Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Regional

  • Sleman Gelar Festival Kopi Merapi, Bagikan 5.000 Cangkir Gratis

    Sleman Gelar Festival Kopi Merapi, Bagikan 5.000 Cangkir Gratis

    Sleman, Beritasatu.com – Untuk mempromosikan kekayaan kopi lokal, Pemerintah Kabupaten Sleman menggelar Festival Kopi Merapi pada 13-14 Juni 2025. Bertempat di area parkir Lapangan Denggung, acara ini menjadi wadah untuk memperkenalkan Kopi Merapi, kopi khas dari lereng Gunung Merapi kepada masyarakat luas.

    Dalam rangka menyemarakkan acara, sebanyak 5.000 cangkir Kopi Merapi dibagikan secara gratis kepada para pengunjung. Mengangkat tema “Merapi Coffee Culture, Teko Puyeng Bali Seneng Tur Ngganteng”, festival ini dirancang tidak hanya sebagai ajang promosi, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi bagi pelaku industri kopi lokal.

    Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan konkret dari Pemkab Sleman kepada para petani dan pelaku usaha kopi di daerah tersebut.

    “Kalau bicara kopi, itu menyangkut petani, pedagang, barista, coffee shop, hingga para penikmatnya. Jika ekosistem ini dikelola dengan baik, pasti akan memberi manfaat ekonomi,” ujar Danang.

    Acara ini diikuti oleh 40 tenant pengusaha kopi lokal dari berbagai wilayah di Sleman.

    Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Sleman Tina Hastani menjelaskan, festival ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menuju panen raya perdana Kopi Merapi yang dijadwalkan pada Minggu (15/6/2025).

    Dalam acara panen yang akan dihadiri oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, juga akan diumumkan penetapan resmi nama Kopi Merapi.

    Selain bazar kopi, pengunjung juga dapat mengikuti talkshow inspiratif bertema “Kopi, Kultur, dan Kolaborasi: Ekosistem yang Tak Sekadar Komunitas”, yang menghadirkan sejumlah narasumber, seperti Danang Maharsa, petani kopi Ismu Jayono, Ketua Asosiasi Kopi Indonesia DIY-Jateng Rendy Mahardika, serta peneliti kopi dan CEO Personal Roastery Tengku Ferly.

    Rangkaian acara festival juga dilengkapi dengan berbagai kegiatan menarik, antara lain, seperti manual coffee competition, workshop barista, galeri kopi art, free fresh hair cut, PES atau e-football booth activation, community performance, live music, dan festival jajanan UMKM.

    Melalui festival ini, diharapkan Kopi Merapi semakin dikenal luas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar lereng Gunung Merapi melalui penguatan ekosistem kopi lokal.

  • Polda NTT Pecat Briptu Rizki gegara Lecehkan Remaja yang Ditilang

    Polda NTT Pecat Briptu Rizki gegara Lecehkan Remaja yang Ditilang

    Kupang, Beritasatu.com – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) secara resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Briptu Muhammad Rizki, anggota Satlantas Polresta Kupang Kota. Tindakan tegas ini diambil setelah Rizki terbukti melakukan pelecehan terhadap seorang remaja perempuan yang dibawanya ke kantor polisi seusai terkena tilang karena tidak memiliki SIM.

    Kepala Bidang Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chanra, menyatakan sidang Komisi Kode Etik Profesi telah dilaksanakan pada Rabu (11/6/2025) sebagai bentuk komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan memberikan efek jera.

    “PTDH ini merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menindak tegas pelanggaran kode etik dan perilaku yang mencoreng institusi,” ujarnya saat dikonfirmasi Antara.

    Putusan sidang tersebut dituangkan dalam dokumen bernomor PUT KKEP/21/VI/2025. Briptu Rizki dinyatakan telah melanggar tidak hanya kode etik profesi Polri, tetapi juga norma hukum, disiplin kedinasan, dan nilai-nilai moral serta agama.

    Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (3/5/2025) malam sekitar pukul 22.25 Wita di kawasan Jalan Pemuda, Kupang. Saat itu, Rizki menilang seorang siswi SMA karena mengendarai sepeda motor tanpa SIM. Ia kemudian membawa korban ke kantor Satlantas Polresta Kupang Kota.

    Di kantor tersebut, korban diarahkan masuk ke sebuah ruangan tertutup. Di dalamnya, Rizki melakukan tindakan tak pantas dengan mengajak korban berciuman dan memaksanya melakukan hal yang melanggar kesusilaan. Korban kemudian mengadukan kejadian itu kepada pacarnya dan keluarganya.

    Tidak terima dengan kejadian tersebut, keluarga korban melaporkannya ke pihak berwajib untuk diproses secara hukum.

  • Gubernur Agustiar Sabran Ultimatum Perusahaan di Kalteng agar Taat Bayar Pajak Tepat Waktu

    Gubernur Agustiar Sabran Ultimatum Perusahaan di Kalteng agar Taat Bayar Pajak Tepat Waktu

    Palangka Raya, Beritasatu.com  – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran, memberikan ultimatum kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalteng.

    Gubernur Agustiar Sabran mengingatkan, agar perusahaan-perusahaan tersebut jangan telat membayar pajak. Jangan mimpi ingin cepat dilayani kalau tidak taat membayar pajak.

    Pesan tegas Gubernur Agustiar Sabran disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025, di Aula Eka Hapakat, Kamis (12/6/2025).

  • Jelang Hari Bhayangkara, Ribuan Ojol di Sulteng Cek Kesehatan Gratis

    Jelang Hari Bhayangkara, Ribuan Ojol di Sulteng Cek Kesehatan Gratis

    Palu, Beritasatu.com – Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-79, ribuan pengemudi ojek online (ojol) di Sulawesi Tengah (Sulteng) mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dari Polda Sulteng melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes).

    Kegiatan ini digelar sejak Selasa (10/6/2025) hingga Minggu (15/6/2025) di berbagai lokasi di Kota Palu dan empat kabupaten lainnya. Rangkaian akan ditutup dengan kegiatan donor darah untuk personel Polri pada Senin (16/6/2025), dengan target 270 kantong darah.

    Dengan target 1.000 pengemudi, pemeriksaan dilakukan oleh tujuh tim medis gabungan dari Biddokkes, Sidokkes Polres jajaran, dan RS Bhayangkara Tingkat III Palu. Layanan meliputi cek tekanan darah, pemeriksaan kolesterol, gula darah, asam urat, konsultasi dokter umum, serta pemberian obat dan vitamin secara gratis.

    “Ini bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat, khususnya pengemudi ojol yang menjadi ujung tombak layanan transportasi harian,” kata IPTU Aryaningtyas Bintarini, perwira Biddokkes Polda Sulteng.

    Selama empat hari pelaksanaan hingga Jumat (13/6/2025), tercatat 805 pengemudi ojol telah mengikuti layanan ini. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah titik strategis, seperti Poliklinik Biddokkes, Taman GOR Palu, dan pangkalan ojol di Jalan Ramba, Tondo. Kegiatan serupa juga berlangsung di Donggala, Poso, Morowali Utara, dan Banggai.

    Menurut IPDA dr Endris Enya Tamboto, antusiasme pengemudi sangat tinggi. “Mereka datang tidak hanya untuk memeriksakan kesehatan, tetapi juga untuk berkonsultasi soal kondisi tubuh mereka,” ujarnya.

    Salah satu pengemudi ojol, Rizal mengaku merasa terbantu dengan program ini. “Kami sering lupa cek kesehatan karena sibuk di jalan. Adanya layanan gratis ini sangat membantu. Semoga terus berlanjut,” ungkapnya.

    Kegiatan cek kesehatan gratis ini tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan, tetapi juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

  • Pemkot Yogyakarta Targetkan Stunting di Bawah 10 Persen

    Pemkot Yogyakarta Targetkan Stunting di Bawah 10 Persen

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan target ambisius untuk menurunkan angka prevalensi stunting hingga di bawah 10%. Berbagai langkah strategis diterapkan, mulai dari keterbukaan data hingga pelibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kelurahan, hingga tim pendamping keluarga (TPK).

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani, menjelaskan prevalensi stunting di Kota Yogyakarta per April 2025 tercatat sekitar 11,3%. Namun, berdasarkan data pemantauan permasalahan gizi balita (PPGB) melalui Jogja Smart Service (JSS) per 20 Mei 2025, angka stunting tercatat menurun menjadi 10,49%. 

    Sementara itu, angka wasting (gizi kurang/kurus) sebesar 5,77% dan underweight (berat badan kurang-sangat kurang) sebesar 11,58%.

    “Target stunting Pak wali menjadi satu digit atau di bawah 10% karena di Bali bisa di bawah itu. Target stunting secara nasional 18%,” kata Emma, Jumat (13/6/2025).

    Sebaran kasus stunting masih ditemukan di sejumlah kelurahan seperti Pringgokusuman, Baciro, Ngupasan, Purbayan, Prengan, Kotabaru, Notoprajan, Patehan, Wirogunan, dan Mantrijeron. Kasus wasting tercatat di antaranya di Cokrodiningratan, Gowongan, Tegalrejo, Demangan, dan Suryodiningratan. Sementara underweight tersebar di Giwangan, Karangwaru, Warungboto, hingga Sosromenduran.

    Emma menambahkan, Dinas Kesehatan memberikan intervensi spesifik berupa pemberian makanan tambahan dengan anggaran sekitar Rp 72,8 juta per kelurahan. Pemantauan kesehatan juga dilakukan sejak usia remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga bayi. Namun, Emma menegaskan 70% penyebab stunting berasal dari faktor eksternal seperti lingkungan dan pola makan.

    “Faktor luar ada lingkungan dan makanan. Makanya penanganan harus keroyokan sesuai tupoksi masing-masing. Libatkan wilayah kelurahan, kemantren, puskesmas dan tim pendamping keluarga (TPK) berikan pemahaman stunting agar paham apa yang harus diperhatikan dan dilakukan. Yang wasting dan underweight harus dipantau karena bisa menjadi stunting,” terangnya.

    Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, juga menekankan pentingnya sinergi lintas OPD dalam menangani stunting. Ia menyebut kontribusi sektor kesehatan hanya 30%, sementara sisanya dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor sosial lainnya.

    “Saya minta selama seminggu Dinas Kesehatan dan Dinas KB untuk membagi data (stunting) kepada lurah-lurah dan dinas. Lurah-lurah harus tahu berapa yang stunting, baduta dan balita di bawah garis normal berat badannya untuk mencegah stunting. Untuk membuat lurah familiar dengan data ini butuh disinkronkan,” jelas Hasto.

    Selain itu, Hasto juga meminta koordinasi dengan Kementerian Agama untuk mendata calon pengantin, serta memaksimalkan peran 495 TPK di seluruh kelurahan. Lurah diminta aktif memantau dan mendampingi proses penanganan stunting, termasuk distribusi makanan tambahan bagi balita yang terindikasi stunting.

  • Gubernur Mualem: 4 Pulau Itu Milik Aceh, Wajib Kita Pertahankan!

    Gubernur Mualem: 4 Pulau Itu Milik Aceh, Wajib Kita Pertahankan!

    Aceh, Beritasatu.com – Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh serta anggota DPR/DPD asal Aceh sepakat untuk menyelesaikan polemik status kepemilikan empat pulau yang oleh pemerintah pusat dimasukkan ke wilayah Sumatera Utara (Sumut) melalui jalur non-litigasi atau di luar proses peradilan.

    “Empat pulau itu milik Aceh dan menjadi hak yang harus kita perjuangkan,” ujar Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) seusai rapat koordinasi di Banda Aceh pada Jumat (13/6/2025) malam dikutip dari Antara.

    Rapat tersebut melibatkan unsur pimpinan DPR Aceh, Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD Dapil Aceh, bupati Aceh Singkil, tokoh agama, serta kalangan akademisi yang turut membahas langkah penyelesaian sengketa wilayah empat pulau di Aceh Singkil.

    Mualem menjelaskan penyelesaian akan ditempuh melalui tiga pendekatan, yakni secara kekeluargaan, administratif, dan politis. Ia menegaskan keputusan Kemendagri harus dikaji ulang dan pulau-pulau tersebut dikembalikan kepada Aceh.

    “Aceh menolak menyelesaikan persoalan ini melalui jalur hukum, dalam hal ini gugatan ke PTUN,” tegasnya.

    Dalam rapat itu juga diputuskan untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang berisi keberatan atas keputusan penetapan status keempat pulau.

    “Kita akan sampaikan bukti-bukti historis, geografis, serta data kependudukan yang mendukung bahwa pulau-pulau itu milik Aceh,” kata Mualem.

    Selain itu, Mualem dijadwalkan mengikuti pertemuan dengan mendagri pada 18 Juni 2025 guna membahas polemik tersebut. Jika tak membuahkan hasil, langkah berikutnya adalah menyampaikan langsung permasalahan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Pertemuan dengan presiden adalah opsi terakhir. Saya yakin presiden akan berpihak pada Aceh,” katanya.

    Di sisi lain, Mualem menyatakan tidak akan bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, untuk membicarakan masalah tersebut.

    “Kita tidak perlu duduk bersama gubernur Sumut. Ini hak kita, tak bisa ditawar,” ujarnya.

    Sementara itu, anggota Forbes DPR/DPD asal Aceh, TA Khalid, menyebut data historis dan dokumen yang dimiliki mendukung klaim keempat pulau tersebut merupakan wilayah Aceh.

    “Kami sepakat tidak membawa ini ke PTUN. Kita akan menempuh langkah administratif dan politis,” ujarnya.

    Untuk diketahui, sengketa empat pulau, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek antara Aceh dan Sumut telah berlangsung lama. Namun pada 25 April 2025, Kemendagri menerbitkan Keputusan Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang memasukkan keempat pulau tersebut ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

    Pemerintah Aceh hingga kini terus melakukan langkah advokasi agar empat pulau itu kembali diakui sebagai bagian dari wilayah Aceh.

  • Baru 19 Persen Zona Musim Indonesia yang Sudah Masuk Kemarau

    Baru 19 Persen Zona Musim Indonesia yang Sudah Masuk Kemarau

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat, hingga pekan ini, baru 19% dari jumlah zona musim Indonesia yang telah memasuki musim kemarau. Saat ini tidak ada daerah yang mengalami tidak ada hujan lebih dari 2 bulan.

    Wilayah yang sedang mengalami musim kemarau meliputi sebagian kecil Aceh, Bengkulu, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

    Selanjutnya, Maluku bagian tengah, Papua Barat, sebagian Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Bali bagian barat laut dan selatan, serta sebagian besar Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Daerah kurang hujan dengan kategori sangat panjang sampai dengan awal Juni ini berada di Lombok Timur (NTB) dan Sabu Raijua-Rote Ndao (NTT) selama 33 Hari.

    Untuk wilayah kurang hujan sangat panjang, BMKG mengimbau untuk menggunakan air secara bijak, sehingga dampak kekeringan bisa kita hadapi bersama. Bagi daerah yang masih masuk musim hujan, periksa lingkungannya supaya bisa menampung dan mengalirkan air hujan dengan baik.

  • Polda Babel Sulap Lahan Bekas Tambang Jadi Tempat Mancing Gratis Warga

    Polda Babel Sulap Lahan Bekas Tambang Jadi Tempat Mancing Gratis Warga

    Pangkalpinang, Beritasatu.com – Polda Bangka Belitung (Babel) menyulap lahan bekas tambang timah yang terbengkalai di Kota Pangkalpinang menjadi tempat pemancingan gratis bagi warga.
    Kapolda Bangka Belitung Irjen Hendro Pandowo, secara simbolis melepas 5.500 ekor indukan ikan nila di kolam Taman Bhaypark, yang terletak di kolong eks tambang timah tersebut, Jumat (13/6/2025).

    “Saya buka dan gratiskan bagi masyarakat yang ingin memancing ikan di kolong ini,” kata Irjen Hendro Pandowo.

    Menurutnya, kolong bekas tambang tersebut telah lama terbengkalai dan kemungkinan sudah dihuni banyak ikan. Namun, pihaknya akan terus menambah populasi ikan setiap bulan dengan melepas ribuan ekor lagi. 

    “Silakan mancing, ikannya boleh dibawa pulang. Mau dipelihara atau dimasak, terserah,” ujarnya.

    Kapolda juga mengungkapkan bahwa area sekitar kolong akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti tempat sampah, kursi taman, dan area santai agar warga bisa berekreasi bersama keluarga. “Jam mancing dibatasi hingga pukul 18.00 WIB. Namun, tolong, jaga kebersihan,” tegasnya.

    Selain area pemancingan, Taman Bhaypark yang berada di samping kolong juga telah dilengkapi dengan trek joging dan lahan parkir luas untuk masyarakat yang ingin berolahraga. “Sudah ada trek jogingnya. Silakan berolahraga di sini, semuanya gratis,” tambah Hendro.

    Ia berharap, inisiatif ini bisa memberi manfaat dan dampak positif bagi warga Pangkalpinang, baik sebagai tempat hiburan keluarga maupun sarana olahraga terbuka.

  • Pemprov Sumut Raih Opini WTP ke-11 Kalinya dari BPK RI, Gubernur Bobby Nasution Ingatkan OPD Tetap Pertahankan

    Pemprov Sumut Raih Opini WTP ke-11 Kalinya dari BPK RI, Gubernur Bobby Nasution Ingatkan OPD Tetap Pertahankan

    Medan, Beritasatu.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution menerima predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Sumut tahun anggaran 2024, Kamis (12/6/2025). Ini merupakan raihan yang ke 11 kalinya secara berturut-turut setiap tahun, sejak 2014.

    Penerimaan opini WTP tersebut berlangsung pada rapat Paripurna DPRD Sumut, di Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan. Hadir di antaranya Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti selaku pimpinan sidang bersama para Wakil Ketua, serta para anggota dewan, Anggota IV BPK RI Haerul Saleh dan Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang. Turut mendampingi Gubernur, seluruh pimpinan OPD Pemprov Sumut.

  • Wukirsari Ditetapkan Jadi Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual

    Wukirsari Ditetapkan Jadi Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual

    Bantul, Beritasatu.com – Kalurahan Wukirsari di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, resmi ditetapkan sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual Tahun 2025 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.

    Penghargaan tersebut diberikan atas konsistensi masyarakat Wukirsari dalam melestarikan kekayaan budaya, khususnya dalam bidang batik tulis yang telah menjadi ciri khas wilayah ini. Penetapan ini diumumkan saat kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY, Agung Rektono Seto, ke kantor Bupati Bantul, Jumat (14/6/2025) sore.

    Dalam kunjungan itu, Agung secara simbolis menyerahkan piagam Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual Tahun 2025 kepada Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih. Penghargaan ini diberikan dalam kategori Kawasan Karya Cipta.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih juga kepada bapak lurah, serta seluruh pihak yang telah mendukung proses ini,” ujar Abdul Halim Muslih.

    Ia berharap penghargaan ini akan memperkuat posisi Wukirsari sebagai daerah yang kaya potensi budaya, serta mendorong masyarakat untuk terus berkarya.

    “Sangat besar artinya bagi Wukirsari sendiri dan Bantul, agar tidak hanya sekadar dilestarikan, tetapi Wukirsari akan semakin percaya diri sehingga lebih termotivasi, terdorong untuk meningkatkan karya ciptanya. Semoga pak lurah bisa membuat program-program yang menguatkan Wukirsari sebagai kawasan karya cipta,” imbuhnya.

    Lurah Wukirsari, Susilo Hapsoro mengatakan pengakuan ini tidak lepas dari komitmen warga dalam melestarikan budaya membatik yang berkembang di tiga padukuhan, yakni Cengkehan, Giriloyo, dan Karangkulon.

    “Budaya membatik ini sudah ada sejak Sultan Agung membangun makam raja-raja Mataram di Imogiri. Hingga kini, pembatik aktif di wilayah kami berjumlah 643 orang,” jelasnya.

    Dari seluruh Indonesia, hanya dua wilayah yang menerima penghargaan ini, yaitu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kelurahan Wukirsari.

    Selain batik, Wukirsari juga dikenal akan kerajinan tatah sungging, seni menghias wayang kulit yang masih bertahan hingga kini. Sentra utama kerajinan ini berada di Padukuhan Pucung dengan lebih dari 400 perajin aktif.