Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Sebut Tongkat Nabi Musa, Ini 6 Arahan Prabowo Tangani Banjir Sumatera

    Sebut Tongkat Nabi Musa, Ini 6 Arahan Prabowo Tangani Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto benar-benar menaruh perhatian serius terhadap penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Itu ditunjukkan dengan mengunjungi langsung lokasi terdampak. Tercatat Prabowo tiga kali mengunjungi Aceh, dua kali ke Sumatera Utara, dan sekali ke Sumatera Barat. 

    Bahkan, selepas lawatan ke Pakistan, dan Rusia, Prabowo yang tidak terlihat lelah langsung kembali mengunjungi Aceh melihat proses pemulihan bencana. Berselang beberapa hari, Prabowo menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025) sore membahas penanganan bencana di Sumatera dan Aceh.

    “Kita tentunya selalu sadar dan ingat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara terutama, dan Sumatera Barat baru saja mengalami banjir dan tanah longsor dan sebelumnya ada beberapa daerah, kita berdoa saudara-saudara kita segera pulih,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). – (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)Dari rapat kabinet paripurna tersebut terdapat 6 poin arahan Prabowo mengenai penanganan bencana di Sumatera dan Aceh:

    1. Larang Pejabat Foto-Foto di Lokasi Bencana

    Presiden Prabowo Subianto menegur keras kebiasaan sejumlah pejabat yang datang ke lokasi bencana hanya untuk berfoto dan menunjukkan eksistensi. Ia menegaskan, wilayah terdampak bencana bukanlah tempat wisata, melainkan area darurat yang membutuhkan penanganan serius dan langkah konkret.

    “Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir,” ujarnya saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Menurut Prabowo, setiap kunjungan pejabat ke daerah terdampak bencana harus dilandasi niat tulus untuk membantu masyarakat. Kehadiran tersebut, kata dia, wajib dibarengi tugas, tanggung jawab, dan solusi nyata sesuai kewenangan masing-masing, bukan sekadar simbol kehadiran.

    Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam rapat, Minggu (7/12/2025), untuk percepatan penanganan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mulai tentang tentang anggaran hingga layanan publik, guna membantu korban bencana tersebut. – (Antara/Antara)

    2. APBN Sanggup Biayai Penanganan Bencana di Sumatera

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai penanganan bencana di Sumatera berkat kebijakan efisiensi anggaran pada kementerian/lembaga sehingga mengurangi pemborosan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

    Prabowo mengatakan efisiensi tersebut dilakukan sejak awal pemerintahan dan dinilai berhasil menghemat hingga ratusan triliun rupiah.

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). – (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

    “APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini, kita siapkan karena uangnya ada, karena di awal pemerintahan kita, kita menghemat ratusan triliun, yang saya diserang, dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    3. Apresiasi Bantuan Semua Pihak

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pemerintah hingga relawan yang terlibat langsung dalam penanganan bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Prabowo menilai kehadiran para pejabat kementerian hingga jajaran pelaksana meliputi TNI-Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, tim SAR gabungan, dan BUMN seperti Pertamina dan PLN menunjukkan komitmen kuat negara dalam membantu masyarakat terdampak.

    “Semua saya lihat, hampir semua kementerian/lembaga hadir di situ. Terima kasih,” ucap Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

  • Kemenkum Raih Badan Publik Informatif 4 Tahun Berturut-turut

    Kemenkum Raih Badan Publik Informatif 4 Tahun Berturut-turut

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Hukum (Kemenkum) kembali meraih predikat badan publik yang informatif. Capaian ini membuat Kemenkum berhasil meraih predikat informatif selama empat tahun berturut-turut.

    Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama (Karo Hukerma) Kemenkum, Ronald Lumbuun mengucapkan puji syukur atas capaian yang diraih, dan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenkum yang terlibat dalam penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).

    “Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Kemenkum berhasil kembali meraih predikat badan publik yang informatif untuk ke empat kalinya secara berturut-turut. Terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenkum yang terlibat dalam penilaian. Ini (Predikat Informatif) merupakan hasil kerja keras kita bersama,” ujar Ronald usai menerima penghargaan dari KIP dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Lebih lanjut Karo Hukerma mengatakan, hasil keterbukaan informasi Kemenkum tahun ini menjadi modal Kemenkum untuk memberikan pelayanan informasi yang lebih optimal kepada masyarakat.

    “Hasil tahun ini menjadi bahan evaluasi kita (PPID Kemenkum) untuk memberikan pelayanan informasi yang lebih optimal kepada masyarakat di masa yang akan datang,” kata Ronald.

    Sementara itu, Ketua KIP Donny Yoegiantoro mengatakan, tantangan badan publik dalam memberikan pelayanan informasi di masa yang akan datang akan semakin berat. Untuk itu dibutuhkan komitmen yang tinggi oleh para pimpinan badan publik untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

    “Tantangan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) semakin tinggi, oleh karena itu dibutuhkan komitmen yang kuat dari para pimpinan badan publik. Bila perlu dibentuk struktural PPID di badan publik,” tandas Donny.

  • Eks Menag Yaqut Dipanggil KPK, Kuasa Hukum Pastikan Hadir

    Eks Menag Yaqut Dipanggil KPK, Kuasa Hukum Pastikan Hadir

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil pada hari ini. Pemeriksaan tersebut dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini.

    Mellisa memastikan kliennya akan memenuhi panggilan penyidik KPK. “Hadir, mba,” ujar Mellisa saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (16/12/2025).

    Yaqut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

    Pemeriksaan hari ini merupakan agenda kedua bagi Yaqut. Sebelumnya, ia telah menjalani pemeriksaan pada Senin (1//9/2025). Saat itu, penyidik mendalami perbedaan aturan dalam pembagian tambahan kuota haji untuk periode 2023-2024.

    Materi pemeriksaan serupa juga didalami melalui staf khusus Yaqut yang juga Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ishfah Abidal Aziz. Ishfah telah diperiksa sebagai saksi pada hari yang sama.

    Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al-Saud, pada 19 Oktober 2023.

    Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari total kuota haji Indonesia.

    Kuota tersebut terdiri atas jemaah haji khusus dan petugas haji khusus. Sementara itu, sebanyak 92% kuota diperuntukkan bagi jemaah haji reguler. Dengan tambahan kuota haji sebanyak 20.000, seharusnya 18.400 kuota dialokasikan untuk haji reguler dan 1.600 kuota untuk haji khusus.

  • 3 Jalur Resmi Jadi ASN, Mana yang Paling Tepat?

    3 Jalur Resmi Jadi ASN, Mana yang Paling Tepat?

    Jakarta, Beritasatu.com – Menjadi aparatur sipil negara (ASN) masih menjadi salah satu pilihan profesi yang paling diminati. ASN mencakup dua status kepegawaian utama, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Keduanya berada di bawah naungan pemerintah dan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Daya tarik profesi ASN tidak terlepas dari janji stabilitas kerja, jaminan kesejahteraan, serta kesempatan untuk mengabdi langsung kepada negara.

    Namun, masih banyak calon pelamar yang merasa bingung dalam menentukan jalur yang paling tepat. Apakah harus menempuh sekolah kedinasan, bersaing dalam seleksi CPNS yang dikenal ketat, atau memanfaatkan peluang melalui formasi PPPK?

    Untuk menjadi ASN, terdapat beberapa jalur resmi yang dapat ditempuh sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan tujuan karier masing-masing. Setiap jalur memiliki karakteristik, keunggulan, serta tantangan yang berbeda.

    Jalur Sekolah Kedinasan sebagai Pintu Masuk ASN

    Jalur sekolah kedinasan atau sekdin menjadi salah satu jalur favorit untuk menjadi ASN, terutama bagi lulusan SMA atau SMK. Sekolah kedinasan merupakan institusi pendidikan tinggi yang berada di bawah naungan kementerian atau lembaga pemerintah, seperti Politeknik Keuangan Negara STAN, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

    Kurikulum sekolah kedinasan dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah sejak awal masa pendidikan. Keunggulan utama jalur ini terletak pada biaya pendidikan yang relatif murah bahkan gratis, serta adanya ikatan dinas.

    Beberapa sekolah kedinasan bahkan memberikan uang saku kepada peserta didik selama masa pendidikan. Setelah lulus dan dinyatakan memenuhi syarat, alumni sekolah kedinasan umumnya langsung diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan ditempatkan di instansi yang menaungi sekolah tersebut.

    Dengan demikian, lulusan sekdin tidak perlu lagi mengikuti seleksi CPNS umum. Status ini memberikan kepastian karier yang kuat, termasuk hak atas gaji tetap, jenjang kepangkatan, serta jaminan pensiun sebagai PNS.

    Namun, kepastian tersebut sebanding dengan tingkat persaingan yang sangat ketat. Seleksi masuk sekolah kedinasan dilakukan secara berlapis dan kompetitif.

    Calon peserta harus memenuhi persyaratan nilai akademik, batas usia, serta mengikuti serangkaian tahapan seleksi yang cukup kompleks. Tahapan seleksi sekolah kedinasan umumnya meliputi seleksi kompetensi dasar (SKD) berbasis computer assisted test (CAT), tes akademik lanjutan, tes kesehatan, tes kesamaptaan atau fisik, hingga wawancara.

    Seluruh proses ini bertujuan menyaring calon ASN terbaik yang siap ditempa menjadi PNS profesional di instansi strategis negara.

    Jalur Seleksi CPNS

    Jalur CPNS merupakan mekanisme rekrutmen ASN yang paling dikenal masyarakat karena terbuka luas bagi lulusan D-3, S-1, hingga S-2 dari berbagai disiplin ilmu. Jalur ini ditujukan bagi pelamar yang ingin berstatus sebagai PNS di instansi pemerintah pusat maupun daerah.

    Peserta yang berhasil lolos seleksi CPNS akan diangkat sebagai PNS dengan status kepegawaian penuh. Hak yang diperoleh mencakup gaji pokok, berbagai tunjangan, jenjang karier yang jelas, serta jaminan pensiun.

    Berbeda dengan sekolah kedinasan, jalur CPNS tidak menyediakan pendidikan khusus, sehingga pelamar diharapkan telah memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan formasi yang dilamar.

    Seleksi CPNS dikenal sangat kompetitif dan diselenggarakan secara terpusat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Proses seleksinya terdiri dari dua tahap utama. Tahap pertama adalah SKD, yang menguji kemampuan peserta dalam tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensi umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP) menggunakan sistem CAT.

    Peserta yang berhasil melewati nilai ambang batas SKD akan melanjutkan ke tahap kedua, yaitu seleksi kompetensi bidang (SKB). Pada tahap ini, peserta diuji kemampuan teknis sesuai dengan jabatan dan instansi yang dilamar.

    Keberhasilan melalui jalur CPNS sangat bergantung pada persiapan yang matang serta pemahaman materi ujian yang menyeluruh.

    Jalur PPPK

    PPPK merupakan jalur yang relatif lebih baru dalam sistem rekrutmen ASN. Meskipun sama-sama berstatus ASN, PPPK memiliki perbedaan mendasar dibandingkan PNS yang direkrut melalui sekolah kedinasan atau seleksi CPNS.

    Perbedaan utama terletak pada status kepegawaian. PPPK diangkat berdasarkan kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu, umumnya minimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan evaluasi kinerja. Berbeda dengan PNS, PPPK bukan pegawai tetap dan tidak memperoleh jaminan pensiun.

    Meski demikian, PPPK tetap mendapatkan gaji dan tunjangan yang hampir setara dengan PNS pada jabatan yang sama. Selain itu, PPPK juga diikutsertakan dalam program jaminan hari tua (JHT) serta jaminan kesehatan.

    Saat ini, rekrutmen PPPK difokuskan untuk mengisi formasi yang membutuhkan keahlian dan pengalaman kerja tertentu. Formasi PPPK banyak didominasi oleh tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Jalur ini sering menjadi solusi bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah.

    Proses seleksi PPPK meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi menguji kemampuan manajerial, sosial kultural, serta kemampuan teknis sesuai dengan bidang yang dilamar.

    Keunggulan jalur PPPK terletak pada peluang yang lebih besar bagi pelamar berpengalaman untuk memperoleh status ASN dengan penghasilan yang stabil.

    Ketentuan Pemilihan Jalur ASN

    Dalam praktiknya, pelamar tidak diperbolehkan mengikuti seluruh jalur ASN secara bersamaan dalam satu tahun rekrutmen. Pada periode yang sama, BKN biasanya menetapkan aturan ketat yang mewajibkan pelamar hanya memilih satu jenis seleksi, baik sekolah kedinasan, CPNS, maupun PPPK.

    Ketentuan ini diterapkan untuk menjaga ketertiban administrasi dan memastikan proses seleksi berjalan secara adil. Meskipun demikian, pelamar tetap memiliki kesempatan untuk mencoba jalur ASN lainnya pada tahun berikutnya apabila belum berhasil.

    Oleh karena itu, sebelum mendaftar, calon pelamar ASN disarankan untuk mempertimbangkan secara matang jalur yang paling sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta rencana karier jangka panjang.

  • Cegah Macet Saat Nataru 2025, Polri Siapkan 3 Skema Ini

    Cegah Macet Saat Nataru 2025, Polri Siapkan 3 Skema Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol Dedi Prasetyo, memastikan jajarannya telah mematangkan skema rekayasa lalu lintas untuk menghadapi libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Langkah taktis ini diambil guna mengurai kepadatan dan menjamin kelancaran mobilitas masyarakat.

    Dalam keterangannya, Wakapolri menegaskan tiga skema utama yang akan diterapkan di jalur-jalur krusial. “Polri juga mempersiapkan berbagai macam rencana rekayasa arus lalu lintas, baik pada arus mudik maupun pada arus balik dengan pola ganjil genap, contra flow, hingga one way,” ujar Dedi Prasetyo di Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan baik, skema rekayasa ini akan disosialisasikan secara masif melalui berbagai kanal media. Pelaksanaan di lapangan akan dikawal melalui Operasi Lilin 2025 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025.

    Operasi ini melibatkan kekuatan penuh sebanyak 146.701 personel gabungan. “Ini adalah personel gabungan yang terdiri dari 77.637 personel Polri, kemudian 13.775 dari personel TNI, dan sisanya 55.289 adalah personel dari gabungan stakeholder terkait lainnya,” ungkap Wakapolri memerinci.

    Fokus pengamanan mencakup 44.226 objek vital, mulai dari gereja, terminal, pelabuhan, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, hingga lokasi wisata yang menjadi pusat keramaian perayaan Tahun Baru 2026.

    Puncak Arus Mudik dan Balik

    Berdasarkan data survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pergerakan masyarakat pada Nataru kali ini diprediksi melonjak dibandingkan tahun sebelumnya, dengan estimasi mencapai 119,5 juta orang.

    Polri memetakan jadwal krusial yang perlu diwaspadai pengendara:

    Puncak Arus Mudik: 20–24 Desember 2025.Puncak Arus Balik: 28 Desember 2025–4 Januari 2026.

    Dedi juga menginstruksikan seluruh jajaran Polda dan Polres untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah kesiapan sarana, prasarana, serta antisipasi bencana alam yang mungkin terjadi selama periode libur panjang tersebut.

  • Pemerintah Salurkan 44.000 Ton Beras untuk Korban Banjir Sumatera

    Pemerintah Salurkan 44.000 Ton Beras untuk Korban Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh tetap terjaga. Hingga saat ini, pemerintah telah menyalurkan puluhan ribu ton beras ke wilayah terdampak.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, sebanyak 44.000 ton beras telah dikirimkan ke tiga provinsi tersebut sebagai bagian dari penanganan darurat bencana. “Kami sudah mengirimkan beras kurang lebih 44.000 ton sampai dengan hari ini,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Selain penyaluran beras, pemerintah juga menyiapkan cadangan pangan dalam jumlah besar guna memastikan tidak terjadi kekurangan di daerah terdampak. Cadangan beras yang disiagakan mencapai sekitar 120.000 ton atau tiga kali lipat dari kebutuhan di lapangan.

    “Jadi, pangan tidak ada masalah,” tegas Amran.

    Tak hanya beras, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan lainnya berupa minyak goreng dengan total volume sekitar 6.000 ton. Secara keseluruhan, nilai bantuan dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp 1 triliun, ditambah dukungan dari kementerian lain serta mitra pemerintah senilai kurang lebih Rp 75 miliar.

    Untuk mempercepat distribusi logistik ke wilayah terdampak, Kementerian Pertanian bersama instansi terkait telah mengerahkan dua kapal pengangkut bantuan. Satu kapal tambahan dijadwalkan segera menyusul. “Total ada tiga kapal yang membawa bantuan ke lokasi,” kata Amran.

    Mentan juga mengungkapkan, sekitar 70.000 hektare lahan sawah mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor di wilayah Sumatera dan Aceh. Meski demikian, pemerintah optimistis pemulihan sektor pertanian dapat dilakukan secara bertahap.

    “Insyaallah, kerusakan sawah ini bisa kami tangani dan kami mulai bekerja kembali pada Januari,” pungkas Amran.

  • Kinerja Pertanian 2025: Mentan Amran Dapat Apresiasi Presiden

    Kinerja Pertanian 2025: Mentan Amran Dapat Apresiasi Presiden

    Jakarta, Beritasatu.com –  Kementerian Pertanian mencatat kinerja positif sepanjang 2025, mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna. Laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi satu-satunya yang mendapat tepuk tangan dari Presiden dan para menteri.

    Dalam paparannya, Mentan Amran menyampaikan penanganan pangan di daerah terdampak bencana. Ia memastikan stok dan distribusi pangan nasional aman. “Izin Bapak Presiden, kami laporkan bantuan pangan ke daerah bencana. Kami sudah mengirim beras sekitar 44 ribu ton, dan cadangan kami siapkan tiga kali lipat dari kebutuhan, 120 ribu ton. Jadi pangan tidak ada masalah,” kata Amran di Istana Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Selain beras, Kementerian Pertanian menyalurkan minyak goreng serta dukungan internal kementerian dan mitra. Total bantuan pemerintah mencapai sekitar Rp 1 triliun, sementara bantuan internal dan mitra Rp 75 miliar. “Dua kapal sudah berangkat, besok satu kapal lagi, jadi total tiga kapal,” jelas Amran.

    Mentan Amran juga melaporkan kerusakan lahan sawah akibat bencana mencapai 70 ribu hektare, dan penanganan akan dimulai Januari 2026. Tak hanya soal bencana, Amran menyoroti capaian kesejahteraan petani yang meningkat signifikan, dengan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 124,36 persen, tertinggi sepanjang sejarah. Pendapatan petani padi naik hingga Rp 120 triliun.

    Kinerja ekspor pertanian juga positif, tumbuh 42 persen hingga Agustus 2025 dibanding periode sama tahun lalu, dengan proyeksi akhir tahun mencapai 33-35 persen. Produksi beras nasional meningkat 4,17 juta ton, lebih cepat dari target, dan stok beras tercatat mencapai 3,7 juta ton, level tertinggi dalam sejarah modern Indonesia.

    Di sektor pupuk, Kementerian Pertanian mencatat peningkatan volume 700 ribu ton dengan penurunan harga 20 persen tanpa menambah anggaran negara, melalui revitalisasi regulasi yang berjalan selama dua bulan.

    Menutup laporan, Mentan Amran menyebut Kementerian Pertanian baru menerima penghargaan dari FAO. Kebijakan Indonesia yang tidak lagi mengimpor beras berdampak pada penurunan harga pangan dunia, dari 650 dolar per ton menjadi 340 dolar, turun 42 persen.

    Paparan komprehensif Mentan Amran itu mendapat tepuk tangan Presiden dan jajaran menteri, menegaskan apresiasi atas kinerja positif Kementerian Pertanian sepanjang 2025.

  • Percepat Pemulihan Banjir Sumatera, TNI Kerahkan 82 Alutsista

    Percepat Pemulihan Banjir Sumatera, TNI Kerahkan 82 Alutsista

    Jakarta Beritasatu.com – Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan sebanyak 82 alat utama sistem senjata (alutsista) guna mendukung percepatan penanganan bencana di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Pengerahan alutsista ini menjadi tulang punggung operasi kemanusiaan, khususnya untuk distribusi logistik dan menjangkau daerah-daerah terisolasi.

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, alutsista yang digelar terdiri dari berbagai matra untuk mendukung operasi darat, laut, dan udara. “Alutsista yang digelar saat ini sebanyak 82 unit,” ujar Agus di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Perinciannya, TNI mengoperasikan 26 unit pesawat, 36 unit helikopter, serta 20 unit kapal perang (KRI). Untuk dukungan udara, TNI mengerahkan pesawat A400, Hercules, CN-295, dan Casa 212, termasuk pesawat bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Sementara itu, armada helikopter, seperti Caracal, Super Puma, Bell 412, MI-17, Panther, hingga Dauphin Basarnas dimanfaatkan untuk evakuasi korban, pengiriman logistik, serta misi airdrop ke wilayah yang tidak dapat dijangkau melalui jalur darat.

    Dukungan jalur laut juga diperkuat dengan pengoperasian 20 unit KRI yang terus berlayar untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan ke tiga provinsi terdampak bencana tersebut.

    Agus menegaskan, pengerahan alutsista difokuskan untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau wilayah-wilayah paling sulit diakses. “Sampai hari ini, dukungan logistik masih terus dilaksanakan, terutama ke wilayah yang tidak bisa dijangkau melalui jalan darat,” tegasnya.

    Pengerahan puluhan alutsista ini menjadi bentuk komitmen TNI dalam mempercepat penanganan darurat bencana, menjaga keselamatan warga, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi secara cepat dan tepat.

  • 600 Dokter dan Perawat Siap Dikirim ke Wilayah Banjir Sumatera

    600 Dokter dan Perawat Siap Dikirim ke Wilayah Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 600 dokter umum, dokter spesialis, dan perawat disiapkan untuk memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas yang berada di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengiriman ratusan tenaga medis ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk memastikan layanan kesehatan tetap optimal di tengah kondisi darurat bencana. “Kita batch pertama akan memberangkatkan 600 orang. Sebanyak 450 di antaranya sudah siap diberangkatkan minggu ini,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Budi menjelaskan, Kementerian Kesehatan telah melakukan pendataan kebutuhan dokter umum, dokter spesialis, dan perawat di seluruh wilayah terdampak. Para tenaga medis tersebut nantinya akan digilir atau rolling setiap dua pekan untuk menjaga kondisi fisik dan stamina selama bertugas di daerah bencana.

    Untuk teknis keberangkatan, Kemenkes berencana bekerja sama dengan TNI, termasuk dalam penyediaan transportasi udara. “Kalau diangkutnya pakai Hercules juga bisa, biar mereka merasakan Hercules,” kata Budi.

    Menurutnya, para dokter dan perawat yang terlibat berasal dari berbagai kampus dan rumah sakit di seluruh Indonesia. Kemenkes membuka rekrutmen melalui organisasi profesi serta fakultas kedokteran, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI), Universitas Muhammadiyah, hingga Nahdlatul Ulama.

    “Yang datang ternyata bukan hanya dokter magang atau koas. Dokter umum dan dokter spesialis pun mau mengorbankan pendapatan mereka untuk berangkat ke daerah bencana,” ungkap Budi.

    Menkes menambahkan, misi kemanusiaan para tenaga medis ini dianalogikan, seperti operasi militer bagi prajurit TNI. Pemerintah pun menyiapkan bentuk apresiasi bagi mereka yang terlibat langsung dalam penanganan bencana. “Ini seperti operasi kemanusiaan. Nanti akan diberikan penghargaan karena mereka sudah ikut misi kemanusiaan,” pungkas Budi.

  • Menkes: Semua RS Terdampak Banjir Sumatera Sudah Beroperasi

    Menkes: Semua RS Terdampak Banjir Sumatera Sudah Beroperasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memastikan seluruh rumah sakit yang terdampak banjir di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh kini telah kembali beroperasi dan melayani masyarakat.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, sebanyak 41 rumah sakit sempat tidak berfungsi akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi pada 26 November 2025. Namun saat ini, seluruh rumah sakit tersebut sudah kembali beroperasi.

    “Alhamdulillah, sekarang 100% rumah sakit sudah mulai beroperasi kembali,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Budi menjelaskan, operasional rumah sakit di wilayah terdampak dilakukan secara bertahap. Layanan yang dibuka lebih dahulu adalah instalasi gawat darurat (IGD) dan ruang operasi, sebelum akhirnya kembali memberikan pelayanan secara penuh.

    Salah satu rumah sakit yang sempat menjadi perhatian adalah Rumah Sakit Tanjungpura di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Rumah sakit tersebut terdampak banjir cukup parah, tetapi kini sudah kembali melayani pasien.

    “Kemarin banjir, hari ini sudah beroperasi. Memang masih terbatas di IGD dan operasi, tetapi akan terus kami tingkatkan sampai layanan penuh bisa berjalan,” kata Budi.

    Pemulihan rumah sakit menjadi prioritas utama Kementerian Kesehatan agar layanan kesehatan rujukan tetap berjalan, khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana.

    Setelah seluruh rumah sakit kembali berfungsi, fokus pemulihan selanjutnya diarahkan ke layanan kesehatan tingkat pertama, yakni puskesmas. Dari hampir 1.000 puskesmas di wilayah terdampak, sekitar 500 di antaranya sempat mengalami gangguan operasional.

    Hingga saat ini, sebanyak 414 puskesmas telah kembali beroperasi. Sementara sisanya belum dapat difungsikan karena mengalami kerusakan berat, bahkan ada yang hanyut dan hilang akibat bencana.

    “Setelah rumah sakit selesai, kita masuk ke tahap kedua, yaitu puskesmas. Target kami, dalam dua minggu ke depan puskesmas yang belum beroperasi ini bisa segera difungsikan,” jelas Budi.

    Keberadaan puskesmas dinilai sangat penting untuk melayani kesehatan masyarakat, baik di permukiman maupun sekitar 800.000 pengungsi yang tersebar di berbagai posko. Menkes pun meminta dukungan semua pihak agar percepatan pemulihan layanan kesehatan pascabencana dapat berjalan optimal dan merata.