Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Jalin dan AFTECH Sepakati Kerja Sama Pembentukan Fraud Detection Consortium (FDC)

    Jalin dan AFTECH Sepakati Kerja Sama Pembentukan Fraud Detection Consortium (FDC)

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Jalin Pembayaran Nusantara (“Jalin”), sebagai digital enabler sistem keuangan nasional di bawah ekosistem Danantara melalui Holding BUMN Danareksa, bersama Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), secara resmi mengumumkan inisiatif pembentukan Fraud Detection Consortium (FDC) — Indonesia’s first industry-wide fraud intelligence network for digital financial services — yang menjadi agenda puncak dalam Mandiri BFN Fest 2025. Langkah strategis ini dirancang sebagai wadah kolaborasi industri untuk memerangi fraud dan insiden siber yang berkaitan dengan layanan keuangan digital melalui mekanisme pertukaran intelijen data terpusat.

    Inisiatif FDC hadir pada momentum ketika ekonomi digital tumbuh sangat cepat. Pada Triwulan III 2025, transaksi pembayaran digital mencapai 12,99 miliar atau naik 38,08% (yoy). Namun, pertumbuhan ini juga membawa peningkatan risiko, baik fraud maupun insiden siber yang semakin terorganisasi. Sementara itu, mekanisme pertahanan yang masih berjalan secara silo menyebabkan data fraud terfragmentasi dan menciptakan blind spot industri sehingga indikasi serangan kerap terlambat teridentifikasi.

    Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto, menegaskan bahwa FDC akan menjadi pilar utama dalam penguatan tata kelola mitigasi fraud dan insiden siber di Indonesia, utamanya di ekosistem fintech serta keuangan digital. 

    “Melawan fraudster yang terorganisasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Industri membutuhkan wadah untuk penyelarasan standar keamanan dan pertukaran insight. Ini adalah langkah konkret AFTECH dan Jalin untuk melindungi ekosistem fintech agar tumbuh sehat dan tepercaya,” ujarnya.

    Secara konseptual, FDC dirancang sebagai ekosistem intelijen fraud yang mengonsolidasikan sinyal risiko dari berbagai entitas industri. Pendekatan ini memungkinkan data yang sebelumnya terfragmentasi di masing-masing lembaga diolah menjadi wawasan anti-fraud yang lebih utuh dan relevan. Ke depan, FDC juga dipersiapkan untuk bersinergi dengan berbagai inisiatif anti-scam nasional guna memperluas cakupan deteksi dan respons risiko.

    Sebagai tahapan awal, inisiatif ini dimulai melalui adopsi Jalin Fraud Management System (FMS) berbasis shared infrastructure. Implementasi akan dilakukan secara bertahap kepada anggota AFTECH dan jaringan member Jalin, sekaligus menjadi fondasi teknis bagi pengembangan FDC sebagai tulang punggung intelijen fraud di industri keuangan digital. Pendekatan ini memperluas akses terhadap kapabilitas keamanan berstandar industri—khususnya bagi emerging fintech yang menghadapi keterbatasan investasi untuk membangun sistem secara mandiri

    Direktur Utama Jalin, Ario Tejo Bayu Aji, menegaskan bahwa pembentukan FDC merupakan langkah strategis untuk memperkuat kesiapan industri menghadapi kompleksitas risiko fraud di sektor keuangan digital. 

    “Visi strategis FDC membutuhkan fondasi teknologi yang kokoh, dan di situlah FMS Jalin berperan sebagai enabler. Dengan pendekatan shared infrastructure, FMS membuka akses kapabilitas pertahanan yang setara bagi seluruh pelaku sehingga industri dapat menghadapi pola ancaman yang semakin canggih dengan kesiapan yang sama kuat,” ujar Ario.

    Inisiasi FDC oleh Jalin dan AFTECH, beserta implementasi FMS, diharapkan menjadi tonggak penting peningkatan maturitas industri fintech nasional. Tahap selanjutnya akan ditempuh melalui uji coba bertahap, disertai dialog berkelanjutan dengan regulator untuk memperkuat kerangka kebijakan dan memastikan kesiapan operasional ekosistem keuangan digital.

  • SE2026 dan Satu Peta Ekonomi-Sosial Indonesia, Data Lengkap untuk Semua Kementerian

    SE2026 dan Satu Peta Ekonomi-Sosial Indonesia, Data Lengkap untuk Semua Kementerian

    Jakarta, Beritasatu.com – Arahan Presiden RI pada Sidang Kabinet Paripurna, 20 Oktober lalu seharusnya menjadi acuan bagi seluruh kementerian lembaga agar perbedaan, tumpang tindihnya data antar kementerian lembaga bisa diakhiri. 

    “Bahwa dalam sejarah kita sekarang, republik kita sekarang, pemerintah kita sekarang, punya satu sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk pertama kalinya. Sekarang tidak ada kementerian, tidak ada lembaga yang boleh menggunakan datanya sendiri-sendiri. Satu data,” tegas Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) sedang mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai kegiatan statistik besar yang akan menghasilkan peta ekonomi Indonesia sekaligus memotret struktur ekonomi terkini di seluruh Indonesia. Sensus Ekonomi yang dilakukan setiap sepuluh tahun oleh BPS ini dirancang untuk memberikan insight yang mendalam dan komprehensif mengenai struktur, kondisi, dan kinerja seluruh usaha ekonomi.

    Sebuah upaya besar sedang dilakukan BPS dengan melakukan terobosan strategis, yakni  menggabungkan pendataan lapangan SE2026 dan memutakhirkan DTSEN untuk menjadi basis data sosial ekonomi satu-satunya yang digunakan pemerintah untuk berbagai program bantuan dan perlindungan sosial. Upaya integrasi ini diharapkan akan menjadi langkah strategis untuk mengakhiri tumpah tindihnya data, perbedaan data yang dimiliki kementerian/lembaga sekaligus memperkuat kualitas data sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan di lapangan.

    “Kita ingin meningkatkan ketepatan dalam aliran bantuan-bantuan sosial. Data yang keliru bisa mengakibatkan penghamburan uang. Data yang keliru bisa mengakibatkan mereka yang berhak menerima bantuan tidak menerima, mereka yang tidak berhak, menerima. Ini saya kira arti strategis daripada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional,” tutur Presiden Prabowo.

    Integrasi Sensus Ekonomi 2026 dan DTSEN tentu bukan sekadar kegiatan statistik semata, melainkan investasi strategis untuk masa depan ekonomi dan sosial Indonesia. Data yang dihasilkan diharapkan dapat memetakan kebutuhan kementerian lembaga baik dalam upaya mencatat seluruh aktivitas ekonomi non-pertanian di Indonesia sekaligus menghasilkan data tunggal sosial ekonomi yang memuat informasi rinci mengenai rumah tangga keluarga dan individu di Indonesia. 

    Tentu saja data ini diharapkan akan menjadi rujukan utama bagi kementerian/lembaga dalam menyalurkan bantuan sosial, subsidi, serta program pengentasan kemiskinan. Upaya memutakhirkan DTSEN sekaligus bersamaan dengan pelaksanaan SE2026, dua kebutuhan data kementerian/lembaga yang besar dapat dipenuhi dalam satu proses secara bersamaan.

    Kolaborasi pelaksanaan SE2026 dan DTSEN akan menjadi sinergi penting antara BPS dan berbagai kementerian/lembaga lain, termasuk pemerintah daerah, untuk menciptakan data yang terintegrasi dan akurat. Sensus Ekonomi 2026 melengkapi DTSEN dengan memberikan data dasar yang mendalam tentang kegiatan ekonomi, sementara DTSEN menjadi data tunggal yang lebih luas yang mencakup aspek sosial dan ekonomi. Kolaborasi ini bertujuan untuk menghasilkan satu data yang dapat digunakan untuk perumusan kebijakan yang lebih baik, perencanaan pembangunan, serta penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

    Selain memperbarui informasi sosial ekonomi yang relevan, kegiatan pengumpulan data SE2026 dan DTSEN dalam waktu bersamaan akan menjadi basis data yang saling memperkaya satu sama lain sekaligus berdampak terhadap efisiensi anggaran. Di sisi lain, isu kejenuhan responden atau masyarakat menerima kunjungan petugas sensus yang berkali-kali akan tereduksi. Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Integrasi SE2026 dan DTSEN akan mengakhiri tumpah tindihnya data kementerian lembaga.

  • Pentingkah Data SE2026 bagi Pemerintah Daerah?

    Pentingkah Data SE2026 bagi Pemerintah Daerah?

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa data yang lengkap dan akurat menjadi fondasi pengambilan keputusan. Pemerintah maupun pelaku usaha memerlukannya untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran. Hal ini disampaikan saat memberikan arahan kepada jajaran internal dalam Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Pernyataan ini menegaskan betapa pentingnya data berkualitas dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan dunia usaha.

    Sensus Ekonomi sendiri dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali pada tahun berakhiran “6”, menjadikannya salah satu kegiatan statistik terbesar di Indonesia. Data yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan kondisi riil perekonomian, tetapi juga menjadi rujukan dalam menetapkan kebijakan strategis, memotret tren terbaru, serta membantu pelaku usaha mengenali peluang dan tantangan bisnis di masa mendatang.

    Data apa saja yang akan dihasilkan? Merujuk pada situs landing page SE2026 sensus.bps.go.id/se2026/ bahwa dari kegiatan besar yang diselenggarakan BPS ini akan menghasilkan peta ekonomi Indonesia yang komprehensif. Melalui pendataan menyeluruh, SE2026 memotret struktur ekonomi terkini dengan informasi mendalam mengenai setiap sektor, baik berdasarkan skala usaha (mikro, kecil, menengah, dan besar) maupun berdasarkan wilayah (nasional, provinsi, serta kabupaten/kota). Peta ekonomi ini menjadi dasar untuk memahami dinamika dunia usaha secara lebih akurat.

    Jika ditarik ke tingkat daerah, data SE2026 memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah daerah untuk memahami kondisi ekonomi wilayahnya secara lebih menyeluruh. Dengan pendataan lengkap terhadap seluruh pelaku usaha, pemerintah daerah dapat memetakan klaster ekonomi yang tumbuh, mengidentifikasi sektor unggulan, dan mengenali potensi spesifik di setiap wilayah. Informasi ini membantu pemerintah daerah menemukan pusat pertumbuhan baru, memantau wilayah yang berkembang cepat, serta mengarahkan pembangunan agar tidak terpusat pada satu kawasan saja.

    Selain itu, hasil SE2026 sangat berperan dalam perencanaan kebutuhan infrastruktur daerah. Data sensus dapat menjadi dasar dalam pembangunan pasar, penataan sentra UMKM, penguatan jaringan logistik, serta penentuan lokasi kawasan industri dan pergudangan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan ekonomi setempat. Dengan mengetahui persebaran pusat pertumbuhan usaha, pemerintah daerah juga dapat menentukan wilayah yang membutuhkan peningkatan dukungan, misalnya melalui perbaikan akses jalan atau fasilitas pendukung lainnya.

    Data rinci yang dikumpulkan melalui SE2026 memungkinkan pemerintah merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Hal ini membantu pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran. Selain itu, profil usaha yang lengkap dan terstandar nasional—mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru—mempermudah pemerintah daerah dalam mempromosikan potensi ekonomi kepada calon investor. Informasi tersebut menjadi bahan utama dalam penyusunan investment brief, mulai dari sektor yang memiliki prospek, ketersediaan tenaga kerja, hingga peluang kemitraan dengan usaha lokal.

    SE2026 akan dilaksanakan di seluruh Indonesia pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pengisian kuesioner secara daring (Online/CAWI) berlangsung pada 1–31 Mei 2026, khususnya untuk perusahaan besar yang akan menerima tautan pengisian melalui email. Selanjutnya, pada 1 Juni–31 Juli 2026, akan dilakukan pendataan lapangan secara langsung (door to door) untuk seluruh usaha/perusahaan yang tidak mengisi secara mandiri. Pendataan lapangan ini dilakukan oleh petugas SE2026 yang direkrut dari berbagai wilayah.

    Melalui SE2026, BPS berharap Indonesia memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai struktur usaha dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang setiap tahun. Data ini akan menjadi dasar untuk melakukan rebasing PDB, memperbaiki kerangka data nasional, serta menyajikan beragam analisis ekonomi yang sangat dibutuhkan.

    “Statistik bukan hanya sekadar angka, tetapi memiliki makna dan cerita di baliknya,” ujar Amalia Adininggar Widyasanti pada berbagai kesempatan. 

    Data, termasuk data SE2026, memiliki peranan penting dalam membangun ekonomi Indonesia. Membangun dengan data ibarat membangun rumah menggunakan blueprint yang lengkap—setiap langkah terarah karena mengetahui di mana meletakkan fondasi, seberapa tinggi dinding, dan bagaimana struktur terbaiknya. Sebaliknya, membangun tanpa data seperti membangun rumah berdasarkan perkiraan: rawan kesalahan, boros sumber daya, dan berisiko runtuh. Sama seperti menggunakan GPS saat berkendara, data memberi rute terbaik, sedangkan tanpa data kita hanya menebak arah dan mudah tersesat. Singkatnya, data membuat pembangunan lebih terukur, efisien, dan dapat diandalkan. Membangun dengan data memang membutuhkan investasi, tetapi membangun tanpa data pada akhirnya akan jauh lebih mahal.

  • Ekspor Udang ke AS Jadi Angin Segar Produk Perikanan RI

    Ekspor Udang ke AS Jadi Angin Segar Produk Perikanan RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan Indonesia kembali dapat melakukan ekspor udang ke Amerika Serikat (AS) setelah berhenti selama dua bulan pasca adanya temuan udang yang mengandung Cesium-137 (Cs-137). Dibukanya kembali ekspor ke AS menjadi angin segar pada produk perikanan Indonesia.

    Kepala Badan Pengawas Mutu Kelautan dan Perikanan (BPPMHP) Ishartini mengatakan, dibukanya kembali ekspor ditandai adanya ekspor udang yang telah disertifikasi bebas Cesium-137 (Cs-137) pada 3 Desember dan berhasil melewati inspeksi ketat.

    “Alhamdulillah kita sudah bisa kembali mengekspor udang kita ke AS,” kata Ishartini dalam laporan akhir tahun dikutip, Jumat (12/12/2025).

    Kembali diberlakukannya ekspor tersebut memberikan angin segar setelah selama dua bulan berhenti ekspor. Dengan kembalinya ekspor ke AS membuka kembali pundi dolar masuk ke Indonesia yang setiap tahunnya mencapai lebih dari US$ 1 miliar.

    “Penanganan udang ini sudah bisa menyelamatkan setiap tahun udang kita ke AS mencapai US$ 1 miliar dan lebih itu sudah bisa kita lakukan kembali,” jelasnya.

    Ishartini mencatat, produk perikanan Indonesia pada tahun 2025 telah diekspor dan diterima di 147 negara dari 193 negara anggota PBB. Jumlah ini meningkat 5% dari 2024 yang mencapai 140 negara.

    “Kami sudah melaksanakan tugas-tugas yang ujungnya  hasil perikanan kita diterima di negara tujuan ekspor. Kita bisa tembus di 147 negara pada 2025,” ujar Ishartini.

    Untuk terus meningkatkan produks ekspor perikanan Indonesia, pihaknya juga lakukan sertifikasi terhadap unit pengolahan ikan dan dilakukan pengawasan (surveillance) terhadap penerapan ketertelusuran (traceability) mereka. Saat ini tercatat ada 1.104 unit pengelolaan dilakukan sertifikasi.

    “Sudah 1.104 unit pengolahan ikan kita selesaikan,” pungkasnya.

  • Purbaya Tegaskan Tak Kirim Balpres Ilegal untuk Korban Banjir Sumatera

    Purbaya Tegaskan Tak Kirim Balpres Ilegal untuk Korban Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menyalurkan pakaian bekas impor ilegal (balpres) hasil sitaan untuk membantu korban bencana di Sumatera. Purbaya menilai distribusi barang ilegal justru bisa menimbulkan celah penyalahgunaan.

    Purbaya memastikan pengelolaan barang sitaan tetap mengikuti aturan. “Jangan sampai nanti gara-gara itu, banyak lagi balpres masuk dengan alasan kan bagus buat bencana,” ujarnya di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/12/2025) dilansir dari Antara.

    Menurut Purbaya, jika pemerintah ingin mengirim bantuan, barang yang dikirim harus layak pakai dan berasal dari anggaran negara. Ia menekankan bahwa pengadaan barang bantuan akan melibatkan pelaku UMKM dalam negeri. “Lebih baik kita beli barang-barang dalam negeri produk UMKM, dikirim ke bencana yang (barang) baru. Saya lebih baik mengeluarkan uang ke situ kalau terpaksa, dibanding pakai barang-barang balpres itu,” katanya.

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) membuka opsi pemanfaatan barang sitaan berupa produk garmen ilegal untuk korban bencana di Sumatera. DJBC menilai barang hasil penindakan otomatis menjadi milik negara dan dapat ditindaklanjuti melalui berbagai mekanisme.

    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, menjelaskan bahwa barang sitaan tidak selalu harus dimusnahkan. “Dihancurkan itu sebetulnya salah satu (opsi). Kalau barang melanggar, tentunya akan menjadi barang milik negara. Itu bisa dimusnahkan atau untuk tujuan lain,” ujarnya.

    DJBC memiliki tiga opsi penanganan barang ilegal, yakni dimusnahkan, dihibahkan, atau dilelang. Melihat kebutuhan mendesak di wilayah terdampak bencana, opsi hibah sempat menjadi pertimbangan. “Siapa tahu saudara-saudara kita bisa memanfaatkan dan menggunakan. Sementara yang di Aceh membutuhkan,” tambah Nirwala.

  • BEI Terapkan Noncancellation Period mulai 15 Desember 2025

    BEI Terapkan Noncancellation Period mulai 15 Desember 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mulai menerapkan noncancellation period (NCP) pada sesi pra-pembukaan (pre-opening) dan pra-penutupan (pre-closing) mulai 15 Desember 2025. Kebijakan ini bertujuan memperkuat integritas pasar, meningkatkan kualitas price discovery, serta menyelaraskan mekanisme perdagangan Indonesia dengan standar bursa global.

    Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 1 BEI, Firza Rizqi Putra, menjelaskan NCP merupakan periode singkat ketika pelaku pasar tidak dapat melakukan pembatalan maupun perubahan order (amend). Namun, order baru tetap bisa dimasukkan.

    “Pembatalan di sesi pre-opening menunjukkan lonjakan aktivitas mulai menit 57, sementara pembatalan di sesi pre-closing meningkat mulai menit 56,” ujar Firza, Jumat (12/12/2025).

    Menurut Firza, pola tersebut berpotensi menimbulkan distorsi harga dan membuka ruang praktik manipulatif seperti spoofing.

    Jadwal penerapan noncancellation period:

    Pre-opening: 08.56–08.57:59 WIBPre-closing: 15.56–16.01:59 WIB

    Firza menegaskan, mekanisme ini hanya berlaku pada menit-menit terakhir sebelum proses matching.

    “Aktivitas perdagangan di sesi continuous auction tidak mengalami perubahan,” ujarnya.

    BEI mencatat peningkatan signifikan penggunaan market order dalam dua tahun terakhir. Hingga Agustus 2025, rata-rata nilai transaksi market order mencapai Rp 1 triliun per hari atau 60% dari total nilai transaksi harian. Kondisi ini membuat stabilitas order book semakin penting, terutama dalam fase pembentukan harga.

    “Periode noncancellation akan meningkatkan kenyamanan serta kepastian dalam penggunaan fitur market order tipe fill and kill,” jelas Firza.

    Manfaat yang diharapkan dari penerapan NCP, antara lain memperkuat integritas harga indikatif (indicative equilibrium price/IEP), meningkatkan stabilitas price discovery, mengurangi aksi manipulatif seperti spoofing, serta mempermudah proses rebalancing bagi dana domestik maupun global.

    Firza menambahkan, kebijakan ini juga merupakan langkah harmonisasi BEI dengan bursa-bursa maju seperti Hong Kong Exchange (HKEX), Singapore Exchange (SGX), dan Shanghai Stock Exchange yang telah menerapkan aturan sejenis.

    “Tujuan akhirnya adalah memperkuat integritas pasar dan memastikan pembentukan harga yang lebih stabil serta transparan,” ungkap Firza.

  • Manuver Bea Cukai setelah Berkali-kali Diancam Menkeu Purbaya

    Manuver Bea Cukai setelah Berkali-kali Diancam Menkeu Purbaya

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) atau Bea Cukai berbenah setelah mendapat peringatan dan ancaman pembekuan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Beberapa langkah awal Bea Cukai, yakni dengan membuat laman website canggih dan meresmikan mesin cerdas pemindai peti kemas di pelabuhan.

    Manuver Bea Cukai ini terjadi setelah ancaman pembekuan Bea Cukai oleh Purbaya, dengan menonaktifkan 16.000 karyawan hingga dialihkan ke perusahaan Swiss, yakni Société Générale de Surveillance (SGS).

    Purbaya Berkali-kali Sebut Pembekuan Bea Cukai

    Purbaya saat itu melontarkan peringatan tegas kepada Bea Cukai. Ia menilai memburuknya pengawasan di lapangan telah mengganggu penerimaan negara dan menunjukkan persoalan integritas yang serius.

    Pada rapat di DPR, Kamis (27/11/2025), Purbaya menyampaikan bahwa Bea Cukai harus segera berbenah. Ia mengingatkan  sejarah ketika kewenangan lembaga di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu pernah dialihkan kepada Societe Generale de Surveillance (SGS), perusahaan asal Swiss seperti pada era Orde Baru karena marak praktik korupsi.

    “Kalau Bea Cukai enggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibubarkan diganti dengan SGS, seperti zaman dahulu lagi,” ujarnya.

    Ancaman tersebut bukan yang pertama kali diucapkan mantan kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut. Pada Rapimnas Kadin 2025, Purbaya juga menyoroti persoalan integritas yang merembet ke dunia usaha dan menegaskan bahwa pemerintah tidak ragu mengambil tindakan ekstrem apabila perbaikan tidak berjalan. 

    “Kalau memang tidak bisa perform, ya kita bekukan dan betul-betul beku,” katanya.

    Kemudian, pada rapat kerja bersama Komisi XI DPR pada Senin (8/12/2025), Purbaya mengulangi ultimatum tersebut. Ia meminta Bea Cukai secara serius menindak praktik under invoicing serta penyimpangan lain yang merugikan negara.

    “Saya bilang ke mereka (Bea Cukai), kalau Anda enggak bisa perbaiki dalam waktu setahun, ada kemungkinan besar Bea Cukai akan dirumahkan seluruh pegawainya,” tegasnya.

    Namun, Purbaya mengaku telah meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi total di lingkungan Bea Cukai.

    Saat ini, sekitar 16.000 pegawai berpotensi dirumahkan apabila pembenahan tidak menunjukkan hasil. Ia menambahkan bahwa ancaman tersebut bukan sekadar formalitas.

    Respons Bea Cukai: Janji Berbenah

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama memastikan pihaknya berkomitmen memperbaiki pelayanan, pengawasan, dan budaya kerja internal. Ia mengatakan bahwa pihaknya terus mengupayakan peningkatan kinerja.

    “Yang pasti, Bea Cukai ke depan akan berupaya untuk lebih baik,” ujarnya.

    Djaka menyebut salah satu fokus utama adalah pemanfaatan teknologi artificial intelligence (AI) untuk mendeteksi under invoicing. Ia optimistis pembaruan menyeluruh dapat tercapai dalam waktu satu tahun sesuai target Purbaya.

    Transformasi Digital Bea Cukai dengan Peluncuran Website Baru

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meluncurkan tampilan baru www.beacukai.go.id, sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan kepabeanan dan cukai.

    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Nirwala Dwi Heryanto, menjelaskan bahwa pembaruan tersebut membawa pengalaman digital yang lebih cepat dan responsif.

  • B-Universe dan Telkomsel Bahas Peluang Kolaborasi pada Era Digital

    B-Universe dan Telkomsel Bahas Peluang Kolaborasi pada Era Digital

    Jakarta, Beritasatu.com – Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita melakukan audiensi dengan Direktur Utama Telkomsel Nugroho di gedung Telkomsel Smart Office, Jakarta, Jumat (12/12/2025). Pertemuan ini digelar untuk memperkuat potensi kolaborasi antara industri media dan telekomunikasi di tengah tantangan era digital.

    Dalam pertemuan tersebut, Enggartiasto hadir bersama jajaran manajemen B-Universe, di antaranya Managing Director B-Universe Apreyvita Wulansari dan Corporate Secretary B-Universe Ida Dewiyanti.

    Direktur Utama Telkomsel Nugroho menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menilai silaturahmi dan diskusi antara kedua perusahaan penting dilakukan untuk menghadapi kondisi industri yang terus berubah.

    Nugroho menegaskan, media dan telekomunikasi saat ini menghadapi tantangan besar akibat disrupsi digital dan kompetisi tanpa batas dengan pemain global.

    “Oleh karena itu, kami percaya bahwa tidak ada keberhasilan tanpa kolaborasi. Dan saya rasa media punya ekosistem, telekomunikasi punya ekosistem,” jelas Nugroho.

    Ia menambahkan, kolaborasi menjadi kunci untuk membuka peluang baru.

    “Kami Telkomsel tentu terbuka dengan any kind of collaboration, termasuk dengan media dan B-Universe,” terangnya.

    Nugroho menegaskan kesiapan Telkomsel untuk bekerja sama dengan B-Universe. Menurutnya, sinergi antarsektor dapat menjadi jalan menuju pertumbuhan bersama.

    “Insyaallah. Kita kembali lagi yakin there is no success without collaboration. Tidak hanya untuk telekomunikasi ya, mungkin dengan yang lain pun sama,” ujarnya. 

    Ia juga menyoroti pentingnya kreativitas dan ketahanan dalam menghadapi perubahan industri.

    “Kita harus sama-sama berpikir kreatif. Tidak mudah menyerah dengan segala tantangan yang ada ini. Dan mudah-mudahan dengan kolaborasi yang win-win itu kita bisa menyokong masa depan baru yang lebih baik,” tutupnya.

  • Diskon Nataru 20 Persen di Tol Trans Jawa, Jadi Segini Bayarnya!

    Diskon Nataru 20 Persen di Tol Trans Jawa, Jadi Segini Bayarnya!

    Bekasi, Beritasatu.com – PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) akan memberikan diskon tarif tol sebesar 20% di sejumlah ruas Trans Jawa selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Program ini diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus memberi penghematan biaya perjalanan.

    VP Corporate Secretary & Legal PT JTT Ria Marlinda Paallo mengatakan potongan tarif diberlakukan dalam dua periode.
    “Diskon tarif tol 20% akan kami berlakukan selama tiga hari yaitu tanggal 22–23 Desember 2025 serta pada 31 Desember 2025,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/12/2025).

    Periode 22–23 Desember 2025:

    Diskon Tarif: Jakarta – Semarang (GT Cikampek Utama – GT Kalikangkung)

    Golongan I: Rp 413.500 menjadi Rp 345.850 (potongan Rp 67.650)

    Golongan II–III: Rp 639.000 menjadi Rp 533.800 (potongan Rp 105.200)

    Golongan IV–V: Rp 841.000 menjadi Rp 702.950 (potongan Rp 138.050)

    Arah sebaliknya (Semarang – Jakarta):

    Golongan I: Rp 434.500 menjadi Rp 377.700 (potongan Rp 56.800)

    Golongan II–III: Rp 671.000 menjadi Rp 582.000 (potongan Rp 89.000)

    Golongan IV–V: Rp 883.500 menjadi Rp 767.100 (potongan Rp 116.400)

    Diskon Tarif: Periode 31 Desember 2025

    Jakarta – Semarang:

    Golongan I: Rp 413.500 menjadi Rp 355.600 (potongan Rp 57.900)

    Golongan II–III: Rp 639.000 menjadi Rp 548.450 (potongan Rp 90.550)

    Golongan IV–V: Rp 841.000 menjadi Rp 722.500 (potongan Rp 118.500)

    Semarang – Jakarta:

    Golongan I: Rp 434.500 menjadi Rp 367.950 (potongan Rp 66.550)

    Golongan II–III: Rp 671.000 menjadi Rp 567.350 (potongan Rp 103.650)

    Golongan IV–V: Rp 883.500 menjadi Rp 747.550 (potongan Rp 135.950)

    Ria menegaskan bahwa potongan tarif berlaku untuk seluruh golongan kendaraan yang melakukan perjalanan menerus dan menggunakan uang elektronik dengan saldo mencukupi. “Pemberlakuan diskon tarif tol sebesar 20% ini merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah serta apresiasi kepada pengguna jalan,” jelasnya.

    Selain itu, JTT mengingatkan pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan lebih awal, terutama mendekati puncak kepadatan. Kondisi kendaraan, kecukupan BBM, dan saldo uang elektronik juga perlu dipastikan sebelum masuk tol.
     

  • Emas Jadi Favorit 2025, Tahun Depan Bakal Naik Lagi?

    Emas Jadi Favorit 2025, Tahun Depan Bakal Naik Lagi?

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga emas pada 2025 melesat lebih dari 60% dan menorehkan lebih dari 50 rekor tertinggi. Lantas, apakah tren kenaikan harga emas ini akan berlanjut pada 2026.

    Melansir Euronews, emas mencatatkan kinerja terbaik sejak 1979, para analis menilai emas masih memiliki potensi kenaikan, tetapi risiko tetap ada.

    Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang didorong oleh satu peristiwa, tahun ini harga emas dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pembelian agresif bank sentral, ketegangan geopolitik yang terus berlanjut, ketidakpastian perdagangan yang tinggi, suku bunga rendah, dan pelemahan dolar AS semuanya mendorong permintaan emas sebagai aset aman.

    Menurut laporan terbaru World Gold Council (WGC), ketegangan geopolitik menyumbang sekitar 12 poin persentase terhadap kinerja tahun berjalan, sementara pelemahan dolar AS dan penurunan suku bunga menambah 10 poin. Momentum dan posisi investor menyumbang 9 poin, sedangkan ekspansi ekonomi memberikan tambahan 10 poin.

    WGC memperkirakan sebagian besar faktor yang mendorong reli emas pada 2025 tetap relevan di 2026. Namun, titik awal berbeda karena harga emas sudah mencerminkan “konsensus makro” yang mencakup ekspektasi pertumbuhan global stabil, penurunan suku bunga AS moderat, dan dolar AS yang relatif stabil.

    Dalam kondisi ini, emas dinilai wajar. Suku bunga riil tidak lagi turun signifikan, biaya peluang netral, dan momentum positif dari 2025 mulai memudar. Selera risiko investor juga seimbang. Dalam skenario dasar WGC, emas diperkirakan bergerak dalam rentang sempit 2026, dengan kinerja antara –5% hingga +5%.

    Namun, tiga skenario alternatif bisa mengubah arah harga:

    Penurunan ekonomi ringan
    Pertumbuhan melambat dan Fed menurunkan suku bunga lebih lanjut, emas bisa naik 5%–15% karena investor beralih ke aset defensif.

    Resesi lebih dalam atau “doom loop”
    Pelonggaran moneter agresif, imbal hasil Treasury turun, dan aliran safe haven meningkat, mendorong emas naik 15%–30%.

    Reflasi
    Jika pertumbuhan AS kembali tinggi, imbal hasil dan dolar naik, menurunkan daya tarik emas, berpotensi melemah 5%–20% jika posisi investor berbalik dan permintaan bank sentral melemah.