Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XII DPR Moreno Soeprapto, mendesak masalah premanisme yang berkembang di masyarakat segera ditertibkan dan diberantas demi menyelamatkan dunia usaha dan investasi di Indonesia.
Menurutnya, arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas premanisme harus dijalankan dengan tegas.
“Pak Prabowo kan sudah memberikan arahan berantas premanisme,” ungkap Moreno, dikutip dari akun Instagram pribadinya, @moreno_soeprapto, Jumat (6/6/2025).
Ia menilai premanisme yang marak di kawasan usaha dan industri tidak hanya menciptakan ketakutan bagi pelaku usaha terutama pelaku usaha kecil, tetapi juga menghambat masuknya investasi yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
“Itu sangat berpengaruh terhadap pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) karena tindakan premanisme itu ada dari tingkat sosial yang paling kecil seperti dari ruang lingkup jualan sampai parkiran,” tegas putra pembalap senior Tinton Soeprapto tersebut.
Selain itu, premanisme dikatakan Moreno juga menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Moreno mengatakan premanisme juga menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena masyarakat akan sulit beraktivitas dengan tenang jika tindakan premanisme tidak segera ditertibkan.
Menurutnya tindakan premanisme di dunia usaha dan industri mengancam iklim investasi di Indonesia secara keseluruhan, karena mengakibatkan investor sulit untuk menanamkan modal jika wilayah tersebut kerap menjadi tempat pemalakan liar.
“Bagaimana investor mau masuk ke satu wilayah jika setiap minggu atau bulan dimintai uang? Itu tidak akan masuk dalam pembukuan investasi, apalagi jika bermitra dengan bank untuk modalnya. Hal ini sangat mengganggu dan meresahkan,” jelas Moreno lagi.
Sebagai anggota DPR, Moreno percaya pemerintah melalui aparat keamanan dapat menindak tegas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Ia menekankan pentingnya penertiban dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan didukung koordinasi yang baik antara lintas lembaga di tingkat pusat maupun daerah.
“Saya percaya kementerian, lembaga, dan penegak hukum sudah dapat bergerak dan mengawal aksi premanisme agar tidak semakin merajalela demi menciptakan iklim usaha yang aman, berdaya saing, dan mendukung pelaku usaha mikro dan menengah,” tutupnya.









