Category: Beritasatu.com

  • PT PP Infrastruktur Lakukan Divestasi Saham Bisnis Telekomunikasi kepada Mitratel

    PT PP Infrastruktur Lakukan Divestasi Saham Bisnis Telekomunikasi kepada Mitratel

    Jakarta, Beritasatu.com – PT PP Infrastruktur sebagai anak usaha dari PT PP (Persero) Tbk (PTPP) yang bergerak dalam bidang investasi di sektor infrastruktur seperti pengolahan air bersih dan telekomunikasi melakukan penandatanganan Akta Jual Beli Saham (Share Purchase Agreement) pada salah satu anak usahanya yang bergerak di Bidang Telekomunikasi yaitu PT Ultra Mandiri Telekomunikasi (PT UMT) dengan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel). Penandatanganan ini dilakukan pada Senin (2/12/2024) di Menara Danareksa Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Plh. Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur Kementerian BUMN Bapak Bin Nahadi, Perwakilan Asisten Deputi Bidang Telekomunikasi dan Media Kementerian BUMN Bapak Wawan Chaerul Anwar, Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk Bapak Novel Arsyad beserta jajaran, Direktur Strategi Portofolio PT Telkom Indonesia Tbk Bapak Budi Setyawan Wijaya, Direktur Utama PT PP Infrastruktur Bapak Helmi Adam beserta jajaran, Direktur Utama PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Bapak Theodorus Ardi Hartoko beserta jajaran.

    PT UMT merupakan anak usaha dari PT PP Infrastruktur yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi, menyediakan layanan dan solusi inovatif untuk mendukung kebutuhan industri komunikasi di Indonesia. Keberhasilan PT PP Infrastruktur telah dibuktikan dengan dilakukannya aksi jual beli saham oleh salah satu raksasa di bidang telekomunikasi, yaitu PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) dengan melalui proses beauty contest. Jual Beli Saham PT UMT ini memiliki nilai sebesar Rp 650 miliar.

    Melalui keberhasilan ini, PTPP telah merealisasikan salah satu strategi portofolio dalam rangka mendukung pengembangan bisnis lainnya. Sebaliknya, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk menunjukkan komitmen untuk mewujudkan visi nya menjadi Digital Infraco terdepan dengan memperbesar portofolio fiber optiknya.

    Dalam kata sambutannya, Direktur Strategi Korporasi dan HCM PTPP I Gede Upeksa Negara menyatakan bahwa aksi korporasi ini merupakah langkah strategis yang penting bagi kedua belah pihak.

    “Penandatanganan akta jual beli saham yang kita saksikan hari ini merupakan langkah strategis yang sangat penting, tidak hanya bagi masing-masing pihak yang terlibat, tetapi juga bagi perkembangan industri infrastruktur telekomunikasi di Indonesia,” kata Gede.

    Proses pelepasan saham UMT dilakukan secara bisnis komersial, diawali dengan penunjukan PT Indonesia Infratructure Finance (IIF) sebagai financial advisor dan terbuka untuk umum. Dari beberapa perusahaan yang menyatakan minatnya, terpilih 1 BUMN, 2 perusahaan swasta nasional dan 1 perusahaan asing yang mengikuti beauty contest.

    “Sebagai salah satu pelaku utama di sektor konstruksi dan investasi, PTPP memandang transaksi ini sebagai wujud nyata keseriusan perusahaan dalam mendukung perkembangan industri infrastruktur telekomunikasi. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan upaya kami dalam memperkuat portofolio perusahaan untuk mendukung core business kami secara lebih terintegrasi,” ucap Gede.

    Hal senada diungkapkan oleh Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko yang menjelaskan bahwa akuisisi ini bernilai strategis dalam memperkuat ekosistem bisnis dan mempertahankan penguasaan pangsa pasar.

    “Konsistensi kami dalam mengkonsolidasikan bisnis menara, fiber optik dan jasa penunjang lainnya akan membawa Mitratel sebagai Digital Infraco terbesar di Asia Pasific,” ujarnya.

    Penandatanganan ini adalah bagian dari komitmen PTPP dan PP Infra untuk terus mendukung perkembangan sektor infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Kerja sama ini juga mencerminkan sinergi positif antara PTPP, PT PP Infrastruktur dan Mitratel untuk menghadirkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan masing-masing.

  • Menperin: Pertumbuhan Kawasan Industri Percepat Target Ekonomi 8 Persen

    Menperin: Pertumbuhan Kawasan Industri Percepat Target Ekonomi 8 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Hal ini menjadi tantangan yang cukup besar di tengah ketidakpastian situasi global saat ini.

    “Tetapi di sisi lain, kita juga melihat potensi besar yang dimiliki Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah, sektor industri manufaktur yang semakin berkembang, serta inovasi dalam teknologi yang terus mendorong perubahan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Rapat Kerja Dukungan Proyek Strategis Nasional dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Industri di Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Menperin menyampaikan, dalam misi Asta Cita khususnya pada butir kelima, Presiden Prabowo telah mencanangkan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    “Untuk merealisasikan hal ini, tentunya perlu investasi yang cukup besar dari sektor industri dan tentunya perlu didukung dengan iklim investasi yang kondusif serta peningkatan daya saing industri maupun kawasan industri,” tuturnya.

    Peran kawasan industri dalam mencapai sasaran tersebut menjadi sangat penting, mengingat amanat Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, menyatakan bahwa semua kegiatan industri wajib berlokasi di dalam suatu kawasan industri.

    “Oleh karenanya, kawasan industri menjadi epicentrum untuk peningkatan daya saing maupun pertumbuhan ekonomi industri,” ujarnya.

    Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga terus berupaya untuk menyebarkan industrialisasi secara merata. Hingga bulan November 2024, terdapat 165 perusahaan kawasan industri yang telah mendapatkan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan siap untuk beroperasi. Total luas lahan kawasan industri mencapai 94.054 Ha, dengan lahan yang telah terokupansi (baik yang telah terisi tenan maupun untuk infrastruktur kawasan) mencapai 59,76 persen, dan sisanya sebesar 40,24% atau seluas 37.631 Ha merupakan lahan yang masih tersedia untuk lokasi investasi. Upaya mendorong pemerataan pembangunan kawasan industri ke seluruh wilayah Indonesia, juga dilaksanakan melalui program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Proyek Strategis Nasional (PSN), yang sampai dengan saat ini telah terdapat 30 kawasan industri yang beroperasi, dan rata-rata berlokasi di luar Pulau Jawa.

    PSN merupakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam dinamikanya, telah terdapat enam kali perubahan pada lampiran proyek PSN dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 yang memuat 41 proyek PSN sektor kawasan industri.

    “Dari data rencana investasi 41 kawasan industri PSN tersebut, terdapat komitmen investasi sekitar Rp 2.785 triliun yang akan direalisasikan bertahap, meliputi investasi pembangunan infrastruktur KI dan tenan di dalamnya,” sebut Agus.

    Adapun hingga 2024, diperkirakan realisasi investasi di kawasan industri PSN mencapai Rp 68 triliun.

    “Berdasarkan hasil estimasi dan simulasi penambahan nilai investasi pada KI, target investasi dalam jangka menengah pada 2029 sebesar Rp 481 triliun,” imbuhnya.

    Kebijakan Kawasan Industri

    Pada kesempatan yang sama, Menperin menjelaskan, kebijakan pengembangan kawasan industri di Indonesia telah memasuki generasi Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 79 pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri, diamanatkan bahwa dalam penerapan kawasan industri yang berwawasan lingkungan harus memperhatikan aspek manajemen kawasan, aspek sosial, aspek ekonomi dan tentunya aspek pengelolaan lingkungan.

    “Dalam rangka mencapai keseimbangan dan keberlanjutan antara ekonomi, pembangunan industri dan perlindungan lingkungan, industri yang berwawasan lingkungan menjadi syarat utama untuk mewujudkan pembangunan industri rendah karbon,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, diperlukan upaya dekarbonisasi atau pengurangan emisi GRK di sektor industri terutama emisi gas karbon dioksida, yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Tentunya, hal tersebut memerlukan dukungan penuh dari seluruh perusahaan pengelola kawasan industri untuk dapat turut serta dalam menurunkan jumlah emisi karbon demi mencapai target net zero emission sebelum tahun 2060.

    Saat ini, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan dan pengembangan suatu KI, yang meliputi beberapa aspek seperti pertanahan, tata ruang, lingkungan, infrastruktur, ketersediaan energi (listrik dan gas), ketersediaan air baku, fasilitas, manajemen tata kelola dan perizinan, serta yang tak kalah penting adalah pemenuhan sumber daya manusia (SDM).

    “Dengan adanya target operasional seluruh proyek PSN dari Bapak Presiden agar diselesaikan di Tahun 2025, tentunya ini menjadi pekerjaan besar bagi kita semua,” imbuhnya.

    Adapun dalam agenda Rapat Kerja, disepakati pentingnya debottlenecking untuk mempercepat operasional KI PSN.

    “Diperlukan sinergi program antar kementerian/lembaga agar tidak saling tumpang tindih dan justru menghambat iklim investasi,” ujar Plt Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kemenperin Eko S. A. Cahyanto.

    Ia juga mengajak seluruh stakeholders agar dapat mempererat sinergi baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengelola kawasan industri untuk bersama-sama menyelesaikan hambatan dan debottlenecking pembangunan KI PSN.

    “Semoga dalam rapat kerja ini dapat menjadi momentum yang baik untuk melakukan transformasi positif dalam upaya peningkatan daya saing kawasan industri yang berujung pada penguatan sektor industri manufaktur sehingga dapat terus menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebagaimana yang telah kita cita-citakan bersama,” pungkasnya.

  • Agus Pemuda Disabilitas Jadi Tersangka Pelecehan Seksual, Ibunda Dibuat Stres

    Agus Pemuda Disabilitas Jadi Tersangka Pelecehan Seksual, Ibunda Dibuat Stres

    Mataram, Beritasatu.com – Kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan IWAS alias Agus, seorang mahasiswa disabilitas asal Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), terus menyita perhatian publik. Agus, yang saat ini berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual, menjadi sorotan karena kondisi disabilitasnya yang dinilai membatasi kemampuannya untuk melakukan tindakan seperti yang dituduhkan.

    Agus, seorang mahasiswa semester tujuh di jurusan seni dan budaya, dikenal sebagai pribadi yang aktif dalam kegiatan seni gamelan bersama komunitasnya. Dalam kesehariannya, Agus sepenuhnya bergantung pada ibunya I Gusti Ayu Ariparni, untuk berbagai keperluan, mulai dari mandi hingga makan mengingat dia tidak memiliki tangan.

    Menurut Ariparni, Agus tidak mampu melakukan aktivitas dasar secara mandiri karena kondisinya sejak lahir. “Bagaimana dia mau buka baju atau celana sendiri, sementara dari bayi sampai sebesar ini saya yang merawatnya,” ujar I Gusti Ayu Ariparni. Rabu (4/12/2024).

    I Gusti Ayu Ariparni mengaku sangat syok dengan penetapan anaknya sebagai tersangka. Kondisi ini bahkan membuatnya harus mendapatkan perawatan medis akibat stres yang berlebihan. “Saya sampai dibawa ke rumah sakit dan diberi oksigen karena tidak kuat melihat anak saya dalam kondisi seperti ini,” ungkapnya.

    Ariparni merasa tuduhan terhadap anaknya tidak masuk akal. Ia menyebut dengan kondisi Agus yang bergantung penuh pada dirinya, sulit membayangkan anaknya melakukan tindakan seperti yang dituduhkan.

    “Kalau anak saya normal, mungkin tuduhan itu masuk akal tetapi, dalam kondisi seperti ini, semua aktivitasnya harus dibantu. Bagaimana dia bisa memaksa seseorang, sementara untuk mandi saja harus dibantu?” tambah Ariparni.

    Sebagai ibu, Ariparni berharap kasus Agus yang menjadi tersangka pelecehan seksual ini dapat segera diselesaikan secara adil dan transparan. Ia juga memohon bantuan dari berbagai pihak untuk membebaskan anaknya agar bisa melanjutkan kehidupan seperti biasa.

    “Harapan saya, anak saya bisa kembali kuliah, bermain gamelan seperti biasa, dan menjalani hidup tanpa stigma dari masyarakat,” katanya.

    Selain itu, Ariparni mengaku dampak penetapan tersangka terhadap Agus dalam kasus pelecehan seksual ini telah merusak kehidupan keluarganya. Ia merasa tidak tenang saat bepergian karena sorotan masyarakat terhadap keluarganya. “Ke manapun kami pergi, kami merasa tidak nyaman. Orang-orang banyak membicarakan anak saya,” keluhnya.

  • Jokowi Buka Suara soal Effendi Simbolon Dipecat PDIP Seusai Bertemu Dengannya

    Jokowi Buka Suara soal Effendi Simbolon Dipecat PDIP Seusai Bertemu Dengannya

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal Effendi Simbolon dipecat oleh PDIP karena mendukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta 2024 dan bertemu dengannya. 

    Menurut Jokowi, pertemuan Effendi Simbolon dengan dirinya seharusnya tidak perlu dipermasalahkan.

    “Orang bertemu kok. Memang kenapa kalau bertemu?” kata Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12/2024).

    Setelah itu PDIP mengeluarkan surat pemecatan Effendi Simbolon dari keanggotaannya.

  • Agus Salim dan Farhat Abbas Datangi Kemensos, Gus Ipul: Insyaallah Jadi Niat Baik

    Agus Salim dan Farhat Abbas Datangi Kemensos, Gus Ipul: Insyaallah Jadi Niat Baik

    Jakarta, Beritasatu.com – Korban penyiraman air keras, Agus Salim, bersama kuasa hukumnya, Farhat Abbas mendatangi Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memenuhi undangan pada Rabu (4/12/2024) untuk membahas masalah donasi sebesar Rp 1,5 miliar.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan, pihaknya akan mengembalikan persoalan donasi yang terkait dengan pengobatan Agus. Ia menegaskan, permasalahan tersebut harus dikembalikan pada niat awal yang baik, yaitu untuk membantu pengobatan mata Agus.

    Sebelumnya, Pratiwi Noviyanthi atau Teh Novi dan Denny Sumargo (Densu) mendatangi Kemensos terlebih dahulu guna menyerahkan persoalan uang donasi untuk Agus Salim yang berujung polemik di antara mereka.

    “Alhamdulillah, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam. Niat baik ini akan menjadi dasar dari langkah kita, dan insyallah, hal ini juga akan diterima dengan baik oleh semua pihak terkait, baik Teh Novi maupun Mas Densu, yang sebelumnya sudah berbicara dengan kami mengenai niat baik ini. Selain itu kami juga menyadari, kita semua adalah saudara,” ujar Gus Ipul.

    Gus Ipul juga mengingatkan, dalam hal pengumpulan donasi ada peraturan dan undang-undang yang mengaturnya, termasuk peraturan dari Kementerian Sosial. Menurutnya, setiap pengumpulan donasi, baik uang maupun barang, harus memperoleh izin yang sesuai.

    “Perlu kami tegaskan, pengumpulan donasi harus mematuhi ketentuan yang berlaku, ada undang-undang mengenai pengumpulan uang dan barang, serta peraturan dari Kementerian Sosial. Setiap pengumpulan barang harus mendapatkan izin,” jelas Gus Ipul yang menyambut kedatangan Agus Salim datangi Kemensos.

    Ia menjelaskan, untuk pengumpulan donasi di tingkat kabupaten atau kota, cukup dengan izin dari wali kota atau bupati. Namun, apabila cakupan pengumpulan donasi mencakup provinsi, maka harus mendapatkan rekomendasi dari wali kota, bupati, gubernur, dan Kementerian Sosial.

    “Namun untuk cakupan provinsi, izin harus dari gubernur. Sedangkan untuk pengumpulan antarprovinsi, harus ada izin dari Kementerian Sosial dengan rekomendasi dari wali kota, bupati, dan gubernur. Kami sampaikan ini agar semua pihak memahami aturan yang berlaku terkait pengumpulan donasi,” tuturnya.

    Sementara itu, Farhat Abbas mendukung penuh langkah Kementerian Sosial yang akan memfokuskan perhatian pada pengobatan Agus Salim. 

    “Kami mendukung penuh langkah Kementerian Sosial yang fokus pada pengobatan Mas Agus, karena ini adalah masa-masa penting yang sangat krusial. Kami mendukung segala upaya terbaik untuk pengobatan Agus,” kata Farhat.

    Terkait dengan penggunaan uang donasi, Kemensos menegaskan agar dana tersebut digunakan sesuai dengan niat awal, yaitu untuk membantu pengobatan. Untuk itu kedatangan Agus Salim ke Kementerian Sosial dapat meluruskan kembali niat awal Teh Novi yang ingin membantunya.

  • Bahlil Kaji Ojek Online Terima Subsidi BBM dengan Skema Blending karena Tergolong UMKM

    Bahlil Kaji Ojek Online Terima Subsidi BBM dengan Skema Blending karena Tergolong UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah masih mengkaji soal pengemudi ojek online (ojol) menerima subsidi bahan bakar minyak (BBM).

    Salah satu skema yang sedang dipersiapkan adalah mencampurkan atau blending, yakni kombinasi antara subsidi barang dan bantuan langsung tunai (BLT).

    “Saya katakan bahwa dalam skema subsidi BBM itu kita masih godok sampai sekarang belum selesai. Salah satu di antaranya mungkin blending antara ada subsidi bahan dan pengalihan subsidi, seperti BLT,” ujar Bahlil seusai menghadiri “Indonesia Mining Summit” di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024).

    Bahlil menjelaskan, pengemudi ojek online akan masuk kategori usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Nantinya, kelompok UMKM ini akan mendapat BBM subsidi.

    BBM subsidi sejatinya untuk kendaran berpelat kuning atau angkutan umum. Untuk itu, pemerintah masih mengkaji membedakan antara kendaraan pelat hitam yang digunakan untuk ojek online dan bukan.

    “Bagi ojek online yang sekarang terjadi dinamika itu kan kita lagi meng-exercise, bagaimana cara membedakan mana pelat hitam yang usaha ojol dan bukan. Namun, untuk ojol tetap (dapat subsidi BBM) karena mereka UMKM. Hanya kemarin disalahditafsirkan saja,” jelasnya.

  • Cari Bukti di Kasus Rohidin Mersyah, KPK Geledah Kantor Gubernur Bengkulu

    Cari Bukti di Kasus Rohidin Mersyah, KPK Geledah Kantor Gubernur Bengkulu

    Jakarta, Beritasatu.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (4/12/2024). Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan pemerasaan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu yang melibatkan Gubernur nonaktif Rohidin Mersyah.

    KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus, yaitu Gubernur nonaktif Bengkulu Rohidin Mersyah (RM), Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF), dan adc Gubernur Bengkulu, Evriansyah (EV) alias AC. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Pemprov Bengkulu berdasarkan hasil ekspose atau gelar perkara oleh KPK.

    “Betul. Sedang ada kegiatan penggeledahan di kantor gubernur Bengkulu oleh penyidik,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Rabu (4/12/2024).

    KPK belum merilis secara resmi temuan apa saja yang berhasil diamankan dari penggeledahan di kantor gubernur Bengkulu tersebut. 

    Dalam kasus ini, Rohidin Mersyah diduga memeras para kepala dinas serta pejabat pada lingkungan Pemprov Bengkulu demi modal kampanye Pilkada 2024. Saat OTT di Bengkulu, tim satgas KPK juga menyita uang tunai Rp 7 miliar berupa pecahan rupiah serta mata uang asing. Diduga uang dimaksud untuk modal kampanye Rohidin Mersyah yang ikut Pilkada Bengkulu 2024.

    Para tersangka telah ditahan di rumah tahanan negara (rutan) cabang KPK. Masa penahanan dapat diperpanjang tergantung kebutuhan penyidikan. KPK nanti akan menyampaikan hasil penggeledahan di kantor gubernur Bengkulu ke publik.

  • Skenario Terburuk Dampak Seruak Udara Dingin Siberia Bisa Sebabkan Banjir Jabodetabek Seperti 2020

    Skenario Terburuk Dampak Seruak Udara Dingin Siberia Bisa Sebabkan Banjir Jabodetabek Seperti 2020

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengingatkan dampak seruak udara dingin dari dataran Siberia yang akan terjadi di wilayah Indonesia. Menurut Dwikorita, skenario terburuk dampak dari seruak udara dingin Siberia bisa menyebabkan banjir Jabodetabek seperti 2020 lalu.

    “Contoh yang sudah terjadi pada 2020 pada Januari, kondisi terparah adalah Jabodetabek banjir saat itu, itu akibat kami mendeteksi seruak udara dingin tadi,” ujar Dwikorita saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Seruak udara dingin Siberia tersebut, kata Dwikorita, juga bisa berdampak ringan seperti pernah terjadi olengnya kapal yang telah bersandar di pelabuhan Merak.

    “Tiba-tiba kapal yang sudah parkir ini oleng karena seruak angin ini kapalnya oleng sementara masih ada yang menyeberang. Jadi waktu itu satu truk masuk ke laut dan satu mobil masuk ke laut,” jelas dia.

    Menurut Dwikorita, dampak seruak udara dingin Siberia tersebut terjadinya peningkatan kecepatan angin. Bahkan, bisa memicu gelombang tinggi.

    “Perlu diwaspadai bisa tinggi kecepatan angin terutama untuk pelayaran kemudian juga gelombang tinggi,” tandas Dwikorita.

    Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), seruak dimaknai sebagai kenaikan tekanan atmosfer yang lebih tinggi daripada kenaikan akibat gerakan lembangan atau antisiklon di sekitarnya. Dampak seruak udara dingin Siberia ini patut diwaspadai lantaran berdampak signifikan di wilayah barat Indonesia, termasuk Selat Sunda, Banten, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

  • Profil dan Profesi Edwin Agustinus, Kakak Nikita Mirzani yang Jadi Sorotan Netizen

    Profil dan Profesi Edwin Agustinus, Kakak Nikita Mirzani yang Jadi Sorotan Netizen

    Jakarta, Beritasatu.com – Kasus dugaan persetubuhan dan aborsi yang melibatkan anak Nikita Mirzani, Laura Meizani (atau Lolly), hingga saat ini masih terus berkembang. Baru-baru ini, nama Edwin Agustinus, kakak dari Nikita Mirzani, menjadi perhatian publik.

    Pada Senin (2/12/2024), Lolly menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, dan kali ini dia didampingi oleh Edwin Agustinus. Munculnya Edwin Agustinus yang menemani Lolly untuk pemeriksaan kembali menjadi sorotan netizen.

    Meski sebelumnya Edwin Agustinus sudah sempat muncul dalam penjemputan paksa Lolly yang dilakukan oleh Nikita Mirzani pada September lalu. Saat penjemputan, Edwin Agustinus berusaha untuk menenangkan Lolly ketika di dalam mobil dan mencoba mengajak bicara, walaupun tidak mendapat respons baik dari Lolly.

    Lalu, seperti apa sosok dan profesi Edwin Agustinus, kakak Nikita Mirzani yang jadi sorotan netizen? Berikut ini profilnya.

    Profil Edwin Agustinus
    Edwin Agustinus Ray adalah kakak kandung dari publik figur Nikita Mirzani. Ia merupakan seorang pengusaha kedai kopi yang memiliki nama “Kopi Rada Rada” di daerah perbatasan Depok dan Jakarta Selatan.

    Selain itu, Edwin Agustinus sempat membuat saluran YouTube dengan nama “BapakBapakNgobrol”. Namun, saluran YouTube tersebut terakhir kali aktif tiga tahun lalu.

    Meskipun memiliki adik seorang artis terkenal, Edwin Agustinus tidak pernah memanfaatkan keadaan tersebut untuk mempromosikan usaha ataupun saluran YouTube-nya.

    Selanjutnya, Edwin Agustinus diketahui sudah menikah dengan memiliki dua orang anak. Penampilannya juga menjadi perhatian karena cukup nyentrik apalagi dengan tato di badannya.

    Kemudian, Edwin merupakan alumni dari Universitas Indonesia dan memiliki ketertarikan di bidang musik dengan bekerja sebagai produser musik di RayFMC. Selain itu, Edwin Agustinus sebagai kakak Nikita Mirzani juga tercatat pernah bekerja sebagai senior public relation executive pada Februari 2017 hingga Oktober 2017, lalu bekerja sebagai public relation pada 2017 hingga 2019.

  • Tito Tolak Wacana Polri di Bawah Kemendagri, GP Ansor: Usulan Iseng Ini Sepantasnya Diakhiri!

    Tito Tolak Wacana Polri di Bawah Kemendagri, GP Ansor: Usulan Iseng Ini Sepantasnya Diakhiri!

    Jakarta, Beritasatu.com – GP Ansor menolak wacana penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor A Rifqi Al Mubarok mengapresiasi sikap penolakan oleh Mendagri Tito Karnavian terhadap gagasan itu. 

    “Kami sudah tegas di awal menolak wacana ini. Kami sampaikan apresiasi kepada Bapak Tito yang mendengar suara masyarakat sipil agar amanat reformasi itu tetap kudu dijaga. Ini langkah yang tepat,” ujar pria yang akrab disapa Gus Rifqi di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Penolakan Tito ini kian menguatkan wacana penggabungan TNI-Polri, atau menjadikan Polri di bawah Kemendagri seharusnya diakhiri dan tidak menjadi liar. 

    “Usulan iseng ini sudah sepantasnya diakhiri. Kekuatan sipil sudah menolak. Mendagri juga jelas menolak. Jadi lebih baik ini disudahi dan tidak menjadi bola liar di tengah publik,” imbuhnya.

    Gus Rifqi juga mengajak anak muda dan lapisan masyarakat agar fokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan menguatkan demokrasi untuk mencapai mimpi-mimpi besar Indonesia di masa depan.

    “Indonesia mempunyai banyak mimpi besar ke depan, mempunyai cita-cita mulia. Pembangunan SDM lalu penguatan demokrasi menjadi kunci dan itu harus dibangun. Untuk anak muda dan kita sekalian, alangkah lebih baiknya fokus untuk hal tersebut. Ini lebih baik ketimbang mengurusi wacana iseng yang kontroversial tersebut,” pungkasnya.

    Mendagri Tito Karnavian sebelumnya menegaskan keberatan dengan wacana penempatan Polri di bawah Kemendagri. Menurutnya, keberadaan Polri di bawah Presiden merupakan kehendak reformasi 1998.

    “Dari dulu memang (Polri) sudah dipisahkan di bawah Presiden, itu kehendak reformasi. Sudah itu saja,” kata Tito kepada wartawan seusai menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Sebelumnya wacana agar Polri digabungkan kembali dengan TNI atau ditempatkan di bawah Kemendagri diusulkan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Pernyataan itu disampaikannya dalam konferensi pers, Kamis (28/11/2024), karena PDIP menilai aparat kepolisian ikut cawe-cawe dalam urusan politik seperti saat Pemilu dan Pilkada 2024.