Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • PMK Baru Permudah Bea Cukai untuk Lansia, Disabilitas, dan Jemaah Haji

    PMK Baru Permudah Bea Cukai untuk Lansia, Disabilitas, dan Jemaah Haji

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2025.

    Aturan ini bertujuan menyederhanakan proses kepabeanan bagi penumpang tertentu, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, dan jemaah haji.

    PMK ini menggantikan PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang ekspor dan impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.

    PMK 35/2025 memberikan kemudahan berupa pemberitahuan pabean secara lisan, tanpa perlu mengisi formulir custom declaration (CD), bagi penumpang yang memenuhi kriteria tertentu.

    “Pemberitahuan pabean atau custom declaration dapat dilakukan secara lisan. Jadi, tidak perlu menggunakan formulir, tetapi cukup secara lisan,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Kasubdit Impor Direktorat Teknis Kepabeanan Chairul dalam media briefing PMK 35/2025 yang digelar secara daring pada Rabu (4/6/2025).

    Ia menjelaskan bahwa kemudahan ini berlaku bagi lima kategori penumpang, yaitu penumpang lanjut usia (60 tahun ke atas), jemaah haji reguler, tamu negara kategori VVIP, penyandang disabilitas, dan awak sarana pengangkut pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh direktur jenderal bea dan cukai.

    Kebijakan ini merupakan bagian dari inisiatif Bea Cukai untuk meningkatkan pelayanan, memberikan kemudahan, serta menyederhanakan ketentuan terkait barang bawaan penumpang.

    PMK ini juga mengatur fasilitas fiskal khusus bagi jemaah haji. Barang pribadi yang dibawa oleh jemaah haji reguler dari Arab Saudi akan dibebaskan dari bea masuk tanpa batasan nilai.

    Sementara itu, bagi jemaah haji khusus, pembebasan bea masuk diberikan hingga maksimal senilai FOB (free on board) US$ 2.500. Jika nilai barang melebihi batas tersebut, kelebihannya akan dikenakan bea masuk sebesar 10%, serta dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai ketentuan, tetapi dibebaskan dari pajak penghasilan (PPh).

    “Bagi jemaah reguler akan diberikan pembebasan bea masuk atas seluruh barang bawaannya. Sedangkan jemaah khusus akan diberikan pembebasan bea masuk maksimal senilai FOB US$ 2.500,” jelas Chairul.

    Selain lansia dan jemaah haji, PMK ini juga mengatur pemberian fasilitas kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menerima hadiah dari kompetisi atau penghargaan internasional.

    Pembebasan bea masuk dan pajak diberikan bagi penerima hadiah dari ajang di bidang olahraga, ilmu pengetahuan, kesenian, kebudayaan, dan keagamaan, selama disertai dokumen pembuktian dan tidak termasuk dalam daftar negatif, seperti kendaraan bermotor, barang kena cukai, minuman mengandung etil alkohol, serta hadiah dari undian atau perjudian.

    “Barang hadiah dari perlombaan atau penghargaan berupa media, trofi, plakat, lencana, atau barang sejenis lainnya diberikan pembebasan bea masuk, tidak dikenakan PPN dan PPNBM, serta dikecualikan dari PPh,” ujar Chairul.

    Dengan diterbitkannya PMK 35 Tahun 2025, pemerintah berharap proses kepabeanan menjadi lebih inklusif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip keadilan fiskal dan kepatuhan terhadap hukum.

  • Menko Airlangga Tegaskan Kemitraan Strategis Indonesia-Jepang untuk Kemakmuran dan Stabilitas Kawasan

    Menko Airlangga Tegaskan Kemitraan Strategis Indonesia-Jepang untuk Kemakmuran dan Stabilitas Kawasan

    Paris, Beritasatu.com – Dalam rangka OECD Ministerial Council Meeting di Paris, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri pertemuan bilateral dengan State Minister for Foreign Affairs Jepang Fujii Hisayuki, Selasa (3/6/2025). Pertemuan ini menegaskan kembali hubungan strategis yang kokoh antara kedua negara, khususnya dalam bidang perdagangan, investasi, dan pembangunan berkelanjutan. 

    Salah satu topik utama dalam pertemuan ini adalah dukungan Jepang terhadap proses Indonesia dalam bergabung sebagai anggota penuh OECD. Indonesia telah menyampaikan Initial Memorandum dalam waktu kurang dari satu tahun setelah menerima Accession Roadmap, dan menargetkan penyelesaian proses aksesi dalam waktu tiga tahun. Jepang juga memberikan dukungan melalui lokakarya dan studi mengenai OECD Anti-Bribery Convention, yang menjadi instrumen penting dalam mendorong reformasi tata kelola dan penguatan sistem hukum di Indonesia. 

    “Proses aksesi Indonesia ke OECD bukan hanya tentang integrasi ekonomi, tetapi juga tentang memperkuat komitmen kami dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” ungkap Menko Airlangga.

    Di bidang ekonomi, tercatat total nilai perdagangan barang antara Indonesia dan Jepang mencapai US$ 35,67 miliar pada tahun 2024, melampaui tingkat sebelum pandemi. Neraca perdagangan Indonesia dengan Jepang mencatat surplus sebesar US$ 5,74 miliar. Jepang juga merupakan investor asing terbesar keenam di Indonesia dengan nilai investasi mencapai US$ 3,46 miliar, tersebar di lebih dari 12.800 proyek di sektor strategis seperti transportasi, mesin, elektronik, dan industri kimia. 

    Menko Airlangga juga menambahkan bahwa kerja sama dengan Jepang di sektor investasi menunjukkan bahwa kedua negara sangat berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memperkuat perekonomian nasional Indonesia. Terkait kebijakan perdagangan global, Indonesia menyampaikan ketertarikan atas pendekatan Jepang dalam menghadapi kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Pendekatan Jepang yang berbasis pada comprehensive package dianggap sejalan dengan strategi Indonesia dalam menjajaki pembicaraan perdagangan bilateral dengan AS, termasuk isu tarif dan hambatan non-tarif. Indonesia juga menyoroti pentingnya kerja sama dalam menjaga ketahanan rantai pasok (supply chain resilience) di kawasan Asia-Pasifik. 

    “Penting bagi Indonesia dan Jepang untuk terus mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan tarif dan menjaga stabilitas ekonomi di kawasan Asia-Pasifik,” jelas Menko Airlangga.

    Kerja sama di bawah Asia Zero Emission Community (AZEC) semakin menguat, dengan sejumlah proyek penting seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Muara Laboh yang sudah memasuki tahap konstruksi. Pemerintah Indonesia dan Jepang membentuk joint task force untuk mengatasi hambatan pelaksanaan proyek. 

    Selanjutnya, Menko Airlangga mengakhiri pertemuan dengan optimisme bahwa kemitraan strategis Indonesia dan Jepang tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi stabilitas dan kemajuan kawasan Asia Pasifik.

    Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Priyo Pambudi, Duta Besar Republik Indonesia di Paris Mohamad Oemar, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Ferry Ardiyanto. 

  • Menakar Peluang OJK Revisi Target Pertumbuhan Kredit Perbankan

    Menakar Peluang OJK Revisi Target Pertumbuhan Kredit Perbankan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pada awal tahun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan target pertumbuhan kredit perbankan 2025 berada pada kisaran 9-11%. OJK mengatakan, hingga pertengahan tahun ini, pihaknya belum berencana menyesuaikan target tersebut dan masih berpegang pada proyeksi awal.

    Padahal, data menunjukkan bahwa kinerja penyaluran kredit nasional mengalami perlambatan. Pada April 2025, kredit tumbuh sebesar 8,8% secara tahunan (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bahkan, pada bulan sebelumnya, pertumbuhan kredit bank tercatat sebesar 9,16%.

    Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan domestik yang penuh ketidakpastian, OJK memberikan ruang bagi institusi perbankan untuk merevisi Rencana Bisnis Bank (RBB) hingga September 2025.

    Ekonom senior dan Associate Faculty di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Ryan Kiryanto menduga, OJK kemungkinan akan merevisi target pertumbuhan kredit, meskipun tidak secara drastis.

    “Jika prospek ekonomi belum menunjukkan perbaikan, saya menduga OJK akan menurunkan target menjadi 8-10%. Namun, bagi saya pribadi, apakah targetnya 9-11% atau 8-10%, itu tidak terlalu menjadi persoalan. Saat ini, strategi perbankan adalah menjaga kualitas aset. Flight to quality. Bank tetap menyalurkan pembiayaan atau melakukan ekspansi kredit, tetapi dengan pendekatan yang lebih selektif,” ujar Ryan dalam diskusi daring bersama Beritasatu.com, Rabu (4/6/2025).

    Ryan menambahkan bahwa dalam kondisi ekonomi yang melambat, bank cenderung menerapkan prinsip flight to quality, yakni menjaga kualitas portofolio kredit dan menyalurkan dana secara lebih berhati-hati. Ketidakpastian ekonomi, menurutnya, bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari faktor eksternal.

    “OJK akan merujuk pada RBB masing-masing bank. Kita memiliki empat kategori bank, dan masing-masing institusi memiliki pandangan yang berbeda-beda. Namun, yang bisa saya simpulkan, melihat prospek ekonomi yang banyak direvisi ke bawah oleh lembaga-lembaga internasional, sangat mungkin target pertumbuhan kredit juga akan disesuaikan ke bawah,” tegas Ryan.

    Sebagai informasi, pada bulan lalu Bank Indonesia (BI) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dari batas bawah 4,7% menjadi 4,6%. Sejalan dengan itu, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,9% menjadi 4,7%.

  • Bawa Trofi dan Hadiah dari Luar Negeri Kini Bebas Bea Masuk

    Bawa Trofi dan Hadiah dari Luar Negeri Kini Bebas Bea Masuk

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabar baik bagi warga Indonesia yang meraih prestasi di ajang internasional. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2025 membebaskan bea masuk untuk barang hadiah perlombaan atau penghargaan internasional yang dibawa masuk ke Indonesia. Namun, fasilitas ini memiliki syarat yang harus dipenuhi.

    Plh Kasubdit Impor Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Chairul menjelaskan, kebijakan ini adalah bagian dari inisiatif reformasi pelayanan publik oleh Bea Cukai.

    Barang hadiah yang dimaksud meliputi trofi, plakat, lencana, dan barang sejenis yang diperoleh dari kompetisi atau penghargaan internasional. Fasilitas fiskal ini mencakup pembebasan bea masuk, pengecualian dari bea masuk tambahan, pembebasan dari PPN dan PPNBM, serta tidak dikenai pajak penghasilan (PPh).

    Namun, Chairul menegaskan fasilitas ini hanya berlaku apabila empat kriteria terpenuhi.

    “Pertama, penumpang merupakan warga negara Indonesia yang menerima hadiah kompetisi atau penghargaan. Kedua, hadiah dari kompetisi atau penghargaan internasional yang meliputi namun tidak terbatas pada bidang olahraga, ilmu pengetahuan, kesenian, kebudayaan, dan keagamaan,” kata Chairul, di Jakarta, Rabu (4/6/2025).

    Ketiga, penerima hadiah harus melampirkan bukti atau dokumen keikutsertaan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga di Indonesia, penyelenggara kompetisi luar negeri, atau media massa nasional/internasional. Keempat, jenis barang yang dibawa tidak boleh termasuk dalam negatif list seperti kendaraan bermotor, objek barang kena cukai (BKC) minuman beralkohol, dan hadiah dari undian atau judi.

    Chairul menambahkan, kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi negara terhadap prestasi warga sekaligus upaya penyederhanaan regulasi kepabeanan.

    “Regulasi ini adalah inisiatif Bea Cukai untuk meningkatkan pelayanan, memberikan kemudahan, dan juga melakukan simplifikasi atas ketentuan barang bawaan penumpang, serta melakukan penegasan ketentuan hukum,” terangnya.

    Dengan aturan ini, para atlet, seniman, dan ilmuwan yang kembali ke Indonesia setelah mengharumkan nama bangsa kini bisa lebih lega, karena tak perlu lagi repot mengurus pajak atas trofi kemenangan mereka.

    Peraturan ini diundangkan pada 28 Mei 2025 dan mulai berlaku efektif pada 6 Juni 2025.

  • Serahkan Initial Memorandum, Menko Airlangga Tegaskan Komitmen Indonesia Menuju Keanggotaan OECD

    Serahkan Initial Memorandum, Menko Airlangga Tegaskan Komitmen Indonesia Menuju Keanggotaan OECD

    Paris, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto secara resmi menyerahkan Initial Memorandum (IM) kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam pertemuan bilateral di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD 2025 yang berlangsung di Paris, Prancis, Selasa (3/6/2025). IM merupakan dokumen kunci dalam proses aksesi OECD yang memuat asesmen menyeluruh terhadap regulasi dan standar nasional Indonesia terhadap regulasi dan standar OECD.

    Penyerahan dokumen ini menjadi bukti komitmen kuat Indonesia dalam proses aksesi OECD sebagaimana telah menjadi bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Momen ini melanjutkan capaian positif di kawasan, di mana Indonesia tidak hanya menjadi negara aksesi pertama Asia Tenggara, tetapi juga yang pertama sampaikan IM.

    “Sekretaris Jenderal Cormann sangat terkesan dengan teamwork dan komitmen Indonesia. Saya juga sampaikan bahwa ini adalah komitmen Bapak Presiden, Pak Prabowo, bahwa IM ini bisa diselesaikan secepatnya dan ini adalah lintas pemerintahan,” ungkap Airlangga.

    Proses pembicaraan awal hingga dimulainya aksesi Indonesia ke dalam OECD berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Pemerintah Indonesia mengirimkan surat intensi aksesi OECD pada 14 Juli 2023 dan persetujuan dimulainya diskusi aksesi dimulai pada 20 Februari 2024. Selanjutnya pada 29 Maret 2024, Peta Jalan Aksesi OECD disetujui dan diadopsi untuk kemudian diserahkan pada Pemerintah Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD 2024 pada bulan Mei tahun lalu.

    Berdasarkan Peta Jalan Aksesi, IM Indonesia terdiri dari 32 Bab yang mencakup asesmen regulasi, standar, dan praktik nasional terhadap 240 instrumen hukum OECD di 25 bidang kebijakan. Dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi tahap aksesi selanjutnya, yaitu technical review.

    “Penyampaian memorandum awal oleh Indonesia pada Pertemuan Dewan Menteri OECD 2025 merupakan momen bersejarah bagi organisasi kami, karena kita memulai fase teknis dari proses aksesi Indonesia ke OECD,” tutur Sekjen Cormann.

    “Ini adalah awal dari perjalanan transformasional yang positif yang pada akhirnya akan memberikan manfaat nyata bagi warga negara Indonesia, termasuk melalui peluang investasi dan pertumbuhan yang baru serta peningkatan pendapatan dan standar hidup,” lanjutnya.

    Selain menyerahkan IM, Menko Airlangga juga menyerahkan surat dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 28 Mei 2025 kepada Sekjen OECD yang menyatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dalam Konvensi Anti-Suap OECD (OECD Anti-Bribery Convention) dan Kelompok Kerja Anti-Suap. Ini merupakan bentuk nyata komitmen Indonesia dalam memperkuat tata kelola dan pemberantasan korupsi lintas negara. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Indonesia akan segera menyiapkan strategi untuk mempersiapkan aksesi ke dalam konvensi ini.

    Lebih lanjut, OECD merupakan organisasi internasional yang saat ini memiliki 38 negara anggota, di mana 87% merupakan negara maju. Ke-38 negara anggotanya mewakili 46% PDB dunia dan 70% perdagangan global. Keanggotaan Indonesia dalam OECD akan membawa dampak positif, termasuk mendorong transformasi struktural menuju Visi Indonesia Emas 2045 dan memperkuat kepemimpinan Indonesia di kancah global.

    Sebagai bentuk dukungan aksesi Indonesia, Sekjen Cormann akan kembali melakukan kunjungan ke Jakarta pada 26–28 Oktober 2025. Kunjungan ini akan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, yang menjadi momentum tepat untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi pemuda Indonesia dalam agenda reformasi menuju keanggotaan OECD.

    Turut hadir dalam penyerahan IM tersebut antara lain Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Ferry Ardiyanto.

  • Istana Buka Suara Soal Pembatalan Diskon Tarif Listrik

    Istana Buka Suara Soal Pembatalan Diskon Tarif Listrik

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau  Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi buka suara soal pembatalan diskon listrik yang diputuskan pemerintah.

    Sebelumnya, pemerintah mewacanakan diskon tarif listrik sebesar 50% kepada sekitar 79,3 juta rumah tangga golongan pelanggan 1.300 VA ke bawah. Namun, diskon ini batal direalisasikan berdasarkan pengumuman oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah rapat terbatas bersama sejumlah menteri, Senin (2/6/2025).

    Menurut Hasan, keputusan tersebut diambil pemerintah setelah melalui kalkulasi yang matang untuk stimulus ekonomi dua bulan ke depan. Namun, sebagai gantinya, pemerintah telah memberikan stimulus Rp 24,4 triliun untuk lima kebijakan strategis selama medio Juni-Juli 2025.

    “Jadi pemerintah lebih berhitung bahwa secara teknis yang paling mungkin dalam dua bulan ke depan, termasuk soal data dan persiapan teknisnya lima paket stimulus ini. Ingat, bukan satu yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi lima,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Hasan mengatakan bahwa stimulus Rp 24,4 triliun dari pemerintah merupakan upaya strategis untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi agar lebih masif.

    Kelima stimulus tersebut diharapkan dapat menggerakan daya beli masyarakat secara inklusif dan menyentuh semua kalangan. Hasan mencontohkan, diskon transportasi darat, laut, udara selama musim libur sekolah 2025 dapat menggerakan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata.

    Selain itu, berbagai stimulus lainnya berupa peningkatan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan, bantuan subsidi upah (BSU), hingga perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) juga diyakini bakal mendongkrak daya beli masyarakat dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

    “Orang yang dagang akan ada pembeli. Orang yang punya jasa akan punya klien. Orang yang punya tempat wisata akan ada pengunjung. Pengelola transportasi akan punya penumpang. Orang yang ingin liburan terbantu kenapa? Tiketnya diskon. Jadi ada perputaran ekonomi,” tegas Hasan.

    5 Stimulus Pemerintah

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa terdapat lima jenis stimulus utama yang disiapkan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian domestik.

    Pertama, diskon transportasi (Rp 940 miliar). Terdapat tiga jenis Diskon Transportasi selama dua bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025 hingga pertengahan Juli 2025). Stimulus ini mencakup diskon tiket kereta 30%, diskon tiket pesawat berupa PPN DTP 6%, dan diskon tiket angkutan laut 50%

    Kedua, diskon tarif tol (Rp 650 miliar).
    Diskon tarif tol sebesar 20% untuk sekitar 110 juta pengendara selama dua bulan pada momen liburan sekolah (sekitar awal Juni 2025 hingga pertengahan Juli 2025).

    Ketiga, peningkatan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan (Rp 11,93 triliun). Bantuan ini meliputi tambahan kartu sembako Rp 200.000 per bulan untuk sekitar 18,3 juta KPM yang diberikan selama dua bulan, kemudian bantuan pangan 10 kg beras untuk sekitar 18,3 juta KPM.

    Keempat, bantuan subsidi upah (Rp 10,72 triliun). Bantuan subsidi upah sebesar Rp150.000 perbulan untuk sekitar 17 juta pekerja dengan gaji sampai dengan Rp 3,5 juta atau sebesar UMP/kota/kab yang berlaku, serta 3,4 juta guru honorer selama Juni-Juli 2025.

    Kelima, perpanjangan diskon iuran JKK (Rp 200 miliar). Perpanjangan diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi pekerja sektor padat karya (periode agustus 2025 sampai dengan Januari 2026) dengan penerapan program oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
     

  • Investasi Saham Butuh Waktu, Bukan Instan

    Investasi Saham Butuh Waktu, Bukan Instan

    Jakarta, Beritasatu.com – Investor saham senior Indonesia, Lo Kheng Hong, mengingatkan generasi muda, terutama mahasiswa, untuk tidak mudah tergiur dengan janji keuntungan cepat dalam berinvestasi. Menurutnya, kunci utama sukses di pasar modal adalah kesabaran dan pemahaman mendalam terhadap mekanisme investasi.

    “Jika kalian ingin berinvestasi di bursa saham, itu butuh waktu dan tidak bisa instan. Saya datang ke sini untuk berbagi pengalaman saya selama 36 tahun berinvestasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Harapannya, materi yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran nyata bagi adik-adik semua,” ujar Lo Kheng Hong saat menjadi pembicara dalam penutupan rangkaian Simulasi & Kompetisi Investasi Pasar Modal (SIPM) 2025 di Universitas Tarumanagara (Untar) dalam rangka peringatan HUT ke-66 Yayasan Tarumanagara.

    Ia mengibaratkan investasi saham seperti menanam kelapa sawit, yang memerlukan waktu dan perawatan sebelum membuahkan hasil.

    “Kita beli perusahaan bagus dan murah, lalu menunggu dengan sabar sampai kembali ke harga wajarnya. Seperti menanam kelapa sawit, tidak bisa langsung berbuah, butuh waktu dan perawatan hingga lima tahun,” ungkapnya.

    “Kalau orang mau cepat kaya, bisa jadi malah cepat miskin,” katanya.

    Lo Kheng Hong juga menekankan pentingnya edukasi investasi sejak usia muda. Menurutnya, potensi kekayaan yang beredar di Bursa Efek Indonesia sangat besar.

    “Di BEI ada banyak uang, bahkan hingga puluhan ribu triliun. Kalau ingin kaya, ya harus tahu cara berinvestasi di pasar saham Indonesia,” tegasnya.

    Sementara itu, Rektor Universitas Tarumanagara, Prof Amad Sudiro menyampaikan bahwa kehadiran tokoh seperti Lo Kheng Hong sangat penting untuk menghubungkan teori dan praktik investasi. Untar, kata dia, berupaya mendekatkan mahasiswa pada realitas pasar dengan menghadirkan praktisi sebagai dosen tamu.

    “Dengan menghadirkan para praktisi sebagai dosen tamu atau tim teaching, mahasiswa bisa belajar langsung dari dunia nyata. Ini yang membuat pendidikan kita semakin relevan dengan kebutuhan zaman,” ujar Prof Sudiro.

    Ia juga mengingatkan agar mahasiswa waspada terhadap penipuan berkedok investasi, yang kerap menjanjikan keuntungan di luar logika.

    “Kita ingin membekali mahasiswa dengan pengetahuan agar tidak terjebak dalam investasi bodong. Banyak tawaran investasi yang irasional, menjanjikan keuntungan di luar nalar. Di sinilah pentingnya kehati-hatian dan literasi keuangan,”
    jelasnya.

    Lebih lanjut, Prof. Sudiro menyampaikan bahwa investasi pasar modal telah menjadi bagian dari kurikulum Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Untar.

    “Dosen-dosen kami, selain akademisi, juga adalah praktisi investasi. Ini tentu memberi nilai lebih dalam penyampaian materi karena mereka punya pengalaman lapangan,” ucapnya.

    Dengan pemahaman risiko dan pendekatan rasional dalam berinvestasi, mahasiswa diharapkan menjadi investor yang bijak, cerdas, dan tahan banting menghadapi dinamika pasar modal.

  • Reksa Dana Pasar Uang Jadi Pilihan Bijak di Tengah Pemulihan Pasar

    Reksa Dana Pasar Uang Jadi Pilihan Bijak di Tengah Pemulihan Pasar

    Jakarta, Beritasatu.com – Pasar keuangan Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan seiring meredanya tensi perdagangan global, termasuk antara Tiongkok dan negara mitra dagangnya. Penguatan indeks harga saham gabungan (IHSG) serta masuknya kembali dana asing memberikan optimisme baru bagi pelaku pasar.

    Di tengah situasi ini, investor mulai meninjau ulang strategi portofolio mereka, dengan tetap mempertimbangkan aspek likuiditas dan kestabilan, mengingat ketidakpastian ekonomi global yang belum sepenuhnya usai.

    Menurut Camar Remoa, Chief Investment Officer dari PT Insight Investments Management (PT IIM), Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) menjadi pilihan logis bagi investor yang ingin menjaga fleksibilitas namun tetap mendapatkan potensi imbal hasil.

    “RDPU memiliki peran penting dalam strategi investasi yang adaptif. Instrumen ini cocok digunakan sebagai penempatan sementara sebelum dialihkan ke aset berisiko lebih tinggi seperti saham atau obligasi,” ungkap Camar.

    Ia juga menyoroti pentingnya diversifikasi dan fleksibilitas, terutama dalam iklim investasi global yang masih bergejolak. RDPU dapat dimanfaatkan baik oleh investor ritel maupun institusional untuk mengelola kas jangka pendek tanpa kehilangan momentum pasar.

    Bagi investor pemula, strategi masuk bertahap (staggered entry) dinilai relevan. Pendekatan ini memberikan ruang untuk menyesuaikan diri terhadap fluktuasi pasar, dengan memanfaatkan RDPU sebagai instrumen penyangga yang stabil dan likuid.

    Dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20–21 Mei 2025, suku bunga acuan diturunkan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Kebijakan ini turut mendorong penguatan pasar saham, namun juga memicu aksi ambil untung dari sebagian investor. Dana hasil profit taking tersebut dapat diparkir sementara di RDPU sembari menunggu arah pasar yang lebih jelas.

    Meski kondisi pasar menunjukkan tren positif, potensi koreksi tetap ada. IHSG tercatat naik sekitar 7% selama Mei, membuka kemungkinan koreksi teknikal dalam waktu dekat.

    Selain itu, ketidakpastian kebijakan tarif dagang antara Amerika Serikat dan mitranya masih menjadi perhatian, meskipun saat ini tengah dalam masa jeda selama 90 hari.

    Dalam konteks seperti ini, RDPU menjadi alat yang efektif untuk mempertahankan posisi defensif tanpa kehilangan peluang investasi. Dengan karakteristik yang stabil dan likuid, instrumen ini memungkinkan investor untuk menunggu momentum koreksi sebelum kembali masuk ke pasar secara bertahap.

    PT IIM memiliki produk RDPU yang difokuskan pada instrumen jangka pendek seperti deposito dan obligasi pendek, dengan target memberikan imbal hasil yang kompetitif. Produk ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara likuiditas dan kestabilan nilai investasi.

    “Meski pasar mulai membaik, kehati-hatian tetap diperlukan. Instrumen seperti RDPU akan terus menjadi bagian penting dari strategi portofolio, baik jangka pendek maupun menengah,” tutup Camar.

  • Bahagianya Pengguna AstraPay Dapat Cashback 2 Kali

    Bahagianya Pengguna AstraPay Dapat Cashback 2 Kali

    Jakarta, Beritasatu.com – Aplikasi karya anak bangsa AstraPay memberikan cashback sebanyak dua kali kepada pengguna setelah melakukan transaksi digital.

    Hal ini terungkap dari unggahan pengguna dompet digital atau e-wallet karya PT Astra Digital Arta di akun X (dahulu Twitter).

    Akun X @imamfz__ mengungkapkan ia mendapatkan cashback dari AstraPay sebesar Rp 10.000 setelah membayar listrik di Perusahaan Listrik Negara (PLN) di aplikasi.

    “Token Astrapay gas,” ucapnya pada Senin (2/6/2025).

    Dalam unggahan media, terdapat tangkapan layar bukti cashback yang masuk dari AstraPay.

    “Hore, kamu dapat salo AstraPay. Ada saldo AstraPay Rp 10.000 untuk kamu,” tulis pesan di aplikasi tersebut.

    Tak lama, ia kembali mengaku mendapat cashback kedua dari AstraPay.

    “Gas, pulsa AstraPay bisa 2 kali cashback-nya,” tulis pria bernama Imam Fauzi tersebut.

    Dalam tangkapan layar yang ia bagikan, terdapat tulisan selamat atas cashback yang telah diterima.

    “Hore, kamu dapat saldo AstraPay. Ada saldo AstraPay sebesar Rp 5.000 untukmu,” tulis notifikasi di aplikasi tersebut.

    Tak hanya cashback pembayaran multifinance, AstraPay juga memberikan cashback di merchant food & beverage (F&B), seperti Chatime, Kopi Kenangan, Solaria, hingga KFC. Bahkan, cashback yang diberikan enggak tanggung-tanggung, yakni mencapai 50%.

  • Deflasi Terdalam Mei 2025, Daya Beli Anjlok, PHK Meluas

    Deflasi Terdalam Mei 2025, Daya Beli Anjlok, PHK Meluas

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi sebesar 0,37% secara month to month (MtM) pada Mei 2025. Angka ini menjadi deflasi terdalam dalam periode yang sama selama beberapa tahun terakhir, bahkan lebih tinggi dibanding Mei 2024 yang hanya mencatat deflasi 0,03%.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Moh Faisal menilai, deflasi ini di luar prediksi banyak kalangan. “Itu memang di luar perkiraan banyak pihak, termasuk kami sendiri,” ujar Faisal, Selasa (3/6/2025).

    Faisal menyebut, meskipun panen raya lazim menekan harga pangan, deflasi kali ini tidak hanya dipicu pasokan berlimpah, tetapi juga lemahnya permintaan masyarakat. “Demand-nya yang juga melemah. Ini disebut sebagai demand pull disinflation,” jelasnya.

    Komoditas, seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih menjadi penyumbang utama deflasi. Menurut Faisal, kondisi tersebut, menunjukkan turunnya daya beli masyarakat secara luas.

    Faisal menyoroti, deflasi ini memperlihatkan stimulus ekonomi pemerintah tidak berjalan efektif. Ia menyoroti fenomena PHK massal dan minimnya penciptaan lapangan kerja layak sebagai pemicu utama.

    “Beberapa bulan terakhir terjadi PHK besar-besaran. Namun, pemerintah tak menyediakan lapangan kerja baru yang layak,” katanya.

    Menurutnya, stagnasi upah di sektor formal juga berdampak besar terhadap pendapatan masyarakat sektor informal. Kondisi tersebut, sangat tergantung pada aktivitas ekonomi kelompok formal.

    Faisal pun mendorong pemerintah agar merespons deflasi ini secara strategis. Beberapa langkah yang disarankannya antara lain:
    1. Menciptakan lapangan kerja berkualitas.
    2. Meningkatkan upah sektor formal.
    3. Mempercepat penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

    “Kebijakan jangka pendek tak cukup. Harus ada langkah strategis dan berkelanjutan,” pungkasnya.