Xcloud.id

Category: Beritasatu.com

  • Kemenko Perkonomian Sebut Inflasi Tetap Terkendali Sepanjang 2024

    Kemenko Perkonomian Sebut Inflasi Tetap Terkendali Sepanjang 2024

    Jakarta, Beritasatu.com– Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menilai rendahnya inflasi pada Desember pada 2024 menjadi indikator baik  bagi perekonomian dalam negeri. Inflasi pada Desember 2024 terjaga dalam target inflasi yang sebesar 2,5±1%.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Desember 2024 secara bulanan (mtm) mencapai  0,44%. Sementara inflasi tahun ke tahun (yoy) sebesar 1,57% dan inflasi tahun kalender sebesar 1,57%. Kenaikan harga pangan menjadi penyebab inflasi pada Desember 2024.  

    “Sepanjang 2024 inflasi sangat terkendali dalam rentang target 2,5±1%,” ucap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di kantornya pada Jumat (3/1/2025).

    Inflasi komponen harga bergejolak (volatile food/VF) pada Desember 2024 sebesar 2,04% (mtm) dan 0,12% (yoy). Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dan Bank Indonesia melalui tim pengendali inflasi pusat dan tim pengendali inflasidaerah dalam pengendalian harga pangan tetap di bawah 5% sebagaimana hasil kesepakatan HLM TPIP 2024. 

    Sementara itu, inflasi komponen harga diatur pemerintah (administered price/AP) masih tetap stabil yakni 0,03% (mtm) dan 0,56% (yoy). Secara keseluruhan, inflasi ini masih terjaga dalam rentang target 2,5%±1% didukung kenaikan pada komponen inti yakni 0,17% (mtm) dan 2,26 (yoy). “Angka (inflasi) 1,57% dan juga terkonfirmasi, bahwa volatile food tidak lagi terdeflasi lagi,” tutur dia.

    Inflasi VF secara tahunan mengalami penurunan, meskipun beberapa komoditas tetap mengalami peningkatan seperti beras, bawang merah, bawang putih dan daging ayam ras. 

    Dia mengatakan, terjadi pergeseran puncak panen dari Maret 2023 menjadi April 2024 serta perkiraan luas panen yang menurun 1,54% pada 2024 menyebabkan kenaikan harga beras pada awal 2024. 

    Sementara harga bawang putih mengalami kenaikan didorong melonjaknya harga bawang putih di China yang merupakan negara impor utama.  Di sisi lain, komoditas yang memberikan andil deflasi secara tahunan yaitu cabai merah dan cabai rawit.

    Komponen inti yang mencerminkan daya beli masyarakat mengalami inflasi sebesar 0,17% (mtm) atau 2,26% (yoy). Peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan. 

    Rata-rata harga emas 2024 naik sebesar 22,88% dibandingkan rata-rata 2023 atau sebesar 0,35% (yoy). Harga emas global masih dapat berfluktuasi di tengah konflik geopolitik yang masih berlangsung.  Selain itu, harga kopi juga mengalami peningkatan yakni 67,45% yang mengakibatkan kopi bubuk domestik juga meningkat sebesar 0,10% (yoy).

  • Peluang Maju Pilpres 2029 setelah Presidential Threshold Dihapus, Cak Imin: Trauma Kalah

    Peluang Maju Pilpres 2029 setelah Presidential Threshold Dihapus, Cak Imin: Trauma Kalah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menanggapi peluangnya maju pada Pilpres 2029 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

    Cak Imin enggan memastikan langkah politiknya di masa depan. Sambil bergurau, ia menyebut pengalaman kalah di Pilpres 2024 masih membekas.

    “Nanti maju (Pilpres 2029) enggak tahu, masih panjang. Trauma kalah. Belum tahu rasanya kalah sih,” ujar Cak Imin di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

    Muhaimin Iskandar sebelumnya mencalonkan diri sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Pasangan Anies-Cak Imin, yang diusung oleh Koalisi Perubahan (PKB, Partai Nasdem, dan PKS), harus mengakui keunggulan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dari Koalisi Indonesia Maju.

    Pasangan Prabowo-Gibran kemudian ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.

    Terkait putusan MK, Cak Imin mengakui penghapusan presidential threshold membuka peluang bagi PKB untuk mencalonkan kadernya sendiri pada Pilpres 2029. Namun, ia juga menekankan terlalu banyak calon presiden justru tidak realistis.

    “Jalan menuju Pilpres 2029 masih panjang. Saat ini belum saatnya PKB membahas soal pencalonan,” tegas Cak Imin.

    Cak Imin menyerahkan implementasi putusan MK tersebut kepada DPR melalui revisi Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu).

    “Kalau keputusan MK, siapa pun harus tunduk. Problemnya adalah ada satu bab dari keputusan itu yang harus dikembalikan kepada pembuat UU. Nanti ya tergantung fraksi-fraksi di DPR,” paparnya.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus presidential threshold sebesar 20% kursi DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan final dan mengikat ini merupakan hasil sidang perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 pada Kamis (2/1/2025).

    Dalam amar putusannya, Ketua MK Suhartoyo menyatakan norma Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

  • Cak Imin Ajak Laporkan Orang Kaya Penerima Bansos

    Cak Imin Ajak Laporkan Orang Kaya Penerima Bansos

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengajak masyarakat untuk melaporkan orang kaya yang masih menerima bantuan sosial (bansos). Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki data tunggal bansos agar penyalurannya tepat sasaran.

    Menurut Muhaimin, masyarakat dapat melaporkan kasus tersebut secara online melalui aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengusulkan diri atau pihak lain sebagai penerima bansos yang layak, sekaligus menyanggah penyaluran bansos yang tidak tepat.

    “Kalau tahu orang sudah mampu tetapi masih menerima (bansos), silakan menyanggah. Lihat tetangga, sudah kaya kok masih dapat? Silakan laporkan,” ujar Muhaimin di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

    Cak Imin menegaskan setiap laporan harus disertai bukti-bukti valid yang menunjukkan pihak tertentu, seperti orang kaya, yang sejatinya tidak layak menerima bansos. Bukti ini akan menjadi dasar dalam evaluasi dan pembenahan data.

    Ia juga mengimbau masyarakat untuk proaktif mengusulkan golongan yang layak tetapi belum terdaftar sebagai penerima bansos agar dapat segera mendapatkan manfaat bantuan pemerintah.

    “Pokoknya tidak boleh ada orang miskin di republik ini yang tidak mendapatkan bantuan. Itu yang akan kami lakukan secepat mungkin,” kata Cak Imin yang menegaskan orang kaya tidak layak menerima bansos.

  • Bappebti Yakin Peralihan Pengawasan Aset Kripto Berjalan Sesuai Target

    Bappebti Yakin Peralihan Pengawasan Aset Kripto Berjalan Sesuai Target

    Jakarta, Beritasatu.com– Proses peralihan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi salah satu isu strategis dalam industri keuangan digital Indonesia. 

    Dengan tenggat waktu yang diamanatkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 12 Januari 2025, optimisme terhadap kelancaran transisi ini tetap menjadi sorotan utama.

    Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya menyampaikan keyakinannya bahwa proses peralihan akan berjalan sesuai rencana. 

    “Secara hukum, peralihan ini harus selesai pada tenggat waktu yang diatur UU P2SK, yakni 12 Januari 2025. Namun, proses ini juga melibatkan ketentuan turunan melalui peraturan pemerintah (PP) dan nota kesepahaman antara kedua pihak, sehingga ada timeline spesifik untuk setiap item yang dialihkan hingga selesai sepenuhnya,” jelas dia kepada Investor Daily, Jumat (3/1/2025).

    Soal pernyataan sebelumnya yang menyebutkan transisi akan selesai pada kuartal I 2025 atau melewati batas waktu yang ditetapkan UU P2SK, Tirta mengklarifikasi, peralihan secara hukum tetap sesuai tenggat waktu. Namun, implementasi penuh setiap komponen pengawasan membutuhkan proses bertahap.

    Dalam mempersiapkan peralihan, Bappebti telah membentuk tim transisi yang bertugas memastikan proses berjalan lancar. Tim ini memiliki peran dalam proses transisi pengawasan. Selain itu, kedua belah pihak menyusun nota kesepahaman bersama-sama.

    Sayangnya, Tirta belum bisa memerinci hal yang akan menjadi topik diskusi kedua belah pihak, lantaran masih menunggu pertemuan dengan OJK. “Ya, tunggu ketemu OJK dahulu,” jawabnya.

    Sebagai informasi, Ketua OJK Mahendra Siregar mengakui, secara prinsip sejauh ini tidak ada kendala maupun tantangan dalam proses penerbitan PP terkait pengawasan dan pengaturan aset kripto dari Bappebti ke OJK. PP tersebut sudah dibahas dan dipersiapkan dalam format yang resmi.  

    “Kalau kendala yang prinsip saya rasa tidak ada, karena lebih ke proses pemindahan otoritas penanggung jawabnya dari Bappebti kepada OJK. Kalau hal-hal yang prinsip saya rasa tidak ada,” ujar Mahendra.

  • Aisar Khaled dan Jennifer Coppen Jalan-jalan di Bali, Netizen: Lebih Ganteng Dali Wassink

    Aisar Khaled dan Jennifer Coppen Jalan-jalan di Bali, Netizen: Lebih Ganteng Dali Wassink

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas Jennifer Coppen kini tengah menjadi perbincangan publik karena kedekatannya dengan Aisar Khaled, seorang YouTuber asal Malaysia. Jennifer diketahui menemani Aisar berlibur di Bali. Menariknya, tak sedikit netizen yang menyebut Aisar mirip dengan mantan suaminya, almarhum Dali Wassink.

    Meskipun baru pertama kali bertemu, keduanya terlihat sangat akrab dan kedekatan mereka mencuri perhatian netizen.

    Beberapa orang berpendapat, Aisar bisa menjadi pengganti almarhum Dali Wassink, bahkan ada yang merasa YouTuber dari Malaysia itu memiliki kemiripan dengan ayah Kamari tersebut.

    Saat melakukan siaran langsung di TikTok, seorang netizen bertanya tentang kemiripan Aisar dengan Dali Wassink kepada Jennifer. “Aisar mirip Papa Dali enggak, Mamari?” tanya netizen tersebut.

    Kemudian, Jennifer Coppen menjawab secara fisik, Aisar tidak mirip dengan suaminya yang sudah meninggal dunia. Namun, dia mengakui bahwa dari segi kepribadian, Aisar memiliki sifat yang mirip dengan mantan suaminya itu.

    Jennifer mengatakan, Aisar dan Dali tidak ada kemiripan dari bentuk fisik. Namun, ada yang membuat Jennifer teringat dan hampir mirip dengan Dali Wassink.

    “Kalau menurut aku secara penampilan enggak mirip ya. Namun, kalau dilihat dari vibe-nya, Aisar dan Papa Dali sama-sama seru orangnya. Dali juga orangnya seru banget, begitu juga Aisar,” kata wanita yang akrab disapa Mamari itu.

    Menurut Jennifer Coppen, Aisar Khaled lebih tinggi dari Dali Wassink dan tidak mirip dengan almarhum suaminya.

    Namun, tidak sedikit warganet yang merasa Aisar tidak bisa mengalahkan ketampanan Dali Wassink. 

    “Lebih ganteng Dali dong,” kata salah satu netizen.

    “Jennifer Coppen lebih cocok sama Papa Dali,” timpal netizen lainnya yang membandingkan Aisar Khaled dengan Dali Wassink.

  • Cara Hitung Barang Mewah yang Kena PPN 12 Persen dan PPnBM

    Cara Hitung Barang Mewah yang Kena PPN 12 Persen dan PPnBM

    Jakarta, Beritasatu.com – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada barang mewah mulai berlaku pada 1 Januari 2025, sebagai bagian dari kebijakan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024.

    Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga prinsip tarif tunggal dalam pengenaan pajak, di mana barang mewah dikenakan tarif PPN penuh yang dihitung berdasarkan harga jual atau nilai impor barang tersebut.

    Maka dari itu penting untuk memahami langkah-langkah penghitungan yang tepat dalam PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).  Penghitungan PPN dilakukan dengan mengalikan tarif 12 persen dengan harga jual atau nilai impor barang, dan jika barang juga dikenakan PPnBM, nilai pajak ini harus ditambahkan ke total harga akhir.

    Cara Hitung PPN 12 Persen dan PPnBM untuk Barang Mewah

    Untuk menghitung PPN 12 persen pada barang mewah, langkah pertama adalah mengidentifikasi jenis barang yang termasuk dalam kategori mewah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. Contoh barang mewah ini meliputi hunian mewah, kendaraan mewah, pesawat udara, kapal pesiar, balon udara, dan senjata api.

    Setelah mengidentifikasi barang, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ditentukan berdasarkan harga jual atau nilai impor barang tersebut. PPN dihitung dengan mengalikan tarif 12 persen dengan DPP, sehingga rumusnya menjadi PPN = 12 persen x DPP.

    Sebagai contoh, jika harga sebuah rumah mewah adalah Rp 40 miliar, perhitungan PPN-nya adalah sebagai berikut.

    PPN = 12 persen x Rp 40.000.000.000 = Rp 4,800.000.000 (Rp 4,8 miliar).

    Selain PPN, barang mewah juga mungkin dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang tarifnya bervariasi tergantung pada jenis barang. Misalnya, jika PPnBM untuk rumah mewah adalah 20 persen, maka nilai PPnBM yang harus dibayar adalah sebagai berikut.

    20 persen x Rp 40.000.000.000 = Rp 8.000.000.000 (Rp 8 miliar)

    Setelah menghitung PPN dan PPnBM, total harga akhir barang mewah dapat dihitung dengan menjumlahkan harga awal barang dengan PPN dan PPnBM. Seperti contoh rumah mewah seharga Rp 40 miliar, dan total harga setelah pajak menjadi sebagai berikut.

    Rp 40.000.000.000 + Rp 4.800.000.000 + Rp 8.000.000.000 = Rp 52.800.000.000.

    Melalui contoh perhitungan PPN 12 persen untuk barang mewah tersebut, kita dapat melihat bagaimana total biaya barang mewah meningkat secara signifikan setelah memasukkan pajak-pajak tersebut. Oleh karena itu, sebelum melakukan pembelian barang mewah, sangat dianjurkan untuk melakukan perhitungan yang cermat dan mempertimbangkan semua aspek pajak yang berlaku.

  • Kronologi Oknum Pegawai KSOP Todongkan Airsoft Gun di Pelabuhan Bakauheni

    Kronologi Oknum Pegawai KSOP Todongkan Airsoft Gun di Pelabuhan Bakauheni

    Lampung, Beritasatu.com – Seorang oknum pegawai Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bakauheni, Lampung Selatan, terekam CCTV menodongkan airsoft gun kepada petugas loket parkir di Pelabuhan Bakauheni. Insiden ini dipicu oleh ketidaksenangan pelaku terhadap tarif parkir yang dinilai mahal.

    Peristiwa terjadi pada Jumat (3/1/2025) pagi sekitar pukul 04.54 WIB di pintu keluar kendaraan roda empat Pelabuhan Bakauheni. Rekaman CCTV menunjukkan pelaku yang mengendarai minibus hitam, menodongkan pistol setelah tarif parkir sebesar Rp 41.000 dikenakan kepada dirinya.

    Saat korban, Kiemas Ekhsan, meminta pembayaran, pelaku langsung mengeluarkan pistol dan mengancam korban untuk membuka portal pintu keluar. Tidak hanya itu, pelaku juga sempat menembakkan pistolnya satu kali ke udara, memaksa korban membuka akses keluar untuk menghindari ancaman lebih lanjut.

    “Dia memaksa untuk keluar sambil menodongkan senjata. Saya panik dan langsung membuka portal menggunakan akses kantor,” ujar Kiemas seusai melaporkan insiden ke Polres Lampung Selatan.

    Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin, membenarkan pelaku oknum KSOP berinisial YS (55) adalah pegawai KSOP Bakauheni. Polisi menyita barang bukti berupa airsoft gun jenis Glock 17, kartu pegawai KSOP, dan kunci mobil milik pelaku penodongan.

    “Dari hasil pemeriksaan, pelaku tidak memiliki izin kepemilikan dan penggunaan airsoft gun,” ungkap Yusriandi. Hingga Jumat petang, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lampung Selatan untuk mendalami motif kejadian.

    Akibat insiden pegawai di KSOP Bakauheni todongkan airsoft gun ini, korban mengaku mengalami ketakutan dan trauma meskipun tidak mengalami luka fisik.

  • Presiden Prabowo Subianto Hapus Utang UMKM Senilai Rp 14 Triliun, Ini Penjelasannya

    Presiden Prabowo Subianto Hapus Utang UMKM Senilai Rp 14 Triliun, Ini Penjelasannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang bank bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2025. Program ini mencakup sekitar 1 juta pelaku UMKM dengan total nilai utang yang dihapus mencapai Rp 14 triliun.

    Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

    “Target kami adalah menghapus piutang dari sekitar 1 juta UMKM agar mereka bisa memulai kembali dengan kondisi yang bersih. Dengan begitu, mereka bisa kembali mendapatkan fasilitas pinjaman,” kata Maman.

    Rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang UMKM ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM, yang telah ditandatangani pada 5 November 2024.

    Pada tahap awal, sebanyak 67.000 pelaku UMKM akan menerima manfaat dari program ini dengan total nilai utang yang dihapus mencapai Rp 2,4 triliun.

    “Pak Presiden menyampaikan peluncuran program ini akan dilakukan pada minggu kedua Januari. Sebanyak 3.000 pelaku UMKM akan diundang untuk menerima penghapusan tagihan mereka,” jelas Maman.

    Ia juga menegaskan tidak ada masalah keuangan pada bank himbara yang terlibat dalam rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang UMKM ini.

    “Setelah masuk daftar hapus buku, pelaku UMKM yang sebelumnya di-blacklist karena tidak mampu melunasi utang kini diberi kesempatan untuk memulai kembali. Sebagian di antaranya telah meninggal dunia atau sulit dilacak, tetapi bagi yang masih terdata dan membutuhkan akses pembiayaan lanjutan, mereka harus diputihkan untuk bisa melanjutkan usahanya,” tandas Maman.

  • Wabah Virus HMPV Merebak, Kemenkes Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan

    Wabah Virus HMPV Merebak, Kemenkes Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan

    Jakarta, Beritasatu.com – Wabah virus Human metapneumovirus (HMPV) saat ini tengah merebak di Tiongkok dan menjadi perhatian internasional dalam beberapa waktu terakhir. Virus tersebut menyebar dengan cepat dan luas, menyebabkan lonjakan kasus yang signifikan di wilayah China bagian utara.

    Kementerian Kesehatan mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dan menjaga kesehatan guna mencegah risiko penularan virus ini.

    Juru Bicara Kemenkes drg Widyawati menyatakan, langkah-langkah preventif seperti menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur, dan menggunakan masker di tempat umum dapat membantu mengurangi risiko tertular penyakit menular.

    “Saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski demikian, kami mengimbau agar masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini penting untuk memperkuat daya tahan tubuh dan mencegah penularan berbagai virus yang berpotensi mengancam kesehatan,” jelas Widyawati kepada wartawan di Jakarta pada Jumat (3/1/2025).

    Pemerintah Indonesia juga terus memantau perkembangan situasi wabah HMPV di China dan negara-negara lain. Langkah antisipasi dilakukan melalui peningkatan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara, termasuk pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala Influenza like illness (ILI).

    “Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah-langkah preventif yang efektif. Upaya ini dilakukan agar virus ini tidak masuk ke Indonesia,” tambah Widyawati.

    HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan, dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis atau pneumonia.

    Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko lebih tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung.

    Hingga saat ini, belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Meskipun demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala.

    Kemenkes mengajak masyarakat untuk tetap memantau informasi resmi terkait perkembangan virus HMPV ini. Pemerintah juga menekankan pentingnya kerja sama masyarakat dalam menerapkan langkah pencegahan dan segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala infeksi saluran pernapasan.

  • Mendagri Tito Akan Pelajari Lebih Lanjut Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold

    Mendagri Tito Akan Pelajari Lebih Lanjut Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold

    Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan mempelajari lebih lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen.

    Kementerian Dalam Negeri akan mengadakan rapat internal sebelum pemerintah menentukan sikap resmi terkait keputusan MK.

    “Tentu kita akan baca dulu dengan rapat internal di Kementerian Dalam Negeri, setelah itu kita rapat dengan pemerintah untuk menentukan sikap,” ujar Tito Karnavian saat kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Tangerang, Banten, Jumat (3/1/2025).

    “Saya baru tahu dari media, nanti saya baca (terkait isi keputusan MK),” tambahnya.

    Tito mengungkapkan dirinya belum sempat membaca isi keputusan tersebut.

    “Itu juga kita akan baca dahulu keputusannya,” ungkapnya.

    Sebelumnya, MK memutuskan untuk menghapus presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

    Pasal 222 UU Pemilu sebelumnya mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden harus didukung oleh minimal 20 persen kursi partai politik atau gabungan partai politik di DPR RI, atau minimal 25 persen suara sah nasional partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan hasil Pemilu lima tahun sebelumnya.