Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Alami Tren Positif pada Maret 2025

    Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Alami Tren Positif pada Maret 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan realisasi penerimaan pajak mencapai mengalami kenaikan menjadi Rp 322,6 triliun per 31 Maret 2025. 

    Laju penerimaan pajak pada kuartal I-2025 disokong oleh program reformasi perpajakan untuk perbaikan administrasi perpajakan dan implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System) atau Coretax.

    “Kenaikan tersebut menunjukkan program-program perbaikan penerimaan perpajakan berjalan on track,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II Tahun 2025 pada Kamis (24/4/2025).

    Realisasi penerimaan pajak pada Maret 2025 mengalami kenaikan Rp 134,8 triliun dari realisasi pada bulan sebelumnya, yakni Rp 187,8 triliun. Angka ini lebih tinggi dari kenaikan penerimaan dari Januari sampai Februari 2025 yang sebesar Rp 98,9 triliun. Ada pun realisasi penerimaan pajak pada Januari 2025 sebesar Rp 88,89 triliun.

    “Terjadi pembalikan tren, menjadi positif khususnya penerimaan pajak yang meningkat signifikan di Maret 2025 sebesar Rp 134,8 triliun, rebound dibandingkan Februari 2025 sebesar Rp 98,9 triliun,” kata Sri Mulyani.

    Dia berharap upaya mengumpulkan penerimaan pajak ke depan akan lebih efisien dan penerimaan pajak diperkirakan akan tumbuh secara lebih optimal. “Kenaikan penerimaan pajak menurut jenis pajak, rumah tangga dan sektor ekonomi menunjukkan bahwa perekonomian dan daya beli konsumen secara umum masih tetap kuat,” tutur Sri Mulyani.

    Sementara itu penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 77,5 triliun atau 22,6% dari pagu. Sedangkan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 115,9 triliun. “Secara keseluruhan pendapatan negara baik perpajakan PNBP mencapai Rp 516,1 triliun,” tutur Sri Mulyani terkait penerimaan pajak.
     

  • AS Kritik QRIS dan GPN, Ekonom: Indonesia Tegaskan Kedaulatan Digital

    AS Kritik QRIS dan GPN, Ekonom: Indonesia Tegaskan Kedaulatan Digital

    Jakarta, Beritasatu.com – Amerika Serikat menyatakan keberatan terhadap kebijakan sistem pembayaran nasional Indonesia seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan GPN (Gerbang Pembayaran Nasional). Kritik tersebut tercantum dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate yang dirilis oleh United States Trade Representative (USTR). Laporan ini menilai kebijakan Bank Indonesia membatasi akses perusahaan pembayaran asal AS, seperti Visa dan Mastercard, terhadap sistem pembayaran domestik.

    Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam, menilai tudingan tersebut tidak berdasar. Menurutnya, QRIS dan GPN justru bertujuan memperkuat kemandirian sistem pembayaran nasional, bukan menutup pintu bagi pihak asing.

    “GPN dan QRIS adalah inisiatif domestik. Tujuannya membangun sistem pembayaran yang efisien, aman, dan tidak tergantung pada layanan asing. Bukan berarti melarang Visa atau Mastercard,” jelas Piter dalam program “Investor Market Today” yang diakses melalui YouTube Beritasatu, Kamis (24/4/2025).

    Sekadar informasi, GPN diluncurkan pada 2017, sementara QRIS diperkenalkan pada 2019. Kedua sistem ini dirancang untuk memastikan seluruh transaksi dalam negeri dapat dilakukan tanpa ketergantungan pada infrastruktur asing, serta menciptakan interkoneksi dan interoperabilitas antarlembaga keuangan nasional.

    Piter menegaskan GPN tetap membuka ruang bagi penggunaan kartu berlogo Visa dan Mastercard. Bahkan, banyak kartu debit dan kredit di Indonesia yang masih mencantumkan logo kedua jaringan global tersebut. Keunggulan GPN adalah kemampuannya menghubungkan kartu dari satu bank ke jaringan bank lain tanpa batasan.

    Hal serupa juga berlaku untuk QRIS. Standardisasi kode QR ini memungkinkan masyarakat melakukan transaksi digital secara cepat, mudah, dan aman tanpa perlu perangkat EDC (electronic data capture) seperti kartu kredit.

    “QRIS bahkan telah mengubah perilaku masyarakat. Sekarang, bayar warung, parkir, hingga food truck cukup dengan ponsel. Tak perlu lagi membawa kartu,” tambah Piter.

    Piter menjelaskan QRIS dan GPN bukan sekadar soal efisiensi. Sistem ini juga meningkatkan keamanan karena proses switching dan penyelesaian transaksi dilakukan di dalam negeri. Artinya, tidak ada data transaksi yang keluar dari Indonesia.

    “Indonesia tidak menutup pintu bagi siapa pun. Namun, Indonesia punya hak untuk membangun sistem sendiri demi efisiensi dan keamanan nasional,” tegasnya.

    Piter menekankan, kehadiran QRIS dan GPN bukan bentuk proteksionisme, melainkan upaya menyeimbangkan dominasi raksasa global. Dengan memberikan alternatif kepada masyarakat, Indonesia menunjukkan kesiapan untuk mandiri secara teknologi tanpa menutup diri terhadap kerja sama internasional.

  • Bukan China, Singapura Masih Jadi Investor Asing Terbesar di Indonesia

    Bukan China, Singapura Masih Jadi Investor Asing Terbesar di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Singapura masih menjadi investor asing terbesar di Indonesia pada kuartal I 2025 dengan total nilai investasi mencapai US$ 4,6 miliar.

    Setelah Singapura, Hongkong menempati peringkat kedua sebagai investor asing terbesar dengan nilai investasi sebesar US$ 2,2 miliar, diikuti oleh China dengan investasi sebesar US$ 1,8 miliar.

    “Singapura memberi kontribusi terbesar terhadap investasi di Indonesia dan sudah selama 10 tahun terakhir,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Sementara itu, Malaysia dan Jepang masing-masing menyusul di posisi keempat dan kelima, dengan investasi senilai US$ 1 miliar.

    Rosan juga menyoroti distribusi antara penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang relatif seimbang. PMA pada kuartal I 2025 sebesar Rp 230,4 triliun atau 49,5%, sedangkan PMDN sebesar Rp 234,8 triliun atau 50,5%.

    Dari segi geografis, realisasi investasi di luar Pulau Jawa justru mencatat nilai yang lebih tinggi. Luar Jawa menyumbang Rp 235,9 triliun atau 50,7%, sedangkan Jawa sebesar Rp 229,3 triliun atau 49,3%.

    Sementara itu, realisasi investasi di Indonesia sepanjang kuartal I 2025 mencapai Rp 465,2 triliun, didominasi investor asing dari Singapura. Angka ini setara dengan 24,4 persen dari target tahunan sebesar Rp 1.905,6 triliun.

  • Hippindo Nilai Tarif Impor Trump Peluang Perluas Pasar Ritel RI

    Hippindo Nilai Tarif Impor Trump Peluang Perluas Pasar Ritel RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menetapkan tarif impor sebesar 34% terhadap Indonesia justru bisa menjadi peluang bagi pelaku usaha dalam negeri untuk memperluas jangkauan pasar.

    “Harapan saya, dalam situasi perang dagang ini terdapat peluang. Semoga kita tidak takut menjalin kemitraan dengan pihak luar karena mereka membutuhkan Indonesia. Pasar kita luas dan bisa dimanfaatkan untuk ekspor. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya,” ujar Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Senada dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Matahari Supplier’s Club (AMSC), Yvonne, menilai momentum tarif impor Trump ini dapat menjadi momentum bagi pelaku ritel nasional untuk memperbesar pangsa pasar dalam negeri.

    “Kami juga ingin memperkuat pasar lokal. Bersama para produsen, kami akan berupaya melakukan berbagai strategi penjualan. Kami juga terus mendorong penciptaan produk-produk berkualitas dengan harga yang kompetitif agar bisa menjangkau seluruh segmen pasar,” ungkap Yvonne.

    Lebih lanjut, Budihardjo berharap pemerintah dapat memberikan dukungan nyata kepada pelaku usaha ritel, termasuk melalui kebijakan impor resmi yang terbuka dari berbagai negara sebagai solusi atas dampak tarif impor yang diberlakukan AS.

    “Dengan dibukanya keran impor resmi untuk dijual di sektor ritel, kami dapat bekerja sama dengan para supplier. Supplier pun bisa menjadi pihak yang mengimpor secara langsung. Kalau diizinkan, kami siap membayar pajak yang berlaku. Setelah misi dagang kemarin kembali dari proses negosiasi, kami harap implementasi kemudahan impor resmi bisa segera direalisasikan,” pungkasnya terkait peluang di balik tarif impor Trump.

  • IMF Turunkan Proyeksi Ekonomi Global: Apa Dampaknya untuk Indonesia?

    IMF Turunkan Proyeksi Ekonomi Global: Apa Dampaknya untuk Indonesia?

    Jakarta, Beritasatu.com – Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 menjadi hanya 2,8% yang diumumkan International Monetary Fund (IMF), membawa dampak besar bagi perekonomian Indonesia.

    Angka tersebut lebih rendah dari proyeksi sebelumnya pada Januari 2025 yang sebesar 3,6%. Di balik penurunan ini, terdapat dampak jangka pendek yang akan mempengaruhi ekspor Indonesia dan konsumsi domestik.

    Ekonom Universitas Andalas (Unand) Syafrudin Karimi menjelaskan, penyebab utama penurunan proyeksi ekonomi global adalah kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh negara besar seperti Amerika Serikat, serta ketegangan geopolitik global yang berlanjut.

    Dampak Proteksionisme terhadap Ekonomi Indonesia

    Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap mitra dagangnya, termasuk negara-negara besar seperti Tiongkok dan Eropa, telah menciptakan ketidakpastian pasar yang global. Dampaknya, Indonesia sebagai negara dengan ketergantungan pada ekspor, juga merasakan tekanan.

    Syafrudin mengungkapkan penurunan proyeksi ekonomi global ini mengindikasikan Indonesia menghadapi beberapa tantangan, yaitu:

    1. Perlambatan Ekonomi Mitra Dagang Utama
    Negara mitra dagang utama Indonesia, seperti Tiongkok dan negara-negara Eropa, mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada permintaan barang dan jasa Indonesia.

    2. Fluktuasi Harga Komoditas
    Indonesia yang sangat bergantung pada ekspor komoditas, terutama energi dan bahan mentah, akan menghadapi dampak fluktuasi harga komoditas global yang lebih besar.

    3. Pelemahan Daya Beli Domestik
    Kebijakan proteksionis dan ketidakpastian pasar dapat memengaruhi daya beli masyarakat domestik, yang berujung pada penurunan konsumsi dalam negeri.

    “Penurunan proyeksi ini menandakan Indonesia harus siap menghadapi tekanan dari ekonomi global yang lebih fluktuatif, dengan fokus pada penguatan ekonomi domestik,” ujar Syafrudin.

    Langkah yang Harus Diambil Indonesia

    Sebagai respons terhadap proyeksi ekonomi global yang lebih rendah, Indonesia perlu segera menyusun strategi yang lebih adaptif untuk menjaga ketahanan ekonominya, seperti:
    1. Diversifikasi Ekonomi
    Mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas dengan mengembangkan sektor lain, seperti industri manufaktur dan digital.

    2. Reformasi Kebijakan Perdagangan
    Menyusun ulang strategi perdagangan agar lebih fleksibel dalam menghadapi proteksionisme dan ketegangan geopolitik.

    3. Meningkatkan Investasi Dalam Negeri
    Memperkuat konsumsi domestik dengan kebijakan yang mendorong daya beli masyarakat, serta meningkatkan investasi dalam sektor-sektor strategis.

    Proyeksi Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global

    Syafrudin juga menyoroti penurunan proyeksi ekonomi global dapat menjadi sinyal bagi Indonesia untuk menyesuaikan strategi ekonomi dalam jangka pendek dan panjang. IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia pada 2025 akan tumbuh di bawah 5%, yang mencerminkan tantangan besar di tengah penurunan ekonomi global.

    “Sinyal dari IMF ini harus diterima dengan serius. Indonesia harus segera melakukan penyeimbangan kebijakan untuk memperkuat ekonomi domestik, serta menyusun ulang strategi perdagangan dan investasi luar negeri,” tambahnya.

    Penurunan proyeksi ekonomi global 2025 oleh IMF menunjukkan adanya tantangan besar bagi Indonesia, terutama dalam hal ekspor dan konsumsi domestik.

    Namun, dengan kebijakan yang tepat dan langkah-langkah adaptif, Indonesia masih memiliki peluang untuk mempertahankan ketahanan ekonomi dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global seusai IMF menurunkan proyeksi ekonomi global 2025.

  • Pengusaha Ritel Soroti Klaim Pabrik China Produksi Barang Branded

    Pengusaha Ritel Soroti Klaim Pabrik China Produksi Barang Branded

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengusaha ritel di Indonesia memberikan respons terhadap fenomena maraknya pabrik asal China yang mengeklaim sebagai produsen asli produk-produk branded Amerika Serikat (AS) yang selama ini dikenal mewah. Produk-produk tersebut bahkan terang-terangan membeberkan harga aslinya dan dijual langsung kepada konsumen.

    Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, menilai produk-produk buatan pabrik China yang mengeklaim sebagai barang branded tersebut tidak dapat dijual langsung ke konsumen di Indonesia tanpa melalui mekanisme impor yang resmi.

    “Tidak mungkin barang dari luar negeri bisa dijual langsung di Indonesia. Pasti ada supplier yang ditunjuk, dan supplier tersebut akan bekerja sama dengan asosiasi untuk menjual produk-produk ini. Jadi, sudah ada mekanismenya,” ungkap Budihardjo, saat ditemui di Hotel Mulia, Rabu (23/4/2025).

    Selain itu, Budihardjo menjelaskan produk-produk branded tersebut pasti memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang diatur secara resmi.

    “Kalaupun ada beberapa brand ternama asal AS yang memproduksi barangnya di China, itu tetap tidak bisa dikatakan original,” jelasnya.

    “Mungkin pabrik di China itu memang ada, tetapi merek yang dijual tidak sah. Yang dibeli oleh konsumen itu adalah mereknya, dan jika merek itu terkenal dan mahal, pasti tidak akan dijual murah, kecuali itu produk palsu. Jika palsu, kita tidak akan menjualnya,” tambah Budihardjo.

    Budihardjo menegaskan produk-produk branded asal luar negeri yang masuk ke Indonesia pasti telah melalui mekanisme impor resmi yang sesuai dengan aturan.

    “Barang asli dan mahal karena kita harus membayar HAKI-nya. Tidak mungkin brand terkenal yang bernilai ratusan juta menjual produk murah, itu tidak mungkin. Kecuali pabrik itu langsung memproduksi dengan mereknya sendiri. Kalau KW, tidak boleh, dan kita tidak akan menjual produk KW di Hippindo,” tegasnya.

  • Jaga Stabilitas Rupiah, BI Sudah Borong SBN Rp 80,98 Triliun

    Jaga Stabilitas Rupiah, BI Sudah Borong SBN Rp 80,98 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Hingga 22 April 2025, Bank Indonesia (BI) telah mengucurkan dana sebesar Rp 80,98 triliun untuk pembelian surat berharga negara (SBN). Langkah ini merupakan bagian dari strategi BI dalam memperkuat pendalaman pasar keuangan dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, pembelian SBN dilakukan melalui pasar sekunder maupun primer. Hal ini mencerminkan sinergi kuat antara kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah.

    “BI melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder untuk memperkuat operasi moneter,” ujar Perry dalam konferensi pers hasil rapat dewan gubernur (RDG) BI yang digelar secara virtual, Rabu (23/4/2025).

    Total pembelian SBN sebesar Rp 80,98 triliun terdiri dari Rp 54,98 triliun dari pasar sekunder, dan Rp 26 triliun dari pasar primer, dalam bentuk surat perbendaharaan negara (SPN), termasuk surat berharga berbasis syariah

    Perry menjelaskan, BI akan terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen kebijakan moneter guna memperkuat ketahanan eksternal ekonomi nasional dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

    Tekanan Global
    BI juga mencatat, sejak awal 2025 hingga akhir Maret 2025, aliran modal asing dalam bentuk investasi portofolio menunjukkan net inflows sebesar US$ 1,6 miliar. Namun, hingga 21 April 2025 terjadi net outflows sebesar US$ 2,8 miliar, dipicu oleh ketidakpastian global akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat.

    Meski begitu, Perry menegaskan tekanan arus keluar modal mulai mereda, terutama pada instrumen SBN, seiring dengan tetap kuatnya prospek ekonomi domestik dan terjaganya ketahanan eksternal.

    “Ke depan, berbagai inovasi instrumen yang telah diterbitkan akan dioptimalkan untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” ujar Perry terkait langkah BI membeli SBN.

  • QRIS Viral gegara Donald Trump, Bagaimana Teknologi di Baliknya?

    QRIS Viral gegara Donald Trump, Bagaimana Teknologi di Baliknya?

    Jakarta, Beritasatu.com – Sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kembali menjadi perhatian publik, terutama dalam konteks hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

    Isu ini mencuat saat delegasi Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan negosiasi di Washington DC terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Dalam laporan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang diterbitkan oleh United States Trade Representative (USTR) pada 31 Maret 2025, dicatat adanya sejumlah hambatan perdagangan, baik tarif maupun nontarif, antara AS dan negara-negara mitra, termasuk Indonesia. Salah satu persoalan yang diangkat adalah terkait kebijakan QRIS.

    Perusahaan-perusahaan asal AS, termasuk bank dan penyedia jasa pembayaran, mengeluhkan tidak dilibatkannya mereka dalam proses penyusunan kebijakan QRIS oleh Bank Indonesia.

    Apa Itu QRIS?

    QRIS adalah standar nasional untuk sistem pembayaran berbasis kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2019. Tujuan utama dari QRIS adalah menyatukan berbagai format kode QR dari penyedia layanan pembayaran yang berbeda agar menjadi satu standar nasional.

    Dengan demikian, QRIS memudahkan transaksi lintas platform dan meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran digital. Saat ini, QRIS telah menjadi bagian penting dari gaya hidup digital masyarakat Indonesia.

    Sistem ini memungkinkan pengguna melakukan pembayaran secara cepat dan praktis hanya dengan memindai kode QR yang tersedia di toko atau merchant melalui aplikasi dompet digital atau mobile banking. Pengguna tidak perlu lagi membawa uang tunai, kartu debit, maupun kartu kredit untuk bertransaksi.

    Teknologi di Balik QRIS

    Sistem QRIS mengintegrasikan berbagai platform pembayaran digital dengan teknologi yang memastikan keamanan, kenyamanan, dan kecepatan transaksi. Beberapa komponen utama dalam sistem QRIS seperti berikut ini.

    1. EMVCo standard

    QRIS mengadopsi standar EMVCo, yaitu standar global untuk sistem pembayaran berbasis kode QR. Tujuannya adalah agar QRIS dapat digunakan di berbagai platform pembayaran yang berbeda dan kompatibel secara internasional.

    2. Centralized switching system

    QRIS terhubung dengan sistem centralized switching dari Bank Indonesia. Sistem ini memungkinkan proses transaksi berjalan secara real-time dan aman, sekaligus mengintegrasikan berbagai layanan pembayaran digital ke dalam satu ekosistem.

    3. Kode QR

    Kode QR menjadi sarana utama dalam sistem QRIS. Kode ini dapat dipindai oleh berbagai aplikasi pembayaran untuk memfasilitasi transaksi secara cepat dan efisien.

    4. QRIS Tuntas

    QRIS Tuntas adalah fitur tambahan yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi perbankan dasar, seperti tarik tunai, setor tunai, dan transfer dana hanya dengan menggunakan kode QR.

    5. QRIS Tanpa Pindai (QRIS Tap)

    QRIS juga mengembangkan fitur QRIS Tap, yaitu teknologi berbasis NFC (near field communication). Dengan fitur ini, pengguna cukup mendekatkan ponsel ke mesin pembaca tanpa harus memindai kode QR secara manual. Hal ini semakin mempercepat dan mempermudah proses transaksi.

    Kehadiran QRIS sebagai sistem pembayaran nasional memberikan solusi yang praktis, aman, dan efisien bagi masyarakat. Teknologi ini semakin banyak digunakan di berbagai sektor, seperti layanan kesehatan, transportasi, serta merchant makanan dan minuman.

  • 5 Cara Mudah Membuat dan Menggunakan QRIS untuk Pelaku Usaha

    5 Cara Mudah Membuat dan Menggunakan QRIS untuk Pelaku Usaha

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam era digital yang semakin pesat, sistem pembayaran tradisional mulai tergeser oleh metode yang lebih praktis dan efisien. Salah satu inovasi penting di Indonesia adalah QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), yaitu sistem pembayaran berbasis kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia.

    QRIS memberikan kemudahan transaksi non-tunai bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pelanggan.

    QRIS sangat relevan digunakan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kini semakin terdorong untuk mengadopsi teknologi digital.

    Dengan sistem ini, pelaku usaha dapat mempercepat proses transaksi, mengurangi risiko uang tunai, dan menjangkau lebih banyak konsumen.

    Selain itu, penggunaan QRIS juga meningkatkan efisiensi operasional bisnis dan memperluas jangkauan usaha di tengah persaingan ekonomi digital yang makin kompetitif.

    Berikut ini cara mudah yang bisa diikuti pelaku usaha untuk mulai menggunakan QRIS.

    Cara Membuat dan Menggunakan QRIS

    1. Memahami QRIS

    Langkah awal sebelum menggunakan sistem ini adalah memahami cara kerjanya. QRIS memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran cukup dengan memindai kode QR yang disediakan oleh pelaku usaha, sehingga lebih cepat dan praktis, khususnya untuk bisnis berskala kecil hingga menengah.

    2. Memilih lembaga penyedia layanan pembayaran (LPSP)

    Pelaku usaha harus memilih LPSP yang telah terdaftar resmi di Bank Indonesia. Beberapa opsi LPSP yang bisa dipilih, antara lain Gopay, Ovo, Dana, LinkAja, BCA, BRI, dan BNI.

    Setiap penyedia memiliki ketentuan berbeda terkait biaya transaksi, dukungan teknis, dan integrasi sistem, sehingga pelaku usaha perlu mempertimbangkannya dengan cermat.

    3. Melakukan pendaftaran

    Setelah memilih LPSP, pelaku usaha perlu mengisi formulir pendaftaran serta menyiapkan dokumen, seperti kartu tanda penduduk (KTP), nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan surat izin usaha. Dokumen ini diperlukan untuk memverifikasi legalitas dan kelayakan usaha dalam menggunakan QRIS.

    4. Menyelesaikan verifikasi

    Proses verifikasi dilakukan oleh LPSP dan bisa memakan waktu beberapa jam hingga beberapa hari. Penting bagi pelaku usaha untuk memberikan data yang benar dan lengkap agar proses ini berjalan cepat dan lancar.

    5. Menghasilkan kode QR

    Setelah akun diverifikasi, pelaku usaha bisa masuk ke aplikasi atau platform dari LPSP untuk membuat kode QR. Langkah-langkahnya meliputi:

    Login ke akun LPSP.Pilih opsi pembuatan QR.Tentukan jenis transaksi (satu kali atau tetap).Setelah konfigurasi selesai, kode QR akan langsung tersedia dan siap digunakan dalam transaksi usaha.

    Dengan mengikuti panduan di atas, pelaku usaha dapat memanfaatkan QRIS sebagai alat transaksi modern yang efisien dan tepercaya. Penggunaan QRIS tidak hanya memudahkan pelanggan, tetapi juga membuka peluang bisnis yang lebih besar.

  • Huayou Gantikan LG dalam Proyek Baterai Kendaraan Listrik di Indonesia

    Huayou Gantikan LG dalam Proyek Baterai Kendaraan Listrik di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Perusahaan asal China, Huayou, resmi menggantikan posisi LG asal Korea Selatan dalam proyek pengembangan baterai kendaraan listrik (EV battery) di Indonesia. 

    Sebelumnya diberitakan, konsorsium perusahaan asal Korsel yang dipimpin LG dikabarkan mundur dari proyek pembangunan rantai pasok baterai kendaraan listrik di Indonesia. Proyek tersebut bernilai 11 triliun won (US$ 7,7 miliar) atau setara Rp 129,8 triliun.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan, langkah konsorsium LG bukanlah bentuk pembatalan investasi, melainkan telah menyelesaikan seluruh rangkaian tahapan investasi.

    “Jadi berita mereka mundur itu bukan mundur, oh semuanya, enggak. Mereka sudah melakukan dan sudah selesai di nomor empat senilai US$ 1,1 miliar,” jelas Rosan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Setelah LG menyelesaikan tahapannya, pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengirimkan surat kepada pimpinan LG Chem dan LGES pada 31 Januari 2025. Surat tersebut dikeluarkan sebagai bagian dari hasil negosiasi selama lima tahun dan memberi ruang bagi Huayou untuk melanjutkan proyek.

    “Jadi surat itu dikeluarkan karena memang dari Huayou berminat untuk berinvestasi, karena mereka teknologinya juga sudah ada dan mereka hanya me-replace atau menggantikan posisi dari LG,” jelasnya. 

    Rosan menegaskan, nilai total investasi pengembangan baterai EV di Indonesia tetap sebesar US$ 9,8 miliar dan proyek ini tetap melibatkan PT Antam (Persero) dan PT Indonesia Battery Corporation (IBC).

    “Kalau ditanya kenapa Huayou? Ya mereka sudah berinvestasi sebelumnya, bahkan jauh lebih besar. Dan mereka pun sudah berinvestasi di daerah Weda Bay (Maluku Utara),” tutur Rosan.