Category: Beritasatu.com Nasional

KPK Dalami Aset Tak Tercatat Ridwan Kamil Termasuk Kafe di Seoul

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan kembali mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Fokus penyidikan kali ini adalah mendalami sejumlah aset milik RK yang diduga tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa penelusuran ini bertujuan untuk memastikan sumber perolehan aset tersebut selama RK menjabat sebagai orang nomor satu di Jawa Barat.

“Tentu nanti masih akan dilakukan pendalaman terkait dengan dugaan aset-aset yang tidak dilaporkan di LHKPN, nanti akan ditelusuri, ini sumber perolehannya dari mana saja karena setiap aset ataupun harta seorang penyelenggara negara itu wajib dilaporkan,” ujar Budi Prasetyo, Rabu (31/12/2025).

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa aset-aset yang menjadi sorotan KPK berupa harta tidak bergerak yang tersebar di beberapa lokasi strategis, mulai dari Bandung, Bali, hingga Seoul, Korea Selatan. Salah satu aset yang didalami penyidik adalah kepemilikan tempat usaha berupa kafe.

“Ya, di antaranya ada beberapa tempat-tempat usaha begitu ya yang dimiliki oleh pak RK,” jelas Budi tanpa merinci detail lokasi spesifiknya.

Aset-aset misterius ini sebelumnya telah dikonfirmasi penyidik saat pemeriksaan RK pada 2 Desember 2025 lalu. Meski RK diklaim kooperatif dalam memberikan keterangan umum mengenai hartanya, KPK memandang perlu adanya pendalaman lebih lanjut untuk mencocokkan fakta lapangan dengan laporan resmi.

Dalam pemeriksaan sebelumnya, penyidik mencecar Ridwan Kamil mengenai aliran dana non-bujeter yang dikelola oleh Divisi Corporate Secretary Bank BJB. Ridwan Kamil sendiri secara tegas membantah menerima aliran dana tersebut. Ia berdalih bahwa pengadaan iklan merupakan aksi korporasi murni dari BUMD yang di luar pengetahuannya sebagai gubernur.

Namun, KPK menyatakan telah, mengantongi bukti kuat. Sejumlah barang bukti mewah bahkan telah diamankan dari kediaman RK, termasuk, mobil mewah Mercedes-Benz, motor gede (Moge) Royal Enfield.

Penelusuran aset di luar LHKPN ini menjadi babak baru dalam penyidikan untuk melihat apakah ada keterkaitan antara aliran dana korupsi korporasi dengan perolehan harta pribadi sang mantan gubernur.

31/12/2025 14:05
1.054 Personel dari IPDN Dikerahkan Bantu Pemulihan Aceh Pascabencana

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengerahkan sebanyak 1.054 personel dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, dari total 1.054 personel yang dikirim, sebanyak 869 personel merupakan praja IPDN, sementara 185 personel lainnya adalah aparatur sipil negara (ASN) dari lingkungan IPDN.

“Kami juga rencana mengirimkan dari IPDN, itu sebanyak 1.054 personel,” ujar Tito dalam konferensi pers di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

Pengerahan personel dari IPDN dijadwalkan mulai 3 Januari 2026 dan akan berlangsung selama 1 bulan. Tito menyebut seluruh personel tersebut akan ditempatkan di wilayah dengan tingkat dampak paling berat, yakni Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara.

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam rapat, Minggu (7/12), untuk percepatan penanganan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mulai tentang tentang anggaran hingga layanan publik, guna membantu korban bencana tersebut. – (Antara/Antara)

Tito mengungkapkan terdapat 22 desa yang rusak parah atau hilang akibat banjir dan longsor di Sumatera pada akhir November 2025. Perinciannya, 13 desa hilang di Aceh, delapan desa di Sumatera Utara, dan satu desa di Sumatera Barat.

Selain itu, terdapat 1.580 kantor desa di tiga provinsi tersebut yang terdampak bencana sehingga aktivitas pemerintahan desa tidak dapat berjalan normal.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.455 kantor desa terdampak di Aceh, sementara 93 kantor desa di Sumatera Utara, dan 32 kantor desa di Sumatera Barat. Menurut Tito, perbedaan jumlah kerusakan tersebut menunjukkan bahwa beban pemulihan pemerintahan desa paling besar berada di wilayah Aceh.

“Paling banyak kantor desa yang rusak, yang terdampak itu adalah di Aceh Utara 800-an dan Aceh Tamiang,” papar Tito.

Atas dasar itu, Tito menilai keterlibatan Kementerian Dalam Negeri menjadi suatu kewajiban untuk membangkitkan kembali fungsi pemerintahan, khususnya pemerintahan desa, meskipun pemerintahan di tingkat kabupaten masih dapat berjalan.

Dalam pelaksanaannya, Tito menjelaskan bahwa personel praja IPDN beserta para pengasuhnya akan mengemban dua tugas utama. Pertama, membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan administrasi desa. Kedua, mendukung upaya menghidupkan roda pemerintahan desa yang terdampak bencana agar dapat kembali memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Jadi ini sebulan mereka dan termasuk dalam kurikulum, masuk sebagai semacam kuliah kerja nyata. Jadi ini mereka berhadapan langsung dengan permasalahan sambil membantu masyarakat,” pungkas Tito.

29/12/2025 17:18
Menpar: Kebijakan WFA Perluas Pergerakan Wisatawan pada Libur Nataru

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan kebijakan work from anywhere (WFA) yang dikembangkan melalui kampanye work from mall (WFM) oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menunjang pergerakan wisatawan, khususnya wisatawan nusantara, pada momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

“Kami mendukung penuh kebijakan WFA. Langkah ini merupakan solusi strategis untuk mengombinasikan suasana libur Natal dan Tahun Baru dengan tetap menjaga produktivitas kerja secara profesional,” kata Menpar Widiyanti Putri dalam keterangannya pada Sabtu (27/12/2025).

Menpar menjelaskan kampanye ini juga sejalan dengan program “BINA Indonesia Great Sale 2025: Wisata Belanja di Indonesia” yang menawarkan beragam diskon menarik untuk meningkatkan minat wisata belanja masyarakat.

Program yang berlangsung pada 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 ini melibatkan 80.000 gerai, 800 merek, dan lebih dari 400 pusat perbelanjaan di 24 provinsi dengan penawaran diskon 20%–80%. Khusus bagi wisatawan mancanegara, disediakan pula fasilitas pengembalian pajak (tax refund) sebesar 11%.

“Sinergi antara produktivitas kerja dan momentum belanja nasional ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi pariwisata dan perdagangan,” ujar Menpar Widiyanti.

Menurut Widiyanti, pekerja yang memilih bekerja dari mal diharapkan tetap berkontribusi terhadap konsumsi, misalnya dengan membeli kopi atau makanan di tenant mal. Aktivitas tersebut diyakini mampu menggerakkan roda perekonomian.

“Apabila banyak masyarakat atau karyawan yang bekerja di mal, itu bisa meningkatkan perputaran perekonomiannya,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan belanja masyarakat. Sebelumnya, pemerintah bersama industri juga menghadirkan program lain seperti Harbolnas dan every purchase is cheap (EPIC).

“Sampai akhir tahun kita targetkan sekitar Rp 110 triliun dapat dibelanjakan,” ujar Menko Airlangga.

Ia berharap program ini semakin meningkatkan daya tarik bagi wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara.

“Wisata belanja menjadi salah satu atraksi yang menarik ketika wisatawan datang ke Indonesia. Beberapa negara penyumbang wisatawan terbesar seperti Malaysia, banyak yang berbelanja di factory outlet (FO). Wisata belanja seperti inilah yang akan terus kita dorong sehingga quality tourism juga meningkat,” kata Airlangga.

27/12/2025 10:09
Isu Politik-Hukum: Revisi UU Kebencanaan hingga TPPO di Kamboja

Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik dan hukum selama sehari terakhir diramaikan dengan berita mengenai rencana revisi UU Kebencanaan hingga pemulangan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja.

Selain itu, ada juga berita mengenai Rapimnas I Golkar dan juga mutasi serta rotasi di lingkungan Kejaksaaan Agung.

Berikut lima isu politik dan hukum terkini Beritasatu.com:

1. DPR Siapkan Revisi UU Bencana, BNPB Berpeluang Jadi Kementerian

Komisi VIII DPR mulai ancang-ancang merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana atau UU Penanggulangan Bencana. Langkah ini diambil menyusul evaluasi penanganan banjir besar di Sumatera yang dinilai masih menyisakan persoalan, terutama dalam aspek koordinasi lintas lembaga.

Anggota Komisi VIII DPR, M Husni, menyebut lemahnya koordinasi antarkementerian dan lembaga berdampak pada distribusi bantuan yang tidak optimal. Meski bantuan telah disalurkan, efektivitas dan ketepatan sasaran dinilai masih belum maksimal.

2. Soal Bendera GAM, TB Hasanuddin: Desember Ini Biasa, Nanti Berhenti

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menanggapi dengan santai aksi sekelompok masyarakat yang membawa bendera bulan bintang yang identik dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Kota Lhokseumawe, Aceh, Kamis (25/12/2025).

Politikus PDI Perjuangan itu menilai aksi tersebut bukan hal baru dan kerap muncul setiap Desember. Hal itu karena bertepatan dengan momen kelahiran gerakan tersebut. “Itu biasa setiap Desember, nanti juga berhenti,” kata TB Hasanuddin saat dihubungi, Jumat (26/12/2025).

3. Rapimnas I Golkar Tegaskan Solid di Bawah Kepemimpinan Bahlil

Rapimnas I Partai Golkar menjadi momentum penting yang menegaskan soliditas dan kekompakan internal partai di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku, Umar Lessy.

Umar mengatakan, rapimnas I merupakan salah satu forum pengambilan keputusan tertinggi partai yang memperlihatkan konsolidasi kuat seluruh elemen Golkar, mulai dari jajaran pimpinan pusat hingga daerah. “Saya bersama seluruh pimpinan daerah, termasuk organisasi masyarakat (ormas) dan sayap Partai Golkar, menyatakan dukungan penuh untuk mengawal kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia dalam menjalankan agenda strategis partai,” ujar Umar Lessy.

4. Mutasi Kejaksaan, Jaksa Agung Tunjuk Kajari Baru di Sejumlah Daerah

Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Sejumlah posisi strategis kepala kejaksaan negeri (kajari) kini diisi oleh pejabat baru sebagai bagian dari penyegaran organisasi.

Mutasi tersebut tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-1734/C/12/2025 tertanggal 24 Desember 2025, yang ditandatangani Jaksa Agung Muda Pembinaan Hendro Dewanto. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan mutasi ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan, memperkuat kinerja institusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum.

5. 9 WNI Diduga Terlibat Online Scam Kamboja Tiba di Soekarno-Hatta

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memulangkan sembilan warga negara Indonesia (WNI) dari Kamboja yang diduga terlibat dalam praktik penipuan daring (online scam). Dari jumlah tersebut, tujuh orang diketahui sempat diperkerjakan di sentra penipuan online di sejumlah wilayah di negara tersebut.

Seluruh WNI dipulangkan menggunakan penerbangan komersial dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Jumat (26/12/2025) malam.

27/12/2025 06:33
WN Korea hingga Rusia Turut Jadi Korban TPPO Online Scam di Kamboja

Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mohammad Irhamni menyampaikan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sindikat online scam atau penipuan online di Kamboja, bukan hanya menyasar warga negara Indonesia (WNI).

Irhamni menuturkan, hasil penyelidikan Bareskrim Polri menyatakan korban TPPO online scam Kamboja juga menjerat warga negara Rusia, Korea, Cina, dan warga lokal Kamboja sendiri.

Merespons hasil penyelidikan tersebut, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan kepolisian Kamboja dalam upaya penegakan hukum TPPO online scam.

“Jadi kepolisian Kamboja perlu melakukan penegakan hukum penertiban kemudian yang melibatkan warga negara lokal Kamboja tentunya bisa ditindak ataupun yang melibatkan warga negara Indonesia, mereka lakukan deportasi dan kami lakukan penegakan hukum di Indonesia sendiri,” ujar Irhamni kepada wartawan di Aula Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

Irhamni memastikan pihaknya menerima pengaduan bagi WNI yang menjadi korban TPPO agar segera melapor melalui desk Ketenagakerjaan Polri. Ia pun akan menghormati kerahasiaan saksi dan korban bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Karena biasanya menjadi korban itu kan malu. Oleh sebab itu, ini menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum kami untuk mengetahui siapa sebenarnya korban-korban yang ada di Indonesia,” ucapnya.

Lebih lanjut, Irhamni menyebut pergerakan transaksi keuangan hasil TPPO online scam dari Indonesia ke Kamboja menyentuh triliunan rupiah.

“Capital outflow kita yang lari ke sana berapa? Triliun kira-kira. Itu yang menjadi perhatian pemerintah untuk dilakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan online scam ini. Transaksi terlihat semua di rekening-rekening, tentunya di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) juga akan terlihat alirannya dari mana terus ke mana,” sambungnya.

Irhamni pun menegaskan pemberantasan TPPO online scam perlu kolaborasi antarkedua negara, mulai dari pemerintah hingga penegak hukum di Kamboja dengan Bareskrim Polri dan KBRI Phnom Penh Kamboja.

27/12/2025 06:06
Sebut Tongkat Nabi Musa, Ini 6 Arahan Prabowo Tangani Banjir Sumatera

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto benar-benar menaruh perhatian serius terhadap penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Itu ditunjukkan dengan mengunjungi langsung lokasi terdampak. Tercatat Prabowo tiga kali mengunjungi Aceh, dua kali ke Sumatera Utara, dan sekali ke Sumatera Barat.

Bahkan, selepas lawatan ke Pakistan, dan Rusia, Prabowo yang tidak terlihat lelah langsung kembali mengunjungi Aceh melihat proses pemulihan bencana. Berselang beberapa hari, Prabowo menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025) sore membahas penanganan bencana di Sumatera dan Aceh.

“Kita tentunya selalu sadar dan ingat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara terutama, dan Sumatera Barat baru saja mengalami banjir dan tanah longsor dan sebelumnya ada beberapa daerah, kita berdoa saudara-saudara kita segera pulih,” kata Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). – (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)Dari rapat kabinet paripurna tersebut terdapat 6 poin arahan Prabowo mengenai penanganan bencana di Sumatera dan Aceh:

1. Larang Pejabat Foto-Foto di Lokasi Bencana

Presiden Prabowo Subianto menegur keras kebiasaan sejumlah pejabat yang datang ke lokasi bencana hanya untuk berfoto dan menunjukkan eksistensi. Ia menegaskan, wilayah terdampak bencana bukanlah tempat wisata, melainkan area darurat yang membutuhkan penanganan serius dan langkah konkret.

“Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir,” ujarnya saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menurut Prabowo, setiap kunjungan pejabat ke daerah terdampak bencana harus dilandasi niat tulus untuk membantu masyarakat. Kehadiran tersebut, kata dia, wajib dibarengi tugas, tanggung jawab, dan solusi nyata sesuai kewenangan masing-masing, bukan sekadar simbol kehadiran.

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam rapat, Minggu (7/12/2025), untuk percepatan penanganan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mulai tentang tentang anggaran hingga layanan publik, guna membantu korban bencana tersebut. – (Antara/Antara)

2. APBN Sanggup Biayai Penanganan Bencana di Sumatera

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai penanganan bencana di Sumatera berkat kebijakan efisiensi anggaran pada kementerian/lembaga sehingga mengurangi pemborosan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Prabowo mengatakan efisiensi tersebut dilakukan sejak awal pemerintahan dan dinilai berhasil menghemat hingga ratusan triliun rupiah.

Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). – (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

“APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini, kita siapkan karena uangnya ada, karena di awal pemerintahan kita, kita menghemat ratusan triliun, yang saya diserang, dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

3. Apresiasi Bantuan Semua Pihak

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pemerintah hingga relawan yang terlibat langsung dalam penanganan bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Prabowo menilai kehadiran para pejabat kementerian hingga jajaran pelaksana meliputi TNI-Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, tim SAR gabungan, dan BUMN seperti Pertamina dan PLN menunjukkan komitmen kuat negara dalam membantu masyarakat terdampak.

“Semua saya lihat, hampir semua kementerian/lembaga hadir di situ. Terima kasih,” ucap Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

16/12/2025 11:37
Kemenkum Raih Badan Publik Informatif 4 Tahun Berturut-turut

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Hukum (Kemenkum) kembali meraih predikat badan publik yang informatif. Capaian ini membuat Kemenkum berhasil meraih predikat informatif selama empat tahun berturut-turut.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama (Karo Hukerma) Kemenkum, Ronald Lumbuun mengucapkan puji syukur atas capaian yang diraih, dan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenkum yang terlibat dalam penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).

“Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Kemenkum berhasil kembali meraih predikat badan publik yang informatif untuk ke empat kalinya secara berturut-turut. Terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenkum yang terlibat dalam penilaian. Ini (Predikat Informatif) merupakan hasil kerja keras kita bersama,” ujar Ronald usai menerima penghargaan dari KIP dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Lebih lanjut Karo Hukerma mengatakan, hasil keterbukaan informasi Kemenkum tahun ini menjadi modal Kemenkum untuk memberikan pelayanan informasi yang lebih optimal kepada masyarakat.

“Hasil tahun ini menjadi bahan evaluasi kita (PPID Kemenkum) untuk memberikan pelayanan informasi yang lebih optimal kepada masyarakat di masa yang akan datang,” kata Ronald.

Sementara itu, Ketua KIP Donny Yoegiantoro mengatakan, tantangan badan publik dalam memberikan pelayanan informasi di masa yang akan datang akan semakin berat. Untuk itu dibutuhkan komitmen yang tinggi oleh para pimpinan badan publik untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Tantangan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) semakin tinggi, oleh karena itu dibutuhkan komitmen yang kuat dari para pimpinan badan publik. Bila perlu dibentuk struktural PPID di badan publik,” tandas Donny.

16/12/2025 11:32
Eks Menag Yaqut Dipanggil KPK, Kuasa Hukum Pastikan Hadir

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil pada hari ini. Pemeriksaan tersebut dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini.

Mellisa memastikan kliennya akan memenuhi panggilan penyidik KPK. “Hadir, mba,” ujar Mellisa saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (16/12/2025).

Yaqut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

Pemeriksaan hari ini merupakan agenda kedua bagi Yaqut. Sebelumnya, ia telah menjalani pemeriksaan pada Senin (1//9/2025). Saat itu, penyidik mendalami perbedaan aturan dalam pembagian tambahan kuota haji untuk periode 2023-2024.

Materi pemeriksaan serupa juga didalami melalui staf khusus Yaqut yang juga Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ishfah Abidal Aziz. Ishfah telah diperiksa sebagai saksi pada hari yang sama.

Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al-Saud, pada 19 Oktober 2023.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari total kuota haji Indonesia.

Kuota tersebut terdiri atas jemaah haji khusus dan petugas haji khusus. Sementara itu, sebanyak 92% kuota diperuntukkan bagi jemaah haji reguler. Dengan tambahan kuota haji sebanyak 20.000, seharusnya 18.400 kuota dialokasikan untuk haji reguler dan 1.600 kuota untuk haji khusus.

16/12/2025 11:30
3 Jalur Resmi Jadi ASN, Mana yang Paling Tepat?

Jakarta, Beritasatu.com – Menjadi aparatur sipil negara (ASN) masih menjadi salah satu pilihan profesi yang paling diminati. ASN mencakup dua status kepegawaian utama, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Keduanya berada di bawah naungan pemerintah dan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Daya tarik profesi ASN tidak terlepas dari janji stabilitas kerja, jaminan kesejahteraan, serta kesempatan untuk mengabdi langsung kepada negara.

Namun, masih banyak calon pelamar yang merasa bingung dalam menentukan jalur yang paling tepat. Apakah harus menempuh sekolah kedinasan, bersaing dalam seleksi CPNS yang dikenal ketat, atau memanfaatkan peluang melalui formasi PPPK?

Untuk menjadi ASN, terdapat beberapa jalur resmi yang dapat ditempuh sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan tujuan karier masing-masing. Setiap jalur memiliki karakteristik, keunggulan, serta tantangan yang berbeda.

Jalur Sekolah Kedinasan sebagai Pintu Masuk ASN

Jalur sekolah kedinasan atau sekdin menjadi salah satu jalur favorit untuk menjadi ASN, terutama bagi lulusan SMA atau SMK. Sekolah kedinasan merupakan institusi pendidikan tinggi yang berada di bawah naungan kementerian atau lembaga pemerintah, seperti Politeknik Keuangan Negara STAN, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Kurikulum sekolah kedinasan dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah sejak awal masa pendidikan. Keunggulan utama jalur ini terletak pada biaya pendidikan yang relatif murah bahkan gratis, serta adanya ikatan dinas.

Beberapa sekolah kedinasan bahkan memberikan uang saku kepada peserta didik selama masa pendidikan. Setelah lulus dan dinyatakan memenuhi syarat, alumni sekolah kedinasan umumnya langsung diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan ditempatkan di instansi yang menaungi sekolah tersebut.

Dengan demikian, lulusan sekdin tidak perlu lagi mengikuti seleksi CPNS umum. Status ini memberikan kepastian karier yang kuat, termasuk hak atas gaji tetap, jenjang kepangkatan, serta jaminan pensiun sebagai PNS.

Namun, kepastian tersebut sebanding dengan tingkat persaingan yang sangat ketat. Seleksi masuk sekolah kedinasan dilakukan secara berlapis dan kompetitif.

Calon peserta harus memenuhi persyaratan nilai akademik, batas usia, serta mengikuti serangkaian tahapan seleksi yang cukup kompleks. Tahapan seleksi sekolah kedinasan umumnya meliputi seleksi kompetensi dasar (SKD) berbasis computer assisted test (CAT), tes akademik lanjutan, tes kesehatan, tes kesamaptaan atau fisik, hingga wawancara.

Seluruh proses ini bertujuan menyaring calon ASN terbaik yang siap ditempa menjadi PNS profesional di instansi strategis negara.

Jalur Seleksi CPNS

Jalur CPNS merupakan mekanisme rekrutmen ASN yang paling dikenal masyarakat karena terbuka luas bagi lulusan D-3, S-1, hingga S-2 dari berbagai disiplin ilmu. Jalur ini ditujukan bagi pelamar yang ingin berstatus sebagai PNS di instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Peserta yang berhasil lolos seleksi CPNS akan diangkat sebagai PNS dengan status kepegawaian penuh. Hak yang diperoleh mencakup gaji pokok, berbagai tunjangan, jenjang karier yang jelas, serta jaminan pensiun.

Berbeda dengan sekolah kedinasan, jalur CPNS tidak menyediakan pendidikan khusus, sehingga pelamar diharapkan telah memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan formasi yang dilamar.

Seleksi CPNS dikenal sangat kompetitif dan diselenggarakan secara terpusat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Proses seleksinya terdiri dari dua tahap utama. Tahap pertama adalah SKD, yang menguji kemampuan peserta dalam tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensi umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP) menggunakan sistem CAT.

Peserta yang berhasil melewati nilai ambang batas SKD akan melanjutkan ke tahap kedua, yaitu seleksi kompetensi bidang (SKB). Pada tahap ini, peserta diuji kemampuan teknis sesuai dengan jabatan dan instansi yang dilamar.

Keberhasilan melalui jalur CPNS sangat bergantung pada persiapan yang matang serta pemahaman materi ujian yang menyeluruh.

Jalur PPPK

PPPK merupakan jalur yang relatif lebih baru dalam sistem rekrutmen ASN. Meskipun sama-sama berstatus ASN, PPPK memiliki perbedaan mendasar dibandingkan PNS yang direkrut melalui sekolah kedinasan atau seleksi CPNS.

Perbedaan utama terletak pada status kepegawaian. PPPK diangkat berdasarkan kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu, umumnya minimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan evaluasi kinerja. Berbeda dengan PNS, PPPK bukan pegawai tetap dan tidak memperoleh jaminan pensiun.

Meski demikian, PPPK tetap mendapatkan gaji dan tunjangan yang hampir setara dengan PNS pada jabatan yang sama. Selain itu, PPPK juga diikutsertakan dalam program jaminan hari tua (JHT) serta jaminan kesehatan.

Saat ini, rekrutmen PPPK difokuskan untuk mengisi formasi yang membutuhkan keahlian dan pengalaman kerja tertentu. Formasi PPPK banyak didominasi oleh tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Jalur ini sering menjadi solusi bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah.

Proses seleksi PPPK meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi menguji kemampuan manajerial, sosial kultural, serta kemampuan teknis sesuai dengan bidang yang dilamar.

Keunggulan jalur PPPK terletak pada peluang yang lebih besar bagi pelamar berpengalaman untuk memperoleh status ASN dengan penghasilan yang stabil.

Ketentuan Pemilihan Jalur ASN

Dalam praktiknya, pelamar tidak diperbolehkan mengikuti seluruh jalur ASN secara bersamaan dalam satu tahun rekrutmen. Pada periode yang sama, BKN biasanya menetapkan aturan ketat yang mewajibkan pelamar hanya memilih satu jenis seleksi, baik sekolah kedinasan, CPNS, maupun PPPK.

Ketentuan ini diterapkan untuk menjaga ketertiban administrasi dan memastikan proses seleksi berjalan secara adil. Meskipun demikian, pelamar tetap memiliki kesempatan untuk mencoba jalur ASN lainnya pada tahun berikutnya apabila belum berhasil.

Oleh karena itu, sebelum mendaftar, calon pelamar ASN disarankan untuk mempertimbangkan secara matang jalur yang paling sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta rencana karier jangka panjang.

16/12/2025 11:19
Cegah Macet Saat Nataru 2025, Polri Siapkan 3 Skema Ini

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol Dedi Prasetyo, memastikan jajarannya telah mematangkan skema rekayasa lalu lintas untuk menghadapi libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Langkah taktis ini diambil guna mengurai kepadatan dan menjamin kelancaran mobilitas masyarakat.

Dalam keterangannya, Wakapolri menegaskan tiga skema utama yang akan diterapkan di jalur-jalur krusial. “Polri juga mempersiapkan berbagai macam rencana rekayasa arus lalu lintas, baik pada arus mudik maupun pada arus balik dengan pola ganjil genap, contra flow, hingga one way,” ujar Dedi Prasetyo di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan baik, skema rekayasa ini akan disosialisasikan secara masif melalui berbagai kanal media. Pelaksanaan di lapangan akan dikawal melalui Operasi Lilin 2025 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025.

Operasi ini melibatkan kekuatan penuh sebanyak 146.701 personel gabungan. “Ini adalah personel gabungan yang terdiri dari 77.637 personel Polri, kemudian 13.775 dari personel TNI, dan sisanya 55.289 adalah personel dari gabungan stakeholder terkait lainnya,” ungkap Wakapolri memerinci.

Fokus pengamanan mencakup 44.226 objek vital, mulai dari gereja, terminal, pelabuhan, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, hingga lokasi wisata yang menjadi pusat keramaian perayaan Tahun Baru 2026.

Puncak Arus Mudik dan Balik

Berdasarkan data survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pergerakan masyarakat pada Nataru kali ini diprediksi melonjak dibandingkan tahun sebelumnya, dengan estimasi mencapai 119,5 juta orang.

Polri memetakan jadwal krusial yang perlu diwaspadai pengendara:

Puncak Arus Mudik: 20–24 Desember 2025.Puncak Arus Balik: 28 Desember 2025–4 Januari 2026.

Dedi juga menginstruksikan seluruh jajaran Polda dan Polres untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah kesiapan sarana, prasarana, serta antisipasi bencana alam yang mungkin terjadi selama periode libur panjang tersebut.

16/12/2025 11:01