Xcloud.id

Category: Beritasatu.com

  • Bungkam Ditanya PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Nanti Pak Menko Airlangga yang Menyampaikan

    Bungkam Ditanya PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Nanti Pak Menko Airlangga yang Menyampaikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memilih untuk tidak memberikan penjelasan rinci terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditetapkan menjadi 12 persen. Kebijakan ini diprediksi akan memengaruhi daya beli masyarakat, yang semakin menurun.

    “Nanti Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) saja yang menyampaikan ya,” kata Sri Mulyani saat dikonfirmasi oleh wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (3/12/2024).

    Setelah itu, Sri Mulyani tidak menjawab pertanyaan lebih lanjut dari media. Kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif PPN ini mendapat penolakan keras baik dari kalangan masyarakat maupun pengusaha.

    Pemerintah menargetkan penerimaan pajak pada tahun 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun, dengan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) diperkirakan mencapai Rp 945,1 triliun. Angka ini diperkirakan akan tumbuh 13,32 persen dibandingkan dengan realisasi PPN dan PPnBM tahun 2024 yang sebesar Rp 819,2 triliun.

    Namun, menurut kajian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, jika pemerintah tetap bersikeras menaikkan tarif PPN, penerimaan pajak pada 2025 diprediksi tidak akan tercapai sesuai target.

    Hal ini disebabkan oleh perlambatan konsumsi rumah tangga yang diprediksi akan berlanjut pada 2025, terutama karena pelemahan konsumsi dari kelas menengah dan calon kelas menengah yang merupakan kontributor utama konsumsi.

    Kelas menengah yang berjumlah 52 juta orang atau 19 persen dari total penduduk Indonesia, berkontribusi terhadap 40 persen total konsumsi. Sementara itu, calon kelas menengah yang berjumlah 148 juta orang atau 54 persen dari total penduduk, berkontribusi terhadap 44 persen pengeluaran konsumsi.

    Namun, jumlah penduduk kelas menengah menurun sebesar 9 juta jiwa selama periode 2018-2023, dari 61 juta menjadi 52 juta jiwa, menurun sebesar 8 persen dalam periode tersebut.

    Sebelumnya, Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menyayangkan kebijakan pemerintah yang menambah beban pajak PPN, sementara di sisi lain kembali mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) untuk menambah penerimaan negara.

    Andri memperingatkan bahwa kebijakan tax amnesty yang kembali diterapkan akan berdampak buruk dalam jangka panjang.

    “Jika tax amnesty kembali dilakukan, pengemplang pajak akan melihat bahwa kebijakan ini bisa muncul lagi setiap kali pemerintah kesulitan keuangan, dan itu akan semakin sering terjadi ke depannya,” kata Andri.

  • Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Bukan Hal Mustahil

    Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Bukan Hal Mustahil

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota tim ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede meyakini target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bukan hal yang mustahil untuk dicapai.

    Untuk mencapai target ambisius tersebut, menurutnya dibutuhkan kerja keras. Terlebih, sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah mencatat pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

    “Target harus dibuat ambisius agar kita bisa bekerja keras. Indonesia pernah mencapai pertumbuhan seperti itu. Rata-rata 7,3% pada periode 1986-1987. Bahkan pernah mencapai 8,2%-8,3% pada tahun tersebut, ” kata Raden Pardede dalam acara “Sarasehan 100 Ekonom Indonesia”di auditorium Menara Bank Mega, Selasa (3/12/2024).

    Raden menambahkan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar itu, mesin pertumbuhan ekonomi perlu dioptimalkan, khususnya melalui peningkatan investasi yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

    “Investasi harus terus digenjot ke level yang lebih tinggi dibandingkan saat ini. Berbagai sumber pembiayaan perlu dimanfaatkan untuk menjalankan program pembangunan,” jelasnya.

    Raden juga menyoroti pentingnya menurunkan incremental capital output ratio (ICOR). ICOR merupakan  rasio yang menunjukkan besarnya tambahan investasi yang diperlukan untuk meningkatkan satu unit output. Menurutnya, masih banyak komponen dalam ICOR  termasuk infrastruktur yang  belum dimanfaatkan secara efisien.

    “Kita perlu menurunkan ICOR dalam rencana Bapak Presiden, yaitu dari sekitar 6,96% atau sebetulnya kalau dirata-ratakan sekitar 6,4% pada 2025 menjadi di kisaran 4,5%,” tutur dia.

    Dengan menurunkan ICOR, lanjutnya, investasi dapat dipacu lebih tinggi, sehingga diperlukan efisiensi yang lebih baik agar kualitas investasi dapat meningkat.

    “Efisiensi sangat krusial, terutama pada sektor-sektor yang lebih produktif dan memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” kata Raden Pardede.

  • OTT Pj Wali Kota Pekanbaru, Total 9 Orang Diamankan KPK

    OTT Pj Wali Kota Pekanbaru, Total 9 Orang Diamankan KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sembilan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa (RM). Sebanyak delapan orang diamankan di Pekanbaru, sedangkan satu orang lainnya di Jakarta.

    “Jadinya total sembilan orang yang diamankan,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika terkait OTT Pj wali kota Pekanbaru, Selasa (3/12/2024).

    Para pihak yang diamankan tim satgas KPK dalam OTT Pj wali kota Pekanbaru ini semuanya telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/12/2024). Mereka langsung menjalani pemeriksaan lanjutan.

    “Benar untuk pihak-pihak yang diamankan di Pekanbaru saat ini sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK, untuk selanjutnya dilakukan permintaan keterangan lanjutan,” ungkap Tessa.

    Sebelumnya, KPK mengaku sudah lama menaruh atensi atas dugaan korupsi terkait Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa (RM). Puncaknya, tim satgas KPK telah melakukan OTT Pj wali kota Pekanbaru, Senin (2/12/2024).

    “Kegiatan penangkapan yang dilakukan KPK dan itu juga sudah didahului dengan proses penyelidikan,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Bali, Selasa (3/12/2024).

    Alex mengungkapkan penyelidikan telah dimulai sejak beberapa bulan lalu. Langkah OTT Pj wali kota Pekanbaru itu merupakan tindak lanjut atas informasi dari masyarakat yang diterima KPK.

    OTT kali ini disebut terkait dugaan pengadaan barang fiktif yang memakai uang kas daerah. Alex menyebut, telah terjadi pengambilan uang tunai. Hanya saja diduga pengambilan tersebut disertai dengan bukti pengeluaran fiktif.

    “Salah satunya modusnya itu tadi, ada pengambilan cash kemudian dibagi-bagi dengan bukti pengeluaran fiktif. Nah ini kan konyol. Mungkin kalau beli alat tulis kantor, alat tulis kantornya hanya kuitansi tapi barangnya enggak ada dan sebagainya,” ungkap Alex.

    Alex menambahkan, 

    OTT Pj Wali Kota Pekanbaru ini juga terkait dengan dugaan pungutan dari pihak kepala dinas. “Kemudian ada kutipan atau ada pungutan dari kepala-kepala dinas atau masing-masing OPD, ada iuran dari rumah sakit umum daerah, dia juga memberikan sesuatu,” ucap Alex.

  • KPI Minta Media Libatkan Ahli Terkait Pemberitaan Kasus Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Cilandak

    KPI Minta Media Libatkan Ahli Terkait Pemberitaan Kasus Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Cilandak

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI meminta media melibatkan kriminolog, psikolog, dan sosiolog terkait pemberitaan kasus anak bunuh ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan.

    Anggota KPI sekaligus Koordinator  Bidang Pengawasan Isi Siaran Tulus Santoso mengatakan, dengan melibatkan berbagai ahli, media dapat melihat kasus tersebut dari berbagai sudut pandang. Selain itu, agar masyarakat mendapatkan informasi dari perspektif lain dan juga sebagai upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

    “Lembaga penyiaran media perlu menyampaikan ini sehingga publik terinformasi. Jadi bisa melakukan pencegahan dari mulai lingkungan keluarga kalau memang ada permasalahan terkait dengan parenting, informasi model komunikasi yang ada di rumah, di level keluarga. Ini bisa lakukan pencegahan,” ungkapnya.

    Tulus menyampaikan hal itu kepada Beritasatu.com seusai melakukan audiensi dengan B-Universe di kantor KPI, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (3/12/2024). Dia juga mengimbau lembaga penyiaran untuk lebih bijak dalam memberitakan setiap kasus yang melibatkan anak di bawah umur.

    Tulus menekankan lembaga penyiaran wajib mematuhi dan berkomitmen pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI sebagai acuan penayangan. Untuk pemberitaan anak di bawah umur identitasnya disamarkan.

    “Penyamaran identitas itu menjadi sangat penting, apalagi sekarang meskipun tersangka karena memang belum diputus secara hukum, kalaupun sudah diputus ketika pelakunya adalah anak-anak, maka perlakuannya sangat berbeda. Jadi penyamaran identitas ini perlu dilakukan,” tegasnya terkait kasus anak bunuh ayah dan nenek di Cilandak, Jaksel.

    Sebelumnya, pihak kepolisian telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap hand phone MAS (14), remaja yang terlibat dalam kasus pembunuhan ayah dan neneknya serta penikaman terhadap ibunya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

    Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, menyatakan tidak ditemukan hal mencurigakan pada hand phone tersebut. “Tidak ada yang janggal di mata penyidik. Aplikasi yang lain-lain juga tidak ada,” ujar Nurma kepada wartawan pada Selasa (3/12/2024).

    Nurma menjelaskan, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ada paksaan belajar dari orang tua MAS. “Anak ini belajar dengan kemauan sendiri. Banyak pelajaran yang ia buka setiap hari,” katanya.

    Terkait kasus anak bunuh ayah dan nenek, MAS juga mengakui bahwa dirinya tidak merasa tertekan oleh orang tua untuk belajar. “Dia bilang, ‘ini bukan paksaan.’ Walaupun memang disuruh belajar, dia melakukannya dengan senang hati,” tambah Nurma.

    Lebih lanjut, Nurma menyebutkan bahwa MAS saat ini telah menyesali perbuatannya dan menunjukkan kepedulian terhadap kondisi ibunya yang sedang dirawat.

    “Dia berdoa agar bisa bertemu dengan ibunya dan berharap ibunya segera sembuh. Selain itu, dia meminta maaf kepada ibunya melalui kami,” ungkap Nurma saat memberikan keterangan terkait kasus anak bunuh ayah dan nenek.

  • Masih Hitung Dampak Ekonomi, Pemerintah Diperkirakan Tentukan Nasib PPN 12 Persen Pekan Depan

    Masih Hitung Dampak Ekonomi, Pemerintah Diperkirakan Tentukan Nasib PPN 12 Persen Pekan Depan

    Tangerang, Beritasatu.com – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kamrussamad menyatakan saat ini pemerintah masih melakukan perhitungan terkait dampak rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

    “Kami sudah berdiskusi dengan menteri keuangan mengenai hal ini, sejauh mana kesiapan mereka dalam mencermati kondisi ekonomi masyarakat,” ujar Kamrussamad dalam focus group discussion (FGD) bertajuk “Simalakama Kenaikan PPN Menjadi 12 Persen” di kantor B-Universe, PIK 2, Jakarta, pada Selasa (3/12/2024).

    Kamrussamad menyampaikan pemerintah akan menentukan keputusan terkait kenaikan PPN 12 persen pada pekan depan. Kementerian Keuangan disebutkan akan memberikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai langkah yang harus diambil.

    “Mereka masih membutuhkan waktu untuk menghitungnya. Paling lambat minggu depan, mereka akan memberikan masukan kepada Presiden tentang langkah yang tepat,” ungkapnya.

    Samad juga menekankan pihaknya akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan terus melakukan perhitungan mendalam. Dia menyadari kebijakan ini dapat berdampak besar bagi masyarakat.

    “Kami akan berhati-hati dalam menghitung dan mempertimbangkan dampaknya. Banyak pihak yang akan terdampak oleh kebijakan ini,” tambah Samad.

    Pemerintah, menurut Samad, saat ini lebih terbuka untuk mendengarkan keluhan masyarakat dalam menentukan kebijakan. Kenaikan PPN 12 persen diharapkan tidak memicu gejolak sosial.

    “Situasi yang dihadapi memang tidak mudah, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Kami ingin kebijakan ini tidak menjadi pemicu ketegangan,” lanjut Kamrussamad.

    Dia juga menambahkan pihaknya akan tetap konsisten dalam mengoreksi kebijakan yang tidak sesuai dan mencari solusi yang tepat, termasuk dalam penetapan PPN 12 persen.

    “Kami berkomitmen untuk memberikan jaminan minggu depan perhitungan terkait kebijakan ini sudah selesai,” tandasnya.

  • Jokowi Akui Bestie dengan FX Rudy

    Jokowi Akui Bestie dengan FX Rudy

    Jakarta, Beritasatu.com – Meski beberapa waktu berseberangan kubu, terutama di Pilpres dan Pilkada 2024, Jokowi menganggap Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo atau FX Rudy, sebagai bestie atau sahabat baik.

    “Tidak ada masalah (dengan FX Rudy). Urusan politik ya politiklah, masa urusan apa sosial berkomunikasi (terpengaruh). Semuanya kita ini kan teman dan sahabat baik yang sudah lama terjalin. Bestie kan,” kata Jokowi ditanya awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12/2024).

    Namun, menurut Jokowi, sejak pensiun sebagai presiden hingga saat ini, ia belum bertemu langsung dengan mantan rekan duetnya saat masih menjabat sebagai wali kota Solo itu.

    “Belum, belum ketemu. Ya nanti kalau beliau ada waktu (bertemu),” ujar Jokowi.

    Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku hingga kini masih menyimpan kartu tanda anggota (KTA) PDIP, terlepas dari polemik yang mewarnai hubungannya dengan partai berlambang moncong putih itu. “(KTA PDIP) ya masih (disimpan),” ucapnya.

    Ia pun hanya tertawa saat ditanya mengenai statusnya saat ini di partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

    Terkait pemecatan Effendy Simbolon sebagai kader PDIP lantaran disebut membelot kepadanya dan tidak memberikan dukungan kepada paslon yaitu Pramono Anung dan Rano Karno (Pramono-Rano) di Pilgub Jakarta, Jokowi mengatakan hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan partai.

    “Ya bertemu kenapa kalau bertemu. Itukan (pemecatan) kewenangannya partai,” kata Jokowi.  

    Diketahui, Effendi Simbolon resmi dipecat PDIP dari keanggotaan partai. Ia dipecat karena tidak mendukung paslon yang diusung partainya, Pramono-Rano pada Pilgub Jakarta 2024 dan justru mendukung paslon Ridwan Kamil-Suswono.

    Jokowi, yang kini bermukim di Solo, tetap mempunyai KTA PDIP dan tetap menjadi bestie FX Rudy.

  • Ada Kenaikan UMP 6,5 Persen, Pengusaha Ritel Minta Batalkan PPN 12 Persen

    Ada Kenaikan UMP 6,5 Persen, Pengusaha Ritel Minta Batalkan PPN 12 Persen

    Tangerang, Beritasatu.com – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (Apregindo), Handaka Santosa, meminta pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Menurut Handaka, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% saja sudah cukup memberatkan pengusaha.

    Pernyataan tersebut disampaikan Handaka dalam diskusi Beritasatu Special The Forum bertajuk “Simalakama Rencana Kenaikan PPN Jadi 12 Persen” yang diadakan di kantor B-Universe, PIK 2, Tangerang, pada Selasa (3/12/2024).

    “PPN 12 persen ini sangat mengkhawatirkan, terlebih lagi dengan adanya kenaikan upah minimum yang harus kami jalankan. Kami berharap agar pemerintah dapat membatalkan rencana kenaikan PPN ini dan menunggu sampai suasana ekonomi kondusif bagi dunia usaha,” ujar Handaka.

    Handaka menambahkan sebelum rencana kenaikan PPN 12 persen muncul, pengusaha sudah dihadapkan pada kenaikan harga bahan baku produksi. Kenaikan tarif PPN sebesar 1 persen diprediksi akan meningkatkan biaya produksi, yang berpotensi mendorong harga produk naik lebih dari 5 persen.

    “Kami khawatir kenaikan harga produk ini akan berdampak pada penurunan penjualan (sales), terutama dengan semakin melemahnya daya beli masyarakat yang mulai menahan belanja,” ungkapnya.

    Menurut Handaka, jika pemerintah tetap memutuskan untuk menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025, pengusaha akan menghadapi situasi yang sangat sulit.

    “Untuk toko ritel, apabila hasil penjualan tidak tercapai sementara biaya gaji karyawan, sewa kios, dan listrik tetap tinggi, maka situasinya akan sangat berat. Kami terpaksa harus mengurangi jumlah toko daripada terus beroperasi dengan kerugian,” tambah Handaka.

  • Judika Ungkap Nama Anak Ketiga yang Baru Lahir: Juandeo Volante

    Judika Ungkap Nama Anak Ketiga yang Baru Lahir: Juandeo Volante

    Jakarta, Beritasatu.com – Pasangan Judika dan Duma Riris kembali mendapatkan anugerah dari Sang Pencipta. Pasalnya, istri Judika, Duma Riris telah melahirkan anak ketiga berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Juandeo Volante.

    “Jadi anak aku yang ketiga itu lahir pada Jumat (29/11/2024) pukul 01.30 WIB dini hari. Anak ketiga dengan jenis kelamin laki-laki, namanya Juandeo Volante,” kata Judika dikutip dari channel YouTube, Selasa (3/12/2024).

    Judika menceritakan pemberian nama Juande Volante yang menjadi nama anak ketiganya itu.

    “Jadi, karena anak kedua aku ada namanya Judeo, maka istri aku itu mau nama anak ketiga ada nama pemain bola Jude Bellingham biar mirip dengan nama anak kedua. Akhirnya, kita kasih nama anak ketiga Juandeo Volante yang artinya pemberian Tuhan atau anugerah dari Tuhan,” tuturnya.

    Suami Duma Riris itu menyebut, kehadiran anak ketiga merupakan pemberian dari Sang Pencipta yang tidak terduga.

    “Sebenarnya kita cukup dua saja, tetapi karena ada anak ketiga maka itu artinya kita dikasih anugerah dari Tuhan dan ini terakhir. Ada dua anak laki-laki, sehingga bisa menjaga kakaknya yang perempuan dan ibunya,” jelasnya lagi.

    Judika mengatakan, proses kelahiran anak ketiganya dilakukan secara normal yang merupakan keinginan istrinya, Duma Riris.

    “Sebenarnya seharusnya dari 15 November sudah lahiran istri aku karena memang telah terhitung 39 minggu. Makanya, aku selalu ambil pekerjaan di Jakarta, supaya bisa menantikan anak aku lahiran. Karena dari anak pertama, aku selalu datang setelah lahiran tetapi yang ketiga ini aku siapkan benar-benar,” tuturnya.

    “Dari tanggal 15 lalu mundur ke tanggal 20, baru tanggal 29 istri lahiran. Puji Tuhan dari anak pertama ke yang sekarang semua lahiran normal,” tandasnya.

  • Alasan Hotman Paris Sebut Perkara Agus Salim dan Pratiwi Noviyanthi Kasus Receh

    Alasan Hotman Paris Sebut Perkara Agus Salim dan Pratiwi Noviyanthi Kasus Receh

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengacara Hotman Paris memberikan ungkapan “pedas” pada perkara Agus Salim dengan Pratiwi Noviyanthi terkait kasus donasi Rp 1,5 miliar. Hotman Paris menyebut kasus uang donasi Agus Salim merupakan kasus receh.

    “Memang berapa sih uang donasi yang diperebutkan Agus Salim, uangnya ada berapa miliar?” tanya Hotman Paris kepada Rian Ibram dikutip dari channel YouTube, Selasa (3/12/2024).

    “Rp 1,5 miliar, bang Hotman,” jawab Rian Ibram.

    “Aduh, kalau uangnya cuma segitu. Satu hari juga habis sama gue belanjakan di Plaza Indonesia,” tegasnya.

    Hotman Paris juga menilai, uang donasi Rp 1,5 miliar yang diperebutkan Agus Salim sampai dibuat aturan kepada Pratiwi Noviyanthi hingga tujuh turunan.

    “Ini kan kasus uang kecil hanya Rp 1,5 miliar. Kenapa saya bilang kasus Agus Salim ini adalah kasus receh? Karena, yang diperebutkan hanya Rp 1,5 miliar,” tuturnya.

    “Kalau enggak receh, ngapain Rp 1,5 miliar sampai harus dibuat dalam aturan hukum yang harus ditandatangani Pratiwi Noviyanthi hingga tujuh turunan?” jelasnya.

    Hotman Paris menolak, apabila ia diminta membantu untuk membela salah satu di antara Agus Salim dan Pratiwi Noviyanthi terkait kasus donasi Rp 1,5 miliar.

    “Aduh, kasus gue sudah raksasa soalnya. Kasus gue juga sudah kebanyakan. Kasus yang gue tangani itu raksasa dunia semua, bukan yang receh seperti ini,” ungkap Hotman Paris terkait kasus uang donasi Agus Salim tersebut. 

  • Komisi X DPR Terima Laporan Bullying di Sekolah Setiap Hari

    Komisi X DPR Terima Laporan Bullying di Sekolah Setiap Hari

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima pengaduan mengenai perundungan di sekolah setiap hari. Hal ini disampaikan Hetifah setelah melakukan kunjungan ke beberapa sekolah di berbagai provinsi.

    “Kami (Komisi X) baru beberapa hari yang lalu memantau beberapa provinsi dan mencoba mengecek kondisi perundungan di sekolah. Kami semakin sering menerima pengaduan terkait hal ini,” ujar Hetifah Sjaifudian saat ditemui di acara Roots Day Cari Kawan Bukan Lawan di Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2024).

    Hetifah menjelaskan salah satu faktor penyebab bullying di sekolah adalah penggunaan media digital yang tidak tepat. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan anak-anak juga menjadi masalah utama.

    “Kurangnya literasi digital dapat memicu anak-anak untuk melakukan kekerasan,” kata Hetifah.

    Lebih lanjut, Hetifah menegaskan Komisi X DPR yang dipimpinnya akan terus berupaya memperbaiki kebijakan yang ada terkait pencegahan perundungan. Ia juga menekankan keseriusan Komisi X dalam menangani kasus bullying di sekolah Indonesia.

    “Tentunya, kami akan terus memperbaiki kebijakan-kebijakan yang ada dan berkomitmen untuk mengawasi agar kasus seperti yang terjadi di Subang tidak terulang lagi di manapun,” tuturnya.