Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • BUMN Perkuat Komitmen Majukan Industri Maritim lewat Teknologi

    BUMN Perkuat Komitmen Majukan Industri Maritim lewat Teknologi

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa klasifikasi kapal, inspeksi, sertifikasi, dan survei maritim, menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemajuan industri kelautan nasional.

    Langkah konkret itu diwujudkan melalui kerja sama strategis dengan PT Gheni Artha Sejahtera (Gas Solution), yang mencakup kegiatan riset dan pengembangan teknologi perkapalan serta penyelenggaraan pelatihan di sektor kelautan.

    “Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat membutuhkan sistem transportasi laut yang tangguh. Saat ini, pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah kepulauan kecil menuntut adanya kolaborasi erat, inovasi berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi terbaru,” ujar Direktur BKI R Benny Susanto Jumat (30/5/2025).

    Benny menambahkan, BKI akan memperkuat fokus pada bidang riset dan pengembangan. Selain itu, pihaknya siap menjalin sinergi dengan BUMN lain, pelaku swasta, dan mitra strategis lainnya di sektor perkapalan untuk mempercepat kemajuan industri maritim nasional.

    Kerja sama yang dijalin dengan Gas Solution mencakup pengembangan dan konversi kapal berbahan bakar ramah lingkungan seperti gas, hidrogen, dan amonia, serta kapal pengangkut gas cair sesuai standar yang diatur dalam International Code of Safety for Ships Using Gases or Other Low-Flashpoint Fuels (IGF Code).

    Selain itu, kedua pihak juga akan berkolaborasi dalam pembuatan desain kapal, proses tinjauan dan persetujuan kelas kapal, pelaksanaan pelatihan di bidang industri maritim, hingga program transfer pengetahuan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

    Direktur Utama Gas Solution Zulfa menyambut baik kerja sama ini. Ia menyebut kolaborasi dengan BKI sebagai bentuk kehormatan, mengingat reputasi BKI yang telah mapan dalam industri perkapalan Indonesia.

    “Bersama BKI, kami melihat peluang besar untuk mengembangkan kolaborasi yang lebih luas, sejalan dengan pengalaman kami di bidang konsultasi, pelatihan, serta operasi dan pemeliharaan. Kami optimistis kemitraan ini akan memberikan manfaat strategis bagi kedua belah pihak,” pungkas Zulfa.

  • Dukung Energi Bersih, Fasilitas Niaga LNG Pertama di Bali Diresmikan

    Dukung Energi Bersih, Fasilitas Niaga LNG Pertama di Bali Diresmikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Fasilitas niaga Liquefied Natural Gas (LNG) pertama di Bali  telah resmi berdiri. Fasilitas ini didirikan oleh PT Wira Energi (WE), perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang niaga gas alam.

    Fasilitas ini dirancang sebagai pusat distribusi strategis LNG untuk sektor komersial dan industri di Bali, sekaligus memperkuat ketahanan energi berbasis produksi dalam negeri.

    Founder & CEO Wira Energi Wira Rahardja mengungkapkan, pembangunan fasilitas LNG di Meliling, Tabanan, Bali ini  merupakan perwujudan komitmen perusahaan dalam memperluas akses terhadap energi yang lebih bersih, efisien, dan berbasis produksi nasional.

    “Setelah memimpin pengembangan pabrik likuifaksi LNG pertama di Jawa, kami percaya bahwa penguatan infrastruktur distribusi di wilayah seperti Bali akan mempercepat transisi energi nasional. Ini baru permulaan,” ujar Wira dalam acara peresmian fasilitas LNG di Meliling, Tabanan, Bali, Jumat (30/5/2025).

    “Kami siap melanjutkan pengembangan LNG di titik-titik strategis lainnya di Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan lingkungan yang lebih berkelanjutan,” kata Wira menambahkan.

    Wira mengakui, peresmian fasilitas LNG ini menjadi langkah konkret pihaknya dalam mendukung visi pemerintah Provinsi Bali menuju Net Zero Emission 2045 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.

    Selain itu, kata dia, peresmian fasilitas tersebut sejalan dengan kebijakan Bali yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor seperti LPG dan diesel.

    “Termasuk juga mendorong pemanfaatan energi bersih di berbagai sektor, termasuk pariwisata dan manufaktur,” tandas dia.

    Wira mengatakan, lebih dari 70% konsumsi LPG nasional saat ini masih berasal dari impor, padahal Indonesia merupakan salah satu produsen LNG terbesar di dunia.

    Dia menilai, beralih ke LNG dalam negeri merupakan langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor, menghemat devisa negara, dan memperkuat struktur ekonomi energi nasional agar lebih mandiri dan tangguh terhadap fluktuasi harga global.

    Pada kesempatan itu, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Migas Anggawira memberikan apresiasi terhadap peresmian fasilitas niaga LNG tersebut.

    Menurut Anggawira, potensi gas bumi di Indonesia sangat besar dan Bali memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu wilayah yang mandiri dalam energi dan mampu mengembangkan energi hijau.

    “Potensi gas bumi di Indonesia ini luar biasa. Khususnya di Bali, terdapat peluang besar untuk menggali potensi tersebut agar wilayah ini memiliki ketahanan dan kemandirian energi berbasis gas bumi,” tutur Anggawira.

    Sementara Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan, target Net Zero Emission nasional pada tahun 2060 masih jauh dari capaian ideal.

    “Sampai saat ini kita baru mencapai sekitar 15% bauran energi terbarukan. Kita perlu menurunkan konsumsi bahan bakar minyak dan mendorong teknologi bersih pada pembangkit berbasis batu bara. Pemanfaatan gas bumi dalam negeri adalah jawaban yang tepat untuk menjembatani transisi tersebut,” pungkas Laode.

    Sebagai bahan bakar multifungsi, LNG dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan di Bali, mulai dari hotel, restoran, dan kafe; dapur komersial dan dapur pusat; boiler industri yang efisien dan rendah emisi; hingga pembangkit listrik, laundry komersial, dan rumah sakit.

    Wira Energi menghadirkan berbagai keunggulan LNG, termasuk harga yang lebih kompetitif, lebih ramah lingkungan dengan pengurangan emisi CO₂ sekitar 25 persen, serta lebih aman karena LNG berbasis metana yang lebih ringan dari udara dan tidak menumpuk jika terjadi kebocoran.

    Selain itu, fasilitas LNG WE menggunakan sistem tangki microbulk berkapasitas besar antara 1.000-10.000 liter yang ringkas, mudah dipasang, dan menghemat ruang, sehingga meminimalisasi gangguan operasional. Pengisian ulang dapat dilakukan langsung tanpa perlu mengganti tabung berat, dan tidak ada sisa residu seperti pada LPG.

    Dalam hal teknologi, Wira Energi juga mengintegrasikan sistem berbasis Internet of Things (IoT) yang memungkinkan pelanggan memantau konsumsi gas secara real-time, melihat sisa stok, dan menerima pengiriman ulang secara otomatis berdasarkan data pemakaian. Dengan sistem smart meter ini, pelanggan hanya membayar sesuai pemakaian aktual, tanpa perlu lagi menghitung berat tabung masuk dan keluar.

    Fasilitas LNG di Tabanan juga didukung oleh armada Mobile Refueling Unit (MRU) yang dirancang sesuai dengan kondisi jalan di Bali, menjamin pengiriman LNG ke berbagai lokasi pelanggan berjalan lancar. Sistem penyimpanan microbulk tersedia dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan, hemat ruang, mudah dirawat, dan tidak memerlukan daya listrik karena sistemnya sepenuhnya mekanis.
     

  • Pelajar Perlu Diberi Ruang Pendidikan Kritis Transisi Energi Bersih

    Pelajar Perlu Diberi Ruang Pendidikan Kritis Transisi Energi Bersih

    Jakarta, Beritasatu.com – Pelajar Indonesia perlu diberi ruang pendidikan yang kritis terkait transisi energi bersih yang berkeadilan dan inklusif. Untuk itu sekolah sebaiknya mendukung langkah kecil melalui pendekatan pembelajaran yang menjadi kunci dalam menghadapi krisis iklim global.

    Komunitas muda Renewable Energy Agent (RE-Agent) bersama organisasi masyarakat sipil Trend Asia menggagas program “RE–Agents Goes to School” di SMAN 3 Jakarta, untuk mengedukasi siswa mengenai energi terbarukan dan transisi energi yang berkeadilan.

    “Generasi Z adalah populasi terbesar saat ini. Mereka khususnya siswa SMP dan SMA harus diberi ruang untuk memahami isu energi bersih karena sangat dekat dengan realitas hidup mereka. Ini mengingat krisis iklim global kian nyata dengan meningkatnya suhu ekstrem dan perubahan cuaca yang drastis,” kata Ketua RE-Agent, Valensiya, pada keterangan resminya kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).

    Menurutnya, pelibatan siswa dan anak muda penting karena mereka bisa menyuarakan kepentingan kelompok rentan yang paling terdampak krisis iklim dan hak atas hidup yang layak serta sehat. Ketika bicara dampak perubahan iklim, masyarakat marjinal yang paling rentan. Anak muda bisa menjadi jembatan agar hak mereka untuk hidup layak dan sehat terpenuhi,” tambahnya.

    Kepala SMAN 3 Jakarta Mukhlis menyambut baik inisiatif ini. Ia menilai pendidikan energi terbarukan adalah kesempatan langka yang harus dimaksimalkan oleh siswa. Kegiatan seperti ini dinilai penting guna memperluas wawasan siswa tentang transformasi energi bersih.

    “Ini menunjukkan komitmen kami untuk turut mendukung peralihan ke energi terbarukan. Ini langkah inovatif yang seharusnya diadopsi oleh lebih banyak institusi pendidikan di Indonesia. Sayangnya topik transisi energi masih belum banyak masuk ke dalam kurikulum sekolah,” ujarnya.

    Pendidikan soal transisi energi kini semakin relevan, mengingat kondisi iklim global yang kian mengkhawatirkan. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) mencatat tahun 2024 sebagai tahun terpanas dalam sejarah, diperparah dengan fenomena El Nino yang terjadi sejak akhir 2023.

    Peningkatan suhu ini dipicu oleh tingginya emisi karbon dioksida (CO2) akibat dominasi penggunaan energi fosil, seperti batu bara dan gas. Dampaknya meliputi perubahan cuaca ekstrem, banjir di musim kemarau, dan kekeringan yang lebih intens.

    Namun, Indonesia dinilai belum sepenuhnya serius dalam mengatasi krisis ini. Juru Kampanye Energi Terbarukan Trend Asia, Beyrra Triasdian, mengkritisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang justru menambah kapasitas PLTU batu bara sebesar 6,3 GW dan PLTG sebesar 10,3 GW.

    “Ini membuat kita semakin tergantung pada energi fosil. Padahal, Indonesia punya potensi energi terbarukan hingga 3.686 GW, jauh lebih besar dan lebih murah, terutama dari tenaga surya dan angin,” ungkap Beyrra.

    Transformasi energi bukan hanya solusi bagi krisis iklim, tapi juga jalan menuju kemandirian energi dan peningkatan ekonomi masyarakat, terutama di daerah terpencil. Contohnya, PLTMh di Kampung Tangsi Jaya, Bandung Barat, yang memanfaatkan aliran Sungai Ciputri untuk mendukung koperasi pengolahan kopi.

    Di Blora, guru otomotif SMKN 1 Blora, Noer Chanief, menciptakan Omset Pintar, pembangkit listrik berbasis tenaga surya dan angin. Inovasi ini digunakan untuk menerangi jalan desa.

    “Di Blora, listrik itu kemewahan. Sejak 2014 kami berinovasi agar masyarakat bisa menikmati listrik tanpa emisi dan tanpa biaya,” kata Noer. Selain itu, ia juga membuat sepeda portabel penghasil listrik saat pandemi.

    Kesadaran masyarakat dalam mengembangkan energi terbarukan sesuai kebutuhan lokal menjadi aspek penting dari transisi energi yang adil dan inklusif. Oleh karena itu, pendidikan kritis soal energi tak hanya menyoal teknologi, tetapi juga nilai, prinsip, dan penerapan nyata di masyarakat.

    Guru geografi SMAN 3 Jakarta, Nadya Fidina Salam, menilai pendidikan energi terbarukan kini sangat mendesak. “Kesadaran ini harus dibangun dari sekolah. Guru bisa memulainya dengan metode sederhana seperti menghitung konsumsi listrik hingga kenaikan suhu bumi. Ini soal membangun pola hidup ramah lingkungan,” pungkas Nadya.

  • Pemerintah Bangun 47.000 Kms Transmisi, Listrik Bakal Masuk Pelosok

    Pemerintah Bangun 47.000 Kms Transmisi, Listrik Bakal Masuk Pelosok

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membangun infrastruktur kelistrikan berupa jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit (kms). Proyek ini dirancang untuk menjangkau wilayah terpencil dan akan dilaksanakan bertahap selama 10 tahun ke depan.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, jaringan transmisi tersebut akan menghubungkan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) ke gardu induk milik PLN, lalu disalurkan ke pelanggan melalui jaringan distribusi.

    Rencana besar ini tertuang dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034, yang sekaligus mendukung interkoneksi pembangkit EBT hingga ke tingkat rumah tangga.

    Kementerian ESDM menargetkan bauran EBT dalam sistem ketenagalistrikan nasional mencapai 23%. Saat ini, bauran energi bersih tersebut masih berada di angka 15-16%.

    “Untuk bisa menghubungkan EBT, kita butuh jaringan. Target kita 23%, tetapi sekarang baru 15-16%. Kita sudah programkan EBT, tetapi ternyata belum ada jaringan penyalurnya,” kata Bahlil dalam pernyataan resmi, Jumat (30/5/2025).

    Dari seluruh jaringan yang direncanakan, wilayah Jawa, Madura, dan Bali akan menjadi area dengan pembangunan transmisi terpanjang.

    Bahlil juga menambahkan, proyek ini membuka peluang investasi senilai Rp 565,3 triliun. Selain itu, pembangunan transmisi dan gardu induk diproyeksikan menyerap sekitar 881.132 tenaga kerja dari sektor manufaktur, konstruksi, hingga pemeliharaan jaringan.

    Ia berharap proyek ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sembari memaksimalkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

    “Ini saya harapkan tidak ada impor. Semua bahan dan komponen dimaksimalkan dari industri dalam negeri,” tegas Bahlil.

  • PLTS Atap Kao Indonesia Bisa Kurangi Ribuan Ton Emisi

    PLTS Atap Kao Indonesia Bisa Kurangi Ribuan Ton Emisi

    Karawang, Beritasatu.com – Proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap milik Kao Indonesia resmi beroperasi di fasilitas produksinya yang terletak di kawasan Karawang International Industrial Center (KIIC).

    Presiden Direktur Kao Indonesia Shoichi Hasegawa mengatakan, PLTS ini merupakan salah satu instalasi tenaga surya atap berkapasitas besar di Indonesia dan menjadi yang terbesar dalam jaringan Kao Group secara global.

    Dengan total kapasitas 6,53 Mega Watt peak, PLTS ini dibangun dalam dua tahap, yakni 1,53 MWp pada fase awal dan 5 MWp di tahap kedua. Fasilitas ini diproyeksikan mampu mengurangi emisi karbon hingga 7.791 ton CO₂ per tahun.

    Shoichi menjelaskan bahwa pengembangan PLTS ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Kao Indonesia terhadap prinsip environmental, social, and governance (ESG), khususnya dalam aspek dekarbonisasi dan penggunaan energi terbarukan di seluruh rantai pasok perusahaan.

    “Ini adalah langkah nyata kami dalam mendukung strategi ESG melalui inovasi yang ramah lingkungan dan pengurangan emisi karbon,” ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (30/5/2025).

    Sementara itu, Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan dari Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, kehadiran PLTS atap di pabrik Kao Indonesia mendukung target transisi energi di sektor industri.

    “Semoga langkah Kao Indonesia ini bisa menjadi contoh positif bagi sektor swasta lainnya agar semakin banyak manfaat yang bisa dirasakan lingkungan dan bumi kita,” ucap Andriah.

  • Untung TBIG Naik Double Digit pada Kuartal I 2025

    Untung TBIG Naik Double Digit pada Kuartal I 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) mencatatkan kinerja solid sepanjang kuartal I 2025. Emiten penyedia infrastruktur telekomunikasi ini membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 413,39 miliar, tumbuh 18,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 349,84 miliar.

    Dalam laporan keuangannya terungkap, kenaikan laba sejalan dengan terkereknya pendapatan sebesar perseroan sebanyak 1,58% menjadi Rp 1,73 triliun dibandingkan periode kuartal I 2024 yang tercatat Rp 1,7 triliun.

    Dari sisi profitabilitas, laba bruto TBIG tercatat sebesar Rp 1,25 triliun atau naik tipis dari Rp 1,24 triliun pada kuartal I tahun lalu. Beban pokok pendapatan perseroan naik menjadi Rp 473,32 miliar dari sebelumnya Rp 464,56 miliar.

    Secara segmentasi, pendapatan TBIG masih didominasi oleh lini bisnis menara telekomunikasi yang berkontribusi sebesar Rp 1,58 triliun, meningkat dari Rp 1,56 triliun pada periode yang sama tahun lalu. 

    Sementara itu, pendapatan dari segmen serat optik naik menjadi Rp 150,73 miliar dari Rp 136,65 miliar. Pendapatan dari properti investasi tercatat stagnan di angka Rp 875 juta.

    Dari sisi neraca, total aset perseroan tercatat sebesar Rp 44,95 triliun per 31 Maret 2025, turun dari Rp 47,31 triliun pada akhir Desember 2024. Sementara itu, total liabilitas TBIG juga mengalami penurunan menjadi Rp 34,07 triliun dari sebelumnya Rp 36,75 triliun.

    Adapun total ekuitas perusahaan meningkat menjadi Rp 10,88 triliun dibandingkan posisi akhir 2024 yang sebesar Rp 10,56 triliun. Di sisi lain, saldo kas dan setara kas per 31 Maret 2025 tercatat sebesar Rp 549,88 miliar, turun dari posisi Rp 695,83 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

  • Marak PHK, 10.000 Buruh Siap Demo di Depan Istana pada 1 Juni

    Marak PHK, 10.000 Buruh Siap Demo di Depan Istana pada 1 Juni

    Jakarta, Beritasatu.com – Maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi belakangan ini, membuat ribuan atau tepatnya sekitar 10.000 buruh siap menggelar aksi demonstrasi nasional di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat, pada Minggu (1/6/2025) mendatang.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan, aksi unjuk rasa bakal dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul yang berlokasi di Gambir, Jakarta Pusat. Nantinya, massa akan melakukan long march menuju Patung Kuda dan berakhir di Istana Negara.

    “Nantinya terdapat 103 bus massa yang sudah ter-update bakal mengikuti aksi, mulai dari kawasan Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara untuk pekerja di kawasan Jabodetabek akan mengerahkan ribuan pengendara motor,” kata Ristadi, dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/5/2025).

    Aksi unjuk rasa ini menuntut pemerintah agar segera mengatasi gempuran barang ilegal yang semakin membanjiri pasar domestik yang berimbas terjadinya gelombang PHK di Tanah Air.

    Ristadi mengungkapkan beberapa agenda tuntutan buruh dalam aksi itu seperti meminta pemerintah melakukan pencegahan meluasnya PHK dan melindungi industri padat karya juga aneka industri lainnya di luar negeri. Isu utama yang diangkat adalah berantas ilegal impor untuk mencegah semakin meluasnya PHK yang menyasar pekerja buruh Indonesia

    Rencananya aksi dilakukan long march dari Gambir hingga titik akhir di depan Istana Merdeka. Adapun beberapa tuntutan yang diminta antara lain :

    1.Berantas praktik ilegal impor dan hukum pelaku-pelakunya.

    2. Perketat aturan impor untuk lindungi keberlangsungan industri dalam negeri, seperti segera revisi permendag Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana yang telah dijanjikan Presiden Prabowo dalam forum sarasehan ekonomi nasional.

    3. Lakukan tindakan-tindakan antisipatif untuk mencegah terjadinya PHK semakin meluas dan lindungi korban PHK agar menerima haknya sesuai aturan yang berlaku serta bisa terserap kembali bekerja.

    4. Secara umum wujudkan kebijakan yang melindungi industri dalam negeri sekaligus melindungi pekerja buruh yang masih bekerja dan mampu membuka lapangan kerja baru untuk rakyat Indonesia yang masih menganggur.

    5. Tingkatkan pengawasan dan penegakan hukum/law enforcement.

    Ristandi melihat realisasi PHK yang terjadi itu lebih dari data yang kini dirilis oleh beberapa pihak, dimana Kementerian Ketenagakerjaan menunjukan angka 26.455 kasus hingga Mei 2025. Sedangkan KSPN 61.351 kasus dan Apindo 73.992 kasus (Januari-Maret).

    “Fakta dilapangan banyak perusahaan yang tidak mau melaporkan atau dipublikasi terjadi PHK di perusahaannya, dengan alasan untuk menjaga trust perbankan, buyer dan citra bisnisnya,” jelas dia.

    “Dengan demikian kami berani simpulkan bahwa jumlah PHK riil di lapangan lebih besar dai data PHK yang sudah terpublikasi di atas,” pungkasnya.

  • Pertumbuhan Ekonomi Terimbas Efisiensi, Perhotelan Paling Hancur

    Pertumbuhan Ekonomi Terimbas Efisiensi, Perhotelan Paling Hancur

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah disebut sebagai salah satu tantangan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. Adapun, kebijakan tersebut telah berlangsung sejak awal 2025.

    Ekonom sekaligus Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan, pemerintah pada tahun ini menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2% secara year on year (yoy).

    Sedangkan, pada tahun depan berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pertumbuhan ditargetkan direntang 5,2% hingga 5,8%.

    Menurut Eko, hal tersebut dapat dicapai, dengan catatan terdapat beberapa kebijakan perlu dievaluasi. Salah satunya melonggarkan kebijakan efisiensi anggaran di tingkat kementerian/lembaga.

    “Harusnya pemerintah itu kalau efektif kebijakannya bisa untuk mengoptimalkan perekonomian di atas 5%. Salah satu yang mungkin menjadi titik evaluatif ya di dalam KEM-PPKF 2026 adalah efisiensi yang berlebihan yang dilakukan sejak awal tahun ini begitu,” papar Eko dalam webinar Indef, dikutip Jumat (30/5/2025).

    Menurut Eko, kebijakan efisiensi anggaran ini cenderung terlalu berlebihan. Efisiensi nyatanya bukannya meningkatkan produktivitas baik di birokrasi, melainkan mendilusi dari potensial growth ekonomi domestik.

    Sebagai contoh, sektor perhotelan saat ini paling terdampak dari adanya kebijakan efisiensi anggaran. Diketahui, rapat kerja atau kegiatan seremonial kementerian/lembaga, kerap dilakukan di hotel.

    Dengan demikian, kebijakan tersebut sangat berdampak terhadap kegiatan operasional bisnis perhotelan.

    “Banyak sektor-sektor yang kemudian collapse, terbawa oleh nuansa belanja hemat ala kementerian itu, tidak ada rapat di hotel, tidak ada kegiatan-gegiatan ke daerah, yang mungkin pada aspek lain memang harus kita evaluasi,” beber Eko.

    Apabila pemerintah menghiraukan dan tidak mengambil kebijakan yang dapat mengubah keadaan, maka ekonomi Indonesia berada di bawah 5%, seperti yang diramal oleh beberapa lembaga internasional, seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), hingga Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD.

    “Wajar kalau IMF, World Bank, ataupun OECD cukup pesimistis sebetulnya. Kalau kita lihat pada 2025-2026 itu mereka memproyeksikan ekonomi kita hanya tumbuh 4,7%,” pungkasnya.

  • Petani Kecil Harus Dilibatkan Hadapi Regulasi Sawit Global

    Petani Kecil Harus Dilibatkan Hadapi Regulasi Sawit Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Rizal Affandi Lukman, menegaskan pentingnya pelibatan petani kecil dalam menghadapi berbagai regulasi global terhadap industri kelapa sawit, terutama European Union Deforestation Regulation (EUDR).

    Menurutnya, tidak cukup hanya industri besar yang siap, petani kecil juga harus dipersiapkan agar tidak tertinggal dalam kompetisi pasar global.

    “Industri besarnya maupun petani kecilnya juga harus mengetahui apa itu aturan EUDR, apa implikasinya terhadap industri maupun juga terhadap petani kecil,” ujar Rizal kepada Beritasatu.com, baru-baru ini.

    Ia mengatakan petani kecil memiliki peran besar dalam mendukung ekspor sawit ke pasar Eropa.

    “Petani kecil juga jangan tertinggal, jangan hanya industrinya saja, karena saat ini yang melakukan eksportasi ke pasar Uni Eropa juga didukung oleh petani-petani kecil,” lanjutnya.

    CPOPC, sebagai wadah kerja sama negara-negara penghasil kelapa sawit, terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), guna memperkuat kampanye sawit berkelanjutan ke berbagai pasar ekspor utama seperti India, Pakistan, Tiongkok, dan Uni Eropa.

    Selain fokus pada promosi, Rizal juga menyoroti tingginya biaya produksi yang semakin menekan petani kecil. Ia menilai, dukungan subsidi dari pemerintah, terutama untuk pupuk, sangat penting untuk menjaga margin keuntungan petani.

    “Dengan adanya bantuan pemerintah untuk, katakanlah pupuk, itu menjadi sangat memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh petani kecil,” jelasnya.

    Sementara itu, Wakil Sekjen CPOPC 2025–2028 Musdhalifah Machmud menegaskan, kelapa sawit merupakan komoditas strategis global yang telah menerapkan prinsip keberlanjutan.

    “Kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang sudah menerapkan prinsip-prinsip sustainability di dalam pengolahannya, dan ini sudah dilegalisasikan oleh masing-masing negara,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti potensi hilirisasi industri sawit sebagai komoditas nol limbah (net zero waste), mulai dari pupuk organik hingga sumber energi alternatif.

    “Semua hasil-hasil by product bisa menjadi produk-produk yang bermanfaat, dari pupuk hingga energi gas,” kata Musdhalifah.

    Musdhalifah menambahkan, CPOPC terus mendorong negara produsen untuk memperkuat sistem keberlanjutan dari hulu ke hilir, serta meningkatkan pendapatan dan ketahanan petani sawit.

    “CPOPC akan mendorong berbagai hal tersebut sehingga beberapa prinsip utama dari CPOPC, mendorong sustainability, inklusivitas, efisiensi, termasuk peningkatan income dari petani serta membangun resilient dengan seluruh stakeholder kelapa sawit yang ada di seluruh dunia,” pungkasnya.

  • Harga Emas Dunia Turun 1,6 Persen pada Pekan Ini

    Harga Emas Dunia Turun 1,6 Persen pada Pekan Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga emas dunia melemah pada Jumat (30/5/2025) dan diperkirakan mencatatkan kerugian mingguan, dipicu oleh penguatan dolar Amerika Serikat (AS) serta sikap hati-hati investor yang menanti data inflasi utama Amerika Serikat. Data tersebut diperkirakan akan memberikan petunjuk baru mengenai arah kebijakan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

    Harga emas spot tercatat turun 0,4 persen menjadi US$ 3.303,51 per troi ons pada pukul 13.10 WIB. Sepanjang pekan ini, logam mulia tersebut telah anjlok sekitar 1,6 persen. Sementara itu, emas berjangka AS juga terkoreksi 0,5% menjadi US$ 3.300,70 per troi ons.

    Dilansir dari Reuters, indeks dolar AS menguat 0,2 persen, yang membuat emas menjadi lebih mahal bagi pembeli dari luar negeri dan turut menekan permintaan emas global.

    “Harga emas saat ini cenderung bergerak dalam fase konsolidasi. Yang terjadi ini adalah fluktuasi normal pasar, hanya saja rentang pergerakannya sedikit lebih luas karena adanya kepercayaan terhadap dolar AS,” kata Managing Director di GoldSilver Central, Singapura, Brian Lan.

    Pasar kini menanti laporan Personal Consumption Expenditures (PCE), indikator inflasi favorit The Fed yang dijadwalkan dirilis pada Jumat sore.

    Presiden The Fed San Francisco, Mary Daly, pada Kamis (29/5/2025) mengatakan bank sentral masih membuka kemungkinan untuk menurunkan suku bunga dua kali tahun ini. Namun, ia menegaskan suku bunga sebaiknya tetap dipertahankan sementara waktu demi memastikan inflasi kembali ke target 2 persen.

    Dalam kondisi suku bunga rendah, emas yang tidak memberikan imbal hasil biasanya mendapat keuntungan karena menjadi instrumen lindung nilai terhadap inflasi dan pelemahan nilai mata uang.

    Sementara itu, pengadilan banding federal AS memutuskan untuk sementara mengembalikan tarif impor luas yang diberlakukan oleh mantan Presiden Donald Trump, setelah sebelumnya sempat dibatalkan oleh pengadilan perdagangan.