Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Regional

  • Karhutla di Aceh Barat Terus Meluas, Total 9,5 Hektare Lahan Terbakar

    Karhutla di Aceh Barat Terus Meluas, Total 9,5 Hektare Lahan Terbakar

    Aceh, Beritasatu.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Aceh Barat meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat mencatat luas lahan yang terbakar hingga Rabu (12/2/2025) malam mencapai 9,5 hektare. 

    Kepala BPBD Aceh Barat Teuku Ronal mengatakan karhutla terparah masih terjadi di Desa Blang Beurandang mencapai 9 hektare. Upaya pemadaman karhutla di Aceh terus dilakukan agar tidak terus meluas.

    “Besar kemungkinan api akan terus meluas. Kita temukan juga titik api baru di Ujung Beurasok,” ujar Ronal pada wartawan, Jumat (14/2/2025). 

    Karhutla di Aceh Barat ini terjadi pada Minggu (9/2/2025) lalu di beberapa lokasi. Titik api yang ada di Desa Darul Huda dan Desa Gampa sudah dipadamkan sepenuhnya.

    Sementara di Desa Blang Beurandang, petugas masih berupaya memadamkan api karena muncul titik api baru. 

    Karhutla pada titik api baru itu muncul di dua lokasi lainnya yakni Desa Plang Ujong Beurasok dan Jalan Lingkar UTU Aceh.

  • Polda Sultra Naikkan Status Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Pesiar Azimut Atlantis 43

    Polda Sultra Naikkan Status Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Pesiar Azimut Atlantis 43

    Sulawesi Tenggara, Beritasatu.com – Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menaikkan status perkara dugaan korupsi terkait pengadaan kapal pesiar Azimut Atlantis 43 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.

    Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sultra Kombes Pol Bambang Wijanarko melalui Kasubdit III Tipidkor AKBP Ario Putranto Tuhu Mangabdi mengungkapkan, status perkara ini naik setelah pihaknya mengumpulkan bukti permulaan yang cukup dan menerima hasil audit investigasi awal dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sultra.

    “Pada 6 Februari, status perkara ini naik ke penyidikan,” ujar AKBP Ario Putranto Tuhu kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

    AKBP Ario Putranto Tuhu menambahkan, sejauh ini penyidik telah memeriksa sebanyak 23 saksi, dan saat ini mereka tengah menunggu perhitungan pasti kerugian negara berdasarkan hasil audit investigasi awal yang dilakukan oleh BPKP. Meski demikian, hingga saat ini, pihak kepolisian belum menetapkan tersangka dalam perkara ini.

    “Kami tidak bisa serta-merta menentukan tersangka sebelum ada hasil audit yang memastikan adanya unsur pidana, khususnya penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.

    AKBP Ario Putranto Tuhu meminta semua pihak untuk bersabar dan memastikan bahwa kasus ini akan ditangani dengan serius hingga tuntas.

    Kasus dugaan korupsi pengadaan kapal pesiar Azimut Atlantis 43 ini sebelumnya dilaporkan ke Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sultra.

    Kepolisian mulai menyelidiki dugaan mark up anggaran yang dilakukan oleh Pemprov Sultra dalam pengadaan kapal tersebut, karena spesifikasi barang dalam proses lelang yang dimenangkan oleh CV Wahana pada tahun 2020 tidak sesuai dengan hasil pengadaan.

    Dalam penyelidikan sebelumnya, penyidik mencurigai bahwa kapal yang didatangkan dari Singapura melalui Bea Cukai Marunda pada 2019 itu dibeli dalam kondisi bekas, dan kapal tersebut pernah terdeteksi terparkir di Pantai Indah Kapuk, kawasan perumahan elite di Jakarta.

    Pengadaan kapal pesiar ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 9,98 miliar yang bersumber dari APBD Sultra tahun anggaran 2020, pada masa pandemi Covid-19. Dana tersebut digunakan oleh Biro Umum Sekretariat Provinsi Sultra.

    Sementara itu, Auditor Muda bagian investigasi BPKP perwakilan Sultra, Prian Mardia Kusuma, saat dikonfirmasi mengenai perkembangan kasus korupsi pengadaan kapal pesiar ini enggan memberikan tanggapan lebih lanjut.

  • Bencana Banjir, Wali Kota Makassar Tetapkan Tanggap Darurat

    Bencana Banjir, Wali Kota Makassar Tetapkan Tanggap Darurat

    Makassar, Beritasatu.com – Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto mengunjungi lokasi banjir yang ada di Blok 10 Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan menetapkan masa tanggap darurat hingga 17 Februari 2025.

    Penetapan ini dilakukan setelah banjir yang melanda kota tersebut dinilai sebagai salah satu yang terparah dalam beberapa tahun terakhir.

    “Kemarin saya sudah tanda tangani (penetapan tanggap darurat),” ujar Wali Kota Ramdhan Pomanto kepada wartawan dalam kunjungannya, Kamis (13/2/2025).

    Menurutnya, banjir kali ini sangat serius, bahkan setara dengan kejadian serupa yang terjadi pada tahun 2018. “Kecepatan naiknya luar biasa dan tidak berangsur,” ujarnya.

    Banjir masih merendam sejumlah permukiman di lima kecamatan di Kota Makassar. Akibatnya, sebanyak 5.005 warga terpaksa mengungsi ke 48 posko pengungsian. Beberapa warga memilih mengungsi secara mandiri ke rumah kerabat yang lebih aman dari dampak banjir.

    Salah satu kecamatan yang paling parah terdampak adalah Kecamatan Manggala. Di wilayah ini, banjir dengan ketinggian bervariasi antara satu hingga dua meter masih merendam permukiman di Perumnas Antang Blok 8 dan 10, dengan 2.211 jiwa terdampak dan 22 titik lokasi pengungsian.

    Wali Kota Ramdhan Pomanto menyusuri rumah-rumah warga yang terdampak banjir menggunakan perahu karet untuk memastikan kondisi kesehatan dan kebutuhan pengungsi. Sejumlah bantuan, baik dari pemerintah maupun pihak swasta, juga telah disalurkan ke posko pengungsian.

    “Kemensos sudah turun, ibu direktur langsung menelepon saya. Ada juga yang langsung disalurkan ke pengungsi,” tambah Ramdhan.

    Ia mengungkapkan, penyebab utama banjir kali ini adalah pembukaan Bendungan Bili-Bili dan dampak luapan air dari Kabupaten Maros. Meski begitu, Ramdhan menekankan bahwa faktor alam bukan satu-satunya penyebab banjir. Tata ruang yang tidak sesuai juga turut berkontribusi terhadap terjadinya banjir yang berulang di wilayah tersebut.

    Sebagai langkah preventif, wali kota Makassar menyatakan selama masa kepemimpinannya, ia tidak pernah mengizinkan pembangunan perumahan yang tidak memenuhi standar mitigasi banjir yang baik.

    “Meski banjir di wilayah Antang terus menjadi perhatian, ini bukan hanya soal faktor alam. Tata ruang juga memainkan peran penting. Dulu di sini tidak ada rumah, tidak ada banjir. Begitu kawasan ini mulai dihuni, banjir pun terjadi,” tutup Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto yang menetapkan tanggap darurat pasca bencana banjir.

  • KSOP Minta Wisatawan ke Labuan Bajo Waspadai Cuaca Ekstrem hingga Kebakaran Kapal

    KSOP Minta Wisatawan ke Labuan Bajo Waspadai Cuaca Ekstrem hingga Kebakaran Kapal

    Labuan Bajo, Beritasatu.com – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo memberikan peringatan kepada kapal wisata untuk waspada terhadap kemungkinan cuaca ekstrem berupa gelombang tinggi dan angin kencang.

    Kepala KSOP Kelas III Labuan Bajo Stephanus Risdiyanto menyarankan wisatawan untuk menghindari rute pelayaran di perairan selatan Pulau Padar, Komodo, dan Rinca yang berada dalam wilayah Taman Nasional Komodo (TNK) pada periode 13-15 Februari 2025. 

    “Keselamatan pelayaran adalah tugas bersama, baik instansi pemerintah maupun swasta sebagai mitra. Kolaborasi dan sinergi adalah mutlak. Ketersediaan peralatan keselamatan, pelatihan dan
    kepedulian terhadap keselamatan perlu dijaga keberlangsungannya.” ujar Stephanus dikutip dari Antara, Kamis (13/2/2025).

    Dia mengimbau agar para nakhoda memilih jalur pelayaran yang lebih aman, yaitu melalui perairan utara Pulau Padar, Rinca, dan Komodo di kawasan TNK selama periode tersebut.

    Selain alam, ancaman lain buat wisatawan adalah soal kondisi kapal. Seperti diketahui sudah banyak kapal wisata Labuan Bajo yang mengalami kebakaran. Kejadian ini dinilai cukup mencoreng dunia pariwisata Indonesia.

    Untuk itu dia menekankan pentingnya para pemilik kapal mengetahui fire safety protection. Salah satunya penting bagi setiap kapal memiliki Apar semiotomatis flame accurate termination yang dikembangkan Famindo Alfa Spektrum Teknologi (Fast).

    “Hari sial tidak pernah ada di kalender tetapi alangkah baiknya kita meningkatkan kewaspadaan dalam situasi dan kondisi apa pun di mana pun. Semoga dengan hadirnya solusi ini,  tingkat musibah kebakaran kapal wisata di Labuan Bajo dapat diredam dan pariwisata Labuan Bajo kembali berjaya,” pungkasnya.

  • Sopir Pajero Tikam Kondektur Bus Damri di Lampung Ditetapkan sebagai Tersangka

    Sopir Pajero Tikam Kondektur Bus Damri di Lampung Ditetapkan sebagai Tersangka

    Bandar Lampung, Beritasatu.com – Setelah menyerahkan diri ke Polresta Bandar Lampung, sopir Pajero pelaku penikaman kondektur bus Damri di Bandar Lampung ditetapkan sebagai tersangka. Kepada polisi, pelaku mengaku saat kejadian ia sedang emosi karena anaknya sedang menangis di dalam mobil. 

    Selain itu, pelaku bernama Juriansyah (55) warga Desa Negara Ratu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah mengaku masih dalam situasi berduka karena istrinya baru meninggal dunia.

    Polisi menetapkan Juriansyah sebagai tersangka setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan. Dalam kasus ini polisi menyita barang bukti berupa rekaman CCTV dan pakaian korban. Sementara senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menikam korban masih dalam pencarian polisi.

    Akibat penganiayaan pelaku, kondektur bus Damri bernama  Arief Rahman (28) mengalami luka sobek di jari dan beberapa luka tusukan di dada kiri. Sementara sopir bus Damri bernama Harjulian (47) mengalami luka lebam di bagian wajah.

    Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay mengatakan, motif pelaku melakukan aksinya karena senggolan mobil saat antre isi BBM. Penusukan itu terjadi di SPBU Jalan ZA Pagar Alam, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, pada Minggu (9/2/2025).

    “Motifnya karena senggolan saat sedang mengantre isi BBM. Saat kejadian, sopir dipukul bagian wajahnya dan temannya Arif ditusuk bagian tangan hingga dadanya,” kata Alfred saat konferensi pers, Kamis (13/2/2025).

    Akibat perbuatannya, pelaku sopir Pajero harus mendekam di rumah tahanan (Rutan) Polresta Bandar Lampung. Polisi menjerat sopir Pajero tersebut dengan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara.

  • Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh Barat Meluas hingga 7,5 Hektare

    Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh Barat Meluas hingga 7,5 Hektare

    Aceh, Beritasatu.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Desa Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat meluas hingga 7,5 hektare. Meluasnya lahan yang terbakar akibat terbatasnya sumber air di lokasi.

    Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat Teuku Ronal mengatakan, proses pemadaman titik api terkendala akibat sulitnya akses air yang ada di lokasi. Sehingga api terus merambat ke sejumlah titik.

    “Sumber air yang ada terbatas sekali. Rawa-rawa yang ada sudah kering,” jelas Kepala BPBD Aceh Barat Teuku Ronal kepada wartawan di lokasi, Kamis (12/2/2025).

    Teuku Ronal mengatakan, pihaknya terus mencari sumber sumber air yang dekat dengan titik api. Embusan angin yang kencang di lokasi membuat api cepat merambat, hingga pemadaman titik panas sulit dilakukan. Bahkan, lokasi tempuh menuju titik api yang jauh juga menjadi kendala.

    Selain di Desa Blang Beurandang, ada dua lokasi lagi yang menjadi titik api yakni Desa Gampa dan Darul Huda, sebut Ronal. Namun, api di dua lokasi tersebut sudah berhasil dipadamkan terkait kebakaran hutan dan lahan di Aceh Barat yang semakin meluas.

  • Prabowo Mau Desain IKN Direvisi, Menteri PU: Diminta Contoh Turki

    Prabowo Mau Desain IKN Direvisi, Menteri PU: Diminta Contoh Turki

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan revisi desain pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, di kantornya, Kamis (13/2/2025)

    Menurutnya, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, akan memimpin tim desain IKN dalam menyesuaikan rancangan kompleks yudikatif dan legislatif di ibu kota baru.

    “Desainnya akan diketuai oleh Bu Wamen,” ujar Dody kepada awak media di Kementerian PU, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Presiden Prabowo Subianto menilai perlu adanya perbandingan desain dengan negara lain agar pembangunan IKN lebih optimal. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto meminta desain IKN direvisi.

    “Dalam rapat terakhir, Pak Prabowo meminta studi banding ke tiga negara, yaitu Turki, Mesir, dan India,” kata Dody.

    Menurutnya, keputusan ini diambil karena Presiden Prabowo mendapatkan inspirasi dari kunjungan kerja ke negara-negara tersebut. Ia menilai desain kantor legislatif dan yudikatif di sana memiliki karakteristik yang mirip dengan Indonesia.

    “Mungkin saat beliau berkunjung ke sana, beliau melihat ada kesamaan karakter dengan Indonesia. Oleh karena itu, tim akan merekonstruksi desainnya dan melaporkannya kembali kepada Presiden,” tambah Dody.

    Sebelumnya, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengonfirmasi negaranya akan turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Ia menyatakan perusahaan konstruksi ternama asal Turki akan terlibat dalam proyek ini.

    Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama dengan Presiden Prabowo di Istana Bogor pada Rabu (12/2/2025).

    Selain keterlibatan dalam proyek IKN, Erdogan juga menyoroti potensi kerja sama sektor pariwisata antara Indonesia dan Turki. Ia menekankan pentingnya peningkatan lalu lintas penerbangan antara kedua negara.

    Pada 2024, sebanyak 203.000 warga Indonesia berkunjung ke Turki, sementara dari Turki ke Indonesia hanya 50.000 turis. Meski masih di bawah harapannya, Erdogan optimistis angka itu masih bisa terus meningkat ke depan.

    Dengan adanya revisi desain IKN serta keterlibatan Turki dalam pembangunan, diharapkan proyek ibu kota baru Indonesia dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan karakteristik negara.

  • Munas VI dan Reuni IKA UII 2025 Jadi Momentum Evaluasi dan Kesinambungan Organisasi

    Munas VI dan Reuni IKA UII 2025 Jadi Momentum Evaluasi dan Kesinambungan Organisasi

    Jakarta, Beritasatu.com –  Masa kepengurusan DPP Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) periode 2019-2024 akan segera berakhir. Sebagai langkah strategis untuk menentukan arah organisasi ke depan, IKA UII akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-VI di Semarang pada 14-15 Februari 2025.

    Dengan mengangkat tema “Gerakan Nasional Alumni UII untuk Membangun Negeri,” forum ini bertujuan untuk merumuskan visi, misi, serta strategi dalam memperkuat peran alumni bagi bangsa dan negara.

    Serangkaian kegiatan akan diawali dengan welcoming dinner sebagai ajang mempererat hubungan antar anggota dan pengurus IKA UII dari berbagai daerah.

    Munas akan menjadi wadah utama untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban DPP IKA UII periode 2019-2024 serta pemilihan ketua umum IKA UII yang baru. Acara ini akan dihadiri oleh delegasi dari setiap DPW dan DPD IKA UII di seluruh Indonesia.

    Ketua Panitia Munas VI dan Reuni IKA UII 2025 Bindut Agus Dewanto menyatakan, bahwa Munas ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi, tetapi juga momentum evaluasi dan kesinambungan organisasi.

    “Persiapan acara ini merupakan hasil kerja sama erat antara pengurus pusat, wilayah, dan daerah. Kami berupaya menghadirkan acara yang terorganisir dengan baik guna memastikan kelancaran munas dan reuni ini. Tujuan utamanya adalah menjaga keberlangsungan organisasi IKA UII agar semakin solid dan berkembang,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Kamis (13/2/2025).

    Sementara itu, Ketua DPP IKA UII menekankan, munas ini menjadi kesempatan penting untuk mengevaluasi pencapaian organisasi serta memperkuat rasa kebersamaan antar alumni.

    “Forum ini menjadi ajang refleksi atas perjalanan yang telah kita tempuh sekaligus menyusun langkah strategis bagi masa depan IKA UII. Sebagai alumni Universitas Islam Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk terus berkontribusi, baik bagi almamater maupun masyarakat luas,” ungkapnya.

    Ketua DPP IKA UII optimistis, Munas VI ini akan menjadi pijakan penting bagi kepengurusan mendatang agar lebih progresif dalam menjalankan roda organisasi.

    Diharapkan, keberadaan IKA UII semakin memberikan manfaat bagi para alumni serta memperkuat hubungan silaturahmi di antara mereka di seluruh Indonesia.

  • Sosok Abu Kuta Krueng, Ulama Kharismatik Aceh yang Meninggal Dunia

    Sosok Abu Kuta Krueng, Ulama Kharismatik Aceh yang Meninggal Dunia

    Jakarta, Beritasatu.com – Ulama kharismatik Aceh Teungku H Usman Bin Ali atau Abu Kuta Krueng meninggal di RSUD Zainoel Abidin, Banda Aceh, Kamis (13/2/2025) sekitar pukul 04.30 WIB. Abu Kuta Krueng wafat dalam usia 84 tahun.

    Kabar meninggalnya Abu Kuta Krueng yang merupakan pemimpin Dayah (Pondok Pesantren) Darul Munawwarah, Gampong (Desa) Kuta Krueng, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya itu tersebar luas melalui berbagai platform media sosial.

    Masyarakat Aceh menyampaikan duka mendalam atas kepergian tokoh ulama paling masyhur di Bumi Serambi Makkah tersebut.

    “Masyarakat Pidie Jaya sangat merasa kehilangan,” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya dari PPP Munawar kepada Beritasatu.com.

    Menurutnya Abu Kuta Krueng pernah menjalani perawatan di Singapura dan Malaysia beberapa bulan lalu, sebelum dirawat di RSUD Zainoel Abidin. 

    Jenazah Abu Kuta Krueng akan dimakamkan di kompleks Dayah Darul Munawwarah. Ribuan warga sekarang sudah berkumpul di kompleks pesantren tersebut.

    Profil Abu Kuta Krueng

    Abu Kuta Krueng lahir dengan nama Usman di Gampong Kuta Krueng pada 31 Desember 1940 dari pasangan Teungku M Ali dan Umi Khadijah. Sejak kecil, ia sudah belajar ilmu agama dari orang tuanya. Ia belajar mengaji kitab kuning kepada ulama-ulama di sekitar kampungnya.  

    Abu Kuta Krueng pernah mengenyam Pendidikan di Sekolah Rakyat Indonesia (SRI) Desa Tanjungan kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Islam (SMI) Samalanga.

    Pada 1949, Abu Kuta Krueng mondok di Dayah Ma’hadal Ulum Diniyyah Islamiyyah (MUDI), Mesjid Raya (Mesra), Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh.

    Abu Kuta Krueng belajar langsung pada Teungku Abi Hanafiah, pimpinan Dayah MUDI Mesra yang merupakan ulama berpengaruh di masanya dan pernah mengenyam pendidikan di Makkah. Dari gurunya itu, Abu Kuta Krueng menerima ijazah tarekat syattariyah dan diangkat sebagai mursyid setelah Abi Hanafiah wafat.

    Setelah Abi Hanafiah wafat, Abu Kuta Krueng belajar pada Teungku Abdul Aziz atau Abon Samalanga, ulama lulusan Dayah Darussalam, Labuhan Haji, Aceh Selatan asuhan Abuya Syekh Muda Wali Al-Khalidy. Muda Wali dikenal guru yang banyak melahirkan ulama-ulama besar.

    Setelah belasan tahun belajar dan mengajar di Dayah MUDI Mesra, Abu Kuta Krueng meminta izin kepada gurunya untuk mendirikan Dayah Darul Munawwarah di Kuta Krueng pada 1964. Setelah pesantrennya berdiri, Abu Kuta Krueng menikah dengan Ummi Khairiah, anak seorang gurunya dan dianugerahi delapan anak. Semuanya kini sudah menjadi guru di Dayah Darul Munawwarah.

    Dayah Darul Munawwarah terus berkembang dan kini menjadi salah satu pesantren rujukan di Aceh. Jumlah santrinya sekarang lebih 5.000 orang berasal dari Aceh, luar daerah hingga negara tetangga.

    Sebagai ulama paling berpengaruh di Aceh, Abu Kuta Krueng sering disambangi berbagai tokoh lokal, nasional, bahkan internasional. Ia juga sering diminta pendapat oleh pemimpin pemerintahan di Aceh.

    Semasa hidupnya, Abu Kuta Krueng pernah menjadi anggota Partai Persatuan Pembanggunan (PPP). Ia juga aktif di Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan menjabat sebagai pembina Dewan Syuyuh Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA).

    Abu Kuta Krueng juga aktif mengisi pengajian atau kajian kitab di berbagai tempat sebelum meninggal dunia.

  • Muhammadiyah Sambut Positif Efisiensi Anggaran

    Muhammadiyah Sambut Positif Efisiensi Anggaran

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut positif langkah efisiensi anggaran yang diambil oleh pemerintah. Ia menilai penghematan anggaran sebagai keputusan yang konstruktif dan menguntungkan, asalkan diterapkan secara sistematis dan didukung oleh regulasi yang matang.

    “Kami setuju, penghematan dan upaya menghindari pemborosan adalah langkah yang sangat positif dan konstruktif dari presiden. Yang penting, implementasinya harus dilakukan secara sistematis dalam sistem pemerintahan, dengan regulasi yang jelas dan matang, serta disertai kerelaan dari para pejabat publik untuk lebih hemat,” ujar Haedar di Yogyakarta, Rabu (12/2/2025).

    Haedar juga menegaskan, efisiensi anggaran harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan sosial. Ia mengingatkan peningkatan pendapatan negara juga sangat penting agar pembangunan nasional, serta tetap dapat berjalan dengan anggaran yang mencukupi.

    “Bersamaan dengan itu, Indonesia harus mampu meningkatkan sumber pendapatannya agar dapat membangun bangsa dan negara ini dengan anggaran yang cukup,” tambahnya.

    Muhammadiyah berharap, kebijakan efesiensi anggaran ini tidak hanya terbatas pada pemangkasan belanja, tetapi juga disertai dengan kebijakan yang memperkuat sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.