Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Tarif Trump Bikin Pembangunan Pabrik Baterai Rp 26 T di AS Dihentikan

    Tarif Trump Bikin Pembangunan Pabrik Baterai Rp 26 T di AS Dihentikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebuah perusahaan Jepang, AESC, menghentikan sementara pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik senilai US$ 1,6 miliar (sekitar Rp 26 triliun) di Florence, South Carolina, Amerika Serikat (AS). Keputusan ini diambil karena adanya ketidakpastian pasar electric vehicle (EV) dan kebijakan tarif impor AS.

    “Karena adanya ketidakpastian kebijakan dan pasar, kami menghentikan sementara pembangunan fasilitas kami di South Carolina saat ini,” demikian pernyataan resmi AESC, dikutip dari AP, Jumat(6/6/2025).

    Gubernur South Carolina dari Partai Republik, Henry McMaster mengatakan AESC sedang menghadapi kemungkinan hilangnya insentif pajak federal bagi pembeli kendaraan listrik, insentif bisnis kendaraan listrik (EV), serta ketidakpastian tarif yang berkaitan dengan kebijakan Presiden Donald Trump.

    Pabrik AESC di South Carolina seharusnya memasok sel baterai ke BMW, yang sedang membangun fasilitas perakitan baterai sendiri di dekat pabrik utamanya di Greer. BMW menyatakan jeda pembangunan oleh AESC tidak akan mengubah rencana mereka untuk membuka pabrik pada 2026.

    Sebelumnya, AESC sempat merencanakan pembangunan pabrik kedua di lokasi yang sama, tetapi membatalkannya awal tahun ini setelah menyimpulkan bahwa pabrik pertama cukup untuk memenuhi permintaan BMW. Akibat perubahan rencana tersebut, pejabat negara bagian menarik bantuan sebesar US$ 111 juta yang awalnya dijanjikan.

    South Carolina memang tengah gencar menarik investasi di sektor kendaraan listrik. Scout Motors, anak perusahaan Volkswagen, berencana menginvestasikan lebih dari US$ 4 miliar dan membuka 10.000 lapangan pekerjaan lewat pembangunan pabrik SUV listrik yang dijadwalkan beroperasi pada 2027.

    Meski South Carolina selama ini sukses menarik produsen asing seperti BMW, Michelin, dan Samsung, muncul kekhawatiran bahwa kebijakan tarif tinggi yang diusulkan Presiden Trump dapat mengguncang atau bahkan mengganggu hubungan strategis tersebut.

  • Pakai AstraPay, Gaya Hidup Go Green Makin Kekinian

    Pakai AstraPay, Gaya Hidup Go Green Makin Kekinian

    Jakarta, Beritasatu.com – Usia Bumi diperkirakan sudah 4,54 miliar tahun. Tak sadar kan bumi sudah setua itu? Layaknya manusia, semakin bertambahnya usia, ada saja penyakit yang diderita bumi. Mulai dari masalah banyak sampah, polusi udara, pencemaran lingkungan, penggundulan hutan, sampai pemanasan global.

    Dikutip dari laman International Finance Corporation, ada lebih dari 2 miliar ton limbah padat kota di dunia setiap tahunnya. Pada 2050, jumlahnya diprediksi meningkat 70%. Sebagian besar peningkatan ini katanya datang dari negara-negara berkembang. Berarti Indonesia juga, dong!

    Sebagaimana diketahui, tumpukan sampah ini menyumbang terjadinya pencemaran udara. Sampah yang dimusnahkan dengan cara dibakar dapat mengakibatkan kepulan asap yang bisa menyebabkan penyakit, seperti iritasi tenggorokan, batuk, sampai sesak napas. Asap dari pembakaran sampah juga mengakibatkan lapisan ozon semakin menipis. Akibatnya radiasi sinar ultraviolet (UV) menjadi semakin meningkat.

    Sampah juga menjadi salah satu penyebab banjir di perkotaan. Sampah yang menutupi gorong-gorong dan sungai, menyumbat aliran air. Ketika curah hujan sedang tinggi, tumpukan sampah ini menutupi jalannya air hingga terjadi luapan di area tersebut.

    Oleh karena itu, sudah saatnya bumi mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Gerakan untuk mencintai lingkungan atau go green, seyogianya semakin digencarkan oleh semua pihak, baik pemerintah, swasta, hingga masyarakat.

    Ramah Lingkungan yang Enggak Bikin Ribet

    Saat ini, berlaku ramah kepada lingkungan atau bumi sudah semakin mudah alias enggak ribet. Sadarkah kamu saat menggunakan layanan digital, seperti e-commerce atau dompet digital, kamu sudah ikut mengurangi sampah dan polusi udara.

    Dengan berbelanja di e-commerce berarti kamu tidak perlu lagi menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum untuk pergi ke pusat perbelanjaan, seperti supermarket, mal, atau pasar. Dengan tidak bepergian keluar, kamu telah mengurangi jejak karbon yang dihasilkan oleh kendaraan.

    Begitu juga dengan melakukan transaksi lewat dompet digital. Kamu tak perlu lagi cetak struk belanja yang biasanya akan berakhir di tong sampah. Hal ini bisa mengurangi produksi kertas dan penggundulan hutan, loh!

    Semudah itu bukan ramah terhadap lingkungan? Tindakan terpuji ini bisa dilakukan dengan menggunakan layanan yang lengkap dari AstraPay.

    Dengan AstraPay kamu bisa belanja di e-commerce tanpa repot. Sebab, AstraPay sudah mendukung pembayaran di Shopee, BliBli, dan Tokopedia. Selain itu AstraPay juga mendukung transaksi menggunakan QRIS.

    Dengan hanya beberapa ketukan di layar ponsel, pengguna dapat membayar tiket MRT atau Transjakarta cukup dengan memindai kode QR. Tak perlu lagi mengantre tiket atau kewalahan mencari uang tunai.

    Kamu juga bisa isi pulsa, membeli paket data, hingga membayar tagihan listrik, air, dan internet. Semuanya bisa kamu lakukan sambil rebahan di rumah tanpa gonta-ganti ke aplikasi lain.

    Layanan lainnya yang bisa kamu akses adalah pembelian kendaraan, pembayaran cicilan, hingga servis otomotif, semuanya tersedia lengkap di AstraPay.

    Hal yang menarik dari AstraPay adalah adanya cashback berupa AstraPoints atau diskon bagi setiap transaksi. Keuntungan ini bisa dirasakan baik oleh pengguna baru atau pengguna lama. Niat ramah terhadap lingkungan jadi meningkat, kan?

    Buat kamu yang masih ragu soal keamanan menggunakan layanan digital, kini saatnya buang keraguan tersebut. AstraPay mengandalkan teknologi enkripsi terkini untuk menjaga data dan transaksi penggunanya, sehingga meminimalisir risiko kejahatan digital.

    Antarmuka AstraPay juga ramah pengguna, sehingga memastikan siapa pun, termasuk mereka yang baru beralih ke dompet digital dapat menggunakannya dengan mudah dan nyaman.

  • Kemenaker Evaluasi Job Fair di Bekasi, Pelaksanaan Akan Diperketat

    Kemenaker Evaluasi Job Fair di Bekasi, Pelaksanaan Akan Diperketat

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menanggapi kericuhan yang terjadi dalam pelaksanaan job fair di Bekasi pada 27 Mei 2025. Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat para pencari kerja saling berdesakan, mendorong, bahkan ada yang terinjak hingga pingsan.

    Menanggapi insiden tersebut, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemenaker, Anwar Sanusi mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi, terutama dari sisi tata kelola dan koordinasi.

    “Kami sudah melakukan evaluasi, terutama terkait dengan tata kelola. Karena memang sesuai dengan permenaker, terkait dengan pelaksanaan job fair harus dikoordinasikan dengan Kemenaker,” ujar Anwar Sanusi dalam program Beritasatu Utama, Jumat (6/6/2025).

    Anwar menekankan pentingnya penyampaian informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat, agar pelaksanaan job fair benar-benar memberikan manfaat bagi para pencari kerja. Ia juga menyoroti pentingnya pelaksanaan yang mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang memadai.

    “Karena bagaimanapun juga kan ini memberikan informasi kepada masyarakat. Ini kan informasinya harus sampai dan akhirnya masyarakat mendapatkan manfaat. Tentunya harus kita lakukan sesuai dengan tata kelola, SOP yang misalnya (tempatnya) memadai. Kalau tidak, tentunya akan terjadi hal yang tidak kita inginkan, kumpulan orang begitu banyak, waktunya sangat sempit, tempatnya juga sangat sempit,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan kepala dinas ketenagakerjaan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota agar pelaksanaan job fair di masa mendatang bisa lebih tertib dan terorganisasi.

    Lebih lanjut, Anwar Sanusi juga mengusulkan agar ke depan pelaksanaan job fair tidak hanya dilakukan secara luring (offline), tetapi juga bisa mengandalkan portal-portal daring yang sudah tersedia.

    Fenomena ini tidak terlepas dari maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut Ekonom Indef Eko Listiyanto, maraknya PHK terjadi akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan sejak awal tahun. Menurutnya, efisiensi yang dilakukan sudah berlebihan.

    “Efisiensi yang dilakukan ternyata bukannya meningkatkan produktivitas, baik di birokrasi apalagi perekonomian. Banyak sektor yang justru kolaps terbawa oleh nuansa belanja hemat ala kementerian,” kata Eko. 

  • https://www.beritasatu.com/ekonomi/2893993/bank-mandiri-perkuat-komitmen-sosial-lewat-program-kurban-di-iduladha-1446-h

    https://www.beritasatu.com/ekonomi/2893993/bank-mandiri-perkuat-komitmen-sosial-lewat-program-kurban-di-iduladha-1446-h

    https://www.beritasatu.com/ekonomi/2893993/bank-mandiri-perkuat-komitmen-sosial-lewat-program-kurban-di-iduladha-1446-h

  • Rencana Rumah Subsidi Diperkecil, Ara Akan Diskusi dengan Hashim

    Rencana Rumah Subsidi Diperkecil, Ara Akan Diskusi dengan Hashim

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menanggapi penolakan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo terkait wacana pengurangan ukuran rumah subsidi. Ia menegaskan, dirinya akan berdiskusi langsung dengan Hashim untuk membahas rencana tersebut.

    Menteri PKP menyatakan, rancangan perubahan spesifikasi rumah subsidi masih dalam tahap pembahasan internal dan belum menjadi keputusan final.

    “Kau jangan adu-adu saya sama Pak Hashim. Pak Hashim orang yang saya hormati. Pak Hashim ketua satgas yang banyak membantu saya,” kata Maruarar Sirait, Jumat (6/6/2025).

    “Beliau orang yang sangat saya hormati dan sudah sangat membantu saya. Jadi jangan kalian adu-adu saya sama Pak Hashim,” lanjutnya.

    Menteri yang akrab disapa Ara ini menegaskan, semua kebijakan strategis termasuk wacana pengurangan luas rumah subsidi akan dibahas bersama Hashim Djojohadikusumo.

    “Semua didiskusikan. Masa sama ketua satgasnya tidak didiskusikan. Pasti ya. Kita diskusikan sama semuanya,” jelasnya.

    Menurutnya, rencana pengurangan ukuran rumah subsidi ini merupakan upaya menyesuaikan tingginya harga lahan di wilayah perkotaan. Ia ingin agar rumah subsidi tetap dapat dibangun di lokasi strategis, dekat dengan pusat kota.

    Menteri Ara meminta publik untuk tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa pengurangan ukuran akan berdampak negatif terhadap kualitas rumah layak huni. Ia memastikan desain baru rumah subsidi tetap akan menarik dan memenuhi standar kenyamanan.

    “Nanti kita kasih lihat desainnya. Bagus, menarik. Kalau ada isu kumuh, emang yang 60 meter enggak ada yang kumuh? Nanti kita lihat,” ujarnya.

  • Agar Bisa Impor, Data Stok Beras Dimanipulasi padahal Melimpah

    Agar Bisa Impor, Data Stok Beras Dimanipulasi padahal Melimpah

    Makassar, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya upaya manipulasi data stok beras oleh oknum tertentu yang kini tengah ditindak oleh Satgas Pangan. Pihak yang terlibat dalam manipulasi data tersebut telah mengakui kesalahannya. Namun, proses hukum akan tetap berjalan demi menegakkan keadilan bagi petani.

    “Kami minta jangan mempermainkan nasib petani dan konsumen. Sekarang beras kita banyak, tetapi ada yang mencoba-coba memainkan data sehingga kelihatannya beras kita kurang pasokannya. Ternyata setelah diperiksa, itu benar (ada yang memainkan data),” kata Amran di Makassar, Jumat (6/6/2025).

    Mentan menegaskan, pemeriksaan harus tetap dilanjutkan, meskipun pihak yang terlibat dalam manipulasi data stok beras telah mengakui kesalahannya.

    “Ini tidak boleh dibiarkan. Seandainya stok kita kurang, pasti jawabannya impor. Padahal stok kita cukup, tidak kurang. Akhirnya kalau kita impor, yang terpukul adalah petani. Mereka bisa tidak semangat berproduksi. Saya tidak akan biarkan pihak-pihak yang melemahkan petani,” tegasnya.

    Sebelumnya, sejumlah pihak menyebut terjadi kelangkaan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Namun, Satgas Pangan Mabes Polri yang turun langsung ke lapangan justru menemukan fakta berbeda dari narasi yang berkembang di publik. Pasokan beras di PIBC dalam kondisi normal dan mencukupi. Klaim yang disampaikan Ketua Koperasi Pedagang Beras Cipinang Zulkifli Rasyid mengenai kelangkaan beras medium di Cipinang tidak sesuai dengan fakta lapangan.

    Selain itu, Satgas Pangan melakukan pengecekan langsung ke tiga toko besar di PIBC, yakni Idolaku, Sumber Raya, dan Sinar Jaya. Fakta di lapangan menemukan pasokan beras stabil dan kenaikan harga masih wajar. Idolaku memiliki stok sekitar 500 ton, Sumber Raya menyimpan 300–400 ton, dan Sinar Jaya memiliki stok hingga 200 ton. 

    “Data dimainkan. Ini bukan kelalaian teknis, ini bisa dikategorikan sebagai sabotase terhadap distribusi dan pencapaian ketahanan pangan negara,” tegas Satgas Pangan.

    Selain manipulasi data, Satgas juga mengendus adanya praktik percaloan dan monopoli yang berpotensi menekan pasar dan memengaruhi psikologis masyarakat. Investigasi terhadap struktur data dan alur distribusi di bawah pengelolaan PT Food Station Tjipinang Jaya masih terus berlangsung.

    Stok Beras 4 Juta Ton

    Berdasarkan data Kementan, hingga akhir Mei 2025, stok cadangan beras pemerintah (CBP) telah menembus 4 juta ton, pencapaian tertinggi sejak Bulog berdiri pada 1969.

    Mentan menyampaikan, ketika banyak negara mengalami tekanan pangan, Indonesia justru mencatatkan peningkatan produksi dan stok secara signifikan.

    “Kita tidak lagi hanya bicara swasembada, tetapi sudah bicara kedaulatan. Dengan angka serapan seperti ini, Indonesia secara tidak langsung siap mengambil peran lebih besar dalam sistem pangan dunia,” ujar Mentan Amran.

    Dalam beberapa waktu terakhir, menteri-menteri yang membidangi pertanian dari berbagai negara berkunjung langsung ke Indonesia, mulai dari Malaysia, Jepang, hingga Chile. Negara-negara tersebut mengapresiasi capaian serta langkah strategis yang dilakukan Indonesia dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

    Capaian ini menurut Mentan Amran tidak terlepas dari sejumlah kebijakan strategis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto yang meliputi peningkatan kuota pupuk bersubsidi hingga dua kali lipat, reformasi sistem distribusi pupuk agar lebih tepat sasaran, serta penetapan harga gabah petani sebesar Rp 6.500 per kilogram yang memberikan kepastian dan insentif bagi petani untuk terus meningkatkan produksi.

    Kebijakan tersebut terbukti efektif terlihat dari lonjakan signifikan serapan beras lokal oleh Bulog. Hingga 31 Mei 2025, serapan mencapai 2,429 juta ton, pencapaian tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Angka ini melonjak lebih dari 400%dibandingkan dengan periode yang sama dalam lima tahun terakhir. 

    “(Pencapaian) Ini bukan kerja satu orang, tetapi kerja kita semua sebagai anak bangsa. Hari ini stok kita tembus 4 juta ton. Kami jelaskan bahwa dalam lima bulan ini pengadaan kita 2,4 juta ton dalam negeri, dari sebelumnya 1,2 juta selama dua belas bulan. Artinya, ini adalah kemajuan signifikan,” ucap mentan.

    Potensi ekspor beras juga terbuka lebar mengingat capaian saat ini. Pemerintah turut mempertimbangkan negara-negara yang meminta pasokan beras ke Indonesia. Potensi terbesar datang dari negara tetangga Malaysia dengan catatan mempertimbangkan sudah terpenuhinya pasokan dalam negeri.

    Sementara itu,  produksi beras nasional pada periode Januari hingga Mei 2025 mengalami peningkatan signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras mencapai 16,55 juta ton, naik 11,95% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

  • Tren Pembayaran Nontunai di Indonesia Meningkat, AstraPay Jadi Pilihan

    Tren Pembayaran Nontunai di Indonesia Meningkat, AstraPay Jadi Pilihan

    Jakarta, Beritasatu.com – Di tengah lajunya transformasi digital, Indonesia sedang mengalami perubahan besar dalam cara masyarakat bertransaksi. Pembayaran nontunai atau cashless, tidak lagi sekadar menjadi tren sementara, melainkan menjelma menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup modern.

    Hal itu terjadi khususnya pada kalangan masyarakat urban yang mengutamakan kecepatan dan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Sebuah survei dari Jakpat pada semester pertama 2024 mengungkapkan data menarik dari 2,159 responden, sebanyak 93% telah menggunakan pembayaran digital untuk kebutuhan sehari-hari.

    Dari jumlah tersebut, 97% memilih dompet digital, 49% memanfaatkan platform perbankan digital, dan 33% menggunakan layanan paylater. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, mereka mencerminkan transformasi nyata dalam perilaku konsumen Indonesia, yang kini semakin nyaman meninggalkan uang tunai demi transaksi yang lebih cepat dan efisien.

    Perubahan ini juga terlihat jelas pada sektor transportasi publik, seperti MRT dan Transjakarta, yang mana dompet digital seperti AstraPay mulai menjadi pilihan utama dalam pembayaran. Namun, apa yang mendorong pergeseran ini? Tidak lain adalah kemudahan, kecepatan, dan promo yang menggoda.

    Dalam lanskap kompetitif dompet digital, AstraPay, produk dari PT Astra Digital Arta mampu mencuri perhatian. Bukan sekadar aplikasi pembayaran, AstraPay menawarkan solusi lengkap untuk menunjang gaya hidup digital masa kini.

    Dengan hanya beberapa ketukan di layar ponsel, pengguna dapat membayar tiket MRT atau Transjakarta cukup dengan memindai kode QR. Tak ada lagi antrean panjang atau kerepotan mencari uang tunai.

    Selain itu, AstraPay juga memudahkan pengguna untuk isi pulsa, membeli paket data, hingga membayar tagihan listrik, air, dan internet, semuanya dari satu aplikasi yang simpel dan intuitif.

    Keunggulan AstraPay tidak berhenti di situ. Integrasinya dengan ekosistem besar Astra Group menjadi nilai tambah yang sulit ditandingi oleh kompetitornya. Pengguna bisa dengan mudah mengakses layanan, seperti pembelian kendaraan, pembayaran cicilan, hingga servis otomotif, semua tanpa perlu berpindah aplikasi.

    AstraPay juga rutin memberikan penawaran menarik, seperti cashback berupa poin yang dikenal sebagai AstraPoints atau diskon bagi setiap transaksi, baik itu pengguna baru atau yang sudah lama. Tentunya, hal ini membuat pengalaman bertransaksi jadi semakin menyenangkan.

    Namun, di balik segala kemudahan tersebut, aspek keamanan tetap menjadi perhatian utama. AstraPay mengandalkan teknologi enkripsi terkini untuk menjaga data dan transaksi pengguna, sebuah langkah penting di tengah meningkatnya risiko kejahatan digital.

    Desain antarmukanya yang ramah pengguna juga memastikan siapa pun, termasuk mereka yang baru beralih ke dompet digital, dapat menggunakannya dengan mudah dan nyaman.

    Untuk pengguna transportasi umum yang kerap mengandalkan kepraktisan dalam kehidupan sehari-hari, AstraPay adalah contoh nyata bagaimana teknologi bisa menyederhanakan hidup.

    Jangkauannya yang luas, baik di merchant online maupun offline, membuatnya menjadi solusi serbaguna untuk beragam kebutuhan, kapan pun dan di mana pun.

    Di tengah persaingan ketat industri pembayaran digital, AstraPay mampu menonjol berkat perpaduan fitur unggulan, keamanan solid, dan konektivitas menyeluruh dengan ekosistem Astra. Tak ayal, aplikasi ini sudah mendapat 10 juta lebih unduhan pada aplikasi Google Play Store.

    Tren cashless di Indonesia bukan hanya perubahan cara bayar, ia adalah bagian dari perubahan budaya, bagaimana kita menyesuaikan diri dengan dunia yang bergerak cepat dan penuh tuntutan efisiensi.

    Dalam hal ini, AstraPay bukan sekadar mengikuti arus. Ia hadir sebagai pionir yang membentuk masa depan transaksi digital, yaitu lebih praktis, aman, dan inklusif. Bagi masyarakat urban yang menghargai efisiensi, AstraPay bukan lagi alternatif, melainkan kebutuhan yang tak tergantikan.

  • Menteri PKP Tegaskan Rumah Subsidi Lebih Kecil Tetap Layak Huni

    Menteri PKP Tegaskan Rumah Subsidi Lebih Kecil Tetap Layak Huni

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, merespons kritik publik terkait rencana pengurangan ukuran rumah subsidi. Dalam aturan baru yang sedang digodok, luas minimum tanah rumah subsidi diusulkan menjadi 18 meter persegi (m²), sementara luas bangunan minimum ditetapkan 21 m².

    Meski lebih kecil, Ara menegaskan rumah subsidi tetap akan layak huni. Ia bahkan menyinggung rumah subsidi dengan ukuran 60 m² yang justru sering bermasalah, seperti kebanjiran hingga rawan longsor.

    “Ya justru itu salah satu variabelnya adalah bagaimana ukurannya diperkecil, tetapi tetap layak huni. Apakah yang 60 meter semuanya layak huni? Yang 60 meter banyak tuh yang banjir. Banyak yang baru masuk ke proses hukum, ada yang longsor,” ujar Ara di kompleks Wisma Mandiri, Jumat (6/6/2025).

    Menurutnya, kenyamanan sebuah rumah tidak semata ditentukan oleh luas bangunan, melainkan kualitas pembangunan dan profesionalisme pengembang.

    “Jadi bagi saya bukan soal ukurannya saja, tetapi juga kualitas pengembangnya dan sebagainya, itu yang paling penting,” ucapnya.

    Ara menjelaskan, kebijakan ini mempertimbangkan harga tanah di kawasan perkotaan yang terus naik. Dengan ukuran yang lebih kecil, rumah subsidi diharapkan bisa dibangun lebih dekat ke pusat kota.

    Ia pun meminta masyarakat bersabar dan menunggu desain rumah subsidi versi terbaru. Ara berjanji, desain rumah subsidi ke depan akan tetap menarik dan tidak kalah dari rumah pada umumnya.

    “Nanti kita kasih lihat desainnya. Bagus, menarik. Kalau ada isu kumuh, emang yang 60 meter enggak ada yang kumuh? Nanti kita lihat,” kata Ara.

  • Bahlil Akui Diskusi dengan Seskab Soal Tambang Nikel di Raja Ampat

    Bahlil Akui Diskusi dengan Seskab Soal Tambang Nikel di Raja Ampat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, dirinya telah berdiskusi dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya terkait isu pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Meski begitu, Bahlil tidak menguraikan isi pembicaraan secara detail.

    “Memang ada komunikasi saya dengan Pak Seskab, dan itu biarlah isinya saya sama Pak Seskab yang tahu,” ujar Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

    Bahlil menegaskan, diskusi dengan seskab tidak semata terkait tambang di Raja Ampat. Namun juga menyangkut berbagai aspek pelaksanaan tugas kenegaraan. “Komunikasi saya dengan Pak Seskab maupun ke Bapak Presiden, setiap saat dalam konteks bagaimana menjalankan tugas,” ujarnya.

    Bahlil mengungkapkan rencananya untuk mengunjungi langsung Raja Ampat guna melihat kondisi di lapangan. Langkah tersebut dinilai strategi untuk mendengar langsung keluhan masyarakat atas dugaan dampak negatif aktivitas tambang nikel di wilayah tersebut.

    “Saling mengunjungi, silaturahmi tidak hanya antarpejabat, tetapi juga dengan masyarakat lintas kelompok,” kata Bahlil.

    Kunjungan kerja Bahlil ke Papua Barat Daya tidak hanya sebatas isu tambang, tetapi juga mencakup peninjauan sumur-sumur minyak di wilayah Sorong, Fakfak, dan Bintuni. Kunjungan ini untuk memastikan kontribusi optimal dari produksi minyak dalam negeri.

    Bahlil menargetkan program lifting minyak nasional dapat mencapai 1 juta barel per hari (BOPD) pada 2030. “Insyaallah, doakan saja. Saya mau kunjungi Papua Barat Daya dan Papua Barat. Kalau sempat, saya juga akan coba ke Raja Ampat,” ujarnya.

  • Harga Tanah Naik Jadi Alasan Ukuran Rumah Subsidi Diperkecil

    Harga Tanah Naik Jadi Alasan Ukuran Rumah Subsidi Diperkecil

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan alasan di balik rencana pengurangan luas lahan dan bangunan rumah subsidi. Menurutnya, kebijakan ini masih berupa draf dan bertujuan agar masyarakat tetap bisa memiliki hunian layak di lokasi strategis dengan harga terjangkau.

    “Kita baru dalam tahap draf. Justru model kebijakan saya adalah menyampaikan ide dan draf secara terbuka agar bisa dikritisi dan mendapat masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pengembang,” kata Maruarar saat ditemui di Jakarta, Jumat (6/6/2025).

    Draf tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri PKP Nomor/KPTS/M/2025, yang mengusulkan pengurangan ukuran rumah subsidi. Maruarar, yang akrab disapa Ara, menekankan bahwa pendekatan ini merupakan bentuk keterbukaan dan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan.

    Ia menegaskan, usulan pengurangan luas rumah bukan semata-mata soal angka, tetapi sebagai respons atas naiknya harga tanah di wilayah perkotaan.

    “Tanah di kota makin mahal, itu fakta. Kalau kita tidak fleksibel, rakyat makin sulit punya rumah di kota. Jadi, salah satu opsi adalah memperkecil ukuran, tetapi tetap layak huni,” ujarnya.

    Ara juga menambahkan, ide ini ditujukan untuk memperluas pilihan masyarakat dalam memiliki rumah. Menurutnya, masyarakat berhak memilih tipe rumah sesuai kebutuhan dan kemampuan, termasuk rumah satu kamar, dua kamar, rumah tapak, bahkan dua lantai.

    “Ada yang ingin rumah satu kamar, dua kamar, atau rumah tapak, bahkan dua lantai. Ini soal memberi pilihan kepada rakyat, bukan memaksakan,” katanya.

    Dalam konsep yang tengah dikaji, rumah subsidi dengan ukuran lebih kecil akan dibangun di lokasi strategis, lebih dekat ke pusat aktivitas masyarakat, dibandingkan dengan pembangunan di pinggiran kota.

    “Kalau rumahnya lebih kecil, tetapi dekat tempat kerja dan harganya lebih terjangkau, kenapa tidak kita pikirkan? Jangan langsung tutup pikiran,” ujarnya.

    Maruarar juga menegaskan, rancangan kebijakan ini belum final dan masih terbuka untuk masukan dari berbagai pihak. Pemerintah, katanya, akan terus berdialog dengan masyarakat, pengembang, dan lembaga terkait seperti Badan Standardisasi Nasional (BSN).

    “Tentu ada pro dan kontra, tetapi itu bagian dari proses. Kita masih membuka ruang dialog. Jadi ini belum final,” tandasnya.