Category: Beritasatu.com Regional

  • Kebakaran RSUD Pulang Pisau Tak Ganggu Layanan, Stok Obat-obatan Aman

    Kebakaran RSUD Pulang Pisau Tak Ganggu Layanan, Stok Obat-obatan Aman

    Pulang Pisau, Beritasatu.com – Ruang instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng) terbakar, Sabtu (26/7/2025). Namun, stok obat-obatan dan pelayanan pasien disebut tidak terganggu.

    “Kami ingin masyarakat tenang, kebutuhan obat-obatan pasien tidak terganggu. Depo cadangan di belakang ruang gawat darurat mampu memenuhi kebutuhan obat untuk satu minggu ke depan,” kata Direktur RSUD Pulang Pisau Muliyanto Budihardjo, Minggu (27/7/2025), dikutip dari Antara. 

    Muliyanto menegaskan stok obat-obatan masih mencukupi, sehingga pelayanan rumah sakit tetap berjalan normal, dan tidak ada korban dalam insiden kebakaran di ruang instalasi farmasi tersebut.

    Menurutnya, pihak Rumah Sakit Kapuas, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau siap memberikan dukungan apabila diperlukan.

    Dugaan Penyebab Kebakaran

    Terkait penyebab kebakaran, Muliyanto menjelaskan berdasarkan pengamatan awal dari masyarakat dan pasien yang melihat, diduga sebelum terbakar terdapat sambaran listrik dan suara letupan dari dalam ruangan farmasi.

    Letupan ini dimungkinkan dari arus pendek yang percikannya menyambar bahan yang mudah terbakar, seperti alkohol dan bahan lain. Untuk penyebab pasti masih belum bisa dipastikan, karena masih menunggu hasil penyelidikan.

    “Dugaan sementara memang karena terjadi arus pendek listrik, tetapi kita belum bisa menyimpulkan sebelum ada hasil resmi dari kepolisian,” ujarnya.

    Manajemen RSUD Pulang Pisau, kata Muliyanto, juga langsung mengadakan rapat darurat internal bersama tim ahli farmasi guna merumuskan langkah cepat penanganannya.

    Tak Ada Korban Jiwa

    Muliyanto menegaskan tidak ada pasien yang terdampak akibat insiden tersebut dan semua pasien tetap mendapatkan pelayanan sesuai prosedur.

    “Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, kami mengutamakan keselamatan seluruh orang di rumah sakit, baik pasien, tenaga medis maupun pengunjung,” katanya.

    Muliyanto mengungkapkan kerugian sementara akibat kebakaran tersebut diperkirakan mencapai Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar. Namun, jumlah pastinya belum dapat dipastikan, karena tim teknis nanti melakukan pendataan dan belum bisa memasuki seluruh area yang terbakar secara menyeluruh.

    “Kami belum bisa masuk ke semua bagian ruang farmasi, karena kondisi belum sepenuhnya aman. Tapi, estimasi awal kerugian memang cukup besar, karena menyangkut obat-obatan dan lain-lain,” kata Muliyanto.

    Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifa’i sebelumnya menyampaikan keprihatinannya akibat insiden kebakaran tersebut. Ia mengajak semua pihak untuk lebih waspada dan tidak lalai agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi.

    “Yang terpenting saya meminta manajemen rumah sakit untuk segera memulihkan pelayanan, terutama memastikan seluruh pasien tetap mendapatkan perawatan yang layak dan seluruh pasien tetap terlayani dengan baik,” pungkas Ahmad Rifa’i.

  • Diterjang Badai Tengah Malam, 2 Nelayan Mentawai Diselamatkan SAR

    Diterjang Badai Tengah Malam, 2 Nelayan Mentawai Diselamatkan SAR

    Padang, Beritasatu.com– Operasi penyelamatan dramatis dilakukan Tim SAR gabungan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, terhadap dua nelayan yang kapalnya mati mesin dan terombang-ambing di tengah laut di perairan Gosong, Dusun Mappadegat, Kecamatan Sipora Utara. Evakuasi berlangsung ekstrem di tengah gelombang setinggi 2,5 meter dan badai angin kencang hingga 20 knot.

    Perahu jenis long boat yang digunakan kedua nelayan dilaporkan mengalami kerusakan mesin dan tak bisa kembali ke daratan. Mendapat laporan tersebut, Kantor SAR Mentawai langsung menerjunkan satu unit perahu karet bermesin Rigid Inflatable Boat (RIB) untuk menjangkau lokasi.

    Namun cuaca ekstrem menyulitkan akses penyelamatan. Gelombang tinggi dan badai membuat RIB tidak mampu menembus titik koordinat kapal nelayan. Operasi pun dialihkan menggunakan KN SAR Ramawijaya yang diberangkatkan dari Tuapeijat menuju lokasi sejauh 2,5 mil laut.

    “Kami tiba di lokasi sekitar pukul 00.30 WIB dini hari, Sabtu 26 Juli 2025, setelah menembus gelombang tinggi. Proses evakuasi cukup menantang karena cuaca kembali memburuk saat tim melakukan penyelamatan,” ujar Kepala Kantor SAR Mentawai, Rudi, Sabtu (26/7/2025).

    Kedua nelayan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat meski mengalami kedinginan akibat terlalu lama terpapar angin dan ombak. Setelah berhasil diangkat ke kapal penyelamat, keduanya langsung dibawa ke Pelabuhan Tuapeijat untuk pemeriksaan kesehatan awal.

    “Syukurlah keduanya stabil. Namun ini jadi peringatan penting bagi seluruh nelayan dan pelaku pelayaran di Mentawai agar lebih waspada,” kata Rudi.

    Ia juga mengimbau masyarakat pesisir dan operator kapal untuk selalu memantau informasi cuaca sebelum melaut, mengingat dalam beberapa pekan terakhir cuaca ekstrem masih mengancam kawasan perairan Sumatera Barat, terutama Mentawai.

    Operasi ini menegaskan kembali pentingnya kesiapsiagaan dan profesionalitas tim SAR di tengah kondisi cuaca yang terus berubah akibat anomali iklim laut.

  • Penduduk Miskin DIY Masih 425.000, Rokok dan Beras Jadi Penyumbang

    Penduduk Miskin DIY Masih 425.000, Rokok dan Beras Jadi Penyumbang

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 425.820 jiwa. Angka ini menurun tipis sebesar 0,17 poin dibandingkan data September 2024 yang tercatat 430.470 orang.

    Meski ada penurunan, angka kemiskinan DIY masih dipengaruhi sejumlah komoditas utama, baik dari sektor makanan maupun nonmakanan. Di wilayah perkotaan, lima komoditas makanan penyumbang tertinggi, yaitu beras 20,15%, rokok kretek filter 7,91%, daging ayam ras 5,26%, telur ayam ras 5,05%, dan kue basah 3,19%.

    Untuk kelompok nonmakanan di kota, kontribusi terbesar berasal dari perumahan 10,09%, bensin 3,67%, pendidikan 2,22%, listrik 1,92%, dan perlengkapan mandi 1,32%.

    Sementara itu, di perdesaan, pola penyumbang kemiskinan serupa, tetapi dengan beberapa pergeseran urutan. Komoditas makanan tertinggi, yaitu beras 23,25%, daging ayam ras 4,64%, telur ayam ras 4,46%, rokok kretek filter 4,32%, dan roti 2,77%.

    Dari sisi nonmakanan di perdesaan, lima penyumbang utama kemiskinan yaitu perumahan 9,17%, bensin 4,12%, listrik 1,25%, pendidikan 1,22%, dan perlengkapan mandi 1,16%.

    “Secara umum, urutan penyumbang kemiskinan hampir sama, hanya berbeda pada beberapa peringkat,” jelas Statistisi Utama BPS DIY Sentot Bangun Widoyono kepada Beritasatu.com, Jumat (25/7/2025).

    Penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan tren perbaikan, tetapi juga mengungkap fakta penting. Fakta tersebut, yaitu konsumsi dasar, seperti beras, rokok, dan kebutuhan rumah tangga masih membebani pengeluaran kelompok miskin, baik di kota maupun desa.

  • Distributor Oplos 9 Ton Beras di Pekanbaru, Pemilik Jadi Tersangka

    Distributor Oplos 9 Ton Beras di Pekanbaru, Pemilik Jadi Tersangka

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menggerebek praktik pengoplosan beras kualitas rendah menjadi beras premium di sebuah distributor di Jalan Lembaga Permasyarakatan, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.

    Penggerebekan dilakukan pada Kamis (24/7/2025). Tersangka diketahui telah menjalankan praktik curang ini selama dua tahun.

    Di lokasi, petugas menemukan sekitar 9 ton beras oplosan berbagai merek yang siap edar, termasuk SPHP Bulog, Kuriak Kusuik, Anak Daro, Aira, Family, dan merek lainnya.

    Kapolda Riau Irjen Hery Heryawan menjelaskan bahwa pelaku berinisial L, pemilik distributor, melakukan pengoplosan dengan mencampur beras kualitas rendah dan medium, lalu mengemasnya seolah-olah beras premium.

    “Modusnya, pelaku membeli beras reject dan medium, kemudian dicampur dan dikemas ke dalam karung SPHP ukuran 5 kilogram. Beras ini dijual seharga Rp 13.000 per kilo,” jelas Irjen Hery, Sabtu (26/7/2025).

    Selain itu, pelaku juga melakukan repacking beras kualitas rendah dari Penyalai dan menjualnya dengan kemasan premium.

    “Kita telah menyita sekitar sembilan ton beras oplosan, karung SPHP, benang, dan mesin jahit. Pelaku dijerat Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp 2 miliar,” tegas Hery.

    Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro menambahkan, terdapat dua lokasi pengoplosan yang digerebek. Pertama, di Toko Beras Murni, Kecamatan Sail, di mana tersangka RG (34) ditangkap.

    “Beras SPHP oplosan ini dititipkan di 22 minimarket selain dijual langsung di toko. Saat ini kami sedang menelusuri seluruh barang bukti,” ujar Kombes Ade.

    Lokasi kedua berada di Jalan Permasyarakatan, tempat pelaku mengoplos lima merek beras, SPHP, Kuriak Kusuik, Anak Daro, Aira, dan Family.

    “Di kemasannya ditulis berasal dari Bukittinggi, padahal aslinya dari Penyalai, Pelalawan. Pelaku menjualnya sebagai beras premium seharga Rp 16.000 per kilogram,” tambahnya.

    Untuk beras SPHP palsu, pelaku telah menjalankan praktik ini selama empat bulan terakhir, dengan kemasan diperoleh dari toko karung di Pasar Bawah Pekanbaru.

  • Rawan Gesekan, Ini Solusi Agar Kopdes dan BUMDes Tak Saling Tabrak

    Rawan Gesekan, Ini Solusi Agar Kopdes dan BUMDes Tak Saling Tabrak

    Gunungkidul, Beritasatu.com – Kekhawatiran soal tumpang tindih kewenangan antara Kopdes Merah Putih dan BUMDes terus mencuat seiring dengan dorongan pemerintah membangun kemandirian ekonomi desa. Beberapa kepala desa di Gunungkidul mengaku bingung membedakan peran keduanya.

    “Ada potensi gesekan jika tidak ada kejelasan,” ujar Ketua Paguyuban Lurah Gunungkidul Suhadi, Jumat (25/7/2025).

    Ia menyoroti kemungkinan konflik jika satu desa memiliki dua lembaga usaha yang mengelola unit bisnis serupa, seperti toko desa atau hasil pertanian.

    Ahli kebijakan publik Universitas Gunungkidul Djuawan Kartarajasa menyebut, pentingnya sinergi dan penyusunan skala prioritas berbasis kebutuhan riil masyarakat. Menurut dia, pemerintah desa perlu menghindari program yang sifatnya latah tanpa analisis yang matang.

    “BUMDes dan Kopdes sama-sama alat gerak ekonomi desa. Namun, tanpa penataan, bisa jadi malah saling rebut peran,” tegasnya.

    Djuawan menyarankan regulasi teknis dari Pemkab Gunungkidul berupa juknis dan SOP agar peran keduanya lebih jelas. Misalnya, BUMDes bisa fokus pada bisnis jangka panjang dan pelayanan publik, sedangkan Kopdes bergerak pada sektor penguatan pangan atau koperasi simpan pinjam.

    Ia juga menekankan pentingnya partisipasi warga dalam perencanaan, agar tidak ada dominasi elite desa yang menyimpang dari kebutuhan riil masyarakat.

    Menanggapi hal tersebut, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan pemkab terus mengantisipasi potensi konflik antara dua entitas usaha desa ini. “Kopdes adalah program pusat untuk penguatan pangan. Sementara BUMDes sudah jadi tumpuan ekonomi lokal. Keduanya harus seirama, bukan bersaing,” ujar Endah.

    Pemkab terus menjalin koordinasi lintas sektor, termasuk dengan DPMK dan Dinas Koperasi & UKM, agar tidak terjadi irisan program. Pemerintah juga akan memberikan keleluasaan desa dalam mengelola, tetapi tetap mengacu pada arah yang jelas dan kontekstual sesuai karakter masing-masing wilayah.

    “Kami ingin desa jadi pusat pertumbuhan. Sinergi adalah kunci, bukan tumpang tindih,” tegasnya.

    Dengan harmonisasi regulasi, peran, dan penguatan kelembagaan, pemerintah optimistis bahwa Kopdes dan BUMDes bisa saling melengkapi demi ekonomi desa yang berdaya dan berkelanjutan.

  • Eksekusi Lahan di Polman Ricuh, Kompolnas: Korban Dianiaya Massa

    Eksekusi Lahan di Polman Ricuh, Kompolnas: Korban Dianiaya Massa

    Polewali Mandar, Beritasatu.com – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan penyelidikan atas dugaan salah tangkap yang terjadi saat kericuhan eksekusi lahan di Dusun Palludai, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, beberapa waktu lalu.

    Kompolnas langsung meninjau lokasi dan berkunjung ke warga serta polisi yang menjadi korban dalam insiden tersebut. Hasil penyelidikan Kompolnas menunjukkan eksekusi lahan di Campalagian tidak berjalan lancar karena perlawanan dari kelompok termohon dan adanya dugaan penganiayaan.

    Kompolnas membantah laporan yang menyebut adanya korban salah tangkap oleh Polres Polman selama eksekusi lahan berlangsung. Anggota Kompolnas Yusuf Warsim menjelaskan, korban yang bernama Jamaluddin sebenarnya adalah korban penganiayaan, bukan salah tangkap.

    “Fakta yang kami temukan adalah dugaan penganiayaan, yang diduga dilakukan oleh massa dari pihak pemohon. Tidak ada salah tangkap dalam kejadian ini,” ujarnya, Jumat (24/7/2025).

    Yusuf juga menegaskan polisi tidak terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. “Jamaluddin dianiaya oleh kelompok massa pemohon, yang kini masih dalam penyelidikan,” tegasnya.

    Jamaluddin, yang saat ini masih dalam perawatan, belum bisa diperiksa polisi. Namun, Kompolnas memastikan proses hukum tetap berjalan. “Kami menghormati hak-hak korban. Proses hukum tetap berjalan meski Jamaluddin belum bisa dimintai keterangan,” tambah Yusuf Warsim.

    Eksekusi lahan yang berlangsung pada Kamis (3/7/2025) di Dusun Palludai menjadi ricuh ketika massa dari pihak termohon melakukan perlawanan dengan melempar batu dan bom molotov kepada petugas. Polisi pun membalas dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang menghalangi jalannya eksekusi.

    Akibat kericuhan tersebut, sejumlah warga dan aparat kepolisian mengalami luka robek dan luka bakar, sementara puluhan warga lainnya diamankan oleh polisi.

  • Wawali Palu Sidak Pasar, Harga Beras Naik Rp 2.000 Per Kilogram

    Wawali Palu Sidak Pasar, Harga Beras Naik Rp 2.000 Per Kilogram

    Palu, Beritasatu.com – Wakil Wali Kota (Wawali) Palu Imelda Liliana Muhidin bersama Tim Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Tradisional Masomba, Kota Palu, pada Jumat (25/7/2025).

    Sidak dilakukan untuk memantau ketersediaan pasokan dan perkembangan harga sejumlah komoditas pangan strategis yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

    Dalam kesempatan tersebut, Imelda menyampaikan bahwa sidak ini menindaklanjuti laporan terkait kenaikan harga beberapa bahan pokok, khususnya beras.

    “Tadi kita fokuskan ke beras, hari ini kita tidak mendapatkan beras oplosan. Namun memang ada kenaikan harga sekitar Rp 2.000 dari harga normal Rp 14.000 menjadi Rp 16.000 per kilogram,” jelas Imelda.

    Meski harga naik, ia menilai daya beli masyarakat masih terjaga, meskipun sebagian warga mulai mengeluhkan kenaikan tersebut.

    “Kenaikan Rp 2.000 per kilogram ini cukup signifikan dirasakan masyarakat,” ujarnya.

    Sebagai bentuk intervensi, pihaknya telah meminta Perum Bulog untuk menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) seharga Rp 62.500 per 5 kilogram.

    “Kita harap dengan turunnya harga beras SPHP ini dapat menekan harga beras lainnya di pasar,” tambah Imelda.

    Selain beras, rombongan juga meninjau harga cabai keriting dan tomat.

    “Dua hari lalu, harga cabai keriting sempat melonjak hingga Rp 35.000 per kilogram, alhamdulillah hari ini sudah turun ke kisaran Rp 16.000-Rp 18.000,” ujarnya.

    Penurunan harga tersebut berdampak pada pola belanja masyarakat yang cenderung membeli dalam jumlah lebih sedikit dibandingkan biasanya.

    Harga bawang merah dan bawang putih juga mengalami penurunan sekitar Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per kilogram.

    “Harga bawang memang masih bervariasi, ada yang Rp 50.000, Rp 55.000, bahkan Rp 60.000 per kilogram. Kita harapkan dalam 10 hari ke depan harga ini bisa stabil, apalagi jika cuaca mendukung,” pungkasnya.

    Melalui sidak ini, Pemerintah Kota Palu berharap stabilitas harga pangan di pasar-pasar tradisional tetap terjaga guna mendukung daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

  • Gubernur Sherly Larang Masyarakat Maluku Utara Tebang Pohon Mangrove

    Gubernur Sherly Larang Masyarakat Maluku Utara Tebang Pohon Mangrove

    Halmahera Tengah, Beritasatu.com – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dengan tegas melarang masyarakat menebang pohon mangrove karena tindakan tersebut dapat merusak ekosistem laut dan lingkungan pesisir. Ia menekankan bahwa kerusakan mangrove akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan hidup masyarakat desa, terutama di wilayah pesisir.

    Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Sherly saat memimpin aksi penanaman Satu Juta Pohon Mangrove di Desa Sagea, Kecamatan Weda Tengah, Halmahera Tengah, Selasa (22/7/2025).

    “Menanam pohon mangrove banyak manfaatnya. Selain menyerap karbon dioksida agar udara lebih bersih, mangrove juga bisa menjadi ekowisata. Di kemudian hari, karbon dari mangrove ini bisa dijual. Karena itu, saya melarang masyarakat untuk menebang pohon mangrove,” tegas Sherly.

    Ia menambahkan, penebangan mangrove yang sembarangan harus ditindak tegas. “Jika ada yang kedapatan menebang, langsung laporkan ke polisi setempat. Itu tidak boleh. Saya sudah memberikan edaran secara lisan dan akan membuat sanksi melalui aturan agar kegiatan tersebut dapat diminimalisir. Karena memotong dahan-dahan mangrove ini dapat merusak ekosistemnya,” ujarnya.

    Sherly juga menjelaskan bahwa kegiatan penanaman mangrove ini merupakan bagian dari inisiatif Kementerian Lingkungan Hidup yang mendorong PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) sebagai pelopor industri nikel hijau di Indonesia.

    “Kemarin ada kunjungan menteri lingkungan hidup ke PT IWIP dan menjadikan IWIP sebagai referensi untuk pertambangan hijau. Semoga menjadi contoh bagi perusahaan tambang lain. Harapannya, kawasan ini dikembangkan sebagai objek wisata. Jadi bukan hanya mengurangi CO2, tetapi juga bisa menambah isi dompet masyarakat,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Kelompok Mangrove Lestari Desa Kobe Fredik Mamesa, mengaku bangga dengan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pelestarian mangrove. Menurutnya, selama ini masyarakat masih mengandalkan batang dan ranting mangrove sebagai kayu bakar, yang menyebabkan kerusakan lingkungan pesisir.

    “Kita semua di sini butuh kayu bakar, makanya kita mengambil pohon mangrove. Daerah ini memang terlihat bersih, tetapi masyarakat belum memikirkan masa depan. Kita hanya tahu kebutuhan harian, padahal ternyata ini menyangkut masa depan kita semua,” ucap Fredik.

    Sebagai bentuk komitmen, Fredik dan empat anggotanya terus mengembangkan budidaya pohon mangrove dan konsisten melakukan penanaman di sepanjang pesisir Desa Kobe. Ia berharap kawasan ini bisa menjadi ruang hijau sekaligus objek wisata edukasi lingkungan bagi masyarakat.

    “Saya dan anak buah awalnya enam orang, sekarang tinggal empat, tetapi kami tetap jalankan ini. Kami terus menambah pembibitan agar penanaman terus berlanjut. Kami minta kepada pemerintah pusat atau daerah agar menjadikan ini destinasi wisata sebagai ekowisata dan tempat edukasi,” jelasnya.

    Diketahui, program penanaman mangrove ini ditargetkan mencakup area seluas 200 hektare selama lima tahun. Rinciannya, pada 2024 ditanam 30.000 batang, pada 2025 sebanyak 220.000 batang, pada2026 dan 2027 masing-masing 250.000 batang, serta 250.000 batang pada  2028.

    Aksi ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, sektor swasta seperti PT IWIP, dan partisipasi aktif masyarakat sekitar.
     

  • Diduga Luka Kena Karang, Paus 11 Meter Terdampar Mati di Pantai Majene

    Diduga Luka Kena Karang, Paus 11 Meter Terdampar Mati di Pantai Majene

    Majene, Beritasatu.com – Seekor paus sperma atau paus kepala kotak sepanjang sekitar 11 meter ditemukan mati terdampar di Pantai Dusun Tangnga-Tangnga, Desa Tubo Selatan, Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene, Sulawesi Barat pada Jumat (25/7/2025).

    Mamalia laut tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan yang baru kembali dari melaut. Dalam video amatir yang direkam warga, terlihat paus sepanjang 11,2 meter dengan lebar 1,7 meter sudah dalam kondisi membusuk dan mengeluarkan bau menyengat.

    Warga segera melaporkan penemuan itu kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat untuk penanganan lebih lanjut. Berdasarkan pengamatan, pada tubuh paus terlihat ada luka robek di sekitar sirip (flipper) yang diduga akibat tergores batu karang sebelum terdampar ke tepi pantai.

    Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui pasti penyebab ikan yang dilindungi itu mati, namun rahang paus tersebut diduga telah dipotong dan diambil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Beberapa jam setelah ditemukan mati, sejumlah warga datang dan memotong organ badan paus. Akibatnya kawasan pantai lokasi ditemukan paus itu dipenuhi oleh darah.

    Untuk mencegah potensi penyebaran penyakit, pihak DKP merencanakan bangkai paus akan ditarik menggunakan perahu ke tengah laut untuk kemudian ditenggelamkan.

    Kepala Dusun Tangnga-Tangnga Muhammad Tahir mengungkapkan, dirinya telah mengimbau warga untuk tidak mengganggu paus tersebut. Namun, imbauan itu diabaikan oleh sejumlah oknum yang diduga berasal dari luar desa.

    “Menurut informasi dari masyarakat, ada salah seorang warga yang datang mengambil rahangnya, padahal saya sudah imbau agar tidak menggangu paus itu sebelum dinas terkait datang ke lokasi,” kata Tahir kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).

    Ia menyebutkan, peristiwa paus terdampar ini merupakan yang pertama kali terjadi di wilayahnya, sehingga warga begitu heboh dan berbondong-bondong datang ke lokasi.

    “Setahu saya paus terdampar seperti ini baru pertamakali terjadi di wilayah ini, makanya kami bingung harus bagaimana penanganannya,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan DKP Sulawesi Barat Zaehu M, mengatakan paus tersebut mengalami luka di bagian perut dan kemungkinan terbawa arus hingga akhirnya terdampar di bibir pantai.

    “Paus ini diduga terkena batu karang, ada luka robek di bagian perut sehingga tidak bisa lagi mencari makan hingga akhirnya terdampar,” jelas Zaehu.

    Ia memastikan, penanganan bangkai paus akan segera dilakukan, bekerja sama dengan masyarakat setempat.

    “Kami sudah berbicara terkait penanganannya, saat pasang laut paus ini akan dibawa ke tengah laut untuk ditenggelamkan,” tutupnya.

  • Tangani Kebakaran Hutan Sumbar, BMKG Siapkan 10 Ton Garam

    Tangani Kebakaran Hutan Sumbar, BMKG Siapkan 10 Ton Garam

    Padang, Beritasatu.com – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau bersama BPBD Sumatera Barat (Sumbar) akan menebar 10 ton Natrium klorida (NaCl) alias garam guna menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    “Untuk hari pertama BMKG bersama BNPB, BPBD Provinsi Sumbar, serta pihak aviasi, menggelar operasi modifikasi cuaca, dimana sorti pertama membawa 1 ton NaCl,” kata Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau Desindra Deddy Kurniawan dilansir dari Antara, Jumat (25/7/2025).

    Deddy mengatakan, selama lima hari ke depan yakni 25 Juli-29 Juli BMKG bersama BPBD akan menebar NaCl di wilayah target. Dalam sehari ditargetkan dua penerbangan yakni pagi dan sore di mana setiap sorti akan membawa 1 ton muatan semai.

    Untuk 1 ton NaCl diperkirakan mampu menjangkau cakupan wilayah yang cukup luas hingga beberapa kabupaten yang terdampak jarhutla. Harapannya, kata dia, langkah ini bisa menciptakan hujan buatan intensitas ringan hingga sedang dalam durasi sekitar 20 milimeter hingga 50 milimeter per hari.

    “Kami menargetkan ini untuk wilayah-wilayah Sumbar, khususnya yang tercatat banyak terjadi hotspot maupun fair spot,” jelas dia.

    Kemudian termasuk pula beberapa wilayah yang sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tanggap darurat, tepatnya dua daerah di Sumbar yakni Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Solok.

    Untuk sorti pertama, kata dia, BMKG telah memetakan target semai pada wilayah-wilayah yang signifikan terjadi pertumbuhan awan, khususnya Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Solok, dan wilayah sekitarnya, seperti Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Tanah Datar.