Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • PNM Jadi Pencetus Peluncuran Orange Bond di Indonesia

    PNM Jadi Pencetus Peluncuran Orange Bond di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Pada pertengahan tahun 2024, Pemerintah bersama Impact Investment Exchange (IIX) memperkenalkan instrumen surat utang berbentuk obligasi oranye atau orange bonds: sebuah instrumen investasi yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan program-program Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada aspek kesetaraan gender. 

    “Orange bonds diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan dengan menyediakan modal untuk proyek-proyek yang fokusnya pada sustainable dan gender equality,” tutur Yanuar, dalam media briefing, di Jakarta Rabu (10/7/2024).

    Selain menjadi sumber pendanaan, orange bonds juga diharapkan mampu mempromosikan inklusi sosial ekonomi dengan memberikan akses keuangan yang lebih besar kepada perempuan dan kelompok yang terpinggir atau marjinal. Sehingga, pihak swasta didorong untuk mengadopsi obligasi ini.

    “Kami memang aspirasinya 2025, kita harap bisa punya partner dengan private sektor jadi kita bisa mobilisasi untuk inklusi. Tapi ini harus kolektif, kami tidak memaksakan, tergantung kesiapan,” ucap Yanuar.

    Bukan hanya pihak swasta, Chief Operating Officer Impact Investment Exchange (IIX) Angela Ng menjelaskan bahwa pemerintah juga memainkan peran besar untuk mendorong adopsi orange bonds. Pasalnya, orange bonds tidak menggantikan obligasi berkelanjutan yang telah diterbitkan pemerintah, tetapi justru melengkapinya. 

    Kini, setahun berselang di tengah tahun 2025, Orange Bond perdana telah diluncurkan. Bukan oleh pihak swasta, namun oleh salah satu lembaga keuangan milik negara. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan lembaga yang pertama kali dipercaya untuk menerbitkan Orange Bond di Indonesia.

  • Lantik 6 Eselon I, Menteri PU Minta Hentikan Kebocoran Anggaran Negara

    Lantik 6 Eselon I, Menteri PU Minta Hentikan Kebocoran Anggaran Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melantik enam pejabat eselon I di lingkungan Kementerian PU pada Jumat (4/7/2025). Dalam pelantikan tersebut, Dody menekankan pentingnya menghentikan kebocoran dan pemborosan anggaran negara.

    Dalam pelantikan ini, Maulidya Indah Junica dipercaya mengisi posisi sebagai irjen. Posisi sekjen kini ditempati oleh Wida Nurfaida, sementara Dwi Purwantoro diangkat menjadi dirjen sumber daya air (SDA).

    Selanjutnya, Bisma Staniarto dilantik sebagai dirjen prasarana strategis, Boby Ali Azhari sebagai dirjen bina konstruksi, dan Apri Artoto dipercaya menjabat sebagai kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

    Dalam sambutannya, Dody menegaskan pelantikan ini merupakan bagian dari upaya pembenahan kelembagaan dan penguatan akuntabilitas di lingkungan kementeriannya.

    “Arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, kebocoran dan pemborosan harus dihentikan. Kementerian PU berkomitmen menjalankan langkah-langkah strategis sejalan dengan arahan tersebut,” ujar Dody.

    Ia juga menyoroti pentingnya menurunkan incremental capital output ratio (ICOR) sebagai indikator efisiensi investasi pemerintah. Menurutnya, ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan mahal namun tidak efektif.

    “Oleh karena itu, Kementerian PU akan terus memperkuat sistem pengawasan dan mengambil langkah-langkah korektif, sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan pemerintahan sesuai arahan presiden dan wakil presiden,” tegasnya.

    Pada akhir sambutannya, Dody mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan integritas tinggi dan rasa tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan anggaran negara.

    “Mohon tanamkan kesadaran bahwa dalam pengelolaan anggaran negara yang mencapai ratusan triliun rupiah ini, satu-satunya yang benar-benar mengawasi kita adalah Tuhan, bukan KPK, polisi, atau irjen. Jagalah integritas setiap detik dalam melaksanakan tugas,” pesan Dody.

  • Sebelum Tembus Pasar Global, UMKM Harus Kuat di Pasar Domestik

    Sebelum Tembus Pasar Global, UMKM Harus Kuat di Pasar Domestik

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Sahabat UMKM, Faisal Hasan Basri, menegaskan pentingnya memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pasar domestik sebelum menargetkan pasar ekspor. Hal ini disampaikannya di tengah gencarnya dorongan pemerintah agar UMKM go global.

    Menurut Faisal, pasar dalam negeri merupakan arena pembelajaran utama bagi pelaku UMKM untuk mengasah ketangguhan bisnis sebelum melangkah ke pasar global.

    “Kalau kita lihat persaingan di UMKM untuk bisa tembus pasar global memang wajib didorong. Namun, sebelum bersaing di luar, market nasional sendiri sebenarnya jadi ladang yang cukup menarik,” ujar Faisal dalam program Investor Daily Talk, Jumat (4/7/2025).

    Faisal mencatat persaingan produk lokal kini semakin ketat. Dari sekitar 64 juta pelaku UMKM di Indonesia, mayoritas masih berada di kategori usaha mikro. Mereka tidak hanya bersaing dengan produk luar negeri, tetapi juga dengan sesama pelaku UMKM dalam negeri.

    Meskipun ada tantangan besar, Faisal melihat kondisi ini sebagai peluang pembelajaran dalam pengembangan strategi bisnis bagi UMKM. Ia menilai dukungan dari pemerintah maupun swasta terhadap UMKM sudah mulai terbentuk, mulai dari akses informasi, pelatihan, hingga pendampingan.

    “Dari sektor pemerintah, dari sektor swasta, itu juga dukungannya penuh. Informasi yang didapat pelaku UMKM juga cukup untuk mempersiapkan diri agar bisa tembus ke pasar global,” tambahnya.

    Namun, ia mengingatkan bahwa dorongan agar UMKM naik kelas tidak cukup apabila hanya dilakukan lewat program bersifat top down. Diperlukan kolaborasi yang erat untuk memastikan UMKM mampu bertahan dan berkembang di pasar lokal sebagai fondasi ekspansi global.

    “Pasar lokal bukan sekadar pasar perantara. Ini adalah tempat mereka mengasah ketangguhan bisnis sebelum membawa nama Indonesia ke dunia,” pungkasnya.

  • Menteri PU Dody Hanggodo Rombak 6 Pejabat Eselon I

    Menteri PU Dody Hanggodo Rombak 6 Pejabat Eselon I

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan rotasi besar-besaran terhadap enam pejabat eselon I di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Rotasi ini mencakup posisi strategis seperti inspektur jenderal (Irjen), sekretaris jenderal (Sekjen), dan sejumlah direktur jenderal (Dirjen).

    “Siang ini, atas arahan dan restu Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pekerjaan Umum sesuai janji saya beberapa waktu lalu saat kami konferensi pers, secara resmi telah melakukan rotasi terhadap enam pejabat eselon I,” ujar Dody dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (4/7/2025).

    Dalam perombakan tersebut, Maulidya Indah Junica dipercaya mengisi posisi sebagai irjen. Posisi sekjen kini ditempati oleh Wida Nurfaida, sementara Dwi Purwantoro diangkat menjadi dirjen sumber daya air (SDA).

    Selanjutnya, Bisma Staniarto dilantik sebagai dirjen prasarana strategis, Boby Ali Azhari sebagai dirjen bina konstruksi, dan Apri Artoto dipercaya menjabat sebagai kepala badan pengembangan sumber daya manusia (BPSDM).

    “Langkah ini semata-mata diambil sebagai bagian evaluasi menyeluruh dan penyegaran di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk selalu mampu mendukung secara penuh Asta Cita Presiden Prabowo dan Gibran,” ujar Dody.

    Lebih lanjut, Dody menyampaikan bahwa kementeriannya berkomitmen melakukan pembenahan kelembagaan dan sistem untuk menurunkan tingkat kebocoran anggaran. Salah satu target utamanya adalah menekan incremental capital output ratio (ICOR) hingga di bawah angka 6.

    Dody menambahkan, efisiensi belanja infrastruktur juga menjadi fokus utama. Belanja yang tidak mendesak akan dieliminasi, sementara pekerjaan yang bisa ditangani pihak swasta akan dialihkan ke sektor tersebut.

    “Arahan Pak Presiden Prabowo sudah clear bahwa kebocoran dan pemborosan harus dihentikan, bukan ditutup-tutupi atau dilakukan pergerakan sana sini yang tidak efektif, tetapi harus benar-benar dihentikan segera,” tegasnya.

  • Alokasi Utang Negara Sebaiknya Jadi Insentif Daya Beli Kelas Menengah

    Alokasi Utang Negara Sebaiknya Jadi Insentif Daya Beli Kelas Menengah

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat menilai bahwa penambahan utang negara sebaiknya diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat. Meski pemerintah telah meluncurkan lima paket stimulus selama Juni dan Juli 2025, tetapi upaya peningkatan daya beli masih perlu ditingkatkan.

    Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE Indonesia) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, utang yang ditarik pemerintah pada pertengahan tahun ini seharusnya bisa memperluas ruang fiskal untuk menggelontorkan stimulus lanjutan.

    “Kami berharap dengan penambahan utang baru ini, pemerintah tetap memberikan stimulus serupa di bulan-bulan berikutnya, khususnya yang langsung menyentuh daya beli masyarakat seperti bantuan sosial atau subsidi listrik,” ujar Yusuf kepada Beritasatu.com, Jumat (4/7/2025).

    Ia mencontohkan, subsidi listrik merupakan salah satu bentuk bantuan yang terbukti efektif menjaga konsumsi rumah tangga, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Meski wacana pemberian diskon tarif listrik sempat muncul pada Juni dan Juli, program tersebut batal direalisasikan.

    “Padahal menurut kami, diskon tarif listrik sangat bermanfaat bagi masyarakat kelas menengah ke bawah,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Yusuf menekankan bahwa bila pemerintah memutuskan menambah utang, maka alokasi anggaran idealnya diarahkan pada kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan kelompok rentan. Evaluasi terhadap cakupan penerima stimulus juga perlu diperhatikan agar program yang diberikan lebih tepat sasaran.

    “Bukan hanya melanjutkan kebijakan lama, tetapi juga memastikan siapa yang benar-benar membutuhkan dan mendapatkan manfaat dari stimulus tersebut,” katanya.

    Pada sisi lain, Yusuf menilai kondisi penerimaan negara yang rendah sementara belanja program cukup agresif menjadi alasan logis bagi pemerintah untuk kembali menambah utang. Program-program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), rumah subsidi, hingga Koperasi Desa Merah Putih tentu membutuhkan dana besar.

    “Memang pemerintah membutuhkan pembiayaan tambahan karena penerimaan belum optimal, sementara harus menjalankan kebijakan fiskal yang sifatnya counter-cyclical,” ujarnya.

    Kebijakan fiskal counter-cyclical yang dimaksud, kata Yusuf, adalah penggunaan anggaran untuk mendorong ekonomi di saat pendapatan negara lemah, salah satunya karena rasio pajak nasional yang stagnan.

    “Kalau kita lihat dari sisi waktu, cukup sulit berharap rasio pajak naik secara signifikan dalam setahun. Selama lima hingga sepuluh tahun terakhir, rasio pajak masih stagnan, bahkan belum mencapai 12% dari PDB,” tambah Yusuf.

    Ia menyimpulkan bahwa selama rasio pajak belum meningkat, dan di tengah ketidakpastian ekonomi global serta perlambatan ekonomi domestik, utang masih akan menjadi motor utama penggerak ekonomi.

    “Bukan tidak mungkin, di akhir tahun atau awal tahun depan, Presiden Trump kembali menerapkan kebijakan proteksionisme, dan itu akan berdampak buruk bagi negara berkembang seperti Indonesia,” tutupnya.

  • Satukan 889 BUMN, Danantara: Biar Tidak Jalan Sendiri-sendiri

    Satukan 889 BUMN, Danantara: Biar Tidak Jalan Sendiri-sendiri

    Jakarta, Beritasatu.com – Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir, menyampaikan visinya untuk menyatukan seluruh 889 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke dalam satu komando yang terpusat di bawah koordinasi Danantara.

    Hal tersebut disampaikan Pandu dalam forum Digital Economy and Finance Forum yang digelar di Jakarta, Jumat (4/7/2025), oleh Asosiasi Fintech Indonesia.

    “Saat ini kami di Danantara tengah fokus mengonsolidasikan seluruh BUMN agar tidak lagi berjalan dengan kepentingannya masing-masing, tetapi berorientasi pada kerja sama dan sinergi satu sama lain,” jelas Pandu.

    Ia menambahkan bahwa langkah ini bertujuan untuk mendukung target ambisius Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% per tahun secara berkelanjutan.

    “Salah satu aspirasi Presiden Prabowo  adalah agar kita semua bersatu dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sudah saatnya kita berhenti berpikir sektoral dan mulai memikirkan kepentingan Indonesia secara keseluruhan,” tambahnya.

    Sebagai bagian dari rencana jangka panjang, Danantara menargetkan untuk mengonsolidasikan jumlah BUMN yang saat ini mencapai 889 entitas menjadi kurang dari 200 perusahaan agar pengelolaan lebih efisien dan terarah.

    Sejak dibentuk, Danantara telah aktif menjalin kerja sama investasi internasional serta melakukan berbagai aksi korporasi untuk memperkuat posisi BUMN di pasar global. Salah satunya adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan ACWA Power asal Arab Saudi untuk pendanaan proyek senilai US$ 10 miliar.

    Selain itu, Danantara juga telah menjalin kemitraan strategis dengan Qatar Investment Authority (QIA) guna mengelola dana investasi sebesar US$ 4 miliar untuk mendukung pembangunan proyek-proyek strategis di Indonesia.

    Dalam bidang pembiayaan perusahaan, Danantara memberikan pinjaman pemegang saham senilai Rp 6,65 triliun (setara sekitar US$ 415,6 juta) kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebagai bagian dari langkah restrukturisasi dan pemulihan industri penerbangan nasional.

    Pada sisi lain, Danantara juga menggandeng sektor swasta. Bersama PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), Danantara tengah mendukung pembangunan pabrik chlorine alkali-ethylene dichloride (CA-EDC) dengan nilai investasi mencapai US$ 800 juta.

    Konsolidasi BUMN dan berbagai inisiatif investasi yang digagas Danantara menjadi bagian dari strategi besar memperkuat fondasi ekonomi nasional dan menciptakan pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan.

  • Barito Renewables Resmikan Ekspansi dan Penambahan Kapasitas Lima Proyek Star Energy Geothermal

    Barito Renewables Resmikan Ekspansi dan Penambahan Kapasitas Lima Proyek Star Energy Geothermal

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) menegaskan kembali peran strategisnya dalam mendukung transisi energi bersih nasional melalui peresmian dan peletakan batu pertama (groundbreaking) lima proyek di pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) milik anak usaha, Star Energy Geothermal, di Salak dan Wayang Windu, Jawa Barat.

    Direktur Utama Barito Renewables Hendra Soetjipto Tan, menyampaikan peresmian ini menandakan keteguhan kami dalam merealisasikan komitmen untuk mendukung pemerintah mencapai transisi energi. 

    “Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto dan segenap Kementerian terkait atas dukungan yang diberikan kepada industri energi panas bumi di Indonesia. Kami berkomitmen terus mendukung Indonesia mencapai masa depan yang lebih hijau dan maju bersama masyarakat, terutama di area kami beroperasi,” ujarnya.

    Peresmian ini merupakan kesinambungan dari komitmen Barito Renewables menginvestasikan US$ 365 juta untuk menghadirkan tambahan kapasitas pembangkitan dengan total 112 megawatt (MW). Proyek-proyek ini juga menyerap 3.356 tenaga kerja, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan pembangunan rendah karbon.

    Proyek-proyek yang diresmikan meliputi:

    Pembangunan unit baru:

    1. Salak Binary, dengan total investasi sebesar US$ 45.5 juta, total kapasitas terpasang 16.6 MW yang telah COD pada Februari 2025 lalu

    2. Wayang Windu Unit 3, dengan total investasi sebesar US$ 106.3 juta, total kapasitas 30 MW dengan proyeksi Commercial Operation Date (COD) pada Desember 2026

    3. Salak Unit 7, dengan total investasi sebesar US$ 133 juta, total kapasitas 40 MW dengan proyeksi COD pada Desember 2026 

    Retrofitting:
    1. Salak Unit 4, 5, dan 6, dengan total investasi US$ 23 juta, total kapasitas 7,2 MW dan proyeksi COD pada Agustus 2025

    2. Wayang Windu Unit 1 dan 2, dengan total investasi US$ 57 juta, total kapasitas 18,4 MW dengan proyeksi COD pada Januari 2026

    Seluruh proyek tersebut menggunakan teknologi terkini, antara lain binary cycle untuk Proyek Salak Binary yang memanfaatkan sisa panas (brine) menjadi energi listrik, 3D turbin blade design yang mampu menambah umur operasi sekaligus meningkatkan efisiensi dan kapasitas pembangkitan tanpa overhaul besar untuk Retrofit Projects, compact power plant untuk penambahan kapasitas Proyek Salak Unit 7, single flash technology dengan efisiensi tinggi dan integrated control system untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dan efisiensi operasional pada penambahan kapasitas Proyek Wayang Windu Unit 3.

    Melalui proyek ini Barito Renewables memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan target bauran energi terbarukan 23% di tahun 2025 dan mendorong percepatan pembangunan energi berbasis energi terbarukan yang berkelanjutan.

  • Kemendag Kaji Pola Distribusi Baru untuk Tekan Harga Minyakita

    Kemendag Kaji Pola Distribusi Baru untuk Tekan Harga Minyakita

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) saat ini tengah menyusun kajian baru mengenai pola distribusi minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita.

    Langkah ini dilakukan untuk menurunkan harga Minyakita yang masih melampaui harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700 per liter.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, kajian tersebut sedang dibahas secara intensif guna menemukan pola distribusi yang paling efektif.

    “Sekarang sedang dibuat kajiannya. Seperti apa pola distribusi yang cocok, itu yang sedang dibahas,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Budi menambahkan, pihaknya belum bisa mengungkap secara rinci bentuk pola distribusi baru yang dimaksud. Namun, Kemendag akan melibatkan berbagai pihak dalam pembahasan, termasuk kementerian/lembaga terkait, produsen, distributor, hingga asosiasi perdagangan, guna memastikan harga Minyakita bisa kembali sesuai ketentuan.

    “Kita cari solusinya supaya harga Minyakita segera turun, apalagi di wilayah timur kan sering kali harganya jauh lebih mahal,” lanjutnya.

    Berdasarkan data dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag per 4 Juli 2025, harga rata-rata nasional Minyakita masih bertengger di angka Rp 16.700 per liter melewati batas HET yang ditetapkan.

    Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa pada pekan keempat Juni 2025, harga Minyakita tetap tinggi. Data SP2KP per 26 Juni mencatat terdapat 104 kabupaten/kota di Pulau Jawa yang harga Minyakita-nya masih di atas HET.

    Beberapa di antaranya termasuk Kabupaten Kepulauan Seribu dengan harga Rp 18.000 per liter, Jakarta Barat Rp 17.824, Tasikmalaya Rp 17.794, Jakarta Pusat Rp 17.694, dan Bekasi Rp 17.657 per liter.

    Kondisi lebih parah terjadi di luar Pulau Jawa, di mana terdapat 337 kabupaten/kota yang melaporkan harga Minyakita di atas HET. 

    Kemendag menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan kajian distribusi ini, agar masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat memperoleh Minyakita dengan harga terjangkau sesuai regulasi.

  • LPG Satu Harga Bakal Ditetapkan Pemerintah Pusat

    LPG Satu Harga Bakal Ditetapkan Pemerintah Pusat

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah berencana untuk menerapkan LPG satu harga. Namun, kebijakan ini masih menanti aturan dar pemerintah pusat.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan, LPG satu harga untuk tabung 3 kg akan ditentukan oleh pemerintah pusat dan akan berlaku di tingkat nasional.

    “Karena ini LPG satu harga, maka harga ini ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ditetapkan oleh daerah, justru terjadi perbedaan harga,” ucap Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Yuliot mengatakan, kebijakan LPG satu harga tersebut bertujuan untuk memberi rasa keadilan bagi setiap wilayah. Kebijakan tersebut, lanjut dia, menyasar masyarakat yang kurang mampu. Memang, pelaksanaan LPG satu harga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, terutama untuk mengawasinya di tingkat pengecer.

    Merujuk pada implementasi bahan bakar minyak (BBM) satu harga, pengawasan dilakukan oleh BPH Migas. Sedangkan, untuk pengawasan LPG satu harga masih digodok. “Jadi, di lapangan itu jangan sampai sasaran yang kami inginkan, masyarakat mendapatkan keadilan, harga yang baik, itu justru tidak terimplementasikan,” kata dia.

    Dia pun menyadari bahwa saat ini masih ada daerah-daerah yang belum terlayani oleh LPG dan masih menggunakan minyak tanah. Oleh karena itu, ke depannya pemerintah akan mempersiapkan aturan untuk menangani permasalahan itu.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan LPG satu harga akan berlaku secara nasional, sehingga harga LPG 3 kg sama di seluruh wilayah. Bahlil akan menetapkan kebijakan LPG (gas alam cair) satu harga untuk tabung 3 kg pada 2026 melalui revisi Perpres Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019.

    Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram; sedangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2019 mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran.

  • BKI Mantapkan Langkah Jadi Pemain Utama Maritim Nasional

    BKI Mantapkan Langkah Jadi Pemain Utama Maritim Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI kini resmi ditetapkan sebagai perusahaan holding operasional dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Penunjukan ini menandai babak baru peran BKI dalam ekosistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya dalam penguatan sektor investasi dan maritim nasional.

    Penetapan BKI sebagai holding Danantara dilakukan melalui pengalihan saham seri B milik sejumlah BUMN ke BKI oleh Negara Republik Indonesia dengan skema inbreng.

    Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikutip Jumat (4/7/2025), pengalihan saham tersebut mencakup emiten besar, seperti PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR).

    Inbreng juga mencakup saham pemerintah di sektor konstruksi dan industri berat, seperti PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT PP Tbk (PTPP), serta PT Krakatau Steel Tbk (KRAS).

    Langkah ini menguatkan posisi BKI tidak hanya sebagai badan klasifikasi kapal nasional, tetapi juga sebagai pemain strategis dalam pengelolaan aset BUMN.

    Transformasi tersebut sejalan dengan semangat baru yang digaungkan BKI dalam perayaan hari ulang tahun ke-61 perusahaan.

    Direktur BKI R Agus Doddy Dwisagita menegaskan, ulang tahun kali ini menjadi momen refleksi sekaligus komitmen untuk terus tumbuh dan beradaptasi.

    “Kita harus menyadari dunia berubah cepat. Dalam perubahan itu, hanya organisasi yang mampu beradaptasi dan bergerak dinamis yang akan bertahan dan menang,” ujar Agus.

    BKI meneguhkan diri untuk menjadi perusahaan yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

    Sementara, Direktur Utama PT IDSurvey (Persero) Arisudono Soerono turut memberikan apresiasi atas capaian BKI selama setahun terakhir, termasuk keberhasilan dalam evaluasi IMO GBS, digitalisasi operasional, pendelegasian dari Republik Nauru, serta pencapaian status high performance dalam Tokyo MoU.

    “BKI juga telah menunjukkan komitmen dan dedikasi tinggi dalam mendukung keselamatan dan pembangunan industri maritim nasional, serta menghadirkan standar klasifikasi yang diakui secara internasional,” kata Arisudono.

    Sebagai satu-satunya badan klasifikasi kapal nasional, BKI berkomitmen terus bertransformasi. Perusahaan akan memperkuat peran di sektor maritim, memperluas layanan assurance lintas sektor, serta bersinergi dalam ekosistem IDSurvey.

    “BKI siap melangkah menuju era green shipping, digitalisasi pelayaran, dan penguatan daya saing industri nasional,” tutup Agus.