Category: Beritasatu.com Regional

  • Jejak Kaki Hewan Misterius Gemparkan Warga Gunungkidul

    Jejak Kaki Hewan Misterius Gemparkan Warga Gunungkidul

    Gunungkidul, Beritasatu.com – Jejak kaki hewan misterius kembali meneror warga Gunungkidul, DI Yogyakarta, setelah beberapa bulan lalu ada di area ladang penduduk.

    Jejak kaki yang diduga jejak macan ditemukan di pekarangan rumah warga bernama Sutadi, warga Padukuhan Tahunan, Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul.

    Sutadi menemukan jejak kaki misterius yang diduga macan saat dirinya hendak membersihkan pekarangan rumahnya. Saat itu, Sutadi tidak begitu memperhatikan jejak tersebut, tetapi saat diamati, jejak tersebut juga berada di area bengkel miliknya, sehingga Sutadi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

    “Pas saya mau bersih-bersih, lihat jejak ini ke arah barat, di tempat saya ada dua titik, di tempat tetangga juga ada,” kata Sutadi, warga Tahunan kepada Beritasatu.com, Jumat (21/2/2025).

    Jejak hewan misterius juga ditemukan di area rumah warga lain, bahkan ada yang masuk hingga garasi dan pekarangan belakang rumah. Terdapat banyak sekali jejak dengan ciri-ciri yang sama melintasi kawasan tersebut hingga menuju ke arah utara.

    “Jejak ditemukan pagi setelah subuh, ada banyak dengan jarak beberapa meter hingga kilometer,” ungkap Haryo Seno Gunawan, warga Tahunan.

    Polisi kemudian memberikan garis polisi supaya jejak tersebut dapat diamati dan diteliti oleh BKSDA yang langsung mengukur dan mencermati ciri-ciri jejak misterius dicocokkan dengan tanda-tanda macan.

    BKSDA menyampaikan jejak misterius belum dapat dipastikan jenis hewannya, tetapi jika dilihat dari kasat mata, terdapat bekas kuku di ujung lengkungan kaki yang menandakan hewan tersebut bukan dari spesies kucing, melainkan anjing.

    “Kalau spesies kucing kukunya disembunyikan jika berjalan, kalo anjing tidak, sehingga itu mencirikan jejak jenis anjing. Namun, belum bisa disimpulkan ini hewan jenis apa,” jelas Agus Sunarto, petugas polisi hutan BKSDA.

    BKSDA akan memasang kamera trap guna mengetahui pergerakan dari jejak kaki misterius di Gunungkidul tersebut. Dimungkinkan, hewan misterius itu dapat melintasi kawasan tersebut lagi karena merupakan jalur migrasi hewan liar sesuai dengan peta pergerakan hewan.
     

  • 8 Petugas Sekuriti Finns Beach Club yang Aniaya WNA Australia Jadi Tersangka

    8 Petugas Sekuriti Finns Beach Club yang Aniaya WNA Australia Jadi Tersangka

    Denpasar, Beritasatu.com – Polda Bali menyebutkan delapan orang petugas sekuriti Finns Beach Club menganiaya warga negara asing (WNA) asal Australia secara bersama-sama. Mereka kini menjadi tersangka.

    Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya saat konferensi pers di Mapolda Bali, Denpasar, Kamis (20/2/2025) mengatakan, delapan petugas sekuriti Finns Beach Club tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6,5 tahun.

    Para petugas sekuriti yang menjadi tersangka tersebut antara lain I Made Laksemana Aryawan, I Gusti Putu Agus Surya Negara, I Wayan Alit Junaedi, I Made Ivan Darma Saputra, I Nengah Dading Gunadi, I Gede Mawantara, dan I Nyoman Mertayasa.

    Empat WNA Australia yang menjadi korban pengeroyokan para petugas sekuriti Finns Beach Club tersebut adalah JE, MR, JR, ZR dan RF.

    “Pelaku secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara memukul, menendang bagian wajah dan perut korban, lalu memiting korban hingga terjatuh, menginjak kaki korban,” kata Daniel.

    Daniel mengatakan, motif dari tindakan pengeroyokan yang dilakukan delapan petugas sekuriti Finns Beach Club tersebut adalah kesalahpahaman.

    Awalnya, para tersangka yang bertugas sebagai petugas sekuriti mencoba meredakan keributan di Finns Beach Club. Namun, mereka justru melakukan kekerasan atau penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban WNA Australia berinisial JE.

    Kapolda Daniel mengatakan, kasus tersebut masih dalam proses penyidikan dan tidak menutup kemungkinan muncul tersangka baru seiring berkembangnya proses penyidikan.

    Dari kronologi yang dikeluarkan Polda Bali, pengeroyokan itu terjadi dipicu WNA Australia Jhon Ebid dikeluarkan dari Finns Beach Club yang ditegur oleh petugas sekuriti karena ribut dengan perempuan WN Singapura di dalam area club pada Selasa (11/2/2025) pukul 20.30 Wita.

    Para WNA itu keberatan karena diusir oleh petugas sekuriti, lalu memukul petugas sekuriti tersebut. Para petugas sekuriti yang lain tidak terima dengan hal itu, lalu memukul balik sehingga baku hantam tak terhindarkan.

    “Akibat pengeroyokan kelima korban mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuh mengeluhkan sakit pada bagian leher dan sekujur tubuh,” kata Daniel.

    Petugas sekuriti berinisial KBYF mengalami patah gigi bagian bawah, hidung, dan kepala belakang robek. Petugas sekuriti berinisial GDW mengalami luka bengkak pada telinga kiri dan pipi kiri.

    Petugas sekuriti LR mengalami luka gigitan di tangan kiri dan lecet di siku tangan kanan. Petugas sekuriti berinisial GNAS mengalami luka lebam pada pipi bagian kanan.

    Dalam kasus tersebut, ketua petugas sekuriti Finns Beach Club juga melaporkan satu orang WNA Australia, yakni Muhamed Rifai (27). Rifai sudah jadi tersangka dan ditahan di Rutan Polda Bali dan kasusnya ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali.

    Hingga saat ini, ada delapan orang petugas sekuriti Finns Beach Club yang jadi tersangka. Namun, kemungkinan masih akan ada tersangka lainnya. 
     

  • Gubernur Aceh Muzakir Manaf Janji Tekan Angka Pengangguran

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf Janji Tekan Angka Pengangguran

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf langsung tancap gas untuk melaksanakan program prioritas setelah dilantik. Salah satu janjinya adalah untuk menekan angka pengangguran di Aceh dalam lima tahun ke depan. 

    Hal ini disampaikan Muzakir Manaf saat menjadi tamu pada prosesi pelantikan 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025). 

    Muzakir menegaskan, dirinya berkomitmen untuk terus menekan angka pengangguran di Aceh. Dia mengaku telah menyiapkan strategi untuk mewujudkan hal tersebut, termasuk dengan bersinergi bersama pemerintah pusat untuk memperluas lapangan pekerjaan di Serambi Mekkah. 

    “Juga pemerintah pusat sama-sama kita akan menciptakan pekerjaan macam mana pengangguran tidak ada lagi di Aceh dan Indonesia, itu yang kita harapkan,” tutur Muzakir. 

    Selain itu, Muzakir menegaskan komitmen kuatnya untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, termasuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) sebagai langkah strategis pemerintah untuk investasi sumber daya manusia (SDM) di masa depan. 

    “Kami siap mendukung untuk membangun negara ini dan membangun Provinsi Aceh ke depan,” imbuhnya. 

    Dia juga mendukung pengalokasian anggaran yang tepat agar program-program di daerah berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dia menekankan, Pemprov Aceh menggunakan anggaran dan tepat sasaran dan menghindari pemborosan. 

    Untuk menyukseskan berbagai target penguatan ekonomi daerah, Muzakir Manaf bakal turut mendorong iklim investasi yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi serta pungutan liar. Dia juga berkomitmen mempersiapkan regulasi yang mempermudah investasi, tetap dalam koridor hukum dan nilai-nilai kearifan lokal. 

    Dengan komitmen ini, Muzakir Manaf optimistis Aceh akan menjadi daerah yang lebih maju, berdaya saing tinggi, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. 

  • Pasutri Kurir Narkoba Rp 18,8 M Dibekuk di Riau Terancam Hukuman Mati

    Pasutri Kurir Narkoba Rp 18,8 M Dibekuk di Riau Terancam Hukuman Mati

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Pasangan suami istri (pasutri) ditangkap Subdit III Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Riau karena menjadi kurir narkoba senilai Rp 18,8 miliar. Narkoba yang berhasil disita dari pelaku yakni sabu-sabu dan pil ekstasi.

    Pasutri yang ditangkap yakni ZM (30) da SA (28). Keduanya ditangkap bersama dua pria lainnya yakni AF (23) dan DS (30). Keempat pelaku ditangkap di dua lokasi berbeda di daerah Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Riau pada Selasa (10/2/2025).

    Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Riau Kombes Putu Yudha Prawira mengatakan, barang haram yang mereka bawa bernilai Rp 18,8 miliar lebih yang terdiri dari 9,87 kilogram sabu-sabu dan 30.000 butir pil ekstasi.

    “Mereka suami istri ZM dan SA. Mereka bertugas sebagai sweeper yang memberitahukan kepada mobil kedua tentang situasi jalan aman atau tidak,” kata Kombes Putu, Kamis (20/2/2025).

    Dijelaskan Putu, penangkapan pertama terjadi pada Senin (10/2/2025) lalu di Jalan Lintas Timur Km 34, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Riau.

    “Di lokasi pertama ini kami mengamankan tiga orang yakni ZM, AF, dan SA. Dari ketiga tersangka ini tidak ditemukan barang bukti narkoba di lokasi ini. Ketiganya berperan sebagai pemantau jalur guna memastikan perjalanan pengiriman narkotika,” ujarnya.

    Setelah dikembangkan, tim opsnal kemudian bergerak ke lokasi kedua di parkiran sebuah masjid di Jalan Lintas Maredan, Kecamatan Bandar Sei Kijang. Di sana, polisi menangkap DS dan MH. “Setelah pemeriksaan lebih lanjut, polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni ZM, AF, SA, dan DS,” ujarnya.

    Para tersangka kini ditahan di Mapolda Riau dan dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau seumur hidup.

     

  • Jangan Kabur Aja Dulu! P2MI Ingatkan 5 Syarat Kerja di Luar Negeri

    Jangan Kabur Aja Dulu! P2MI Ingatkan 5 Syarat Kerja di Luar Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Tagar #KaburAjaDulu belakangan ini menarik perhatian publik, mencerminkan kekhawatiran sebagian anak muda terhadap terbatasnya peluang kerja di dalam negeri, dan sekaligus ketertarikan mereka untuk mencari penghidupan di luar negeri.

    Namun, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla menegaskan, warga Indonesia tidak seharusnya pergi begitu saja tanpa persiapan yang matang. 

    Kementerian P2MI mengusung konsep “5 Siap”, yaitu siap fisik, siap mental, siap dokumen, siap kompetensi, dan siap visi, untuk memastikan keberhasilan mereka yang ingin bekerja di luar negeri.

    Dzulfikar juga menyampaikan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian, seperti Kemendikbudristek, Kemendikti dan Saintek, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenperin, serta Kementerian Perdagangan, serta stakeholder lainnya yang memiliki kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur, untuk meningkatkan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (CPMI).

    “Seluruh stakeholder yang memiliki infrastruktur dan SDM yang dapat kami manfaatkan, kami ajak untuk berkolaborasi guna menghasilkan calon pekerja migran yang memiliki kompetensi yang kuat,” ujar Dzulfikar seusai audiensi dengan influencer media sosial di kantor KemenP2MI pada Selasa (19/2/2025).

    Selain itu, dalam tiga bulan terakhir, KemenP2MI telah melakukan penataan serius terhadap 6.000 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), termasuk 60 LPK yang khusus untuk pekerja migran, agar lebih terarah dan berkualitas.

    “Kami sedang melakukan penataan secara serius, dan kami berharap hasilnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya menanggapi tagar #KaburAjaDulu.

    Dengan persiapan yang matang dan fasilitas yang disediakan oleh KemenP2MI, tagar #KaburAjaDulu dapat menjadi langkah positif bagi individu yang mencari pekerjaan. 

    Lebih lanjut, menanggapi tagar #KaburAjaDulu, selain menjaga faktor keamanan bagi CPMI, langkah tersebut juga dinilai berpotensi menambah devisa negara dan memberikan keuntungan ekonomi, mengingat pekerja migran indonesia (PMI) merupakan penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia.

  • Sherly Tjoanda Temui BPKP Bahas Pencegahan Korupsi dan Audit APBD

    Sherly Tjoanda Temui BPKP Bahas Pencegahan Korupsi dan Audit APBD

    Jakarta, Beritasatu.com – Sherly Tjoanda, yang baru saja dilantik sebagai gubernur Maluku Utara (Malut) pada Kamis (20/2/2025) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum resmi menjabat.

    Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi keuangan dan pencegahan korupsi, terutama setelah kasus korupsi yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

    “Kalau melihat berita yang dirilis kemarin, ini bukan hal yang membanggakan. Namun, fakta dari KPK menunjukkan Maluku Utara termasuk salah satu provinsi dengan tingkat korupsi tinggi,” ujar Sherly kepada Beritasatu.com di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    Sherly Tjoanda mengungkapkan pertemuannya dengan BPKP membahas audit APBD untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran, pencegahan korupsi dengan menerapkan sistem pengawasan ketat, dan optimalisasi APBD agar manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat.

    Sherly menegaskan setiap rupiah dalam APBD harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

    “Harapannya, APBD ini dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” tandasnya.

    Langkah awal Sherly Tjoanda bertemu dengan BPKP sebelum pelantikan menunjukkan keseriusannya dalam mencegah korupsi dan meningkatkan transparansi keuangan di Maluku Utara. Dengan audit APBD dan pengawasan ketat, diharapkan anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat.

  • Sherly Tjoanda: Efisiensi Anggaran Tidak Akan Kurangi Kualitas Pelayanan Publik

    Sherly Tjoanda: Efisiensi Anggaran Tidak Akan Kurangi Kualitas Pelayanan Publik

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda memastikan kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat tidak akan berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik maupun pengurangan program kerja yang telah ada.

    Sherly mengakui Maluku Utara merupakan salah satu provinsi dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terendah di Indonesia. Saat ini, APBD Maluku Utara hanya Rp 3,3 triliun, dengan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 23% dari keseluruhan anggaran.

    “Kami akan melakukan mapping APBD untuk memastikan efisiensi tidak berdampak negatif pada pelayanan publik. Seluruh aset yang ada akan dimanfaatkan secara optimal untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Kamis (20/2/2025).

    Sherly Tjoanda pun mengungkapkan strategi melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas  pelayanan publik, yaitu mapping APBD untuk memastikan anggaran tetap dialokasikan secara optimal, mencari solusi inovatif agar efisiensi tidak berdampak pada program kerja, dan menjaga pelayanan publik tetap berkualitas meski ada keterbatasan anggaran.

    Sherly juga berkomitmen untuk menyediakan beasiswa bagi mahasiswa baru, sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dibuka. Namun, hal ini masih menunggu persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P).

    “Mudah-mudahan pada April kami sudah menemukan solusi efisiensi yang bisa kami lakukan untuk memberikan beasiswa. Namun, kami juga harus menunggu hingga APBD-P disahkan,” kata Sherly.

    Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan efisiensi anggaran tidak akan menurunkan kualitas layanan publik maupun mengurangi program kerja yang sudah berjalan. Dengan strategi mapping APBD dan pendekatan inovatif, ia berupaya memastikan pembangunan di Maluku Utara tetap berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat.

  • Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Banda Aceh, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

    Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Banda Aceh, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

    Jakarta, Beritasatu.com – Gempa dengan magnitudo 5,2 mengguncang Banda Aceh, Kamis (20/2/2025) pukul 10.19 WIB. 

    Menurut BMKG, lokasi gempa berada di titik koordinat 4,92 derajat lintang selatan dan 94,63 derajat bujur timur.

    Pusat gempa Banda Aceh berada di darat sekitar 103 kilometer barat daya Banda Aceh dengan kedalaman 10 kilometer.

    “Tidak berpotensi tsunami. Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi,” tulis BMKG di situs web resminya.

    Gempa Aceh dirasakan di Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Pidie. Belum ada laporan kerusakan yang dilaporkan akibat gempa di Banda Aceh ini.

  • Dukung Makan Gratis, Masyarakat Papua Hanya Butuh Sosialisasi

    Dukung Makan Gratis, Masyarakat Papua Hanya Butuh Sosialisasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Muhamadiyah Sorong, Mervin Komber angkat bicara soal demonstrasi para siswa di Papua yang menolak program makan bergizi gratis (MBG).

    Menurut Mervin, masyarakat sebenarnya mendukung program MBG pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, hanya saja kurang sosialisasi sehingga muncul demonstrasi.

    “Saya melihat kurangnya sosialisasi di Papua sehingga para siswa yang melihat selama ini mereka kesulitan biaya pendidikan tetapi bisa makan dengan baik, inilah yang menyebabkan para siswa meminta sebaiknya kami dapatkan pendidikan yang gratis, barulah makan gratis.” ujar Mervin kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

    Menurut Mervin, program MBG yang digagas Presiden Prabowo didukung masyarakat Tanah Papua. Pasalnya, ini adalah program yang sangat mulia dan program ini wajib dilaksanakan di Tanah Papua.

    “Saya tidak melihat adanya penolakan, mereka meminta pendidikan didahulukan barulah MBG, sehingga demonstrasi para siswa memberikan pesan bahwa ada persoalan pendidikan yang harus diselesaikan, ini cara komunikasi siswa yang hendaknya jadi catatan kita bersama,” tandas mantan anggota DPD ini.

    Mervin menilai aspirasi para siswa hendaknya menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat dan daerah agar menata ulang sistem pendidikan di Tanah Papua. Pasalnya, biaya pendidikan masih menjadi masalah serius yang harus dipecahkan bersama-sama.

    “Kami berharap dalam program retreat para kepala daerah terutama yang dari tanah Papua, presiden dapat menegaskan program MBG dan terbitkan inpres untuk mengatur kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti dan disosialisasikan di daerah,” imbuh Mervin.

    Lebih lanjut Mervin meminta pelaksanaan program MBG di tanah Papua, sebaiknya melibatkan organisasi lokal perempuan di Tanah Papua seperti Wanita Katolik RI (WKRI) dan Persekutuan Wanita GKI, Muslimat NU di Tanah Papua serta organisasi perempuan Papua lainnya.

    “Keterlibatan organisasi perempuan lokal penting agar memudahkan sosialisasi dan pelaksanaan program MBG sehingga bisa diterima oleh para siswa serta agar program MBG tepat sasaran,” pungkas Mervin.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sudah memberikan respons atas demonstrasi sejumlah siswa di Papua menolak program MBG, Senin (17/2/2025).

    Menurut Prasetyo, pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan di Papua, termasuk perbaikan fasilitas belajar bagi para pelajar di wilayah tersebut.

    “Nanti akan bersama-sama dengan kepala daerah yang baru. Kita mau merumuskan supaya kita akan membantu saudara-saudara kita di Papua mengejar ketertinggalan dari berbagai hal. Fasilitas belajar harus diperbaiki,” ujar Prasetyo di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    “Saudara-saudara kita di Papua harus ditangani dengan hati, dengan rasa sayang. Tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Bukan berarti membeda-bedakan, tetapi memang ada kekhususan yang harus mendapat perhatian penuh,” tutur dia menambahkan.

    Dia menilai, adanya protes siswa Papua terhadap program MBG menunjukkan adanya persoalan pendidikan yang perlu segera diselesaikan. Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga meningkatkan fasilitas pendidikan di Papua.

    Selain fasilitas belajar, pemerintah juga akan memperbaiki layanan kesehatan dan membangun infrastruktur di Papua agar setara dengan daerah lain, terutama Pulau Jawa. Tak hanya itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua juga menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

    “Mohon ditunggu, pemerintah sedang bekerja. Kami ingin Papua mendapatkan perhatian penuh agar ketertinggalan bisa dikejar,” pungkas Prasetyo.
     

  • DPO Penipuan Calon Pekerja Migran Ditangkap Kejati Bali di Batam

    DPO Penipuan Calon Pekerja Migran Ditangkap Kejati Bali di Batam

    Denpasar, Beritasatu.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali berhasil menangkap I Wayan Depa Yogiana, seorang DPO terpidana kasus penipuan terhadap calon pekerja imigran Indonesia pada Senin (17/2/2025) di Pelabuhan Harbour Bay Batu Ampar, Batam.

    Penangkapan terhadap terpidana I Wayan Depa Yogiana ini merupakan hasil kerja keras dan kerjasama antara Tim Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersama Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Bali, dibantu oleh Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Batam dan Kantor Imigrasi Harbour Bay Batu Ampar Batam.

    Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali Putu Agus Eka Sabana menjelaskan, pengejaran terhadap terpidana ini sudah dilakukan sejak Oktober 2024.

    “Sejak Oktober 2024, terpidana ini tidak memenuhi panggilan jaksa eksekutor terkait perkara yang dihadapinya. Kami melakukan pencarian hingga ke rumahnya, namun tidak ditemukan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, terpidana kabur ke luar negeri. Jaksa eksekutor kemudian meminta bantuan Kejaksaan Tinggi Bali untuk memohon cekal kepada Jaksa Agung, yang disetujui pada 13 Februari 2025,” ujar Putu Agus Eka Sabana kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

    Putu Agus Eka Sabana menambahkan, terpidana ini tercatat berada di perlintasan sejak 9 September 2024 dan keluar masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta, Batam, dan Malaysia.

    Terpidana terakhir kali terpantau pada 19 Februari 2025, ketika berencana berlibur di Batam sebelum kembali ke Singapura untuk bekerja sebagai juru masak. Berkat kerja sama dengan pihak imigrasi Batam, terpidana berhasil diamankan.

    “Kerja sama antara pihak imigrasi Batam dan tim kejaksaan membuat terpidana ini dapat ditangkap. Terpidana masuk ke Indonesia pada Senin (17/2/2025) melalui pelabuhan di Batam, dengan tujuan menuju Singapura. Sistem auto gate di bandara memudahkan identifikasi dan penangkapan,” tambahnya.

    Dalam proses pelarian, terpidana diketahui berusaha memasuki Indonesia melalui Batam pada 17 Februari 2025 dari Pasir Gudang, Malaysia, dengan tujuan menuju Singapura.

    I Wayan Depa Yogiana berasal dari Banjar Kubu, Desa Kubu, Kabupaten Bangli, Bali, terbukti melakukan penggelapan uang sebesar Rp 235 juta.

    Modus yang digunakan terpidana adalah merekrut calon pekerja imigran sebanyak 54 orang, dengan biaya per orang sebesar Rp 5 juta. Setelah terkumpul dana sekitar Rp 235 juta, uang tersebut seharusnya disetorkan kepada penyalur PJTKI di Jakarta, namun terpidana justru menggelapkan dana tersebut bersama rekannya.

    “Tuntutan awal kami adalah dua tahun tiga bulan, namun di Pengadilan Negeri Denpasar terpidana dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara. Kami melakukan banding, dan keputusan tersebut dipertegas menjadi satu tahun enam bulan penjara,” kata Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Badung Yusran Ali Baadilla.

    Setelah ditangkap, I Wayan Depa Yogiana menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Batam dan diterbangkan ke Bali pada Rabu (19/2/2025) untuk menjalani hukuman di Lapas Kerobokan.