Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Penyederhanaan Regulasi Bisa Jadi Kunci Hilangkan Thrifting

    Penyederhanaan Regulasi Bisa Jadi Kunci Hilangkan Thrifting

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya memberantas pakaian bekas impor atau thrifting. Ia menolak usulan pengenaan pajak terhadap produk tersebut karena statusnya ilegal.

    Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto menjelaskan bahwa penguatan industri lokal dan terjaminnya pasokan bahan baku berperan penting mengurangi ketergantungan pasar terhadap thrifting.

    Menurutnya, Indonesia memiliki kapasitas besar memenuhi kebutuhan tekstil domestik sekaligus merambah pasar global, namun masih menghadapi tantangan struktural dan standar internasional yang belum sepenuhnya terpenuhi.

    “Indonesia punya potensi besar, tetapi masih ada tantangan yang harus diselesaikan agar mampu bersaing di pasar global,” ujarnya dalam keterangan resmi.

    Anne menilai pemerintah telah menunjukkan komitmen memperlancar impor bahan baku yang masih dibutuhkan industri. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian agar pasokan tidak terhambat regulasi yang tumpang tindih.

    “Jika regulasi bisa disederhanakan, daya saing industri akan meningkat. Pemerintah sudah memiliki kemauan untuk mendukung, tinggal bagaimana kebijakan itu diselaraskan,” ujarnya.

    Ia menambahkan impor tetap dibutuhkan untuk jenis bahan baku tertentu yang belum dapat diproduksi di dalam negeri atau belum memenuhi standar mutu global. Keterbatasan product development di sejumlah pabrik membuat banyak merek internasional masih bergantung pada bahan impor.

    Menurutnya, kapasitas industri lokal sebenarnya ada, namun belum merata. Tantangan terbesar terletak pada pemenuhan standar Environmental, Social, and Governance (ESG), mulai dari aspek lingkungan, sosial, hingga penggunaan energi ramah lingkungan.

    “Jika standar lingkungan, perizinan, upah minimum, hingga penggunaan energi non-pool bisa dipenuhi, produk dalam negeri berpeluang besar diterima merek internasional,” tuturnya.

    Anne mengungkapkan banyak bahan kain untuk pesanan merek global masih harus diimpor karena sebagian pabrik belum mampu menghasilkan kualitas yang konsisten, terutama segmen performance fabric dan sustainable textile. Kapasitas produksi dan kecepatan penuhi permintaan juga dinilai masih terbatas.

    Ia menegaskan penguatan industri lokal dan ketersediaan bahan baku memang dapat menekan thrifting, tetapi penurunan praktik tersebut tetap membutuhkan kepastian regulasi dan perubahan perilaku pasar.

    “Jika daya saing meningkat dan pasokan lokal kuat, thrifting pasti berkurang. Tetapi tetap dibutuhkan kepastian regulasi,” kata Anne.

  • Salah Masukkan Data, Qantas Terbang Tanpa 51 Penumpangnya

    Salah Masukkan Data, Qantas Terbang Tanpa 51 Penumpangnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Maskapai asal Australia Qantas Airways terbang tanpa membawa puluhan penumpangnya lantaran kesalahan data.

    Investigasi Australia menyebutkan bahwa sebuah pesawat Boeing 737-800 milik Qantas lepas landas dari Canberra dengan data take-off yang salah. Akibatnya, lebih dari 50 penumpang ditinggalkan oleh maskapai tersebut.

    Menurut Australian Transport Safety Bureau (ATSB), meski staf load-control maskapai mencurigai data tersebut saat menyusun loadsheet, dokumen itu tetap diserahkan ke kru 737 “tanpa penyelesaian masalah”.

    ATSB menambahkan, meski kesalahan kemudian teridentifikasi, prosedur komunikasi tidak dijalankan dan kru tidak diberitahu sebelum pesawat lepas landas.

    “Peristiwa ini menekankan pentingnya secara proaktif mengidentifikasi, menangani, dan bila perlu, melaporkan situasi tidak biasa. Tidak cukup hanya mengandalkan kontrol selanjutnya atau fungsi lain untuk mencegah kesalahan,” kata ATSB, seperti dilansir dari flightglobal.

    Pesawat 737 itu sebelumnya tiba di Canberra pada 1 Desember 2024 dengan enam kru dan 172 penumpang, setelah dialihkan dari Sydney karena kondisi cuaca. Tercatat 17 penumpang yang menuju Canberra diizinkan turun, sehingga tersisa 155 orang di dalam pesawat.

    Untuk melanjutkan penerbangan ke Sydney, sistem kontrol keberangkatan maskapai harus diperbarui dengan membuat penerbangan baru, yang disebut addstop, untuk rute Canberra–Sydney.

    Namun, kode tipe pesawat untuk addstop secara keliru dimasukkan sebagai Boeing 717, yang memiliki 125 kursi, alih-alih Boeing 737 dengan 176 kursi. Perbedaan 51 kursi itu menyebabkan sistem otomatis menurunkan 11 penumpang kelas bisnis dan menempatkan 40 penumpang ekonomi lainnya dalam status standby.

    Meski kesalahan kode pesawat segera dikenali oleh petugas yang melakukan pembaruan dan diperbaiki setelah meminta bantuan systems manager, proses penurunan penumpang tidak terdeteksi.

    Ketika penerbangan tersedia bagi airport duty manager Qantas dalam sistem manajemen pelanggan, jumlah penumpang disesuaikan dengan 17 penumpang yang turun, dan sisanya di-mass-boarded oleh duty manager dalam satu transaksi.

    Namun, agen layanan pelanggan kemudian mempertanyakan daftar 51 penumpang yang diturunkan dan standby, yang merupakan skenario tidak biasa untuk penerbangan dialihkan.

    Upaya untuk menambahkan penumpang ke sistem tidak berhasil, tetapi duty manager tidak menghubungi pemimpin load-control, karena mengira masalah sudah diketahui dan akan diperbaiki sebelum loadsheet diterbitkan.

    Meskipun load controller menyadari adanya perbedaan signifikan antara penerbangan masuk dan penerbangan addstop ke Sydney, mereka kesulitan memahami situasinya.

  • OJK Sebut 2 Bursa Kripto Baru Siap Bergabung

    OJK Sebut 2 Bursa Kripto Baru Siap Bergabung

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah memproses permohonan izin dua calon lembaga bursa aset keuangan digital dan aset kripto.

    Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi.

    “Kami informasikan bahwa memang saat ini OJK tengah memproses permohonan izin atas dua calon lembaga bursa aset keuangan digital atau aset kripto ini,” ucapnya dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, Kamis (11/12/2025).

    Hasan menambahkan, terdapat pula dua calon lembaga kliring dan dua calon lembaga penyimpanan aset keuangan digital yang sedang mengajukan izin kepada OJK.

    Adapun penyelenggara perdagangan aset kripto saat ini yang telah tercatat di OJK terdiri dari satu bursa, satu lembaga kliring, dua kustodian, dan 25 Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD).

    Lebih lanjut, Hasan menegaskan proses perizinan dilakukan secara teliti dan hati-hati agar lembaga yang nantinya memperoleh izin memiliki tata kelola yang baik, manajemen risiko memadai, serta mampu beroperasi sesuai prinsip perlindungan konsumen dan menjaga integritas pasar.

    “Kami juga melakukan pemeriksaan dan kewajiban untuk mengikuti proses uji penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) bagi calon pengurus komisaris, direksi, dan juga pemegang saham pengendali-nya,” imbuhnya.

    OJK juga memastikan aspek kelembagaan, kesiapan sistem, serta kemampuan pengawasan dari setiap lembaga dapat berjalan andal untuk mendukung pengembangan ekosistem aset kripto Indonesia secara berkelanjutan.

    Terkait aktivitas kripto nasional, Hasan menyampaikan jumlah konsumen terus meningkat. Per Oktober 2025, jumlahnya mencapai 19,08 juta atau naik 2,5% dibandingkan September yang sebanyak 18,61 juta konsumen.

    Secara kumulatif Januari–Oktober 2025, nilai transaksi kripto telah mencapai Rp 446,77 triliun, lebih tinggi dibandingkan Rp 475,13 triliun per Oktober 2024. “Hal ini tentu menunjukkan kepercayaan konsumen dan juga kondisi pasar aset kripto nasional tetap terjaga dengan baik,” tutur Hasan.

    Namun, nilai perdagangan aset kripto pada November 2025 turun menjadi Rp 37,2 triliun. Jumlah itu merosot 24,53% dibandingkan Oktober yang mencapai Rp 49,29 triliun.

  • Mendag Sebut FTA dengan Uni Ekonomi Eurasia Segera Disahkan

    Mendag Sebut FTA dengan Uni Ekonomi Eurasia Segera Disahkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa Indonesia–Eurasia Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) akan ditandatangani dalam waktu dekat.

    Dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (11/12/2025), Budi menyampaikan bahwa Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) tengah menyiapkan penetapan waktu penandatanganan perjanjian tersebut.

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus menjalin komunikasi intensif dengan Sekretariat EAEU untuk memastikan waktu serta lokasi penandatanganan, yang ditargetkan dapat terlaksana paling cepat pada 20–21 Desember 2025 dalam EAEU Summit di St. Petersburg, Rusia.

    “Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh menuntaskan I-EAEU FTA karena kesepakatan ini memiliki nilai strategis dalam memperluas akses pasar sekaligus memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan kawasan Eurasia,” ujar Budi.

    Ia menambahkan seluruh negara anggota EAEU kini sedang merampungkan prosedur internal masing-masing. Penandatanganan diharapkan dapat dilakukan pada tingkat menteri perdagangan di hadapan para kepala negara yang menghadiri EAEU Summit.

    Mendag mengapresiasi kontribusi seluruh pihak yang terlibat dalam finalisasi I-EAEU FTA bersama negara anggota EAEU, yakni Kazakhstan, Rusia, Armenia, Belarusia, dan Kyrgystan.

    “Kami mencatat dan mengapresiasi beberapa pimpinan EAEU. Di antaranya, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev telah mengonfirmasi kehadirannya pada EAEU Summit mendatang,” katanya.

    Pada 2024, nilai perdagangan Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia tercatat sebesar US$ 4,1 miliar. Ekspor Indonesia mencapai US$ 1,5 miliar, tumbuh 36% dibanding tahun sebelumnya.

    Sementara itu, impor Indonesia dari Uni Ekonomi Eurasia tercatat sebesar US$ 2,4 miliar, turun 4% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

  • Perbaiki Dulu Cara Belanja Anggaran

    Perbaiki Dulu Cara Belanja Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pembenahan tata kelola keuangan daerah menjadi prasyarat utama bagi pemerintah pusat untuk meningkatkan dukungan fiskal kepada pemerintah daerah.

    Purbaya menilai rendahnya kualitas dan efektivitas belanja daerah berpotensi menghambat upaya pemerintah dalam memperbesar alokasi Transfer ke Daerah (TKD).

    “Perbaiki dahulu cara membelanjakan anggaran. Masih ada yang bocor dan tidak tepat sasaran. Kalau sudah baik, saya yakin alokasi pada triwulan II tahun depan bisa meningkat,” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Ia menyebut sebelum pemerintah daerah mengajukan tambahan anggaran, mereka perlu menunjukkan bukti nyata perbaikan tata kelola fiskal.

    Purbaya menyatakan siap mengusulkan revisi anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto apabila disiplin fiskal daerah meningkat. Namun, tanpa perbaikan kualitas pengelolaan anggaran dan efektivitas belanja, Kementerian Keuangan sulit menambah dukungan dana.

    Menurut dia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peran strategis sebagai pengawas APBD yang memastikan setiap rupiah digunakan secara akuntabel. DPRD juga diminta menjadi penjaga disiplin fiskal agar belanja tidak bocor dan program pembangunan berjalan optimal.

    Selain pengelolaan anggaran, Purbaya menyoroti kebutuhan daerah untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat guna mempercepat pergerakan ekonomi. Ia menegaskan bahwa perbaikan investment climate merupakan bagian integral dari strategi fiskal yang tepat.

    “Kalau kondisi ekonomi sedang lesu, perbaikan iklim usaha akan membuat aktivitas bisnis bergerak lebih cepat. Pelaku usaha akan segera mengeksekusi rencana bisnis mereka,” kata Purbaya.

    Bendahara negara itu juga mendorong persaingan positif antardaerah dalam menarik investasi melalui penciptaan business climate yang kondusif serta penyediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas.

    “Setiap daerah akan berkompetisi. Siapa yang mampu menciptakan iklim investasi lebih baik dan infrastrukturnya kuat, dia akan menarik investasi lebih besar dibandingkan yang lain,” ujarnya.

  • 70 Aset Negara Sudah Diasuransikan Senilai Rp 397,69 Miliar

    70 Aset Negara Sudah Diasuransikan Senilai Rp 397,69 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia memang rawan bencana alam, seperti yang terjadi di Aceh dan Sumatera. Oleh karena itu, penting bagi aset negara untuk mendapatkan perlindungan asuransi.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa nilai 70 aset negara yang telah mendapatkan perlindungan melalui Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) mencapai Rp 397,69 miliar.

    “Berdasarkan data yang kami miliki, skema ABMN dari kementerian dan lembaga mencakup 70 objek yang telah teridentifikasi dengan nilai pertanggungan sekitar Rp 397,69 miliar,” ujarnya di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Ia menjelaskan jumlah tersebut masih dapat meningkat karena tidak seluruh aset negara terdaftar dalam program asuransi tersebut.

    Untuk memperkuat perlindungan aset nasional, pemerintah bersama industri asuransi tengah memfinalisasi pembentukan Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB).

    Ogi menuturkan bahwa melalui skema PFB, pembayaran premi ABMN tidak hanya bersumber dari APBN dan APBD, tetapi juga dapat berasal dari hibah, investasi, maupun penerimaan hasil klaim. Dana bersama tersebut akan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mulai akhir 2025.

    “Skema pendanaan ini diharapkan dapat memperluas jumlah kementerian atau lembaga serta objek barang milik negara yang ikut diasuransikan, mengingat saat ini cakupannya belum sepenuhnya optimal,” kata Ogi.

    Ia menambahkan bahwa ABMN merupakan bagian dari penerapan asuransi wajib bencana yang sangat relevan bagi Indonesia karena risiko kebencanaan yang tinggi akibat lokasinya di kawasan Ring of Fire.

    “Risiko di Indonesia terbagi dalam beberapa kelompok, mulai dari earthquake (gempa bumi), volcanic eruption (erupsi gunung berapi), dan tsunami. Selain itu, ada juga typhoon (topan), storm (badai), flood (banjir), water damage (kerusakan karena air), hingga wildfire (kebakaran hutan),” jelasnya.

  • Ultimatum Bea Cukai, Purbaya Tak Ingin Kejadian Orde Baru Terulang

    Ultimatum Bea Cukai, Purbaya Tak Ingin Kejadian Orde Baru Terulang

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa ultimatum keras terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk berbenah total dalam satu tahun merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menyebut perintah itu menjadi dasar dirinya hendak menutup atau memberi tekanan kuat kepada institusi tersebut agar memperbaiki tata kelola dan menutup ruang kebocoran.

    “Kita kasih waktu setahun untuk betulin, kalau enggak, 16.000 pegawai kita rumahkan. Bukan dari saya, dari bos di atas (Presiden Prabowo). Jadi saya pakai itu untuk pecut Bea Cukai supaya bekerja lebih baik,” ujarnya dalam Dialog Interaktif Pemerintah Pusat dan Daerah di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Menurut Purbaya, ultimatum tersebut lahir dari kebutuhan mendesak untuk memastikan kinerja pengawasan kepabeanan tidak kembali ke pola lama. Ia mengingatkan bagaimana pada era Orde Baru, Bea Cukai pernah terjerat praktik korupsi, pungutan liar, manipulasi nilai barang, hingga kolusi antara petugas dan importir.

    Kondisi itulah yang pernah memaksa pemerintah menggandeng Société Générale de Surveillance (SGS) asal Swiss pada 1985 untuk mengambil alih sebagian fungsi pengawasan.

    Purbaya menekankan bahwa pemerintah saat ini tidak ingin sejarah kelam itu terulang. Karena itu, Bea Cukai harus menunjukkan kemampuan memperbaiki diri tanpa harus kembali menyerahkan fungsi strategis kepada pihak luar negeri.

    Ia kemudian menceritakan temuannya saat melakukan inspeksi mendadak ke pelabuhan, yang mengindikasikan masih lemahnya pengawasan.

    “Saya pernah ke pelabuhan, cek barang di situ tertulis cuma US$ 7, di toko online harganya lebih mahal. Dari situ ketahuan ini harganya beda, kenapa bisa begini? Mereka lihat-lihatan. Jadi mereka masih main,” ungkapnya.

  • OJK Beri Tambahan Waktu Laporan untuk Bank dan Asuransi Sumatera-Aceh

    OJK Beri Tambahan Waktu Laporan untuk Bank dan Asuransi Sumatera-Aceh

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi waktu pelaporan bagi industri perbankan dan asuransi yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, kebijakan waktu tambahan laporan ini diberikan agar lembaga jasa keuangan tetap dapat menyampaikan laporan secara akurat tanpa terbebani kondisi operasional di wilayah terdampak.

    “OJK memberikan relaksasi bagi industri jasa keuangan yang terdampak berupa perpanjangan batas waktu akhir pelaporan selama 10 hari kerja,” ungkap Mahendra dalam keterangannya, Kamis (11/12/2025).

    Ia menjelaskan, relaksasi pelaporan tersebut diberikan bersamaan dengan kebijakan perlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan bagi debitur terdampak bencana. Perlakuan khusus ini mencakup kemudahan restrukturisasi serta penilaian kualitas kredit yang lebih fleksibel untuk para debitur.

    Industri asuransi juga diminta melakukan pendataan awal atas kerugian yang masuk cakupan pertanggungan, baik asuransi umum maupun jiwa. OJK juga memberikan relaksasi kewajiban pelaporan dengan memperpanjang batas waktu penyampaian laporan bagi lembaga penjamin dan dana pensiun.

    Untuk laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) periode data November 2025, batas waktu penyampaian yang semula 12 Desember diundur menjadi 30 Desember 2025. Penjelasan rinci terkait laporan masing-masing industri disampaikan oleh kepala eksekutif pengawas terkait.

    “Kebijakan relaksasi ini diharapkan dapat memastikan aktivitas pelaporan tetap berjalan tanpa membebani operasional OJK dan atau pelapor SLIK yang terdampak langsung bencana,” jelas Mahendra.

    Kepala Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa laporan bank umum untuk periode data November 2025 yang seharusnya jatuh pada 8 Desember diundur menjadi 22 Desember 2025. Sementara laporan yang jatuh pada 15 Desember diundur menjadi 31 Desember 2025.

    Untuk BPR dan BPRS, laporan berkala bulanan yang jatuh pada 10 Desember diundur menjadi 24 Desember 2025, sementara laporan rencana bisnis bank (RBB) yang jatuh 15 Desember diundur menjadi 31 Desember 2025.

    Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan industri asuransi memperpanjang tenggat laporan bagi lembaga penjamin dan dana pensiun yang jatuh pada 10 Desember menjadi 24 Desember 2025.

    Industri asuransi juga telah diminta melakukan pendataan awal atas kerugian di wilayah bencana yang terlihat dari klaim asuransi.

  • Jika Gabung OECD, Indonesia Tak Lantas Bersahabat dengan Israel

    Jika Gabung OECD, Indonesia Tak Lantas Bersahabat dengan Israel

    Jakarta, Beritasatu.com — Proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) tidak akan mengubah posisi politik luar negeri Indonesia terkait Israel.

    Meski mekanisme OECD mensyaratkan persetujuan bulat dari seluruh negara anggota, termasuk Israel, pemerintah memastikan bahwa normalisasi hubungan tidak menjadi konsekuensi otomatis dari proses aksesi tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa satu-satunya rujukan sikap Indonesia terkait Israel tetap mengacu pada pernyataan resmi Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum PBB mengenai solusi dua negara untuk Palestina.

    “Keanggotaannya tentu membutuhkan unanimous keputusan dari anggota yang lain. Terkait itu, Bapak Presiden sudah jelas dalam pidato di PBB,” ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Airlangga menegaskan bahwa sikap Indonesia baru dapat berubah apabila Israel menyelesaikan persoalan politiknya dengan Palestina.

    “Apabila Israel menyelesaikan isu secara politik dengan Palestina, maka di situlah proses mengenai Indonesia. Jadi tidak ada statement lain kecuali statement Pak Presiden di dalam pidato PBB,” tegasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia mendukung penuh solusi dua negara dan mewajibkan pengakuan negara Palestina sebagai syarat mutlak sebelum Indonesia dapat mempertimbangkan pengakuan terhadap Israel.

    Hal itu diungkapkan Prabowo saat berpidato di Sidang Majelis Umum PBB sebagai bagian dari HUT ke-80 PBB, Selasa (23/9/2025) pagi WIB.

    “Indonesia mendukung solusi dua negara, karena hanya ini yang mendukung terciptanya perdamaian. Jika Israel mau mengakui kemerdekaan Palestina, Indonesia siap mengakui negara Israel dan akan mendukung keamanan untuk Israel,” ujar Prabowo.

    Namun, Airlangga mengungkapkan bahwa proses aksesi Indonesia menuju OECD terus menunjukkan kemajuan.

  • Harga Emas Dunia Anjlok Diserang Aksi Ambil Untung

    Harga Emas Dunia Anjlok Diserang Aksi Ambil Untung

    London, Beritasatu.com – Harga emas bergerak turun pada perdagangan yang dipantau Kamis (12/11/2025) malam, seiring pelaku pasar menimbang keputusan bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve) yang memangkas suku bunga acuan sebesar 25 poin.

    Harga spot gold melemah 0,3% ke posisi US$ 4.216,49 per ons. Kontrak emas berjangka Amerika Serikat untuk pengiriman Februari naik 0,5% menjadi US$ 4.244,40 per ons.

    Analis independen, Ross Norman, mengatakan tekanan jual dipicu oleh aksi ambil untung, setelah posisi beli berlebih (overpositioning) jelang keputusan penurunan suku bunga.

    “Pemangkasan memang terjadi sehingga sebagian pelaku pasar memilih melakukan aksi jual. Namun, fundamental emas tetap solid,” ujarnya seperti dilansir dari Reuters.

    The Fed memangkas suku bunga sebesar 25 persentase poin dan memberi sinyal jeda pemangkasan lanjutan sambil menunggu perkembangan pasar tenaga kerja serta inflasi yang “masih relatif tinggi”. Suku bunga rendah umumnya menguntungkan aset tanpa imbal hasil seperti emas.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menilai pemangkasan suku bunga seharusnya lebih besar. Ia dijadwalkan mengumumkan ketua The Fed yang baru pada awal tahun depan, dengan penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett disebut sebagai kandidat terkuat.

    Pada pasar logam lainnya, harga platinum naik 0,5% ke US$ 1.665,99, sementara palladium turun 0,9% menjadi US$ 1.463,97.