, sebetulnya sarat dengan ketidakadilan,” kata Henny Sitepu dalam program “Berita Satu Siang” di BTV  dikutip, Senin (18/11/2024).

    Menurut Henny, selama ini standar pendidikan di satu sekolah dengan sekolah lain sangat berbeda. Begitu juga dengan kualitas guru atau pendidik, sarana dan prasarananya, serta pembiayaannya.

    “Kalau situasinya berbeda seperti ini bagaimana mau dijadikan satu standar kelulusan?” ujarnya. 

    Henny setuju kalau UN diterapkan sebagai upaya untuk pemetaan atau melihat kualitas pendidikan antara satu sekolah dengan sekolah lain, sehingga pemerintah tahu apa saja yang harus ditingkatkan pada tiap-tiap sekolah. 

    “Misalnya daerah-daerah mana yang masih sangat dibutuhkan pendampingan, daerah-daerah mana yang dibutuhkan peningkatan tenaga pendidikan yang lebih baik, daerah-daerah mana yang butuh peningkatan sarana prasarana,” kata Henny.

    Sementara kalau UN diterapkan sebagai standar kelulusan siswa di Indonesia, menurut Henny, sangat tidak adil. “Kalau memang selama ini standar belum ada, melakukan standardisasi kelulusan jelas merupakan satu ketidakadilan.”

    Sebelumnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya sedang mengkaji efektivitas penerapan kembali UN.

    “Kita masih mengkaji UN, baru akan melakukan diskusi dengan para peneliti dan pengambil kebijakan,” kata Mu’ti di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).