Category: Beritasatu.com Regional

  • Pegawai Bank BUMN Gelapkan Uang Nasabah Rp 3,1 M untuk Judi Online

    Pegawai Bank BUMN Gelapkan Uang Nasabah Rp 3,1 M untuk Judi Online

    Tanjung Pandan, Beritasatu.com – Polisi menangkap seorang pegawai salah satu bank BUMN berinisial DP di Kabupaten Belitung, Bangka Belitung karena diduga uang nasabah sebanyak Rp 3,1 miliar untuk bermain judi online.

    Kasat Reskrim Polres Belitung AKP Fatah Meilana mengatakan modus operandi yang dilakukan oleh tersangka, yakni menawarkan program simpanan fiktif kepada para nasabah dengan iming-iming bunga tinggi dan cashback.

    “Setelah nasabah menyerahkan dana, tersangka memberikan surat pernyataan palsu serta membuat slip setoran fiktif. Uang yang diserahkan nasabah tidak pernah disetorkan ke dalam sistem bank dan tidak tercatat dalam rekening maupun pembukuan resmi,” kata Fatah di Tanjung Pandan, Rabu (9/4/2025).

    Fatah mengatakan tersangka yang pernah menjabat pegawai bank BUMN di Belitung dengan jabatan relationship manager itu melakukan transaksi di kantor cabang pembantu dan cabang utama. 

    “Dana yang digelapkan oleh tersangka digunakan untuk keperluan pribadi dan judi online,” kata Fatah Meilana dikutip dari Antara.

    Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Belitung Belitung sudah menahan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/18/III/RES.2.2./2025/Reskrim/Polres Belitung/Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 10 Maret 2025.

    Selain itu, penahanan dilakukan setelah diterbitkannya Laporan Polisi Nomor: LP/28/II/2025/Sat.Reskrim/Polres Belitung/Polda Kep. Babel tanggal 17 Februari 2025.

    Fatah menambahkan, perbuatan tersangka melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juncto Pasal 49 ayat (1) huruf a, b, dan c UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, atau Pasal 374 KUHP.

    “Dalam kasus ini jumlah korban tercatat sebanyak enam orang nasabah dengan total kerugian mencapai Rp 3,1 miliar,” ujarnya terkait pegawai bank gelapkan uang nasabah untuk judi online.

  • Kronologi Ibu di NTB Bawa Pulang Jenazah Bayinya Pakai Taksi Online

    Kronologi Ibu di NTB Bawa Pulang Jenazah Bayinya Pakai Taksi Online

    Mataram, Beritasatu.com – Menyusul viralnya berita seorang ibu bernama Yuliana yang membawa pulang jenazah bayinya pakai taksi online karena keterbatasan biaya, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nusa Tenggara Barat (NTB) akhirnya memberikan klarifikasi.

    Direktur RSUD NTB dr Lalu Herman Mahaputra membantah keras adanya tarif ambulans sebesar Rp 2,6 juta yang diduga dibebankan kepada pasien.  Menurutnya, pihak rumah sakit selama ini rutin memberikan bantuan kepada keluarga pasien yang mengalami kesulitan biaya pemulangan jenazah. Namun, dalam kasus Yuliana, terjadi miskomunikasi karena yang mengurus jenazah bukan langsung ibu pasien, melainkan keluarga pasien.

    “Memang rutin saya bantu, tetapi kemarin bukan ibunya yang bawa pulang, melainkan nenek dan bibinya,” kata Lalu Herman terkait pemberitaan ibu membawa pulang jenazah bayinya pakai taksi online, Rabu (9/4/2025).

    Lalu juga menyayangkan kesalahpahaman tersebut dan menjadikan masalah ini sebagai pelajaran penting agar pelayanan RSUD NTB ke depan bisa lebih baik dan responsif.

    Lalu menjelaskan, biaya pemulangan jenazah memang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Namun, selama ini ia telah memberlakukan kebijakan pribadi untuk membantu keluarga pasien, bahkan menggunakan dana pribadinya.

    Terkait informasi tarif ambulans Rp 2,6 juta, Jack menyebut hal itu kemungkinan hanya informasi awal yang disampaikan petugas saat pihak keluarga bertanya. Namun setelah komunikasi berjalan, rumah sakit tetap menyiapkan ambulans untuk pemulangan jenazah.

    Saat proses penyiapan ambulans, keluarga rupanya lebih dahulu membawa sendiri jenazah bayi menggunakan taksi online.

    Disampaikan Lalu, pihak rumah sakit memahami langkah keluarga tersebut karena jenazah bayi dianggap tidak terlalu mencolok. Namun, ia menegaskan apabila jenazah orang dewasa, rumah sakit akan mencegah keluarga membawanya sendiri dan memastikan pemulangan dilakukan dengan ambulans resmi.

    Lalu juga menyampaikan, gubernur NTB telah mengarahkan agar pembiayaan pemulangan jenazah dari Pulau Sumbawa ke depannya ditanggung oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Nantinya, ambulans akan disediakan oleh Baznas, sedangkan biaya operasional akan ditanggung masing-masing pemerintah kabupaten/kota.

    “Prinsipnya, tidak akan lagi dibebankan ke rumah sakit. Baznas akan siapkan ambulans dan biaya operasionalnya ditanggung kabupaten/kota,” ujarnya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun Beritasatu.com, pasien Yuliana yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat datang sendiri ke RSUD Provinsi NTB pada 1 April 2025 karena tidak merasakan gerakan janin. Setelah pemeriksaan, janin dinyatakan mengalami kematian janin dalam rahim (KJDR).

    Pada 6 April 2025, janin dilahirkan dengan berat 650 gram dan dipastikan meninggal dunia. Jenazah kemudian dibawa ke instalasi forensik untuk dipulasarakan dan dipersiapkan untuk dipulangkan. Kemudian, ramai pemberitaan ibu tersebut membawa pulang jenazah bayinya pakai taksi online.

  • Pembunuhan Jurnalis Juwita, TNI AL: Pengadilan Militer Jadi Pembuktian

    Pembunuhan Jurnalis Juwita, TNI AL: Pengadilan Militer Jadi Pembuktian

    Banjarmasin, Beritasatu.com – TNI Angkatan Laut menegaskan seluruh dugaan terkait kasus pembunuhan jurnalis Juwita (23) oleh oknum TNI AL, Kelasi Satu Jumran, akan diuji kebenarannya melalui proses sidang terbuka di pengadilan militer.

    Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI IM Wira Hady AWM dalam konferensi pers yang digelar di markas Pangkalan TNI AL Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Selasa (8/4/2025).

    “Kami menekankan dalam proses hukum tidak boleh hanya mengandalkan asumsi. Semua dugaan harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah,” ujar Laksma Wira dikutip dari Antara.

    Salah satu dugaan yang ramai diperbincangkan publik adalah kemungkinan korban mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh. Beberapa wartawan mengangkat temuan autopsi yang menyebut adanya sperma dalam jumlah banyak serta luka lebam pada bagian sensitif korban, yang memicu spekulasi adanya pemerkosaan.

    Tak hanya itu, muncul pula pertanyaan apakah pelaku bertindak sendirian atau melibatkan pihak lain, meskipun hasil penyelidikan sementara menyebut Jumran sebagai pelaku tunggal. Dugaan lain adalah penggunaan identitas palsu untuk membeli tiket pesawat demi melarikan diri ke Kalimantan Timur seusai kejadian.

    Laksma Wira menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan kasus ini berhenti sampai semua aspek terang-benderang di pengadilan.

    “Kami telah berkomunikasi dengan kuasa hukum keluarga korban bahwa semua dugaan tersebut akan diuji secara hukum. Jika terbukti ada pelaku lain, TNI AL akan memburu sampai tertangkap. Tidak akan ada kompromi,” tegasnya.

    Saat ini, penyidik Polisi Militer Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin masih melengkapi berkas dan bukti untuk diserahkan ke Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin sebagai syarat kelengkapan sebelum persidangan dimulai.

    Tersangka Jumran sendiri telah resmi diserahkan ke Odmil untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, dan sidang militer akan digelar secara terbuka.

    Juwita diketahui merupakan jurnalis media daring lokal di Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan telah mengantongi uji kompetensi wartawan (UKW) dengan status wartawan muda.

    Juwita ditemukan tak bernyawa di pinggir Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Banjarbaru, pada Sabtu, 22 Maret 2025 sekitar pukul 15.00 WITA. Di lokasi kejadian juga ditemukan sepeda motornya, yang sempat memunculkan dugaan sebagai korban kecelakaan tunggal.

    Namun, warga yang pertama kali menemukan jasad korban tidak melihat tanda-tanda kecelakaan. Mereka justru mendapati luka lebam di leher dan barang pribadi seperti ponsel yang hilang, yang kemudian mengarah pada dugaan pembunuhan terhadap jurnalis Juwita.

  • 13 Korban Diperiksa UGM: Guru Besar Mesum Cabuli Mahasiswi di Rumah

    13 Korban Diperiksa UGM: Guru Besar Mesum Cabuli Mahasiswi di Rumah

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Universitas Gadjah Mada (UGM) akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang guru besar Fakultas Farmasi berinisial EM terhadap 13 mahasiswi.

    Pemeriksaan ini berbeda dari yang telah dilakukan sebelumnya, karena fokus pada dugaan pelanggaran disiplin sebagai aparatur sipil negara (ASN).

    Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu menyampaikan, langkah ini diambil setelah pihak universitas menyerahkan rekomendasi pemberhentian EM sebagai ASN dan sebagai guru besar kepada pemerintah pusat.

    Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim pemeriksa kepegawaian, sesuai permintaan dari kementerian terkait.

    “Pemeriksaan itu, kita belum tahu prosesnya seperti apa, tetapi ada deadline-nya dalam proses itu nanti akan diklarifikasi beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan khususnya untuk disiplin kepegawaian. Kalau etik itu sudah, yang kemarin diperiksa oleh satgas. Setelah selesai pemeriksaan, hasilnya akan diserahkan ke rektor. Rektor akan bersurat kepada menteri untuk menyampaikan rekomendasi itu,” ujar Andi Sandi pada Selasa (8/4/2025).

    Sebelumnya, berdasarkan hasil pemeriksaan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UGM, EM telah diberikan sanksi pemberhentian dari jabatannya sebagai dosen dan Ketua Cancer Chemoprevention Research Center (CCRC) Fakultas Farmasi.

    Menurut Andi Sandi, hingga saat ini tercatat sebanyak 13 korban telah melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru besar UGM EM. Korban mayoritas adalah mahasiswi yang menjalin komunikasi dengan pelaku untuk kepentingan akademik, seperti bimbingan skripsi, tesis, disertasi, maupun pendampingan lomba ilmiah.

    “Korban dan saksinya ada 13, yang diperiksa dan memberikan keterangan. Kalau modusnya, kegiatannya itu dilakukan lebih banyak di rumah. Mulai dari diskusi bimbingan, dokumen akademik, yaitu skripsi, tesis dan disertasi. Kemudian juga di research center-nya dan juga kegiatan-kegiatan lomba” jelas Andi Sandi.

    Kasus kekerasan seksual yang dilakukan guru besar UGM ini menjadi perhatian serius UGM, yang menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Pihak universitas juga menyatakan akan terus mendampingi para korban dan memastikan proses penanganan berjalan transparan dan akuntabel.

  • Dandim Yahukimo: Korban Pembunuhan KKB di Kali Silet Bukan Anggota TNI

    Dandim Yahukimo: Korban Pembunuhan KKB di Kali Silet Bukan Anggota TNI

    Jayapura, Beritasatu.com – Komandan Kodim 1715/Yahukimo, Letkol Inf Tommy Yudistyo, menegaskan korban dalam insiden pembunuhan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kali Silet, wilayah perbatasan Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Asmat bukanlah anggota TNI.

    “Korban dipastikan merupakan warga sipil, bukan personel TNI. Informasi yang disebarkan oleh KKB adalah hoaks dan menyesatkan,” ujar Letkol Tommy saat dihubungi dari Jayapura, Rabu (9/4/2025) dikutip dari Antara.

    Dandim menyebut KKB sengaja menyebarluaskan informasi palsu dengan menyatakan korban adalah anggota militer. Faktanya, korban diketahui sebagai warga yang bekerja sebagai pendulang emas di wilayah tersebut.

    Letkol Tommy juga menambahkan jumlah pasti korban sipil dalam kejadian tersebut masih belum bisa dikonfirmasi. Hal ini disebabkan lokasi kejadian yang sangat terpencil dan sulit dijangkau.

    “Dari Dekai, Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, lokasi kejadian hanya bisa diakses menggunakan helikopter. Sementara dari Kabupaten Asmat, hanya bisa dijangkau dengan perahu motor melalui jalur sungai,” jelasnya.

    Serangan brutal terhadap para pendulang emas itu diduga dilakukan oleh KKB Yahukimo yang dipimpin oleh Elkius Kobak pada Minggu (6/4/2025).

  • Belum Sehari, 2 Gempa Guncang Solok, Warga Diminta Waspada

    Belum Sehari, 2 Gempa Guncang Solok, Warga Diminta Waspada

    Jakarta, Beritasatu.com –  Gempa guncang Solok dua kali dalam selang waktu tak sampai satu jam pada Selasa (8/4/2025). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat dua lindu berurutan menggoyang wilayah Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Gempa pertama berkekuatan 4,2 magnitudo terjadi pukul 17.23 WIB, disusul gempa kedua berkekuatan 2,4 magnitudo pada pukul 17.39 WIB.

    Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang, Suaidi Ahadi, menjelaskan bahwa gempa pertama berlokasi di koordinat 0,98 Lintang Selatan dan 100,71 Bujur Timur, sekitar 20 kilometer tenggara Kabupaten Solok, dengan kedalaman sangat dangkal yakni satu kilometer.

    “Gempa kedua atau gempa susulan terjadi di titik koordinat 1,01 Lintang Selatan dan 100,69 Bujur Timur, sekitar 23 kilometer arah tenggara Solok, dengan kedalaman tujuh kilometer,” jelas Suaidi dikutip Antara, Selasa (8/4/2025). 

    BMKG menyebut kedua gempa ini merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu aktivitas Sesar Sumani. Meski tak tergolong besar, getaran gempa guncang Solok dirasakan oleh warga di Kabupaten Solok dan Kota Solok.

    Sampai berita ini diturunkan, belum ada laporan terkait kerusakan bangunan atau korban jiwa. Namun, BMKG tetap meminta warga waspada dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, menjauhi bangunan yang tampak retak atau rusak, dan memastikan tempat tinggal cukup kuat menahan guncangan gempa,” kata Suaidi.

    Dengan dua kali gempa guncang Solok hanya dalam waktu singkat, BMKG menekankan pentingnya kesiapsiagaan warga terhadap potensi gempa susulan. Tetap waspada, dan perhatikan selalu informasi resmi dari BMKG.

  • Mantan Kapolsek Mulia yang Tewas Ditembak KKB Dimakamkan di Timika

    Mantan Kapolsek Mulia yang Tewas Ditembak KKB Dimakamkan di Timika

    Jayapura, Beritasatu.com – Jenazah Iptu (purn) Djamal Renhoat, mantan kapolsek Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah yang ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada Senin (7/4/2025), hari ini diterbangkan dan dimakamkan di Timika. 

    Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo mengaku jenazah Iptu Jamal telah dievakuasi dari Distrik Mulia menuju Timika menggunakan pesawat jenis Cessna 208B/PK-SNA milik Smart Cakrawala Aviation.

    “Tadi pagi sudah dievakuasi dari Mulia menuju Timika sekitar pukul 08.56 WIT dan rencananya jenazah almarhum Iptu (purn) Djamal Renhoat akan dimakamkan di Timika setelah disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka di kawasan Kebun Sirih,” ungkap Kombes Benny, Selasa (8/04/2025), terkait pemakaman mantan kapolsek yang ditembak KKB ini.

    Sebelumnya diberitakan Iptu (purn) Djamal Renhoat ditembak KKB di kios miliknya yang berada di Kampung Wuyukwi, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Senin (7/4/2025) sekitar pukul 18.45 WIT. 

    “Korban merupakan mantan kapolsek Mulia dan meninggal dunia akibat luka tembak di bagian pipi kanan yang menembus hingga ke leher bagian belakang sebelah kiri,” jelas Benny. 

    Kombes Benny mengaku, hingga saat ini pihaknya masih memeriksa beberapa saksi dan melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga berjumlah dua orang dan menggunakan sepeda motor. 

    ” Informasi yang kami terima pelakunya dua orang, berboncengan dengan sepeda motor. Setelah melakukan aksinya, kedua pelaku ini langsung melarikan diri,” ungkap Kombes Benny. 

    Polisi sendiri hingga saat ini dibantu TNI sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga kuat adalah bagian dari KKB yang kerap menebar teror di Kabupaten Puncak Jaya. 

    “Tim gabungan sedang melakukan penyekatan dan pengejaran terhadap pelaku. Kami mohon doanya agar tim dapat segera menemukan pelaku agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami juga mohon bantuan dari masyarakat apabila mengetahui informasi terkait kejadian ini agar segera melapor ke pihak aparat keamanan,” beber Kombes Benny terkait kasus mantan kapolsek yang ditembak KKB ini. 

  • Soal Biaya Tambahan di Kapal Penyeberangan, ASDP Harus Tindak Tegas

    Soal Biaya Tambahan di Kapal Penyeberangan, ASDP Harus Tindak Tegas

    Cilegon, Beritasatu.com – Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, menyoroti banyaknya keluhan dari para pemudik pengguna jasa penyeberangan rute Pelabuhan Bakauheni-Pelabuhan Merak selama masa arus balik Lebaran 2025. Ia menilai pungutan biaya tambahan untuk fasilitas tertentu di kapal penyeberangan tidak relevan dan membebani masyarakat.

    Agus meminta agar pihak-pihak terkait seperti PT ASDP Indonesia Ferry sebagai pengelola, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) selaku regulator pelabuhan untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap praktik pungutan liar yang terjadi di lapangan.

    “Saya sudah berkomunikasi dengan ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap). Mereka beralasan penumpang sepi, makanya ujung-ujungnya malah memalak. Seharusnya KSOP, ASDP, dan BPTD bertindak tegas. Harus ada sanksi, jangan dibiarkan,” ujar Agus saat dihubungi Beritasatu.com, Selasa (8/4/2025).

    Meski demikian, Agus mengakui bahwa secara umum penyelenggaraan arus mudik Lebaran 2025 jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ia menyebut tidak ada antrean yang signifikan di Pelabuhan Merak, dan sistem pembelian tiket secara daring juga berjalan dengan baik.

    “Harus diakui, kemarin pelaksanaannya sudah bagus. Preman-preman pelabuhan berhasil ditertibkan, tiket bisa dibeli secara online. Dibandingkan tahun-tahun lalu, tahun ini jauh lebih baik,” katanya.

    Namun, adanya praktik pungutan biaya tambahan di dalam kapal tetap menjadi sorotan serius. Ia menilai hal ini sebagai bentuk pelanggaran yang harus segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi kebiasaan yang merugikan masyarakat.

    “Pungutan biaya fasilitas ini jelas merugikan. Polisi saja bisa kecolongan oleh maling, apalagi kalau tidak segera ditindaklanjuti. Begitu ada laporan, mestinya langsung ditindak agar tak terulang,” tegasnya.

    Agus pun menekankan pentingnya KSOP Kelas I Banten untuk memberikan sanksi terhadap operator kapal yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan apabila terbukti melakukan pungutan tambahan yang tidak sesuai ketentuan.

    “Hal lain sudah bagus, tinggal soal tarif tambahan ini yang harus disikapi serius. Kalau pungutan biaya tambahan (di kapal) ini dibiarkan, akan terus berulang dan yang dirugikan adalah rakyat,” pungkasnya.

  • 13 Mahasiswi Jadi Korban Kekerasan Seksual, Guru Besar UGM Dipecat

    13 Mahasiswi Jadi Korban Kekerasan Seksual, Guru Besar UGM Dipecat

    Sleman, Beritasatu.com – Jagat akademik kembali diguncang skandal memalukan. Seorang guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), berinisial EM, resmi dipecat seusai diduga melakukan kekerasan seksual terhadap belasan mahasiswi.

    Berdasarkan hasil penyelidikan tim internal UGM, sebanyak 13 mahasiswi berstatus sebagai korban dan saksi atas tindakan tercela yang dilakukan EM. Dugaan kekerasan terjadi di luar area kampus, dan berlangsung dalam kurun waktu 2023 hingga 2024.

    “Korban dan saksi ada 13 orang yang diperiksa dan memberikan keterangan,” ujar Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius kepada Beritasatu.com, Selasa (8/4/2025).

    EM diketahui menggunakan modus yang berkedok bimbingan tugas akhir, diskusi mata kuliah, hingga persiapan lomba akademik. Ironisnya, kegiatan tersebut dilakukan di rumah pribadinya, bukan di lingkungan kampus.

    “Modusnya kegiatannya dilakukan di rumah, mulai dari diskusi skripsi, tesis, hingga kegiatan lomba,” tambah Andi terkait kasus kekerasan seksual yang dilakukan EM.

    Kasus ini mulai terkuak ketika petinggi fakultas farmasi melaporkan perilaku EM ke rektorat. Setelah dilakukan evaluasi internal, Rektorat UGM memutuskan mencabut status EM sebagai dosen dan mengeluarkannya dari institusi.

    “Kalau status dosen dari rektor sudah memutuskan untuk memberhentikan,” tegas Andi.

    Terkait status EM sebagai aparatur sipil negara (ASN), pemberhentiannya akan mengikuti aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sementara itu, keputusan mengenai gelar guru besar akan ditentukan oleh Kementerian Dikti Saintek (Kemendiktisaintek).

    Saat ini, UGM fokus pada pendampingan psikis dan hukum kepada para korban. Alasannya sebagian besar dari mereka masih merupakan mahasiswi aktif yang belum menyelesaikan studi.

    Skandal ini kembali mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap mahasiswa di lingkungan akademik dan perlunya mekanisme pencegahan kekerasan seksual yang lebih ketat di perguruan tinggi.

  • Sidak di Hari Pertama Kerja, Bupati TTU Temukan ASN Bolos

    Sidak di Hari Pertama Kerja, Bupati TTU Temukan ASN Bolos

    Kefamenanu, Beritasatu.com – Bupati Timor Tengah Utara (TTU) Yoseph Falentinus Delasalle Kebo mengawali hari pertama kerja pascalibur Lebaran 2025 dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten TTU pada Selasa  (8/4/2025).

    Ia mendapati masih ada sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang bolos pada hari pertama kerja.

    Sidak bupati TTU ini bertujuan untuk memastikan kualitas pelayanan publik dan kedisiplinan ASN di lingkungan pemerintahan.​ Salah satu OPD yang menjadi fokus sidak adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

    Bupati Yoseph mengaku menerima berbagai keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan di dinas tersebut dan ingin meninjau langsung situasi di lapangan.​

    Selain mengevaluasi pelayanan, Bupati Yoseph juga menemukan sejumlah ASN yang tidak hadir tanpa alasan jelas pada hari pertama kerja. Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran tersebut mencerminkan kurangnya disiplin dan tanggung jawab sebagai pelayan publik.​

    “Ini hari pertama kerja setelah libur panjang, tetapi masih ada ASN yang tidak hadir. Saya tidak akan tolerir. Pimpinan OPD harus beri teguran tegas, bahkan sanksi administratif, sesuai aturan kepegawaian. Ini penting untuk membangun budaya kerja yang serius,” jelasnya.

    Dalam sidak pada hari pertama kerja ini, Bupati Yoseph juga meninjau kesiapan lahan untuk pembangunan garasi kendaraan dinas di masing-masing OPD. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penataan infrastruktur pemerintahan yang lebih terintegrasi dan representatif.​