Category: Beritasatu.com Regional

  • Gempa M 4,7 Landa Solok Sumatera Barat pada Dini Hari

    Gempa M 4,7 Landa Solok Sumatera Barat pada Dini Hari

    Jakarta, Beritasatu.com – Wilayah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, diguncang gempa bumi tektonik dengan magnitudo (M) 4,7 pada Rabu (10/12/2025) pukul 02.48 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesaran Sumani.

    Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang Suaidi Ahadi menjelaskan, episentrum gempa terletak di darat pada koordinat 0,99 derajat lintang selatan dan 100,71 derajat bujur timur. Lokasi tepatnya berada sekitar 18 km barat daya Kabupaten Solok, dengan kedalaman pusat gempa 10 km.

    “Dengan memperhatikan lokasi dan kedalaman pusat gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktifitas sesaran Sumani,” kata Suaidi Ahadi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/12/2025) dini hari.

    Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), getaran terasa kuat di wilayah Kabupaten Solok dengan intensitas III-IV modified mercalli intensity (MMI). Pada skala ini, getaran dirasakan nyata oleh banyak orang di dalam rumah terasa seakan-akan ada truk berlalu, dan pintu atau jendela dapat berbunyi.

    Guncangan juga dirasakan di Kota Padang dengan intensitas II-III MMI, di mana benda-benda ringan yang digantung mulai bergoyang. Sementara itu, di Sijunjung dan Sawahlunto, guncangan terasa lebih lemah, mencapai I-II MMI.

    Hingga saat berita ini disusun, belum ada laporan resmi mengenai kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa utama. BMKG juga mencatat adanya satu gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo lebih kecil.

    “Hingga pukul 03.21 WIB, hasil monitoring BMKG terdapat satu gempa susulan pada pukul 03.11 WIB dengan magnitudo M 2,1,” tambah Suaidi.

    BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan selalu merujuk pada informasi resmi yang bersumber dari kanal komunikasi resmi BMKG yang telah terverifikasi.

  • Mirwan MS Diberhentikan, Baital Mukadis Jadi Plt Bupati Aceh Selatan

    Mirwan MS Diberhentikan, Baital Mukadis Jadi Plt Bupati Aceh Selatan

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Pemerintah Aceh sudah menerima pemberitahuan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai pemberhentian Mirwan MS sebagai bupati Aceh Selatan. Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan selanjutnya Wakil Bupati Baital Mukadis diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati Aceh Selatan.

    Muhammad MTA mengatakan masa pemberhentian sementara tersebut akan berlangsung selama tiga bulan. Terkait jenis sanksi atau ketentuan yang berlaku selama masa nonaktif, seluruh kebijakan berada di bawah kewenangan Kemendagri.

    “Biasanya, pejabat yang dinonaktifkan akan mengikuti program pembinaan terkait pemerintahan yang diagendakan Kemendagri. Jika nantinya diperlukan pertimbangan dari Pemerintah Aceh, gubernur akan menyampaikannya secara resmi kepada mendagri,” ujarnya di Aceh, Selasa (9/12/2025).

    Penonaktifan Mirwan MS dilakukan di tengah sorotan publik terhadap keberangkatannya melaksanakan ibadah umrah saat daerahnya terdampak bencana banjir bandang dan longsor.

    Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengonfirmasi soal pemberhentian sementara tersebut kepada wartawan di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

    “Tentang dua keputusan SK yang sudah saya tanda tangani hari ini berkaitan Bupati Aceh Selatan, SK pertama mengenai pemberhentian sementara 3 bulan atas nama Mirwan MS Bupati Aceh Selatan, Provinsi Aceh,” katanya.

    Sebelumya, Mirwan MS sudah memberikan permintaan maaf karena umrah tanpa izin dan saat daerahnya dalam darurat bencana. Permintaan maaf itu disampaikan Mirwan kepada pemerintah pusat dan masyarakat luas.

  • Pemerintah Siapkan Lokasi Relokasi Permukiman Korban Bencana Sumbar

    Pemerintah Siapkan Lokasi Relokasi Permukiman Korban Bencana Sumbar

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fitrah Nur memaparkan sejumlah lokasi yang direkomendasikan pemerintah daerah di Sumatera Barat sebagai titik relokasi pemukiman bagi warga terdampak bencana.

    Fitrah merupakan salah satu Ketua Tim Satgas Peninjauan Pemukiman yang bertugas memeriksa kondisi rumah para korban bencana di wilayah tersebut.

    Ia menjelaskan, berdasarkan data per Senin (8/12/2025), terdapat 8.888 rumah rusak yang terbagi dalam kategori ringan, sedang, berat, dan hanyut. Kementerian PKP menyatakan siap melaksanakan relokasi begitu lokasi pembangunan disepakati.

    “Kita sudah siapkan itu. Lahan saya sudah dapat dari pemda, dari pak gubernur. Untuk di Kota Padang ada dua titik. Kemudian di Tanah Datar ada satu titik,” ujar Fitrah saat ditemui di kantor Kementerian Hukum, Selasa (9/12/2025).

    Selain di Padang dan Tanah Datar, ia menyebut pemerintah daerah juga tengah menyiapkan lahan relokasi di Padang Panjang, meski status tanah adat masih menunggu penyelesaian. Sementara di Kabupaten Agam terdapat satu lokasi yang diajukan tetapi sertifikatnya belum diterima.

    “Di Padang Panjang itu karena tanah ulayat, itu masih diupayakan oleh pemda. Di Kabupaten Agam ada satu titik, tetapi sertifikatnya belum dapat,” jelas Fitrah.

    Ia menambahkan, kondisi kerusakan rumah warga yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera Barat terbagi menjadi empat kategori, yakni rusak ringan, sedang, berat, dan hanyut.

    Dari jumlah tersebut, 691 rumah dinyatakan hanyut, dan kemungkinan bertambah karena sebagian rumah rusak berat tidak lagi dapat diperbaiki.

    Fitrah menjelaskan, banyak rumah hanyut akibat perubahan jalur sungai yang menyeret permukiman di sempadan aliran air. “Kemungkinan itu akan nambah juga di yang hanyut tadi, 691,” katanya.

    Selain itu, rumah rusak berat tercatat sebanyak 1.733 unit, rusak sedang 1.027 unit, dan rusak ringan 5.347 unit. Data tersebut merupakan pembaruan terbaru per Senin kemarin.

    Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP tengah mengupayakan pengajuan relokasi berdasarkan usulan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Namun, proses pembangunan belum dapat dimulai karena anggaran khusus relokasi belum tersedia.

    “Nah, kemarin yang khusus Sumatera Barat untuk yang hanyut, yang hilang, kita sudah mengupayakan lokasi dari Pemda untuk relokasi. Namun, kan anggarannya belum ada,” ujarnya.

    Fitrah menegaskan bahwa saat ini pemerintah pusat dan daerah masih fokus pada fase tanggap darurat, sehingga pelaksanaan relokasi belum bisa dilakukan.

    “Dan sekarang juga masih tanggap darurat. Kita mungkin belum bisa masuk, soalnya situasinya masih kepada situasi penyelamatan. Tapi kita sudah siapkan,” pungkasnya.

  • Pemerintah Petakan Kerusakan Rumah dan Siapkan Relokasi di Sumbar

    Pemerintah Petakan Kerusakan Rumah dan Siapkan Relokasi di Sumbar

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan survei peninjauan ke tiga provinsi terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Tiga pejabat eselon I yang terjun langsung, yakni Dirjen Perumahan Perdesaan Imran, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah, dan Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur.

    Fitrah, yang meninjau langsung kondisi pemukiman di Sumatera Barat, mengatakan bahwa rumah warga terdampak terbagi dalam kategori rusak ringan, sedang, berat, serta yang hanyut.

    “Data kemarin, itu ada 691 yang hanyut. Kemungkinan akan bertambah dengan kategori rusak berat karena kondisinya sudah tidak memungkinkan diperbaiki,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Selasa (9/12/2025).

    Menurut Fitrah, rumah yang hanyut itu berada di kawasan yang terdampak perpindahan alur sungai, sehingga banyak permukiman hilang di sempadan sungai. Selain itu, rumah rusak berat berjumlah 1.733 unit, rusak sedang 1.027 unit, dan rusak ringan mencapai 5.347 unit.

    “Data ini sudah kami perbarui per Senin kemarin,” tegasnya.

    Ia menambahkan, pihaknya sedang mengupayakan pengajuan relokasi berdasarkan rekomendasi Pemerintah Provinsi Sumatra Barat hingga tingkat kabupaten dan kota. “Untuk rumah yang hanyut dan hilang, kami sudah menyiapkan opsi lokasi relokasi dari Pemda dan wali kota. Namun anggarannya belum tersedia,” kata Fitrah.

    Saat ini pemerintah pusat dan daerah masih fokus pada penanganan darurat, sehingga PKP belum dapat masuk ke tahap pembangunan hunian.

    “Situasi masih dalam fase penyelamatan, tetapi kami sudah siapkan kebutuhan selanjutnya,” jelasnya.

    Banjir besar di Kota Padang menimbulkan kerusakan pada enam jembatan, jalan, bendungan, dan fasilitas PDAM. Total kerugian infrastruktur diperkirakan mencapai Rp 202,8 miliar.

    Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan bahwa perbaikan difokuskan pada jembatan dan fasilitas vital agar aktivitas warga segera pulih.

    “Kerusakan paling parah terjadi pada Jembatan Gunung Nago senilai Rp 45 miliar, dan Jembatan Kalawi Limau Manis yang putus dengan kerugian Rp 35 miliar,” pungkasnya.

  • Jembatan Kuta Blang di Bireuen Putus, Akses Aceh–Medan Terhenti

    Jembatan Kuta Blang di Bireuen Putus, Akses Aceh–Medan Terhenti

    Aceh, Beritasatu.com — Jembatan Kuta Blang di Kabupaten Bireuen, Aceh, putus akibat banjir besar yang melanda wilayah tersebut sejak akhir November 2025. Kerusakan ini membuat akses di jalur nasional Banda Aceh–Medan terhenti dan memutus mobilitas warga dari kedua sisi sungai Peusangan.

    Putusnya jembatan membuat kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, tidak dapat melintas. Sejak 27 November 2025, jalur tersebut praktis lumpuh dan menyebabkan distribusi logistik serta aktivitas ekonomi masyarakat terganggu.

    Untuk mengatasi kondisi darurat, warga bersama nelayan setempat menyediakan penyeberangan alternatif menggunakan perahu motor. Penyeberangan ini menjadi satu-satunya jalur sementara bagi masyarakat untuk beraktivitas, seperti bekerja, menjemput keluarga, hingga membawa barang kebutuhan sehari-hari. Tarif yang dikenakan berkisar Rp 30.000 per orang.

    Hingga saat ini, warga masih mengandalkan penyeberangan darurat sambil menunggu akses darat kembali normal. Pemerintah mengimbau masyarakat berhati-hati dan mengikuti arahan petugas saat melewati jalur penyeberangan sementara.

  • RSUD Aceh Tamiang Kembali Layani Pasien Darurat Seusai Terendam Banjir

    RSUD Aceh Tamiang Kembali Layani Pasien Darurat Seusai Terendam Banjir

    Aceh Tamiang, Beritasatu.com – Layanan Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Muda Sedia, Aceh Tamiang, kembali beroperasi setelah fasilitas tersebut sebelumnya lumpuh akibat banjir bandang. Aktivasi ini menjadi angin segar bagi warga yang hampir dua pekan hanya mengandalkan posko kesehatan di tingkat kecamatan.

    Direktur RSUD Muda Sedia, Andika Putra, menyampaikan UGD mulai menerima pasien setelah area prioritas dibersihkan dan dinyatakan aman.

    “Sore ini UGD sudah bisa melayani pasien,” kata Andika di RSUD Muda Sedia, Aceh Tamiang, Selasa (9/12/2025).

    Andika menjelaskan, rumah sakit membuka layanan rawat inap darurat dengan kapasitas terbatas. Dari 47 tempat tidur yang tidak terdampak banjir, hanya 20 unit yang bisa digunakan karena ruangan lain belum selesai dibersihkan.

    “Kami siapkan 20 tempat tidur. Sebenarnya ada 47 yang tidak terdampak, tetapi ruangannya terbatas, jadi kami alokasikan 20 saja. Lokasinya di area UGD ini. Jadi UGD ini semacam mini rumah sakit,” ujarnya.

    Namun, RSUD belum dapat melakukan tindakan operasi karena seluruh peralatan di ruang bedah rusak total akibat banjir.

    “Belum memungkinkan. Semua alat operasi rusak, mesin anestesi, kursi operasi, dan peralatan lainnya. Tidak mungkin dilakukan,” ungkapnya.

    Andika menegaskan, RSUD memiliki peran berbeda dari posko kesehatan. Posko hanya menangani keluhan ringan, sementara rumah sakit menangani kasus yang membutuhkan tindakan lebih intensif.

    “Posko untuk penyakit ringan seperti gatal, ISPA, dan rawat jalan. Kalau di sini untuk kasus yang butuh tindakan seperti infus, pengobatan injeksi, dan pemantauan,” jelasnya.

    Saat ini, RSUD Muda Sedia menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan yang kembali beroperasi di Aceh Tamiang. Sebelum UGD kembali beroperasi, tenaga medis RSUD sempat memberikan layanan darurat dari pintu samping bagi warga yang membutuhkan pertolongan cepat.

    “Tetap ada. Kami melayani dari pintu samping. Ada yang tertusuk paku, luka-luka, tetap kami tangani,” kata Andika.

  • Prajurit TNI Tembus Longsor demi Bawa Obat untuk Warga Aceh

    Prajurit TNI Tembus Longsor demi Bawa Obat untuk Warga Aceh

    Jakarta, Beritasatu.com – Prajurit kesehatan TNI AD dari Brigif TP 90/Yudha Giri Dhanu dan Yonif TP 854/Dharma Kersaka Kodam Iskandar Muda menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki untuk menjangkau warga terdampak tanah longsor di Aceh Tengah, Selasa (9/12/2025). 

    Mereka membawa obat-obatan penting serta memberikan layanan kesehatan langsung di lokasi-lokasi yang terisolasi. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, dijelaskan para prajurit menuju Desa Pameu dan Desa Lut Jaya, Kecamatan Rusip Antara. Akses jalan di dua wilayah tersebut terputus akibat longsor.

    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramo, mengatakan jalur menuju lokasi tidak bisa dilalui kendaraan sehingga personel harus berjalan kaki. Langkah ini dinilai lebih efektif untuk mencapai kawasan yang sulit dijangkau.

    “Personel kesehatan menunjukkan dedikasi tinggi demi memastikan obat-obatan esensial, seperti antibiotik, obat diare, vitamin, obat penyakit kulit, dan obat umum lainnya segera digunakan untuk membantu warga pascabencana,” ujar Donny.

    Selain membawa obat-obatan, tim kesehatan juga memberikan layanan langsung di lokasi, mencakup pemeriksaan kesehatan dasar, konsultasi medis, hingga edukasi pencegahan penyakit yang rawan muncul dalam situasi darurat, seperti ISPA, diare, dan infeksi kulit.

    “Layanan ini sangat membantu warga yang beberapa hari terakhir terisolasi tanpa tenaga medis,” tambahnya.

    Donny memastikan prajurit TNI akan terus ditempatkan di wilayah tersebut untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga terdampak bencana. Dengan upaya ini, TNI berharap kondisi kesehatan masyarakat yang terisolasi di Aceh Tengah dapat terus terjaga hingga bantuan dan akses penuh kembali pulih.

  • BGN Alihkan Dapur MBG Layani Pengungsi Banjir Aceh-Sumatera

    BGN Alihkan Dapur MBG Layani Pengungsi Banjir Aceh-Sumatera

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengerahkan ratusan dapur makan bergizi gratis (MBG) untuk memenuhi kebutuhan gizi para pengungsi akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

    Langkah cepat ini dilakukan agar kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan balita tetap mendapatkan asupan makanan yang memadai selama di pengungsian.

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan, hingga saat ini terdapat 319 satuan pelaksana program gizi (SPPG) yang aktif melayani para pengungsi.

    “Alhamdulillah, sampai sekarang ada 319 SPPG yang melayani pengungsi, 105 di Aceh, 108 di Sumatera Utara, dan 66 di Sumatera Barat,” ujarnya di Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

    Dadan menegaskan, dapur MBG akan terus berjalan hingga situasi kembali pulih dan seluruh pengungsi dapat kembali ke rumah masing-masing.

    “Karena sekolah juga masih libur, anak-anak semua ada di pengungsian, ibu hamil dan anak balita juga ada di pengungsian, jadi kita berikan makanan di pengungsian,” katanya.

    Untuk memastikan kebutuhan tetap terpenuhi, BGN telah menyalurkan dana tambahan kepada setiap SPPG yang bertugas.

    Sementara itu, program MBG reguler tetap dilaksanakan di daerah-daerah yang tidak terdampak langsung bencana.

    “Ya, MBG tetap jalan. Di Aceh sendiri ada 81 yang tetap melaksanakan program MBG secara normal, yang jauh dari daerah bencana. Namun, yang di daerah bencana, semua dialokasikan untuk menangani pengungsi,” kata Dadan.

  • Kementerian PU Kerahkan 21 Alat Berat Tangani Infrastruktur SDA Aceh

    Kementerian PU Kerahkan 21 Alat Berat Tangani Infrastruktur SDA Aceh

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengerahkan 21 unit alat berat untuk mempercepat penanganan darurat infrastruktur sumber daya air (SDA) di Provinsi Aceh. Langkah ini dilakukan menyusul kerusakan parah akibat bencana, termasuk 36 titik tanggul jebol, 143 titik tanggul kritis, serta gangguan jaringan irigasi di sejumlah kabupaten.

    “Seluruh Balai Teknis Kementerian PU terus bergerak cepat membantu masyarakat. Penanganan darurat pada tanggul, sungai, dan akses vital harus dipastikan berjalan tanpa menunggu. Kita akan terus memperkuat dukungan alat berat dan personel sampai kondisi kembali pulih,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

    Kementerian PU menugaskan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I sebagai pelaksana utama penanganan infrastruktur SDA di Aceh. Penanganan darurat dilakukan secara paralel dengan memprioritaskan lokasi berisiko banjir susulan melalui pengerahan alat berat dan personel tanggap darurat.

    Sebanyak 21 alat berat telah dimobilisasi ke wilayah terdampak, termasuk Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bireuen, dan Aceh Tenggara.

    Unit alat berat seperti excavator, long-arm excavator, dan wheel loader dikerahkan untuk berbagai pekerjaan, mulai dari pengalihan aliran sungai, pembersihan sedimen, perbaikan tanggul, hingga pembukaan akses logistik dan jalur evakuasi.

    Salah satu prioritas utama adalah lanjutan pengalihan aliran Sungai Manyang di Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya. Upaya ini telah berjalan non-stop sejak akhir November 2025 untuk mencegah limpasan air masuk kembali ke permukiman.

    Di Aceh Tamiang, BWS Sumatera I turut mendukung pemulihan layanan dasar masyarakat melalui pembersihan sedimen di kawasan Kuala Simpang. Bersamaan dengan itu, bantuan logistik seperti sembako, selimut, dan kebutuhan pengungsi disalurkan oleh Satker Bendungan dan PPK Operasi dan Pemeliharaan.

    Pemulihan infrastruktur pendidikan dan keagamaan juga menjadi perhatian. Pada 8 Desember 2025, tim BWS Sumatera I diturunkan untuk membersihkan fasilitas Dayah (lembaga pendidikan Islam tradisional Aceh) di Kecamatan Samalanga, Bireuen, serta membuka kembali akses jalan inspeksi dan fasilitas umum yang tertimbun lumpur dan material banjir.

  • RSUD Aceh Tamiang Kembali Beroperasi Normal setelah Lumpuh Pascabanjir

    RSUD Aceh Tamiang Kembali Beroperasi Normal setelah Lumpuh Pascabanjir

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang kembali beroperasi normal setelah sempat lumpuh total akibat banjir bandang akhir November 2025. Layanan medis dan konektivitas di RSUD kini sudah berjalan seperti sedia kala, siap melayani masyarakat terdampak.

    Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi mengatakan operasional RSUD sudah pulih dan dapat digunakan sepenuhnya untuk melayani masyarakat. Pemulihan ini sejalan dengan perintah dari menteri kesehatan yang menekankan agar pelayanan kesehatan harus diprioritaskan di RSUD Aceh Tamiang.

    “Salah satu kebutuhan krusial, yaitu air bersih untuk layanan medis, kini sudah tersedia. Ketersediaan ini berkat bantuan cepat dari PDAM, Bapaldam Iskandar Muda dan Polda Aceh. Begitu halnya dukungan tenaga medis juga mengalir. Sejumlah relawan tenaga medis dari Sumatera Utara telah turun membantu. Mereka umumnya adalah para relawan yang menawarkan diri secara sukarela,” kata Armia dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

    Armia menjelaskan tim medis juga ikut turun ke posko-posko darurat untuk memberikan pelayanan. Di antaranya fokus menangani ibu hamil dan balita, sebagai kelompok yang paling rentan terdampak pascabencana. Selain layanan medis, Bank Aceh turut berpartisipasi aktif dengan membantu menyuplai kebutuhan obat-obatan bagi masyarakat.

    “Masyarakat yang berobat pascabanjir umumnya mengalami keluhan seperti batuk, gatal-gatal, dan penyakit kulit lainnya yang sering muncul akibat sanitasi yang kurang baik setelah air surut,” tambahnya.

    Untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan ke wilayah terdampak, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga telah mendirikan 10 unit puskesmas darurat di sejumlah lokasi strategis. 

    Kehadiran puskesmas darurat ini diharapkan dapat mempermudah akses kesehatan bagi warga yang tinggal jauh dari RSUD utama.

    Armia mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan layanan kesehatan yang telah diaktifkan kembali dan posko darurat apabila merasakan gangguan kesehatan pascabanjir bandang di Aceh Tamiang.