Category: Beritasatu.com

  • Sertijab, Pimpinan dan Dewas KPK Resmi Berganti

    Sertijab, Pimpinan dan Dewas KPK Resmi Berganti

    Jakarta, Beritasatu.com – Upacara serah terima jabatan (sertijab) pimpinan KPK dan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029 berlangsung di gedung Juang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

    Dalam sertijab, Setyo Budiyanto ditunjuk sebagai ketua baru KPK. Wakilnya adalah Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. 

    Sementara anggota Dewas KPK yang dilantik adalah Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Wisnu Baroto, Gusrizal, dan Sumpeno. Mereka kompak membacakan pakta integritas dalam upacara sertijab.

    Dalam pakta integritas ini, mereka menyatakan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan kode etik serta perilaku KPK. 

    Mereka juga berkomitmen menghindari pertentangan kepentingan dalam bertugas. Lalu bersedia diproses jika ditemukan adanya perbuatan yang melanggar undang-undang selama di KPK.

    “Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata pimpinan dan Dewas KPK dalam sertijab.

    Mereka kemudian menandatangani pakta integritas yang telah dibacakan sebelumnya. 

    Ketua KPK demisioner Nawawi Pomolango dan ketua Dewas KPK periode sebelumnya Tumpak H Panggabean menjadi saksi dalam penandatanganan pakta integritas pimpinan KPK dan Dewas KPK 2024-2029.

    Masa jabatan pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2019-2024 diketahui berakhir hari ini. Dengan sertijab ini, maka KPK dan Dewas KPK resmi dinakhodai oleh sosok-sosok baru untuk periode 2024-2029.

    Para pimpinan dan Dewas KPK periode 2024-2029 sebelumnya telah menjalani proses induksi atau pembekalan. Dalam pembekalan yang berlangsung selama tiga hari, mereka diberikan pemahaman mengenai nilai-nilai, peran, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta tantangan yang dihadapi lembaga antirasuah tersebut.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta pada Senin (16/12/2024). Pelantikan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 161/P Tahun 2024 tentang pengangkatan pimpinan dan Dewas KPK masa jabatan 2024-2029. Hari ini sertijab pimpinan dan Dewas KPK digelar.

  • Natasha Wilona Sambangi Polda Metro Jaya, Kasus Apa?

    Natasha Wilona Sambangi Polda Metro Jaya, Kasus Apa?

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas Natasha Wilona ditemani saudara kandungnya, Claresta Frederica mendatangi Polda Metro Jaya. Kasus apa?

    Natasha Wilona terlihat keluar dari ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya dengan menggunakan kemeja lengan panjang cokelat bergaris hitam serta celana panjang jins serta menggunakan masker itu memilih untuk bungkam seribu bahasa.

    Natasha Wilona langsung bergegas ke mobil Toyota Alphard Hitam miliknya yang sudah menunggu di depan ruangan SPK Polda Metro Jaya.

    Natasha Wilona datang ke Polda Metro Jaya tidak sendirian, mantan kekasih Verrel Bramasta itu ditemani oleh adik kandungnya, Claresta Frederica.

    “Mohon maaf ya,” kata Claresta Frederica yang menemani Natasha Wilona ke Polda Metro Jaya dikutip dari channel YouTube, Jumat 20/12/2024).

    Hingga berita ini diturunkan, baik Natasha Wilona serta pihak Polda Metro Jaya belum memberikan keterangan terkait adanya dugaan pelaporan yang dilakukan Natasha Wilona tersebut

  • Tinjau SPAM Jatiluhur I Bekasi, Wapres Gibran Tegaskan Pentingnya Air Bersih untuk Atasi Stunting

    Tinjau SPAM Jatiluhur I Bekasi, Wapres Gibran Tegaskan Pentingnya Air Bersih untuk Atasi Stunting

    Bekasi, Beritasatu.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sistem penyediaan air minum (SPAM) regional Jatiluhur I di Jalan Mayor Hasibuan, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (20/12/2024). Wapres Gibran menyoroti pentingnya ketersediaan air bersih sebagai upaya pemerintah menekan angka stunting. 

    Ia menegaskan air bersih memiliki peran vital bagi ibu hamil dan bayi. “Pak Presiden sangat peduli terhadap masalah stunting. Banyak aspek yang harus kita atasi, seperti kondisi ibu hamil, bayi, kebutuhan makanan, sanitasi, drainase, dan yang terpenting kebersihan air,” ujar Wapres Gibran kepada wartawan di lokasi.

    Ia menambahkan kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pasokan air bersih dari SPAM Jatiluhur I.

    SPAM Regional Jatiluhur I dirancang untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Proyek ini mulai dibangun pada 19 Januari 2022 dan resmi beroperasi secara komersial pada 18 Desember 2024.

    Dengan kapasitas 4.750 liter per detik, SPAM Jatiluhur I akan melayani 380.000 sambungan rumah (SR) secara bertahap dalam lima tahun ke depan. Kapasitas tersebut setara dengan pasokan air bersih berkualitas untuk 1,9 juta penduduk di empat wilayah tersebut.

  • Tengku Dewi Masih Pikir-pikir Soal Pindah ke Bali setelah Bercerai dari Andrew Andika

    Tengku Dewi Masih Pikir-pikir Soal Pindah ke Bali setelah Bercerai dari Andrew Andika

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas Tengku Dewi masih pikir-pikir soal rencananya untuk pindah ke Bali setelah bercerai dari suaminya, Andrew Andika.

    “Kalau untuk pindah ke Bali, aku belum tahu seperti apa kepastiannya. Jadi, aku masih pikir-pikir dahulu,” kata Tengku Dewi dikutip dari channel YouTube, Jumat (20/12/2024).

    Tengku Dewi mengatakan, mengenai kepindahannya ke Bali masih melihat kondisi anak-anak. Ia mengaku, pindah ke wilayah yang baru membutuhkan proses adaptasi yang cukup memakan waktu lama.

    “Aku lebih melihat ke arah anak-anak, apakah mereka happy atau tidak selama di Bali. Kebetulan, aku lagi liburan di Bali,” ungkap Tengku Dewi setelah bercerai dari Andrew Andika.

    Tengku Dewi merasa, untuk pindah ke Bali dibutuhkan pemikiran yang matang.

    “Kalau soal aku pindah ke Bali, butuh perencanaan dan pemikiran yang matang. Kayak misalkan, harus mengurus kepindahan anak sekolah, rumah di Jakarta apakah ada yang megang atau tidak, dan sebagainya,” tuturnya.

    Tengku Dewi menyebut, untuk saat ini dirinya masih menghabiskan waktu di Bali sampai Maret.

    “Aku di Bali sampai Maret dahulu dan belum tahu ke depannya bagaimana untuk anak-anak. Jadi, belum tahu apakah memilih menetap di Bali atau seperti apa. Masih berpikir liburan anak-anak saja,” ujar Tengku Dewi yang memberikan jawaban soal kepindahannya ke Bali setelah bercerai dari Andrew Andika.

  • Resmi Bercerai dari Andrew Andika, Tengku Dewi: Alhamdulillah

    Resmi Bercerai dari Andrew Andika, Tengku Dewi: Alhamdulillah

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas Tengku Dewi merasa bersyukur atas keputusan Pengadilan Agama (PA) Cibinong yang mengabulkan gugatan perceraiannya dengan Andrew Andika.

    “Alhamdulilah, gugatan perceraian aku dikabulkan,” kata Tengku Dewi dikutip dari channel YouTube, Jumat (20/12/2024).

    Tengku Dewi menyebut, perceraian dengan suaminya memang sudah diinginkan sejak kasus perselingkuhan Andrew Andika terkuak ke publik.

    “Keputusan dari pengadilan memang sudah aku tunggu sejak dari awal kasus aku mencuat,” tuturnya.

    Tengku Dewi juga merasa lega atas keputusan dari pengadilan yang mengabulkan permintaannya untuk bercerai dari Andrew Andika.

    “Terima kasih sudah mengawal kasus aku juga sampai akhirnya mendapat keputusan seperti ini dan alhamdulillah,” ungkap Tengku Dewi yang bersyukur atas keputusan pengadilan mengabulkan perceraiannya dengan Andrew Andika.

  • Pemerintah El Salvador Akan Terus Beli Bitcoin meskipun Dapat Peringatan IMF

    Pemerintah El Salvador Akan Terus Beli Bitcoin meskipun Dapat Peringatan IMF

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah El Salvador menegaskan akan terus membeli bitcoin, bahkan dengan intensitas yang mungkin tinggi, meskipun Dana Moneter Internasional (IMF) telah memberikan peringatan terkait eksposur terhadap mata uang kripto.

    Melansir Reuters, Jumat (20/12/202), Direktur Kantor Bitcoin Nasional El Salvador Stacy Herbert menyatakan, Bitcoin tetap akan berstatus alat pembayaran yang sah di negara tersebut. Pemerintah juga berencana menambah cadangan strategis Bitcoin untuk mendukung kebijakan mereka.

    Sebelumnya, pada hari Rabu (18/12/2024), El Salvador mencapai kesepakatan pinjaman senilai US$ 1,4 miliar dengan IMF. Dalam perjanjian tersebut, pemerintahan Presiden Nayib Bukele sepakat untuk mengurangi kebijakan terkait Bitcoin, termasuk membatasi penggunaannya sebagai alat pembayaran pajak. Nantinya, transaksi pajak hanya akan dilakukan menggunakan mata uang resmi lainnya, yaitu dolar AS.

    Juru bicara IMF Julie Kozack menyampaikan, reformasi hukum di El Salvador akan membuat penerimaan Bitcoin oleh sektor swasta menjadi opsional, bukan lagi kewajiban.

    Keputusan El Salvador untuk melanjutkan pembelian Bitcoin dipandang oleh beberapa analis sebagai langkah untuk mengatasi dampak negatif dari pengurangan status Bitcoin dalam kebijakan ekonomi negara tersebut.

    “Mengingat skala dan ketentuan kesepakatan dengan IMF, langkah ini bisa menjadi upaya strategis dari Bukele,” ujar Kepala Perdagangan dan Produk Terstruktur Moneycorp Eugene Epstein.

    Saat ini, El Salvador memiliki 5.968 Bitcoin dengan nilai mencapai US$ 594 juta. Harga bitcoin mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir, didorong oleh pernyataan presiden terpilih AS, Donald Trump, yang berencana menjadikan bitcoin sebagai bagian dari cadangan strategis, mirip dengan cadangan minyak nasional.

    Pada September 2021, El Salvador menjadi negara pertama yang menjadikan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, berdampingan dengan dolar AS. Kebijakan ini sempat memicu ketegangan dengan IMF, yang menilai penggunaan Bitcoin membawa risiko finansial dan hukum. 

    Namun, IMF juga mencatat bahwa risiko-risiko tersebut hingga kini belum terealisasi. Presiden Bukele aktif mempromosikan negaranya sebagai pusat perdagangan mata uang digital. Bulan lalu, El Salvador menyelenggarakan konferensi bertajuk “Adopsi Bitcoin” yang menarik perhatian internasional.

    Selain itu, El Salvador juga dikenal dengan pantai Bitcoin, sebuah destinasi wisata pantai yang mengintegrasikan bitcoin sebagai metode pembayaran. Area ini menjadi daya tarik bagi wisatawan dan pelaku bisnis yang tertarik dengan ekosistem mata uang digital.

  • Menjadi Akar Perekonomian Nasional, Menko Airlangga Dorong Koperasi Terus Tumbuh dan Beregenerasi

    Menjadi Akar Perekonomian Nasional, Menko Airlangga Dorong Koperasi Terus Tumbuh dan Beregenerasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Hingga penghujung tahun 2024, kondisi ekonomi Indonesia masih solid yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%. Secara kumulatif sd. Q3-2024 sebesar 5,03%, diiringi inflasi terkendali dalam target sasaran 2,5%±1% di mana inflasi November 2024 sebesar 1,55% (yoy). Konsumsi rumah tangga juga tetap tumbuh kuat, dan diharapkan dapat tumbuh di atas 5% tahun ini.

    Selain itu, dorongan kondisi daya beli masyarakat masih relatif kuat, tercermin dari IKK (Index Keyakinan Konsumen) BI November 2024 yang tercatat sebesar 125,9. Sejalan dengan IKK yang optimis, data terbaru dari NielsenIQ menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin gemar belanja dengan total spending di Q3 mencapai Rp256 triliun.

    “Pemerintah berupaya terus menjaga daya beli dan daya saing usaha, melalui sejumlah Paket Stimulus Ekonomi yang ditujukan bagi rumah tangga berpendapatan rendah, kelas menengah, dan juga dunia usaha,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Musyawarah Nasional Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

    Pemerintah juga terus mendorong pemberdayaan UMKM dan koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Diperlukan penguatan sumber daya manusia melalui adopsi teknologi, dan perbaikan tata kelola untuk meningkatkan daya saing koperasi dalam ekosistem ekonomi nasional.

    “Tentu kami sangat berharap bahwa koperasi bisa terus bergerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga mendorong sektor produktif sesuai dengan amanat Undang-Undang Koperasi,” ujar Airlangga.

    Saat ini, sebagian besar lapangan usaha koperasi berasal dari sektor jasa keuangan (66%) dan perdagangan (17%), sementara sektor riil seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan masih minim. Karena itu optimalisasi sektor produksi diperlukan untuk meningkatkan volume usaha koperasi.

    “Sektor produksi diharapkan bisa mempekerjakan banyak orang dan tentunya sektor produksi bisa menambah supply barang di dalam negeri. Kita berharap bahwa proporsi daripada industri ataupun produsen dari Dekopin, induk koperasi, itu semakin meningkat. Jumlah kewirausahaan, arahan Bapak Presiden, ini harus didorong untuk naik kelas dan salah satu sumbernya tentu dari Dekopin,” kata Airlangga.

    Pemerintah mendorong kemudahan pembiayaan untuk koperasi dan UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga rendah. Per 30 November 2024, realisasi KUR mencapai Rp 269,48 triliun, atau 96,24% dari target 2024, dengan tingkat Non-Performing Loan (NPL) terjaga di 2,19%. Selain itu, pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) di Kementerian Koperasi menyediakan akses pendanaan bagi koperasi, dengan penyaluran sektor riil yang meningkat dari Rp 38,7 miliar pada 2020 menjadi Rp 506,2 miliar pada 2023, tumbuh 960,53%.

    Menutup sambutannya, Airlangga berharap koperasi dapat beradaptasi dengan industri digital. Karena digitalisasi koperasi akan menambah efisiensi dan kekuatan keanggotaan koperasi, di mana akan terhubung tidak hanya dari segi rantai pasok, tetapi juga tergabung secara network dan data digital, sehingga bagi pengguna dasar aksesnya akan terbuka lebar.

    “Saya tentu sangat berharap Dekopin menjadi game changer untuk menambah kewirausahaan di Indonesia dan utamanya kewirausahaan bagi kaum mayoritas. Dekopin terus tumbuh, terus kuat, dan terus beregenerasi, supaya kegiatan koperasi bisa terus menjadi akar daripada perekonomian nasional,” pungkas Airlangga.

  • KPK Jadwalkan Pemeriksaan Dirjen Bea Cukai dalam Kasus Rita Widyasari

    KPK Jadwalkan Pemeriksaan Dirjen Bea Cukai dalam Kasus Rita Widyasari

    Jakarta, Beritasatu.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap satu orang saksi, Jumat (20/12/2024), terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari (RW). Pemeriksaan diagendakan di Jakarta.

    “Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Jumat (20/12/2024).

    Saksi yang dipanggil, yakni berinisial AK. Dari informasi yang dihimpun, saksi dimaksud adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Askolani (AK).

    KPK belum membeberkan soal detail materi yang hendak didalami lewat pemanggilan saksi tersebut. Hasil pemeriksaan dapat disampaikan KPK ketika saksi hadir dan agenda pemeriksaan telah rampung.

    Diketahui, KPK mengakui telah menggeledah banyak lokasi terkait kasus Rita Widyasari. Penggeledahan dilakukan di Jakarta dan sekitarnya pada 13-17 Mei 2024, Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada 27 Mei 2024 sampai 6 Juni 2024.

    “Penggeledahan dilakukan pada sembilan kantor dan 19 rumah,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Sabtu (8/6/2024).

    Tim penyidik KPK menyita banyak bukti dari penggeledahan kali ini. Bukti tersebut diduga punya kaitan dengan kasus Rita Widyasari.

    “Bahwa dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik KPK telah melakukan penyitaan berupa, kendaraan bermotor (72 mobil dan 32 motor),” ungkap Tessa. 

    Tim penyidik KPK turut menyita aset tanah dan bangunan di enam lokasi serta ratusan dokumen dan barang bukti elektronik. Uang senilai miliaran rupiah juga turut disita KPK dalam penggeledahan kali ini.

    “Uang dalam mata uang rupiah senilai Rp 6,7 miliar dan dalam mata uang US$ dan mata uang asing lainnya senilai total kurang lebih Rp 2 miliar,” jelasnya terkait penyitaan uang dalam kasus Rita Widyasari.

  • Dugaan Pemerasan Turis Malaysia di DWP 2024, Polisi: Masih Terus Melakukan Pendalaman

    Dugaan Pemerasan Turis Malaysia di DWP 2024, Polisi: Masih Terus Melakukan Pendalaman

    Jakarta, Beritasatu.com – Polda Metro Jaya melakukan pendalaman terkait kasus pemerasan terhadap turis asal Malaysia yang terjadi saat Festival Musik Elektronik Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 beberapa waktu lalu.

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary mengatakan, pihaknya akan terus berupaya menguak kasus tersebut.

    “Kami secara proaktif melakukan pendalaman terkait beredarnya informasi tersebut. Sejak kemarin, Bidpropam Polda Metro Jaya, yang juga dibantu oleh Divisi Propam Polri, sedang melaksanakan investigasi untuk menindaklanjuti informasi yang beredar,” katanya di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

    Ade Ary menegaskan, Polda Metro Jaya berkomitmen untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba, termasuk tindakan pemerasan terhadap turis asal Malaysia yang belakangan ini ramai diperbincangkan.

    Sebelumnya, beberapa turis mengaku telah ditangkap oleh polisi berpakaian preman dan kemudian menjalani tes urine.

    “Kami ingin menegaskan tidak akan pandang bulu dan tidak akan tebang pilih. Kami tidak akan ragu untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam tindakan ilegal. Apabila ditemukan pelanggaran, akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara profesional dan proporsional,” tambahnya.

    Sementara itu, melalui akun media sosial resmi, pihak penyelenggara DWP telah mengeluarkan pernyataan terkait insiden ini. 

    “Keamanan, kesejahteraan, dan pengalaman Anda adalah prioritas utama kami. Kami secara aktif bekerja sama dengan pihak berwenang dan instansi terkait untuk menyelidiki kejadian ini secara menyeluruh dan memastikan langkah-langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang,” ungkap manajemen DWP.

    Mereka pun menyampaikan penyesalan atas kejadian pemerasan terhadap turis asal Malaysia saat DWP 2024, dan menegaskan bahwa insiden ini berada di luar kendali mereka.

  • KPK Imbau ASN dan Pejabat Tolak Gratifikasi Jelang Natal 2024

    KPK Imbau ASN dan Pejabat Tolak Gratifikasi Jelang Natal 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Menjelang perayaan Natal 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN), penyelenggara negara, dan pejabat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Langkah ini dianggap penting sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

    “KPK kembali mengimbau seluruh ASN, penyelenggara negara, dan pejabat negara untuk menolak segala bentuk gratifikasi,” kata anggota tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (20/12/2024).

    Imbauan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024, yang menegaskan kembali Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

    Dalam surat tersebut, ASN dan pejabat negara diharapkan menjadi teladan dengan tidak menerima gratifikasi.

    “ASN dan pejabat negara diminta untuk tidak melakukan permintaan, pemberian, atau penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan maupun pelayanan publik,” tambah Budi.

    KPK memperingatkan, penerimaan gratifikasi jelang Natal 2024 dapat memicu konflik kepentingan, melanggar peraturan atau kode etik, hingga berpotensi menimbulkan risiko pidana. Namun, bagi mereka yang sudah terlanjur menerima gratifikasi, diwajibkan melapor ke KPK dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

    KPK nantinya akan menganalisis laporan gratifikasi untuk menentukan apakah termasuk gratifikasi terlarang yang menjadi milik negara atau dapat menjadi milik penerima.

    Pelaporan gratifikasi jelang Natal 2024 dapat dilakukan langsung ke KPK atau unit pengendalian gratifikasi (UPG) di instansi terkait. Pelaporan juga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) di tautan https://gol.kpk.go.id, atau melalui email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.