Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Profil Michael Wattimena, Bara dari Timur yang Terus Menyala

    Profil Michael Wattimena, Bara dari Timur yang Terus Menyala

    Jakarta, Beritasatu.com – Michael Wattimena atau yang akrab disapa BMW, belakangan mencuri perhatian publik setelah resmi ditunjuk sebagai komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS).

    Penunjukan ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Kantor Pertamina Holding, Jakarta, pada Selasa (8/7/2025).

    Posisi ini menjadikan Michael Wattimena sebagai bagian penting dalam rantai distribusi energi nasional melalui anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang logistik kelautan dan energi.

    Sebelum menjabat di PIS, Michael Wattimena telah lebih dulu dikenal sebagai politisi senior Partai Demokrat. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan peran strategis sebagai wakil ketua Komisi V dan VI DPR RI.

    Di luar peran legislatif, BMW juga dipercaya menjadi tenaga ahli Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, khususnya di bidang Negosiasi, Diplomasi, dan Kerja Sama Mineral dan Batu Bara.

    Sosok BMW: Bara dari Timur yang Tak Pernah PadamMichael Wattimena. – (Beritasatu.com/Istimewa)

    Lahir pada 12 Januari 1969, Michael Wattimena bukan hanya representasi dari Timur Indonesia, tetapi juga simbol tekad dan integritas.

    Berpenampilan necis dan penuh wibawa, ia menjelma sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi rakyat Papua Barat dengan kebijakan nasional.

    Dalam dua periode pengabdiannya di DPR RI, BMW membawa suara-suara dari pelosok yang kerap luput dari pusat perhatian. Kini, meski tak lagi duduk di parlemen, perannya justru semakin strategis.

    Sebagai pendamping Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, ia menyuarakan kepentingan energi untuk rakyat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

    Ia menjadi wajah dari pulau-pulau yang selama ini hanya menatap kilau ibu kota dari kejauhan.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri) dan Michael Wattimena (kanan). – (Beritasatu.com/Istimewa)

    Michael Wattimena membawa perspektif kepulauan dalam setiap perencanaan kebijakan. Ia mengerti betul bahwa keadilan energi bukan hanya soal pembangunan PLTU atau jaringan listrik, melainkan soal keberlangsungan hidup.

    BMW memahami bahwa bagi banyak warga di Timur, energi bukan sekadar infrastruktur, melainkan harapan.

    Komisaris dengan Misi Energi untuk Semua

    Kini, di luar gedung kementerian, Michael Wattimena menjalankan peran penting sebagai komisaris PT Pertamina International Shipping.

    Dalam posisi ini, ia tak hanya mengawasi jalannya bisnis logistik kelautan, tetapi juga memastikan distribusi energi berjalan merata ke seluruh penjuru negeri.

    Bagi BMW, energi bukan soal angka atau kilowatt semata. Energi adalah urat nadi pembangunan, dan bila distribusinya terhambat, maka janji keadilan hanya tinggal wacana.

    Dan seperti matahari dari ufuk timur, ia akan terus hadir menyinari, memanaskan, dan memastikan: Indonesia tak hanya Jakarta. Indonesia adalah juga sorong, Fakfak, Tual, Tobelo, dan Timika.

    BMW bukan tipe yang mengejar sorotan. Namun dalam diamnya, ia bekerja dengan semangat yang menyala. 

  • AI Center of Excellence Akan Akselerasi Teknologi AI di Indonesia

    AI Center of Excellence Akan Akselerasi Teknologi AI di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) bersama Indosat Ooredoo Hutchison, Nvidia, dan Cisco meresmikan AI Center of Excellence dalam sebuah acara yang digelar di The St. Regis Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Peresmian ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pengembangan teknologi artificial intelligence (AI) di Indonesia.

    Acara peluncuran dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, President Director & CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha, Chair and CEO Cisco Chuck Robbins, serta SVP Telecom Nvidia Ronnie Vasishta.

    AI Center of Excellence merupakan bentuk kolaborasi strategis antara pemerintah dan para pemangku kepentingan, termasuk sektor industri, universitas, dan komunitas yang aktif dalam pengembangan teknologi AI.

    “Jadi pemerintah bersama dengan sejumlah korporasi, di sini ada Indosat, ada Cisco, ada juga Nvidia. Kita coba melakukan kolaborasi untuk mengembangkan ini dalam rangka mewujudkan visi kita ke depannya, visi Indonesia Digital pada 2045,” ujar Nezar Patria pada acara peluncuran.

    Vikram Sinha menyampaikan, salah satu tujuan utama dari AI Center of Excellence adalah pengembangan talenta digital secara masif. Program ini menargetkan pembekalan digital bagi satu juta masyarakat Indonesia di bidang jaringan, keamanan siber, dan kecerdasan buatan hingga 2027.

    “Jadi, Indonesia AI Center of Excellence ini, fokus pertama adalah untuk berinvestasi dalam talenta manusia. Bagaimana bisa membantu orang Indonesia, tanpa talenta manusia, AI tidaklah sempurna,” terang Vikram Sinha.

    “Kedua, di Indosat, kita telah menciptakan sebuah AI factory. Sekarang, tim expert Nvidia, Cisco, bersama universitas dan komunitas lain, kita akan bekerja pada penelitian untuk menciptakan aplikasi yang dapat membantu di kehidupan nyata,” tambahnya.

    Vikram juga menegaskan bahwa AI Center of Excellence bukan sekadar proyek teknologi, melainkan inisiatif untuk menjamin pemerataan akses terhadap AI. Indosat ingin memastikan bahwa masyarakat Indonesia bukan hanya menjadi pengguna, tetapi juga kreator dan inovator teknologi.

    “Kami percaya bahwa AI harus inklusif. Bukan hanya soal akses, tetapi juga soal membuka peluang,” tegas Vikram.

    Selain AI Center of Excellence, pada kesempatan yang sama juga diluncurkan AI Security.

    Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, M Danny Buldansyah, berharap AI Center of Excellence dapat menjadi gerakan nasional, bukan sekadar inisiatif korporasi.

    “Kita ingin menjadikan ini suatu gerakan, bukan inisiatif, event-nya Indosat, tetapi ini menjadi suatu gerakan secara nasional. Bagaimana Indonesia menjadi salah satu inisiatif AI terdepan, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di regional, maupun di dunia,” kata Danny Buldansyah.

  • Alasan Pemerintah Wacanakan LPG 3 Kg Satu Harga pada 2026

    Alasan Pemerintah Wacanakan LPG 3 Kg Satu Harga pada 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyusun kebijakan LPG 3 kilogram (kg) satu harga yang akan diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia mulai tahun 2026.

    Kebijakan ini digagas untuk menciptakan pemerataan harga LPG bersubsidi, layaknya program BBM satu harga yang telah lebih dulu dijalankan.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, harga LPG 3 Kg saat ini sangat bervariasi antarwilayah dan bahkan kerap melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    “Dengan kebijakan satu harga, rasa keadilan dalam menikmati subsidi LPG bisa dirasakan masyarakat di seluruh wilayah,” ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Kebijakan ini akan diatur melalui revisi dua regulasi utama, yakni Perpres Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019, yang mengatur penyediaan, distribusi, dan penetapan harga LPG tertentu (subsidi).

    Langkah ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola LPG bersubsidi yang lebih baik, menjamin ketersediaannya bagi rumah tangga sasaran, pelaku usaha mikro, nelayan, dan petani, serta mengurangi ketimpangan harga akibat rantai distribusi yang panjang.

    “Melalui revisi ini, pemerintah akan menetapkan mekanisme penetapan satu harga berdasarkan perhitungan logistik secara menyeluruh,” jelas Yuliot.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI juga menegaskan komitmen untuk membenahi sistem distribusi LPG 3 Kg dan mendorong kebijakan satu harga.

    Bahlil membeberkan bahwa anggaran subsidi LPG 3 Kg yang dikucurkan negara mencapai Rp 80 triliun hingga Rp 87 triliun per tahun. Namun, karena distribusi yang belum merata, masyarakat kerap membeli dengan harga jauh lebih mahal dari seharusnya.

    “Kalau terus terjadi disparitas harga, harapan negara tidak akan sesuai kenyataan di lapangan,” kata Bahlil.

    Untuk tahun 2026, pemerintah mengusulkan kuota LPG subsidi sebesar 8,31 juta metrik ton (MT), sedikit meningkat dibanding realisasi 2024 sebesar 8,23 juta MT dan kuota 2025 sebesar 8,17 juta MT.

    Dengan kebijakan satu harga ini, pemerintah berharap subsidi LPG dapat dinikmati lebih merata, tepat sasaran, dan benar-benar membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

  • Banyak UMKM Gagal Ekspor pada Pengiriman Kedua, Ini Penyebabnya

    Banyak UMKM Gagal Ekspor pada Pengiriman Kedua, Ini Penyebabnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Dorongan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menembus pasar global terus digaungkan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Namun, di balik semangat ekspor tersebut, terdapat kenyataan yang jarang disorot, yakni banyaknya UMKM yang gagal melanjutkan ekspor setelah pengiriman pertama.

    Sekretaris Jenderal Sahabat UMKM Faisal Hasan Basri mengungkapkan, tidak sedikit pelaku UMKM yang berhasil mengirimkan produknya ke luar negeri, tetapi tidak mampu memenuhi permintaan lanjutan.

    “Kalau kita sampaikan dari pengalaman kami, ada yang memang cuma sekali (ekspor), tetapi tidak berlanjut. Nah, ini yang harus dipelajari,” ujar Faisal dalam program Investor Daily Talk di Beritasatu, Jumat (4/7/2025).

    Faisal menjelaskan, salah satu penyebab utama kegagalan ekspor lanjutan adalah keterbatasan permodalan. Ketika pelaku UMKM tidak memiliki cukup modal, kapasitas produksi pun tidak mampu memenuhi permintaan pasar yang meningkat, sehingga peluang ekspor yang sudah terbuka kembali tertutup.

    Namun demikian, Faisal menegaskan tantangan UMKM dalam ekspor tidak hanya berkutat pada soal modal.

    “Permasalahan di UMKM itu kompleks. Kita enggak bisa lihat hanya dari satu sisi,” tambahnya.

    Ia juga menyoroti pentingnya bankability atau kelayakan perbankan. Banyak pelaku UMKM yang belum memenuhi syarat untuk mengakses pembiayaan formal dari lembaga keuangan. Hal ini mempersempit peluang mereka untuk memperbesar kapasitas produksi secara berkelanjutan.

    Selain itu, UMKM juga perlu meningkatkan kemampuan di berbagai aspek lain, seperti penguasaan digitalisasi, manajemen pelanggan (customer management), serta keterampilan komunikasi bisnis lintas negara. Semua aspek ini dianggap krusial untuk memastikan kelangsungan ekspor dan mendapatkan pesanan berulang dari pasar internasional.

    “Yang terjadi selama ini, repeat order itu hanya mungkin terjadi kalau pelakunya punya jaringan kuat dan mampu bersinergi,” ujar Faisal.

    Karena itu, Sahabat UMKM mendorong para pelaku usaha kecil agar tidak berjalan sendiri. Berkolaborasi dan tergabung dalam komunitas UMKM dinilai bisa memperkuat daya tawar serta membangun jaringan pendukung yang sangat dibutuhkan untuk ekspor berkelanjutan.

  • Aplikator Ojol Bukan Bos Mitra Driver, tetapi Hanya Koordinator

    Aplikator Ojol Bukan Bos Mitra Driver, tetapi Hanya Koordinator

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat kebijakan publik menilai bahwa perusahaan aplikator ojek online (ojol) bukanlah pihak yang memberikan pekerjaan secara langsung kepada para mitra driver atau pengemudi.

    Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, ojek motor telah lama ada sebelum kehadiran aplikasi digital, terutama ojek pangkalan yang sudah menjadi bagian dari transportasi informal masyarakat.

    “Aplikator itu sejatinya hanya bertindak sebagai koordinator yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengorganisasi para pengemudi. Mereka bukan pemberi kerja, jadi tidak seharusnya melakukan eksploitasi atau merugikan pihak ojol. Di sinilah negara seharusnya hadir,” tegas Trubus kepada Beritasatu.com, Jumat (4/7/2025).

    Trubus menilai, selama ini telah terjadi kekeliruan dalam memberikan posisi aplikator sebagai pemberi kerja. Faktanya, aplikator tidak menanggung beban operasional pengemudi, seperti biaya bahan bakar, servis kendaraan, ataupun kepemilikan motor yang semuanya dibebankan kepada pengemudi itu sendiri.

    “Pertanyaannya, aplikator itu menanggung apa? Mereka hanya sebagai penghubung antara pengguna dan pengemudi. Namun, selama ini mereka bertindak seolah-olah punya kuasa lebih besar dari pengemudi. Ini keliru,” imbuhnya.

    Karena itu, ia menekankan pentingnya peran negara, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan, untuk menata ulang relasi kerja antara aplikator dan mitra pengemudi.  Menurutnya, dua kementerian tersebut selama ini gagal menunjukkan ketegasan dalam memberikan perlindungan terhadap driver ojol.

    “Pemerintah, aplikator, dan perwakilan pengemudi harus duduk bersama untuk merumuskan kejelasan status hukum para pengemudi. Apakah tetap sebagai mitra atau sebagai pekerja. Jika dianggap pekerja, maka mereka wajib mendapat hak-hak ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam undang-undang,” tutup Trubus.

    Ia berharap langkah konkret segera diambil agar tidak terus terjadi ketimpangan antara aplikator dan para pengemudi ojol yang selama ini cenderung dirugikan.

  • PNM Jadi Pencetus Peluncuran Orange Bond di Indonesia

    PNM Jadi Pencetus Peluncuran Orange Bond di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Pada pertengahan tahun 2024, Pemerintah bersama Impact Investment Exchange (IIX) memperkenalkan instrumen surat utang berbentuk obligasi oranye atau orange bonds: sebuah instrumen investasi yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan program-program Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada aspek kesetaraan gender. 

    “Orange bonds diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan dengan menyediakan modal untuk proyek-proyek yang fokusnya pada sustainable dan gender equality,” tutur Yanuar, dalam media briefing, di Jakarta Rabu (10/7/2024).

    Selain menjadi sumber pendanaan, orange bonds juga diharapkan mampu mempromosikan inklusi sosial ekonomi dengan memberikan akses keuangan yang lebih besar kepada perempuan dan kelompok yang terpinggir atau marjinal. Sehingga, pihak swasta didorong untuk mengadopsi obligasi ini.

    “Kami memang aspirasinya 2025, kita harap bisa punya partner dengan private sektor jadi kita bisa mobilisasi untuk inklusi. Tapi ini harus kolektif, kami tidak memaksakan, tergantung kesiapan,” ucap Yanuar.

    Bukan hanya pihak swasta, Chief Operating Officer Impact Investment Exchange (IIX) Angela Ng menjelaskan bahwa pemerintah juga memainkan peran besar untuk mendorong adopsi orange bonds. Pasalnya, orange bonds tidak menggantikan obligasi berkelanjutan yang telah diterbitkan pemerintah, tetapi justru melengkapinya. 

    Kini, setahun berselang di tengah tahun 2025, Orange Bond perdana telah diluncurkan. Bukan oleh pihak swasta, namun oleh salah satu lembaga keuangan milik negara. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan lembaga yang pertama kali dipercaya untuk menerbitkan Orange Bond di Indonesia.

  • Lantik 6 Eselon I, Menteri PU Minta Hentikan Kebocoran Anggaran Negara

    Lantik 6 Eselon I, Menteri PU Minta Hentikan Kebocoran Anggaran Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melantik enam pejabat eselon I di lingkungan Kementerian PU pada Jumat (4/7/2025). Dalam pelantikan tersebut, Dody menekankan pentingnya menghentikan kebocoran dan pemborosan anggaran negara.

    Dalam pelantikan ini, Maulidya Indah Junica dipercaya mengisi posisi sebagai irjen. Posisi sekjen kini ditempati oleh Wida Nurfaida, sementara Dwi Purwantoro diangkat menjadi dirjen sumber daya air (SDA).

    Selanjutnya, Bisma Staniarto dilantik sebagai dirjen prasarana strategis, Boby Ali Azhari sebagai dirjen bina konstruksi, dan Apri Artoto dipercaya menjabat sebagai kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

    Dalam sambutannya, Dody menegaskan pelantikan ini merupakan bagian dari upaya pembenahan kelembagaan dan penguatan akuntabilitas di lingkungan kementeriannya.

    “Arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, kebocoran dan pemborosan harus dihentikan. Kementerian PU berkomitmen menjalankan langkah-langkah strategis sejalan dengan arahan tersebut,” ujar Dody.

    Ia juga menyoroti pentingnya menurunkan incremental capital output ratio (ICOR) sebagai indikator efisiensi investasi pemerintah. Menurutnya, ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan mahal namun tidak efektif.

    “Oleh karena itu, Kementerian PU akan terus memperkuat sistem pengawasan dan mengambil langkah-langkah korektif, sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan pemerintahan sesuai arahan presiden dan wakil presiden,” tegasnya.

    Pada akhir sambutannya, Dody mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan integritas tinggi dan rasa tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan anggaran negara.

    “Mohon tanamkan kesadaran bahwa dalam pengelolaan anggaran negara yang mencapai ratusan triliun rupiah ini, satu-satunya yang benar-benar mengawasi kita adalah Tuhan, bukan KPK, polisi, atau irjen. Jagalah integritas setiap detik dalam melaksanakan tugas,” pesan Dody.

  • Sebelum Tembus Pasar Global, UMKM Harus Kuat di Pasar Domestik

    Sebelum Tembus Pasar Global, UMKM Harus Kuat di Pasar Domestik

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Sahabat UMKM, Faisal Hasan Basri, menegaskan pentingnya memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pasar domestik sebelum menargetkan pasar ekspor. Hal ini disampaikannya di tengah gencarnya dorongan pemerintah agar UMKM go global.

    Menurut Faisal, pasar dalam negeri merupakan arena pembelajaran utama bagi pelaku UMKM untuk mengasah ketangguhan bisnis sebelum melangkah ke pasar global.

    “Kalau kita lihat persaingan di UMKM untuk bisa tembus pasar global memang wajib didorong. Namun, sebelum bersaing di luar, market nasional sendiri sebenarnya jadi ladang yang cukup menarik,” ujar Faisal dalam program Investor Daily Talk, Jumat (4/7/2025).

    Faisal mencatat persaingan produk lokal kini semakin ketat. Dari sekitar 64 juta pelaku UMKM di Indonesia, mayoritas masih berada di kategori usaha mikro. Mereka tidak hanya bersaing dengan produk luar negeri, tetapi juga dengan sesama pelaku UMKM dalam negeri.

    Meskipun ada tantangan besar, Faisal melihat kondisi ini sebagai peluang pembelajaran dalam pengembangan strategi bisnis bagi UMKM. Ia menilai dukungan dari pemerintah maupun swasta terhadap UMKM sudah mulai terbentuk, mulai dari akses informasi, pelatihan, hingga pendampingan.

    “Dari sektor pemerintah, dari sektor swasta, itu juga dukungannya penuh. Informasi yang didapat pelaku UMKM juga cukup untuk mempersiapkan diri agar bisa tembus ke pasar global,” tambahnya.

    Namun, ia mengingatkan bahwa dorongan agar UMKM naik kelas tidak cukup apabila hanya dilakukan lewat program bersifat top down. Diperlukan kolaborasi yang erat untuk memastikan UMKM mampu bertahan dan berkembang di pasar lokal sebagai fondasi ekspansi global.

    “Pasar lokal bukan sekadar pasar perantara. Ini adalah tempat mereka mengasah ketangguhan bisnis sebelum membawa nama Indonesia ke dunia,” pungkasnya.

  • Menteri PU Dody Hanggodo Rombak 6 Pejabat Eselon I

    Menteri PU Dody Hanggodo Rombak 6 Pejabat Eselon I

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan rotasi besar-besaran terhadap enam pejabat eselon I di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Rotasi ini mencakup posisi strategis seperti inspektur jenderal (Irjen), sekretaris jenderal (Sekjen), dan sejumlah direktur jenderal (Dirjen).

    “Siang ini, atas arahan dan restu Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pekerjaan Umum sesuai janji saya beberapa waktu lalu saat kami konferensi pers, secara resmi telah melakukan rotasi terhadap enam pejabat eselon I,” ujar Dody dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (4/7/2025).

    Dalam perombakan tersebut, Maulidya Indah Junica dipercaya mengisi posisi sebagai irjen. Posisi sekjen kini ditempati oleh Wida Nurfaida, sementara Dwi Purwantoro diangkat menjadi dirjen sumber daya air (SDA).

    Selanjutnya, Bisma Staniarto dilantik sebagai dirjen prasarana strategis, Boby Ali Azhari sebagai dirjen bina konstruksi, dan Apri Artoto dipercaya menjabat sebagai kepala badan pengembangan sumber daya manusia (BPSDM).

    “Langkah ini semata-mata diambil sebagai bagian evaluasi menyeluruh dan penyegaran di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk selalu mampu mendukung secara penuh Asta Cita Presiden Prabowo dan Gibran,” ujar Dody.

    Lebih lanjut, Dody menyampaikan bahwa kementeriannya berkomitmen melakukan pembenahan kelembagaan dan sistem untuk menurunkan tingkat kebocoran anggaran. Salah satu target utamanya adalah menekan incremental capital output ratio (ICOR) hingga di bawah angka 6.

    Dody menambahkan, efisiensi belanja infrastruktur juga menjadi fokus utama. Belanja yang tidak mendesak akan dieliminasi, sementara pekerjaan yang bisa ditangani pihak swasta akan dialihkan ke sektor tersebut.

    “Arahan Pak Presiden Prabowo sudah clear bahwa kebocoran dan pemborosan harus dihentikan, bukan ditutup-tutupi atau dilakukan pergerakan sana sini yang tidak efektif, tetapi harus benar-benar dihentikan segera,” tegasnya.

  • Alokasi Utang Negara Sebaiknya Jadi Insentif Daya Beli Kelas Menengah

    Alokasi Utang Negara Sebaiknya Jadi Insentif Daya Beli Kelas Menengah

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat menilai bahwa penambahan utang negara sebaiknya diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat. Meski pemerintah telah meluncurkan lima paket stimulus selama Juni dan Juli 2025, tetapi upaya peningkatan daya beli masih perlu ditingkatkan.

    Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE Indonesia) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, utang yang ditarik pemerintah pada pertengahan tahun ini seharusnya bisa memperluas ruang fiskal untuk menggelontorkan stimulus lanjutan.

    “Kami berharap dengan penambahan utang baru ini, pemerintah tetap memberikan stimulus serupa di bulan-bulan berikutnya, khususnya yang langsung menyentuh daya beli masyarakat seperti bantuan sosial atau subsidi listrik,” ujar Yusuf kepada Beritasatu.com, Jumat (4/7/2025).

    Ia mencontohkan, subsidi listrik merupakan salah satu bentuk bantuan yang terbukti efektif menjaga konsumsi rumah tangga, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Meski wacana pemberian diskon tarif listrik sempat muncul pada Juni dan Juli, program tersebut batal direalisasikan.

    “Padahal menurut kami, diskon tarif listrik sangat bermanfaat bagi masyarakat kelas menengah ke bawah,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Yusuf menekankan bahwa bila pemerintah memutuskan menambah utang, maka alokasi anggaran idealnya diarahkan pada kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan kelompok rentan. Evaluasi terhadap cakupan penerima stimulus juga perlu diperhatikan agar program yang diberikan lebih tepat sasaran.

    “Bukan hanya melanjutkan kebijakan lama, tetapi juga memastikan siapa yang benar-benar membutuhkan dan mendapatkan manfaat dari stimulus tersebut,” katanya.

    Pada sisi lain, Yusuf menilai kondisi penerimaan negara yang rendah sementara belanja program cukup agresif menjadi alasan logis bagi pemerintah untuk kembali menambah utang. Program-program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), rumah subsidi, hingga Koperasi Desa Merah Putih tentu membutuhkan dana besar.

    “Memang pemerintah membutuhkan pembiayaan tambahan karena penerimaan belum optimal, sementara harus menjalankan kebijakan fiskal yang sifatnya counter-cyclical,” ujarnya.

    Kebijakan fiskal counter-cyclical yang dimaksud, kata Yusuf, adalah penggunaan anggaran untuk mendorong ekonomi di saat pendapatan negara lemah, salah satunya karena rasio pajak nasional yang stagnan.

    “Kalau kita lihat dari sisi waktu, cukup sulit berharap rasio pajak naik secara signifikan dalam setahun. Selama lima hingga sepuluh tahun terakhir, rasio pajak masih stagnan, bahkan belum mencapai 12% dari PDB,” tambah Yusuf.

    Ia menyimpulkan bahwa selama rasio pajak belum meningkat, dan di tengah ketidakpastian ekonomi global serta perlambatan ekonomi domestik, utang masih akan menjadi motor utama penggerak ekonomi.

    “Bukan tidak mungkin, di akhir tahun atau awal tahun depan, Presiden Trump kembali menerapkan kebijakan proteksionisme, dan itu akan berdampak buruk bagi negara berkembang seperti Indonesia,” tutupnya.