Category: Beritasatu.com Regional

  • Proyek ChildFund Hasilkan Pergub Pencegahan Konflik Sosial di Lampung

    Proyek ChildFund Hasilkan Pergub Pencegahan Konflik Sosial di Lampung

    Lampung, Beritasatu.com – Program Penguatan Kohesi Sosial (PPKS) atau Strengthening Social Cohesion Project (SSCP) yang dijalankan selama tiga tahun oleh ChildFund International berhasil mendorong lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pencegahan Konflik Sosial di Provinsi Lampung.

    Program Manager PPKS ChildFund International di Indonesia, Candra Dethan menjelaskan, program ini bertujuan mewujudkan perdamaian dengan mengedepankan kolaborasi, memberdayakan komunitas, serta mendorong transformasi melalui pendekatan lokal dalam setiap upaya membangun perdamaian.  

    “Jadi sebagai lembaga internasional yang bekerja di Indonesia lewat kerja sama dengan Kementerian Sosial, tentu apa yang kami lakukan, kami berharap dapat berkontribusi kepada peran pemerintah untuk bisa menjangkau masyarakat, terutama dalam pemenuhan hak-hak warga yang ada di Provinsi Lampung,” ujar Candra dalam acara di Tanggamus Grand Ballroom, Hotel Horison Lampung, Selasa (22/7/2025).

    PPKS bertujuan mewujudkan perdamaian melalui pendekatan lokal dengan mengedepankan kolaborasi, pemberdayaan komunitas, dan transformasi sosial.

    Pemerintah Provinsi Lampung menyadari, pembenahan konflik akar rumput di masyarakat tidak bisa dilaksanakan sendiri. Pemerintah berharap agar seluruh pihak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media, dan akademisi bisa maksimal menjalankan pergub hasil kolaborasi ini.

    “Sehingga lampung ini makin kuat. Ini semua berperan, dan wujudnya hari ini kita bertemu untuk berdialog, menerima masukan-masukan, sehingga apabila ada konflik di masyarakat bisa cepat diselesaikan, bahkan dicegah sebelum terjadi,” kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, M Firsada.

    Berbagai kegiatan dilakukan dalam pelaksanaan PPKS, seperti pembinaan organisasi masyarakat, penyusunan modul pendidikan perdamaian, hingga penerbitan pergub. Semua kegiatan berbasis pada nilai budaya lokal “Piil Pesenggiri” dengan prinsip kesetaraan gender, keberagaman, dan inklusi sosial.

    Beritasatu.com berkesempatan mengunjungi salah satu sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Lampung Selatan, tempat di mana ChildFund memberikan pelajaran pelaksana Modul Pendidikan Perdamaian Ulun Lampung dalam program PPKS selama tiga tahun sebagai upaya menyiapkan generasi muda yang lebih paham pencegahan dan resolusi konflik di masyarakat.

    Nely, guru di sekolah tersebut bercerita bahwa program PPKS dengan modul pendidikan perdamaian menjadi sangat penting, terutama bagi wilayah yang terbangun dari penduduk asli dan bertemu berbagai pendatang, seperti di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Lampung Selatan.

    “Mereka antusias. Penyampaian pendidikan perdamaian itu difasilitasi dengan beberapa kegiatan. Jadi, tidak hanya materi atau ceramah,” ujar Nely.

    Menurut Nely, tantangannya saat ini adalah pendidikan perdamaian yang dikembangkan oleh ChildFund belum masuk ke dalam kurikulum. Sehingga murid masih terbatas dalam menyerap dan mempraktikkan apa yang menjadi tujuan PPKS. Ditambah lagi perlunya pelatihan lebih bagi para pengajar dalam melakukan transfer ilmu karena modul pendidikan ini disampiakan secara nonformal, berbeda dengan pendidikan perdamaian yang memang sudah ada di mata pelajaran pada umumnya.

    Tidak hanya melalui pendidikan formal, ChildFund juga membangun Kelompok Ternak Muda Agung Sehati di Desa Marga Agung, Lampung Selatan. Ini merupakan kelompok peternak muda yang fokus pada penggemukan sapi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

    Kelompok ini didirikan untuk memberdayakan para pemuda dalam bidang peternakan melalui pendekatan seksama, pendampingan teknis, serta dukungan program ketahanan pangan desa. Melalui aktivitasnya, kelompok ini juga berkolaborasi dengan karang taruna di wilayah sekitarnya, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan peternakan lokal, sekaligus berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat peran generasi muda dalam pembangunan desa.

  • Ribuan Mengungsi, 4 Luka Ringan, dan 96 Gempa Susulan Terjadi di Poso

    Ribuan Mengungsi, 4 Luka Ringan, dan 96 Gempa Susulan Terjadi di Poso

    Poso, Beritasatu.com – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah Poso, Sulawesi Tengah, pada Kamis (24/7/2025) malam pukul 21.06 Wita. Gempa ini berpusat di darat pada kedalaman 10 kilometer dan berdampak signifikan, khususnya di Kecamatan Pamona Tenggara dan Pamona Selatan.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah melaporkan, hingga Jumat (25/7/2025), telah terjadi 96 gempa bumi susulan. Selain itu, empat warga mengalami luka ringan dan ribuan lainnya mengungsi ke tempat yang lebih aman.

    Gempa Poso menyebabkan kerusakan cukup parah di sejumlah desa. Di Desa Tokilo (Pamona Tenggara), sebanyak empat rumah rusak berat dan 21 rusak ringan.

    Di Desa Tindoli (Pamona Tenggara), sebanyak 10 rumah rusak berat, 70 rusak ringan, serta satu gereja dan satu sekolah TK rusak. Di Desa Tolambo, terusakan masih dalam proses pendataan. Adapun di Desa Pendolo (Pamona Selatan), satu rumah rusak ringan.

    Sebanyak empat orang terluka ringan, masing-masing dua dari Desa Tindoli dan dua dari Desa Tolambo. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.

    Lebih dari 2.000 jiwa mengungsi, dengan perincian, Desa Tokilo 596 jiwa, Desa Tindoli mencapai 887 jiwa. Di Desa Tolambo, jumlah warga yang mengungsi mencapai 528 jiwa.

    Para pengungsi mencakup bayi, balita, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

    BPBD Kabupaten Poso telah melakukan pendataan, evakuasi, dan koordinasi dengan aparat setempat. Tenda-tenda pengungsian telah didirikan di berbagai titik.

    Kebutuhan mendesak saat ini meliputi, tenda dan terpal, light tower dan genset, alas tidur dan selimut, makanan siap saji, perlengkapan bayi serta obat-obatan.
     

  • Operasi Pasar Murah Mojokerto Diserbu Emak-emak, Antrean Mengular

    Operasi Pasar Murah Mojokerto Diserbu Emak-emak, Antrean Mengular

    Mojokerto, Beritasatu.com – Warga rela antre dan berdiri di bawah terik panas matahari saat operasi pasar yang digelar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) Kota Mojokerto.

    Operasi pasar ini digelar di Kantor Kecamatan Prajurit Kulon bertujuan untuk menekan angka kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur di pasaran yang mulai melonjak naik. Diskopukmperindag Kota Mojokerto menyediakan komoditas pangan seperti beras medium, premium, minyak goreng, telur dan cabai rawit.

    Harga beras SPHP kemasan 5 kilogram (kg) di pasaran saat ini Rp 65.000, sedangkan beras premium harga Rp 73.000. Namun, di operasi pasar ini masyarakat bisa menebus beras medium hanya Rp 56.000 sementara premium di harga Rp 68.500.

    Untuk harga telur hanya dipatok Rp 25.000 per kg, sedangkan minyak goreng, warga bisa menebus hanya Rp 15.500 per 1 atu liter. Sementara cabai rawit Rp 7.000 per 250 gram atau Rp 28.000 per 1 kg.

    Warga seperti tidak terpengaruh dengan kabar beras oplosan yang saat ini sedang dalam penyelidikan oleh Kementerian Pertanian, Polri dan pihak yang berwenang.

    Salah satu warga, Eni mengatakan, dirinya membeli beras SPHP 10 kg dan 1 liter minyak goreng. Dirinya membeli dua komoditas itu lantaran Diskopukmperindag Kota Mojokerto membatasi hanya dua komiditi yang disiapkan.

    “Kan cuma dijatah dua, beras sama minyak goreng. Beras harganya Rp 112.000 dua sak atau 10 kg,” kata Eni saat ditanya sejumlah awak media, Jumat (25/7/2025).

  • Hadapi Kemarau, Bupati Gunungkidul Pimpin Apel Siaga Bencana

    Hadapi Kemarau, Bupati Gunungkidul Pimpin Apel Siaga Bencana

    Gunungkidul, Beritasatu.com – Mengantisipasi ancaman kekeringan, krisis air bersih, dan kebakaran hutan saat musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggelar apel siaga bencana hidrometeorologi kering 2025 di Lapangan Kesatrian, Jumat (25/7/2025).

    Apel siaga ini dipimpin langsung Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih, dan diikuti berbagai unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Basarnas, RAPI, dan ORARI.

    Dalam sambutannya, Endah menegaskan, Gunungkidul merupakan wilayah rawan bencana hidrometeorologi kering. Oleh karena itu, sinergi dan kesiapsiagaan seluruh elemen sangat penting.

    “Apel ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud komitmen dan kesiapan kita menghadapi musim kemarau yang penuh risiko,” ujar Bupati Endah kepada Beritasatu.com.

    Pemkab Gunungkidul telah menyiapkan berbagai strategi antisipatif, antara lain pemanfaatan air secara efisien, penambahan titik resapan air, dan edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

    Selain itu, pemanfaatan air hujan dan sumber mata air untuk kebutuhan rumah tangga serta pembangunan jaringan irigasi air tanah, pompa, genangan, dan irigasi tetes untuk pertanian.

    Endah juga mengajak masyarakat turut aktif dalam mitigasi bencana. Peran warga dianggap penting untuk menciptakan masyarakat yang tanggap, peka, dan tangguh terhadap risiko kekeringan.

    “Kebersamaan seluruh pihak jadi kekuatan utama kita menghadapi musim kemarau,” pungkasnya.

    Langkah preventif ini diharapkan mampu meminimalisasi dampak bencana dan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat, terutama di sektor pertanian dan pemenuhan air bersih.

  • Pulau Nanedakele Kini Nikmati Listrik 24 Jam Nonstop

    Pulau Nanedakele Kini Nikmati Listrik 24 Jam Nonstop

    Sangihe, Beritasatu.com — Masyarakat Kampung Pulau Nanedakele, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, kini bisa menikmati aliran listrik 24 jam penuh setiap hari. Hal ini menjadi momen bersejarah yang disambut penuh syukur oleh warga.

    Ucapan terima kasih disampaikan masyarakat kepada Bupati Michael Thungari dan Wakil Bupati Tendris Bulahari saat peresmian listrik, Jumat (25/7/2025).

    Salah satu warga yang berprofesi sebagai nelayan mengungkapkan, kehadiran listrik bukan hanya memberi penerangan, tetapi juga memungkinkan hasil tangkapan ikan disimpan dalam freezer agar tetap awet.

    “Kami masyarakat Nanedakele menyampaikan terima kasih kepada bupati dan wakil bupati. Sudah sekian puluh tahun kami hidup tanpa listrik 24 jam. Sekarang kami bisa menikmati fasilitas yang sangat kami butuhkan ini,” ujarnya.

    Peresmian listrik dilakukan langsung oleh bupati dan wakil bupati saat melakukan kunjungan kerja ke pulau tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Michael Thungari menegaskan, program ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat di wilayah kepulauan yang selama ini belum tersentuh fasilitas listrik yang memadai.

    “Ini adalah momen bersejarah bagi masyarakat Kampung Nanedakele. Setelah puluhan tahun, akhirnya bisa menikmati listrik selama 1×24 jam. Saya mengajak masyarakat untuk menjaga fasilitas ini agar tidak cepat rusak,” ujar Thungari.

    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PLN yang telah berperan besar dalam mewujudkan penyediaan listrik penuh di pulau tersebut.

    Menurut bupati, kehadiran listrik sangat vital dalam mendukung kegiatan masyarakat, termasuk program Presiden Prabowo Subianto tentang pengembangan koperasi desa dan pengadaan cool storage bagi hasil laut nelayan.

    “Listrik memungkinkan nelayan menyimpan hasil laut di freezer, memproduksi es balok, serta mendukung kegiatan belajar-mengajar dan pelayanan kesehatan,” lanjutnya.

    Thungari menyebutkan, seluruh aspek teknis, mulai dari kesiapan mesin, operator, hingga fasilitas pendukung, telah memenuhi syarat untuk operasional listrik 24 jam.

    “Listrik adalah hak masyarakat. Kehadiran listrik ini adalah bukti bahwa negara dan pemerintah benar-benar hadir bersama rakyat, terutama di daerah terpencil seperti Kampung Nanedakele,” tutupnya.

  • Warga Panik Keluar Rumah Saat Gempa Magnitudo 6,0 Guncang Poso

    Warga Panik Keluar Rumah Saat Gempa Magnitudo 6,0 Guncang Poso

    Palopo, Beritasatu.com – Gempa bumi dengan magnitudo 6,0 mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Kamis (24/7/2025) pukul 20.00 WIB membuat panik warga. Getaran gempa yang begitu kuat juga dirasakan hingga ke beberapa daerah, salah satunya di Kota Palopo.

    Getaran gempa tersebut sempat membuat sejumlah masyarakat panik hingga berhamburan keluar rumah.

    “Getaran gempanya sangat terasa, bahkan beberapa perabotan yang berada di dalam rumah ikut goyang bahkan tiang listrik pun juga bergoyang keras sekali,” kata Irfansyah, salah satu warga Kota Palopo.

    Dia mengaku sedang berada dalam rumah bersama keluarga ketika gempa tersebut terjadi. Namun, ketika sedang mencuci motor, tiba-tiba guncang gempa terasa hingga mengakibatkan beberapa masyarakat di sekitar tempat tinggalnya panik berhamburan ke luar rumah.

    “Tadi lagi di rumah lagi cuci motor, tiba-tiba ada getaran. Saya kira hanya halusinasi tetapi ternyata gempa. Gempanya tiga kali terasa goyang sehingga banyak warga lari keluar rumah karena panik,” jelasnya.

  • Kasus Investasi Bodong OMC Naik ke Penyidikan, 15 Orang Diperiksa

    Kasus Investasi Bodong OMC Naik ke Penyidikan, 15 Orang Diperiksa

    Palu, Beritasatu.com – Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) menaikkan status kasus dugaan investasi bodong berkedok aplikasi Omnicorm Group (OMC) ke tahap penyidikan. Sebanyak 15 orang telah diperiksa.

    “Perkembangan kasus dugaan investasi bodong dari aplikasi OMC atau Omnicorm Grup sudah dinaikkan ke tahap penyidikan,” ujar Pelaksana Harian Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Sugeng Lestari kepada wartawan, Kamis (24/7/2025).

    Keputusan menaikkan status perkara ini diambil setelah Subdit Ekonomi Khusus Ditreskrimsus Polda Sulteng menemukan bukti permulaan yang cukup atas dugaan tindak pidana di sektor keuangan.

    Hingga saat ini, polisi telah memeriksa sedikitnya 15 orang, mayoritas merupakan leader OMC yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tengah.

    “Tim menduga telah terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, khususnya Pasal 305 dan Pasal 237 huruf a dan d,” jelasnya.

    Kasus ini mencuat setelah muncul keresahan dari para nasabah dan korban investasi OMC. Mereka secara berkelompok mendatangi beberapa kantor perwakilan OMC di sejumlah kota di Sulawesi Tengah, mempertanyakan dana yang tak kunjung bisa dicairkan.

    Polisi menanggapi dengan cepat dan menyatakan, perkembangan penyidikan akan terus disampaikan ke publik secara berkala.

    “Kami pastikan penanganan kasus ini dilakukan transparan. Bila masyarakat memiliki informasi tambahan, silakan laporkan,” imbuhnya.

    Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi dasar hukum penindakan kasus OMC.

    Pelanggaran atas pasal yang disebutkan dapat dikenakan sanksi pidana berat, terutama jika terbukti mengelola dana masyarakat tanpa izin resmi dari otoritas keuangan negara.

  • Gempa Magnitudo 6,0 Guncang Poso Sulteng Malam Ini

    Gempa Magnitudo 6,0 Guncang Poso Sulteng Malam Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Gempa bumi dengan magnitudo 6,0 mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (24/7/2025). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa Pos terjadi pada pukul 20.06 WIB. 

    Episenter gempa ini berada pada koordinat 2,03 derajat lintang selatan dan 120,70 derajat bujur timur.

    Pusat gempa berada di darat sekitar 70 kilometer barat daya Poso pada kedalaman 10 kilometer.

    Sejauh ini belum ada laporan mengenai wilayah terdampak dan kerusakan yang diakibatkan gempa Poso.

    Sebelumnya, gempa dengan magnitudo besar juga mengguncang  Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Gempa bumi dengan magnitudo 6,3 mengguncang Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Kamis (24/7/2025) sekitar pukul 03.50 WIB.

  • Terima Dua Penghargaan BKN, Mas Dhito Komitmen Genjot Indeks Reformasi Birokrasi

    Terima Dua Penghargaan BKN, Mas Dhito Komitmen Genjot Indeks Reformasi Birokrasi

    Kediri, Beritasatu.com – Pemerintah Kabupaten Kediri di bawah kepemimpinan Bupati Hanindhito Himawan Pramana menerima dua penghargaan sekaligus dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam manajemen ASN. Penghargaan diserahkan oleh Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh kepada Bupati Kediri yang akrab disapa Mas Dhito ini dalam acara rapat koordinasi evaluasi CASN dan managemen talenta di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis (24/7/2025). Penghargaan yang diterima yakni terbaik kedua sebagai instansi di wilayah kerja kantor regional II BKN dengan realisasi surat keputusan kenaikan pangkat terbaik periode Februari sampai Juni 2025.

    Penghargaan ini diberikan BKN sebagai bentuk apresiasi atas proses mutasi dan kenaikan pangkat yang dijalankan di Pemerintah Kabupaten Kediri karena dinilai sudah sesuai dengan penilaian yang objektif.

    “Kabupaten Kediri saat ini berbenah untuk reformasi birokrasi yang indeknya tadinya 68 sekian sekarang ada di 80 kita kejar sampai 90. Semoga ini bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” kata Mas Dhito.

    Sebagaimana diketahui, managemen talenta merupakan sistem managemen karir ASN berdasarkan sistem merit (sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja) dan diterapkan secara wajar tanpa diskriminasi. Penempatan ASN pada posisi tertentu, dalam hal ini selain melihat kebutuhan juga dengan mengindentifikasi bakat potensial. Managemen talenta ini di Kabupaten Kediri telah diatur dalam Perbup Nomor 77 Tahun 2022. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kediri tengah melakukan tahap identifikasi calon talenta dengan aplikasi simetris, yakni sistem asesmen dan pemetaan talenta berdasarkan kompetensi.

    Melalui proses ini, diharapkan jabatan yang kini masih kosong nantinya dapat diisi oleh orang-orang yang tepat dan mendukung percepatan visi misi pemerintah daerah.

    “Tadi disampaikan juga pos-pos yang (saat ini) kosong untuk segera diisisi,” lanjutnya.

    Selain penghargaan dalam realisasi kenaikan pangkat, Pemerintah Kabupaten Kediri juga menerima penghargaan sebagai instansi di wilayah kerja kantor regional II BKN dengan komitmen terbaik dalam penuntasan disparitas data semester I tahun 2025. Penghargaan ini diberikan BKN karena menilai database kepegawaian Pemerintah Kabupaten Kediri sudah terupdate dengan baik. Dalam hal ini tidak ada kesalahan penulisan nama, ijazah tidak sesuai atau data eror.

    Sementara itu, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyebut dengan managemen talenta proses pergantian atau mutasi pejabat bisa dilakukan dengan cepat dan efektif. Untuk mewujudkan percepatan visi misi pemerintah daerah, diakui dibutuhkan ASN yang sesuai kompetensi.

    “Supaya manajemen talenta ini lebih cepat BKN membangun satu data ASN (ASN digital),” bebernya.

    Melalui sistem ASN digital ini nantinya ketika akan ada mutasi atau pengisian pejabat, layanan di BKN dipastikan akan lebih cepat. Proses layanan maksimal 5 hari sejak data masuk ke sistem ASN digital.

  • LPSK Soroti Luka dan Peran Misri dalam Kematian Brigadir Nurhadi

    LPSK Soroti Luka dan Peran Misri dalam Kematian Brigadir Nurhadi

    Mataram, Beritasatu.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah mempertimbangkan permohonan status justice collaborator (JC) dari Misri, salah satu tersangka dalam kasus kematian tragis Brigadir Nurhadi di Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat NTB).

    Permohonan tersebut menjadi perhatian serius mengingat posisi Misri yang dinilai memiliki potensi untuk mengungkap peristiwa pidana secara terang benderang.

    Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menyampaikan hal ini seusai melakukan pertemuan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB Wahyudi pada awal pekan ini.

    Dalam pertemuan tersebut, Sri Suparyati menjelaskan koordinasi antara LPSK dan Kejati NTB merupakan bagian dari upaya bersama untuk mengungkap kebenaran atas tewasnya Brigadir Nurhadi, yang kini telah memasuki tahap penyidikan intensif.

    “Pertemuan hari ini dengan pak Kejati merupakan bagian dari koordinasi dan kolaborasi dalam konteks pengungkapan peristiwa tindak pidana. Kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian LPSK, khususnya terkait proses pemeriksaan dan permohonan JC dari salah satu tersangka,” ujar Sri Suparyati. Kamis (24/7/2025).

    LPSK mencatat sejumlah kejanggalan dari hasil autopsi terhadap jenazah Brigadir Nurhadi. Luka-luka yang ditemukan seperti tanda cekikan dan kekerasan lainnya memunculkan keraguan apakah satu orang tersangka saja, yakni Misri, mampu menyebabkan kematian korban secara seketika.

    “Memang saat ini ada tiga tersangka, sebagian besar adalah perempuan. Kami mempertanyakan apakah Misri mampu melakukan tindak kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal seketika. Itu menjadi perhatian kami,” tegas Sri Suparyati.

    Menurut Sri Suparyati, status justice collaborator  tidak bisa diberikan secara sembarangan, karena menyangkut peran, niat baik, dan kemampuan pemohon dalam mengungkap kejahatan secara menyeluruh.

    “Permohonan JC dari Misri kami terima, tetapi kami masih dalam tahap kajian. Sesuai Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Pasal 28, kami akan menilai sejauh mana keterangan yang bisa diberikan pemohon, rekam medis, dan juga track record-nya,” ujar Suparyati.

    LPSK juga belum dapat bertemu langsung dengan Misri sehingga masih terbatas dalam mengevaluasi kelayakan pemberian status JC.

    “Kami ingin melihat apakah Misri mampu memberikan keterangan secara terang dan seluas-luasnya. Sebab dia bukan pelaku utama, tetapi bisa jadi saksi pelaku kunci dalam kasus ini,” tambahnya.

    Berkas Perkara

    Sementara itu, Kajati NTB Wahyudi membenarkan berkas perkara dari penyidik telah masuk pada tahap pertama. Namun, pihak kejaksaan masih memberikan sejumlah petunjuk dan arahan agar berkas tersebut dapat diperbaiki sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Masih kita dalami kemungkinannya. Berkas tahap satu sudah dikirim, dan kami telah berikan petunjuk sesuai data dan fakta yang ada. Saat ini tinggal menunggu penyidik melengkapi,” kata Wahyudi.

    Ia menegaskan, kejaksaan hanya akan membawa perkara ini ke persidangan setelah semua unsur formil dan materil terpenuhi, agar kasus ini dapat dibuktikan secara terang benderang di pengadilan.

    “Batas waktunya sesuai dengan aturan main dalam KUHAP. Kita tunggu perkembangan dari penyidik,” pungkasnya.