Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Indonesia Gandeng Selandia Baru Kembangkan Produk Halal

    Indonesia Gandeng Selandia Baru Kembangkan Produk Halal

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia dan Selandia Baru melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama jaminan produk halal (JPH). Diharapkan kerja sama ini mempermudah aktivitas perdagangan produk halal Indonesia dan Selandia Baru.

    Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan, kesepakatan ini menandai babak baru dalam penguatan kerja sama Indonesia dan Selandia Baru, khususnya dalam perdagangan produk halal berupa makanan, minuman, dan produk hewani.

    Melalui sinergi ini, lanjut Haikal, kedua negara telah mencapai kesepakatan mengenai jaminan produk halal untuk makanan, minuman, dan produk hewani yang diperdagangkan di antara keduanya. “Penandatanganan ini adalah pengakuan nyata dunia terhadap kredibilitas sistem halal Indonesia. Ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri halal global,” kata Haikal.

    Haikal berharap hal itu dapat berimplikasi pada peningkatan produktivitas perdagangan yang saling menguntungkan kedua negara. Selain itu, kerja sama itu bisa memperluas jejaring Indonesia di ekosistem halal internasional, serta langkah penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

    “Kami menyambut baik kolaborasi ini. Ini akan membuka akses perdagangan yang lebih cepat dan terpercaya untuk produk halal kedua negara,” ujar Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Phillip Taula seperti dilansir dari Antara, Sabtu (14/6/2025).

    Taula melanjutkan, dengan kerja sama ini, pelaku industri dari kedua negara akan mendapatkan kepastian hukum, efisiensi logistik, serta kemudahan akses pasar produk halal. Selain mempercepat perdagangan, kerja sama ini juga membuka peluang investasi halal lintas negara serta pengembangan riset dan inovasi di bidang halal.

  • Desa Energi Berdikari Pertamina, Limbah Ikan Jadi Cuan

    Desa Energi Berdikari Pertamina, Limbah Ikan Jadi Cuan

    Subang, Beritasatu.com – Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) mendukung upaya masyarakat nelayan di Desa Rawa Meneng meningkatkan perekonomian melalui pengolahan ikan-ikan yang tidak bernilai jual menjadi produk yang dibutuhkan oleh pasar. Dukungan ini bagian dari program Desa Energi Berdikari Pertamina untuk masyarakat di sekitar wilayah operasi PT Jawa Satu Power (JSP).

    Desa Rawameneng, Kabupaten Subang yang berlokasi di sekitar area PLTGU Jawa-1, adalah desa nelayan yang penghasilan sebagian besar masyarakatnya mengandalkan hasil menangkap ikan di laut. Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Karya Baru menjadi pusat kegiatan ekonomi desa tersebut di mana setiap hari terdapat aktivitas pelelangan ikan. Sayangnya selain hasil tangkapan nelayan yang bernilai cukup tinggi, banyak juga ikan-ikan kecil yang dibuang karena dianggap tak bernilai jual.

    Namun sekarang limbah ikan tersebut mulai dilirik untuk diolah menjadi produk bernilai jual seperti tepung ikan. Melalui program Desa Energi Berdikari, Pertamina NRE dan JSP melakukan pendampingan dengan cara menyediakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang melistriki alat pengeringan ikan, sekaligus memberikan edukasi peningkatan ekonomi melalui pengolahan limbah ikan menjadi tepung ikan.

    “Desa Energi Berdikari Pertamina bertujuan membantu masyarakat agar mandiri energi maupun ekonomi. Kami melihat Desa Rawa Meneng memiliki potensi bagus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan dengan memanfaatkan PLTS, biaya energi untuk memproduksi produk olahan ikan di KUD Mina Karya Baru menjadi lebih hemat,” ujar Manager Corporate Communication Pertamina NRE Rika Gresia, dalam sesi edukasi nelayan di KUD Mina Karya Baru.

    Pada kesempatan yang sama, Rika menyampaikan bahwa harapannya program ini meningkatkan kesejahteraan masyarajat nelayan di Desa Rawa Meneng. Program ini memberikan manfaat setidaknya bagi 35 orang nelayan kapal kecil dan 140 orang nelayan anggota KUD Mina Karya Baru. JSP scara berkelanjutan melakukan pendampingan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Tidak saja menghemat biaya energi, penggunaan PLTS berkapasitas 2.200 watt peak (Wp) tersebut mendukung upaya penurunan emisi.

    “Biasanya ikan rucah ini kami buang karena harganya sangat rendah. Tapi dengan adanya program ini ikan rucah yang tidak bernilai jual itu bisa kami olah jadi tepung ikan sehingga mwnjadi beenilai ekonomi. Apalagi mesin pengeringnya dioperasikan dengan menggunakan PLTS, biaya produksi jadi lebih hemat,” ungkap Ketua KUD Mina Karya Baru, Karyono.

    Tepung ikan yang diolah dari ikan rucah tersebut bisa menjadi pakan unggas dan ikan yang bernilai gizi tinggi. Tidak saja di Desa Rawa Meneng sendiri, pakan dari bahan dasar tepung ikan juga berpotensi diserap oleh pasar dari desa lain yang banyak membudidayakan ayam dan itik.

    Menurut Chief Executive Officer Pertamina NRE, John Anis transisi energi bukan hanya mengenai teknologi, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang mandiri secara energi dan ekonomi.

    “Kami terus berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat, tidak hanya mengenai energi baru terbarukan, tapi juga pemanfaatannya, demi lingkungan dan praktik ekonomi berkelanjutan” terang John. 

    VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Desa Energi Berdikari menjadi program Pertamina dalam mendorong ekonomi masyarakat, terutama dengan memanfaatkan energi bersih. Saat ini, Pertamina Grup telah membangun 172 lokasi Desa Energi Berdikari. 

    “Sehingga, kami berharap program ini tak hanya berdampak bagi ekonomi, juga pengurangan emisi karbon,” jelas Fadjar.

    Melalui Desa Energi Berdikari, Pertamina NRE mendorong sinergi antara energi bersih dan pemberdayaan komunitas lokal, khususnya masyarakat pesisir yang memiliki potensi besar dalam ekonomi berbasis sumber daya alam terbarukan.

  • Indonesia Siap Ekspor Beras ke Malaysia 2.000 Ton Per Bulan

    Indonesia Siap Ekspor Beras ke Malaysia 2.000 Ton Per Bulan

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan, Malaysia telah mengajukan permintaan ekspor beras dari Indonesia sebanyak 2.000 ton per bulan melalui skema bisnis ke bisnis (B2B). Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut dari pihak Malaysia terkait permintaan tersebut.

    “Bola sekarang ada di pihak Malaysia. Kami sudah menyampaikan kesiapan Indonesia. Kementerian Pertanian juga telah diperintahkan oleh Presiden untuk segera merespons apabila Malaysia menyatakan kesiapannya,” ujar Sudaryono seusai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jumat (13/6/2025).

    Ia menambahkan, pembahasan mengenai rencana ekspor ini telah melibatkan pertemuan antara kementerian pertanian kedua negara serta para pelaku usaha dari Malaysia yang berencana menjadi importir.

    Jika disepakati, lanjut Sudaryono, pasokan beras untuk ekspor akan diambil dari cadangan beras milik Perum Bulog. Ia memastikan bahwa volume permintaan sebesar 2.000 ton per bulan tidak akan berdampak terhadap ketersediaan stok dalam negeri.

    “Stok kita aman. Jumlah itu kecil. Bulog dalam sehari bisa menyalurkan 12.000 hingga 20.000 ton beras. Jadi jika ekspor 2.000 ton per bulan, tidak ada masalah,” tegasnya.

    Sudaryono juga menyebut bahwa permintaan Malaysia tergolong kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan beras Indonesia. Hal ini dinilai wajar mengingat jumlah penduduk Malaysia jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia.

    “Bagi mereka mungkin itu angka yang besar, tetapi buat kita tidak signifikan,” tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia Datuk Seri Mohammad Bin Sabu, mengajukan kerja sama ketahanan pangan kepada Indonesia.

    Dalam pertemuan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Malaysia meminta dukungan dalam bentuk pasokan beras serta kolaborasi di bidang teknologi pertanian.

    Menteri Amran menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menyatakan Indonesia siap berbagi teknologi pertanian dengan negara-negara sahabat, khususnya di kawasan ASEAN.

    Bentuk kerja sama yang ditawarkan mencakup pelatihan, riset bersama, dan demonstrasi teknologi secara langsung di lapangan.

  • Pemerintah Targetkan Harga Singkong Rp 1.350 Per Kg Berpati Tinggi

    Pemerintah Targetkan Harga Singkong Rp 1.350 Per Kg Berpati Tinggi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menargetkan harga jual singkong berada di kisaran Rp 1.350 per kilogram, khusus untuk singkong yang memiliki kandungan pati (tapioka) minimal 24%.

    Harga tersebut dimaksudkan untuk melindungi produksi dalam negeri sekaligus menyesuaikan kebutuhan industri pengolahan.

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, pemerintah akan mendorong peningkatan kualitas hasil panen petani, bukan hanya dari sisi kuantitas.

    “Yang kami inginkan, dengan kandungan pati 24%, harga singkong bisa di Rp1.350 per kilogram,” ujar Sudaryono seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (13/6/2025).

    Menurutnya, sebagian besar permintaan singkong saat ini berasal dari sektor industri yang mengutamakan kandungan pati tinggi.

    “Industri membeli bukan karena ukuran singkong, tetapi karena kandungan tapiokanya. Jadi mereka menilai dari kadar starch,” jelasnya.

    Ia mengimbau para petani untuk tidak hanya mengejar ukuran besar saat menanam singkong. Sebab, singkong berukuran besar belum tentu memiliki kadar pati yang tinggi.

    “Petani kita banyak yang menanam singkong besar-besar, tetapi kadar patinya rendah. Ke depan, kami ingin edukasi agar petani menanam singkong dengan ukuran dan kandungan pati yang sama-sama tinggi,” tutup Sudaryono.

  • Grab Gelontorkan Dana Rp 16 M Lebih untuk MBG, Teknologi, dan AI

    Grab Gelontorkan Dana Rp 16 M Lebih untuk MBG, Teknologi, dan AI

    Jakarta, Beritasatu.com – Perusahaan transportasi berbasis teknologi, Grab, menggelontorkan dana sebesar US$ 1 juta atau setara Rp 16,3 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini telah berjalan sejak September 2024 dan dirancang berlangsung setidaknya selama satu tahun.

    “Makan Bergizi Gratis sudah kami mulai sejak bulan September tahun lalu. Program ini tidak bersifat satu kali saja, tetapi kami pastikan berkelanjutan dan minimal berlangsung selama satu tahun,” ujar Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi, di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

    Program MBG dari Grab telah menjangkau lebih dari 20 sekolah dengan lebih dari 4.000 murid dan 500 guru. Grab juga menggandeng lebih dari 20 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi dalam penyediaan makanan bergizi.

    Neneng menegaskan, para penyedia makanan yang dilibatkan telah melalui proses kurasi dan pelatihan untuk memastikan sesuai dengan standar dari Badan Gizi Nasional (BGN). Meski begitu, beberapa UMKM yang menolak mengikuti pelatihan digantikan dengan mitra UMKM lainnya.

    “Rata-rata pendapatan UMKM meningkat lebih dari tiga kali lipat. Ada yang meningkat hingga lima atau bahkan sepuluh kali. Mereka sangat senang dengan program ini,” ungkap Neneng.

    Program MBG juga menjangkau anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Grab mengklaim sebagai institusi pertama di Indonesia yang menjalankan inisiatif ini secara inklusif untuk kelompok ABK.

    Demi memastikan transparansi dan efisiensi operasional, Grab menerapkan sistem berbasis teknologi dari hulu ke hilir. Proses pemesanan makanan dilakukan oleh pihak sekolah, dilanjutkan ke merchant yang berbelanja bahan melalui GrabMart, lalu pengantaran dilakukan menggunakan GrabBike atau GrabCar.

    “Semua proses dilakukan secara transparan,” ujar Neneng.

    Untuk mendukung pengawasan, Grab memasang kamera CCTV di dapur, area penyajian, dan titik serah terima makanan. Sistem ini dilengkapi teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi penggunaan alat pelindung seperti sarung tangan plastik, serta memantau keberadaan manusia dan hama di area produksi.

    “Dengan teknologi AI dan CCTV, kita bisa mendeteksi apakah mereka menggunakan sarung tangan plastik. Saat kita mengundang teman-teman dari Yayasan Inklusi Pelita Bangsa, kami juga bisa memantau pemakaian masker, dan itu terlihat jelas,” pungkas Neneng.

  • Konektivitas UMKM Diperkuat dengan Industri Besar lewat Skema Holding

    Konektivitas UMKM Diperkuat dengan Industri Besar lewat Skema Holding

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Deputi Bidang Usaha Menengah mendorong penguatan konektivitas antara UMKM dan industri besar melalui skema holding UMKM atau kemitraan rantai pasok.

    “Saat ini, pelaku UMKM Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses permodalan, sumber daya manusia yang belum mumpuni, promosi yang masih lemah, serta kurangnya dukungan infrastruktur. Untuk itu, kami membangun ekosistem kemitraan bisnis UMKM berbasis klaster dengan industri besar, yang kami sebut holding UMKM,” ujar Deputi Bidang Usaha Menengah, Bagus Rachman, dalam acara Diplomat Success Challenge (DSC) Season 16 di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

    Bagus menjelaskan, melalui skema kemitraan rantai pasok ini, diharapkan skala ekonomi UMKM dapat meningkat, begitu pula kapasitas pengelolaan usaha, perluasan pasar produk, serta akses terhadap pembiayaan. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang tangguh.

    “Pemerintah memiliki peran dalam menyiapkan regulasi, membangun infrastruktur, dan mendukung melalui kebijakan. Sementara sektor swasta berperan dalam melakukan inovasi, investasi, dan pengembangan teknologi,” jelasnya.

    Bagus juga menyampaikan apresiasinya kepada pihak-pihak yang konsisten mendukung pengembangan UMKM, termasuk salah satunya Wismilak Foundation yang turut berkontribusi lewat program DSC.

    “DSC menjadi platform strategis yang mempertemukan talenta kreatif dengan peluang usaha, sekaligus mendorong kolaborasi dan inovasi, khususnya di sektor pariwisata,” katanya.

    Senada dengan Bagus, Ketua Dewan Komisioner DSC Surjanto Yasaputera menambahkan, kolaborasi DSC dengan berbagai pihak eksternal merupakan inisiatif untuk menjawab tantangan ekonomi nasional.

    “Keragaman tantangan ekonomi Indonesia saat ini menjadikan semangat kolaborasi bukan sekadar slogan, melainkan fondasi penting bagi terciptanya solusi inovatif di masa depan,” tegas Surjanto.

  • Upaya Indonesia Jaga Ketahanan Energi di Tengah Konflik Israel-Iran

    Upaya Indonesia Jaga Ketahanan Energi di Tengah Konflik Israel-Iran

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyikapi dampak konflik bersenjata antara Israel dan Iran yang memicu ketidakpastian harga minyak mentah dunia. Tercatat, harga minyak mentah Brent sempat melonjak hingga 10%, menyentuh US$ 75,65 per barel.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, kondisi tersebut tidak mengganggu penyediaan energi nasional. Meski Indonesia masih sangat bergantung pada impor minyak, pemerintah telah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga ketahanan energi.

    Menurut Yuliot, salah satu langkah utama adalah peningkatan produksi migas dalam negeri atau lifting. Saat ini, realisasi lifting minyak telah mencapai sekitar 610.000 barel oil per day (BOPD), meningkat dari sebelumnya yang berkisar 560.000-570.000 BOPD.

    “Kita terus mengupayakan peningkatan produksi migas dalam negeri. Bulan ini rata-rata lifting sudah mencapai di atas 610.000 barel per hari,” ungkap Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

    Selain menggenjot produksi migas, pemerintah juga memperkuat ketahanan energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Salah satunya adalah program biodiesel B50, yaitu pencampuran 50% biodiesel dari bahan organik dengan solar.

    “Kita memiliki program renewable energy, salah satunya B50 untuk biodiesel,” jelasnya.

    Lebih lanjut, pemerintah juga memaksimalkan potensi panas bumi sebagai sumber listrik ramah lingkungan. Melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), pemanfaatan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) terus ditingkatkan, terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dan diesel di berbagai daerah.

    “Dalam jangka panjang, kami mengembangkan pembangkit geotermal untuk wilayah yang masih bergantung pada BBM,” tutup Yuliot.

  • Israel-Iran Perang, Pertamina Siap Ambil Minyak dari Afrika

    Israel-Iran Perang, Pertamina Siap Ambil Minyak dari Afrika

    Jakarta, Beritasatu.com– PT Pertamina (Persero) bersiap menghadapi dampak yang ditimbulkan akibat perang antara Israel dan Iran. Pertamina pun siap mendatangkan minyak mentah dari Afrika jika memang diperlukan.

    VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko, mengatakan untuk mengurangi kerugian akibat perang Israel vs Iran maka pihaknya akan membatasi kontrak impor minyak dalam jangka panjang. Pertamina juga berupaya untuk mencari alternatif negara impor minyak. 

    “Jadi kita tidak terlibat kontrak panjang. Jadi kita bisa modifikasi kalau ada gangguan di satu titik. Bisa shift misalnya dari Afrika,” katanya kepada di Graha Pertamina, Jumat (13/6/2025).

    Dia menyebut negara-negara di kawasan Afrika menjadi opsi baru untuk impor minyak yang dinilai lebih aman. “Itu kita mitigasi. kan Timur Tengah memang selalu fluktuatif di sana,” tambah dia. 

    Fadjar menjelaskan, Pertamina juga mengubah rute kapal muatan minyak impor untuk alasan keamanan. Menurutnya, cara ini kerap dilakukan perusahaan saat terjadi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

    “Kan Timur Tengah memang selalu fluktuatif di sana. Dan sudah terjadi beberapa kali. Jadi kita mitigasi dengan melalui rute-rute yang aman,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Fadjar memastikan saat ini perusahaan belum terdampak kenaikan harga minyak akibat perang Israel vs Iran. Dia menuturkan anak usaha Pertamina, Patra Niaga, akan memberikan perkembangan terbaru potensi kenaikan harga minyak akibat perang tersebut.

    “Sampai sekarang belum ada dampak kan memang baru ya,” tandasnya.

  • Impor Migas dari AS Bukan Penambahan, tetapi Peralihan Sumber

    Impor Migas dari AS Bukan Penambahan, tetapi Peralihan Sumber

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan, rencana impor minyak dan gas bumi (migas) dari Amerika Serikat (AS) bukan merupakan penambahan kuota, melainkan strategi shifting atau peralihan sumber impor dari negara lain.

    Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Sejak April 2025, sejumlah negara, termasuk Indonesia, dikenakan tarif impor lebih tinggi. Namun, kebijakan tersebut kini ditangguhkan selama 90 hari hingga 9 Juli 2025 untuk memberi ruang negosiasi dengan mitra dagang utama AS.

    “Kita bukan menambah impor dari Amerika Serikat, tetapi melakukan shifting impor,” ujar Simon dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

    Ia menyebut bahwa saat ini Pertamina masih mengimpor minyak dari beberapa negara, meski lokasi pastinya belum dijelaskan secara rinci.

    Namun, karena kebijakan tarif baru dari AS, pemerintah mengarahkan agar Indonesia bernegosiasi dan menyesuaikan strategi sumber impor migas.

    “Kita berupaya mendorong kebijakan ini melalui negosiasi tarif. Maka dilakukan shifting dari negara lain menuju AS,” tambahnya.

    Menurut Simon, selain mengikuti arah kebijakan pemerintah, strategi ini juga bertujuan untuk memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga.

    Pertamina mempertimbangkan faktor, seperti waktu pengiriman dan harga minyak dari Amerika Serikat sebelum memutuskan alih sumber.

    “Dengan langkah ini, kita juga memperhitungkan efisiensi, termasuk durasi pengiriman dan harga yang ditawarkan AS,” jelasnya.

    Simon optimistis dukungan dan upaya negosiasi berkelanjutan dari pemerintah akan membantu memperkuat hubungan perdagangan bilateral dengan AS, khususnya terkait impor minyak mentah dan peningkatan volume LPG.

    “Kami yakin, dengan bantuan dan diplomasi pemerintah, kita bisa mendapat solusi terbaik, dan dalam jangka panjang memperoleh harga yang lebih kompetitif,” tutupnya.

  • Sri Mulyani Lantik 139 Pejabat Baru Kemenkeu, Berikut Daftarnya

    Sri Mulyani Lantik 139 Pejabat Baru Kemenkeu, Berikut Daftarnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sebanyak 139 pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat (13/6/2025) sore. Mereka terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan pejabat pada unit organisasi noneselon.

    Pelantikan ini berlangsung kurang dari sebulan setelah Sri Mulyani melakukan perombakan besar di jajaran eselon I. Sebelumnya, ia mengganti Direktur Jenderal Pajak dari Suryo Utomo ke Bimo Wijayanto, serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai dari Askolani ke Djaka Budi Utama.

    Dalam pidato pelantikannya, Sri Mulyani menekankan kepada semua jajaran Kemenkeu untuk peka terhadap aspirasi masyarakat sebagai pembayar pajak. Ia mengingatkan bahwa publik semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, terutama di sektor perpajakan.

    “Masyarakat akan terus menyampaikan pandangan dan aspirasi, menagih karena merasa menjadi pembayar pajak,” ujarnya.

    Sri Mulyani meminta agar seluruh jajaran Kemenkeu untuk mampu merespons tuntutan tersebut dengan cepat, cerdas, dan menunjukkan kepemimpinan yang peduli terhadap pelayanan publik.

    Berikut daftar lengkap nama-nama pejabat yang dilantik pada Jumat (13/6/2025) :

    I. Sekretariat Jenderal

    1. Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan: Edy Gunawan

    2. Kepala Biro Umum: Arif Bintaro Yuwono

    3. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan: Rahayu Puspasari

    4. Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik: Noor Syaifudin

    5. Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara: Ganti Lis Ariyadi

    II. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

    1. Sekretaris Direktorat Jenderal: Dini Kusumawati

    2. Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi: Noor Faisal Achmad

    3. Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi: Suska

    4. Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi: Andriansyah

    5. Direktur Strategi Perpajakan: Pande Putu Oka Kusumawardani

    6. Direktur Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak: Supriyadi

    7. Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: Wahyu Utomo

    III. Direktorat Jenderal Anggaran

    1. Sekretaris Direktorat Jenderal: Robi Toni

    2. Direktur Penyusunan APBN: Rofyanto Kurniawan

    3. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman: Tri Budhianto

    4. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Riko Amir

    5. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara: Dwi Pudjiastuti Handayani

    6. Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan: Wawan Sunarjo

    7. Direktur PNBP Kementerian/Lembaga: Ririn Kadariyah

    8. Direktur Potensi dan Pengawasan PNBP: Kukuh Sumardono Basuki

    9. Direktur Sistem Penganggaran: Syafriadi

    10. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran: Didik Kusnaini

    11. Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak: Diah Dwi Utami

    IV. Direktorat Jenderal Pajak

    1. Sekretaris Direktorat Jenderal: Sigit Danang Joyo

    2. Direktur Peraturan Perpajakan II: Heri Kuswanto

    3. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan: Arif Yanuar

    4. Direktur Keberatan dan Banding: Etty Rachmiyanthi

    5. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat: Rosmauli

    6. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur: Belis Siswanto

    7. Direktur Intelijen Perpajakan: Neilmaldrin Noor

    8. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung: Retno Sri Sulistyani

    9. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II: Dwi Astuti

    10. Kepala Kanwil DJP Banten: Aim Nursalim Saleh

    11. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II: Teguh Budiharto

    12. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I: Samingun

    13. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III: Untung Supardi

    14. Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara:  *(Nama belum tersedia)*

    15. Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara: Samon Jaya

    16. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan: Edward Hamonangan Sianipar

    17. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak: Kindy Rinaldy Syahrir

    18. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia: Mukhammad Faisal Artjan

    19. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan: Poltak Maruli John Liberty Hutagaol.