Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Kinerja Wall Street Melemah Akibat Tarif Terbaru Trump

    Kinerja Wall Street Melemah Akibat Tarif Terbaru Trump

    New York, Beritasatu.com – Wall Street ditutup melemah dengan saham Meta Platforms (META.O) membebani S&P 500, setelah Presiden Donald Trump mengintensifkan serangan tarifnya terhadap Kanada.

    Indeks S&P 500 turun 0,33% berakhir pada 6.259,75. Indeks Nasdaq turun 0,22% menjadi 20.585,53, sementara Dow Jones Industrial Average turun 0,63% menjadi 44.371,51.

    Volume perdagangan di bursa saham AS relatif rendah, dengan 15,4 miliar lembar saham diperdagangkan, dibandingkan dengan rata-rata selama 20 sesi sebelumnya 18,3 miliar lembar saham.

    Secara mingguan, indeks S&P 500 turun 0,3%, indeks Dow Jones turun sekitar 1%, dan Nasdaq turun 0,1%. Indeks S&P 500 telah naik sekitar 6% sepanjang 2025.

    Trump pada Kamis malam meningkatkan serangan tarifnya terhadap Kanada, dengan mengatakan AS akan mengenakan tarif 35% dan berencana untuk mengenakan tarif tambahan sebesar 15%-20% pada mitra dagang lainnya.

    “Meningkatnya retorika seputar tarif, apa yang telah kita lihat minggu ini mengenai Brasil dan Kanada, tentu saja meningkatkan tingkat kecemasan,” kata analis Rosenblatt Securities, Michael James, seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (12/7/2025).

    “Pedagang sudah sedikit lebih terbiasa dengan minimnya berita utama tarif negatif, dan kita seolah diingatkan bahwa gambaran tarif masih ada,” katanya.

    Saham Nvidia (NVDA.O) naik 0,5% ke rekor tertinggi, mengangkat nilai pasar sahamnya menjadi US$ 4,02 triliun. Produsen drone AeroVironment (AVAV.O) dan Kratos Defense & Security Solutions (KTOS.O) melonjak sekitar 11% setelah Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth memerintahkan peningkatan produksi dan penyebaran drone.

  • Jelang Masuk Sekolah, Omzet Pedagang Seragam di Kramat Jati Anjlok

    Jelang Masuk Sekolah, Omzet Pedagang Seragam di Kramat Jati Anjlok

    Jakarta, Beritasatu.com – Pedagang seragam sekolah dan alat tulis di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur mengeluhkan sepinya pembeli menjelang masuknya tahun ajaran baru 2025/2026. Kurangnya daya beli masyarakat diduga jadi faktor omzet mereka menurun.

    Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, omzet pedagang seragam sekolah meningkat setiap menjelang pergantian tahun ajaran baru. Kali ini kondisinya justru sebaliknya.

    Meski proses belajar mengajar di sekolah dimulai lagi pada Senin (14/7/2025), para pedagang seragam dan alat tulis belum merasakan ada peningkatan permintaan dari konsumen. 

    Seorang pedagang seragam sekolah di Pasar Kramat Jati, Hani (30) mengatakan penjualan di kiosnya setiap tahun terus menurun. Dia bahkan menyebutkan omzet penjualan seragam rata-rata mendapatkan ratusan juta atau tiga digit, namun saat ini menurun hingga 50%. 

    “Kalau dibandingkan tahun ini, dibandingkan tahun sebelumnya agak menurun ya. Sebelumnya bisa omzet tahun lalu itu bisa tiga digit, tetapi agak turun meski enggak sampai 50%,” kata Hani di Pasar Kramat Jati, Jumat (11/7/2025). 

    Hani tidak menampik penjualan seragam di kiosnya memang menurun karena kini ada opsi alternatif penjualan secara daring. Untuk itu, dia mengatakan bisnisnya dapat terbantu melalui penjualan online. 

    “Mungkin setiap tahun menurun, cuma lebih ke offline, kalau online masih alhamdulilah, bisa menutup kita juga online, omzet masih ketutup,” ujarnya. 

    Hal senada diungkapkan oleh Rizal (39), pedagang seragam di Pasar Kramat Jati lainnya. Rizal mengatakan usahanya sedikit terbantu saat menjelang tahun ajaran baru seperti saat ini. 

    “Tetapi semenjak Covid-19 (omzet) udah menurun banget. Kita gimana lagi ya, karena daya beli masyarakat melemah juga sih,” ungkap Rizal. 

    Rizal mengungkapkan meski penjualan secara daring ikut mengancam keberlangsungan bisnisnya, dirinya belum memutuskan untuk beralih cara bisnisnya dari luring. 

    “Sejak Covid-19 sudah menurun, tetapi empat tahun terakhir parah, pendapatan turun 75% mungkin ada,” kata Rizal. 

    Lebih lanjut, Rizal mengungkapkan penurunan omzet semenjak 25 tahun dia berjualan di Pasar Kramat Jati, tahun ini menjadi yang terparah. 

    “Kalau kayak sekarang ini jutaan, kalau dahulu bisa puluhan (juta). Apa lagi dua hari jelang tahun ajaran bisa puluhan dalam sehari, sekarang sejutaan saja jauh merosot,” jelas Rizal. 

  • AS Terus Minta, Indonesia Harus Tegas Hadapi Tarif Impor Trump

    AS Terus Minta, Indonesia Harus Tegas Hadapi Tarif Impor Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo menyampaikan, Indonesia harus bersikap tegas dalam menghadapi kebijakan tarif impor tinggi yang diterapkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Dalam program Investor Daily Talk yang disiarkan di Beritasatu TV pada Jumat (11/7/2025), Iman menekankan pentingnya Indonesia memiliki batas yang jelas dalam setiap perundingan internasional, khususnya dengan Amerika Serikat.

    “Kalau negosiasi boleh saja, at least menjaga komunikasi, bahwa kita punya goodwill, tetapi kita tidak bisa beranggapan bahwa mereka juga mengalami sikap yang sama,” ujar Iman.

    Menurut Iman, pendekatan negosiasi dagang dengan AS di bawah pemerintahan Trump sangat tidak lazim. Tidak ada kepastian maupun kerangka awal kesepakatan yang bisa dijadikan pijakan. Posisi tawar Indonesia pun cenderung lemah karena terus memberikan penawaran, sementara AS terus mengajukan permintaan.

    “Amerika request, request, request. Indonesia offer, offer, offer. At some point harus berhenti, enggak bisa gini terus,” tegasnya.

    Iman mengingatkan bahwa diplomasi memang penting, tetapi konsesi sepihak tanpa timbal balik yang jelas akan merugikan posisi Indonesia dalam jangka panjang. Ia juga menyoroti karakter Presiden Trump yang kerap berubah-ubah dalam kebijakan.

    “Jangan semua kita berikan kepada Amerika, tetapi kita juga dapatnya segitu saja. Itu kalau enggak berubah ya, tetapi di tengah jalan kan bisa berubah. Bagaimana mimpi semalam, besoknya bisa lain lagi. Jadi, menurut saya kita tidak perlu ngotot dan beranggapan bahwa kita akan dapatkan sesuatu,” kata Iman.

    Ia menekankan, dalam proses negosiasi, yang dibutuhkan bukan hanya komunikasi terbuka, tetapi juga kejelasan batas kepentingan nasional yang tidak bisa dikompromikan. Hal ini penting agar negosiasi tidak berujung pada kesepakatan timpang yang hanya menguntungkan satu pihak.

    “Jangan semua kita berikan kepada Amerika, tetapi kita juga dapatnya segitu saja,” tandasnya lagi.

    Sebagai solusi jangka panjang, Iman menyarankan agar Indonesia mulai mempertimbangkan diversifikasi mitra dagang. Menurutnya, akan lebih strategis apabila Indonesia menjalin kerja sama dagang dengan negara-negara yang bersedia membangun hubungan saling menguntungkan, bukan yang hanya menuntut tanpa memberi ruang tawar.

  • Ekspor Furnitur dari Indonesia ke AS Tertunda Imbas Tarif Trump

    Ekspor Furnitur dari Indonesia ke AS Tertunda Imbas Tarif Trump

    Cirebon, Beritasatu.com – Kebijakan baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menaikkan tarif impor 32% memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri furnitur Indonesia. Salah satunya dirasakan oleh pemilik CV Primadona Rattan, Syarifudin, yang beroperasi di Jalan Singakerta Blok Benda, Desa Warukawung, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon.

    Syarifudin mengungkapkan, kebijakan tersebut telah berdampak langsung terhadap pesanan ekspor, terutama dari konsumen utama mereka di Amerika Serikat.

    “Kami cukup terkejut dengan kebijakan itu. Salah satu konsumen utama kami berasal dari Amerika, dan akibat kenaikan tarif impor, mereka langsung menunda pesanan,” kata Syarifudin, Jumat (11/7/2025).

    Penundaan pesanan tersebut membuat produksi yang sudah dijadwalkan terpaksa dihentikan sementara. Meski situasi tidak menentu, ada secercah harapan terkait penundaan kebijakan tarif impor tersebut.

    “Kami baru saja akan mengirim satu kontainer kursi ke Amerika, dan saat ini kami menanti kepastian. Apabila tarif itu benar-benar diterapkan setelah 3 bulan, bukan tidak mungkin pesanan dari sana akan dihentikan,” tambahnya.

    Beruntung, perusahaan milik Syarifudin masih memiliki pasar alternatif yang relatif stabil. Konsumen dari negara-negara Eropa, seperti Jerman, Bulgaria, dan Inggris masih aktif melakukan pemesanan.

    “Khusus Jerman, mereka bahkan memesan rutin dua hingga tiga kali dalam sebulan, meskipun tergantung pada musim penjualan dan liburan,” jelasnya.

    CV Primadona Rattan saat ini mengoperasikan tiga fasilitas produksi yang mencakup proses dari bahan mentah hingga pengemasan dan pemuatan kontainer. Dengan sekitar 40 karyawan yang bergantung pada keberlanjutan pesanan, ketidakpastian pasar ekspor menjadi tantangan serius.

    “Kalau permintaan menurun drastis, tentu kami khawatir harus mengurangi tenaga kerja. Kami berharap itu tidak sampai terjadi,” ujarnya.

    Syarifudin juga mendorong pemerintah untuk bersikap lebih proaktif dalam melindungi para eksportir nasional yang terdampak kebijakan perdagangan luar negeri.

    “Kami berharap pemerintah hadir, bukan hanya untuk kami para eksportir furnitur, tetapi juga pelaku ekspor lainnya. Karena ekspor bukan hanya soal devisa, tetapi juga menyerap banyak tenaga kerja,” pungkasnya.

  • Tarif AS 32 Persen Ancam Ekspor RI, Airlangga Tawarkan Solusi Damai

    Tarif AS 32 Persen Ancam Ekspor RI, Airlangga Tawarkan Solusi Damai

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan upaya diplomasi perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) menjelang pemberlakuan tarif 32% terhadap sejumlah produk asal Indonesia pada 1 Agustus 2025.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, Indonesia telah menawarkan sejumlah solusi perdagangan yang adil dan seimbang sebagai bentuk respons atas kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan AS.

    “Indonesia tetap berkomitmen melakukan negosiasi intensif dengan Pemerintah AS demi mencari solusi yang saling menguntungkan,” ujar Airlangga melalui unggahan media sosialnya, Jumat (11/7/2025).

    Tim negosiasi yang dipimpin Kemenko Perekonomian kini memanfaatkan sisa waktu sekitar 20 hari untuk meraih relaksasi dari AS. Sebelumnya, Menko Airlangga telah bertemu langsung dengan US Secretary of Commerce Howard Lutnick serta United States Trade Representative Jamieson Greer guna memperkuat posisi tawar Indonesia.

    Kedua negara dikabarkan telah sepakat untuk terus melanjutkan perundingan secara intensif dalam beberapa pekan ke depan. Fokus utama adalah merumuskan kesepakatan perdagangan yang mencerminkan prinsip saling menghormati serta keuntungan bersama.

    Salah satu poin utama yang ditawarkan Indonesia adalah peningkatan volume impor dari AS hingga 34 miliar dolar AS atau sekitar Rp 550 triliun. Angka ini mencakup pembelian komoditas energi serta investasi strategis antara kedua negara.

    Khusus untuk sektor energi, Indonesia berencana meningkatkan impor sebesar US$ 15,5 miliar. Investasi ini turut melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), BUMN, hingga sektor swasta nasional.

    Langkah ini diambil untuk menekan defisit perdagangan AS terhadap Indonesia, yang kini tercatat mencapai US$ 19 miliar. Pemerintah RI berharap, dengan meningkatnya belanja dan kerja sama investasi, AS dapat memberi kelonggaran terhadap kebijakan tarif yang dinilai memberatkan eksportir Indonesia.

    “Kedua pihak yakin kerja sama ini akan membawa manfaat konkret bagi perekonomian kedua negara,” pungkas Airlangga.

    Dengan pendekatan yang proaktif dan solusi berbasis kerja sama ekonomi, Indonesia berharap dapat meredam dampak negatif dari kebijakan tarif AS. Keberhasilan negosiasi ini diharapkan tak hanya melindungi pelaku usaha nasional, tetapi juga memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat di masa depan.

  • Profil Michael Wattimena, Bara dari Timur yang Terus Menyala

    Profil Michael Wattimena, Bara dari Timur yang Terus Menyala

    Jakarta, Beritasatu.com – Michael Wattimena atau yang akrab disapa BMW, belakangan mencuri perhatian publik setelah resmi ditunjuk sebagai komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS).

    Penunjukan ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Kantor Pertamina Holding, Jakarta, pada Selasa (8/7/2025).

    Posisi ini menjadikan Michael Wattimena sebagai bagian penting dalam rantai distribusi energi nasional melalui anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang logistik kelautan dan energi.

    Sebelum menjabat di PIS, Michael Wattimena telah lebih dulu dikenal sebagai politisi senior Partai Demokrat. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan peran strategis sebagai wakil ketua Komisi V dan VI DPR RI.

    Di luar peran legislatif, BMW juga dipercaya menjadi tenaga ahli Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, khususnya di bidang Negosiasi, Diplomasi, dan Kerja Sama Mineral dan Batu Bara.

    Sosok BMW: Bara dari Timur yang Tak Pernah PadamMichael Wattimena. – (Beritasatu.com/Istimewa)

    Lahir pada 12 Januari 1969, Michael Wattimena bukan hanya representasi dari Timur Indonesia, tetapi juga simbol tekad dan integritas.

    Berpenampilan necis dan penuh wibawa, ia menjelma sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi rakyat Papua Barat dengan kebijakan nasional.

    Dalam dua periode pengabdiannya di DPR RI, BMW membawa suara-suara dari pelosok yang kerap luput dari pusat perhatian. Kini, meski tak lagi duduk di parlemen, perannya justru semakin strategis.

    Sebagai pendamping Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, ia menyuarakan kepentingan energi untuk rakyat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

    Ia menjadi wajah dari pulau-pulau yang selama ini hanya menatap kilau ibu kota dari kejauhan.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri) dan Michael Wattimena (kanan). – (Beritasatu.com/Istimewa)

    Michael Wattimena membawa perspektif kepulauan dalam setiap perencanaan kebijakan. Ia mengerti betul bahwa keadilan energi bukan hanya soal pembangunan PLTU atau jaringan listrik, melainkan soal keberlangsungan hidup.

    BMW memahami bahwa bagi banyak warga di Timur, energi bukan sekadar infrastruktur, melainkan harapan.

    Komisaris dengan Misi Energi untuk Semua

    Kini, di luar gedung kementerian, Michael Wattimena menjalankan peran penting sebagai komisaris PT Pertamina International Shipping.

    Dalam posisi ini, ia tak hanya mengawasi jalannya bisnis logistik kelautan, tetapi juga memastikan distribusi energi berjalan merata ke seluruh penjuru negeri.

    Bagi BMW, energi bukan soal angka atau kilowatt semata. Energi adalah urat nadi pembangunan, dan bila distribusinya terhambat, maka janji keadilan hanya tinggal wacana.

    Dan seperti matahari dari ufuk timur, ia akan terus hadir menyinari, memanaskan, dan memastikan: Indonesia tak hanya Jakarta. Indonesia adalah juga sorong, Fakfak, Tual, Tobelo, dan Timika.

    BMW bukan tipe yang mengejar sorotan. Namun dalam diamnya, ia bekerja dengan semangat yang menyala. 

  • AI Center of Excellence Akan Akselerasi Teknologi AI di Indonesia

    AI Center of Excellence Akan Akselerasi Teknologi AI di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) bersama Indosat Ooredoo Hutchison, Nvidia, dan Cisco meresmikan AI Center of Excellence dalam sebuah acara yang digelar di The St. Regis Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Peresmian ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pengembangan teknologi artificial intelligence (AI) di Indonesia.

    Acara peluncuran dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, President Director & CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha, Chair and CEO Cisco Chuck Robbins, serta SVP Telecom Nvidia Ronnie Vasishta.

    AI Center of Excellence merupakan bentuk kolaborasi strategis antara pemerintah dan para pemangku kepentingan, termasuk sektor industri, universitas, dan komunitas yang aktif dalam pengembangan teknologi AI.

    “Jadi pemerintah bersama dengan sejumlah korporasi, di sini ada Indosat, ada Cisco, ada juga Nvidia. Kita coba melakukan kolaborasi untuk mengembangkan ini dalam rangka mewujudkan visi kita ke depannya, visi Indonesia Digital pada 2045,” ujar Nezar Patria pada acara peluncuran.

    Vikram Sinha menyampaikan, salah satu tujuan utama dari AI Center of Excellence adalah pengembangan talenta digital secara masif. Program ini menargetkan pembekalan digital bagi satu juta masyarakat Indonesia di bidang jaringan, keamanan siber, dan kecerdasan buatan hingga 2027.

    “Jadi, Indonesia AI Center of Excellence ini, fokus pertama adalah untuk berinvestasi dalam talenta manusia. Bagaimana bisa membantu orang Indonesia, tanpa talenta manusia, AI tidaklah sempurna,” terang Vikram Sinha.

    “Kedua, di Indosat, kita telah menciptakan sebuah AI factory. Sekarang, tim expert Nvidia, Cisco, bersama universitas dan komunitas lain, kita akan bekerja pada penelitian untuk menciptakan aplikasi yang dapat membantu di kehidupan nyata,” tambahnya.

    Vikram juga menegaskan bahwa AI Center of Excellence bukan sekadar proyek teknologi, melainkan inisiatif untuk menjamin pemerataan akses terhadap AI. Indosat ingin memastikan bahwa masyarakat Indonesia bukan hanya menjadi pengguna, tetapi juga kreator dan inovator teknologi.

    “Kami percaya bahwa AI harus inklusif. Bukan hanya soal akses, tetapi juga soal membuka peluang,” tegas Vikram.

    Selain AI Center of Excellence, pada kesempatan yang sama juga diluncurkan AI Security.

    Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, M Danny Buldansyah, berharap AI Center of Excellence dapat menjadi gerakan nasional, bukan sekadar inisiatif korporasi.

    “Kita ingin menjadikan ini suatu gerakan, bukan inisiatif, event-nya Indosat, tetapi ini menjadi suatu gerakan secara nasional. Bagaimana Indonesia menjadi salah satu inisiatif AI terdepan, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di regional, maupun di dunia,” kata Danny Buldansyah.

  • Alasan Pemerintah Wacanakan LPG 3 Kg Satu Harga pada 2026

    Alasan Pemerintah Wacanakan LPG 3 Kg Satu Harga pada 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyusun kebijakan LPG 3 kilogram (kg) satu harga yang akan diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia mulai tahun 2026.

    Kebijakan ini digagas untuk menciptakan pemerataan harga LPG bersubsidi, layaknya program BBM satu harga yang telah lebih dulu dijalankan.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, harga LPG 3 Kg saat ini sangat bervariasi antarwilayah dan bahkan kerap melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    “Dengan kebijakan satu harga, rasa keadilan dalam menikmati subsidi LPG bisa dirasakan masyarakat di seluruh wilayah,” ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Kebijakan ini akan diatur melalui revisi dua regulasi utama, yakni Perpres Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019, yang mengatur penyediaan, distribusi, dan penetapan harga LPG tertentu (subsidi).

    Langkah ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola LPG bersubsidi yang lebih baik, menjamin ketersediaannya bagi rumah tangga sasaran, pelaku usaha mikro, nelayan, dan petani, serta mengurangi ketimpangan harga akibat rantai distribusi yang panjang.

    “Melalui revisi ini, pemerintah akan menetapkan mekanisme penetapan satu harga berdasarkan perhitungan logistik secara menyeluruh,” jelas Yuliot.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI juga menegaskan komitmen untuk membenahi sistem distribusi LPG 3 Kg dan mendorong kebijakan satu harga.

    Bahlil membeberkan bahwa anggaran subsidi LPG 3 Kg yang dikucurkan negara mencapai Rp 80 triliun hingga Rp 87 triliun per tahun. Namun, karena distribusi yang belum merata, masyarakat kerap membeli dengan harga jauh lebih mahal dari seharusnya.

    “Kalau terus terjadi disparitas harga, harapan negara tidak akan sesuai kenyataan di lapangan,” kata Bahlil.

    Untuk tahun 2026, pemerintah mengusulkan kuota LPG subsidi sebesar 8,31 juta metrik ton (MT), sedikit meningkat dibanding realisasi 2024 sebesar 8,23 juta MT dan kuota 2025 sebesar 8,17 juta MT.

    Dengan kebijakan satu harga ini, pemerintah berharap subsidi LPG dapat dinikmati lebih merata, tepat sasaran, dan benar-benar membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

  • Banyak UMKM Gagal Ekspor pada Pengiriman Kedua, Ini Penyebabnya

    Banyak UMKM Gagal Ekspor pada Pengiriman Kedua, Ini Penyebabnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Dorongan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menembus pasar global terus digaungkan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Namun, di balik semangat ekspor tersebut, terdapat kenyataan yang jarang disorot, yakni banyaknya UMKM yang gagal melanjutkan ekspor setelah pengiriman pertama.

    Sekretaris Jenderal Sahabat UMKM Faisal Hasan Basri mengungkapkan, tidak sedikit pelaku UMKM yang berhasil mengirimkan produknya ke luar negeri, tetapi tidak mampu memenuhi permintaan lanjutan.

    “Kalau kita sampaikan dari pengalaman kami, ada yang memang cuma sekali (ekspor), tetapi tidak berlanjut. Nah, ini yang harus dipelajari,” ujar Faisal dalam program Investor Daily Talk di Beritasatu, Jumat (4/7/2025).

    Faisal menjelaskan, salah satu penyebab utama kegagalan ekspor lanjutan adalah keterbatasan permodalan. Ketika pelaku UMKM tidak memiliki cukup modal, kapasitas produksi pun tidak mampu memenuhi permintaan pasar yang meningkat, sehingga peluang ekspor yang sudah terbuka kembali tertutup.

    Namun demikian, Faisal menegaskan tantangan UMKM dalam ekspor tidak hanya berkutat pada soal modal.

    “Permasalahan di UMKM itu kompleks. Kita enggak bisa lihat hanya dari satu sisi,” tambahnya.

    Ia juga menyoroti pentingnya bankability atau kelayakan perbankan. Banyak pelaku UMKM yang belum memenuhi syarat untuk mengakses pembiayaan formal dari lembaga keuangan. Hal ini mempersempit peluang mereka untuk memperbesar kapasitas produksi secara berkelanjutan.

    Selain itu, UMKM juga perlu meningkatkan kemampuan di berbagai aspek lain, seperti penguasaan digitalisasi, manajemen pelanggan (customer management), serta keterampilan komunikasi bisnis lintas negara. Semua aspek ini dianggap krusial untuk memastikan kelangsungan ekspor dan mendapatkan pesanan berulang dari pasar internasional.

    “Yang terjadi selama ini, repeat order itu hanya mungkin terjadi kalau pelakunya punya jaringan kuat dan mampu bersinergi,” ujar Faisal.

    Karena itu, Sahabat UMKM mendorong para pelaku usaha kecil agar tidak berjalan sendiri. Berkolaborasi dan tergabung dalam komunitas UMKM dinilai bisa memperkuat daya tawar serta membangun jaringan pendukung yang sangat dibutuhkan untuk ekspor berkelanjutan.

  • Aplikator Ojol Bukan Bos Mitra Driver, tetapi Hanya Koordinator

    Aplikator Ojol Bukan Bos Mitra Driver, tetapi Hanya Koordinator

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat kebijakan publik menilai bahwa perusahaan aplikator ojek online (ojol) bukanlah pihak yang memberikan pekerjaan secara langsung kepada para mitra driver atau pengemudi.

    Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, ojek motor telah lama ada sebelum kehadiran aplikasi digital, terutama ojek pangkalan yang sudah menjadi bagian dari transportasi informal masyarakat.

    “Aplikator itu sejatinya hanya bertindak sebagai koordinator yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengorganisasi para pengemudi. Mereka bukan pemberi kerja, jadi tidak seharusnya melakukan eksploitasi atau merugikan pihak ojol. Di sinilah negara seharusnya hadir,” tegas Trubus kepada Beritasatu.com, Jumat (4/7/2025).

    Trubus menilai, selama ini telah terjadi kekeliruan dalam memberikan posisi aplikator sebagai pemberi kerja. Faktanya, aplikator tidak menanggung beban operasional pengemudi, seperti biaya bahan bakar, servis kendaraan, ataupun kepemilikan motor yang semuanya dibebankan kepada pengemudi itu sendiri.

    “Pertanyaannya, aplikator itu menanggung apa? Mereka hanya sebagai penghubung antara pengguna dan pengemudi. Namun, selama ini mereka bertindak seolah-olah punya kuasa lebih besar dari pengemudi. Ini keliru,” imbuhnya.

    Karena itu, ia menekankan pentingnya peran negara, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan, untuk menata ulang relasi kerja antara aplikator dan mitra pengemudi.  Menurutnya, dua kementerian tersebut selama ini gagal menunjukkan ketegasan dalam memberikan perlindungan terhadap driver ojol.

    “Pemerintah, aplikator, dan perwakilan pengemudi harus duduk bersama untuk merumuskan kejelasan status hukum para pengemudi. Apakah tetap sebagai mitra atau sebagai pekerja. Jika dianggap pekerja, maka mereka wajib mendapat hak-hak ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam undang-undang,” tutup Trubus.

    Ia berharap langkah konkret segera diambil agar tidak terus terjadi ketimpangan antara aplikator dan para pengemudi ojol yang selama ini cenderung dirugikan.