Category: Beritasatu.com Regional

  • Debit Sungai Batu Busuak Naik, Warga Pauh Padang Dievakuasi

    Debit Sungai Batu Busuak Naik, Warga Pauh Padang Dievakuasi

    Kota Padang, Beritasatu.com – Hujan lebat yang mengguyur Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, sepanjang malam kembali meningkatkan debit air Sungai Batu Busuak pada Rabu (10/12/2025). Tingginya curah hujan memicu arus sungai yang semakin deras dan membahayakan warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai.

    Akibat debit air yang terus meningkat, tim bantuan SAR bersama personel TNI terpaksa melakukan evakuasi terhadap seorang anak kecil dan seorang warga lanjut usia. Kuatnya arus membuat proses pertolongan berlangsung dramatis dan penuh risiko.

    “Air naik lagi dan kami bersama TNI melakukan evakuasi terhadap dua orang warga. Saat ini wilayah Batu Busuak tidak dapat dilewati karena jalan ambruk dan sebagian tergerus air,” ungkap Siraj Syafiq, relawan kebencanaan di lokasi kejadian.

    Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, warga setempat menutup total Jembatan Batu Busuak setelah aliran air berwarna cokelat pekat menghantam bagian jembatan. Kondisi ini membuat akses menuju kawasan tersebut terputus sementara.

    Selain itu, naiknya debit sungai juga menimbulkan kerusakan pada bahu jalan di dekat Kelurahan Kapalo Koto. Beberapa bagian badan jalan runtuh dan dipenuhi air serta lumpur, sehingga kendaraan tidak dapat melintas. Jalan menjadi licin dan rawan longsor, sehingga memperbesar risiko bagi para pengendara.

    Kayu gelondongan sisa banjir bandang beberapa waktu lalu kembali terlihat menumpuk di tepian sungai, menambah potensi bahaya jika terbawa arus.

    “Material tanah dan lumpur membuat jalan ini sangat berbahaya bagi pengendara. Kami imbau warga untuk tidak melintas hingga kondisi benar-benar aman,” tambah Siraj.

    Hingga saat ini, hujan masih mengguyur beberapa wilayah di Kota Padang, termasuk Batu Busuak. Warga pun diimbau tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, longsor, maupun pergerakan tanah yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama di area dekat aliran sungai.

  • Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat Hidrometeorologi 14 Hari

    Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat Hidrometeorologi 14 Hari

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Pemerintah Aceh resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul meluasnya dampak kerusakan di sejumlah wilayah. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, yang menilai situasi saat ini masih memerlukan penanganan intensif dan terkoordinasi.

    Perpanjangan masa tanggap darurat ditetapkan selama 14 hari, berlangsung dari 12 Desember hingga 25 Desember 2025. Menurut Mualem, langkah ini diperlukan agar seluruh perangkat pemerintah tetap siaga dan mampu merespons cepat setiap perkembangan di lapangan.

    “Bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Aceh masih membutuhkan penanganan intensif, terintegrasi, dan terkoordinasi,” ujarnya pada Kamis (11/12/2025).

    Ia menjelaskan, upaya evakuasi, distribusi logistik, hingga perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, termasuk fasilitas kesehatan, pendidikan, keagamaan, serta sarana sosial lainnya, masih terus dilakukan. Pemerintah daerah diminta tetap fokus agar kondisi masyarakat dan wilayah terdampak segera pulih.

    “Dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, hari ini saya menyatakan perpanjangan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh tahun 2025,” tegasnya.

    Durasi tanggap darurat ini bersifat fleksibel. Pemerintah Aceh dapat memperpanjang atau memperpendek masa tersebut apabila kondisi di lapangan berubah. “Kami akan terus mengevaluasi situasi, dan penyesuaian akan dilakukan sesuai kebutuhan,” tambah Mualem.
     

  • Polres Aceh Tamiang Terima 2 Mesin Penghasil Embun Siap Minum

    Polres Aceh Tamiang Terima 2 Mesin Penghasil Embun Siap Minum

    Kualasimpang, Beritasatu.com — Polres Aceh Tamiang menerima dua unit mesin penghasil embun siap minum serta dua unit genset dari Slog Mabes. Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang terdampak banjir.

    Mesin tersebut berfungsi menciptakan embun yang kemudian diolah menjadi air layak minum. Teknologi ini dinilai sangat membantu di tengah kondisi darurat, ketika akses air bersih menjadi tantangan utama bagi warga.

    “Alhamdulillah, kita telah menerima dua unit mesin penghasil embun siap minum dari Slog Mabes Polri. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sangat bermanfaat di masa sulit ini,” kata Kapolres Aceh Tamiang AKBP Muliadi. Kamis (11/12/ 2025).

    Kapolres menjelaskan dua unit mesin berjenis Hamag Aquatech HMA6-SCW, termasuk dua genset pendukung akan langsung dimanfaatkan untuk kepentingan umum, terutama membantu masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan pascabanjir.

    Ia menegaskan, kehadiran bantuan ini bukan hanya memberikan solusi praktis terhadap masalah air bersih, tetapi juga menunjukkan kepedulian dan kesiapsiagaan Polri dalam mendukung penanganan bencana di daerah.

    “Dengan adanya mesin ini, kami berharap kebutuhan air minum warga dapat segera terpenuhi, sehingga mempercepat proses pemulihan kondisi masyarakat pascabanjir,” ujarnya.

    Bantuan dari Slog Polri ini menjadi bentuk kolaborasi yang memperkuat layanan kemanusiaan di Aceh Tamiang, sekaligus menegaskan Polri terus hadir memberikan dukungan nyata bagi masyarakat dalam situasi apa pun.

  • Akses Rusak Parah, Pemkab Aceh Tenggara Percepat Pemulihan Pascabanjir

    Akses Rusak Parah, Pemkab Aceh Tenggara Percepat Pemulihan Pascabanjir

    Kutacane, Beritasatu.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara terus mempercepat proses pemulihan pascabanjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di kabupaten tersebut dua pekan lalu. Bencana ini memporak-porandakan berbagai fasilitas umum, termasuk jalan penghubung dan jembatan utama yang vital bagi mobilitas warga.

    Kepala Dinas PUPR Aceh Tenggara, Sadli mengungkapkan, terdapat empat jembatan rangka baja mengalami kerusakan parah, ditambah sembilan jembatan gantung yang selama ini menjadi jalur penghubung menuju perkebunan warga turut terdampak.

    “Selain jalan, terdapat ruas jalan penghubung antardesa, kecamatan, bahkan jalan nasional antarkabupaten ikut amblas tergerus derasnya arus sungai,” ungkap Sadli.

    Ia menjelaskan, seluruh data yang dihimpun merupakan hasil pantauan dan perhitungan tim teknis di lapangan. Hingga kini, proses pendataan masih berjalan untuk memastikan skala kerusakan dan taksiran kerugian secara menyeluruh.

    “Perhitungan sementara total kerugian untuk perbaikan dan pemulihan infrastruktur negara harus menyiapkan anggaran berkisar Rp 500 miliar,” disampaikannya.

    Lebih lanjut, Sadli menegaskan, kerusakan infrastruktur di Aceh Tenggara tergolong sangat masif. Kondisi ini membuat pemkab tidak mampu melakukan pemulihan secara mandiri karena keterbatasan anggaran daerah.

    Pemkab Aceh Tenggara berharap adanya dukungan tambahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh maupun pemerintah pusat agar fasilitas umum yang rusak dapat segera diperbaiki dan kembali digunakan masyarakat.

    Hingga kini, sejumlah akses jalan masih tertutup dan belum dapat dilalui kendaraan. Tim teknis terus bekerja untuk membuka jalur darurat guna mendukung mobilitas warga dan memastikan distribusi logistik tetap berjalan.

    Upaya pemulihan juga mencakup perbaikan tanggul yang jebol, pembersihan material banjir, seperti kayu dan lumpur, serta normalisasi aliran sungai guna mencegah bencana susulan. Pemkab Aceh Tenggara menegaskan percepatan pemulihan menjadi prioritas agar aktivitas warga dapat kembali normal dalam waktu secepat mungkin.

  • Sri Sultan Minta Rekayasa Lalu Lintas di Yogyakarta Hadapi Nataru

    Sri Sultan Minta Rekayasa Lalu Lintas di Yogyakarta Hadapi Nataru

    Yogyakarta, Beritasatu.com — Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta adanya rekayasa lalu lintas baru untuk mengurai kepadatan kendaraan yang diprediksi meningkat tajam. Evaluasi tahun sebelumnya menunjukkan rekayasa lalin yang diterapkan belum berdampak signifikan, terutama di jalur menuju Kota Yogyakarta.

    Harapan itu disampaikan Sri Sultan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Menghadapi Libur Nataru 2025–2026 di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (10/12/2025). Ia menekankan pentingnya kenyamanan wisatawan dan warga lokal selama periode libur panjang.

    “Pengalaman dari yang terakhir, dengan kunjungan yang demikian padat, mohon untuk dipertimbangkan bagaimana agar bisa memecah konsentrasi lalu lintas kendaraan. Ini juga perlu agar bagi yang hanya ingin sekadar lewat Jogja, tidak perlu masuk kota atau jalur yang menuju kota,” ujar Sri Sultan.

    Menurutnya, jalur alternatif perlu diperluas. Ringroad tidak lagi cukup menampung arus kendaraan yang hanya melintas tanpa keperluan masuk kota.

    “Ringroad itu sudah terlalu dekat dengan kota. Jadi mungkin untuk yang dari arah timur, jika sekadar lewat, bisa dialihkan dengan belok kiri di Prambanan, lewat jalan yang menuju Piyungan. Dan kalau ingin menuju ke utara, bisa dicarikan jalur belok kanan menuju Tempel, lalu ke arah Magelang,” katanya.

    Selain pengaturan jalur, Sri Sultan juga meminta penambahan dan perbaikan penunjuk arah agar lebih jelas bagi pengendara. Ia turut mengimbau peran aktif Jaga Warga dalam menjaga kondusivitas di masa liburan.

    Sementara itu Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono menyampaikan bahwa Polri menggelar Operasi Kepolisian Terpusat Operasi Lilin 2025 selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Operasi ini bertujuan memastikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat selama Nataru.

    “Untuk wilayah DIY, potensi kerawanan kamtibmas di masa libur Natal dan Tahun Baru meliputi kerawanan kriminalitas, ekonomi, dan kerawanan bencana alam. Kerawanan kriminalitas dipicu peningkatan aktivitas masyarakat, sedangkan kerawanan ekonomi berkaitan dengan potensi kelangkaan BBM dan kenaikan harga bahan pokok,” jelas Anggoro.

    Ia juga menyoroti potensi bencana alam akibat cuaca ekstrem, gempa bumi, hingga aktivitas Gunung Merapi. Sementara untuk sektor lalu lintas, potensi kemacetan, kecelakaan, serta lonjakan kunjungan di objek wisata dan simpul transportasi menjadi perhatian.

    Dalam Operasi Lilin Progo 2025, Polda DIY menyiapkan 21 pos, terdiri atas 19 pos pengamanan,  satupos pelayanan, dan satu pos terpadu, termasuk pos pengamanan perairan dan udara di kawasan pantai selatan.

    Kekuatan personel mencapai 1.968 orang, ditambah sekitar 700 personel gabungan dari TNI, Dishub, Satpol PP, PMI, Damkar, Pramuka, Basarnas, dan instansi terkait lainnya.

  • Polisi Temukan 300 Kubik Kayu Hasil Illegal Logging dalam Hutan Inhu

    Polisi Temukan 300 Kubik Kayu Hasil Illegal Logging dalam Hutan Inhu

    Indragiri Hulu, Beritasatu.com – Polres Indragiri Hulu (Inhu) menemukan ratusan kubik kayu hasil pembalakan liar (illegal logging) di kawasan hutan perbatasan Inhu, Kamis (4/12/2025). Sebanyak 300 kubik kayu olahan yang diduga hasil illegal logging diamankan polisi di tepi Sungai Gaung Kanan. 

    Saat ditemukan, kayu-kayu itu sudah tersusun rapi dan siap untuk diangkut untuk diperdagangkan. 

    “Untuk barang bukti yang kami temukan itu kayu olahan illegal logging berupa papan dan broti dengan total volume 200 kubik,” kata Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar, Kamis (11/12/2025).

    Menurutnya, kayu-kayu olahan hasil illegal logging itu ditemukan tersusun rapi di sepanjang tepi kanal. Namun, saat dilakukan penelusuran, polisi tidak menemukan para pelaku di lokasi. 

    “Untuk pelakunya tidak ditemukan saat kami ke sana. Kami masih lakukan penyelidikan,” tuturnya.

    Terpisah, Kasat Reskrim Polres Inhu AKP Arthur Joshua Toreh mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan atas temuan pantauan udara oleh Wakapolda Riau Brigjen Jossy Kusumo beberapa waktu lalu. 

    “Tim gabungan sampai di titik koordinat sekira pukul 18.30 WIB dan menemukan tumpukan kayu kurang lebih 300 kubik. Kemudian kami juga menemukan ada tunggul pohon bekas penebangan dan pondok pekerja,” ungkapnya.

    Jauhnya lokasi dan hari sudah menjelang malam, tim gabungan bermalam di pondok yang ada di lokasi tersebut. Pada Jumat (5/12/2025) pagi, tim gabungan kembali melanjutkan penyisiran fan kembali ke pos titik awal keberangkatan di PT MSK.

    “Untuk barang bukti masih dijaga personel di lokasi,” pungkasnya.

  • Aktivitas Merapi Tinggi, Lava Meluncur 2 Km dalam Sehari

    Aktivitas Merapi Tinggi, Lava Meluncur 2 Km dalam Sehari

    Sleman, Beritasatu.com – Aktivitas Gunung Merapi masih menunjukkan intensitas tinggi dalam periode pengamatan Rabu (10/12/2025) pukul 00.00–24.00 WIB. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mencatat 100 kali gempa guguran serta 12 kali guguran lava yang mengarah ke sektor barat daya.

    Kepala BPPTKG, Agus Budi Santoso, menyampaikan, aktivitas vulkanik Merapi masih berada pada level III atau siaga. Ia menegaskan suplai magma di dalam tubuh gunung masih berlangsung dan berpotensi memicu kejadian yang lebih besar.

    “Data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awanpanas guguran di dalam daerah potensi bahaya,” ujar Agus dalam keterangan resmi pada Kamis (11/12/2025).

    BPPTKG melaporkan bahwa 12 guguran lava meluncur ke arah barat daya melalui Kali Sat (Putih) dan Kali Bebeng, dengan jarak luncur maksimum mencapai 2.000 meter.

    Dari sisi kegempaan, selain 100 gempa guguran, terekam pula 53 gempa hybrid atau fase banyak yang mengindikasikan adanya pergerakan magma.

    Cuaca di area puncak Merapi terpantau mendung dan berawan, sementara asap kawah tidak terlihat sepanjang periode pengamatan.

    BPPTKG menegaskan, potensi bahaya masih terpusat pada sektor selatan–barat daya dan tenggara. Ancaman tersebut mencakup Sungai Boyong hingga 5 km, Sungai Bedog, Krasak, dan Bebeng hingga 7 km, Sungai Woro hingga 3 km, serta Sungai Gendol hingga 5 km.

    Dalam skenario letusan eksplosif, lontaran material vulkanik dapat menjangkau radius 3 km dari puncak Merapi. Agus mengingatkan masyarakat agar tidak beraktivitas di wilayah rawan tersebut.

    “Masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apa pun di daerah potensi bahaya,” katanya.

    BPPTKG juga mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya lahar dan awan panas guguran, terutama ketika hujan turun di sekitar Merapi.

    “Masyarakat agar mewaspadai bahaya lahar dan awanpanas guguran terutama saat terjadi hujan di seputar Gunung Merapi,” tegas Agus.

    Selain itu, masyarakat diminta mengantisipasi kemungkinan gangguan akibat abu vulkanik yang dapat terbawa angin.

    BPPTKG memastikan pemantauan aktivitas Merapi akan terus dilakukan. Jika terdapat perubahan signifikan, status aktivitas gunung akan segera dievaluasi kembali.

  • Kasus Prada Lucky, Oditur Tuntut 17 Terdakwa Dipecat dari Militer

    Kasus Prada Lucky, Oditur Tuntut 17 Terdakwa Dipecat dari Militer

    Kupang, Beritasatu.com – Pengadilan Militer III – 15 Kupang melanjutkan persidangan kasus kematian almarhum Prada Lucky Cepri Saputra dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Oditur Militer III – 15 Kupang. Sebanyak 17 terdakwa yang merupakan Anggota Batalion TP 834 Wakanga Mere Nagekeo, NTT, termasuk Sertu Thomas Desamberis Awi, menghadapi tuntutan hukuman yang berat.

    Sidang dengan nomor perkara No. 41/K-PM.III-15-AD/XI/2025 ini dipimpin oleh Hakim Ketua Chk. Subiyanto. Di hadapan majelis hakim, oditur militer Letkol Alex Pandjaitan dan Letkol Yudis Harto membacakan tuntutan hukuman bagi para terdakwa.

    Hukuman Maksimal 9 Tahun Penjara dan Pemecatan

    Dalam sidang yang digelar Rabu (10/12/2025) tersebut, 17 terdakwa dituntut dengan hukuman penjara yang bervariasi, mulai dari 6 tahun hingga 9 tahun. Tuntutan ini juga disertai hukuman tambahan yang sangat tegas: seluruh terdakwa diminta untuk dipecat dari dinas militer TNI.

    Tuntutan berat ini menjadi sorotan sebagai langkah tegas institusi TNI dalam menindak kasus kekerasan dan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa prajurit.

    Ibu kandung Prada Lucky, Sepriana Paulina Nirpey, yang didampingi oleh nenek almarhum, mengikuti jalannya persidangan dengan haru. Mendengar pembacaan tuntutan yang maksimal, Sepriana mengungkapkan rasa syukur, meskipun kesedihan atas kepergian putranya tetap tak tertahankan.

    “Tadi kita ikut jalannya persidangan pembacaan tuntutan dari oditur, dan yang kita dengar setiap terdakwa sudah dikenakan tuntutan. Ada yang dituntut 6 tahun dan 9 tahun penjara serta hukuman tambahan para terdakwa dipecat dari Militer,” ungkap Sepriana usai sidang di Pengadilan Militer III – 15 Kupang.

    Sepriana Paulina Nirpey sangat bersyukur karena oditur telah mendengar isi hati keluarga korban. Harapan utama dari keluarga besar Prada Lucky adalah agar semua terdakwa dipecat dari TNI.

    “Memang kita berharap para terdakwa harus dipecat. Sedangkan terkait dengan hukuman kami juga sangat bersyukur karena oditur sudah mau mendengar isi hati kami keluarga korban,” kata Sepriana, menambahkan bahwa para terdakwa sangat layak dipenjara dan dipecat dari militer atas perbuatannya.

    Kasus ini akan memasuki babak pembelaan (pleidoi) dari pihak terdakwa sebelum majelis hakim Pengadilan Militer III – 15 Kupang menjatuhkan vonisnya.

  • Polda Lampung Hentikan Penyelidikan Kayu Gelondongan di Pesisir Barat

    Polda Lampung Hentikan Penyelidikan Kayu Gelondongan di Pesisir Barat

    Bandar Lampung, Beritasatu.com – Polda Lampung menghentikan penyelidikan kasus ratusan batang kayu gelondongan yang terdampar di Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat. Alasannya tidak menemukan unsur pidana dalam legalitas kayu tersebut karena dokumennya lengkap dan memiliki izin resmi Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

    Serangkaian penyelidikan memastikan legalitas ribuan batang kayu gelondongan di lokasi itu. Kayu tersebut berasal dari kapal tongkang Ronmas 69 yang membawa 986 batang kayu log atau sekitar 4.800 meter kubik milik PT Minas Pagai Lumber.

    Kapal berangkat dari Pelabuhan Jetty PT Minas Pagai Lumber, Kepulauan Mentawai, Sabtu (2/11/2025) pukul 15.00 WIB. Kapal itu berlayar menuju PT Makmur Cemerlang Bersama melalui Pelabuhan Emas Semarang, Jawa Tengah.

    Perjalanan terhenti Rabu (5/11/2025) pukul 20.30 WIB ketika Ronmas 69 mengalami mati mesin di Perairan Tanjung Setia. Baling-baling terlilit tali sampah sehingga mesin tidak mampu menarik tongkang.

    Awak kapal melempar jangkar untuk menahan laju tongkang agar tidak terbawa arus. Kondisi berubah pada Jumat (7/11/2025) pukul 16.00 WIB ketika tali jangkar putus. Tongkang semakin miring dan sebagian muatan kayu jatuh ke laut.

    Interogasi terhadap 14 awak kapal, termasuk nakhoda, memastikan seluruhnya memiliki izin dan sertifikat berlayar serta identitas lengkap.

    Pemeriksaan dokumen kapal mencatat Ronmas 69 memiliki dokumen berlayar resmi yang diterbitkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sikakap.

    Dokumen lain menunjukkan kayu gelondongan telah terverifikasi dalam surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK). Label barcode pada kayu tercatat dalam sistem penatausahaan hasil hutan (Sipuh).

    PT Minas Pagai Lumber juga memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK-HA) seluas sekitar 78.000 hektare, sesuai SK.550/1995 tertanggal 11 Oktober 1995.

    Hasil pemeriksaan tersebut membuat Polda Lampung menghentikan penyelidikan kasus kayu gelondongan.

    Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf menegaskan penyidik tidak menemukan unsur pidana sehingga proses penyelidikan segera dihentikan.

    “Berdasarkan pemeriksaan muatan kapal tongkang muatan kayu gelondongan tersebut. Dokumen angkutan kapal itu bernomor KB.C.6253225 yang berasal dari perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT Minas Pagai Lumber,” kata Helfi dalam konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu (10/12/2025).

    Helfi menyampaikan rencana pemeriksaan Ahli Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Kementerian Kehutanan dan ahli hukum pidana, termasuk meminta hasil berita acara verifikasi dari BPHL Wilayah VI Bandar Lampung.

    “Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait, serta melakukan gelar perkara penghentian proses penyelidikan,” ungkap Helfi.

    Helfi menambahkan surat izin usaha PT Minas Pagai Lumber telah diperpanjang pada 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tertanggal 18 Juli 2013 dan berlaku sejak 13 April 2011 untuk jangka waktu 45 tahun.

    Menurut Helfi, perizinan tersebut sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi.

    “Dari pemeriksaan dokumen lain yang telah terverifikasi di surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK),” imbuh Helfi.

    PT Minas Pagai Lumber masih berkoordinasi dengan ekspedisi untuk mengumpulkan kembali kayu gelondongan yang terdampar.

    Polda Lampung mendata dampak peristiwa tersebut agar masyarakat sekitar Pantai Tanjung Setia, Pesisir Barat, mendapat kompensasi.

  • Terima Sanksi Nonaktif 3 Bulan, Ini Respon Bupati Aceh Selatan

    Terima Sanksi Nonaktif 3 Bulan, Ini Respon Bupati Aceh Selatan

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, menyatakan menerima dengan lapang dada keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menjatuhkan sanksi nonaktif selama tiga bulan kepadanya. Sanksi tersebut diberikan setelah Mirwan diketahui menunaikan ibadah umrah ketika wilayah Aceh Selatan sedang dilanda banjir dan tanah longsor.

    Mirwan menyebut keputusan itu sebagai pelajaran penting untuk memperbaiki profesionalisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masa mendatang. Ia berharap kondisi di Aceh Selatan segera pulih sehingga pelayanan masyarakat dan penanganan bencana dapat berjalan tanpa hambatan.

    “Kita berharap keadaan segera kembali kondusif agar pelayanan kepada masyarakat, penanganan bencana, dan agenda pembangunan daerah dapat terus berjalan,” ujar Mirwan dalam keterangan resminya, Rabu (10/12/2025).

    Dalam pernyataannya, Mirwan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya warga Aceh dan Aceh Selatan, atas kegaduhan yang muncul akibat polemik kepergiannya ke Tanah Suci saat bencana terjadi. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan pemuda, untuk menjaga suasana damai serta mendukung percepatan penanganan bencana di Aceh Selatan dan wilayah Aceh lainnya.

    “Ajakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menempatkan kepentingan daerah di atas segalanya,” tambah Mirwan.

    Sebelumnya diberitakan, selama menjalani masa nonaktif, Bupati Mirwan MS akan mengikuti program magang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Program tersebut bertujuan memberikan ruang bagi Mirwan untuk memperbaiki diri serta memperdalam pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan yang baik.

    Dengan sikap menerima sanksi ini, Mirwan berharap dapat kembali bertugas dengan lebih matang dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh Selatan.