Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Regional

  • Polisi Duga Pelaku Penembakan WN Australia di Bali Sesama WNA

    Polisi Duga Pelaku Penembakan WN Australia di Bali Sesama WNA

    Denpasar, Beritasatu.com – Polisi mulai mengungkap petunjuk awal terkait pelaku penembakan dua warga negara Australia di Vila Casa Santisya 1, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (14/6/2025) dini hari.

    Kepala Bidang Humas Polda Bali Kombes Pol Ariasandy mengungkapkan, dari pemeriksaan saksi-saksi, pelaku diduga dua pria berlogat bahasa Australia kental dan mengendarai sepeda motor matik. 

    “Satu pelaku mengenakan jaket oranye terang dan helm hitam, sedangkan pelaku lainnya memakai jaket hijau mirip ojek online, masker gelap, serta helm gelap,” ungkapnya.

    Menurut keterangan warga sekitar, kedua pelaku sempat terlihat di depan vila dan salah satunya terdengar berkata, “I can’t start my bike” (saya tidak bisa menyalakan motor saya), sebelum akhirnya kabur ke arah barat.

    Penembakan terjadi saat lima WNA Australia tengah menginap di vila tersebut. Korban berinisial ZR tewas di lokasi, sedangkan satu lainnya, SG, mengalami luka dan kini dirawat di BIMC Hospital Kuta.

    Tim gabungan dari Polda Bali dan Polres Badung telah dibentuk untuk menyelidiki kasus ini secara intensif dan memburu para pelaku. Polisi juga masih mendalami motif penembakan, termasuk kemungkinan adanya hubungan antara korban dan pelaku. Keamanan kawasan wisata kini diperketat.

  • Kosmetik Ilegal Berbahaya Asal Filipina Marak di Sangihe

    Kosmetik Ilegal Berbahaya Asal Filipina Marak di Sangihe

    Sangihe, Beritasatu.com – Kosmetik ilegal asal Filipina masih marak beredar di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Produk-produk tanpa izin edar ini dilaporkan telah menyebar hingga ke luar wilayah Sulawesi Utara. Harga yang murah dan klaim hasil instan membuat kosmetik ini diminati, meskipun mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mengancam kesehatan.

    Pengawas farmasi dan makanan ahli muda Loka pengawas obat dan makanan (POM) di Sangihe, Frisca Caroline Poputra mengungkapkan, beberapa merek kosmetik luar negeri yang beredar di pasaran, termasuk yang bermerek Brilian asal Filipina, telah terbukti mengandung zat berbahaya.

    “Produk seperti kosmetik bermerek Brilian dari Filipina telah kami uji dan hasilnya mengandung bahan berbahaya yang dilarang dalam produk kosmetik. Karena itu, kami tidak memberikan izin edar di Indonesia,” tegas Frisca Caroline Poputra, Sabtu (14/6/2025).

    Menurut Frisca, setiap tahun pihaknya menangani kasus peredaran kosmetik ilegal di wilayahnya. Penanganan dilakukan secara bertahap mulai dari pengawasan, pembinaan, hingga penindakan hukum. Proses hukum terhadap pelaku terus dilakukan hingga vonis dijatuhkan oleh pengadilan.

    Ia menegaskan, Loka POM bekerja berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, di mana pelaku yang terbukti mengedarkan kosmetik ilegal bisa dikenakan hukuman penjara hingga 12 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.

    “Tidak semua kosmetik luar negeri berbahaya. Apabila ada produk luar yang ingin diedarkan di Indonesia, dapat mengajukan izin edar. Namun, semua tetap harus melalui pengujian terlebih dahulu,” tambah Frisca.

    Loka POM Sangihe juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak mudah tergiur dengan produk murah yang tidak memiliki label resmi dari BPOM. Masyarakat juga didorong untuk aktif melaporkan apabila menemukan peredaran kosmetik ilegal maupun pelanggaran lain di bidang obat dan makanan.

  • Ratusan Siswa Serbu Kapal Perang KRI Teluk Wondama 527 di Ternate

    Ratusan Siswa Serbu Kapal Perang KRI Teluk Wondama 527 di Ternate

    Ternate, Beritasatu.com – Ratusan siswa dari berbagai sekolah di Kota Ternate, Maluku Utara, menyerbu kapal perang KRI Teluk Wondama 527 saat kapal perang milik TNI Angkatan Laut itu bersandar di Dermaga Ahmad Yani, Sabtu (14/6/2025).

    Kunjungan ini merupakan bagian dari Operasi Trisila 2025, yang membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengunjungi kapal tempur TNI AL tersebut.

    Dalam kunjungan terbuka ini, para pelajar diajak menjelajahi berbagai bagian kapal, termasuk anjungan kapal yang menjadi pusat kendali navigasi. Mereka bahkan diberi kesempatan mencoba sejumlah alat tempur yang ada di ruang komando.

    “Senang banget. Baru pertama kali lihat langsung kapal perang, alat-alatnya keren semua,” ujar Gracelia Anggi Tapilatu, salah satu siswa.

    Tak hanya siswa, warga umum juga memanfaatkan momen langka ini. Orang tua membawa anak-anak mereka untuk naik ke atas kapal dan berfoto. “Biasanya cuma lihat dari jauh. Ini pertama kali saya dan anak-anak bisa naik kapal perang. Jadi pengalaman yang luar biasa,” ucap Gebrina, warga Ternate.

    Wakil Komandan Satgas Operasi Trisila 25, Kolonel Laut (P) Yohanes Upang, menyebutkan, kegiatan ini merupakan bagian dari misi edukasi maritim dan pendekatan TNI AL ke masyarakat. Selain open ship, mereka juga menggelar bakti sosial, pembersihan pantai, masjid, gereja, serta promosi TNI AL ke SMA-SMA.

    “Kapal ini milik rakyat Indonesia. Kami ingin anak-anak mengenal Angkatan Laut, bahkan mungkin tertarik menjadi prajurit ke depannya,” ujarnya.

    KRI Teluk Wondama 527 merupakan jenis Landing Ship Tank (LST), yaitu kapal perang yang dirancang untuk membawa pasukan dan kendaraan tempur langsung ke wilayah pendaratan. 

    Setelah Ternate, kapal ini akan melanjutkan pelayaran ke Pulau Morotai, masih dalam rangkaian Operasi Trisila yang berlangsung selama 37 hari di wilayah perairan timur Indonesia.

  • 195 Sekolah Swasta di Tangerang Ajukan Program Sekolah Gratis

    195 Sekolah Swasta di Tangerang Ajukan Program Sekolah Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com –  Dinas Pendidikan (Dinsik) Kabupaten Tangerang, Banten, mencatat sebanyak 195 sekolah swasta telah mengajukan diri untuk bergabung dalam program pembebasan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) alias sekolah gratis.

    “Hingga saat ini, sudah ada 195 sekolah swasta yang mendaftar,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Agus Supriatna, Sabtu (14/6/2025) dikutip Antara. 

    Dari jumlah tersebut, terdiri dari 54 sekolah dasar (SD) dan 141 sekolah menengah pertama (SMP) swasta yang tersebar di berbagai kecamatan.  Saat ini, pengajuan ratusan sekolah tersebut sedang dalam tahap seleksi untuk menentukan kelayakan mereka menerima subsidi SPP dari pemerintah daerah.

    Menurut Agus, Pemkab Tangerang telah menetapkan sejumlah syarat untuk sekolah swasta yang ingin bergabung dalam program sekolah gratis ini. “Harus dicek langsung proses belajarnya, manajemen sekolah, hingga kualitas pendidikannya,” ujarnya.

    Proses seleksi dilakukan melalui verifikasi administradinsi dan visitasi lapangan. Visitasi bertujuan untuk menilai kelayakan fasilitas dan kesiapan sekolah dalam mendukung pendidikan tanpa pungutan biaya.  “Hasil visitasi saat ini masih dalam proses pertemuan tim. Nanti akan kami rekomendasikan ke pimpinan,” kata Agus.

    Ia menambahkan, tahapan seleksi ini memerlukan ketelitian karena menyangkut mutu pendidikan dan keberlangsungan program. “Visitasi ini penting, bukan hanya untuk memastikan kesiapan sekolah, tapi juga untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan,” tuturnya.

    Agus memastikan seluruh proses seleksi akan selesai tepat waktu. Diharapkan, pada Juli 2025 mendatang, siswa-siswi di sekolah swasta terpilih sudah bisa menikmati program sekolah gratis dari Pemkab Tangerang.

  • Sleman Gelar Festival Kopi Merapi, Bagikan 5.000 Cangkir Gratis

    Sleman Gelar Festival Kopi Merapi, Bagikan 5.000 Cangkir Gratis

    Sleman, Beritasatu.com – Untuk mempromosikan kekayaan kopi lokal, Pemerintah Kabupaten Sleman menggelar Festival Kopi Merapi pada 13-14 Juni 2025. Bertempat di area parkir Lapangan Denggung, acara ini menjadi wadah untuk memperkenalkan Kopi Merapi, kopi khas dari lereng Gunung Merapi kepada masyarakat luas.

    Dalam rangka menyemarakkan acara, sebanyak 5.000 cangkir Kopi Merapi dibagikan secara gratis kepada para pengunjung. Mengangkat tema “Merapi Coffee Culture, Teko Puyeng Bali Seneng Tur Ngganteng”, festival ini dirancang tidak hanya sebagai ajang promosi, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi bagi pelaku industri kopi lokal.

    Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan konkret dari Pemkab Sleman kepada para petani dan pelaku usaha kopi di daerah tersebut.

    “Kalau bicara kopi, itu menyangkut petani, pedagang, barista, coffee shop, hingga para penikmatnya. Jika ekosistem ini dikelola dengan baik, pasti akan memberi manfaat ekonomi,” ujar Danang.

    Acara ini diikuti oleh 40 tenant pengusaha kopi lokal dari berbagai wilayah di Sleman.

    Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Sleman Tina Hastani menjelaskan, festival ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menuju panen raya perdana Kopi Merapi yang dijadwalkan pada Minggu (15/6/2025).

    Dalam acara panen yang akan dihadiri oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, juga akan diumumkan penetapan resmi nama Kopi Merapi.

    Selain bazar kopi, pengunjung juga dapat mengikuti talkshow inspiratif bertema “Kopi, Kultur, dan Kolaborasi: Ekosistem yang Tak Sekadar Komunitas”, yang menghadirkan sejumlah narasumber, seperti Danang Maharsa, petani kopi Ismu Jayono, Ketua Asosiasi Kopi Indonesia DIY-Jateng Rendy Mahardika, serta peneliti kopi dan CEO Personal Roastery Tengku Ferly.

    Rangkaian acara festival juga dilengkapi dengan berbagai kegiatan menarik, antara lain, seperti manual coffee competition, workshop barista, galeri kopi art, free fresh hair cut, PES atau e-football booth activation, community performance, live music, dan festival jajanan UMKM.

    Melalui festival ini, diharapkan Kopi Merapi semakin dikenal luas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar lereng Gunung Merapi melalui penguatan ekosistem kopi lokal.

  • Polda NTT Pecat Briptu Rizki gegara Lecehkan Remaja yang Ditilang

    Polda NTT Pecat Briptu Rizki gegara Lecehkan Remaja yang Ditilang

    Kupang, Beritasatu.com – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) secara resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Briptu Muhammad Rizki, anggota Satlantas Polresta Kupang Kota. Tindakan tegas ini diambil setelah Rizki terbukti melakukan pelecehan terhadap seorang remaja perempuan yang dibawanya ke kantor polisi seusai terkena tilang karena tidak memiliki SIM.

    Kepala Bidang Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chanra, menyatakan sidang Komisi Kode Etik Profesi telah dilaksanakan pada Rabu (11/6/2025) sebagai bentuk komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan memberikan efek jera.

    “PTDH ini merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menindak tegas pelanggaran kode etik dan perilaku yang mencoreng institusi,” ujarnya saat dikonfirmasi Antara.

    Putusan sidang tersebut dituangkan dalam dokumen bernomor PUT KKEP/21/VI/2025. Briptu Rizki dinyatakan telah melanggar tidak hanya kode etik profesi Polri, tetapi juga norma hukum, disiplin kedinasan, dan nilai-nilai moral serta agama.

    Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (3/5/2025) malam sekitar pukul 22.25 Wita di kawasan Jalan Pemuda, Kupang. Saat itu, Rizki menilang seorang siswi SMA karena mengendarai sepeda motor tanpa SIM. Ia kemudian membawa korban ke kantor Satlantas Polresta Kupang Kota.

    Di kantor tersebut, korban diarahkan masuk ke sebuah ruangan tertutup. Di dalamnya, Rizki melakukan tindakan tak pantas dengan mengajak korban berciuman dan memaksanya melakukan hal yang melanggar kesusilaan. Korban kemudian mengadukan kejadian itu kepada pacarnya dan keluarganya.

    Tidak terima dengan kejadian tersebut, keluarga korban melaporkannya ke pihak berwajib untuk diproses secara hukum.

  • Gubernur Agustiar Sabran Ultimatum Perusahaan di Kalteng agar Taat Bayar Pajak Tepat Waktu

    Gubernur Agustiar Sabran Ultimatum Perusahaan di Kalteng agar Taat Bayar Pajak Tepat Waktu

    Palangka Raya, Beritasatu.com  – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran, memberikan ultimatum kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalteng.

    Gubernur Agustiar Sabran mengingatkan, agar perusahaan-perusahaan tersebut jangan telat membayar pajak. Jangan mimpi ingin cepat dilayani kalau tidak taat membayar pajak.

    Pesan tegas Gubernur Agustiar Sabran disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025, di Aula Eka Hapakat, Kamis (12/6/2025).

  • Jelang Hari Bhayangkara, Ribuan Ojol di Sulteng Cek Kesehatan Gratis

    Jelang Hari Bhayangkara, Ribuan Ojol di Sulteng Cek Kesehatan Gratis

    Palu, Beritasatu.com – Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-79, ribuan pengemudi ojek online (ojol) di Sulawesi Tengah (Sulteng) mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dari Polda Sulteng melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes).

    Kegiatan ini digelar sejak Selasa (10/6/2025) hingga Minggu (15/6/2025) di berbagai lokasi di Kota Palu dan empat kabupaten lainnya. Rangkaian akan ditutup dengan kegiatan donor darah untuk personel Polri pada Senin (16/6/2025), dengan target 270 kantong darah.

    Dengan target 1.000 pengemudi, pemeriksaan dilakukan oleh tujuh tim medis gabungan dari Biddokkes, Sidokkes Polres jajaran, dan RS Bhayangkara Tingkat III Palu. Layanan meliputi cek tekanan darah, pemeriksaan kolesterol, gula darah, asam urat, konsultasi dokter umum, serta pemberian obat dan vitamin secara gratis.

    “Ini bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat, khususnya pengemudi ojol yang menjadi ujung tombak layanan transportasi harian,” kata IPTU Aryaningtyas Bintarini, perwira Biddokkes Polda Sulteng.

    Selama empat hari pelaksanaan hingga Jumat (13/6/2025), tercatat 805 pengemudi ojol telah mengikuti layanan ini. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah titik strategis, seperti Poliklinik Biddokkes, Taman GOR Palu, dan pangkalan ojol di Jalan Ramba, Tondo. Kegiatan serupa juga berlangsung di Donggala, Poso, Morowali Utara, dan Banggai.

    Menurut IPDA dr Endris Enya Tamboto, antusiasme pengemudi sangat tinggi. “Mereka datang tidak hanya untuk memeriksakan kesehatan, tetapi juga untuk berkonsultasi soal kondisi tubuh mereka,” ujarnya.

    Salah satu pengemudi ojol, Rizal mengaku merasa terbantu dengan program ini. “Kami sering lupa cek kesehatan karena sibuk di jalan. Adanya layanan gratis ini sangat membantu. Semoga terus berlanjut,” ungkapnya.

    Kegiatan cek kesehatan gratis ini tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan, tetapi juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

  • Pemkot Yogyakarta Targetkan Stunting di Bawah 10 Persen

    Pemkot Yogyakarta Targetkan Stunting di Bawah 10 Persen

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan target ambisius untuk menurunkan angka prevalensi stunting hingga di bawah 10%. Berbagai langkah strategis diterapkan, mulai dari keterbukaan data hingga pelibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kelurahan, hingga tim pendamping keluarga (TPK).

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani, menjelaskan prevalensi stunting di Kota Yogyakarta per April 2025 tercatat sekitar 11,3%. Namun, berdasarkan data pemantauan permasalahan gizi balita (PPGB) melalui Jogja Smart Service (JSS) per 20 Mei 2025, angka stunting tercatat menurun menjadi 10,49%. 

    Sementara itu, angka wasting (gizi kurang/kurus) sebesar 5,77% dan underweight (berat badan kurang-sangat kurang) sebesar 11,58%.

    “Target stunting Pak wali menjadi satu digit atau di bawah 10% karena di Bali bisa di bawah itu. Target stunting secara nasional 18%,” kata Emma, Jumat (13/6/2025).

    Sebaran kasus stunting masih ditemukan di sejumlah kelurahan seperti Pringgokusuman, Baciro, Ngupasan, Purbayan, Prengan, Kotabaru, Notoprajan, Patehan, Wirogunan, dan Mantrijeron. Kasus wasting tercatat di antaranya di Cokrodiningratan, Gowongan, Tegalrejo, Demangan, dan Suryodiningratan. Sementara underweight tersebar di Giwangan, Karangwaru, Warungboto, hingga Sosromenduran.

    Emma menambahkan, Dinas Kesehatan memberikan intervensi spesifik berupa pemberian makanan tambahan dengan anggaran sekitar Rp 72,8 juta per kelurahan. Pemantauan kesehatan juga dilakukan sejak usia remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga bayi. Namun, Emma menegaskan 70% penyebab stunting berasal dari faktor eksternal seperti lingkungan dan pola makan.

    “Faktor luar ada lingkungan dan makanan. Makanya penanganan harus keroyokan sesuai tupoksi masing-masing. Libatkan wilayah kelurahan, kemantren, puskesmas dan tim pendamping keluarga (TPK) berikan pemahaman stunting agar paham apa yang harus diperhatikan dan dilakukan. Yang wasting dan underweight harus dipantau karena bisa menjadi stunting,” terangnya.

    Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, juga menekankan pentingnya sinergi lintas OPD dalam menangani stunting. Ia menyebut kontribusi sektor kesehatan hanya 30%, sementara sisanya dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor sosial lainnya.

    “Saya minta selama seminggu Dinas Kesehatan dan Dinas KB untuk membagi data (stunting) kepada lurah-lurah dan dinas. Lurah-lurah harus tahu berapa yang stunting, baduta dan balita di bawah garis normal berat badannya untuk mencegah stunting. Untuk membuat lurah familiar dengan data ini butuh disinkronkan,” jelas Hasto.

    Selain itu, Hasto juga meminta koordinasi dengan Kementerian Agama untuk mendata calon pengantin, serta memaksimalkan peran 495 TPK di seluruh kelurahan. Lurah diminta aktif memantau dan mendampingi proses penanganan stunting, termasuk distribusi makanan tambahan bagi balita yang terindikasi stunting.

  • Gubernur Mualem: 4 Pulau Itu Milik Aceh, Wajib Kita Pertahankan!

    Gubernur Mualem: 4 Pulau Itu Milik Aceh, Wajib Kita Pertahankan!

    Aceh, Beritasatu.com – Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh serta anggota DPR/DPD asal Aceh sepakat untuk menyelesaikan polemik status kepemilikan empat pulau yang oleh pemerintah pusat dimasukkan ke wilayah Sumatera Utara (Sumut) melalui jalur non-litigasi atau di luar proses peradilan.

    “Empat pulau itu milik Aceh dan menjadi hak yang harus kita perjuangkan,” ujar Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) seusai rapat koordinasi di Banda Aceh pada Jumat (13/6/2025) malam dikutip dari Antara.

    Rapat tersebut melibatkan unsur pimpinan DPR Aceh, Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD Dapil Aceh, bupati Aceh Singkil, tokoh agama, serta kalangan akademisi yang turut membahas langkah penyelesaian sengketa wilayah empat pulau di Aceh Singkil.

    Mualem menjelaskan penyelesaian akan ditempuh melalui tiga pendekatan, yakni secara kekeluargaan, administratif, dan politis. Ia menegaskan keputusan Kemendagri harus dikaji ulang dan pulau-pulau tersebut dikembalikan kepada Aceh.

    “Aceh menolak menyelesaikan persoalan ini melalui jalur hukum, dalam hal ini gugatan ke PTUN,” tegasnya.

    Dalam rapat itu juga diputuskan untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang berisi keberatan atas keputusan penetapan status keempat pulau.

    “Kita akan sampaikan bukti-bukti historis, geografis, serta data kependudukan yang mendukung bahwa pulau-pulau itu milik Aceh,” kata Mualem.

    Selain itu, Mualem dijadwalkan mengikuti pertemuan dengan mendagri pada 18 Juni 2025 guna membahas polemik tersebut. Jika tak membuahkan hasil, langkah berikutnya adalah menyampaikan langsung permasalahan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Pertemuan dengan presiden adalah opsi terakhir. Saya yakin presiden akan berpihak pada Aceh,” katanya.

    Di sisi lain, Mualem menyatakan tidak akan bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, untuk membicarakan masalah tersebut.

    “Kita tidak perlu duduk bersama gubernur Sumut. Ini hak kita, tak bisa ditawar,” ujarnya.

    Sementara itu, anggota Forbes DPR/DPD asal Aceh, TA Khalid, menyebut data historis dan dokumen yang dimiliki mendukung klaim keempat pulau tersebut merupakan wilayah Aceh.

    “Kami sepakat tidak membawa ini ke PTUN. Kita akan menempuh langkah administratif dan politis,” ujarnya.

    Untuk diketahui, sengketa empat pulau, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek antara Aceh dan Sumut telah berlangsung lama. Namun pada 25 April 2025, Kemendagri menerbitkan Keputusan Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang memasukkan keempat pulau tersebut ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

    Pemerintah Aceh hingga kini terus melakukan langkah advokasi agar empat pulau itu kembali diakui sebagai bagian dari wilayah Aceh.