Category: Beritasatu.com Ekonomi

Kementerian ESDM, SKK Migas dan KKKS Terus Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir Sumatra

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) terus menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir di sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Bantuan ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah dan industri hulu migas untuk meringankan beban masyarakat pasca banjir dan longsor.

Penyaluran bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta posko penanganan darurat di masing-masing wilayah terdampak. Bantuan yang diberikan mencakup logistik kebutuhan dasar dan sarana pendukung penanganan bencana, antara lain genset, paket sembako dan bahan pangan siap saji, air mineral dan perlengkapan sanitasi, selimut, tenda keluarga, matras, dan perlengkapan bayi, perlengkapan kesehatan dan obat-obatan, peralatan kebersihan untuk pemulihan pasca bencana, serta dukungan logistik tambahan sesuai kebutuhan lapangan.

Bantuan kemanusiaan tersebut dilepas secara resmi oleh Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, bersama Kepala SKK Migas, melalui armada cargo udara di Bandara Soekarno-Hatta yang disiapkan untuk memastikan bantuan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses akibat terputusnya jalur transportasi.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan bahwa kontribusi ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dan sektor energi dalam membantu masyarakat di tengah bencana.

“Bantuan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian Kementerian ESDM bersama SKK Migas serta KKKS terhadap masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa negara hadir untuk membantu warga yang terdampak, sekaligus mendukung percepatan penanganan darurat dan pemulihan kondisi di lapangan,” ujar Yuliot, (11/12/2025).

Yuliot menambahkan bahwa dukungan ini tidak hanya bersifat material, namun juga merupakan simbol solidaritas dan komitmen jangka panjang sektor energi dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto menyampaikan, sebelumnya SKK Migas telah mengoordinasikan partisipasi dari sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di wilayah Sumatera Bagian Utara, untuk bersama-sama menyediakan bantuan yang relevan dengan kebutuhan terkini di posko pengungsian maupun titik-titik terdampak.

“Penyaluran bantuan secara berlanjut kita lakukan. Hari ini terkirim seberat 12 Ton dan 146 Kilogram terdiri dari tenda besar, genset & Jet Cleaner. Siang ini masuk cargo pesawat dan terbang menuju lokasi,” kata Djoko Siswanto.

12/12/2025 21:22
Purbaya Siapkan Rp 45 Miliar untuk Pengembangan AI Bea Cukai

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, pemerintah akan menyiapkan anggaran sekitar Rp 45 miliar untuk pengembangan sistem artificial intelligence (AI) Bea Cukai secara nasional.

Investasi ini diarahkan untuk memperkuat pengawasan impor sekaligus meningkatkan efisiensi dan penerimaan negara dari sektor kepabeanan.

Purbaya menjelaskan, pengembangan awal sistem trade AI dilakukan secara internal tanpa menggunakan anggaran besar. Sistem tersebut memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia dan dikembangkan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Bea Cukai dalam waktu singkat sebagai bagian dari percepatan reformasi di bidang kepabeanan.

“Trade AI itu software-nya dikembangkan secara internal. Jadi, enggak ada investasi yang terlalu besar sampai sekarang,” ujar Purbaya saat meresmikan alat pemindai peti kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Lestari, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).

Menurut Purbaya, untuk memperluas implementasi trade AI ke seluruh sistem pelabuhan di Indonesia, tambahan investasi diperlukan agar sistem dapat terintegrasi dan bekerja optimal.

“Untuk pengembangan lebih dalam lagi kita perlu investasi sekitar Rp 45 miliar,” kata Purbaya.

Ia mengungkapkan, hasil uji coba awal trade AI menunjukkan performa menjanjikan. Dari pemeriksaan ratusan pemberitahuan impor barang (PIB), sistem berhasil mengidentifikasi potensi kekurangan pembayaran bea masuk sehingga menambah penerimaan negara.

“Dari segitu saya dapat Rp 1,2 miliar dengan mudah kira-kira,” ujarnya.

Menurut Purbaya, capaian awal tersebut menjadi bukti kuat bahwa pemanfaatan AI dapat meningkatkan efektivitas pengawasan impor. Pemerintah berharap seiring pengembangan lebih lanjut, trade AI mampu menekan praktik under-invoicing dan memperkuat kontribusi sektor kepabeanan terhadap penerimaan negara.

12/12/2025 20:39
Purbaya Targetkan Reformasi Bea Cukai Tuntas pada Maret 2026

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan dipercepat. Ia menargetkan perubahan signifikan dalam kinerja serta sistem pengawasan Bea Cukai sudah terlihat pada Maret 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat meresmikan alat pemindai peti kemas (container scanner) di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Lestari, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).

Menurut Purbaya, reformasi Bea Cukai tidak bisa ditunda lagi karena menyangkut kepercayaan publik, kelancaran arus barang, dan optimalisasi penerimaan negara.

“Saya harapkan nanti, Maret tahun depan gambaran Bea Cukai akan jauh berbeda,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan, pembenahan Bea Cukai dilakukan melalui penguatan pengawasan dan percepatan transformasi digital. Pemerintah akan memaksimalkan penggunaan alat pemindai peti kemas yang terintegrasi dengan sistem kecerdasan artifisial terpusat untuk menekan potensi kebocoran.

Namun, Purbaya juga mengingatkan, tidak boleh ada kendala dalam pelaksanaan reformasi.

“Kalau enggak bisa beres, awas,” tegasnya.

Purbaya menekankan, reformasi ini bukan sekadar peningkatan teknologi, melainkan juga perubahan perilaku dan kinerja aparatur Bea Cukai di lapangan. Pemerintah ingin pengawasan lebih ketat tanpa menghambat kelancaran layanan kepada pelaku usaha, dengan tetap menjaga kecepatan dan transparansi.

Sebagai bentuk akuntabilitas, Purbaya memastikan perkembangan reformasi Bea Cukai akan disampaikan secara terbuka. “Nanti saya akan undang media untuk melihat bagaimana canggihnya sistem,” ucapnya.

12/12/2025 20:34
BGN Beri Peringatan Korektif untuk SPPG Kuta–Kuta 02

Badung, Beritasatu.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan peringatan berupa catatan korektif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kuta–Kuta 02 di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Catatan tersebut diberikan setelah tim BGN melakukan pemantauan dan pengawasan pada Sabtu (6/12/2025) dan menemukan sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait sanitasi, fasilitas dapur, dan kelengkapan keamanan kerja.

Dengan jumlah penerima manfaat mencapai 2.996 orang, BGN menilai peningkatan kualitas sarana menjadi penting untuk memastikan pelayanan gizi berjalan optimal setiap hari.

Dalam pemeriksaan tersebut, beberapa temuan terkait infrastruktur perlu mendapat perhatian, seperti tirai PVC yang tidak rapat, dapur yang tampak licin, exhaust fan yang berukuran kecil, serta insect killer yang belum difungsikan dengan baik. Selain itu, ditemukan pula bahwa alat pemadam kebakaran (APAR) belum tersedia, gas belum dilindungi teralis besi, serta akses kamar mandi yang berdekatan dengan ruang produksi belum memiliki pemisahan yang memadai.

“Beberapa temuan ini sifatnya korektif dan dapat segera dibenahi. BGN mendorong SPPG untuk meningkatkan standar sanitasi sehingga pelayanan gizi tetap aman dan berkualitas bagi masyarakat,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati di Bali, Jumat (12/12).

Dari sisi fasilitas relawan, tim menemukan belum tersedianya ruang ganti, jumlah loker yang belum sesuai, serta sekat pemorsian yang belum tertutup penuh. Pada aspek SDM, tim mendorong peningkatan kedisiplinan kebersihan harian, serta menyarankan agar chef mengikuti sertifikasi untuk memperkuat standar pelayanan.

Meski demikian, BGN mengapresiasi sejumlah keunggulan SPPG Kuta–Kuta 02, seperti semangat relawan yang tinggi, program zero waste, pemanfaatan maggot untuk pengolahan limbah makanan, serta kedekatan lokasi dengan bandara yang menjadikannya titik kunjungan berbagai pihak. Catatan korektif BGN disebut bertujuan memperkuat keunggulan-keunggulan tersebut.

“SPPG ini memiliki potensi besar dan relawan yang sangat kompak. Karena itu justru penting untuk memastikan fasilitas produksinya semakin baik dan memenuhi standar,” tambah Hida.

Dari sisi komunikasi publik, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawaty, menekankan bahwa perbaikan seperti ini merupakan bagian dari transparansi pelayanan publik.

“Penyampaian temuan dan rencana perbaikan adalah bagian dari akuntabilitas. Publik perlu tahu bahwa proses peningkatan mutu selalu berjalan,” ujar Molly.

Sementara itu, Kepala Biro Umum dan Keuangan Badan Karantina Indonesia, Gladys Peuru yang turut hadir di lokasi, mengingatkan pentingnya konsistensi pengelolaan rantai pasok bahan pangan

“Keamanan pangan berawal dari rantai pasok yang tertata rapi. Peningkatan standar di dapur SPPG penting untuk memastikan alur penyediaan pangan berjalan aman di setiap tahap,” jelas Gladys.

Pihak pengelola SPPG Kuta–Kuta 02 menyatakan komitmennya untuk melakukan perbaikan infrastruktur sebelum akhir tahun 2025, termasuk pembenahan dapur dan penyediaan fasilitas keselamatan kerja.

12/12/2025 19:57
Dolar Ambruk, Harga Emas dan Perak Langsung Tancap Gas

Jakarta, Beritasatu.com – Harga emas dunia melonjak ke level tertinggi dalam tujuh minggu pada perdagangan Jumat (12/12/2025), didorong oleh melemahnya dolar Amerika Serikat (AS), pemangkasan suku bunga The Federal Reserve (The Fed), serta meningkatnya permintaan aset safe-haven di tengah ketegangan geopolitik global. Sementara itu, harga perak kembali memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Harga emas spot naik 1,2% menjadi US$ 4.332,25 per troi ons pada pukul 18.36 WIB, level tertinggi sejak 21 Oktober 2025 dan berada pada jalur kenaikan mingguan sebesar 3,2%. Emas berjangka AS turut menguat 1,3% menjadi US$ 4.368,60 per troi ons.

Dolar AS yang melemah ke dekat level terendah dua bulan membuat emas lebih murah bagi pembeli internasional, sehingga mendorong peningkatan permintaan.

Dikutip dari Reuters, analis Oanda, Zain Vawda, menjelaskan faktor utama penguatan emas berasal dari lonjakan klaim pengangguran AS serta meningkatnya ketegangan antara AS dan Venezuela.

“Kenaikan tajam klaim pengangguran mingguan AS serta ketegangan AS–Venezuela menopang harga emas dan menjaga tingginya permintaan aset safe-haven,” ujarnya.

Infografis pergerakan harga emas dunia – (Kitco News/-)

Di sisi kebijakan moneter, The Fed memangkas suku bunga 25 basis poin untuk ketiga kalinya tahun ini, tetapi memberi sinyal akan berhati-hati dalam melakukan pemangkasan lanjutan. Investor kini memperkirakan dua kali pemotongan suku bunga pada 2026. Laporan non-farm payrolls pekan depan menjadi indikator kunci arah kebijakan The Fed.

Aset seperti emas yang tidak memberikan imbal hasil umumnya lebih diminati ketika suku bunga menurun.

Dari sisi geopolitik, Amerika Serikat dikabarkan bersiap mencegat lebih banyak kapal pengangkut minyak Venezuela setelah penyitaan satu kapal tanker awal pekan ini.

Permintaan fisik emas di Asia cenderung melemah. Di India, diskon harga emas melebar meski memasuki musim pernikahan, sementara di China harga spot yang tinggi menekan minat beli.

12/12/2025 19:53
Jalin dan AFTECH Sepakati Kerja Sama Pembentukan Fraud Detection Consortium (FDC)

Jakarta, Beritasatu.com – PT Jalin Pembayaran Nusantara (“Jalin”), sebagai digital enabler sistem keuangan nasional di bawah ekosistem Danantara melalui Holding BUMN Danareksa, bersama Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), secara resmi mengumumkan inisiatif pembentukan Fraud Detection Consortium (FDC) — Indonesia’s first industry-wide fraud intelligence network for digital financial services — yang menjadi agenda puncak dalam Mandiri BFN Fest 2025. Langkah strategis ini dirancang sebagai wadah kolaborasi industri untuk memerangi fraud dan insiden siber yang berkaitan dengan layanan keuangan digital melalui mekanisme pertukaran intelijen data terpusat.

Inisiatif FDC hadir pada momentum ketika ekonomi digital tumbuh sangat cepat. Pada Triwulan III 2025, transaksi pembayaran digital mencapai 12,99 miliar atau naik 38,08% (yoy). Namun, pertumbuhan ini juga membawa peningkatan risiko, baik fraud maupun insiden siber yang semakin terorganisasi. Sementara itu, mekanisme pertahanan yang masih berjalan secara silo menyebabkan data fraud terfragmentasi dan menciptakan blind spot industri sehingga indikasi serangan kerap terlambat teridentifikasi.

Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto, menegaskan bahwa FDC akan menjadi pilar utama dalam penguatan tata kelola mitigasi fraud dan insiden siber di Indonesia, utamanya di ekosistem fintech serta keuangan digital.

“Melawan fraudster yang terorganisasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Industri membutuhkan wadah untuk penyelarasan standar keamanan dan pertukaran insight. Ini adalah langkah konkret AFTECH dan Jalin untuk melindungi ekosistem fintech agar tumbuh sehat dan tepercaya,” ujarnya.

Secara konseptual, FDC dirancang sebagai ekosistem intelijen fraud yang mengonsolidasikan sinyal risiko dari berbagai entitas industri. Pendekatan ini memungkinkan data yang sebelumnya terfragmentasi di masing-masing lembaga diolah menjadi wawasan anti-fraud yang lebih utuh dan relevan. Ke depan, FDC juga dipersiapkan untuk bersinergi dengan berbagai inisiatif anti-scam nasional guna memperluas cakupan deteksi dan respons risiko.

Sebagai tahapan awal, inisiatif ini dimulai melalui adopsi Jalin Fraud Management System (FMS) berbasis shared infrastructure. Implementasi akan dilakukan secara bertahap kepada anggota AFTECH dan jaringan member Jalin, sekaligus menjadi fondasi teknis bagi pengembangan FDC sebagai tulang punggung intelijen fraud di industri keuangan digital. Pendekatan ini memperluas akses terhadap kapabilitas keamanan berstandar industri—khususnya bagi emerging fintech yang menghadapi keterbatasan investasi untuk membangun sistem secara mandiri

Direktur Utama Jalin, Ario Tejo Bayu Aji, menegaskan bahwa pembentukan FDC merupakan langkah strategis untuk memperkuat kesiapan industri menghadapi kompleksitas risiko fraud di sektor keuangan digital.

“Visi strategis FDC membutuhkan fondasi teknologi yang kokoh, dan di situlah FMS Jalin berperan sebagai enabler. Dengan pendekatan shared infrastructure, FMS membuka akses kapabilitas pertahanan yang setara bagi seluruh pelaku sehingga industri dapat menghadapi pola ancaman yang semakin canggih dengan kesiapan yang sama kuat,” ujar Ario.

Inisiasi FDC oleh Jalin dan AFTECH, beserta implementasi FMS, diharapkan menjadi tonggak penting peningkatan maturitas industri fintech nasional. Tahap selanjutnya akan ditempuh melalui uji coba bertahap, disertai dialog berkelanjutan dengan regulator untuk memperkuat kerangka kebijakan dan memastikan kesiapan operasional ekosistem keuangan digital.

12/12/2025 19:35
SE2026 dan Satu Peta Ekonomi-Sosial Indonesia, Data Lengkap untuk Semua Kementerian

Jakarta, Beritasatu.com – Arahan Presiden RI pada Sidang Kabinet Paripurna, 20 Oktober lalu seharusnya menjadi acuan bagi seluruh kementerian lembaga agar perbedaan, tumpang tindihnya data antar kementerian lembaga bisa diakhiri.

“Bahwa dalam sejarah kita sekarang, republik kita sekarang, pemerintah kita sekarang, punya satu sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk pertama kalinya. Sekarang tidak ada kementerian, tidak ada lembaga yang boleh menggunakan datanya sendiri-sendiri. Satu data,” tegas Presiden RI Prabowo Subianto.

Saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) sedang mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai kegiatan statistik besar yang akan menghasilkan peta ekonomi Indonesia sekaligus memotret struktur ekonomi terkini di seluruh Indonesia. Sensus Ekonomi yang dilakukan setiap sepuluh tahun oleh BPS ini dirancang untuk memberikan insight yang mendalam dan komprehensif mengenai struktur, kondisi, dan kinerja seluruh usaha ekonomi.

Sebuah upaya besar sedang dilakukan BPS dengan melakukan terobosan strategis, yakni menggabungkan pendataan lapangan SE2026 dan memutakhirkan DTSEN untuk menjadi basis data sosial ekonomi satu-satunya yang digunakan pemerintah untuk berbagai program bantuan dan perlindungan sosial. Upaya integrasi ini diharapkan akan menjadi langkah strategis untuk mengakhiri tumpah tindihnya data, perbedaan data yang dimiliki kementerian/lembaga sekaligus memperkuat kualitas data sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan di lapangan.

“Kita ingin meningkatkan ketepatan dalam aliran bantuan-bantuan sosial. Data yang keliru bisa mengakibatkan penghamburan uang. Data yang keliru bisa mengakibatkan mereka yang berhak menerima bantuan tidak menerima, mereka yang tidak berhak, menerima. Ini saya kira arti strategis daripada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional,” tutur Presiden Prabowo.

Integrasi Sensus Ekonomi 2026 dan DTSEN tentu bukan sekadar kegiatan statistik semata, melainkan investasi strategis untuk masa depan ekonomi dan sosial Indonesia. Data yang dihasilkan diharapkan dapat memetakan kebutuhan kementerian lembaga baik dalam upaya mencatat seluruh aktivitas ekonomi non-pertanian di Indonesia sekaligus menghasilkan data tunggal sosial ekonomi yang memuat informasi rinci mengenai rumah tangga keluarga dan individu di Indonesia.

Tentu saja data ini diharapkan akan menjadi rujukan utama bagi kementerian/lembaga dalam menyalurkan bantuan sosial, subsidi, serta program pengentasan kemiskinan. Upaya memutakhirkan DTSEN sekaligus bersamaan dengan pelaksanaan SE2026, dua kebutuhan data kementerian/lembaga yang besar dapat dipenuhi dalam satu proses secara bersamaan.

Kolaborasi pelaksanaan SE2026 dan DTSEN akan menjadi sinergi penting antara BPS dan berbagai kementerian/lembaga lain, termasuk pemerintah daerah, untuk menciptakan data yang terintegrasi dan akurat. Sensus Ekonomi 2026 melengkapi DTSEN dengan memberikan data dasar yang mendalam tentang kegiatan ekonomi, sementara DTSEN menjadi data tunggal yang lebih luas yang mencakup aspek sosial dan ekonomi. Kolaborasi ini bertujuan untuk menghasilkan satu data yang dapat digunakan untuk perumusan kebijakan yang lebih baik, perencanaan pembangunan, serta penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

Selain memperbarui informasi sosial ekonomi yang relevan, kegiatan pengumpulan data SE2026 dan DTSEN dalam waktu bersamaan akan menjadi basis data yang saling memperkaya satu sama lain sekaligus berdampak terhadap efisiensi anggaran. Di sisi lain, isu kejenuhan responden atau masyarakat menerima kunjungan petugas sensus yang berkali-kali akan tereduksi. Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Integrasi SE2026 dan DTSEN akan mengakhiri tumpah tindihnya data kementerian lembaga.

12/12/2025 19:07
Pentingkah Data SE2026 bagi Pemerintah Daerah?

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa data yang lengkap dan akurat menjadi fondasi pengambilan keputusan. Pemerintah maupun pelaku usaha memerlukannya untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran. Hal ini disampaikan saat memberikan arahan kepada jajaran internal dalam Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Pernyataan ini menegaskan betapa pentingnya data berkualitas dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan dunia usaha.

Sensus Ekonomi sendiri dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali pada tahun berakhiran “6”, menjadikannya salah satu kegiatan statistik terbesar di Indonesia. Data yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan kondisi riil perekonomian, tetapi juga menjadi rujukan dalam menetapkan kebijakan strategis, memotret tren terbaru, serta membantu pelaku usaha mengenali peluang dan tantangan bisnis di masa mendatang.

Data apa saja yang akan dihasilkan? Merujuk pada situs landing page SE2026 sensus.bps.go.id/se2026/ bahwa dari kegiatan besar yang diselenggarakan BPS ini akan menghasilkan peta ekonomi Indonesia yang komprehensif. Melalui pendataan menyeluruh, SE2026 memotret struktur ekonomi terkini dengan informasi mendalam mengenai setiap sektor, baik berdasarkan skala usaha (mikro, kecil, menengah, dan besar) maupun berdasarkan wilayah (nasional, provinsi, serta kabupaten/kota). Peta ekonomi ini menjadi dasar untuk memahami dinamika dunia usaha secara lebih akurat.

Jika ditarik ke tingkat daerah, data SE2026 memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah daerah untuk memahami kondisi ekonomi wilayahnya secara lebih menyeluruh. Dengan pendataan lengkap terhadap seluruh pelaku usaha, pemerintah daerah dapat memetakan klaster ekonomi yang tumbuh, mengidentifikasi sektor unggulan, dan mengenali potensi spesifik di setiap wilayah. Informasi ini membantu pemerintah daerah menemukan pusat pertumbuhan baru, memantau wilayah yang berkembang cepat, serta mengarahkan pembangunan agar tidak terpusat pada satu kawasan saja.

Selain itu, hasil SE2026 sangat berperan dalam perencanaan kebutuhan infrastruktur daerah. Data sensus dapat menjadi dasar dalam pembangunan pasar, penataan sentra UMKM, penguatan jaringan logistik, serta penentuan lokasi kawasan industri dan pergudangan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan ekonomi setempat. Dengan mengetahui persebaran pusat pertumbuhan usaha, pemerintah daerah juga dapat menentukan wilayah yang membutuhkan peningkatan dukungan, misalnya melalui perbaikan akses jalan atau fasilitas pendukung lainnya.

Data rinci yang dikumpulkan melalui SE2026 memungkinkan pemerintah merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Hal ini membantu pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran. Selain itu, profil usaha yang lengkap dan terstandar nasional—mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru—mempermudah pemerintah daerah dalam mempromosikan potensi ekonomi kepada calon investor. Informasi tersebut menjadi bahan utama dalam penyusunan investment brief, mulai dari sektor yang memiliki prospek, ketersediaan tenaga kerja, hingga peluang kemitraan dengan usaha lokal.

SE2026 akan dilaksanakan di seluruh Indonesia pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pengisian kuesioner secara daring (Online/CAWI) berlangsung pada 1–31 Mei 2026, khususnya untuk perusahaan besar yang akan menerima tautan pengisian melalui email. Selanjutnya, pada 1 Juni–31 Juli 2026, akan dilakukan pendataan lapangan secara langsung (door to door) untuk seluruh usaha/perusahaan yang tidak mengisi secara mandiri. Pendataan lapangan ini dilakukan oleh petugas SE2026 yang direkrut dari berbagai wilayah.

Melalui SE2026, BPS berharap Indonesia memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai struktur usaha dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang setiap tahun. Data ini akan menjadi dasar untuk melakukan rebasing PDB, memperbaiki kerangka data nasional, serta menyajikan beragam analisis ekonomi yang sangat dibutuhkan.

“Statistik bukan hanya sekadar angka, tetapi memiliki makna dan cerita di baliknya,” ujar Amalia Adininggar Widyasanti pada berbagai kesempatan.

Data, termasuk data SE2026, memiliki peranan penting dalam membangun ekonomi Indonesia. Membangun dengan data ibarat membangun rumah menggunakan blueprint yang lengkap—setiap langkah terarah karena mengetahui di mana meletakkan fondasi, seberapa tinggi dinding, dan bagaimana struktur terbaiknya. Sebaliknya, membangun tanpa data seperti membangun rumah berdasarkan perkiraan: rawan kesalahan, boros sumber daya, dan berisiko runtuh. Sama seperti menggunakan GPS saat berkendara, data memberi rute terbaik, sedangkan tanpa data kita hanya menebak arah dan mudah tersesat. Singkatnya, data membuat pembangunan lebih terukur, efisien, dan dapat diandalkan. Membangun dengan data memang membutuhkan investasi, tetapi membangun tanpa data pada akhirnya akan jauh lebih mahal.

12/12/2025 18:56
Ekspor Udang ke AS Jadi Angin Segar Produk Perikanan RI

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan Indonesia kembali dapat melakukan ekspor udang ke Amerika Serikat (AS) setelah berhenti selama dua bulan pasca adanya temuan udang yang mengandung Cesium-137 (Cs-137). Dibukanya kembali ekspor ke AS menjadi angin segar pada produk perikanan Indonesia.

Kepala Badan Pengawas Mutu Kelautan dan Perikanan (BPPMHP) Ishartini mengatakan, dibukanya kembali ekspor ditandai adanya ekspor udang yang telah disertifikasi bebas Cesium-137 (Cs-137) pada 3 Desember dan berhasil melewati inspeksi ketat.

“Alhamdulillah kita sudah bisa kembali mengekspor udang kita ke AS,” kata Ishartini dalam laporan akhir tahun dikutip, Jumat (12/12/2025).

Kembali diberlakukannya ekspor tersebut memberikan angin segar setelah selama dua bulan berhenti ekspor. Dengan kembalinya ekspor ke AS membuka kembali pundi dolar masuk ke Indonesia yang setiap tahunnya mencapai lebih dari US$ 1 miliar.

“Penanganan udang ini sudah bisa menyelamatkan setiap tahun udang kita ke AS mencapai US$ 1 miliar dan lebih itu sudah bisa kita lakukan kembali,” jelasnya.

Ishartini mencatat, produk perikanan Indonesia pada tahun 2025 telah diekspor dan diterima di 147 negara dari 193 negara anggota PBB. Jumlah ini meningkat 5% dari 2024 yang mencapai 140 negara.

“Kami sudah melaksanakan tugas-tugas yang ujungnya hasil perikanan kita diterima di negara tujuan ekspor. Kita bisa tembus di 147 negara pada 2025,” ujar Ishartini.

Untuk terus meningkatkan produks ekspor perikanan Indonesia, pihaknya juga lakukan sertifikasi terhadap unit pengolahan ikan dan dilakukan pengawasan (surveillance) terhadap penerapan ketertelusuran (traceability) mereka. Saat ini tercatat ada 1.104 unit pengelolaan dilakukan sertifikasi.

“Sudah 1.104 unit pengolahan ikan kita selesaikan,” pungkasnya.

12/12/2025 18:50
Purbaya Tegaskan Tak Kirim Balpres Ilegal untuk Korban Banjir Sumatera

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menyalurkan pakaian bekas impor ilegal (balpres) hasil sitaan untuk membantu korban bencana di Sumatera. Purbaya menilai distribusi barang ilegal justru bisa menimbulkan celah penyalahgunaan.

Purbaya memastikan pengelolaan barang sitaan tetap mengikuti aturan. “Jangan sampai nanti gara-gara itu, banyak lagi balpres masuk dengan alasan kan bagus buat bencana,” ujarnya di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/12/2025) dilansir dari Antara.

Menurut Purbaya, jika pemerintah ingin mengirim bantuan, barang yang dikirim harus layak pakai dan berasal dari anggaran negara. Ia menekankan bahwa pengadaan barang bantuan akan melibatkan pelaku UMKM dalam negeri. “Lebih baik kita beli barang-barang dalam negeri produk UMKM, dikirim ke bencana yang (barang) baru. Saya lebih baik mengeluarkan uang ke situ kalau terpaksa, dibanding pakai barang-barang balpres itu,” katanya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) membuka opsi pemanfaatan barang sitaan berupa produk garmen ilegal untuk korban bencana di Sumatera. DJBC menilai barang hasil penindakan otomatis menjadi milik negara dan dapat ditindaklanjuti melalui berbagai mekanisme.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, menjelaskan bahwa barang sitaan tidak selalu harus dimusnahkan. “Dihancurkan itu sebetulnya salah satu (opsi). Kalau barang melanggar, tentunya akan menjadi barang milik negara. Itu bisa dimusnahkan atau untuk tujuan lain,” ujarnya.

DJBC memiliki tiga opsi penanganan barang ilegal, yakni dimusnahkan, dihibahkan, atau dilelang. Melihat kebutuhan mendesak di wilayah terdampak bencana, opsi hibah sempat menjadi pertimbangan. “Siapa tahu saudara-saudara kita bisa memanfaatkan dan menggunakan. Sementara yang di Aceh membutuhkan,” tambah Nirwala.

12/12/2025 18:42