Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Mister Clean Kementan Bongkar Skandal Proyek Rp 27 Miliar

    Mister Clean Kementan Bongkar Skandal Proyek Rp 27 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menunjukkan ketegasannya sebagai “Mister Clean” Kementerian Pertanian (Kementan). Ia mengungkap skandal besar berupa dugaan permainan proyek senilai Rp 27 miliar yang melibatkan salah satu direktur di Kementan.

    Amran menyebut oknum tersebut telah meminta fee kepada mitra Kementan dengan janji akan memenangkan proyek pengadaan. Uang sebesar Rp 10 miliar sudah sempat diserahkan sebelum akhirnya kasus ini terbongkar.

    “Di Kementerian Pertanian baru saja yang bermain-main meminta fee, katanya bisa menangkan proyek, meminta Rp 27 miliar dan sudah terrealisasi Rp 10 miliar. Kami sudah pecat, dan direktur tersebut kini jadi tersangka,” ungkap Amran, Senin (9/6/2025).

    Tak hanya itu, Amran juga menegaskan oknum tersebut bahkan memalsukan tanda tangan sebagai bagian dari modus operandi.

    Amran dikenal dengan langkah tegasnya sejak menjabat sebagai menteri pertanian pada Kabinet Jokowi pertama. Selama menjabat, ia telah mencopot 844 pegawai karena terlibat penyelewengan atau praktik korupsi.

    “Jangan percaya ada yang mengaku bisa bantu menang proyek di Kementan. Kalau ada yang minta uang, laporkan langsung ke saya. Pasti ditindak dan dipecat,” tegasnya.

    Kasus ini bukan satu-satunya. Amran juga mengungkap permainan proyek lain senilai Rp 2 miliar oleh aparatur sipil negara (ASN) eselon III. Oknum tersebut telah dicopot dan dilaporkan ke aparat penegak hukum.

    Selain di internal kementerian, Amran juga membongkar dugaan praktik mafia pangan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Ia menyebut ada kejanggalan data distribusi beras yang tak masuk akal selama lima tahun terakhir.

    “Biasanya volume beras masuk-keluar 1.000-3.500 ton per hari, tetapi ada satu hari yang tembus 11.000 ton, tepat saat BPS mau umumkan data,” beber Amran.

    Manipulasi data stok beras juga terdeteksi. Dari laporan yang ada, stok diklaim hanya 30.000 ton, padahal faktanya masih 46.000 ton, dan seharusnya mencapai 50.000 ton.

    Berbagai langkah bersih-bersih ini membuahkan hasil. Penilaian reformasi birokrasi Kementan naik dari 79 menjadi 85, sedangkan hasil survei penilaian integritas (SPI) KPK meningkat dari 66,79 menjadi 74,46. 

    Amran menyatakan komitmennya untuk terus menjaga integritas Kementan, melindungi petani, dan memastikan ketersediaan pangan nasional tanpa campur tangan mafia dan oknum korup.

  • PHRI Senang Akhirnya pemda Boleh Rapat Lagi di Hotel

    PHRI Senang Akhirnya pemda Boleh Rapat Lagi di Hotel

    Jakarta, Beritasatu.com –  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akhirnya melonggarkan aturan rapat pemerintah daerah (pemda) di hotel. Hal ini dilakukan guna menjaga roda perekonomian lokal terus berputar.

    Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jambi menyambut baik kebijakan Mendagri yang mengizinkan menggelar pemda kembali rapat di hotel. Kebijakan itu pun dinilai dapat memulihkan sektor perhotelan dan restoran yang sempat terguncang.

    “Kita sambut baik rencana itu, semoga pemerintah daerah bisa membuka anggaran APBD untuk melaksanakan acara di hotel. Apalagi hotel di Jambi selama ini bertumpu pada kegiatan pemerintah,” kata Ketua PHRI Jambi Yudhi Irwanda Gani seperti dilansir dari Antara, Senin (9/6/2025).

    Menurutnya, kebijakan larangan yang diterapkan pemerintah pada semester I-2025 membuat guncangan hebat bagi industri perhotelan di Provinsi Jambi. Rata-rata, terjadi penurunan pendapatan hingga 40% dibandingkan semester yang sama di 2024.

    Pasalnya, industri perhotelan di Jambi hampir 60% bergantung pada kegiatan pemerintah, mengingat daerah ini bukan daerah tujuan wisata. Artinya, okupansi tidak bisa diharapkan dari kunjungan tamu dari luar daerah maupun masyarakat lokal.

    Dia pun pernah mendatangi Dinas-dinas di pemerintahan untuk mempertanyakan. Hanya saja, anggaran yang biasanya digunakan untuk kegiatan di hotel dan restoran dialihkan ke kegiatan lain.

    PHRI dalam waktu dekat berencana mendatangi Gubernur Al Haris untuk memperjuangkan perkembangan industri akomodasi di Provinsi Jambi. Saat ini manajemen perhotelan hanya bisa bertahan terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah dengan harapan kebijakan tersebut tidak berlaku lama.

    “Kita lihat komitmen pemerintah, semoga di semester II kebijakan tersebut sudah bisa berjalan. Pengurus PHRI dalam waktu dekat akan membuat jadwal pertemuan dengan Gubernur Al Haris,” katanya.

  • KAI Catat Lonjakan Penumpang 115 Persen Hari Ini

    KAI Catat Lonjakan Penumpang 115 Persen Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat atau tingkat okupansi arus balik libur panjang Idul Adha 2025 dan cuti bersama melonjak 115 persen dari awal sebanyak 171.261 tempat duduk.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, ada lonjakan signifikan volume pelanggan kereta api pada puncak arus balik periode libur panjang Iduladha dan cuti bersama per 9 Juni 2025.

    “Hingga pukul 10.15 WIB, tiket yang telah terjual tercatat sebanyak 197.183 atau 115 persen dari kapasitas yang disediakan sebanyak 171.261 tempat duduk,” kata Anne seperti dilansir dari Antara, Senin (9/6/2025).

    Menurutnya, angka itu masih akan bertambah karena penjualan tiket akan terus berlangsung hingga pukul 24.00 WIB malam ini. Sementara secara akumulatif, volume penjualan tiket selama periode 5–9 Juni 2025 telah mencapai 931.119 tiket, melebihi kapasitas yang disediakan sebanyak 850.795 tempat duduk, atau setara 109 persen.

    Dari total tersebut, Kereta Api Jarak Jauh (KA JJ) mencatat 794.619 pelanggan (112 persen dari kapasitas 710.284), sedangkan KA Lokal melayani 136.500 pelanggan (97 persen dari kapasitas 140.511)

    Menurutnya, tingginya angka penumpang yang datang ke Jakarta juga tercermin dari data kedatangan sementara. Berdasarkan pemesanan per 8 Juni malam, sebanyak 15.031 pelanggan dijadwalkan tiba di Stasiun Pasarsenen dan 14.825 pelanggan di Stasiun Gambir pada hari ini.

  • Terungkap! Begini Duduk Perkara Data Stok Beras yang Dimanipulasi

    Terungkap! Begini Duduk Perkara Data Stok Beras yang Dimanipulasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketahanan pangan menjadi isu strategis yang terus menjadi perhatian pemerintah. Di tengah upaya menjaga ketersediaan stok beras dan mempercepat swasembada, muncul dugaan manipulasi data yang dapat menggoyahkan kepercayaan publik.

    Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkap adanya indikasi permainan data oleh oknum mafia pangan yang bisa berdampak buruk pada petani dan konsumen. Apa sebenarnya yang terjadi? Berikut duduk perkaranya.

    Dugaan Manipulasi Stok Beras Mengemuka

    Mentan Amran Sulaiman mengungkap dugaan serius adanya praktik manipulasi data stok beras oleh oknum mafia pangan. Dugaan ini mencuat di tengah upaya keras pemerintah dalam memenuhi ketahanan dan swasembada pangan nasional.

    Mentan Amran menegaskan bahwa data yang dimainkan ini bisa menyesatkan publik dan berpotensi merugikan petani serta konsumen.

    “Sekarang beras kita banyak, tetapi ada yang coba-coba memainkan data, sehingga kelihatan beras kurang, ternyata lebih (melimpah),” tegas Mentan Amran, dikutip Beritasatu.com dari Antara, Senin (9/6/2025).

    Fakta Temuan Satgas Pangan

    Satuan tugas (Satgas) Pangan Polri yang dipimpin oleh Brigjen Pol Djoko Prihadi dan Brigjen Pol Kurniawan Affandi telah melakukan investigasi intensif sejak awal Juni 2025 di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta.

    Hasil investigasi mengungkap bahwa data pengeluaran beras per 28 Mei 2025 yang ditampilkan di panel informasi PIBC sebesar 11.410 ton ternyata tidak valid.

    Satgas menemukan bahwa angka tersebut dihitung dari selisih stok akhir hari sebelumnya dan tidak mencerminkan penghitungan riil. Setelah diverifikasi, data pengeluaran aktual hanya mencapai 2.368 ton.

    Selisih yang cukup besar ini memunculkan kecurigaan kuat akan adanya unsur kesengajaan atau bahkan sabotase terhadap sistem distribusi pangan nasional.

    Bukti Stok Melimpah dan Kenaikan Harga yang Wajar

    Hasil pengecekan ke toko-toko besar di PIBC menunjukkan bahwa stok beras tetap tersedia dengan baik. Idolaku tercatat memiliki 500 ton stok, Sumber Raya 300-400 ton, dan Sinar Jaya sekitar 200 ton.

    Ketiganya mengonfirmasi tidak adanya lonjakan distribusi pada 28 Mei, dan kenaikan harga beras medium pun hanya berkisar Rp 100-400 per kilogram, yang masih dalam batas kewajaran.

    Dengan fakta tersebut, pernyataan Mentan Amran semakin terbukti: Stok beras nasional sejatinya aman. Bahkan, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog saat ini telah mencapai lebih dari 4 juta ton lebih, angka tertinggi dalam 57 tahun terakhir.

    Motif di Balik Manipulasi Data

    Dalam pernyataan resminya, Mentan Amran menegaskan bahwa motif di balik manipulasi ini kemungkinan besar adalah mendorong kebijakan impor.

    “Seandainya stok kita kurang, pasti jawabannya impor. Padahal stok kita cukup, tidak kurang. Akhirnya kalau kita impor, yang terpukul adalah petani,” ujarnya.

    Manipulasi data ini dianggap sebagai bentuk tekanan terhadap kebijakan pertanian nasional. Amran juga menyampaikan bahwa beberapa oknum telah meminta maaf, tetapi proses hukum akan tetap berjalan.

    Menurutnya, upaya ini tidak boleh dibiarkan agar tidak mencederai semangat petani yang tengah didorong untuk meningkatkan produksi.

    Komitmen Pemerintah Capai Swasembada Lebih Cepat

    Presiden Prabowo Subianto disebut Amran telah memberi perhatian serius terhadap sektor pertanian melalui kebijakan dan bantuan langsung kepada petani.

    Dengan dukungan ini dan cadangan stok yang kuat, Mentan optimistis target swasembada beras yang semula direncanakan tercapai dalam empat tahun bisa direalisasikan dalam tiga tahun.

    “Mudah-mudahan tahun ini tidak ada impor,” ujar Mentan Amran menegaskan kembali keyakinannya bahwa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa harus bergantung pada negara lain.

    Manipulasi data stok beras adalah tindakan berbahaya yang dapat mengganggu stabilitas pangan dan merugikan petani. Mentan Amran menegaskan bahwa stok saat ini mencukupi, bahkan mencetak rekor tertinggi dalam puluhan tahun. Pemerintah, melalui Satgas Pangan, terus melakukan pengawasan ketat dan tak segan mengambil tindakan hukum jika terbukti ada pelanggaran.

  • Menteri Lingkuhan Hidup Sebut Pencemaran Lingkungan PT Gag Rendah

    Menteri Lingkuhan Hidup Sebut Pencemaran Lingkungan PT Gag Rendah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Hanif Faisol menyatakan aktivitas pertambangan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, tidak menimbulkan dampak lingkungan.

    Dia menyebut, eksplorasi yang dilakukan PT Gag Nikel, anak perusahaan dari PT Aneka Tambang (Antam), telah sesuai dengan kaidah tata lingkungan yang berlaku.

    “Berdasarkan hasil peninjauan tim kami di lapangan, tingkat pencemaran lingkungan yang ditimbulkan relatif rendah. Kami melihat bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan teknis maupun administratif yang diperlukan,” ujar Hanif dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/6/2025).

    Meski belum meninjau langsung lokasi tambang, Hanif menegaskan bahwa tim dari Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan pemantauan melalui citra satelit dan drone. Hasil dari pemantauan tersebut yakni dari total konsesi tambang seluas 6.030 hektare, hanya sekira 187,87 hektare yang telah digarap dan dipantau secara aktif.

    “Kami mencatat bahwa PT Gag Nikel telah memiliki seluruh perizinan yang dibutuhkan, mulai dari Izin Usaha Pertambangan hingga persetujuan pinjam pakai kawasan hutan,” tambahnya.

    Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik dan sejumlah aktivis lingkungan yang mengkritisi keberadaan tambang di kawasan Raja Ampat, salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia.

    Kendati demikian, Hanif menegaskan bahwa Kementeriannya akan tetap melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan.

  • Singapura Jadi Investor Terbesar di Kabupaten Tangerang

    Singapura Jadi Investor Terbesar di Kabupaten Tangerang

    Tangerang, Beritasatu.com – Singapura tercatat sebagai investor asing terbesar di Kabupaten Tangerang sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang, nilai investasi dari Singapura mencapai Rp 4,4 triliun.

    China berada di posisi kedua dengan nilai investasi Rp 1,2 triliun, diikuti Korea Selatan sebesar Rp 1,05 triliun, Hongkong Rp 719 miliar, dan Jepang Rp 416 miliar. Total penanaman modal dari kelima negara tersebut mencapai Rp 7,8 triliun.

    “Investasi dari lima negara ini mencapai Rp 7,8 triliun, dengan Singapura sebagai penyumbang terbesar,” ujar Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Tangerang, Mudji Widodo, Senin (9/6/2025).

    Selain Penanaman Modal Asing (PMA), investasi dari dalam negeri juga cukup signifikan. Jika digabungkan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), total investasi di Kabupaten Tangerang selama 2024 mencapai Rp 26,2 triliun.

    Investasi tersebut tersebar di lima sektor utama, yaitu perumahan, kawasan industri, dan perkantoran;  perdagangan dan reparasi; industri makanan; industri karet dan plastik; dan sektor jasa lainnya.

    “Pada tahun lalu, total investasi yang masuk mencapai Rp 26,2 triliun dari dalam dan luar negeri, tersebar di lima sektor dominan,” jelas Mudji.

    Namun, dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi penurunan nilai investasi. Pada tahun sebelumnya, Kabupaten Tangerang mencatatkan investasi senilai Rp 29,6 triliun. Kontribusi lima negara utama penyumbang investasi pun turun dari Rp 11,6 triliun menjadi Rp 7,8 triliun.

    “Terjadi penurunan nilai investasi dibandingkan tahun 2023, terutama disebabkan oleh berkurangnya kontribusi dari Singapura dan Hongkong,” tambahnya.

    Sebagai informasi, pada 2023, Singapura menggelontorkan investasi sebesar Rp 6,8 triliun, sedangkan Hongkong Rp 1,7 triliun. Namun pada 2024, nilai tersebut turun menjadi masing-masing Rp 4,4 triliun dan Rp 719 miliar.

    “Kami berharap pada tahun 2025, iklim investasi akan membaik dan realisasi investasi dapat kembali meningkat,” tutup Mudji.

  • Stimulus Ekonomi Dinilai Belum Dorong Investasi dan Ekspor

    Stimulus Ekonomi Dinilai Belum Dorong Investasi dan Ekspor

    Jakarta, Beritasatu.com – Stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah saat ini dinilai terlalu berfokus pada peningkatan konsumsi masyarakat, tanpa mendorong sektor investasi dan ekspor yang juga menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi.

    Pandangan ini disampaikan oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, sebagai respons atas lima paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah sejak 5 Juni 2025 lalu. Paket tersebut mencakup diskon transportasi, tarif tol, bantuan pangan, subsidi upah, serta diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

    “Kebijakan ini memang bisa mendorong konsumsi, tetapi tidak menyentuh sisi investasi maupun ekspor,” ujar Esther saat dihubungi, Senin (9/6/2025).

    Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya bertumpu pada konsumsi rumah tangga, tetapi juga belanja pemerintah, investasi, dan ekspor. Oleh karena itu, kebijakan stimulus ke depan harus lebih terintegrasi dan menyasar semua sektor pendorong ekonomi.

    “Kalau hanya konsumsi, pertumbuhannya hanya jangka pendek. Tapi kalau investasi dan ekspor naik, itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tambahnya.

    Esther mendorong pemerintah agar menyusun kebijakan stimulus yang tidak hanya menyasar masyarakat, tetapi juga industri. Menurutnya, sektor industri saat ini membutuhkan ruang untuk bernapas, salah satunya melalui insentif fiskal seperti relaksasi pajak dan subsidi bunga pinjaman.

    “Relaksasi pajak bagi industri bisa sangat membantu. Setelah kondisi membaik, barulah kewajiban pajak dikembalikan seperti semula,” jelasnya.

    “Subsidi bunga kredit juga penting, karena banyak perusahaan yang masih memiliki kewajiban ke perbankan. Jika bunga bisa ditekan, cicilan akan lebih ringan, dan perusahaan bisa beroperasi lebih sehat,” sambung Esther.

  • Waspada Penerimaan Pajak Turun, Stimulus Tak Sentuh Kelas Menengah

    Waspada Penerimaan Pajak Turun, Stimulus Tak Sentuh Kelas Menengah

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah mengucurkan dana Rp 24,44 triliun yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 23,59 triliun dan pendanaan di luar APBN sebesar Rp 850 miliar.

    Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menilai manfaat stimulus ekonomi yang dikeluarkan masyarakat hanya menyasar masyarakat bawah dan belum dirasakan masyarakat menengah. Menurutnya, pemerintah cenderung mengabaikan kelas menengah.

    Menurut Esther, di tengah perlemahan daya beli masyarakat saat ini, pemerintah seharusnya khawatir kepada masyarakat menengah. Tanpa konsumsi kelas menengah, pendapatan pajak akan menurun, sehingga bisa berdampak pada perlemahan perekonomian nasional.

    “Kelompok masyarakat menengah itu kan pembayar pajak. Kalau mereka itu downgrade, daya beli mereka menurun, ya mereka tidak bisa bayar pajak,” kata dia di Jakarta, Senin (9/6/225).

    Apalagi, populasi masyarakat kelas menengah di Indonesia saat ini terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. “Sementara pajak ini backbone dari semua aktivitas dari pemerintah. Jadi jangan lupakan kelompok masyarakat menengah,” tambah dia.

    Sekadar informasi, terdapat lima jenis stimulus utama yang disiapkan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian domestik.

  • Pasar Saham Asia Sambut Positif Pertemuan Amerika-China

    Pasar Saham Asia Sambut Positif Pertemuan Amerika-China

    Tokyo, Beritasatu.com – Saham-saham di zona Asia melonjak, karena pasar Asia bereaksi terhadap data pekerjaan Amerika Serikat (AS) yang lebih baik dari perkiraan. Selain itu, kabar pertemuan antara Amerika dan China juga mendorong sentimen positif investor.

    Pada hari Senin, indeks MSCI dari saham Asia-Pasifik di luar Jepang (.MIAPJ0000PUS) naik 0,7%, dengan pasar Australia tutup untuk liburan. Indeks saham Nikkei Jepang (.N225  naik 0,9%. Hanya saja indeks berjangka Euro Stoxx 50 pan-regional menunjukkan penurunan.

    Dolar merosot 0,3% terhadap yen menjadi 144,46 menguat 0,9%. Mata uang tunggal Eropa, Euro, naik 0,2% pada hari itu di US$ 1,1417. Poundsterling diperdagangkan pada US$ 1,3553, naik 0,3%.

    Perwakilan dari Washington dan Beijing akan bertemu untuk pembicaraan terkait perang dagang dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Pembicaraan tersebut menyusul panggilan telepon yang dilakukan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

    “Kebijakan perdagangan akan tetap menjadi ketidakpastian makro yang besar,” kata Kyle Rodda, analis pasar keuangan senior di Capital.com, seperti dilansir dari Reuters, Senin (9/6/2025).

    Pertumbuhan ekspor China melambat ke level terendah tiga bulanan pada bulan Mei. Sementara deflasi berada dalam level terburuknya dalam dua tahun.

    Meskipun demikian, optimisme perdagangan mengangkat saham China. Indeks Hang Seng Hong Kong (.HIS), naik 0,8%, menyentuh level 24.000 poin untuk pertama kalinya sejak 21 Maret. Indeks saham unggulan Tiongkok CSI300 (.CSI300), naik 0,2%.

    Perhatian kini beralih ke data inflasi AS yang akan memengaruhi ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve. The Fed sedang dalam periode tidak aktif menjelang keputusan kebijakannya pada tanggal 18 Juni.

  • Kalangan Menengah Terabaikan, Paket Stimulus Dinilai Belum Maksimal

    Kalangan Menengah Terabaikan, Paket Stimulus Dinilai Belum Maksimal

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 24,44 triliun guna menerbitkan lima paket stimulus. Paket stimulus tersebut diharap bisa mendorong daya beli masyarakat selama libur sekolah Juni hingga Juli 2025.

    Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menilai stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah seharusnya dirancang untuk menjangkau seluruh kalangan masyarakat, mulai dari kelas bawah, termasuk kelas menengah.

    “Misalnya paket kebijakan yang saya dengar ada subsidi gaji Rp 300.000 per bulan. Rp 300.000 dapat apa? Kemudian, bansos. Bansos itu mungkin hanya cukup untuk kelompok masyarakat bawah yang berpenghasilan rendah yang menengah dan atas kan tidak butuh itu,” jelas Esther.

    Hal ini merespons lima paket kebijakan ekonomi mencakup diskon transportasi, tarif tol, bantuan pangan, subsidi upah, dan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang diberikan pemerintah mulai 5 Juni 2025 lalu.

    Esther mengungkapkan, manfaat stimulus ekonomi tersebut hanya menyasar masyarakat bawah dan belum dirasakan masyarakat menengah. Menurutnya, pemerintah cenderung mengabaikan kelas menengah.

    “Jadi ini memang paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saya rasa hanya bisa menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi yang menengah dan atas itu cenderung diabaikan,” tambahnya.

    Sekadar informasi, terdapat lima jenis stimulus utama yang disiapkan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian domestik.