Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Regional

  • Catatan Sejarah Ungkap 10 Gempa Merusak yang Pernah Hantam Kalimantan

    Catatan Sejarah Ungkap 10 Gempa Merusak yang Pernah Hantam Kalimantan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kalimantan kembali diguncang gempa merusak pada Rabu (5/11/2025) pukul 17.37 WIB. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi tektonik tersebut memiliki magnitudo 4,8.

    Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono, menjelaskan bahwa hingga Kamis (6/11/2025) pukul 10.06 WIB, monitoring BMKG mencatat adanya satu gempa susulan berkekuatan 2,7.

    Kalimantan Tidak Sepenuhnya Aman dari Gempa

    Secara umum, aktivitas seismik di Kalimantan memang tergolong rendah dibandingkan wilayah Indonesia lainnya. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor geologis.

    Berdasarkan catatan BMKG tahun 2019, jumlah struktur sesar aktif di Pulau Kalimantan jauh lebih sedikit dibandingkan pulau-pulau lain seperti Sumatera atau Sulawesi.

    Selain itu, posisi Kalimantan yang jauh dari zona tumbukan lempeng (megathrust) membuat suplai energi untuk membentuk medan tegangan di bawah permukaannya menjadi lemah.

    Berdasarkan data sejarah, menunjukkan bahwa beberapa wilayah di Kalimantan pernah diguncang gempa kuat bahkan menimbulkan kerusakan besar hingga tsunami. Berdasarkan laporan BMKG, berikut catatan gempa merusak yang pernah terjadi di Pulau Kalimantan menurut Katalog Gempa BMKG.

    Sejarah Gempa Merusak di Kalimantan

    1. Gempa dan tsunami Sangkulirang Kalimantan Timur (14 Mei 1921)

    Dampak gempa Sangkulirang dilaporkan memiliki skala intensitas VII-VIII MMI, yang artinya banyak bangunan mengalami kerusakan sedang hingga berat.

    Gempa kuat ini diikuti terjangan tsunami yang mengakibatkan kerusakan di sepanjang pantai dan muara sungai di Sangkulirang, Kalimantan Timur.

    2. Gempa Tarakan Kalimantan Utara (19 April 1923)

    Gempa Tarakan ini dilaporkan memiliki kekuatan M 7,0. Dampak guncangannya mencapai skala intensitas VII-VIII MMI yang artinya banyak bangunan mengalami kerusakan sedang hingga berat. Gempa ini menyebabkan banyak kerusakan bangunan rumah dan rekahan tanah di Tarakan.

    3. Gempa Tarakan Kalimantan Utara (14 Februari 1925)

    Guncangan gempa ini dilaporkan sangat kuat mencapai skala intensitas VI-VII MMI hingga menyebabkan kerusakan banyak bangunan rumah di Tarakan.

    4. Gempa Tarakan Kalimantan Utara (28 Februari 1936)

    Gempa kuat yang ketiga kalinya ini terjadi dengan M 6,5. Gempa ini juga dilaporkan menimbulkan kerusakan bangunan rumah.

    5. Gempa Pulau Laut Kalimantan Selatan (5 Februari 2008)

    Gempa berkekuatan M 5,8 ini berpusat di Selat Makassar, timur laut Pulau Laut Kotabaru. Guncangan dirasakan sangat kuat di Pulau Laut, Pulau Sebuku, Pulau Sembilan, Pagatan, dan Batulicin dalam skala intensitas IV-V MMI.

    Guncangan juga dirasakan di Kotabaru dan Majene Sulawesi Barat. Gempa bahkan terasa hingga Kandangan dan Balikpapan. Gempa tersebut memicu kerusakan berupa retak-retak pada Gedung Perkantoran di Kotabaru.

    6. Gempa Tarakan Kalimantan Utara (21 Desember 2015)

    Gempa ini memiliki kekuatan M 6,1. Pusat gempa terletak di laut dengan jarak 29 kilometer arah timur laut Tarakan dan dipicu aktivitas Sesar Tarakan.

    Gempa ini dirasakan kuat di Tarakan, Nunukan, dan Tanjung Selor. Gempa ini berdampak merusak puluhan rumah warga di Tarakan. Gempa ini diikuti dengan aktivitas gempa susulan mencapai sebanyak 16 kali.

    7. Gempa Kendawangan Kalimantan Barat (24 Juni 2016)

    Gempa Kandawangan ini memiliki magnitudo cukup signifikan M 5,1 berpusat di lepas Pantai Kendawangan, 119 km arah barat daya Ketapang, dengan kedalaman 10 km dipicu aktivitas sesar aktif di dasar laut yang belum dikenali dan belum terpetakan sebelumnya.

    Gempa ini menimbulkan guncangan cukup kuat di Kendawangan, Tapah, Mangkul, Pulau Kucing, Ketapang, Matan Hilir Selatan Pelang, Pesaguan, Sungaitapan, Pagarantimun, dalam skala intensitas III-IV MMI.

    Gempa juga dirasakan di Benua Kayong dalam skala intensitas III MMI. Gempa ini dilaporkan menyebabkan beberapa rumah mengalami kerusakan ringan. Gempa ini diikuti dua (dua) kali aktivitas gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo 4,0 dan 3,4.

    8. Gempa Katingan Kalimantan Tengah (14 Juli 2018)

    Gempa dengan kekuatan M 4,2 ini, guncangannya dirasakan di daerah Katingan, Kasongan, Batutinggi, dan Bengkuang dengan skala intensitas III-IV MMI. Gempa ini dilaporkan menyebabkan satu rumah mengalami rusak ringan.

    9. Gempa Banjar Kalimantan Selatan (13 Februari 2024)

    Gempa dengan kekuatan M 4,8 mengguncang Kabupaten Banjar, dengan pusat gempa pada jarak 19 Km arah Timur Laut Banjar kedalaman 10 km.

    Gempa ini merupakan jenis gempa dangkal dipicu aktivitas Sesar Meratus. Gempa ini dirasakan di Sambung Makmur, Hatungun dengan intensitas V MMI. Mataraman, Telaga Bauntung, Tapin Selatan, Salam Babaris dengan intensitas IV-V MMI.

    Martapura, Rantau, Banjarmasin, Marabahan dengan intensitas III-IV MMI. Kuala Kapuas, Pulang Pisau, Palangkaraya dengan intensitas II MMI. Di Kabupaten Banjar ratusan rumah dilaporkan rusak, di Banjarmasin sebuah sekolah dasar mengalami kerusakan.

    10. Gempa Tarakan Kalimantan Utara (5 November 2025)

    Gempa dangkal M 4,8 mengguncang Tarakan dengan pusat gempa di laut pada jarak 24 km sebelah tenggara Tarakan kedalaman 10 km, dipicu aktivitas Sesar Tarakan. Gempa ini dirasakan di Tarakan dengan intensitas IV-V MMI.

    Di Pulau Bunyu guncangan dalam intensitas IV MMI. Gempa juga dirasakan di Tanjung Selor, Berau, Nunukan, dengan intensitas III-IV MMI. Di Malinau dirasakan intesitas III MMI.

    Gempa ini menimbulkan dampak kerusakan bangunan di Kampung Empat dan Mamburungan, Tarakan. Sebanyak dua unit rumah rusak berat, dua unit rumah rusak sedang, serta tiga pusat perbelanjaan yang terdampak.

    Meski secara geologis Kalimantan tergolong wilayah dengan aktivitas gempa rendah, catatan sejarah membuktikan bahwa gempa merusak tetap bisa terjadi di pulau ini. Faktor-faktor seperti sesar lokal dan kondisi geotektonik regional dapat memicu guncangan sewaktu-waktu.

  • Diinjak Gajah, Bocah 8 Tahun di Pekanbaru Koma

    Diinjak Gajah, Bocah 8 Tahun di Pekanbaru Koma

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Seorang bocah perempuan bernama Citra (8) mengalami koma setelah diinjak oleh gajah liar di Kelurahan Rantau Panjang, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (30/10/2025) sekitar pukul 04.00 WIB. 

    Sardo Purba, ayah korban mengatakan kejadian bermula saat tiga ekor gajah menyambangi rumahnya. Mendengar suara gaduh di depan rumah, dia mencoba membuka pintu. 

    “Ketika buka pintu, ada tiga ekor gajah, salah satunya paling galak. Kami melarikan diri ke ladang jagung, tetapi langsung dikejar. Anak saya yang kedua langsung diinjak oleh gajah itu,” kata Sardo Purba. 

    Akibat insiden tersebut, sang bocah mengalami luka serius di bagian kepala dan tak sadarkan diri. Korban saat ini mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Arifin Ahmad, Pekanbaru. Tak hanya itu, kawanan gajah yang diperkirakan berjumlah delapan ekor ini juga merusak rumah korban. 

    “Kini dia sedang menjalani operasi karena mengalami retak tengkorak kepala akibat diinjak gajah,” pungkasnya. 

    Kapolsek Rumbai, AKP Said Khairul Iman mengatakan korban diinjak gajah saat lari menyelamatkan diri bersama orang tuanya.

    “Mereka panik dan mencoba menyelamatkan diri,” ujar Said. 

    Polisi dan pemerintah desa setempat sedang berkoordinasi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau untuk mencari solusi agar konflik gajah dan manusia di awasan itu tidak terulang. 

  • 4.100 ASN dari 16 Kementerian Mulai Berkantor di IKN Per November 2025

    4.100 ASN dari 16 Kementerian Mulai Berkantor di IKN Per November 2025

    Nusantara, Beritasatu.com – Seusai resmi diputuskan sebagai ibu kota politik melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, sebanyak 4.100 aparatur sipil negara (ASN) dari 16 kementerian, bakal mulai berkantor di IKN pada November 2025. Otorita IKN pun memastikan hunian dan kantor untuk ribuan ASN itu telah siap untuk digunakan.

    Seluruh fasilitas seperti air bersih dan pasokan listrik, serta perabotan dan peralatan kantor dipastikan telah tersedia sehingga para ASN itu bisa bekerja secara maksimal.

    “Sejumlah Kementerian telah mengirimkan data nama-nama ASN yang akan berkantor di IKN mulai dari eselon satu hingga eselon tiga,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono kepada Beritasatu.com saat ditemui di kantor Otorita di IKN, Kamis (30/10/2025) pagi.

    Basuki menjelaskan, pihak Otorita IKN telah memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait Kementerian yang bakal mulai berkantor di IKN. Total ada sebanyak 16 Kementerian yang diusulkan untuk mulai beroperasional di IKN per November 2025.

    Sebanyak 16 kementerian ini berhubungan langsung terkait persiapan menyambut ibu kota politik pada 2028 mendatang, di antaranya seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Kami merekomendasikan ada 16 KL ya, terutama yang berhubungan langsung mendukung IKN, seperti ATR, kehutanan, PU, perumahan, menhub, kesehatan, pendidikan, mereka sudah mengirimkan kepada kami, berapa orang yang akan ditugaskan di sini,” terang Basuki.

    Sementara itu, pada tahap awal ini, sejumlah kementerian akan mulai menerapkan sistem penugasan tiga bulan sekali bertugas di IKN, salah satunya seperti yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia.

  • Waspada Bencana Hidrometeorologi! Ini Jenis dan Dampaknya

    Waspada Bencana Hidrometeorologi! Ini Jenis dan Dampaknya

    Jakarta, Beritasatu.com – Bencana hidrometeorologi belakangan ini diklaim akan melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Jenis bencana ini dipicu oleh faktor cuaca, iklim, dan air, sehingga sangat erat kaitannya dengan kondisi alam Indonesia yang beriklim tropis dan memiliki curah hujan tinggi sepanjang tahun.

    Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), bencana hidrometeorologi termasuk jenis bencana alam yang disebabkan oleh unsur-unsur atmosfer, seperti angin, curah hujan, suhu udara, dan kelembapan.

    Dampak dari bencana ini bisa sangat luas, mulai dari kerusakan infrastruktur hingga ancaman terhadap keselamatan manusia.

    Apa Itu Bencana Hidrometeorologi?

    Secara umum, bencana hidrometeorologi adalah fenomena alam atau proses perusak yang berkaitan dengan unsur cuaca (meteorologi), air (hidrologi), dan laut (oseanografi).

    Karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis yang kompleks, risiko terjadinya bencana jenis ini sangat tinggi, terutama saat musim hujan.

    Berikut ini beberapa contoh bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

    1. Kekeringan

    Kekeringan terjadi ketika curah hujan berada di bawah normal untuk jangka waktu tertentu. BMKG memantau potensi kekeringan melalui indikator, seperti penurunan curah hujan, peningkatan suhu udara, dan meningkatnya evapotranspirasi. Dampaknya bisa menyebabkan berkurangnya pasokan air bersih dan gagal panen.

    2. Badai petir

    Badai petir terbentuk akibat munculnya awan cumulonimbus (Cb) yang memunculkan kilat dan suara petir. Fenomena ini terjadi karena adanya uap air, ketidakstabilan udara, dan pengangkatan massa udara ke lapisan atmosfer.

    Petir merupakan pelepasan muatan listrik bertegangan tinggi di atmosfer, baik antarawan maupun antara awan dan permukaan bumi.

    3. Puting beliung

    Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan mencapai 120 km/jam atau lebih. Fenomena ini sering muncul di wilayah tropis akibat perbedaan tekanan udara ekstrem.

    Jika terbentuk di laut, puting beliung dapat menimbulkan gelombang tinggi dan banjir pesisir saat angin kuat mendorong air ke daratan.

    4. Banjir

    Banjir terjadi ketika air meluap dan menenggelamkan wilayah daratan yang seharusnya kering. Penyebabnya bisa karena meluapnya sungai, danau, atau laut, serta hujan lebat yang membuat tanah tak lagi mampu menyerap air. Banjir merupakan bencana hidrometeorologi paling umum di Indonesia.

    5. Tanah longsor

    Longsor terjadi di daerah berkontur miring seperti pegunungan atau tebing pantai. Penyebabnya antara lain curah hujan tinggi, gempa bumi, atau aktivitas manusia yang mengubah kemiringan lereng. Longsor sering disertai banjir bandang dan bisa menyebabkan korban jiwa.

    6. Angin kencang

    Angin kencang adalah pergerakan udara dengan kecepatan di atas 27,8 km/jam, bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jika terjadi secara mendadak dan singkat, fenomena ini disebut gusty, biasanya disertai hujan deras dan muncul bersamaan dengan pembentukan awan cumulonimbus.

    Dampak Bencana Hidrometeorologi

    Bencana hidrometeorologi membawa berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Berikut beberapa dampak utamanya:

    Angin kencang dan banjir dapat merusak rumah, jalan, jembatan, serta jaringan listrik dan komunikasi. Pemulihan pascabencana sering kali membutuhkan waktu dan biaya besar.

    Kekeringan yang berkepanjangan dapat menimbulkan kekurangan air bersih, gagal panen, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Sektor pertanian, perikanan, dan industri bisa berhenti beroperasi akibat dampak bencana, menimbulkan kerugian finansial besar bagi masyarakat dan pemerintah.

    Banjir, longsor, dan kebakaran hutan menyebabkan degradasi tanah, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta pencemaran udara dan air.

    Korban jiwa dan kesehatan

    Bencana hidrometeorologi juga dapat menimbulkan korban jiwa dan gangguan kesehatan, terutama di wilayah padat penduduk yang minim fasilitas medis dan sanitasi.

    Bencana hidrometeorologi adalah ancaman nyata yang perlu diwaspadai, terutama di negara tropis seperti Indonesia. Dengan memahami penyebab, jenis, dan dampaknya, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi sewaktu-waktu.

  • Fase Kedua IKN Dimulai, Gedung Legislatif dan Yudikatif Dibangun

    Fase Kedua IKN Dimulai, Gedung Legislatif dan Yudikatif Dibangun

    Nusantara, Beritasatu.com – Setelah resmi ditetapkan sebagai ibu kota politik melalui Perpres Nomor 79 tahun 2025, pemerintah melalui Otorita IKN mulai membangun komplek gedung legislatif dan yudikatif di kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN di Kalimantan Timur. 

    Rencananya, proyek yang mulai dibangun pada November 2025 itu ditargetkan rampung pada akhir tahun 2027 mendatang.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan per November 2025 ini, pembangunan fase kedua di IKN akan dimulai. Salah satunya adalah proyek pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.

    “Jadi mulai di November 2025 ini, akan mulai pembangunan fase kedua untuk kawasan yudikatif dan legislatif,” ujar Basuki kepada Beritasatu.com di IKN, Kamis (30/10/2025) pagi.

    Menurut Basuki, salah satu dampak nyata dari dimulainya pembangunan fase kedua di IKN ini, di antaranya adalah kawasan IKN nantinya akan semakin ramai oleh para pekerja, bukan hanya dari kalangan ASN Kementerian, tetapi juga dari para pekerja kontruksi.

    “Bisa dilihat sekarang kalau yang untuk pembangunan batch pertama, di HPK hanya ada sekitar 7.000 hingga 8.000 orang, tetapi nanti setelah November 2025 ini bisa mencapai 20.000 orang karena harus selesai dalam waktu tiga tahun,” lanjut Basuki.

    Hal ini lantaran pembangunan di IKN fase kedua ditargetkan harus rampung pada akhir 2027 mendatang, sehingga bisa beroperasi penuh sebagai Ibukota Politik pada 2028 mendatang.

    Sementara itu, proyek pembangunan di IKN selain fase kedua, tetap akan dilanjutkan pada fase ketiga, yang akan berlangsung selama tiga tahun ke depan.

    “Nanti ini batch kedua, batch ketiganya nanti tahun 2026, jadi progres multiyearsnya 2025, 2026, 2027, nanti batch ketiga 2026,2027, dan terakhir 2028,” tegasnya.

  • Guguran Lava Merapi Capai 1,8 Km, 6 Aliran Sungai Berpotensi Bahaya

    Guguran Lava Merapi Capai 1,8 Km, 6 Aliran Sungai Berpotensi Bahaya

    Sleman, Beritasatu.com – Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya guguran lava dan awan panas Gunung Merapi. Berdasarkan laporan aktivitas vulkanik terbaru pada Kamis (30/10/2025) pukul 00.00–06.00 WIB, aktivitas Merapi masih berada pada level III atau siaga.

    Kepala BPPTKG, Agus Budi Santoso, menjelaskan potensi bahaya saat ini meliputi sektor selatan hingga barat daya Gunung Merapi, terutama di aliran beberapa sungai yang berpotensi menjadi jalur luncuran material vulkanik.

    “Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan-barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal lima kilometer, serta Sungai Bedog, Krasak, dan Bebeng sejauh maksimal tujuh kilometer,” jelas Agus dalam keterangan resminya pada Kamis (30/10/2025).

    Selain itu, di sektor tenggara, potensi bahaya juga mengancam aliran Sungai Woro sejauh maksimal tiga kilometer dan Sungai Gendol hingga lima kilometer dari puncak kawah. Agus menegaskan, lontaran material vulkanik jika terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius hingga tiga kilometer.

    Dalam periode pengamatan terbaru, BPPTKG mencatat 29 kali gempa guguran dan 14 kali gempa hybrid/fase banyak, dengan tujuh kali guguran lava teramati mengarah ke barat daya (Kali Sat/Putih) sejauh 1.800 meter. Cuaca di sekitar puncak gunung dilaporkan cerah dengan asap kawah putih bertekanan lemah setinggi 100–200 meter.

    Agus menambahkan, data pemantauan menunjukkan suplai magma masih terus berlangsung, yang berpotensi memicu awan panas guguran di dalam area bahaya.

    “Masyarakat diimbau agar tidak melakukan aktivitas apa pun di daerah potensi bahaya dan tetap mewaspadai lahar maupun awan panas guguran terutama saat hujan di sekitar Gunung Merapi,” ujarnya.

    BPPTKG juga meminta warga untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Merapi. Jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, pihaknya akan segera meninjau kembali status aktivitas gunung tersebut.

    Gunung Merapi, yang berada di perbatasan DIY dan Jawa Tengah, hingga kini masih menjadi salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Dengan kondisi saat ini, masyarakat di sekitar lereng Merapi diharapkan terus memantau informasi resmi dari BPPTKG dan instansi kebencanaan setempat.

  • Sisa 2 Bulan, Begini Strategi BGN Kejar Penyaluran MBG

    Sisa 2 Bulan, Begini Strategi BGN Kejar Penyaluran MBG

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut target 82,9 juta penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dikejar hingga akhir 2025.

    Dadan mengatakan, BGN terus memperluas jangkauan layanan melalui penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru setiap hari.

    “Kita usahakan, karena seperti diketahui, kita bisa menghasilkan SPPG baru setiap hari sekitar 200, dan itu berpotensi melayani 600.000 penerima manfaat setiap hari,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

    Ia menambahkan, pemerintah akan memaksimalkan dua bulan terakhir tahun ini untuk mempercepat realisasi target tersebut. “Kita akan kejar di dua bulan terakhir ini agar bisa tercapai 82,9 juta,” katanya.

    Terkait respons Presiden, Dadan menyampaikan bahwa Kepala Negara akan tetap mengapresiasi capaian signifikan meskipun target belum sepenuhnya terpenuhi. “Pak Presiden akan mengapresiasi itu, meskipun akan memaklumi kalau misalnya, katakanlah, 75 juta bisa tercapai,” ujarnya.

    Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang dirancang untuk memperbaiki status gizi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem pangan lokal di seluruh Indonesia.

    Dadan menyampaikan hingga saat ini telah terdapat 13.514 SPPG yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan, dengan potensi melayani sekitar 39,5 juta penerima manfaat. Ia memperkirakan jumlah tersebut akan meningkat dan mencapai 40 juta penerima manfaat pada akhir bulan ini.

    Dalam laporannya kepada Presiden, Dadan juga menyampaikan penyerapan anggaran Program MBG telah mencapai Rp 35,6 triliun atau sekitar 50,1% dari target tahun berjalan.

  • Legislator Papua Sebut Pembakaran Mahkota Cenderawasih Langgar Aturan

    Legislator Papua Sebut Pembakaran Mahkota Cenderawasih Langgar Aturan

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR Dapil Papua Yan Mandenas menyoroti tindakan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua yang memusnahkan mahkota cenderawasih dengan cara dibakar sebagai barang bukti penegakan hukum perdagangan satwa liar.

    Aksi pemusnahan tersebut sebelumnya menyita perhatian publik di Papua hingga tingkat nasional, mengingat mahkota Cenderawasih memiliki nilai budaya yang tinggi bagi masyarakat Papua.

    Yan Mandenas menyebut pemusnahan mahkota Cenderawasih bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Ini bertentangan dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 1990 yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 33 ayat (1) huruf b, yang menyatakan satwa mati atau diawetkan dapat dititipkan di lembaga konservasi atau museum zoologi,” tegas Yan Mandenas dalam unggahan di Instagram, Rabu (29/10/2025).

    Menurutnya, dasar pemusnahan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a hanya berlaku untuk barang yang mengandung bibit penyakit, limbah B3, atau kondisi rusak yang membahayakan.

    “Mahkota Cenderawasih tidak bisa dianggap sebagai barang berbahaya. Artinya, tidak memenuhi syarat untuk dimusnahkan,” ujarnya.

    Yan Mandenas meminta menteri LHK mengambil langkah tegas dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BBKSDA Papua.

    “Ini harus menjadi perhatian serius. Saya akan membawa persoalan ini ke menteri LHK dan Komisi IV DPR,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meminta maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas tindakan pembakaran mahkota cenderawasih oleh BKSDA Papua.

    “Atas nama Kementerian Kehutanan, saya mohon maaf agar apa yang terjadi ini menjadi catatan dan saya mengumpulkan secara Zoom (daring) seluruh BKSDA untuk menginventarisasi lagi apa yang di masyarakat itu dianggap tabu atau sakral, sehingga ketika ada penegakan hukum tidak melanggar hal semacam ini,” kata Raja Juli Antoni dikutip dari Antara.

    Menurutnya, secara hukum tindakan tersebut benar, tetapi jika memperhatikan kearifan lokal, tindakan jajarannya tidak kontekstual yang mengakibatkan ketersinggungan masyarakat Papua.

  • 13 Tahun Gunakan Nama Nurul Arifin, WNA Bangladesh Ditangkap Imigrasi

    13 Tahun Gunakan Nama Nurul Arifin, WNA Bangladesh Ditangkap Imigrasi

    Pangkalpinang, Beritasatu.com – Seorang warga negara asing (WNA) asal Bangladesh bernama Hasan Ivne Abdullah ditangkap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Bangka Belitung, setelah diketahui menggunakan identitas palsu atas nama Nurul Arifin sebagai warga negara Indonesia selama 13 tahun.

    Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Qriz Pratama, mengungkapkan penangkapan bermula dari kecurigaan petugas saat memeriksa berkas permohonan paspor Republik Indonesia yang diajukan pelaku.

    “Berawal dari kecurigaan petugas dalam memeriksa berkas permohonan paspor. Perawakan pemohon mirip warga negara Pakistan, India, Sri Lanka, bahkan Bangladesh,” ujar Qriz Pratama, Rabu (29/10/2025).

    Qriz menjelaskan, setelah dilakukan penyelidikan oleh tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) serta koordinasi dengan Kedutaan Besar Bangladesh, dipastikan bahwa pemohon paspor tersebut adalah Hasan Ivne Abdullah, warga negara Bangladesh yang menyamar sebagai WNI bernama Nurul Arifin.

    Pelaku diketahui telah menetap di Kabupaten Bangka menggunakan identitas palsu sejak 13 tahun lalu. Sebelum tinggal di Bangka, pelaku sempat menetap di Lampung sejak 2002 dan diduga telah berkeluarga.

    “Dari hasil verifikasi kedutaan Bangladesh, terbukti bahwa identitas Nurul adalah palsu dan yang bersangkutan merupakan warga negara Bangladesh,” jelasnya.

    Pelaku mengaku membuat paspor untuk kembali ke Bangladesh menjenguk ibunya. Namun perbuatannya melanggar hukum karena menggunakan dokumen dan keterangan palsu.

    Akibat perbuatannya, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pidana penjara maksimal lima tahun serta denda hingga Rp 500 juta.

    “Saat ini tersangka dititipkan di Lapas Kelas I Tua Tunu Pangkalpinang sambil menunggu putusan pengadilan. Setelah menjalani hukuman pidana, ia akan dideportasi dari Indonesia,” tegas Qriz.

  • PSEL Tangsel Dibatalkan, Benyamin Davnie Tunggu Surat Resmi

    PSEL Tangsel Dibatalkan, Benyamin Davnie Tunggu Surat Resmi

    Tangerang, Beritasatu.com – Pemerintah membatalkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Keputusan tersebut disampaikan secara lisan oleh Menteri Lingkungan Hidup (Men LH) Hanif Faisol Nurofiq.

    “Prinsipnya saya menerima arahan pemerintah pusat, tetapi saya masih menunggu surat resmi bahwa PSEL Tangsel dibatalkan,” kata Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, Rabu (29/10/2025).

    Benyamin menjelaskan, pihaknya belum mengambil sikap terhadap kerja sama dengan pihak ketiga. Namun, menurutnya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 masih memberikan peluang untuk melanjutkan kerja sama tersebut. “Saya lihat masih bisa dilanjutkan karena ada pasal-pasal yang memberikan ruang untuk itu,” ujarnya.

    Menurut Benyamin, saat ini status proyek masih menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat. “Mau bagaimana, kalau memang mau dibatalkan, oke. Tapi mana hitam putihnya?” tegas Benyamin.

    Pemerintah pusat memutuskan bahwa proyek PSEL untuk wilayah Tangerang Raya akan dipusatkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang.

    Dengan demikian, rencana pembangunan PSEL di TPA Cipeucang, Serpong, Kota Tangsel dinyatakan batal. “Memang aglomerasi Tangerang Raya akan difokuskan di Jatiwaringin, dan saya masih menunggu teknis lanjutannya,” terang Benyamin.

    Sebelumnya, Men LH Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa pembatalan proyek PSEL Tangsel mengacu pada Perpres Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

    Apabila proyek tersebut resmi dibatalkan, Pemerintah Kota Tangsel menyatakan siap menerima kritik maupun keluhan warga yang tinggal di sekitar TPA Cipeucang, termasuk persoalan penumpukan sampah, bau, dan kesulitan air bersih. Seluruh hal tersebut akan dikaji ulang sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menangani dampak lingkungan dan menjaga kepuasan masyarakat.