Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Plafon Rp 500 Juta, Pemerintah Buat Program KUR Khusus Petani Tebu

    Plafon Rp 500 Juta, Pemerintah Buat Program KUR Khusus Petani Tebu

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) meluncurkan dukungan dalam kebijakan pembiayaan petani tebu, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini diharapkan dapat menggenjot produksi tebu di Tanah Air.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan, kebijakan skema KUR terbaru ini memberikan kemudahan yang signifikan bagi petani. Jika sebelumnya plafon kredit KUR bersifat akumulatif hingga Rp 500 juta, kini petani dapat mengakses pembiayaan hingga batas tersebut secara berulang, tanpa harus langsung beralih ke kredit komersial setelah mencapai batas awal.

    “Program baru di skema kredit KUR adalah tebu rakyat. Ini diberikan dengan fasilitas sampai dengan Rp 500 juta, dan bisa diberikan kepada individual maupun kelompok,” ucap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Ke depan, pabrik gula akan dilibatkan sebagai avalis, yakni penjamin kredit, tanpa perlu agunan dari petani. Dalam skema ini, pabrik bertanggung jawab atas kredit, sehingga semakin mempermudah akses pembiayaan bagi petani.

    Kebijakan ini merupakan respons nyata atas aspirasi yang sudah lama disuarakan oleh petani tebu. Dengan dukungan ini, pemerintah berharap kesejahteraan petani akan meningkat dan produktivitas tebu nasional makin optimal.

    Diharapkan, kebijakan ini dapat diterapkan dalam waktu dekat agar petani dapat segera memanfaatkannya di musim tanam yang sedang berlangsung.

    “Dengan revitalisasi penanaman replanting daripada tebu diharapkan bisa meningkatkan yield. Dengan revitalisasi KUR ini bisa diberikan fasilitas dan ini bisa dijalankan untuk sektor ketahanan pangan ataupun pertanian,” pungkas Airlangga.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mendorong seluruh pemangku kepentingan di sektor perkebunan khususnya tebu untuk bergerak secara eksponensial dalam meningkatkan produksi gula nasional. Ia menyoroti sejumlah regulasi yang perlu disederhanakan, salah satunya akumulasi pada KUR yang dinilai justru menyulitkan petani untuk kembali mengakses pembiayaan.

    “Kredit KUR itu harus disesuaikan. Kalau petani bayar lancar tiap tahun, kenapa tidak bisa ambil lagi? Harusnya tiap tahun bisa diakses tanpa akumulasi yang menghambat, karena saat ini setelah Rp 500 juta, enggak bisa ngambil lagi, akumulasi. Nah, ini kan menghambat,” kata Amran dalam keterangannya.

    Sebagai informasi, produksi gula nasional tahun 2024 mencapai 2,46 juta ton atau naik 8,57% dibandingkan produksi tahun 2023 yang sebesar 2,27 juta ton. Mentan Amran merinci enam strategi kunci untuk mewujudkan swasembada gula nasional, mulai dari penguatan penyuluhan kepada petani, perbaikan sistem pengelolaan perkebunan tebu, penyediaan sarana produksi, pemberian kemudahan akses pupuk, penyediaan sarana irigasi, pengelolaan tanah, dan penetapan harga yang menguntungkan petani.
     

  • Telkom Gelar Borneo Digital Summit 2025, Dorong Percepatan Digitalisasi Pemerintah Daerah

    Telkom Gelar Borneo Digital Summit 2025, Dorong Percepatan Digitalisasi Pemerintah Daerah

    Balikpapan, Beritasatu.com – Sebagai penggerak ekosistem digital yang berdaya saing global, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) senantiasa mendukung penuh terwujudnya transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, melalui penyelenggaraan Borneo Digital Summit 2025, bertempat di Balikpapan, pada Kamis (3/7/2025). Kegiatan ini menjadi forum strategis yang membuka rangkaian inisiatif digitalisasi di wilayah Kalimantan, dengan mengusung tema “Lead the Change, Win the Future: Digital Victory in B2B”.

    Acara dihadiri oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Akmal Malik, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB Cahyono Tri Birowo, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komdigi Aris Kurniawan, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri Ir. Suprayitno. Turut hadir Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Direktur Network Telkom Nanang Hendarno, Direktur Human Capital Management Telkom Henry Christiadi, dan EVP Telkom Regional IV Kalimantan Rachmad Dwi Hartanto.

    Fokus utama acara ini adalah percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah sebagai fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan partisipatif. Telkom hadir sebagai katalisator digitalisasi, menyediakan infrastruktur digital, solusi terintegrasi, dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah.

    Pada sambutannya, Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menyampaikan bahwa Borneo Digital Summit merupakan wujud komitmen dan kolaborasi TelkomGroup untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah di Kalimantan. 

    “Telkom bukan saja penggerak untuk transformasi digital, tetapi juga institusi strategis pemerintah yang memiliki kewajiban dan tugas untuk menjadi katalis perkembangan digital di indonesia. Tugas tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan baik dan tidak bisa kita lakukan sendirian, kuncinya adalah kolaborasi,” ungkap Dian.

    Lebih lanjut, Dian menjelaskan bahwa Telkom memiliki tiga tugas utama, yaitu membangun infrastruktur digital, platform digital, dan layanan digital. la menekankan, tanpa infrastruktur digital, digitalisasi tidak mungkin terlaksana. Oleh karena itu, pembangunan platform dan layanan digital menjadi penunjang penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

    Di akhir sambutannya, Dian mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas kolaborasi yang terjalin selama ini. 

    “Semoga ini bisa menjadi forum kolaborasi antara Telkom dengan para pemangku kepentingan, sehingga ke depannya kita bisa bersama-sama menjalankan digitalisasi yang menjadi salah satu visi pemerintahan saat ini. Digitalisasi ini bukan merupakan pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan,” tutup Dian.

    Telkom menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian terkait sebagai pembicara utama dalam acara ini. Di antaranya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Akmal Malik, yang membahas mengenai ‘Penguatan Otonomi Daerah melalui Digitalisasi Pelayanan Publik dan SPBE’, kemudian Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB Cahyono Tri Birowo dengan mengangkat topik ‘Transformasi Digital Pemerintahan dan Integrasi SPBE sebagai Fondasi Pembangunan Pemerintahan Digital yang Efisien dan Transparan’, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komdigi Aris Kurniawan yang memberikan paparan terkait ‘Teknologi Digital Pemerintah’, serta Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri Ir. Suprayitno, yang membawakan topik ‘Optimalisasi Pembangunan Daerah Berbasis Data Digital dan Inovasi Teknologi’.

    Sebagai penutup rangkaian acara, diselenggarakan sesi Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan mitra strategis dari kalangan pemerintah daerah, industri, dan praktisi teknologi. Sesi ini menjadi ruang diskusi guna merumuskan langkah-langkah implementatif dalam percepatan transformasi digital, serta menyatukan visi antara penyedia solusi dan pelaksana kebijakan di daerah.

    EVP Telkom Regional IV Kalimantan Rachmad Dwi Hartanto menyampaikan bahwa transformasi digital pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi lintas sektor dan pendampingan dari mitra yang memiliki kompetensi digital, sehingga program SPBE dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Menurutnya, optimalisasi anggaran pemerintah, penyusunan strategi digital yang matang, serta pemanfaatan teknologi yang relevan menjadi kunci dalam mendorong lompatan digital yang nyata di daerah.

    Melalui Borneo Digital Summit 2025, Telkom kembali memperkuat komitmennya sebagai penggerak digitalisasi nasional. Dengan kolaborasi yang erat antara pemangku kepentingan, Telkom optimis seluruh inisiatif digitalisasi di sektor pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan layanan publik, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

  • Kantongi Izin OJK, Induk Usaha CFX Siap IPO

    Kantongi Izin OJK, Induk Usaha CFX Siap IPO

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Indokripto Koin Semesta Tbk, induk dari bursa aset kripto pertama di Indonesia, resmi memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melangsungkan penawaran umum perdana saham (IPO).

    Dengan kode saham COIN, perseroan dijadwalkan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Juli 2025, sementara masa penawaran umum berlangsung 2-7 Juli 2025.

    COIN menaungi dua entitas penting dalam industri aset digital Indonesia, yakni PT Central Finansial X (CFX) sebagai satu-satunya bursa aset kripto resmi saat ini, serta PT Kustodian Koin Indonesia (ICC) yang berperan sebagai lembaga penyimpanan kripto. Keduanya telah memiliki izin resmi dan berada di bawah pengawasan OJK.

    Hingga 3 Juli 2025, Bursa CFX mencatat keanggotaan sebanyak 31 pedagang aset kripto, dengan 20 di antaranya telah mengantongi izin sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) dari OJK. Selain itu, 7 pialang berjangka juga telah bergabung sebagai anggota bursa.

    Menurut data OJK, nilai transaksi aset kripto nasional terus tumbuh, mencapai Rp 35,61 triliun pada April 2025, naik dari Rp 32,45 triliun di bulan sebelumnya. Jumlah pengguna pun meningkat dari 13,71 juta menjadi 14,16 juta, mencerminkan lonjakan minat publik terhadap aset digital.

    Secara fundamental, COIN menunjukkan kinerja keuangan positif. Pada akhir Desember 2024, perusahaan mencatat margin laba bersih sebesar 42,32%, dengan pertumbuhan pendapatan signifikan secara tahunan.

    Direktur Utama PT Indokripto Koin Semesta Tbk Ade Wahyu menekankan, peran strategis CFX dan ICC dalam memperkuat ekosistem kripto nasional yang akuntabel, inovatif, dan selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

    “Dengan infrastruktur dan regulasi yang semakin kokoh, kami optimistis industri aset kripto Indonesia akan terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi digital nasional,” ujar Ade dalam konferensi pers, Kamis (3/7/2025).

    Ia juga menyatakan, pencatatan saham COIN di BEI merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri ini.

    Dalam masa bookbuilding pada 23-25 Juni 2025, COIN mendapatkan minat tinggi dari investor ritel dan institusi. Berdasarkan hasil penetapan harga, saham IPO COIN dijual sebesar Rp 100 per saham.

    “Kami berharap antusiasme investor terhadap COIN akan terus berlanjut hingga masa penawaran umum,” tutup Ade.

    Terkait dengan legalitas pemilik saham pengendali COIN Andrew Hidayat, Bursa Efek Indonesia menegaskan bahwa regulasi tetap dipatuhi.

    Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 melarang pengelola tempat penyimpanan kripto dikendalikan oleh pihak yang pernah dipidana dalam kasus keuangan.

    “Namun, berdasarkan hasil telaah konsultan hukum, catatan hukum Andrew Hidayat tidak termasuk tindak pidana ekonomi atau keuangan,” ucap dia.

    Sejak 27 Desember 2023, ICC telah mendapat izin resmi sebagai pengelola tempat penyimpanan aset kripto dari BAPPEBTI. Pasca alih pengawasan ke OJK mulai 10 Januari 2025, izin BAPPEBTI tetap berlaku dan diakui oleh OJK.

    Prospektus IPO yang dirilis pada 1 Juli 2025, halaman 91, menyebutkan bahwa terkait pemberitaan di media mengenai dugaan korupsi lelang barang rampasan negara, Andrew Hidayat menyatakan melalui surat tertanggal 13 November 2024, bahwa dirinya bukan pemilik manfaat akhir dari PT Indobara Utama Mandiri (IUM) dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan tersebut saat proses lelang berlangsung.

  • Kementerian Kehutanan Cabut Izin Perusahaan Tambang Pulau Wawonii

    Kementerian Kehutanan Cabut Izin Perusahaan Tambang Pulau Wawonii

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kehutanan menyebut Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) aktivitas pertambangan di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, telah dicabut.

    Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ade Triaji Kusumah mengatakan, pencabutan PPKH di Pulau Wawonii oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bukan karena izin bidangnya dicabut.

    “Karena ada putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan masyarakat untuk pencabutan SK PPKH tersebut,” kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (17/6/2025).

    Dia menjelaskan, proses perizinan tambang dalam kawasan hutan merupakan proses hilir hanya dapat dilakukan setelah pemegang izin memenuhi berbagai persyaratan awal dari lembaga teknis terkait. Persetujuan penggunaan kawasan hutan, hanya diberikan setelah adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kementerian ESDM atau pemerintah daerah melalui Dinas ESDM.

    Beberapa izin yang diperlukan yakni rekomendasi kepala daerah, izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup atau dinas lingkungan hidup daerah. “Jika seluruh syarat tersebut terpenuhi, barulah Kementerian Kehutanan memberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan,” jelas dia.

    Ade menjelaskan, persetujuan ini disertai dengan kewajiban teknis, antara lain penataan batas lokasi kegiatan agar tidak melebihi area izin serta penyusunan dan pelaksanaan Penataan Areal Kerja (PAK).

    Selain itu, pemegang izin diberi kewajiban untuk melaksanakan reklamasi pasca-tambang, yang dananya dijamin melalui Jaminan Reklamasi di Kementerian ESDM.

    Ade melanjutkan, mereka juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada sektor kehutanan.

  • Rumah Subsidi 14 Meter Persegi Disebut Cuma Cocok di Jakarta

    Rumah Subsidi 14 Meter Persegi Disebut Cuma Cocok di Jakarta

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah pemuda mendatangi mockup rumah subsidi berukuran 14 meter persegi karya Lippo Group. Rumah mungil yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial ini memicu beragam tanggapan.

    Dipamerkan di Mall Lippo Nusantara, Jakarta, sebagian besar dari mereka menilai ukuran rumah tersebut lebih cocok disebut kos-kosan dan hanya menarik jika dibangun di wilayah Jakarta.

    Beritasatu.com mewawancarai tiga pemuda yang melihat langsung contoh rumah mungil tersebut. Ketiganya sepakat bahwa rumah dengan ukuran 14 m² itu terlalu sempit jika difungsikan sebagai tempat tinggal keluarga.

    Mauli (26), warga Depok yang baru menikah, mengaku penasaran setelah melihat ramainya pembahasan rumah mungil di media sosial. Ia menyamakan bentuk rumah tersebut dengan kamar kos.

    “Sebenernya sih ini kayak lagi ada di kos-kosan. Tapi kalau dibangunnya di Jakarta, ini sebenarnya worth it,” ujar Mauli kepada Beritasatu.com, Selasa (17/6/2025).

    Mauli menilai rumah mungil akan lebih diminati jika dibangun di Jakarta karena keterbatasan lahan dan mahalnya harga tanah. Namun, jika dibangun di luar Jakarta, menurutnya masih banyak pilihan rumah dengan ukuran yang lebih besar dan harga yang sebanding.

    “Tadi sempat dengar katanya dibangunnya di Purwakarta. Ya kalau gitu, mending sekalian cicil rumah beneran. Ongkos jalan dari sana ke Jakarta juga mahal,” tambahnya.

  • Gubernur Banten Unjuk Gigi Jadi Pembawa Berita BTV

    Gubernur Banten Unjuk Gigi Jadi Pembawa Berita BTV

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Banten Andra Soni menunjukan kepiawaiannya membawakan berita pada acara Investor Daily Talk Spesial di Studio Semesta Tokyo Hub PIK 2, Jakarta, Senin (16/6/2025). Menurut Andra Soni, dia mengakui bahwa profesi menjadi jurnalis bukanlah hal yang mudah.

    “Menjadi pembawa berita atau jurnalis tentu tidak mudah, juga jadi memburu orang yang profesional,” kata Andra.

    Dalam dialog di Investor Daily Talk Spesial, Andra Soni menyampaikan peran UMKM sebagai penompang ekonomi, khususnya di daerah Provinsi Banten.

    “UMKM itu adalah awal tumbuhnya kelompok ekonomi menengah baru di Banten. Artinya bagaimana kita bisa membangun sebuah ekosistem usaha di Provinsi Banten,” ujar Andra.

    Menurutnya, UMKM dapat menjadi cerminan kondisi ekonomi masyarakat di suatu daerah. “Satu keyakinan saya, ketika daya beli masyarakat tumbuh dengan sendirinya UMKM kita akan berkembang,” tambah Andra Soni.

    Andra Soni juga menyampaikan harapannya kepaba B-Universe setelah menggunakan studio baru pada program beritanya. Ia berharap Berita Satu bisa menjadi contoh media yang baik di tengah tantangan zaman.

    “Saya berharap Berita Satu bisa menjadi panduan atau bisa menjadi acuan bagi masyarakat dalam mendapatkan berita yang berimbang, bertanggung jawab, dan jauh dari hal buruk,” pungkas Andra Soni.

  • Mengenal Spesifikasi 2 Rumah Proyek Hunian Warisan Bangsa

    Mengenal Spesifikasi 2 Rumah Proyek Hunian Warisan Bangsa

    Jakarta, Beritasatu.com — Proyek Hunian Warisan Bangsa (HWB) merupakan upaya pemerintah memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau. Proyek ini menyasar keluarga berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan mengakses rumah permanen dengan fasilitas dasar.

    Data menunjukkan, lebih dari 12 juta keluarga di Indonesia masih hidup di hunian tidak layak. Mereka tinggal di rumah semipermanen, rumah sewa berukuran sempit, atau bahkan gubuk darurat yang tidak memenuhi standar keamanan dan sanitasi.

    Rumah layak bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga fondasi untuk kehidupan yang lebih baik. “Perumahan terjangkau bukanlah hak istimewa, melainkan kebutuhan dasar manusia,” ujar Rektor Universitas Pelita Harapan, Jonathan Parapak, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/6/2025).

    Ada dua tipe hunian yang ditawarkan, pertama tipe dua kamar tidur yang memiliki ukuran 2,6 meter x 10,1 meter, dengan luas tanah 26,3 meter persegi dan luas bangunan 23,4 meter persegi. Unit ini dilengkapi lantai mezzanine sebagai ruang tambahan.

    Tipe kedua yakni tipe satu kamar tidur, dengan ukuran 2,6 meter x 9,6 meter, dengan luas tanah 25 meter persegi dan luas bangunan 14 meter persegi. Meski mungil, kedua tipe ini sudah dilengkapi ruang tamu, dapur, kamar mandi, teras, dan carport.

    HWB menggunakan struktur beton bertulang, atap baja ringan, dan penutup atap spandek. Dinding rumah menggunakan bata ringan dengan finishing mortar dan cat, sementara kamar mandi sudah dilapisi keramik.

    Untuk lantai, digunakan keramik di ruang utama dan lantai antiselip di kamar mandi serta teras. Di area carport, digunakan cor beton. Instalasi listrik berdaya 900 watt serta pasokan air dari PDAM atau sumber lain yang disediakan pengembang melengkapi kebutuhan dasar hunian ini.

  • Cadangan Minyak Terbesar Ke-3 di Dunia, Ini Daftar Kilang Iran

    Cadangan Minyak Terbesar Ke-3 di Dunia, Ini Daftar Kilang Iran

    Jakarta, Beritasatu.com – Israel telah melancarkan serangan ke beberapa fasilitas penting milik Iran, salah satunya adalah fasilitas minyak dan gas. Serangan ini pun meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik dan mengancam kekacauan bagi pasar minyak.

    Kementerian Perminyakan Iran mengatakan Israel telah menyerang depot bahan bakar utama, sementara kilang minyak lain di ibu kota Teheran juga terbakar. Selain itu, Iran juga telah menghentikan sebagian produksi di ladang gas terbesar di dunia, South Pars.

    Badan Informasi Energi (EIA) Amerika Serikat (AS) mencatat Iran memiliki cadangan gas terbesar kedua di dunia, dan cadangan minyak mentah terbesar ketiga. Nah, berikut deretan kilang minyak terbesar yang dimiliki Iran, seperti dilansir dari aljazeera.

    Sebelum konflik mereka saat ini meningkat, Israel memang kerap menghindari serangan ke fasilitas energi Iran lantaran tekanan dari sekutunya, termasuk AS, atas risiko naiknya harga minyak dan gas global.

    Kementerian Perminyakan Iran pun mengonfirmasi bahwa Israel telah menyerang depot Shahran. Serangan udara Israel juga menargetkan ladang South Pars, di lepas pantai provinsi Bushehr selatan Iran.

    Serangan tersebut memicu kerusakan dan kebakaran yang signifikan di fasilitas pemrosesan gas alam Fase 14, dan menghentikan platform produksi lepas pantai yang menghasilkan 12 juta meter kubik per hari.

    Dalam serangan Israel yang terpisah, kebakaran dilaporkan terjadi di pabrik gas Fajr Jam, salah satu fasilitas pemrosesan terbesar Iran di provinsi Bushehr, yang memproses bahan bakar dari South Pars.

    Untungnya depot minyak Shahran, salah satu pusat penyimpanan dan distribusi terbesar di Teheran, belum terganggu. Depot ini memiliki hampir 260 juta liter kapasitas penyimpanan di 11 tangki. Depot ini pun menjadi simpul vital dalam jaringan bahan bakar perkotaan ibu kota, yang mendistribusikan bensin, solar, dan bahan bakar penerbangan ke beberapa terminal di Teheran utara.

  • Wamenkop Fery Ungkap Perkembangan 80.000 Koperasi Merah Putih

    Wamenkop Fery Ungkap Perkembangan 80.000 Koperasi Merah Putih

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Fery Juliantono, menyampaikan bahwa pemerintah tengah merealisasikan pembentukan 80.000 koperasi desa/kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Hingga kini, sebanyak 79.882 koperasi telah terbentuk atau mencapai sekitar 98% dari target, dengan 43.000 di antaranya telah memiliki akta resmi.

    Fery mengungkapkan hal tersebut usai membacakan berita pasar investasi dalam program Investor Daily Market yang turut membahas penutupan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sesi I di Studio BTV. Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan bahwa dirinya dipercaya sebagai Koordinator Pelaksana sekaligus Ketua Harian program pembentukan Koperasi Merah Putih.

    “Pembentukan koperasi di hampir semua desa dan kelurahan ini merupakan gagasan Presiden Prabowo yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan dari BUMN dan perusahaan swasta, baik dari sisi aset maupun partisipasi warga,” ujar Fery.

    Menurutnya, kehadiran koperasi ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan desa, termasuk mengakhiri ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal dan rentenir. Di sisi lain, koperasi juga menjadi sarana pembukaan lapangan kerja baru di pedesaan.

    “Ini bukan sekadar program, melainkan proyek strategis nasional. Setelah koperasi terbentuk, akan ada masa persiapan selama tiga bulan untuk mematangkan model bisnis sesuai potensi lokal. Targetnya, koperasi ini harus menjadi badan usaha yang menghasilkan keuntungan,” tegas Fery.

    Guna menunjang keberhasilan program ini, pemerintah juga menyiapkan skema permodalan berupa pinjaman berbunga rendah sebesar 3% dengan tenor tiga tahun untuk modal kerja dan investasi. Selain itu, koperasi akan difasilitasi dengan pemanfaatan aset milik 18 kementerian/lembaga maupun aset milik pemerintah daerah yang tidak terpakai sebagai kantor dan tempat usaha koperasi hingga gudang.

    “Kami juga akan mendampingi penguatan SDM melalui modul pelatihan yang tepat. Kaum muda desa tidak perlu lagi hijrah ke kota untuk menjadi buruh. Mereka bisa menjadi pengurus, bahkan manajer koperasi. Kami akan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan SDM koperasi,” tutupnya.

  • Pernah Jadi Abnon Jakbar, Menteri Maman Pede Jadi Presenter di BTV

    Pernah Jadi Abnon Jakbar, Menteri Maman Pede Jadi Presenter di BTV

    Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, tampil sebagai pembawa berita dalam program Berita Satu Spesial yang digelar di kantor pusat B-Universe, Pantai Indah Kapuk (PIK 2), Senin (16/6/2025). Kehadiran Maman tidak hanya memeriahkan peluncuran studio baru BTV, tetapi juga menunjukkan dukungannya terhadap transformasi media tersebut, sekaligus memperkuat kiprahnya sebagai alumni Abang None (Abnon) Jakarta Barat 2006.

    “Semoga peluncuran wajah baru B-Universe semakin meneguhkan posisinya sebagai media arus utama yang relevan di tengah gempuran arus informasi,” ujar Maman usai membawakan berita di layar BTV.

    Sebagai mantan duta pariwisata DKI Jakarta, Maman mengaku cukup akrab dengan dunia penyiaran. Pengalamannya dalam ajang Abnon menjadi bekal berharga yang membantunya tampil percaya diri di depan kamera.

    “Lumayan lah, untungnya dulu saya pernah berinteraksi di kontes Abang None Jakarta. Jadi udah tau dikit-dikit lah jadi presenter,” katanya sambil tersenyum.

    Setelah tampil sebagai pembawa berita, Maman juga menyampaikan harapannya agar B-Universe terus berkontribusi sebagai media yang menyebarkan informasi yang faktual, objektif, dan berdampak positif bagi masyarakat.

    “Harapannya, B-Universe bisa terus jadi penerang semesta, dalam arti menyampaikan berita-berita yang real, objektif, dan membawa kebaikan bagi bangsa dan negara kita,” ujar Maman.

    Selain Maman, sejumlah tokoh publik juga turut hadir sebagai pembawa berita maupun narasumber dalam acara tersebut. Mereka antara lain Gubernur Banten Andra Soni, Wali Kota Bogor Dedie Rachim, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa, serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka.

    Program Berita Satu Spesial dapat disaksikan melalui kanal BTV dan akun YouTube resmi Beritasatu.