Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Menko Airlangga Pimpin Six Working Group Indonesia-Singapura Ministerial Meeting, Dorong Kerja Sama Strategis

    Menko Airlangga Pimpin Six Working Group Indonesia-Singapura Ministerial Meeting, Dorong Kerja Sama Strategis

    Singapura, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama dengan Wakil Perdana Menteri atau Deputy Prime Minister (DPM) and Minister for Trade and Industry Singapura Gan Kim Yong memimpin pertemuan The 15th Indonesia-Singapore Six Bilateral Economic Working Groups Ministerial Meeting (6WG MM) pada Minggu (15/6/2025) di Singapura.

    Pertemuan Working Group di tingkat menteri ini, secara bergantian dipimpin bersama Menko Airlangga dan DPM Gan, bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan kerja sama ekonomi Indonesia dan Singapura pada 6 (enam) area kerja sama (working group): (1) WG Batam, Bintan, Karimun (BBK), (2) WG Investasi, (3) WG Ketenagakerjaan, (4) WG Transportasi, (5) WG Agribisnis dan (6) WG Pariwisata.

    Dalam sambutannya, kedua Menteri sepakat bahwa Indonesia dan Singapura perlu terus memelihara hubungan ekonomi yang saling melengkapi, berdasarkan kepentingan bersama, kepercayaan, dan kedekatan geografis. Menko Airlangga menekankan bahwa dalam konteks geoekonomi yang semakin kompleks, kemitraan Indonesia-Singapura menjadi semakin penting sehingga perlu terus diperkuat.

    “Kerja sama Indonesia dan Singapura sangat berdampak terhadap ekonomi kedua negara dan juga kawasan, serta berpengaruh terhadap ekonomi dunia, sehingga harus terus ditingkatkan dan dijaga relevansinya dengan perkembangan tantangan global,” ujar Menko Airlangga.

    Dalam upaya memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara melalui 6WG MM, DPM Gan menegaskan bahwa kerja sama 6WG harus berfokus pada penguatan iklim usaha dan regulasi untuk menarik investasi.

    “Penting bagi Pemerintah kedua negara untuk memfasilitasi kolaborasi antara masyarakat dan pelaku usaha sehingga dapat mengoptimalkan setiap peluang,” ungkap Menteri Gan.

    Terkait pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, kedua Menteri mengapresiasi kebijakan untuk mendorong kemudahan Visa dan pengembangan Data Center di kawasan Nongsa Digital Park. Tingginya minat investor yang ditunjukkan melalui besarnya komitmen investasi, perlu diiringi dengan komitmen pemerintah untuk memastikan kemudahan realisasi investasi, baik dari sisi regulasi maupun dukungan infrastruktur.

    Dalam rangka mendorong peningkatan investasi, Indonesia dan Singapura sepakat untuk fokus pada penguatan infrastruktur dan layanan industri. Optimalisasi investasi juga akan diarahkan pada pengembangan energi bersih termasuk energi terbarukan, efisiensi penggunaan energi, kendaraan listrik dan pembiayaan hijau. Kedua Menteri juga mengapresiasi peningkatan investasi yang cukup signifikan serta dampak positif perluasan lapangan pekerjaan yang dihasilkan oleh Kendal Industrial Park di KEK Kendal. Selain itu, pertemuan juga mencatat kemajuan dalam kolaborasi di bidang perdagangan listrik dan Carbon Capture Storage (CCS), yang akan mendukung upaya kedua negara menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Pada sektor ketenagakerjaan, kedua Menteri sepakat untuk mendorong penguatan kerja sama peningkatan kapasitas SDM terutama bagi para pemuda. Program Tech-talent dan Tech:X perlu terus dipromosikan secara intensif agar lebih optimal.

    Untuk pengembangan sektor agribisnis, pertemuan turut membahas inisiatif untuk mempercepat kolaborasi teknologi pertanian dan menciptakan peluang perdagangan baru bagi Indonesia dan Singapura. Inisiatif ini juga diharapkan dapat berdampak positif bagi industri pangan kedua negara.

    Dalam kerja sama transportasi, Menko Airlangga dan DPM Gan menyambut baik peningkatan konektivitas udara dan menegaskan komitmen untuk memperdalam konektivitas bisnis antara Singapura dan Indonesia guna mendorong perdagangan, investasi, dan aliran orang antar kedua negara.

    “Pembukaan rute baru penerbangan langsung ke tujuan wisata seperti Labuan Bajo akan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kunjungan wisata dan mendorong perekonomian di wilayah sekitarnya,” ungkap Menko Airlangga.

    Kedua Menteri selanjutnya juga membahas pentingnya peran pariwisata bagi ekonomi kedua negara. Pada tahun 2024, Indonesia merupakan kontributor wisatawan terbesar kedua bagi Singapura dengan pengunjung mencapai 2,5 juta orang. Sedangkan Singapura menjadi pasar sumber wisatawan terbesar ketiga bagi Indonesia dengan 1,4 juta pengunjung. Melalui program twinning destination, cruise dan MICE diharapkan angka kunjungan wisatawan kedua negara akan terus mengalami pertumbuhan.

    “Program Cruise akan menguntungkan, dengan rute baru dari Singapura ke daerah wisata dan kota besar di Indonesia seperti Belitung dan berbagai destinasi wisata lainnya,” ujar Menko Airlangga.

    Menko Airlangga dan DPM Gan optimis bahwa kerja sama 6WG akan terus menjadi fokus utama kerja sama ekonomi Indonesia dengan Singapura. Keterlibatan dan partisipasi aktif sektor swasta juga perlu terus didorong dan difasilitasi untuk menjaga kolaborasi yang efektif antara pemerintah – swasta, dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara.

    Hasil pertemuan tingkat Menteri tersebut ditandatangani dalam bentuk Joint Report to Leaders, dan selanjutnya akan dilaporkan kepada Pemimpin kedua negara pada saat pelaksanaan Leader’s Retreat tanggal 16 Juni 2025 di Singapura.

    Turut hadir mendampingi Menko Airlangga pada pertemuan tersebut diantaranya yaitu Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Duta Besar Indonesia  untuk Singapura Suryo Pratomo, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Mohammad Rudy Salahuddin, Sekretaris Jenderal Dewan Nasional  Kawasan Ekonomi Khusus Rizal Edwin Manansang, serta perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian.

  • Konflik Iran-Israel Memanas, Ekonomi Indonesia Terancam Inflasi?

    Konflik Iran-Israel Memanas, Ekonomi Indonesia Terancam Inflasi?

    Jakarta, Beritasatu.com – Konflik yang tengah memanas antara Iran dan Israel menjadi sorotan dunia, termasuk Indonesia. Meski dampaknya belum terasa langsung dalam sektor perdagangan, para pengusaha dan pemerintah mulai waspada terhadap potensi tekanan ekonomi yang mungkin timbul.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyebut, ketegangan di Timur Tengah dapat memicu gejolak ekonomi global, terutama melalui lonjakan harga minyak dunia dan terganggunya jalur logistik internasional.

    “Isu konflik ini bisa memengaruhi ekonomi global, lalu berdampak juga ke Indonesia, terutama dari sisi harga minyak dan logistik,” ujarnya saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Senin (16/6/2025).

    Shinta menambahkan, meski Israel dan Iran bukan mitra dagang utama Indonesia, dan volume perdagangan dengan kedua negara masih tergolong kecil, dampak tidak langsung tetap harus diwaspadai. Kenaikan harga minyak bisa memicu inflasi, melemahkan nilai tukar rupiah, dan menekan pertumbuhan ekonomi.

    “Perdagangan dengan Israel maupun Iran sangat minim. Namun, efek domino dari konflik kawasan tetap harus diantisipasi,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah saat ini terus memantau perkembangan konflik tersebut. Fokus utama adalah potensi lonjakan harga minyak dunia.

    “Transmisi ke Indonesia relatif lambat, tapi tetap harus diwaspadai. Beberapa negara produsen biasanya berupaya menahan kenaikan harga,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

    Hingga kini, menurut Airlangga, belum ada dampak signifikan terhadap sektor perdagangan nasional. Namun, pemerintah akan terus melakukan pemantauan ketat dan menyiapkan langkah mitigasi bila diperlukan.

  • Konflik Iran-Israel Memanas, Ekonomi Indonesia Terancam Inflasi?

    Ekspor Tekstil dan Ikan ke Eropa Siap Melonjak Seusai IEU-CEPA Rampung

    Jakarta, Beritasatu.com – Pelaku usaha Indonesia bersiap menyambut rampungnya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) pada tahun ini. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, kesepakatan ini akan membuka peluang besar bagi industri nasional untuk mendongkrak ekspor, terutama ke pasar Eropa.

    Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyebut, pemerintah telah menggandeng kalangan pengusaha dalam diskusi manfaat dan persiapan menghadapi implementasi IEU-CEPA. Ia menekankan, industri padat karya, seperti tekstil dan garmen sangat menantikan efek positif dari perjanjian ini.

    “Industri padat karya sangat terkena dampak pelemahan global dan tarif dari negara mitra seperti AS. IEU-CEPA diharapkan bisa membangkitkan kembali ekspor,” katanya di Menara Kadin, Senin (16/6/2025).

    Shinta juga mengatakan Apindo akan aktif menyosialisasikan manfaat IEU-CEPA agar pengusaha lokal siap memaksimalkannya. Beberapa sektor unggulan yang akan difokuskan antara lain tekstil, alas kaki, furniture, dan produk perikanan.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut perundingan IEU-CEPA telah mencapai tahap akhir. Lebih dari 90% dokumen perjanjian telah disepakati, dengan sisanya tinggal pembahasan teknis pada level chief negotiators dan working groups.

    “Hampir seluruh substansi sudah disepakati. Komisioner Uni Eropa akan datang ke Indonesia September nanti membawa memorandum untuk ditandatangani,” kata Airlangga.

    Jika disepakati dan diratifikasi, IEU-CEPA diproyeksikan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 0,19% dan menambah pendapatan nasional hingga US$ 2,8 miliar. Lebih penting lagi, ekspor Indonesia ke Eropa berpotensi naik hingga 50% dalam tiga tahun.

    “Kalau ekspor kita bisa naik 50%, itu setara Vietnam atau Malaysia. Tarif ekspor unggulan yang kini 8-12% bisa ditekan jadi 0%,” tutup Airlangga.

  • Cicilan Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Mulai Rp 600.000 Per Bulan

    Cicilan Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Mulai Rp 600.000 Per Bulan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah memfinalisasi kebijakan baru terkait penyesuaian ukuran rumah subsidi minimal 18 meter persegi.

    Langkah ini diambil guna menekan harga jual dan cicilan agar lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta generasi muda yang ingin tinggal di perkotaan.

    Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati mengungkapkan, penyesuaian ukuran rumah subsidi ini ditargetkan bisa menurunkan cicilan bulanan menjadi sekitar Rp 600.000.

    “Insyaallah kalau memang nanti ke depan sudah banyak masukan dari semua stakeholder dengan harga yang lebih murah,  cicilannya juga kita dorong bisa lebih murah, bisa Rp 600.000 sampai Rp 700.000 per bulan,” ujar Sri di Jakarta, Senin (16/6/2025).

    Saat ini, rata-rata cicilan rumah subsidi masih berada di kisaran Rp 1,2 juta per bulan. Oleh karena itu, Sri menyebut pemangkasan ukuran rumah merupakan salah satu strategi untuk menekan harga sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat terhadap sektor perumahan.

    Menanggapi kritik terhadap desain rumah subsidi berukuran 14 meter persegi yang dinilai terlalu sempit, Sri Haryati menjelaskan konsep tersebut merupakan bagian dari rancangan milik Lippo Group dan belum dipasarkan.

    Desain tersebut, menurutnya, dimaksudkan sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah di area perkotaan dengan harga lebih terjangkau.

    Sri juga menegaskan, Kementerian PKP sangat terbuka terhadap kritik dan masukan publik terkait inovasi rumah mungil tersebut.

    “Karena kami kementerian PKP, pak menteri sangat terbuka untuk berdiskusi dengan seluruh stakeholder. Draft juga kita sebarkan ke seluruh asosiasi pengembang, ke Kadin, ke HIPMI, ke REI dan lain-lain gitu,” ujar Sri Haryati.

  • Naik 8,2 Persen, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus US$ 431,5 Miliar

    Naik 8,2 Persen, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus US$ 431,5 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) mengumumkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 431,5 miliar pada April 2025. Angka ini menunjukkan pertumbuhan 8,2% secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 6,4%.

    “Perkembangan posisi ULN April 2025 bersumber dari sektor publik. Kenaikan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Senin (16/6/2025).

    Ramdan menambahkan, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) menurun menjadi 30,3% dari sebelumnya 30,6% pada Maret 2025. ULN Indonesia tetap didominasi utang jangka panjang, yang mencapai 85,1% dari total. “Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” imbuhnya.

    ULN pemerintah tercatat US$ 208,8 miliar pada April 2025, tumbuh 10,4% (yoy). Peningkatan ini didorong penarikan pinjaman dan meningkatnya aliran modal asing ke surat berharga negara (SBN) domestik, yang mencerminkan optimisme investor terhadap perekonomian Indonesia.

    Pemerintah tetap mengelola ULN secara hati-hati dan akuntabel, serta diarahkan untuk mendukung belanja prioritas dan pembangunan nasional.

    Beberapa sektor yang paling banyak menyerap ULN pemerintah:
    1. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 22,3%
    2. Administrasi pemerintah dan jaminan sosial 18,7%
    3. Jasa pendidikan 16,4%
    4. Konstruksi 12,0%
    5. Transportasi dan pergudangan 8,7%

    Ramdan menegaskan, hampir seluruh ULN pemerintah (99,9%) adalah utang jangka panjang.

    Sementara itu, ULN swasta tercatat US$ 194,8 miliar, atau turun 0,6% yoy, melanjutkan kontraksi dari bulan sebelumnya yang mencapai 1%. Namun, kontraksi ini tertahan oleh kenaikan ULN lembaga keuangan yang tumbuh 2,9%, setelah sebelumnya minus 2,2%.

    Sebanyak empat sektor utama penyumbang ULN swasta, yaitu industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempatnya menyumbang 80% dari total ULN swasta, yang juga didominasi utang jangka panjang sebesar 76,9%.

    Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah guna menjaga struktur utang tetap sehat dan optimal. ULN akan terus dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional tanpa mengganggu stabilitas ekonomi.

    “Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tutup Ramdan.

  • IHSG Jatuh 0,68 Persen, Rupiah Menguat

    IHSG Jatuh 0,68 Persen, Rupiah Menguat

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) jatuh pada perdagangan hari ini, Senin (16/6/2025).

    IHSG pada awal perdagangan sebetulnya dibuka menguat. Namun, jelang penutupan sesi I, IHSG jatuh.

    IHSG hari ini ditutup melemah 0,68% atau sebesar 48,47 poin ke level 7.117,5. Sepanjang hari ini, indeks bergerak dalam kisaran 7.117  hingga 7.210.

    Sebanyak 232 saham tercatat mengalami kenaikan, 338 saham mengalami penurunan, dan 186 saham tidak mengalami perubahan atau stagnan.

    Volume transaksi saham tercatat mencapai 24,5 miliar dengan total nilai perdagangan sebesar Rp 14,9 triliun dari 1,49 juta kali transaksi.

    Pada saat IHSG hari ini jatuh, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat. Menurut data Bloomberg di pasar spot exchange, rupiah ditutup menguat 38,5 poin atau 0,24% ke level Rp 16.265 per dolar AS.

  • Rumah Subsidi Ukuran 14 Meter Persegi Dijual Mulai Rp 100 Jutaan

    Rumah Subsidi Ukuran 14 Meter Persegi Dijual Mulai Rp 100 Jutaan

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Lippo Karawaci tengah menyiapkan proyek rumah subsidi berukuran kecil, dengan desain (mockup) yang telah selesai dikembangkan untuk ukuran luas tanah 25 m² dengan luas bangunan 14 m². Rumah-rumah subsidi ini tidak akan dibangun di Jakarta.

    Head of Project Management PT Lippo Karawaci, Fritz Atmodjo menjelaskan, proyek rumah subsidi ini akan menyasar kawasan timur Jakarta, seperti Cikampek dan Purwakarta. Untuk wilayah Bogor, pembangunan lebih memungkinkan dilakukan di wilayah kabupaten.

    “Terkait lokasi, sebenarnya kemarin kita sempat hitung-hitung ya. Dengan harga yang kemarin kita sepakati, ada di koridor timur, Cikampek, Purwakarta. Kalau di Bogor mungkin di daerah kabupatennya, lalu di area-area Tangerang,” ujar Fritz dalam acara “Perkenalan Mockup Rumah Subsidi di Perkotaan”, di Jakarta, Senin (16/6/2025).

    Fritz juga menyebutkan, harga rumah subsidi ini akan ditawarkan mulai dari Rp 100 jutaan. Namun, Lippo belum memasarkan secara resmi konsep rumah subsidi yang ukurannya telah diperkecil itu.

    Dalam acara tersebut, diperkenalkan dua tipe rumah subsidi. Pertama, tipe 1 kamar tidur dengan luas tanah 25 meter persegi (2,6 x 9,6 meter) dan luas bangunan 14 meter persegi. Kedua, tipe 2 kamar tidur dengan luas tanah 26,3 meter persegi (2,6 x 10,1 meter) dan luas bangunan 23,4 meter persegi.

    Secara teknis, rumah subsidi ini dirancang menggunakan struktur beton bertulang. Bagian lantai akan menggunakan keramik, termasuk di area teras, ruang utama, kamar tidur, kamar mandi, dan carport.

    Untuk dinding, material yang digunakan adalah bata ringan dengan finishing mortar dan cat. Plafon rumah menggunakan bahan gypsum, serta dilengkapi sanitair seperti kloset duduk, wastafel, shower, kran, meja dapur, dan sink. Adapun atap rumah akan menggunakan rangka baja ringan dengan penutup spandek.

  • Investor Ambil Untung, Harga Emas Dunia Turun

    Investor Ambil Untung, Harga Emas Dunia Turun

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga emas dunia melemah pada Senin (16/6/2025) siang setelah sebelumnya mengalami reli mendekati level tertinggi dalam dua bulan terakhir. Penurunan ini terjadi karena investor melakukan aksi ambil untung di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel.

    Dikutip dari Reuters, pada pukul 13.34 WIB, harga emas spot tercatat turun 0,5% menjadi US$ 3.414,32 per troi ons. Sementara itu, harga emas berjangka Amerika Serikat (AS) juga mengalami penurunan sebesar 0,5% ke posisi US$ 3.434,80 per troi ons.

    Menurut analis pasar senior Asia Pasifik Oanda, Kelvin Wong, ketegangan antara Iran dan Israel mendorong meningkatnya permintaan terhadap emas sebagai aset lindung nilai (safe haven).

    “Lonjakan risiko politik akibat konflik Iran-Israel telah memicu minat beli emas. Saat ini, harga telah menembus level US$ 3.400 dan tren jangka pendek masih menguat. Level resistance berikutnya berada di kisaran USD 3.500, dengan potensi mencetak rekor baru,” jelas Wong.

    Sebagai aset safe haven, emas kerap menjadi pilihan utama investor saat terjadi ketidakpastian geopolitik maupun ekonomi global.

    Di sisi lain, pasar saat ini juga menanti keputusan suku bunga dari sejumlah bank sentral dunia, terutama dari Federal Reserve AS pada Rabu (18/6/2025) mendatang. The Fed diperkirakan masih akan mempertahankan suku bunga acuan.

    Sementara itu, logam mulia lainnya turut mengalami pergerakan harga. Perak spot naik 0,2% ke US$ 36,36 per troi ons, platinum melonjak 1,5% ke US$ 1.245,67, dan palladium menguat 1,5% ke US$ 1.043,53.

  • Prabowo Pimpin Ratas Koperasi Merah Putih Seusai dari Rusia

    Prabowo Pimpin Ratas Koperasi Merah Putih Seusai dari Rusia

    Tangerang, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto akan memimpin rapat terbatas (ratas) bersama Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih seusai kunjungan kenegaraan ke Rusia. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

    “Ya saya rasa ini (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) kita sudah akan rampungkan. Nanti kita menunggu presiden pulang dari Rusia,” ujar Ferry kepada Beritasatu.com di kantor B-Universe di kawasan PIK 2, Tangerang, Banten, Senin (16/6/2025).

    Ferry menjelaskan, pihaknya akan melaporkan kepada presiden terkait progres pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih yang rencananya akan diluncurkan bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional pada Sabtu, 12 Juli 2025.

    “Ini pekerjaan berat, jadi saya minta doa dan dukungannya dan nanti kami laporan kepada presiden,” ujarnya.

    Saat ini, tim Kementerian Koperasi tengah menyiapkan mockup atau model percontohan kegiatan Koperasi Merah Putih di berbagai daerah. Mockup ini bertujuan untuk memberikan gambaran ideal kegiatan koperasi yang akan diimplementasikan.

    Lebih lanjut, Ferry menyampaikan koperasi tersebut akan mulai beroperasi penuh pada Oktober 2025, atau tiga bulan setelah peluncuran resminya.

    “Nanti kan Juli diumumkan, Oktober operasional, jadi ada waktu 3 bulan dari Juli-Oktober. Kita akan matangkan semuanya, seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih-nya, Oktober running semuanya,” jelasnya.

    Ferry berharap program Koperasi Merah Putih ini berjalan lancar dan menjadi tonggak penting dalam pertumbuhan ekonomi desa.

  • Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Bukan Kewenangan Kemenko PMK

    Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Bukan Kewenangan Kemenko PMK

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah tengah menggodok perubahan aturan soal rumah subsidi, termasuk rencana pemangkasan batas minimal luas bangunan dari semula 21 meter persegi menjadi 18 meter persegi. Namun, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan isu ini bukan dalam koordinasi kementeriannya.

    “Mohon maaf ya, bukan dalam koordinasi kami, jadi kami tidak paham mengenai isu itu,” ujar Pratikno kepada wartawan di gedung Kemenko PMK, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Pratikno menekankan, polemik mengenai perubahan standar rumah subsidi berada di luar kewenangannya. Ia menyebut bahwa program rumah subsidi merupakan ranah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Kementerian PKP saat ini sedang menindaklanjuti rencana penyesuaian batas minimal ukuran rumah subsidi, baik dari sisi luas tanah maupun luas bangunan. Langkah ini diklaim bertujuan membuka peluang penyediaan lebih banyak tempat tinggal, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung.

    Rencana perubahan tersebut tertuang dalam draf Keputusan Menteri PKP Nomor/KPTS/M/2025 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Dalam draf tersebut, batas minimal luas tanah rumah subsidi disesuaikan dari 60 meter persegi menjadi 25 meter persegi. Sementara itu, luas bangunan dikurangi dari 21 meter persegi menjadi 18 meter persegi. Adapun batas maksimal luas tanah tetap 200 meter persegi dan bangunan maksimal 36 meter persegi.