Xcloud.id

Category: Beritasatu.com

  • Agus Salim Teriak-teriak Minta Uang ke Pratiwi Noviyanthi, Pensiunan Jenderal Polisi: Itu Uang Donatur Bukan Duitmu!

    Agus Salim Teriak-teriak Minta Uang ke Pratiwi Noviyanthi, Pensiunan Jenderal Polisi: Itu Uang Donatur Bukan Duitmu!

    Jakarta, Beritasatu.com – Perseteruan korban penyiraman air keras, Agus Salim dengan Pratiwi Noviyanthi akibat uang donasi membuat Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang jengkel. Ia sangat kesal atas tindakan dari Agus Salim yang tidak tahu bersyukur sudah dibantu oleh Pratiwi Noviyanthi untuk kesembuhan matanya.

    “Saya melihat juga dia (Agus Salim) teriak-teriak, saya kadang-kadang miris juga, jengkel juga saya,” jelas Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang dikutip dari channel YouTube, Minggu (1/12/2024).

    Menurutnya apa yang diteriakkan Agus Salim terkait uang donasi yang ada di Pratiwi Noviyanthi bukan merupakan uang Agus Salim melainkan milik para donatur.

    “Yang kau teriakin apa Gus? Yang Bikin masalah ya kamu, begitu lho,” tegasnya.

    “Kau bikin masalah, kau teriak-teriak. Memang itu uangmu? Itu bukan uangmu, itu semua uang donatur. Tahu enggak kau?” ungkapnya.

    Pensiunan jenderal polisi itu mengaku bingung dengan pengakuan dari Agus Salim yang menyebut uang Rp 1,5 miliar adalah miliknya.

    “Apa yang kamu teriak-teriak untuk minta itu uang saya. Sejak kapan kau dapat uang itu? Itu uang kan hasil uluran tangan orang karena tidak tega melihat kondisi kau. Jadi, jangan sombong kau jadi orang,” bebernya.

    Ia meminta agar Agus Salim tetap bersyukur karena sudah dibantu banyak orang untuk kesembuhannya.

    “Sudahlah Gus, kau itu merendah saja. Enggak usah pakai bergaya sombong. Sudah ditolong, masih sombong pula kau itu. Kalau ditolong sama orang, merendah, bukan tinggi hati.”

    “Sudah dapat bantuan harusnya bilang alhamdulillah, bukan menantang orang, bukan melapor orang yang sudah bantu kau ke polisi,” tukasnya kepada Agus Salim.

  • Kadin Imbau Pengusaha Hindari PHK Seusai Kenaikan UMP 2025

    Kadin Imbau Pengusaha Hindari PHK Seusai Kenaikan UMP 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, mendorong pengusaha untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) menyusul kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025.

    Dalam konferensi pers seusai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024), Anindya menekankan pentingnya langkah preventif agar kenaikan UMP tidak berdampak negatif pada tingkat pengangguran.

    “Kita tentu ingin mencoba dari perusahaan, dari Kadin mengimbau (perusahaan) agar melakukan segala macam cara supaya tidak terjadi PHK,” kata Anindya.

    Ia menegaskan, PHK seharusnya menjadi langkah terakhir yang diambil, karena dapat memperburuk kondisi ekonomi dengan bertambahnya masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan.

    Anindya menambahkan, meskipun kenaikan UMP akan memberikan tambahan pengeluaran bagi perusahaan, tetapi kenaikan UMP juga dapat mendorong daya beli masyarakat.

    “Jadi tentu semua itu ada plus minusnya, tetapi yang kita lihat upaya dari pemerintah itu lebih untuk memastikan daya beli tidak hilang karena memang butuh bantuan,” kata Anindya mengomentari kenaikan UMP. 

  • Menhub Siapkan Simpul Transportasi Hadapi Nataru

    Menhub Siapkan Simpul Transportasi Hadapi Nataru

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meninjau persiapan sejumlah simpul transportasi di beberapa wilayah guna menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

    Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan semua stakeholder transportasi siap melayani angkutan Nataru dengan baik sesuai prosedur yang berlaku. Menhub menerangkan potensi pergerakan masyarakat saat Nataru akan mencapai 110,67 juta orang.

    “Saya melakukan peninjauan untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jasa transportasi di semua sektor, baik darat, laut, udara, hingga kereta api, benar-benar dipersiapkan dengan baik oleh semua stakeholder,” kata Menhub Dudy dalam keterangannya di Jakarta, pada Minggu (1/12/2024). 

    Sejumlah titik yang dikunjungi oleh Dudy adalah Bandara Soekarno-Hatta, Kereta Bandara Stasiun BNI City, Stasiun Integrasi LRT-Whoosh Halim, Stasiun Padalarang, Stasiun Bandung, Stasiun Gambir, serta Stasiun Senen.

    Menhub menjelaskan sejumlah titik simpul transportasi yang ditinjau secara keseluruhan sudah melakukan persiapan yang baik jelang Nataru 2024/2025. Dudy juga meminta semua stakeholder terus  meningkatkan pengawasan secara berkala, terutama ramp check atau inspeksi terhadap seluruh moda yang akan beroperasi.

    “Untuk keselamatan penumpang, saya minta petugas di lapangan untuk memastikan semua moda transportasi yang ada benar-benar dalam kondisi yang layak beroperasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan di kemudian hari,” tegas Menhub.

    Selain itu menhub juga mendorong semua stakeholder supaya dapat berkolaborasi secara intensif selama periode Nataru berlangsung supaya masyarakat merasa aman dan nyaman. Dudy tidak lupa meminta stakeholder untuk mengantisipasi cuaca buruk yang berpotensi terjadi selama masa Nataru.

    “Hujan berlebih dan potensi bencana hidrometeorologi saat periode Nataru perlu diantisipasi. Saya berharap semua stakeholder dapat terus berkoordinasi dengan BMKG secara konsisten agat transportasi selama Nataru berjalan lancar,” tutup Dudy.

  • Isu Politik Terkini: Alasan Pemecatan Effendi Simbolon hingga PDIP Menang di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota

    Isu Politik Terkini: Alasan Pemecatan Effendi Simbolon hingga PDIP Menang di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota

    Jakarta, Beritasatu.com – Politikus Effendi Simbolon dipecat dari keanggotaannya sebagai kader PDIP. Penyebab pemecatan tersebut lantaran Effendi Simbolon mendukung bukan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilgub Jakarta 2024.

    Berita tersebut masih menjadi isu hangat di dunia politik sepanjang Minggu (2/12/2024). Berita lainnya juga datang dari hasil yang diraih PDIP pada Pilkada 2024, hingga partisipasi pemilih pada Pilgub Jakarta 2024.

    Berikut rangkuman isu politik terkini di Beritasatu.com:

    Selain itu, lanjut Seno, Effendi Simbolon juga dipecat karena diyakini telah menjalin komunikasi dengan Joko Widodo (Jokowi).

    “Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain. Namun, ini bertemu dengan Pak Jokowi, sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” kata Aryo Seno Bagaskoro.

    Tingkat Partisipasi Pilgub Jakarta
    Tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub Jakarta 2024 di Kepulauan Seribu mencapai 72%. Jumlah ini menjadi yang tertinggi dari seluruh wilayah yang ada di Jakarta.

    Ketua Divisi Sosialisasi, Parmas, dan SDM KPU Kepulauan Seribu Yusnita Yamus menuturkan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) Kepulauan Seribu pada Pilkada Jakarta sebanyak 20.908, terdiri dari 10.497 pemilih pria dan 10.411 pemilih perempuan. Adapun jumlah pengguna hak pilih dari daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan sebanyak 15.161 orang. 

    PDIP Klaim Menang di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota
    Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan keberhasilan PDIP dalam memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di sejumlah wilayah. Hasto mengeklaim, berdasarkan rekapitulasi suara dari internalnya, PDIP telah mengantongi kemenangan suara di 14 provinsi dan 247 kabupaten dan kota. 

    “Kami melihat provinsi yang berhasil dimenangi PDIP ada di 14 provinsi atau 38%, dan kabupaten dan kota menang sebanyak 247 atau 48%. Proses kelembagaan partai terus menerus dilakukan, sehingga PDIP tercatat sebagai partai yang mampu menempatkan kader-kader partainya menjadi pemimpin di seluruh wilayah,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Minggu (1/12/2024). 

    Pembangunan Pusat Pemerintahan di IKN
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dilanjutkan dengan fokus utama menyelesaikan pusat pemerintahan.

    Saat ini pembangunan IKN terus berlangsung, hanya sektor eksekutif yang telah mencapai kemajuan signifikan. Namun, pembangunan untuk dua pilar lainnya, yakni legislatif dan yudikatif, masih dalam tahap perencanaan.

    Jawa Tengah Masih Jadi Kandang Banteng
    Jawa Tengah (Jateng) selama ini dianggap sebagai “kandang banteng” lantaran dikuasai oleh PDIP. Namun, pada Pilgub Jateng 2024, pasangan yang diusung, yakni Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Hendi), berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga, diproyeksi harus menelan pil pahit lantaran kalah suara melawan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. 

    Menyikapi situasi tersebut, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus meyakini Jateng masih menjadi kandang banteng. Alasannya, kata Deddy, perolehan kemenangan di kabupaten/kota di Jateng, mayoritas masih dimenangkan oleh PDIP. 
     

  • Dukung Swasembada Energi, Menhut Raja Antoni Apresiasi Budi Daya Aren di Kaltim

    Dukung Swasembada Energi, Menhut Raja Antoni Apresiasi Budi Daya Aren di Kaltim

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengapresiasi pembudidayaan aren di Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada energi khususnya energi hijau. Raja Antoni menilai aren merupakan alternatif energi dan sumber bioetanol. 

    “Potensi aren tidak hanya terbatas pada pangan, tetapi juga meluas ke sektor energi. Nira aren dapat difermentasi menjadi bioetanol, yang merupakan energi terbarukan,” ujar Menhut Raja Antoni saat melakukan peninjauan persemaian aren PT ITCI Kartika Utama (ITCIKU), Kalimantan Timur (Kaltim), Minggu (1/12/2024).

    Swasembada energi merupakan salah satu dari program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selain untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, hal tersebut untuk mengantisipasi terjadi krisis energi global.

    Menhut Raja Antoni mengatakan aren memiliki fungsi ekologis dan fungsi ekonomis yang baik karena itu sudah seharusnya dibudidayakan dan dikembangkan.

    “Penanaman aren, sebuah produk yang diyakini memiliki fungsi ekologis dan fungsi ekonomis yang baik,” tandas dia.

    Indonesia memiliki luas areal tanaman aren mencapai lebih dari 2 juta hektare. Areal tersebut tersebar di berbagai daerah mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. 

    Budi daya tanaman aren memiliki potensi luar biasa, tidak hanya dalam konteks ekonomi, tetapi juga ekologis dan sosial. Aren dinilai sebagai tanaman yang ideal untuk rehabilitasi lahan kritis. Hal ini lantaran Aren dikenal adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan, termasuk tanah marginal.

  • Adik Presiden Prabowo Subianto Bocorkan Pemerintah Siap Bentuk Kementerian Penerimaan Negara

    Adik Presiden Prabowo Subianto Bocorkan Pemerintah Siap Bentuk Kementerian Penerimaan Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Guna membiayai sejumlah program dalam alokasi belanja negara, pemerintah terus mengoptimalkan sumber penerimaan negara. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan penerimaan negara maka pemerintah akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara.

    Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengatakan masih banyak sejumlah sektor yang dapat dioptimalkan sebagai sumber penerimaan negara. Nantinya pemerintah akan menunjuk Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu sebagai menteri penerimaan negara.

    “Nanti itu ditangani oleh Anggito Abimanyu sebagai menteri penerimaan negara yang baru. Beliau sekarang sebagai wakil menteri, itu sementara, nanti dia diangkat sebagai menteri penerimaan negara,” ucap Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia 2024 di Hotel Mulia, Jakarta pada Minggu (1/12/2024).

    Dalam APBN 2025 pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 3.005 triliun yang terbagi dalam penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun; penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp 301 triliun; penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 513 triliun; dan hibah senilai Rp 581,1 miliar.

    Hashim mengatakan bahwa kementerian tersebut akan fokus mengejar penerimaan negara terutama yang berasal dari pajak, cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak. Dalam hal ini pemerintah akan mengejar setoran penerimaan negara melalui royalti komoditas sumber daya alam dan  sejumlah sektor potensial lainnya.

    “Saya sangat optimis kita akan dapat modal dari luar negeri sebagai modal investasi, nanti juga ada modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita, ada banyak program-program yang akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran,” ujar adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini.

    Sebelumnya,  Anggito Abimanyu mengimbau agar aparat pajak bekerja lebih keras dalam mengumpulkan penerimaan pajak yang seharusnya bisa didapatkan dari sektor-sektor yang terkait dengan underground economy. Salah satu sektor yang terkait dengan underground economy adalah judi online.

    Menurut dia  banyak masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting, Misalnya  melakukan taruhan tentang soal skor sepak bola dalam pertandingan klub-klub liga  Inggris, maupun judi-judi dalam bentuk lainnya.

    “Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh (Pajak Penghasilan],”  ucap Anggito.

    Dalam hal ini petugas pajak harus bisa bekerja lebih lihai agar bisa meraup penerimaan pajak lebih besar.  Apalagi target pajak terus meningkat setiap tahunnya.  “Jadi teman-teman pajak mesti pinter itu, Untuk mencari tambahan super income yang berasal dari underground economy,” kata Anggito.

    Selain itu underground economy juga terjadi dari  permainan secara daring. Hal-hal tersebut menjadi kendala bagi pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan negara. “Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak teregister, tidak ter-record, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kita ambil itu,” kata Anggito yang disebut akan memimpin Kementerian Penerimaan Negara itu.

  • Menteri Airlangga Hartanto Targetkan Pengurangan Kemiskinan 0% hingga 2026

    Menteri Airlangga Hartanto Targetkan Pengurangan Kemiskinan 0% hingga 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan pengurangan kemiskinan hingga 0 persen. Selain itu, pemerintah juga berambisi mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 hingga 8 persen pada 2026.

    “Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, fokus kami adalah menekan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkap Airlangga Hartarto kepada awak media di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa, mengingat gejolak perekonomian dan tantangan global yang ada, pemerintah perlu menjaga daya beli nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan investasi baru di dalam negeri menjadi hal yang sangat penting.

    Menurutnya, tantangan terbesar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7-8 persen adalah meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka kemiskinan.

    “Target Presiden adalah mengurangi kemiskinan hingga mendekati 0 persen. Kami menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7 hingga 8 persen dalam dua tahun ke depan. Pemerintah juga akan terus melanjutkan program hilirisasi,” jelasnya.

    Untuk mencapai hal tersebut, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan fokus pada peningkatan devisa dari ekspor, yang saat ini sedang dalam tahap pengkajian lebih lanjut. Selain itu, sektor mineral, perkebunan, dan pengembangan pariwisata juga akan diprioritaskan oleh pemerintah.

    “Kita sangat membutuhkan devisa untuk masa depan, dan itu hanya bisa dicapai jika kita berhasil menghasilkan devisa. Salah satu cara yang cepat adalah dengan mengembangkan sektor pariwisata,” tuturnya.

    Pemerintah berencana memperbaiki infrastruktur untuk mendukung sektor pariwisata, dengan menambah jumlah jembatan udara, atau akses penerbangan langsung menuju destinasi wisata.

    Menurutnya, destinasi wisata Indonesia sangat potensial, tetapi dibutuhkan dukungan transportasi udara untuk menarik lebih banyak wisatawan.

    Airlangga Hartarto memberikan contoh, seperti destinasi wisata di Tanjung Kelayang, Bangka Belitung, yang akan segera dibuka. Selain itu, destinasi wisata di Mandalika dan Labuan Bajo juga akan dibuka setelah proses pemulihan pasca-bencana selesai.

    “Pesawat-pesawat regional akan diarahkan untuk masuk ke destinasi wisata tersebut. Dengan begitu, sektor pariwisata akan berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman,” ungkap  ungkap Airlangga Hartarto memaparkan langkah-langkah pemerintah sebagai tujuan mengurangi kemiskinan.

  • Penetapan Upah Minimum 2025 Harus Diimbangi dengan Stimulus bagi Dunia Usaha

    Penetapan Upah Minimum 2025 Harus Diimbangi dengan Stimulus bagi Dunia Usaha

    Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk menaikkan upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%.  Penentuan upah minimum kerap kali dihadapkan dengan silang pendapat antara pengusaha dan pekerja. 

    Oleh karena itu untuk ke depan pemerintah diharapkan dapat membenahi sistem pengupahan nasional agar isu kenaikan upah minimum tidak menjadi masalah tahunan yang terus terjadi.

    Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila penetapan kenaikan upah minimum sebesar 6,5% yang menyebabkan terganggunya keuangan (cash flow) perusahaan, maka pemerintah dapat mengintervensi dengan memberikan bantuan subsidi upah (BSU) kepada perusahaan yang memang benar-benar tidak mampu memberikan kenaikan 6,5% (melalui proses audit oleh pemerintah). Misalnya hanya mampu menaikkan 4% maka 2,5% ditanggung pemerintah.

    “Demikian juga bila inflasi lebih tinggi dari kenaikan upah minimum maka Pemerintah pun dapat memberikan subsidi harga bagi pekerja dengan upah minimum untuk membeli kebutuhan pokoknya,” ucap Timboel pada Minggu (1/12/2024).

    Timboel menekankan bahwa pemerintah harus membenahi sistem pengupahan nasional, dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Penetapan kenaikan upah minimum sebesar 6,5% harus dilanjutkan dengan kemauan dan komitmen presiden untuk membenahi pengawas ketenagakerjaan untuk mengawal pelaksanaan upah minimum setelah ditetapkan gubernur. 

    Menurut dia upah minimum yang seharusnya diberikan hanya untuk pekerja dengan masa kerja di bawah setahun, pada faktanya banyak diberikan kepada pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun. Demikian juga, masih banyak pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan upah minimum yang berlaku.

    “Untuk meningkatkan kualitas kerja pengawas ketenagakerjaan, penting untuk digagas lahirnya komisi pengawas ketenagakerjaan yang merupakan pengawas eksternal yang mengawasi kinerja pengawas ketenagakerjaan,” ungkap Timboel.

    Pada saat yang sama pemerintah diharapkan berkomitmen memastikan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mampu mengendalikan inflasi sehingga kenaikan upah minimum 2025 masih lebih tinggi dari inflasi yang terjadi.

    “Bila kenaikan upah minimum 2025 di bawah tingkat inflasi yang terjadi maka upah riil buruh akan menurun, yang berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan buruh,” kata Timboel.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan kenaikan tersebut sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6%. Keputusan itu diambil setelah rapat terbatas yang membahas upah minimum sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja, terutama yang bekerja kurang dari 12 bulan.

    Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa keputusan final diambil setelah melalui diskusi mendalam, termasuk dengan para pimpinan buruh. Presiden juga menekankan bahwa penetapan ini bertujuan meningkatkan daya beli pekerja sambil tetap menjaga daya saing usaha. 

    Sementara itu, untuk upah minimum sektoral, akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Presiden menambahkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan upah minimum ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

    “Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaring pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan memperkirakan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum (2025) bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha,” ungkap Prabowo. 

  • Pemerintah Siapkan Insentif untuk Pemerataan Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian

    Pemerintah Siapkan Insentif untuk Pemerataan Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian

    Jakarta, Beritasatu.com –  Pemerintah akan mendorong pemerataan tenaga kerja pada bidang pertanian salah satunya dengan cara pemberian insentif. 

    Pemerintah akan berusaha mendorong kontribusi sektor pertanian terhadap kelangsungan perekonomian nasional. Dalam hal ini itu perlu pemerataan baik dalam kesiapan lahan hingga kesiapan sumber daya manusia. 

    Pemerintah akan memberikan insentif agar masyarakat mau melakukan transmigrasi dan berpartisipasi aktif dalam sektor pertanian,

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah harus memberikan stimulus sebagai dorongan agar ada pemerataan tentang tenaga kerja untuk sektor pertanian di luar Pulau Jawa.

    “Pemerintah akan memberikan insentif untuk itu. Dengan demikian kita bisa membuat lumbung beras, lumbung tebu, dan lumbung bahan pokok lainnya,” ucap Airlangga dalam rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024 terkait pemerataan tenaga kerja pada bidang pertanian di Hotel Mulia, Jakarta pada Minggu (1/12/2024).

    Saat ini pemerintah sudah membentuk Kementerian Transmigrasi agar transmigrasi penduduk dapat berjalan lancar. Harapannya dengan adanya transmigrasi akan meningkatkan pemerataan penduduk hingga pemerataan sumber pertumbuhan ekonomi. Khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian.

    “Nah ini yang menjadi challenge tetapi pemerintah sudah membuat kementerian transmigrasi untuk mendorong transmigrasi secara ataupun pekerja secara sukarela,” tutur Airlangga tentang pemerataan tenaga kerja pada bidang pertanian.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan Kementerian Transmigrasi  akan bertugas melakukan revitalisasi lokasi transmigran dan fokus ada transmigrasi lokal. Harapan adalah terjadinya pengurangan kesenjangan antara desa dan kota.

    “Kami harapkan  Kadin bisa menciptakan lokasi ekonomi baru, termasuk di lokasi transmigrasi,” kata Agus.

    Dia mengatakan akan ada pendekatannya bukan pada jumlah, tetapi pada dampak. Pemerintah berupaya agar dapat  membuka ruang kesejahteraan yang memadai. Kesejahteraan masyarakat bisa terjadi secara menyeluruh.

    “Ini lebih ditekankan pada transformasinya,  agar ada peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya bagi transmigrasi tetapi juga masyarakat lokal,” kata dia terkait pemerataan tenaga kerja pada bidang pertanian.

    Sebelumnya, pada awal November 2024 lalu Presiden Prabowo Subianto melihat persiapan (demonstration plot) seluas 20 hektare  padi untuk meningkatkan produktivitas pangan di wilayah timur Indonesia. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung menuju lahan percontohan yang digunakan untuk praktik teknik budidaya padi terbaru. 

    Di sana, kepala negara menyaksikan bagaimana para petani dengan cermat mempersiapkan lahan agar optimal untuk musim tanam berikutnya. Demplot padi ini diharapkan menjadi percontohan bagi para petani lokal, dengan teknik pertanian yang dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas padi.

    Selain itu, Presiden Prabowo turut menyaksikan secara langsung proses pengolahan lahan dan tabur dolomit, sebuah langkah penting untuk meningkatkan kesuburan tanah. Para petani tampak menyebarkan dolomit di atas lahan, sebuah bahan alami yang berguna untuk menetralkan keasaman tanah, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan ketersediaan unsur hara. Upaya ini diharapkan dapat terjadi pemerataan tenaga kerja pada bidang pertanian.

  • Pengusaha Keluhkan Dampak Kenaikan Upah Minimum Nasional 2025

    Pengusaha Keluhkan Dampak Kenaikan Upah Minimum Nasional 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai langkah pemerintah meningkatkan upah minimum nasional sebesar 6,5% dapat mengganggu kelangsungan dunia usaha di Tanah Air. Dalam hal ini pemerintah perlu melihat lebih lanjut kesanggupan dari dunia usaha untuk menjalankan kebijakan pengupahan tersebut.

    “Jika perusahaan tidak mampu menanggung kenaikan biaya tenaga kerja, maka keputusan rasional terhadap penghitungan usaha akan dapat terjadi ke depan, yaitu penundaan investasi baru dan perluasan usaha, efisiensi besar-besaran yang dapat berdampak pada pengurangan tenaga kerja, atau keluarnya usaha dari sektor industri tertentu,” ucap Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (1/12/2024).

    Bob Azam menyayangkan bahwa masukan dunia usaha tidak didengarkan dalam penetapan kebijakan ini. Padahal selama ini Apindo  telah berpartisipasi secara aktif dan intensif dalam diskusi terkait penetapan kebijakan upah minimum. 

    Dalam hal ini Apindo memberikan masukan secara komprehensif dan berbasis data mengenai fakta ekonomi, daya saing usaha, serta produktivitas tenaga kerja.

    “Namun, masukan dari dunia usaha sebagai aktor utama yang menjalankan kegiatan ekonomi tampaknya belum menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan,” tutur dia tentang upah minimum nasional ini.

    Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menegaskan pihaknya menunggu penjelasan pemerintah terkait dasar perhitungan yang digunakan untuk menentukan kenaikan sebesar 6,5%. Dia mengatakan sampai saat ini belum ada penjelasan komprehensif terkait metodologi perhitungan kenaikan ini, terutama apakah telah memperhitungkan variabel produktivitas tenaga kerja, daya saing dunia usaha, dan kondisi ekonomi aktual. 

    Metodologi penghitungan tersebut penting, agar kebijakan yang diambil mencerminkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.

    “Penjelasan penetapan upah minimum 2025 ini juga diperlukan bagi dunia usaha untuk mengambil sikap ke depan terhadap ketidakpastian kebijakan pengupahan yang masih terus berlanjut,” tutur dia terkait upah minimum nasional ini.

    Apindo berpandangan kenaikan upah minimum yang cukup signifikan ini akan berdampak langsung pada biaya tenaga kerja dan struktur biaya operasional perusahaan, khususnya di sektor padat karya. Dalam kondisi ekonomi nasional yang masih menghadapi tantangan global dan tekanan domestik, kenaikan ini berisiko meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional.

    “Hal ini dikhawatirkan akan dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) serta menghambat pertumbuhan lapangan kerja baru,”  terang Shinta.

    Kondisi tersebut  menjadi perhatian serius karena kebijakan yang tidak seimbang dapat memberikan dampak yang tidak diinginkan bagi keberlangsungan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Presiden hendaknya juga mendengar aspirasi pengusaha sebagai pemberi kerja yang juga ingin pekerjanya maju dan berkembang.

    Meskipun demikian, Apindo tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha dan daya saing ekonomi Indonesia.

    “Kami mendorong kepada pemerintah agar dapat memberikan penjelasan lebih rinci mengenai dasar penetapan kenaikan upah minimum ini serta mempertimbangkan masukan dari dunia usaha untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan,” pungkas Shinta soal upah minimum nasional 2025 ini.