Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Harga Emas Antam Hari Ini Tetap Rp 1,965 Juta Per Gram

    Harga Emas Antam Hari Ini Tetap Rp 1,965 Juta Per Gram

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada hari ini, Sabtu (19/4/2025) tercatat tidak mengalami perubahan harga dari hari sebelumnya, yakni di angka Rp 1.965.000 per gram.

    Berikut ini harga emas Antam hari ini, dilansir dari laman Logam Mulia:

    0,5 gram: Rp 1.032.5001 gram: Rp 1.965.0002 gram: Rp 3.870.0003 gram: Rp 5.780.0005 gram: Rp 9.600.00010 gram: Rp 19.145.00025 gram: Rp 47.737.00050 gram: Rp 95.395.000100 gram: Rp 190.712.000250 gram: Rp 476.515.000500 gram: Rp 952.820.0001.000 gram: Rp 1.905.600.000

    Sebagai informasi, ketentuan perpajakan transaksi emas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017 adalah transaksi buyback senilai lebih dari Rp 10 juta dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Yakni, 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% untuk yang tidak memiliki NPWP. Potongan pajak ini langsung dikurangkan dari total nilai buyback

    Selain itu, pembelian emas batangan juga dikenakan PPh 22, yakni 0,45% untuk pembeli dengan NPWP dan 0,9% untuk pembeli tanpa NPWP. Setiap pembelian disertai bukti potong PPh 22.

    Ketika harga pembelian emas Antam hari ini yang tidak bergerak, harga buyback atau harga jual kembali juga dilaporkan tetap stabil di posisi Rp 1.814.000 per gram. 

  • Industri Hotel Lesu, Okupansi Turun hingga 29 Persen pada Awal 2025

    Industri Hotel Lesu, Okupansi Turun hingga 29 Persen pada Awal 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal DPP Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA), Nawawi Halik, mengungkapkan kondisi bisnis industri hotel di Indonesia kian lesu. Ia menyebut situasinya saat ini tidak jauh berbeda dengan masa pandemi Covid-19, bahkan lebih parah dari segi pendapatan.

    Berdasarkan survei internal yang dilakukan IHGMA di 24 provinsi terhadap 500 hotel, resor, dan vila, hasilnya menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Nawawi mengatakan, tingkat okupansi hotel pada awal 2025 mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Jika dibandingkan antara Januari 2024 dan Januari 2025, terjadi penurunan hampir 15%. Pada Februari turun 20%, dan Maret mencapai hampir 29%,” ungkap Nawawi dalam program “Investor Daily Talk”, Jumat (18/4/2025).

    Industri hotel yang lesu juga dapat terlihat dari penurunan rata-rata okupansi harian menjadi yang terendah secara nasional dalam beberapa tahun terakhir.

    “Penurunan harga rata-rata kamar atau average daily rate (ADR) secara nasional turun hampir 6%,” tegasnya.

    Kondisi ini dinilai sangat ironis karena Maret hingga Mei seharusnya menjadi masa puncak kunjungan wisatawan. Nawawi menyayangkan lesunya industri hotel, terlebih di destinasi utama seperti Bali.

    “Padahal di Bali, bulan Maret biasanya merupakan musim liburan atau high season, tetapi sekarang harus diakui keadaannya sangat berbeda,” ujarnya.

    Sementara itu, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) menghantui karyawan hotel di berbagai daerah. Penurunan okupansi membuat pengusaha hotel terpaksa merumahkan karyawan atau mengurangi jam kerja.

    Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang, Agus Basuki, menyatakan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto turut memperburuk kondisi sektor perhotelan dan restoran.

    “Kalau efisiensi ini terus berlanjut tanpa solusi konkret dari pemerintah, maka banyak usaha hotel yang akan gulung tikar. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial, karena makin banyak pekerja yang menganggur,” jelas Agus.

    Meski saat ini menghadapi situasi lesu, industri hotel dan restoran di Kota Malang sendiri diketahui menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah (PAD). Sumbangan PAD dari industri ini mencapai lebih dari Rp 200 miliar per tahun. Untuk meningkatkan pendapatan dan menarik wisatawan, PHRI bersama DPRD serta Pemerintah Kota Malang akan menginisiasi sejumlah program pariwisata unggulan.

  • China Buka Peluang Bagi Pengusaha Indonesia Saat Perang Dagang

    China Buka Peluang Bagi Pengusaha Indonesia Saat Perang Dagang

    Jakarta, Beritasatu.com – Di tengah ketegangan ekonomi global akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China, pengusaha hingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat kerja sama perdagangan dengan mitra global.

    Peluang tersebut terwujud dalam upaya pengusaha China melalui Dewan China untuk Promosi Perdagangan Internasional (China Council for the Promotion of International Trade/CCPIT) yang akan akan menggelar pameran dagang internasional China International E-commerce Industry Expo (CIEIE) 2025 di JIExpo Kemayoran Jakarta, pada 3-5 September 2025.

    Direktur Perdagangan dan Promosi Investasi CCPITCSC Jason Xiong menyampaikan, di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini, banyak pelaku usaha industri China mencari pasar baru dan rantai pasok yang lebih aman. Indonesia, dengan pasar yang besar, sumber daya yang kaya, dan pertumbuhan e-commerce yang pesat, muncul sebagai salah satu opsi utama.

    “Kami berkomitmen untuk melacak kemajuan kemitraan yang terbentuk selama acara dan memberikan dukungan tambahan untuk memastikan kesuksesan bisnis jangka panjang,” ungkap Jason, dalam keterangan resmi, Jumat (18/4/2025).

    Dia menjelaskan, pameran dagang ini bukan sekadar etalase produk, melainkan wadah untuk mempertemukan produsen, distributor, dan pelaku usaha dari berbagai negara.

    “Bagi UMKM dan pengusaha Indonesia, inilah kesempatan untuk memperluas pasar, menjalin kemitraan teknologi, dan meningkatkan daya saing produk lokal di tengah kompetisi global,” tuturnya saat tensi perang dagang meningkat.

    Dalam kesempatan ini, pihaknya akan memfasilitasi pengusaha dan UMKM lokal yang berpartisipasi dalam pameran ini. Dukungan tersebut mencakup akses ke mitra dagang China, peluang business matching, serta informasi terkini seputar tren produk global.

    Dia berujar, Indonesia dinilai menjadi mitra dagang alternatif yang stabil, ramah investasi, dan potensial. Di saat negara besar saling menutup diri, Indonesia justru membuka pintu.

    Adapun kategori utama dalam pameran ini mencakup:
    1. Ecommerce Product Sourcing Exhibition
    2. Consumer Electronics and Appliances Exhibition
    3. Indonesia Refrigeration and Cold Chain Exhibition
    4. Indonesia Agriculture Machinery and Techniques Exhibition
    5. China Machinery and Electronic Brand Show

    Oleh karenanya, dengan strategi yang tepat dan kesiapan pelaku usaha dalam memanfaatkan momentum perang dagang, Indonesia berpotensi menjadi simpul baru perdagangan internasional di tengah pergeseran arah ekonomi dunia. 
     

  • Ekonom Ingatkan Indonesia Harus Selektif Genjot Impor Pangan AS

    Ekonom Ingatkan Indonesia Harus Selektif Genjot Impor Pangan AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah berencana untuk menggenjot impor sejumlah komoditas dari Amerika Serikat (AS), salah satu diantaranya komoditas pangan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi selisih neraca dagang antara Indonesia dan AS yang dinilai cukup jauh.

    Adapun, pemangkasan gap neraca dagang Indonesia-AS, merupakan salah satu upaya Pemerintah agar AS bersedia melonggarkan kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengungkapkan, upaya yang dilakukan Indonesia perihal meningkatkan volume ekspor merupakan langkah baik. Namun, pemilihan komoditasnya harus selektif, jangan sampai mengganggu ekosistem pangan di dalam negeri.

    Untuk komoditas gandum, Nailul sangat setuju apabila volume ekspornya ditingkatkan dari AS. Lantaran, gandum belum dapat diproduksi dengan baik di dalam negeri. Kemudian, untuk komoditas lainnya yakni kedelai, yang disebut pemenuhan konsumsi di dalam negeri masih bergantung pada impor.

    “Kalau gandum memang tidak bisa berproduksi di dalam negeri. Jadi memang kalau gandum masih tergantung dari impor,” ungkap Nailul dalam bincang Investor Daily Talk, Jumat (18/4/2025).

    Nailul juga mengungkapkan, pemerintah kabarnya tak menutup kemungkinan akan melakukan kegiatan impor terhadap komoditas hortikultura lainnya. Ia pun mengingatkan, pemilihan komoditasnya harus selektif.

    Sebagai contoh, jagung, merupakan komoditas yang sebenarnya produksinya dapat didongkrak di dalam negeri.

    “Kita harus berhati-hati dengan impor hortikultura lainnya yang memang kalau kita lihat dari pernyatannya masih tidak menutup kemungkinan ada impor barang-barang pertanian dari US selain gandum,” papar Nailul terkait impor pangan AS.

    “Jagung dan sebagainya sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Ini seharusnya tidak jadi prioritas untuk impor dari Amerika ke Indonesia,” bebernya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Indonesia akan meningkatkan volume impor sejumlah komoditas dari Amerika Serikat, salah satunya komoditas pangan. Meski demikian, hal tersebut dipastikan tidak mengganggu produksi di dalam negeri dan program swasembada pangan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan, sejumlah jenis komoditas yang diimpor dari Amerika Serikat yakni  gandum dan kedelai.

    “Khusus pangan kita melakukan impor seperti dilakukan dari Amerika Serikat, yaitu kita impor gandum. Kemudian yang kedua, soya bean dan soya bean milk,” ucap Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Jumat (18/4/2025).

    Adanya langkah tersebut, Airlangga memastikan tak akan mengganggu program swasembada pangan yang digagas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena sejauh ini, pemenuhan konsumsi kedelai dan gandum di Indonesia sangat bergantung dari impor.

    “Kita tidak akan mengganggu program swasembada, sehingga swasembada pangan sama sekali tidak terganggu dengan apa yang direncanakan dibeli dari Amerika Serikat,” beber Airlangga.

    Berdasarkan catatannya, selama ini Indonesia memang kerap melakukan impor kedelai dan gandum dari Amerika Serikat, Australia, hingga Ukraina. Hanya saja, ke depannya porsi impor dari Amerika Serikat akan lebih ditingkatkan.

    “Sehingga kita hanya melakukan pengalihan daripada impor bahan baku untuk pangan dari AS tersebut,” pungkasnya.

  • Ekonom Optimistis Negosiasi Tarif AS-RI Membuahkan Hasil Positif

    Ekonom Optimistis Negosiasi Tarif AS-RI Membuahkan Hasil Positif

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah pihak meyakini upaya Pemerintah dalam melakukan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) akan membuahkan hasil positif. Terlebih, Pemerintah Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diterima pihak AS dalam melakukan negosiasi.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengungkapkan, langkah negosiasi dan diplomasi sudah selayaknya dilakukan. Mengingat, AS merupakan salah satu mitra dagang utama bagi Indonesia.

    “Perwakilan kita diterima menjadi salah satu yang cepat direspons oleh pemerintah AS dan memang kalau kita lihat AS menjadi salah satu mitra dagang Indonesia,” ungkap Nailul dalam bincang Investor Daily Talk, Jumat (18/4/2025).

    “Saya menyambut baik negosiasi tarif yang dilakukan oleh pemerintah. Saya rasa ini satu permulaan yang baik untuk bisa bernegosiasi lebih lanjut,” sambungnya.

    Diketahui, Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya negosiasi dan diplomasi perdagangan dengan Amerika Serikat lewat rangkaian pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat.

    Indonesia telah menyampaikan sejumlah tawaran kepada Amerika Serikat antara lain dengan meningkatkan pembelian energi, produk Pertanian, dan Engineering, Procurement, Construction (EPC), memberikan insentif dan fasilitas bagi perusahaan Amerika Serikat dan Indonesia, membuka dan mengoptimalkan kerja sama critical mineral, memperlancar prosedur dan proses impor untuk produk Amerika Serikat, dan mendorong investasi strategis dengan skema business to business.

    Indonesia juga menyampaikan pentingnya memperkuat kerja sama pendidikan, sains, ekonomi digital, dan financial services, penetapan tarif yang lebih rendah dari negara kompetitor untuk produk ekspor utama yang tidak akan bersaing dengan industri dalam negeri di AS, seperti garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang, serta juga menyampaikan pentingnya memastikan ketahanan rantai pasok dari produk strategis dalam menjaga economic security.

    Indonesia dan AS sepakat menyelesaikan perundingan tersebut dalam 60 hari. Pemerintah Indonesia berharap dalam waktu 60 hari tersebut, kerangka kerja sama yang telah disepakati dapat diformalkan dalam bentuk perjanjian yang disetujui bersama.

    “Karena kalau kita lihat dari beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Menko tadi pagi memang menjadi poin-poin ataupun pilar-pilar senjata,” pungkas Nailul Huda terkait negosiasi tarif AS.

  • Menteri PKP Tolak Alih Fungsi Sawah untuk Perumahan

    Menteri PKP Tolak Alih Fungsi Sawah untuk Perumahan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengizinkan penggunaan lahan persawahan untuk pembangunan perumahan. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan dan swasembada pangan nasional.

    “Lahan sawah tidak boleh digunakan untuk perumahan,” ujarnya, Kamis (17/4/2025).

    Meski pemerintah tengah gencar mendorong Program 3 Juta Rumah, Ara menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan hunian dan keberlangsungan lahan pertanian yang produktif.

    “Kementerian PKP memang ingin membangun rumah untuk rakyat, tetapi juga ingin memastikan ketahanan pangan tetap terjaga. Pemerintah ingin swasembada pangan, jadi tidak boleh lahan persawahan dijadikan perumahan,” tegasnya.

    Ia menyebut, keterbatasan lahan memang menjadi tantangan utama di sektor perumahan. Namun, solusi atas tantangan ini tidak boleh mengorbankan lahan pertanian.

    “Tantangan kita ke depan memang berat. Namun, jangan menyelesaikan masalah perumahan dengan menjadikan sawah sebagai lahan rumah. Kami khawatir produksi pangan turun karena lahan sawah terus berkurang,” katanya.

    Untuk mencari solusi, Kementerian PKP akan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk para pengembang, guna menentukan lokasi yang tepat untuk pembangunan perumahan tanpa menyentuh lahan pertanian, khususnya yang masih produktif.

    “Saya sebagai menteri PKP tentu ingin mencari solusi soal lahan, tetapi tolong bukan lahan-lahan pertanian, apalagi yang produktif. Itu sikap kami sebagai pemerintah,” jelasnya.

    Sebagai langkah awal, ia berencana bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan para pengembang. Hal ini menyusul kekhawatiran terhadap banyaknya lahan pertanian di Jawa Barat yang telah beralih fungsi.

    “Kami akan segera melakukan pertemuan untuk membahas masalah lahan perumahan di Jawa Barat. Saya juga akan mengundang Pak Dedi Mulyadi atau mendatangi langsung bersama para pengembang, demi mencari solusi terbaik agar sektor pangan dan perumahan bisa maju bersama,” tutupnya.

  • Sulteng Targetkan Investasi Rp 162,57 Triliun pada 2025

    Sulteng Targetkan Investasi Rp 162,57 Triliun pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Sulawesi Tengah (Sulteng) sukses menarik investasi Rp 139,88 triliun pada 2024. Tahun ini targetnya ditingkatkan menjadi Rp 162,57 triliun atau setara 8,53% dari target nasional.

    Hal itu terungkap dalam pertemuan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu dengan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di Kota Palu.

    “Provinsi Sulawesi Tengah telah menunjukkan kinerja luar biasa dengan realisasi investasi sebesar Rp 139,88 triliun pada 2024, melampaui target sebesar 128,27%, dan menempati peringkat kedua secara nasional dalam penanaman modal asing,” ujar Todotua, Jumat (18/4/2025). 

    Todotua bertemu Anwar Hafid membahas pengembangan potensi investasi di Sulteng dan menghadiri Rapat Konsolidasi Target Realisasi Investasi 2025 bersama kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Sulawesi Tengah.

    Dalam pertemuan tersebut, Todotua menyampaikan pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, dengan kebutuhan realisasi investasi mencapai Rp 13.032,8 triliun hingga 2029. 

    Sebanyak 86,65% dari target tersebut diharapkan berasal dari investasi swasta. Oleh karena itu, pemerintah daerah seperti Sulteng memiliki peran krusial dalam menarik investasi langsung.

    Kontribusi terbesar investasi Sulteng berasal dari sektor logam dasar, kimia, farmasi, pertambangan, serta kawasan industri. 

    Kabupaten Morowali menjadi penyumbang tertinggi investasi di Sulteng berkat pengembangan industri hilirisasi nikel dan ekosistem baterai kendaraan listrik. 

    Todotua juga meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu guna mengevaluasi kesiapan infrastruktur dan potensi pengembangan investasi berkelanjutan di kawasan tersebut.

    Dalam kunjungan itu, ia mengunjungi sejumlah perusahaan hilirisasi, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan, seperti PT Asbuton Jaya Abadi yang bergerak di bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas, dengan nilai investasi Rp 55,7 miliar. 

    Kemudian PT Hong Thai Internasional, yang mengelola pengolahan getah pinus, dengan investasi sebesar Rp 26,15 miliar, serta PT Wanhong Nonferrous Recycling Utilization, perusahaan smelter tembaga dengan nilai investasi mencapai Rp 296,2 miliar.

    “Investasi bukan hanya soal angka, tetapi juga dampaknya bagi masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan,” tegas Todotua.

    Kunjungan ini menjadi langkah konkret pemerintah pusat dalam memastikan kelancaran dan keberlanjutan investasi di kawasan strategis. 

    “Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan Sulawesi Tengah sebagai model sinergi investasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat,” pungkasnya.

    Dengan dukungan pemerintah daerah dan semangat gotong royong, Sulteng diharapkan terus menjadi motor penggerak investasi nasional sekaligus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

  • Dijual Rp 390 Juta, Ternyata Biaya Produksi Tas Mewah Rp 1,2 Juta

    Dijual Rp 390 Juta, Ternyata Biaya Produksi Tas Mewah Rp 1,2 Juta

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketegangan perang dagang dan tarif antara Amerika Serikat (AS) dan China kembali memunculkan sorotan terhadap rantai pasok global. Kali ini produsen asal China mengungkap biaya untuk produksi satu tas mewah yang ternyata tidak semahal harga jual di pasaran.

    Melansir Indian Times, Jumat (18/4/2025), sebuah video viral yang diunggah akun media sosial @senbags2 menghebohkan jagat maya. Dalam video tersebut, seorang pria yang mengaku sebagai produsen tas mewah asal China membongkar fakta mengejutkan. Ternyata, mayoritas tas tangan berlabel mewah ternyata diproduksi di China, meskipun labelnya sering kali menyebut negara lain.

    “Selama lebih dari 30 tahun, kami menjadi produsen OEM (original equipment manufacturer) untuk merek-merek besar, seperti Gucci, Prada, dan Louis Vuitton,” ungkapnya dalam video tersebut.

    “Meski kami yang memproduksi tas dengan kualitas tinggi dan keterampilan tinggi, nilai tambah utamanya justru dikantongi hanya oleh brand,” tambahnya dalam video viral tersebut.

    Ia juga menyampaikan kekhawatirannya mengenai pergeseran geopolitik dan tekanan negara-negara Barat untuk mengurangi ketergantungan pada manufaktur China.

    “Banyak brand mencoba memindahkan produksi ke luar negeri. Namun, mereka segera menyadari bahwa pabrik-pabrik di luar sini tidak bisa menandingi standar kami. Biayanya jauh lebih mahal, efisiensinya rendah, dan infrastruktur kurang memadai,” tambah narasi tersebut.

    Di tengah perang dagang yang terus meningkat, pernyataan ini memunculkan diskusi luas tentang transparansi biaya produksi di balik kemewahan label internasional. Apakan benar biaya produksi tas mewah mahal hingga harganya ikut terkerek?

    Tak hanya itu, beberapa klip video lainnya yang beredar di platform X menunjukkan pemasok Tiongkok mengaku memproduksi barang-barang untuk merek, seperti Chanel, Estée Lauder, Bobbi Brown, dan lainnya.

    Menariknya, beberapa dari mereka menawarkan produk serupa tanpa label merek, tetapi dengan bahan dan kualitas yang diklaim setara dengan barang bermerek.

    Salah satu pernyataan yang paling mencengangkan datang dari pemasok tas Birkin. Ia mengungkapkan bahwa tas yang dijual dengan harga hingga US$ 34.000 (sekitar Rp 390 juta) sebenarnya hanya memerlukan biaya produksi sekitar US$ 1.400 (sekitar Rp 21 juta).

    “Margin keuntungan kami tipis, sedangkan merek mendapatkan keuntungan besar hanya dari penempelan logo,” katanya.

    Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar bagi konsumen. Apakah harga selangit dari produk mewah benar-benar mencerminkan kualitas, atau sekadar nilai merek?

    Dalam konteks perang dagang yang sedang berlangsung, informasi ini semakin membuka mata publik tentang bagaimana kekuatan manufaktur China tetap menjadi tulang punggung industri global, termasuk dalam hal biaya produksi tas mewah yang jauh lebih murah dibanding harga jualnya, meskipun tak selalu diakui secara terbuka oleh brand internasional.

  • Volume Kendaraan di Tol Jabodetabek Jabar Meningkat saat Libur Paskah

    Volume Kendaraan di Tol Jabodetabek Jabar Meningkat saat Libur Paskah

    Jakarta, Beritasatu.com – Jasa Marga mencatat peningkatan volume lalu lintas kendaraan di sejumlah ruas tol di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat selama libur panjang Paskah

    “Di wilayah Jabodetabek, tercatat total 155.695 kendaraan meninggalkan kawasan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan arah Puncak, meningkat 10,52% dari volume normal sebesar 140.879 kendaraan,” kata Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Widiyatmiko Nursejati pada Jumat (18/4/2025).

    Peningkatan volume kendaraan terjadi di tiga gerbang tol utama, yakni GT Cengkareng sebanyak 83.520 kendaraan bertambah +0,90% dari 82.775. Kemudian GT Benda Utama sebanyak 33.543 kekendaraan bertambah 23,66% dari 27.125, dan terakhir GT Ciawi 1 sebanyak 38.632 kendaraan bertambah +24,70% dari 30.979.

    Sementara itu, di wilayah Jawa Barat, kendaraan menuju Bandung dan Rancaekek mencapai 76.258 unit, naik 12,21% dari volume normal 67.963 kendaraan.

    “Sedangkan kendaraan meninggalkan Bandung menuju Jakarta tercatat 62.087 unit, meningkat 12,84% dari 55.021 kendaraan,” jelasnya.

    Distribusi kendaraan melalui dua gerbang tol utama, yakni GT Cileunyi sebanyak 30.736 kendaraan ke arah Jakarta (+16,43%) dan 37.457 kendaraan ke arah Garut/Rancaekek (+27,18%) dan GT Pasteur sebanyak 31.351 kendaraan keluar Bandung (+9,53%) dan 38.801 kendaraan masuk ke Bandung (+0,76%).

    Jasa Marga mengimbau masyarakat mempersiapkan diri sebelum bepergian dengan memastikan kondisi kendaraan, pengemudi dalam keadaan prima, serta kecukupan BBM dan saldo e-toll.

    Pengguna jalan juga diingatkan untuk menggunakan satu e-toll yang sama saat memasuki dan keluar dari tol sistem tertutup seperti Cipularang, Padaleunyi, dan JORR II saat volume kendaraan meningkat.
     

  • Negosiasi Tarif RI-AS Beri Harapan Cerah, Ekonom: Langkah Bagus

    Negosiasi Tarif RI-AS Beri Harapan Cerah, Ekonom: Langkah Bagus

    Jakarta, Beritasatu.com – Delegasi Indonesia secara resmi melakukan negosiasi tarif pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk membahas kerja sama perdagangan strategis pada pekan ini.

    Indonesia menjadi negara keempat yang mendapat perhatian khusus dari AS, menyusul Vietnam, Jepang, dan Italia, sejak ketegangan dagang global mencuat pada Rabu (2/4/2025) lalu. Hal ini dinilai sebagai pertanda positif dari diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia.

    Kedua belah pihak sepakat menargetkan penyelesaian negosiasi tarif dalam waktu 60 hari, dengan fokus pada pembangunan rantai pasok yang tangguh, penguatan kemitraan industri, serta penyusunan peta jalan perdagangan yang saling menguntungkan.

    Ekonom dan dosen Binus University Doddy Ariefianto menilai langkah ini sebagai upaya positif dalam mewujudkan neraca perdagangan yang seimbang. Hal itu juga menjadi prasyarat agar AS bersedia menurunkan tarif dagangnya. Selain itu, hal ini membuka peluang bagi peningkatan hubungan ekonomi kedua negara secara signifikan.

    “Ini langkah yang bagus. Apalagi, kebijakan tarif yang digagas Trump lebih condong ke arah konflik ekonomi dengan China. Kita harus hati-hati dalam bersikap, jangan sampai terlalu condong ke satu pihak hingga dianggap lawan oleh pihak lain. Indonesia perlu menjaga keseimbangan,” ujar Doddy, Jumat (18/4/2025).

    Dalam proses negosiasi tatif, Indonesia menyatakan komitmennya untuk meningkatkan impor komoditas dari AS, seperti LPG, minyak mentah, gandum, kedelai, hingga barang modal—produk yang belum dapat diproduksi secara mencukupi di dalam negeri.

    Delegasi RI juga membuka peluang bagi ekspansi perusahaan-perusahaan AS di Indonesia, melalui percepatan izin usaha, pemberian insentif investasi, hingga kemudahan impor. Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjadi mitra dagang yang ramah bagi investor.

    Tak hanya soal perdagangan barang, kerja sama yang dibahas juga mencakup sektor mineral strategis, transformasi digital, hingga pengembangan sumber daya manusia dan teknologi.

    Doddy mengingatkan pentingnya strategi diplomasi yang seimbang, mengingat posisi Indonesia sebagai negara nonblok di tengah rivalitas dua kekuatan besar dunia.

    “Kalau dua gajah bertarung, kita bisa terinjak jika tak hati-hati. Ini situasi yang rumit, jadi perlu pendekatan bersamaan ke AS dan China,” jelasnya.

    Ia juga menyarankan agar Indonesia memainkan peran sebagai penggalang kekuatan netral di panggung global, termasuk mendorong dukungan terhadap WTO dan menyerukan deeskalasi konflik dagang.

    Adapun dalam tim negosiasi Indonesia, terdapat empat tokoh utama yang semuanya berlatar pendidikan AS, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Wharton School), Menlu Sugiono (Norwich University), Wamenkeu Thomas Djiwandono (Johns Hopkins), serta Wakil Ketua Dewan Energi Nasional Mari Elka Pangestu (PhD UC Davis).

    Mereka telah melakukan pertemuan untuk negosiasi tarif dengan sejumlah pejabat tinggi AS, seperti Menlu Marco Rubio, Mendag Howard Lutnick, dan USTR Jamieson Greer. Pada pertemuan selanjutnya, para delegasi RI ini akan bertemu Menteri Keuangan AS Scott Bessent.