Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Pencabutan 4 IUP di Raja Ampat Dinilai sebagai Keputusan Tepat

    Pencabutan 4 IUP di Raja Ampat Dinilai sebagai Keputusan Tepat

    Jakarta, Beritasatu.com – Tokoh muda nasional yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2013-2015, Arief Rosyid Hasan mengapresiasi langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) untuk empat tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

    Arief menilai, Prabowo dengan cepat merespons isu yang tengah menjadi perhatian publik tersebut dan ditindaklanjuti oleh Bahlil.

    “Ini kan artinya Pak Prabowo mendengar aspirasi masyarakat. Begitu isu ini ramai diperbincangkan bahkan Menteri ESDM Pak Bahlil langsung turun ke lapangan untuk melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi di sana. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut,” kata Arief kepada wartawan, Selasa (10/6/2025).

    Arief menjelaskan, pencabutan IUP tersebut merupakan keputusan yang tepat, mengingat empat perusahaan tambang tersebut terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. Hal tersebut berdasarkan laporan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

    “Empat tambang yang dicabut izinnya berlokasi di dalam geopark atau kawasan wisata Raja Ampat, jadi sudah benar dicabut izinnya karena harus melindungi kelestarian biota laut dan kawasan konservasi dengan keanekaragaman hayati yang tinggi,” tandas Arief.

    Tak hanya Presiden Prabowo, Arief juga mengapresiasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam polemik di Raja Ampat. Dia menilai Bahlil sosok pejabat yang bisa dengan cepat mengakselerasi perintah Prabowo untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada, terutama berkaitan dengan energi dan sumber daya mineral.

    “Kehadiran Pak Bahlil juga merupakan bukti kehadiran pemerintah dalam menyikapi persoalan secara konkret, bukan sekadar dari balik meja sehingga menurut saya target Pak Prabowo terkait swasembada energi dalam Nawacita pasti akan terealisasi oleh Pak Bahlil dengan kerja kerasnya,” tegasnya.

    Lebih jauh Arief menambahkan, terkait izin PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha BUMN Antam untuk tetap beroperasi di Raja Ampat dinilai akan memberikan daya ungkit ekonomi untuk warga sekitar. Dia pun berpesan kepada masyarakat agar tidak mudah termakan oleh banyaknya berita hoaks di media sosial terkait kerusakan alam di Raja Ampat.

    “Seperti yang disampaikan Pak Bahlil, Pulau Gag itu sangat jauh jaraknya dari geopark. Ditambah eksplorasi dengan pengawasan khusus dari pemerintah seperti yang disampaikan Pak Bahlil sehingga tambang ini sangat aman, dan yang paling penting keberpihakan kepada masyarakat disana, terlebih dalam konteks pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Tanah Papua,” pungkas Arief.

  • IHSG Ditutup Menguat 117,31 Poin, Rupiah Ikut Naik

    IHSG Ditutup Menguat 117,31 Poin, Rupiah Ikut Naik

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) bertahan di zona hijau hingga penutupan perdagangan hari ini, Selasa (10/6/2025).

    IHSG hari ini ditutup menguat 1,65% atau sebesar 117,31 poin ke level 7.230,7. Sepanjang hari, indeks bergerak dalam kisaran 7.133 hingga 7.230.

    Sebanyak 352 saham tercatat mengalami kenaikan, 261 saham mengalami penurunan, dan 195 saham tidak mengalami perubahan atau stagnan.

    Volume transaksi saham tercatat mencapai 28,9 miliar dengan total nilai perdagangan sebesar Rp 17,2 triliun dari 1,5 juta kali transaksi.

    Pada saat IHSG hari ini naik, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga ditutup menguat. Menurut data Bloomberg di pasar spot exchange, rupiah ditutup menguat 16 poin atau 0,10 persen ke level Rp 16.275 per dolar AS.

  • Gag Nikel Sudah Penuhi Syarat Perusahaan Ramah Lingkungan

    Gag Nikel Sudah Penuhi Syarat Perusahaan Ramah Lingkungan

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menegaskan bahwa PT Gag Nikel telah memenuhi seluruh persyaratan legal dan teknis sebagai perusahaan tambang yang menjalankan praktik ramah lingkungan di Pulau Gag, Raja Ampat. Karena itu, APNI mengimbau publik tidak terprovokasi dengan hoaks soal tudingan terhadap aktivitas pertambangan PT Gag di kawasan Raja Ampat.

    Sekjen APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan, PT Gag merupakan anggota APNI yang telah mendapatkan berbagai pengakuan resmi, mulai dari good mining practice hingga dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

    “Kami sudah verifikasi. PT Gag jauh dari kawasan konservasi dan sudah menjalankan kaidah-kaidah pertambangan sesuai regulasi,” ujar Meidy kepada wartawan, Selasa (10/6/2025).

    Meidy menyayangkan narasi yang berkembang di media sosial, termasuk video dan foto yang memperlihatkan seolah-olah terjadi kerusakan parah di Raja Ampat. Dia menilai banyak informasi visual yang tidak akurat, bahkan diduga hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI).

    “Sekarang ini sulit membedakan mana yang asli, mana yang manipulasi. Faktanya, tidak seperti yang digambarkan di media sosial,” tandas Meidy.

    Dia juga menyinggung soal insiden aktivis lingkungan yang masuk ke forum konferensi internasional dan berteriak menuding kerusakan lingkungan. Berdasarkan klarifikasi APNI, tokoh yang mengaku warga Papua tersebut ternyata bukan berasal dari Papua.

    “Yang berteriak itu ternyata orang Sumatera Utara. Ini bentuk pembelokan isu,” tegasnya.

    4 IUP yang dicabut Kementerian ESDM Bukan Anggota Resmi APNI

    Terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Kementerian ESDM terhadap empat perusahaan di Raja Ampat, Meidy mengatakan tidak satupun dari mereka merupakan anggota resmi APNI. Pihaknya masih melakukan verifikasi terhadap kelengkapan legalitas empat perusahaan tersebut.

    “Yang empat itu memang bukan anggota kami. Kami masih cek kelengkapan dokumen-dokumennya. Tapi yang pasti, PT Gag bukan bagian dari mereka dan sudah terverifikasi sejak lama sebagai anggota kami,” jelas Meidy.

    Pencabutan IUP, kata dia, seharusnya menjadi momentum perbaikan koordinasi antar lembaga pemerintah. Menurutnya, banyak perusahaan sudah memiliki IUP dari Kementerian ESDM namun terkendala perizinan lain seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan yang kuotanya terbatas.

    “Kadang provinsi dan pusat juga tidak nyambung. Akhirnya pengusaha dirugikan, negara pun bisa kehilangan potensi pendapatan,” ujarnya.

    APNI berharap pemerintah dapat menciptakan ekosistem regulasi yang sinkron antar instansi dan menjamin kepastian berusaha, tanpa mengabaikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

    Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk empat tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal ini diputuskan langsung usai Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa menterinya ke Istana, seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

    Empat perusahaan yang dicabut IUP-nya tersebut antara lain, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Sementara itu untuk izin kontrak karya nikel milik PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha BUMN Antam tidak dicabut pemerintah.

    “Dan kemarin Presiden pimpin rapat terbatas salah satunya membahas izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini. Atas petunjuk Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin tambang di empat perusahaan yang ada di Raja Ampat. Kemudian kita Ratas dan juga dari (Kementerian) Lingkungan Hidup juga sampaikan memang dalam implementasi empat perusahaan itu ada pelanggaran dalam konteks lingkungan,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2025).

    Menteri Bahlil juga mengatakan empat tambang yang dicabut izinnya berlokasi di dalam geopark atau kawasan wisata Raja Ampat. Izin empat perusahaan ini pun dikeluarkan sebelum adanya penerapan Geopark Raja Ampat.

    “Kawasan ini menurut kami harus dilindungi dengan melihat kelestarian biota laut. Izin-izin ini diberikan sebelum ada geopark. Sementara itu, Presiden ingin menjadikan Raja Ampat jadi wisata dunia,” paparnya.
     

  • Perkuat Ekspansi, GTRA Targetkan Pendapatan Rp 500 Miliar

    Perkuat Ekspansi, GTRA Targetkan Pendapatan Rp 500 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Emiten sektor transportasi dan logistik, PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk (GTRA) atau GrahaTrans, membidik target pendapatan sebesar Rp 500 miliar, atau tumbuh sekitar 16,55% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan realisasi 2024 yang mencapai Rp 428,93 miliar.

    Direktur Utama GTRA Ronny Senjaya menyampaikan, pertumbuhan ini akan didukung oleh perluasan jaringan layanan, peningkatan permintaan dari sektor fast-moving consumer goods (FMCG), serta sinergi dengan mitra strategis di sektor e-commerce dan distribusi.

    “Kami menyadari bahwa pencapaian target ini membutuhkan kerja keras, konsistensi dalam menjaga kualitas layanan, serta efisiensi operasional yang terus ditingkatkan,” ujarnya dalam Paparan Publik, Selasa (10/6/2025).

    Untuk laba bersih, GTRA membidik Rp 45 miliar sepanjang 2025. Target ini didasarkan pada tren pertumbuhan sektor transportasi dan logistik nasional yang positif.

    Data dari Supply Chain Indonesia (SCI) memproyeksikan sektor ini akan menyumbang Rp 1.623,65 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tahun ini, atau tumbuh 12,53% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan tersebut, GrahaTrans menyiapkan sejumlah strategi utama, mulai dari diversifikasi basis pelanggan, penguatan kapasitas armada, pengembangan sumber daya manusia, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan layanan logistik secara menyeluruh.

    GTRA juga memperluas jaringan bisnis dengan pembukaan cabang baru di Sidoarjo (Jawa Timur), serta fasilitas mini pool di Bandung dan Cianjur (Jawa Barat).

    “Ekspansi ini bertujuan mendekatkan layanan kami ke pelanggan, seperti Mayora, J&T Cargo, Shopee Express, dan klien industri lainnya,” ungkap Ronny.

    Salah satu proyek strategis yang tengah berjalan adalah pembangunan Pool Deltamas seluas 30.000 m², menggantikan fasilitas pool Bekasi. Untuk itu, GTRA mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp 40 miliar yang berasal dari kas internal dan fasilitas pembiayaan bank.

    “Dengan pool baru ini, proses perawatan dan utilitas kendaraan akan meningkat secara signifikan,” tambahnya.

    GrahaTrans mencatat adanya lonjakan permintaan hingga 40% pada periode kampanye belanja daring seperti double date dan payday setiap bulan. 

    Untuk itu, perseroan terus memperkuat kemitraannya dengan pemain e-commerce, seperti Shopee dan J&T, serta pelaku FMCG, seperti Kimberly Clark dan Indomarco (pengelola Indomaret), khususnya dalam distribusi lintas wilayah dari pabrik di Jawa dan Sumatra.

    “Dengan keberadaan pool strategis di wilayah operasional utama seperti Bekasi, Tangerang, Ciawi, Surabaya, dan kini Deltamas, kami menjamin efisiensi dan ketepatan waktu distribusi logistik,” jelas Ronny.

    Kendati optimistis, GTRA tetap mewaspadai sejumlah tantangan industri seperti regulasi logistik, ketimpangan distribusi wilayah, dan volatilitas biaya transportasi.

    Namun, dengan strategi ekspansi yang terukur dan penguatan kemitraan pelanggan, perseroan yakin mampu menjaga momentum pertumbuhan yang berkelanjutan.

    “Kami terus membangun sistem distribusi yang terintegrasi, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan pasar. Dengan keunggulan jaringan dan efisiensi operasional, GrahaTrans siap menjadi pemain logistik nasional yang andal dan berkontribusi terhadap penguatan ekosistem transportasi Indonesia,” pungkas Ronny Senjaya.

    Pada sisi lain, kinerja keuangan GTRA pada kuartal I 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang solid. Pendapatan naik 27,15% year on year (yoy) menjadi Rp 136,42 miliar, didukung oleh jasa angkutan pihak ketiga sebesar Rp 131,12 miliar, jasa pihak berelasi Rp 1,28 miliar, dan pendapatan karoseri Rp 4 miliar.

    Laba bruto tercatat sebesar Rp 55,52 miliar, tumbuh dari Rp 47,12 miliar. Adapun laba bersih melonjak 78,48% menjadi Rp 17,90 miliar dibandingkan Rp 10,03 miliar pada periode sama tahun lalu.

    Secara tahunan, pada 2024 GTRA membukukan pendapatan Rp 428,93 miliar, tumbuh 24,36% dari Rp 344,92 miliar pada 2023. Laba bersih meningkat 18,08% menjadi Rp 39,48 miliar dari sebelumnya Rp 33,43 miliar, sedangkan laba bruto mencapai Rp 181,44 miliar.

    Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) juga menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 3,44 miliar atau setara 10% dari laba bersih setelah pencadangan. Dividen tersebut dibagikan kepada 1,89 miliar saham beredar, dengan nilai dividen Rp 1,82 per saham. Pembayaran dividen akan dilakukan paling lambat pada 11 Juli 2025, dengan cum date di pasar reguler dan negosiasi pada 18 Juni 2025.

  • Mentan Amran Optimistis Swasembada Gula Tercapai 5 Tahun ke Depan

    Mentan Amran Optimistis Swasembada Gula Tercapai 5 Tahun ke Depan

    Lumajang, Beritasatu.com – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mencapai swasembada gula nasional dalam jangka waktu maksimal lima tahun ke depan.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman, saat meninjau kebun tebu berproduktivitas tinggi (P240T) di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

    Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat sektor perkebunan, khususnya tebu, sebagai salah satu komoditas kunci dalam ketahanan pangan dan energi nasional.

    “Kita mulai fokus ke komoditas perkebunan, terutama tebu. Mudah-mudahan dalam dua hingga lima tahun ke depan, kita bisa mencapai swasembada gula,” ujar Amran Sulaiman, Selasa (10/6/2025).

    Amran menyoroti penurunan drastis produktivitas tebu Indonesia dibandingkan dengan masa kolonial Belanda. Ia menyebutkan bahwa pada masa itu, produksi gula bisa mencapai 14 ton per hektare, sementara saat ini hanya sekitar 8–10 ton per hektare.

    “Dahulu zaman Belanda bisa 14 ton per hektare, sekarang turun 4 ton. Doakan, mudah-mudahan hasil panen kita bisa seperti saat zaman Belanda, produksinya ya, bukan kondisinya,” tegas Amran.

    Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanian turut melakukan panen dan tanam simbolis di kebun P240T, serta menyaksikan pemaparan roadmap dari PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) terkait pengembangan kebun tebu berbasis teknologi dan berkelanjutan.

    Ia menegaskan bahwa jika produksi dan efisiensi dapat ditingkatkan, Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan gula konsumsi dalam negeri, tetapi juga dapat menekan impor gula industri yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah.

    “Kalau target gula konsumsi bisa kita penuhi tahun ini atau tahun depan, berikutnya kita kejar swasembada gula industri. Kita bisa hemat devisa hingga Rp 40 triliun per tahun,” katanya.

    Dengan optimisme dan langkah konkret yang telah disusun, Amran berharap transformasi sektor tebu dapat berjalan masif dan berkelanjutan. Tujuannya adalah menjadikan Indonesia mandiri dalam produksi gula sekaligus memperkuat perekonomian nasional berbasis pertanian.

  • Trump Sebut Dapat Kabar Baik dari Pertemuan dengan China

    Trump Sebut Dapat Kabar Baik dari Pertemuan dengan China

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengaku mendapat kabar baik terkait pertemuan para pejabatnya dengan China di London. Pertemuan tersebut diharapkan dapat meredakan ketegangan perang dagang antara dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

    Delegasi AS berupaya mencapai kesepakatan atas besaran tarif, sekaligus memastikan China tetap mengizinkan ekspor mineral tanah jarang. Berbicara di Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa dia ingin China mengizinkan lebih banyak produk Amerika masuk ke negara mereka, sebagai bagian dari kemungkinan kesepakatan perdagangan.

    “Kami melakukan yang terbaik dengan China. China tidak mudah (diajak berdiskusi, red),” kata Trump, yang tidak menjelaskan sejauh mana pembicaraan dengan China berlangsung, seperti dilansir dari washingtontimes, Selasa (10/6/2025).

    “Kami ingin China terbuka. Jika mereka tidak mau terbuka, mungkin kami tidak akan mendapatkan apa pun. Itu akan menjadi hal yang hebat bagi China, hal yang hebat bagi seluruh dunia,” jelas dia.

    Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer bertemu di Lancaster House, London, untuk bertemu dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng, yang memimpin delegasi dari Beijing, guna melakukan diskusi terkait kebijakan ekonomi kedua negara.

  • Larangan Study Tour, UMKM Disebut Merugi hingga Ratusan Miliar Rupiah

    Larangan Study Tour, UMKM Disebut Merugi hingga Ratusan Miliar Rupiah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan pelarangan study tour siswa ke luar daerah di sejumlah wilayah Indonesia menuai sorotan. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai larangan ini berpotensi merugikan pelaku UMKM hingga ratusan miliar rupiah akibat hilangnya perputaran ekonomi dari kegiatan wisata edukatif tersebut.

    Menurut Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef Izzudin Al Farras study tour selama musim libur sekolah biasanya menciptakan dampak ekonomi signifikan bagi pelaku UMKM di sektor pariwisata.

    “Nilai transaksinya bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Terutama kalau jumlah siswa dan pengeluaran makin besar. Larangan ini tentu berdampak pada pelaku UMKM lokal,” ujar Farras dalam program Investor Daily Talk Beritasatu TV, Senin (9/6/2025).

    Farras menyebut sejumlah sektor UMKM yang paling terdampak meliputi:
    1. Transportasi wisata (bus pariwisata)
    2. Penginapan/hotel/homestay
    3. Kuliner lokal dan warung makan
    4. Pedagang oleh-oleh dan suvenir

    Sektor-sektor tersebut biasanya mengalami lonjakan pendapatan saat musim liburan dan study tour sekolah. “Banyak UMKM yang menggantungkan omzet pada momen-momen libur sekolah. Ketika ada larangan, otomatis pendapatan mereka turun drastis,” jelasnya.

    Indef menilai pelarangan study tour merupakan langkah yang kontraproduktif di tengah upaya pemulihan ekonomi pascapandemi. Banyak UMKM belum sepenuhnya pulih dari dampak Covid-19. “Sebagian besar UMKM masih belum kembali ke kondisi sebelum pandemi 2021. Seharusnya ada pendekatan lain, bukan pelarangan langsung,” tegas Farras.

    Ia mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi dan kajian matang sebelum menerapkan larangan. Tujuannya agar pemulihan ekonomi di sektor informal tidak semakin terhambat. “Kebijakan semacam ini harus dilihat dari banyak sisi. Jangan sampai niat baik justru memukul ekonomi akar rumput,” pungkas Farras.

  • Larangan Study Tour Sekolah Hantam 5 Sektor Ekonomi Ini

    Larangan Study Tour Sekolah Hantam 5 Sektor Ekonomi Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Keputusan sejumlah pemerintah daerah yang melarang sekolah melakukan kegiatan study tour siswa, terutama ke luar daerah, berdampak langsung pada berbagai sektor ekonomi. Setidaknya lima sektor terdampak paling parah menurut kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

    Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, Izzudin Al Farras menyebut, larangan ini mengakibatkan turunnya pendapatan secara signifikan bagi pelaku usaha yang selama ini bergantung pada aktivitas wisata edukasi pelajar.

    “Beberapa jenis sektor UMKM paling terdampak, yang pertama jelas kuliner,” ungkap Farras dalam program Investor Daily Talk Beritasatu TV, Senin (9/6/2025).

    5 Sektor Terpukul

    1. UMKM Kuliner
    Usaha makanan, seperti katering dan warung makan kehilangan pelanggan besar karena tidak adanya rombongan pelajar yang biasanya membutuhkan konsumsi massal.

    2. Perhotelan dan Penginapan
    Mulai dari hotel, homestay, hingga penginapan lokal kehilangan pendapatan karena siswa yang study tour ke luar kota pasti membutuhkan akomodasi.

    3. Transportasi
    Operator bus antar kota hingga transportasi lokal ikut terdampak karena biasanya digunakan sebagai moda utama selama perjalanan.

    4. Jasa Edukatif
    Kegiatan, seperti pelatihan batik, workshop budaya, hingga jasa pemandu wisata kehilangan pelanggan utama dari sektor pelajar.

    5. Pedagang Kaki Lima
    Pedagang di sekitar lokasi wisata, seperti cendera mata dan jajanan oleh-oleh turut merasakan sepinya pendapatan.

    “Mereka semua kemudian potensi pendapatannya menghilang karena adanya larangan cara wisata ini,” tegas Farras.

    Indef juga mengingatkan pentingnya menciptakan alternatif wisata edukatif yang tetap aman. Namun, tetap bisa mendukung perputaran ekonomi sektor informal dan UMKM di daerah wisata.

  • Pedagang Oleh-oleh Tanah Abang Banjir Pembeli Jelang Kepulangan Haji

    Pedagang Oleh-oleh Tanah Abang Banjir Pembeli Jelang Kepulangan Haji

    Jakarta, Beritasatu.com – Menjelang kepulangan jemaah haji Indonesia yang dijadwalkan mulai tiba pada 12 Juni 2025 mendatang, aktivitas perdagangan oleh-oleh haji di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, mulai menggeliat. Para pedagang mencatat lonjakan pembeli yang signifikan sejak akhir pekan ini.

    Sejumlah lapak dan toko oleh-oleh khas haji tampak ramai dikunjungi. Kurma, cokelat dan kacang Arab, perlengkapan ibadah, hingga air zamzam menjadi barang yang paling banyak diburu.

    “Biasanya kami memang mulai ramai menjelang kepulangan haji. Tapi tahun ini lebih cepat, karena banyak yang memanfaatkan hari libur untuk belanja oleh-oleh,” ujar Melisa, salah satu konsumen yang ditemui di lokasi, Senin (09/06/2025).

    Para pedagang memprediksi penjualan tahun ini akan meningkat hingga 20% dibanding tahun lalu. Salah satu alasannya, stabilnya harga oleh-oleh menjelang puncak musim permintaan.

    “Sekarang harga masih normal, belum naik. Biasanya akan naik mendekati tanggal kepulangan jemaah,” kata Toni, pedagang oleh-oleh haji di Blok B Tanah Abang.

    Para pedagang juga menyediakan paket oleh-oleh haji dengan harga terjangkau, mulai dari Rp 18.000 per paket untuk menarik pembeli. Peningkatan volume pengunjung di Pasar Tanah Abang diperkirakan akan terus berlangsung hingga puncak kepulangan jemaah haji. Diketahui, kloter pertama jemaah haji asal Tulungagung dijadwalkan tiba di tanah air pada 12 Juni 2025.

    Sekadar informasi, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memastikan seluruh jemaah haji Indonesia telah menunaikan puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah, dan kini telah berada di Mina untuk menjalankan lempar jumrah.

    Sementara untuk jemaah lansia, difabel, atau yang sakit, Kementerian Agama telah menyiapkan skema safari wukuf, sehingga mereka tetap menjalankan rukun haji secara sah meskipun tidak bisa hadir secara fisik di Arafah.

  • Insentif Pemerintah untuk Mobil Listrik, Apa Saja yang Bisa Didapat?

    Insentif Pemerintah untuk Mobil Listrik, Apa Saja yang Bisa Didapat?

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan melalui pemberian insentif mobil listrik.

    Langkah tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025, yang mengatur insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) untuk kendaraan listrik berbasis baterai serta kendaraan rendah emisi karbon tertentu.

    Kebijakan ini resmi berlaku mulai 4 Februari 2025, dan bertujuan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan industri otomotif dalam negeri.

    Berikut penjelasan lengkap mengenai jenis-jenis insentif mobil listrik 2025.

    Insentif Mobil Listrik

    1. PPN DTP mobil listrik 2025

    Salah satu insentif utama yang tercantum dalam PMK Nomor 12 Tahun 2025 adalah PPN DTP (pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah) untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBL berbasis baterai). Insentif ini berlaku untuk transaksi masa pajak dari Januari hingga Desember 2025.

    Untuk mendapatkan insentif PPN DTP, kendaraan harus memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian. Untuk mobil listrik roda empat harus memiliki TKDN minimal 40%.

    Sementara, bus listrik dibagi dalam dua kategori berdasarkan TKDN, yaitu TKDN minimal 40% akan mendapatkan insentif PPN 10% dari harga jual, sedangkan TKDN antara 20% hingga kurang dari 40% akan mendapatkan insentif PPN 5% dari harga jual.

    2. PPnBM DTP mobil hybrid 2025

    Selain kendaraan listrik murni, pemerintah juga memberikan insentif berupa PPnBM DTP (pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah) untuk kendaraan rendah emisi karbon yang menggunakan teknologi hybrid.

    Jenis kendaraan yang termasuk dalam skema ini, antara lain full hybrid, mild hybrid, dan plug-in hybrid. Besaran insentif yang diberikan adalah 3% dari harga jual kendaraan.

    Agar dapat menerima insentif PPnBM DTP, kendaraan harus memenuhi syarat administratif dan teknis berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2021. Adapun dokumen yang harus disiapkan oleh produsen seperti berikut ini.

    Surat penetapan perusahaan kendaraan bermotor emisi karbon rendah yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.Surat penetapan kendaraan emisi karbon rendah, yang menyatakan kendaraan memenuhi kriteria sebagai low carbon emission vehicle (LCEV).Setelah itu, Kementerian Perindustrian akan mengirimkan daftar perusahaan dan kendaraan yang memenuhi kriteria kepada Kementerian Keuangan untuk memproses pemberian insentif.
    Tenggat Waktu Pelaporan Insentif

    Insentif PPN DTP dan PPnBM DTP berlaku untuk transaksi sepanjang Januari hingga Desember 2025. Namun, pelaporan penggunaan insentif harus diselesaikan sebelum 31 Januari 2026.

    Jika pelaporan tidak dilakukan tepat waktu atau dokumen tidak lengkap, maka insentif dinyatakan batal, dan pajak akan menjadi tanggungan pengusaha kena pajak (PKP) sesuai tarif normal.

    Penerapan insentif mobil listrik 2025 menjadi bukti nyata dukungan pemerintah dalam menciptakan ekosistem kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Dengan adanya insentif ini, diharapkan masyarakat semakin terdorong untuk beralih ke kendaraan listrik dan hybrid, sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih sekaligus memperkuat industri otomotif nasional.