Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • IEU-CEPA Tahap Akhir, Ekspor RI ke Eropa Akan Bebas Hambatan

    IEU-CEPA Tahap Akhir, Ekspor RI ke Eropa Akan Bebas Hambatan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia memastikan bahwa Uni Eropa akan memberikan perlakuan khusus terhadap sejumlah komoditas unggulan Indonesia dalam perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia-Uni Eropa atau IEU-CEPA, yang kini telah memasuki tahap akhir.

    Perjanjian strategis tersebut dinilai akan membuka lebih luas akses ekspor Indonesia ke pasar Eropa, menghapus berbagai hambatan tarif maupun non-tarif, dan memperkuat kerja sama ekonomi kedua kawasan.

    “Komisioner Maros menjanjikan akan memberikan perlakuan khusus kepada Indonesia, dan tentunya ini sangat berpengaruh terhadap ekspor andalan Indonesia, terutama produk-produk yang berasal dari hasil hutan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring, Sabtu (7/6/2025), seusai bertemu European Union Commissioner for Trade and Economic Security, Maroš Šefčovič, di Brussels, Belgia.

    Selain komoditas sawit, Indonesia juga berhasil meyakinkan Uni Eropa agar memberikan kesetaraan perlakuan (level playing field) bagi produk perikanan nasional agar mampu bersaing dengan negara ASEAN lain seperti Thailand dan Filipina.

    “Eropa sudah sepakat bahwa khusus untuk produksi perikanan ataupun ekspor perikanan kita akan diberikan level playing field dengan negara-negara sekitar kita,” jelas Airlangga.

    Perundingan IEU-CEPA yang telah berjalan selama sembilan tahun dan melewati 19 putaran ini, saat ini hanya menyisakan penyelesaian dokumen hukum serta proses ratifikasi oleh parlemen kedua pihak. Sebagian besar isu krusial disebut telah mencapai titik kesepakatan.

    Airlangga menjelaskan bahwa bila perjanjian mulai berlaku, sekitar 80% barang ekspor Indonesia ke Eropa akan dikenakan tarif 0 persen. Kebijakan ini diperkirakan mampu mendorong lonjakan ekspor hingga lebih dari 50 persen dalam tiga hingga empat tahun mendatang.

    Adapun sektor-sektor prioritas yang disepakati dalam IEU-CEPA mencakup industri padat karya seperti alas kaki, tekstil, garmen, serta produk perikanan, sawit, dan kehutanan.

    “Industri padat karya itu merupakan satu prioritas bagi Indonesia,” tegas Airlangga.

    Ia juga menambahkan bahwa perjanjian ini membuka peluang investasi yang lebih besar dari Uni Eropa dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang menerapkan kebijakan yang setara dengan standar global.

    “CEPA juga diharapkan bisa menarik investasi dari Uni Eropa dan juga akan membuat mereka berpendapat bahwa kebijakan yang dilakukan Indonesia adalah kebijakan yang setara dengan kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa,” ujarnya.

    Terkait kekhawatiran Uni Eropa terhadap isu keberlanjutan, Indonesia telah mempersiapkan standar, seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk sawit dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk produk kehutanan. Pemerintah mendorong agar standar ini diakui secara bersama di tingkat internasional.

    “Ini yang kita akan dorong dengan Uni Eropa agar standar-standar tersebut menjadi standar yang bisa diterima,” tandasnya.

    Sementara itu, untuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah berkomitmen mendorong peningkatan kualitas produk agar sesuai dengan standar internasional dan mampu menembus pasar Eropa.

    “Produk kreativitas dan inovasi yang dihasilkan oleh usaha besar maupun UMKM tentu diharapkan dapat masuk ke pasar Uni Eropa,” kata Airlangga.

    Perjanjian IEU-CEPA dinilai menjadi tonggak penting dalam hubungan ekonomi Indonesia-Uni Eropa, yang saat ini merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia.

  • Mentan Amran Sebut Pelaku Manipulasi Data Stok Beras Diproses Hukum

    Mentan Amran Sebut Pelaku Manipulasi Data Stok Beras Diproses Hukum

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pelaku manipulasi data stok beras akan diproses secara hukum. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada pihak yang mempermainkan nasib petani dan mengacaukan ketersediaan pangan nasional demi kepentingan tertentu.

    “Saat ini sementara diproses oleh Satgas Pangan. Kami minta jangan mempermainkan nasib petani dan konsumen,” ujar Mentan Amran pada Jumat (6/6/2025).

    Menurutnya, terdapat oknum yang dengan sengaja mengubah data seolah-olah pasokan beras dalam negeri tidak mencukupi. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa data tersebut dimanipulasi.

    “Sekarang beras kita banyak, tetapi ada yang mencoba-coba memainkan data sehingga kelihatannya beras kita kurang pasokannya. Ternyata setelah diperiksa, itu benar (ada yang memainkan data),” tegasnya.

    Meski pelaku telah mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Satgas Pangan, Amran menolak memberikan kelonggaran.

    Ia menjelaskan bahwa jika manipulasi seperti ini dibiarkan, maka keputusan impor beras akan diambil padahal stok dalam negeri mencukupi. Hal ini sangat merugikan petani yang telah bekerja keras.

    “Kalau kita impor, yang terpukul adalah petani. Mereka bisa tidak semangat berproduksi. Saya tidak akan biarkan pihak-pihak yang melemahkan petani,” kata Mentan.

    Lebih lanjut, Amran menyampaikan bahwa pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, berkomitmen besar dalam memperkuat sektor pertanian. Ini dilakukan melalui program subsidi pupuk dan kebijakan harga yang menguntungkan petani.

    “Bapak Presiden telah memberi kemudahan bagi pertanian, bantuan pupuk, memberi harga yang baik. Jadi jangan dizalimi petani. Kalau negara mau kuat, ingat petani,” tutupnya.

    Amran menegaskan, dengan petani yang kuat dan produktif, ketahanan pangan Indonesia akan semakin kokoh dan berkelanjutan.

  • PHK Meningkat, Perbankan Bisa Jadi Andalan Ciptakan Pekerjaan

    PHK Meningkat, Perbankan Bisa Jadi Andalan Ciptakan Pekerjaan

    Surabaya, Beritasatu.com – Lonjakan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia menjadi perhatian serius Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) Mohammad Nasih. Ia yang juga menjabat sebagai Rektor Unair menilai ketidakpastian ekonomi global turut memicu gelombang PHK di berbagai sektor industri.

    “PHK meningkat karena krisis ekonomi global, kebijakan perusahaan, hingga regulasi pemerintah yang belum stabil,” katanya di Surabaya, Sabtu (7/6/2025).

    Menurutnya, kondisi ini bukan hanya berdampak pada ekonomi nasional, tetapi juga menciptakan kekhawatiran sosial yang lebih luas di tengah masyarakat.

    Namun, Nasih menyebut masih ada peluang untuk menekan angka PHK melalui sektor perbankan. Ia menegaskan, bank bisa menjadi kekuatan strategis dalam menyalurkan investasi produktif yang membuka lapangan kerja.

    “Investasi dari bank sangat potensial. Bisa digunakan untuk mendukung program yang sudah berjalan, agar tidak perlu ada PHK lagi,” jelasnya.

    Selain itu, ia mendorong adanya insentif bunga rendah untuk sektor-sektor produktif yang belum tersentuh pembiayaan. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi pemicu bangkitnya sektor riil yang selama ini stagnan. “Kalau ada dana bank yang belum tersalurkan, sebaiknya diarahkan ke sektor industri yang bisa serap tenaga kerja,” tambahnya.

    Nasih juga mengingatkan perang tarif internasional yang turut berdampak pada daya beli masyarakat dan perlambatan ekonomi. Ia berharap pemerintah dapat mengelola kebijakan tarif secara bijak agar tidak semakin menekan pertumbuhan nasional.

    “Jika permintaan turun, otomatis produk domestik bruto (PDB) ikut melambat. Ini yang harus dicegah,” tegasnya.

    Sebagai penutup, Nasih berharap kebijakan ekonomi yang diambil ke depan dapat mendorong pemulihan daya beli masyarakat dan mencegah gelombang PHK lanjutan di masa mendatang.

  • Izin Tambang di Papua Tidak Akan Terdampak Perubahan Tata Ruang

    Izin Tambang di Papua Tidak Akan Terdampak Perubahan Tata Ruang

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan tetap berlaku dan tidak akan terdampak oleh perubahan tata ruang. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    “Di situ (UU Minerba) dinyatakan bahwa izin yang sudah diberikan itu tidak akan mengalami perubahan tata ruang,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, saat mendampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam kunjungan kerja ke Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Sabtu (7/6/2025) dikutip dari Antara.

    Pernyataan tersebut disampaikan Tri saat menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 yang melarang aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

    Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa eksploitasi mineral di kawasan tersebut dapat menyebabkan kerusakan permanen dan melanggar prinsip pencegahan bahaya lingkungan serta keadilan lintas generasi.

    Tri menyatakan pihaknya terbuka untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait aturan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan implementasinya di lapangan.

    Ia juga menjelaskan bahwa PT GAG Nikel, perusahaan yang beroperasi di Pulau Gag, berdasarkan sejarahnya berstatus sebagai pemegang Kontrak Karya (KK).

    Perusahaan ini termasuk dalam daftar 13 kontrak karya yang memperoleh pengecualian dari larangan aktivitas di kawasan hutan lindung sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan.

    “Jadi, kontrak karya yang kemudian UU Kehutanan pun untuk hutan lindung, dia termasuk 13 KK yang mendapat pengecualian,” jelas Tri.

    Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan telah menghentikan sementara kegiatan operasional PT GAG Nikel guna menindaklanjuti laporan masyarakat. Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, tim inspeksi dari Kementerian ESDM telah dikirim ke lapangan.

    GAG Nikel tercatat memiliki izin dalam bentuk kontrak karya berdasarkan akta perizinan nomor 430.K/30/DJB/2017 yang terdaftar di sistem Mineral One Data Indonesia (MODI), dengan luas wilayah izin mencapai 13.136 hektare.

    Menurut Bahlil, GAG Nikel merupakan satu-satunya perusahaan yang saat ini aktif berproduksi di wilayah Raja Ampat. “Izin pertambangan di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada lima. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu GAG. GAG Nikel ini yang punya adalah Antam, BUMN,” kata Bahlil.

    Kontrak karya GAG Nikel disahkan pada 2017 dan kegiatan produksi dimulai pada 2018 setelah mengantongi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

  • Duh! Volume Transaksi Harian BEI Turun 22,88 Persen

    Duh! Volume Transaksi Harian BEI Turun 22,88 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Rata-rata volume transaksi harian di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama sepekan, pada periode 2—5 Juni 2025, turun sebesar 22,88 persen menjadi 24,29 miliar lembar saham dari 31,49 miliar lembar saham padapekan sebelumnya.

    Sekreteris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan, investor asing pada hari terakhir perdagangan pekan ini, Kamis (5/5/2025) mencatatkan nilai jual bersih Rp 720,62 miliar dan sepanjang tahun 2025 ini, investor asing mencatatkan nilai jual bersih Rp 49,89 triliun.

    “Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan turut mengalami perubahan sebesar 0,87 persen ditutup pada level
    7.113,425 dari 7.175,819 pada pekan lalu,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (7/6/2025).

    Sementara itu, peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian sebesar 4,43 persen, menjadi 1,37 juta
    kali transaksi dari 1,31 juta kali transaksi pada pekan lalu.

    Kemudian peningkatan turut dialami pada rata-rata nilai transaksi harian selama sepekan sebesar 2,18 persen menjadi Rp 17,14 triliun dari Rp 16,78 triliun pada pekan sebelumnya.

    “Namun, kapitalisasi pasar BEI mengalami perubahan sebesar 0,32 persen menjadi Rp 12.381 triliun dari Rp 12.420 triliun pada sepekan sebelumnya,” jelas dia.

  • Reklamasi Tambang Nikel di Pulau Gag Dinilai Cukup Baik

    Reklamasi Tambang Nikel di Pulau Gag Dinilai Cukup Baik

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai proses reklamasi lahan bekas tambang nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, menunjukkan hasil yang positif.

    “Secara keseluruhan, reklamasi di sini cukup bagus juga,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, saat mendampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam kunjungan lapangan ke Pulau Gag pada Sabtu (7/6/2025).

    Tri menjelaskan bahwa luas area tambang nikel yang dibuka di Pulau Gag tidak tergolong besar. Ia menambahkan, dari total lahan seluas 263 hektare yang dibuka untuk aktivitas pertambangan, sekitar 131 hektare sudah menjalani proses reklamasi, dan 59 hektare di antaranya dinyatakan telah berhasil direklamasi.

    “Secara total, bukaan lahannya tidak besar-besar amat. Dari total 263 hektare, 131 hektare sudah reklamasi dan 59 hektare sudah dianggap berhasil reklamasinya,” ucap Tri.

    Tri juga mengungkapkan bahwa berdasarkan pengamatan dari udara menggunakan helikopter, tidak tampak adanya sedimentasi di wilayah pesisir sekitar tambang. Hal ini menjadi indikator bahwa operasional tambang tidak menimbulkan gangguan berarti terhadap lingkungan laut.

    “Secara keseluruhan, tambang tak ada masalah,” katanya.

    Namun, ia menegaskan bahwa penilaian ini belum bisa dijadikan dasar keputusan resmi mengenai kelanjutan aktivitas pertambangan. Penentuan kelanjutan kegiatan pertambangan nikel di Pulau Gag tetap akan mengacu pada hasil evaluasi dari tim inspektur tambang.

    “Nanti seperti apa, terus kemudian hasil dari evaluasi yang dilakukan dari laporan inspektur tambang, kemudian kami eksekusi untuk seperti apa nantinya,” tambah Tri.

    Sebelumnya, Menteri Bahlil Lahadalia menginstruksikan penghentian sementara operasional PT GAG Nikel sebagai respons terhadap laporan dan keluhan masyarakat.

    Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, Kementerian ESDM telah mengirimkan tim inspeksi ke lokasi tambang guna melakukan verifikasi langsung di lapangan.

    PT GAG Nikel beroperasi dengan status perizinan kontrak karya, sebagaimana tercatat dalam sistem Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan nomor akta perizinan 430.K/30/DJB/2017. Total luas wilayah izin usaha pertambangan perusahaan ini mencapai 13.136 hektare.

    Bahlil juga menyebut bahwa GAG Nikel merupakan satu-satunya perusahaan yang saat ini aktif berproduksi di kawasan tersebut. Izin kontrak karya yang dimiliki perusahaan, anak usaha dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam), diterbitkan pada 2017 dan mulai digunakan secara operasional pada 2018, setelah memperoleh dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

    “Izin pertambangan di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada lima. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu GAG. GAG Nikel ini yang punya adalah Antam, BUMN,” terang Bahlil.

  • Indonesia dan UE Capai Kemajuan Penting pada Perundingan IEU-CEPA

    Indonesia dan UE Capai Kemajuan Penting pada Perundingan IEU-CEPA

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan terbaru terkait negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Dalam konferensi pers virtual yang digelar dari Jakarta, Sabtu (7/6/2025), Airlangga menyebutkan bahwa teks perundingan telah disepakati, dan beberapa isu teknis berhasil dirampungkan dalam putaran terakhir di tingkat kepala perunding (chief negotiator).

    “Kami ada pertemuan bilateral dengan EU Commissioner for Trade and Economic Security, Maroš Šefčovič, dengan agenda utama finalisasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Status adalah teks perundingan telah selesai dan sejumlah isu teknis yang kemarin mampu diselesaikan dalam putaran terakhir di tingkat chief negotiation,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.

    Pertemuan bilateral ini mencerminkan komitmen kedua pihak untuk memperkuat kerja sama strategis dan membuka akses pasar yang lebih luas, baik dari sisi perdagangan maupun investasi. Kesepakatan ini juga diarahkan untuk menurunkan hambatan dagang, baik tarif maupun nontarif.

    Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk memanfaatkan situasi global yang penuh ketidakpastian saat ini sebagai peluang memperkuat rantai pasok global. Kedua pihak melihat pentingnya percepatan finalisasi IEU-CEPA, mengingat posisi komoditas utama dari masing-masing negara bersifat saling melengkapi, bukan bersaing langsung.

    Airlangga menyebutkan bahwa Uni Eropa, dengan populasi sekitar 450 juta jiwa dan produk domestik bruto (PDB) sebesar US$ 19,5 triliun, merupakan pasar strategis yang potensial. Di sisi lain, Indonesia memiliki populasi sekitar 282 juta jiwa dengan PDB sebesar US$ 1,4 triliun, menjadikannya mitra dagang penting.

    Data tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai perdagangan Indonesia dan Uni Eropa mencapai US$ 30,1 miliar, menjadikan Uni Eropa sebagai mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat ke-33 sebagai mitra dagang bagi Uni Eropa. Neraca perdagangan juga menunjukkan surplus bagi Indonesia, yang meningkat dari US$ 2,5 miliar pada 2023 menjadi US$ 4,5 miliar pada 2024.

    “Komisioner Maroš dan saya telah melakukan review akhir atas perkembangan perundingan dan sepakat atas langkah strategis untuk menyelesaikan beberapa isu teknis ataupun pending issues,” ungkap Airlangga.

    Negosiasi yang berlangsung selama sembilan tahun dengan 19 putaran resmi, ditambah pembahasan mingguan di level kepala perunding, akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

    Airlangga juga menjelaskan bahwa ketika kesepakatan mulai diberlakukan dalam 1–2 tahun ke depan, sekitar 80% produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan dikenakan tarif bea masuk 0 persen.

    Komisioner Maroš, dalam pertemuan tersebut, menyampaikan apresiasi atas komitmen kuat Indonesia dalam menyelesaikan perundingan ini. Beberapa sektor utama yang menjadi fokus kerja sama mencakup energi terbarukan, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, industri padat karya seperti alas kaki dan tekstil, serta komoditas penting seperti minyak sawit dan hasil perikanan.

    Pihak Uni Eropa juga menyoroti beberapa isu krusial dalam kerja sama ini, termasuk tingkat komponen dalam negeri (TKDN), industri otomotif, mineral kritis, serta insentif yang akan diberikan bagi investor asing.

    “Komisioner Maroš tentu memberikan beberapa catatan yang sudah dijadikan kesepakatan bersama dan secara prinsip kesepakatan ini sudah menjadi hal yang kedua belah pihak telah menyetujui,” tambah Airlangga.

    Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menyuarakan pentingnya kesetaraan dalam perlakuan ekspor hasil perikanan. Indonesia meminta agar produk perikanannya tidak diperlakukan berbeda dari negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand atau Filipina. Pihak Uni Eropa menyatakan telah menyetujui permintaan ini dan menjanjikan perlakuan setara dalam level playing field.

    Terkait isu deforestasi, Airlangga menyebutkan bahwa Komisioner Maroš memberikan jaminan perlakuan khusus untuk Indonesia, yang akan sangat berpengaruh terhadap ekspor produk berbasis kehutanan.

    “Terkait dengan kebijakan (mengenai) deforestasi, Komisioner Maroš menjanjikan akan memberikan perlakuan khusus kepada Indonesia dan tentunya ini sangat berpengaruh terhadap ekspor dalam Indonesia, yaitu terutamanya produk-produk yang berasal dari hasil hutan,” tutupnya.

  • Trump Raup Rp 16 T dari Kripto, Picu Kekhawatiran Etika Politik

    Trump Raup Rp 16 T dari Kripto, Picu Kekhawatiran Etika Politik

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dilaporkan memperoleh keuntungan luar biasa dari sektor aset kripto. Dalam kurun waktu sembilan bulan, Forbes mengungkapkan bahwa Trump berhasil meraih pendapatan sekitar US$ 1 miliar atau setara dengan Rp 16 triliun, dan menjadikannya salah satu tokoh politik paling diuntungkan dari industri ini.

    Menurut laporan Cryptonews yang dirilis Kamis (5/6/2025), Forbes mencatat bahwa kekayaan Trump melonjak menjadi US$ 5,6 miliar sejak menjelang Pemilu 2024. Kenaikan tajam ini sebagian besar bersumber dari aktivitas dan investasi kriptonya.

    Trump diketahui memiliki aset likuid senilai US$ 900 juta, dengan hampir setengahnya berasal dari keuntungan kripto. Pendapatan tertingginya diperoleh dari penjualan token milik platform afiliasinya, World Liberty Financial, yang menyumbang sekitar US$ 390 juta.

    Ia juga mengantongi US$ 315 juta dari memecoin bertema dirinya, yaitu $TRUMP, serta tambahan US$ 427 juta dari kepemilikan token tersebut. Tak hanya itu, Trump diperkirakan memiliki stablecoin USD1 milik World Liberty Financial dengan nilai mencapai US$ 60 juta.

    Secara keseluruhan, Forbes memperkirakan pendapatan total Trump dari aset digital mencapai US$ 1,2 miliar, dengan estimasi nilai bersih setelah pajak sekitar US$ 935 juta.

    Keuntungan besar Trump di sektor kripto turut menimbulkan kekhawatiran publik terkait potensi konflik kepentingan. Hal ini mencuat usai Trump mengadakan jamuan makan malam khusus pada 22 Mei lalu, yang dihadiri oleh sekitar 220 investor utama $TRUMP di klub golf miliknya dekat Washington DC.

    Salah satu tamu penting dalam acara tersebut adalah pendiri Tron, Justin Sun, yang diketahui sebagai pemegang $TRUMP terbesar dengan nilai investasi sekitar US$ 18 juta. Sun juga dilaporkan telah menanamkan dana hingga US$ 75 juta di World Liberty Financial, dengan total keterlibatan investasi mencapai US$ 93 juta.

    Keterlibatan investor luar negeri, terutama dengan kedekatan langsung kepada Trump, menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pengaruh asing terhadap kebijakan politik melalui jalur kripto. Para pengamat dan pengkritik mempertanyakan aspek etika dan transparansi dari hubungan tersebut.

    Meskipun demikian, satu hal yang tidak terbantahkan, yakni sektor kripto telah menjadi sumber keuntungan yang luar biasa besar bagi Donald Trump.

  • Manipulasi Data Stok Beras, Mentan: Jangan Permainkan Nasib Petani

    Manipulasi Data Stok Beras, Mentan: Jangan Permainkan Nasib Petani

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan petani dan memastikan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga. Ia mengungkapkan adanya dugaan manipulasi data stok beras oleh sejumlah pihak yang saat ini sedang ditindak oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

    “Kasusnya sedang ditangani Satgas Pangan. Saya tegaskan, jangan main-main dengan nasib petani dan konsumen. Pasokan beras kita saat ini melimpah, tetapi ada pihak yang mencoba memanipulasi data seolah-olah stok menipis. Setelah ditelusuri, terbukti ada unsur kesengajaan dalam hal itu,” ujar Amran pada Jumat (6/6/2025).

    Ia menyatakan, oknum yang terlibat telah mengakui perbuatannya. Namun, proses hukum tetap akan berjalan untuk memberikan keadilan bagi petani dan menjaga integritas sistem pangan nasional.

    “Mereka sudah meminta maaf kepada Satgas Pangan, tetapi saya tegaskan, proses hukum tetap harus dilanjutkan. Ini bukan perkara sepele. Kalau data stok dimanipulasi dan dinyatakan kurang, pasti solusinya impor. Padahal faktanya stok kita cukup. Jika terus-menerus impor, petani yang jadi korban. Mereka akan kehilangan semangat untuk menanam. Saya tidak akan diam melihat pihak-pihak yang merugikan petani,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perhatian besar terhadap sektor pertanian, antara lain melalui penyediaan bantuan pupuk dan penetapan harga yang menguntungkan petani.

    “Presiden memberikan banyak kemudahan untuk sektor pertanian, termasuk subsidi pupuk dan harga jual yang layak. Jadi jangan sampai petani dirugikan. Kalau negara ingin kuat, perkuat petaninya. Jumlah petani kita, dari sektor pangan, perkebunan, hingga peternakan, mencapai 150 hingga 160 juta orang. Jika mereka diberdayakan, Indonesia akan menjadi negara yang tangguh,” tutup Amran.

  • Integrasi AI dalam Pajak Tingkatkan Layanan dan Kepatuhan

    Integrasi AI dalam Pajak Tingkatkan Layanan dan Kepatuhan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemanfaatan teknologi artificial intelligence (AI) dalam sistem perpajakan menjadi kebutuhan strategis, terutama dalam menghadapi tantangan global serta tuntutan efisiensi dan akurasi.

    Managing Partner Tax RSM Indonesia Ichwan Sukardi mengatakan, penggunaan teknologi sangat krusial dari berbagai sisi, mulai dari harapan klien, efisiensi bisnis, hingga retensi tenaga profesional.

    “Klien kini menuntut layanan perpajakan yang tangkas, berbasis data, serta mampu memberikan insight secara real-time. Di sisi lain, efisiensi komersial tidak lagi menjadi pilihan, tetapi keharusan. Otomatisasi, kecepatan analisis, dan akurasi dalam penyampaian layanan menjadi elemen penting, apalagi di tengah kewajiban global seperti Pilar Dua,” jelas Ichwan pada Sabtu (7/6/2025).

    Ia juga menekankan bahwa retensi talenta menjadi perhatian utama. Untuk itu, tim pajak harus dibekali keterampilan dan teknologi terkini agar tetap termotivasi dan tidak terbebani tugas repetitif.

    Penggunaan teknologi dalam sistem kepatuhan pajak memiliki lima manfaat utama, pertama integrasi sistem pajak dengan akuntansi, ERP, penggajian, dan data klien yang mempercepat proses pelaporan. Kedua, dashboard real time yang memungkinkan pengambilan keputusan cepat dan tepat.

    Ketiga, pemutakhiran berkelanjutan melalui dokumen kerja (workpapers) otomatis. Keempat, pemanfaatan AI untuk memberi rekomendasi pajak dan menganalisis risiko, dan kelima pendekatan berbasis data, yang memastikan keputusan dan pelaporan berdasarkan data aktual.

    Partner Tax RSM Indonesia T Qivi Hady Daholi menjelaskan, AI juga memainkan peran penting dalam mendukung penyelesaian sengketa perpajakan.

    “AI dapat bertindak seperti GPS dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa, mengidentifikasi data relevan, meningkatkan ketepatan analisis, serta memberikan prediksi hasil kasus,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa pendekatan berbasis AI mampu mengurangi bias serta mempercepat proses, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan transparan.

    Sementara, Partner Technology Consulting RSM Indonesia Kemal Alfadin memaparkan, pihaknya menerapkan pendekatan menyeluruh dalam implementasi AI. Mulai dari penetapan tujuan bisnis, perumusan pertanyaan utama, hingga pembuatan pipeline otomatis yang menjalankan use case secara berkala.

    “Fokus kami adalah menerapkan AI sebagai solusi strategis yang legal, etis, aman, dan bebas bias,” tegasnya.

    Saat ini, RSM Indonesia telah mengembangkan layanan Artificial Intelligence & Data Analytics yang mencakup tata kelola data, business intelligence, hingga machine learning.

    Selain itu, tersedia juga solusi integrasi digital, teknologi enterprise, dan infrastruktur teknologi, seperti IoT dan cloud computing, yang semuanya dirancang untuk mendukung transformasi digital yang berdampak nyata bagi dunia usaha.