Xcloud.id

Category: Beritasatu.com

  • Kapal Penyeberangan Merak-Bakauheni Bersenggolan dengan Tanker Akibat Cuaca Buruk

    Kapal Penyeberangan Merak-Bakauheni Bersenggolan dengan Tanker Akibat Cuaca Buruk

    Merak, Beritasatu.com – Kabar tidak sedap datang dari kapal penyeberangan Merak-Bakauheni, yaitu KMP Trimas Fhadila yang mengalami musibah setelah bersenggolan dengan tanker. Senggolan itu terjadi akibat cuaca buruk.

    “Innalilahi, info terkini KMP Trimas Fhadila terseret arus sampai menyenggol kapal tanker,” tulis akun Instagram @penyebrangan_pelabuhanmerak, Sabtu (14/12/2024).

    Dalam video yang diunggah, terlihat sejumlah penumpang yang ada di KMP Trimas Fhadila mengalami kepanikan. Pasalnya, derasnya arus laut membuat KMP Trimas Fadihila semakin cepat mendekati tanker.

    Dentuman keras pun terdengar saat KMP Trimas Fhadila membentur bodi tanker.

    “Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, selamat kan kami dari musibah ini,” ujar salah satu penumpang yang ada di KMP Trimas Fhadila.

    Beruntung, atas kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

    “Alhamdulillah, kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa ataupun terdapat bahaya pada badan kapal. Akibat benturan itu membuat muatan penumpang dan kendaraan bergoyang,” kata akun tersebut.

    Melihat unggahan tersebut, membuat netizen ramai-ramai mendoakan agar kapal penyeberangan KMP Trimas Fhadila tujuan Merak-Bakauheni yang bersenggolan dengan kapal tanker dalam keadaan selamat.

    “Lindungilah semua saudara-saudara yang berada di kapal. Amin,” tulis netizen.

    “Semoga semua saudara-saudara kita yang berada di kapal diberikan keselamatan,” tulis netizen lagi.

    “Semoga semua yang melakukan penyeberangan diberikan perlindungan dan keselamatan,” tulis netizen.

    “Semoga Allah Swt melindungi semua orang yang ada di dalam kapal,” tulis netizen lainnya yang mendoakan penumpang kapal penyeberangan Merak-Bakauheni yang bersenggolan dengan tanker dalam keadaan selamat.

  • Kasus Pungli di Rutan KPK, 15 Mantan Pegawai Divonis 4 hingga 5 Tahun Penjara

    Kasus Pungli di Rutan KPK, 15 Mantan Pegawai Divonis 4 hingga 5 Tahun Penjara

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 15 mantan pegawai rumah tahanan (rutan) KPK divonis hukuman penjara 4 tahun hingga 5 tahun penjara terkait kasus pungutan liar (pungli). Sidang vonis digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Jumat (13/12/2024).

    Dalam pembacaan vonis, ketua majelis hakim Maryono menyatakan para terdakwa melanggar Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hakim menilai tindakan para terdakwa mencoreng nama baik KPK, tidak mendukung program pemberantasan korupsi, dan menikmati hasil pungli.

    Namun, terdapat hal-hal yang meringankan, seperti sikap sopan terdakwa selama persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, penyesalan atas perbuatan mereka, dan tanggungan keluarga yang harus dipenuhi.

    Berikut ini daftar hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa kasus pungli di rutan KPK:

    1. Deden Rochendi: 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, uang pengganti Rp 398 juta subsider 1,5 tahun.

    2. Hengki: 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, uang pengganti Rp419,6 juta subsider 1,5 tahun.

    3. Ristanta: 4 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan, uang pengganti Rp136 juta subsider 1 tahun.

    4. Eri Angga Permana: 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan, uang pengganti Rp94,3 juta subsider 6 bulan.

    5. Sopian Hadi: 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan, uang pengganti Rp317 juta subsider 1,5 tahun.

    6. Achmad Fauzi: 4 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan, uang pengganti Rp34 juta subsider 6 bulan.

    7. Agung Nugroho: 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan, uang pengganti Rp56 juta subsider 6 bulan.

    8. Ari Rahman Hakim: 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan.

    9. Muhammad Ridwan: 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan, uang pengganti Rp159,5 juta subsider 8 bulan.

    10. Mahdi Aris: 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan, uang pengganti Rp96,2 juta subsider 6 bulan.

    11. Suharlan: 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan, uang pengganti Rp103,4 juta subsider 8 bulan.

    12. Ricky Rachmawanto: 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan, uang pengganti Rp116,45 juta subsider 8 bulan.

    13. Wardoyo: 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan, uang pengganti Rp71,15 juta subsider 6 bulan.

    14. Muhammad Abduh: 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan, uang pengganti Rp93,95 juta subsider 6 bulan.

    15. Ramadhan Ubaidillah: 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan, uang pengganti Rp135,2 juta subsider 8 bulan.

    Hakim menegaskan, jika uang pengganti tidak dibayar para terdakwa, aset mereka akan dirampas dan dilelang untuk menutup kerugian negara. Apabila masih belum mencukupi, mereka akan menjalani hukuman kurungan pengganti.

    Kasus pungli di rutan KPK terjadi pada periode Mei 2019 hingga Mei 2023. Para terdakwa memanfaatkan jabatan mereka untuk meminta uang dari tahanan rutan KPK.

    Para tahanan KPK yang membayar pungli mendapat fasilitas tambahan, seperti akses penggunaan telepon genggam. Sebaliknya, mereka yang tidak membayar akan dikucilkan dan diberi pekerjaan tambahan. Jumlah pungli yang dikumpulkan mencapai Rp 6,3 miliar.

  • Demi Main Bareng Sutradara Impian, Ratu Felisha Rela Kembali Main dalam Film Horor Sorop

    Demi Main Bareng Sutradara Impian, Ratu Felisha Rela Kembali Main dalam Film Horor Sorop

    Jakarta, Beritasatu.com – Artis Ratu Felisha mengaku rela kembali main film horor berjudul Sorop demi mewujudkan ambisinya kerja bareng sutradara impiannya, Upi.

    Hal itu diungkapkan wanita kelahiran Jakarta, 16 Oktober 1982 tersebut saat jumpa pers di Epicentrum Kuningan Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    “Jujur kerja sama dalam sebuah film bareng Mbak Upi adalah impian saya setelah sebelumnya saya main bareng Bang Joko Anwar di film Pengabdi Setan 2. Jadi bisa dibilang kerja bareng Mbak Upi sebagai dream comes true bagi saya,” ungkap Ratu Felisha.

    Diterangkan, rasa kagumnya pada hasil karya Upi sebagai seorang penulis dan sutradara hebat memang membuatnya rela memerankan tokoh apa pun demi bisa bekerja sama bersama sutradara idolanya itu.

    “Gue memang sudah ngefans sama Mbak Upi, jadi pas disuruh makan ini, gue makan. Terus naik ke atas, ya gue naik. Karena gue sudah sudah se-ngefans itu, kayak percaya saja apa yang ada di otak dia tuh pasti nanti hasilnya bagus,” tambah Ratu Felisha yang kembali bermain dalam film horor.

    Dalam film Sorop, Ratu Felisha berperan sebagai Bude Sabah yang punya kebiasaan misterius, yaitu puasa sorop. Puasa Sorop adalah tidak makan minum dan berbuka dengan makan tanah kuburan.

    Film Sorop berkisah tentang kisah dua bersaudara, yaitu Hanif (Hana Malasan) dan Isti (Yasamin Jasem) yang mendadak tinggal di sebuah rumah angker dengan teror yang terus mengintai mereka. Ratu Felisha yang kembali bermain dalam film horor, yaitu film Sorop, dapat disaksikan mulai 19 Desember 2024 mendatang.
     

  • Terduga Pelaku Penganiayaan Koas Unsri Diperiksa Polda Sumsel

    Terduga Pelaku Penganiayaan Koas Unsri Diperiksa Polda Sumsel

    Palembang, Beritasatu.com – Terduga pelaku kasus penganiayaan seorang koas atau koasisten (dokter muda) Universitas Sriwijaya (Unsri) di Palembang, Sumatera Selatan, memenuhi panggilan Unit V Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan (Sumsel).

    Pemanggilan terduga pelaku dilakukan setelah korban penganiayaan koas Unsri bernama Muhammad Lutfi, melaporkan kejadian penganiyaan yang dialaminya sekira pukul 17.00 WIB pada salah satu cafe yang berada di Jalan Demang Lebar Daun Kecamatan, Ilir I Palembang, Rabu (11/12/2024).

    Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto mengatakan, koas Unsri mengalami luka lebam pada bagian pelipis sebelah kiri. Kemudian, terdapat lebam pada bagian mata akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terlapor.

    “Saat ini koas Unsri yang dianiaya masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara,” kata Kombes Pol Sunarto kepada awak media, Jumat (13/12/2024).

    Dikatakan Sunarto, saat ini terduga pelaku penganiayaan koas Unsri masih diperiksa oleh penyidik. Terduga pelaku penganiayaan koas Unsri masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terkait peristiwa tersebut.

    “Benar, terduga pelaku penganiayaan koas Unsri pada Fakultas Kedokteran bernama Muhammad Lutfi sudah berada di Unit 5 Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel. Dia datang ditemani pengacaranya,” ujar Kombes Pol Sunarto.

    Terkait proses penahanan, Kombes Pol Sunarto mengatakan belum mengetahui. Pasalnya, terduga pelaku penganiyaan koas Unsri masih dalam proses pemeriksaan.

    “Masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik,” paparnya.

    Terkait laporan korban, dijelaskan Sunarto bahwa pada Rabu (11/12/2024), korban sudah membuat laporan ke SPKT Polda Sumsel.

    Kombes Pol Sunarto menyebut, dari tempat kejadian perkara (TKP) terjadinya penganiayaan koas Unsri, pihaknya berhasil mengamankan rekaman CCTV.

    “Tim yang mendatangi TKP sudah mengamankan CCTV,” tutur Kombes Pol Sunarto menjelaskan soal penganiayaan koas Unsri.

  • Orang Tua Korban Penganiayaan Koas Unsri Minta Pelaku Diproses secara Hukum

    Orang Tua Korban Penganiayaan Koas Unsri Minta Pelaku Diproses secara Hukum

    Palembang, Beritasatu.com –  Wahyu Hidayat selaku orang tua Muhammad Lutfi dalam kasus penganiayaan koas atau koasisten (dokter muda) Universitas Sriwijaya (Unsri) di salah satu kafe di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, meminta proses hukum harus terus berjalan.

    “Kami kecewa dengan peristiwa ini dan keadilan harus ditegakkan. Kami sudah melaporkan kejadian ini pada kepolisian dan berharap terduga pelaku penganiayaan koas Unsri dapat diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia,” kata Wahyu Hidayat di Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan Palembang, Jumat (13/12/2024).

    Terkait dengan pemeriksaan pelaku penganiayaan koas Unsri di Polda Sumatera Selatan (Sumsel), Wahyu Hidayat menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan tentunya harus dilakukan pengawalan.

    Untuk kondisi Lutfi saat ini, Wahyu menyebut sudah mulai membaik dan diperbolehkan pulang dan harus beristirahat di rumah. Hanya saja, Lutfi yang menjadi korban penganiayaan koas Unsri masih mengalami syok atas kejadian yang dialaminya.

    Wahyu menegaskan, hingga saat ini belum ada keluarga pelaku penganiayaan koas Unsri itu untuk menemuinya.

    Sebelumnya, seorang dokter muda yang bertugas di Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang menjadi korban penganiayaan. Korban babak belur dipukuli oleh seseorang pria berbaju merah yang diduga suruhan orang tua junior korban di salah satu kafe di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Rabu (11/12/2024).

    Aksi pemukulan tersebut viral di sosial media. Dalam video berdurasi 12 detik itu, korban yang merupakan koas di dan masih mengenakan seragam dokter muda terlihat dipukuli oleh seorang pria berbaju merah. Pemukulan itu diduga akibat ketidakpuasan terhadap jadwal piket koas junior pada Natal dan Tahun Baru yang dibuat korban.

    Akibat pemukulan tersebut, koas Unsri berinisial MLH yang dianiaya mengalami luka memar pada bagian wajah dan mata. Korban dalam kasus penganiayaan koas Unsri hingga saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan Palembang. Koas yang menjadi korban penganiayaan sudah menjalani visum.

  • Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ganjar Pranowo: Ojo Kesusu

    Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ganjar Pranowo: Ojo Kesusu

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, meminta agar usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke DPRD dikaji secara mendalam. Menurut Ganjar, pilkada langsung sebelumnya diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul jika kepala daerah dipilih DPRD.

    “Sebaiknya dikaji dahulu secara mendalam,” ujar Ganjar kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

    Ganjar menjelaskan, pilkada melalui DPRD pada masa lalu sering kali tidak merepresentasikan kehendak rakyat dan rawan praktik jual beli dukungan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kajian komprehensif sebelum mengubah sistem yang ada.

    “Kalau sekarang muncul pikiran lain, sebaiknya undang para pemangku kepentingan. Ojo kesusu,” tambahnya.

    Ganjar menekankan, terlepas dari sistem yang diterapkan, kunci utama keberhasilan pilkada adalah ketaatan para peserta, penyelenggara, dan pemilih terhadap aturan yang berlaku. Jika ketaatan ini lemah, sistem apa pun akan tetap bermasalah.

    “Mau sistem apa pun, kalau pemangku kepentingan tidak taat aturan atau penegak aturannya lemah, hasilnya tetap buruk,” tegas Ganjar.

    Ganjar juga menyebut hingga saat ini PDIP belum membahas usulan kepala daerah dipilih DPRD. Ia menegaskan PDIP tidak akan mengambil langkah reaktif dalam merespons isu ini.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan kepala daerah dipilih DPRD. Menurutnya, sistem pilkada langsung seperti saat ini membutuhkan biaya sangat besar, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

  • Polisi Tangkap Pelaku Penyiraman Air Keras ke Wanita di Bekasi

    Polisi Tangkap Pelaku Penyiraman Air Keras ke Wanita di Bekasi

    Bekasi, Beritasatu.com – Pelaku berinisial J yang melakukan penyiraman air keras ke wanita di Bekasi yang belakangan diketahui bernama Farah Rizka (20) ditangkap oleh kepolisian.

    Pelaku penyiraman air keras ke wanita di Bekasi dibekuk di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, oleh tim gabungan Polsek Bekasi Utara dan Polda Metro Jaya.  

    “Sudah ditangkap (pelaku penyiraman air keras ke  wanita di Bekasi) di Cibinong. Pelaku ditangkap oleh tim gabungan Polda dan Polsek,” ujar Kapolsek Bekasi Utara Kompol Yus Jahan kepada awak media, Jumat (13/12/2024).  

    Kompol Yus Jahan belum bisa menjelaskan secara terperinci motif pelaku melakukan penyiraman air keras ke wanita di Bekasi. Ia memastikan, pelaku saat ini ditahan di Polda Metro Jaya.

    “Sekarang orangnya (pelaku) ada di Polda,” katanya.  

    Sebelumnya, Farah Rizka menjadi korban penyiraman air keras di Jalan Perjuangan, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara pada 7 Desember 2024 sekitar pukul 19.19 WIB.

    Aksi penyiraman air keras ke wanita di Bekasi itu terekam CCTV. Saat kejadian, Farah Rizka yang mengendarai sepeda motor bersama suaminya, Ilham (23) diserang oleh pelaku menyiramkan air keras ke tubuhnya.  

    Akibat penyiraman air keras itu, Farah mengalami luka bakar serius hingga 60% pada bagian leher, punggung, dan paha. Ia kini menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Bekasi.  

    Keluarga korban mengungkap pelaku penyiraman air keras ke wanita di Bekasi adalah teman dekat Farah dan suaminya. Mereka menduga motif serangan berkaitan dengan hubungan asmara antara Farah dan pelaku berinisial J.  

    Menurut pihak keluarga, hubungan Farah dan Ilham sempat renggang, dan selama itu terduga pelaku penyiraman air keras ke wanita di Bekasi itu kerap mengantar korban bekerja.

     Namun, pelaku penyiraman air keras ke wanita di Bekasi berinisial J itu kecewa setelah Farah dan Ilham memutuskan untuk rujuk. Hal ini diduga menjadi pemicu terjadinya penyiraman air keras ke wanita di Bekasi.

  • Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis di Banyuwangi Dimulai

    Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis di Banyuwangi Dimulai

    Banyuwangi, Beritasatu.com – Uji coba program makan bergizi gratis bagi siswa sekolah yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumming Raka resmi dimulai di Banyuwangi, Jawa Timur. Uji coba program makan bergizi gratis bagi siswa sekolah ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, yang diikuti sekitar 80 siswa sekolah.

    Para siswa tampak lahap menikmati sajian makan bergizi gratis dengan menu ayam kecap, tumis sayur, tempe, dan susu. Program makan bergizi gratis siswa sekolah bertujuan untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan sehat.

    Staf Ahli Kodam V/Brawijaya Kolonel Arm Budiono menjelaskan, uji coba makan bergizi gratis siswa sekolah di Banyuwangi ini dimulai dari pelajar PAUD hingga SD kelas 4, kemudian dilanjutkan dengan pelajar kelas 5 SD hingga SMA.

    “Hari ini anak-anak sangat antusias. Program makan bergizi gratis siswa sekolah akan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari PAUD hingga SMA di seluruh Jawa Timur,” ujarnya.

    Kolonel Arm Budiono menambahkan, varian makanan yang disajikan pada program makan bergizi gratis siswa sekolah sudah sesuai dengan pedoman yang dianjurkan oleh pemerintah pusat.

    Ia menekankan, pentingnya sinergi antara berbagai stakeholder untuk memastikan kualitas gizi yang disajikan pada program makan bergizi gratis siswa sekolah di Banyuwangi.

    “Keterlibatan Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk memastikan pengaturan gizi yang tepat, serta mendukung perekonomian lokal,” terang Kolonel Budiono.

    Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Banyuwangi Mohammad Yanuar Bramuda menegaskan, uji coba program makan bergizi gratis siswa sekolah tidak terfokus pada pemberian makan gratis, tetapi juga bertujuan untuk memberdayakan ekonomi lokal.

    “Pemerintah daerah ingin memastikan bahan baku yang ada di Banyuwangi bisa berputar dengan baik, dari peternakan ayam hingga sayur-mayur. Ini bukan sekadar mengatasi masalah makan gratis dan stunting, tetapi juga mengatasi inflasi,” jelas Bramuda.

    Ditargetkan, pada Januari 2025, program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah di Banyuwangi akan dilaksanakan di seluruh sekolah di Jawa Timur, dengan perkiraan 12.000 siswa SD hingga SMA akan menjadi penerima manfaat.

  • Sepakat Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD, PWNU Jakarta Dorong Pilkada Langsung Dievaluasi

    Sepakat Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD, PWNU Jakarta Dorong Pilkada Langsung Dievaluasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta menyatakan dukungannya terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Ketua PWNU Jakarta KH Samsul Maarif menilai penyelenggaraan pilkada langsung perlu dievaluasi mendalam.

    “Saya secara pribadi mengusulkan agar pilkada dikembalikan kepada anggota DPRD,” ujar KH Samsul Maarif dalam konferensi pers di kantor PWNU Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Menurut Samsul, pelaksanaan pilkada langsung memerlukan kajian ulang karena dianggap terlalu kompleks. Hal itu berpotensi memicu konflik di tingkat akar rumput, dan membutuhkan anggaran yang besar.

    “Alhamdulillah, di Jakarta tidak ada pemilihan wali kota atau bupati. Namun, di daerah lain, sering terjadi konflik yang berkepanjangan di masyarakat,” ungkapnya.

    PWNU Jakarta berharap pemerintah dapat mengevaluasi sistem pilkada langsung agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi bangsa. Samsul menambahkan, masukan dari berbagai pihak, seperti usulan agar kepala daerah dipilih DPRD, perlu dipertimbangkan secara mendalam untuk mereformasi sistem politik.

    “Kami menyarankan pemerintah pusat untuk benar-benar melakukan evaluasi total terhadap pilkada pada tahun-tahun mendatang,” tegas Samsul.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan untuk mengembalikan mekanisme pilkada kepada DPRD. Prabowo menilai pilkada langsung terlalu menguras anggaran hingga triliunan rupiah yang sebenarnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan rakyat.

    “Sistem ini menghabiskan puluhan triliun rupiah hanya dalam satu atau dua hari, baik dari anggaran negara maupun tokoh politik,” kata Prabowo dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo juga menyebutkan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih efisien, seperti yang diterapkan di beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India. Menurut Prabowo, anggaran yang dihemat dari pilkada langsung dapat dialihkan untuk program yang lebih bermanfaat, seperti pendidikan, infrastruktur, dan perbaikan irigasi.

  • Golkar Sepakat Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Golkar Sepakat Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menyatakan partainya mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.

    Golkar berencana melakukan kajian mendalam terkait penataan sistem politik dan demokrasi untuk mengatasi biaya pilkada yang tinggi serta dampaknya terhadap bangsa.

    “Kami mendukung usulan ini dan akan melakukan pengkajian komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Golkar juga akan turun ke seluruh Indonesia untuk mendengar aspirasi masyarakat, mahasiswa, akademisi, dan elemen masyarakat lainnya, sesuai arahan ketua umum kami, Pak Bahlil Lahadalia,” ujar Idrus di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Idrus menjelaskan, Partai Golkar sedang mengkaji penyelenggaraan sistem demokrasi di Indonesia, termasuk alternatif kepala daerah dipilih DPRD.

    “Hasil amendemen UUD 1945 selama ini dirasakan tidak menyeluruh. Banyak yang menyadari hasilnya tidak mencerminkan nilai-nilai bangsa seperti asas Pancasila, kegotongroyongan, dan kebersamaan. Bahkan, ada pengaruh kapitalisme, individualisme, serta liberalisme yang bertentangan dengan budaya bangsa,” jelas Idrus.

    Ia menekankan pengaruh ideologi kapitalisme dan individualisme menjadi tantangan yang harus diatasi. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia telah meminta agar kajian ini menghasilkan format demokrasi yang ideal sesuai nilai-nilai Pancasila.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan sistem pilkada melalui DPRD. Menurutnya, sistem pilkada langsung seperti saat ini membutuhkan biaya sangat besar, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

    “Sistem ini memakan anggaran hingga puluhan triliun rupiah hanya dalam satu-dua hari, baik dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik,” ujar Prabowo dalam pidatonya di acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo mencontohkan negara-negara, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menggunakan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sistem ini, menurutnya, lebih efisien dan hemat biaya.

    “Di negara-negara tetangga kita, anggota DPRD memilih gubernur dan bupati. Efisien, tidak memakan biaya besar seperti kita,” tegasnya.

    Prabowo juga menyebutkan dana yang dihemat dari pilkada langsung dapat dialokasikan untuk kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, perbaikan sekolah, dan infrastruktur irigasi.

    “Uang itu bisa digunakan untuk memperbaiki kehidupan rakyat, untuk masa depan anak-anak kita,” kata Prabowo terkait alasannya mengusulkan kepala daerah dipilih DPRD.