Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • 92 Persen Penyaluran KUR Dilakukan Bank BUMN

    92 Persen Penyaluran KUR Dilakukan Bank BUMN

    Jakarta, Beritasatu.com – Pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) masih didominasi oleh bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, 92% pembiayaan KUR dilakukan oleh bank BUMN dengan nilai Rp 1.088 triliun (2020-2023), sedangkan 8% sisanya oleh bank swasta dan lainnya.

    Erick menyampaikan, pemerintah saat ini juga sedang mengkaji target penyaluran KUR pada 2025 untuk sektor pertanian dan ketahanan pangan sebesar Rp 200 triliun-Rp 300 triliun. 

    “Sesuai track record sebelumnya, yaitu 1.088 triliun, ini angkanya mirip-mirip yang kita dorong,” kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (4/11/2024). 

    Anak usaha Bank Rakyat Indonesia, yaitu Permodalan Nasional Madani (PNM) juga telah meluncurkan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) untuk pembiayaan kepada perempuan dari keluarga prasejahtera dengan rentang Rp 2 juta-Rp 5 juta. 

    “Penerima program Mekaar hingga Agustus 2024 sebanyak 21,2 juta nasabah dengan total penyaluran pembiayaan mencapai Rp 282 triliun,” kata Erick.

    Selain itu, program Mari Kita Majukan Usaha Rakyat (Makmur) juga mampu menguatkan ekosistem tanaman kopi yang terintegrasi dari hulu ke hilir, meliputi distribusi pupuk nonsubsidi, penyediaan benih unggulan, asuransi pertanian, pembiayaan modal kerja, hingga penyediaan offtaker oleh BUMN dan swasta. 

    “Hingga September 2024, lahan kopi program Makmur mencapai 12.769 hektare dengan lokasi terbesar di Temanggung, Jawa Tengah, dan Bondowoso, Jawa Timur,” ujar Erick.

  • Simon Aloysius Mantiri Jadi Dirut Baru Pertamina Gantikan Nicke Widyawati

    Simon Aloysius Mantiri Jadi Dirut Baru Pertamina Gantikan Nicke Widyawati

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin Erick Thohir pada Senin (4/11/2024) melakukan perubahan susunan pimpinan PT Pertamina (Persero) melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

    RUPS menetapkan Mochamad Iriawan sebagai komisaris utama, Dony Oskaria sebagai wakil komisaris utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai komisaris independen.

    Adapun Simon Aloysius Mantiri ditunjuk sebagai direktur utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati.

    Perubahan jajaran direksi dan komisaris tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menjelaskan, pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris Pertamina merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

    “Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ungkap Fadjar, Senin.

    Menurutnya, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan. Kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

    Pada jajaran baru dewan komisaris, Mochamad Iriawan adalah purnawirawan perwira tinggi Polri yang terakhir menjabat sebagai sekretaris utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). 

    Sementara Dony Oskaria saat ini bertugas sebagai wakil menteri BUMN. Sedangkan Raden Adjeng Sondaryani sebelumnya menjabat sebagai ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

  • https://www.beritasatu.com/ekonomi/2852716/awal-pekan-ihsg-tenggelam-di-zona-merah-pada-pembukaan-perdagangan

    https://www.beritasatu.com/ekonomi/2852716/awal-pekan-ihsg-tenggelam-di-zona-merah-pada-pembukaan-perdagangan

  • Kompak, Mata Uang Asia dan Rupiah Menguat pada Awal Perdagangan Pekan Ini

    Kompak, Mata Uang Asia dan Rupiah Menguat pada Awal Perdagangan Pekan Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini Senin (4/11/2024) pagi menguat atau terapresiasi dibandingkan perdagangan sebelumnya.

    Pergerakan positif rupiah terjadi di tengah mata uang Benua Kuning yang berada di zona hijau.

    Data Bloomberg menyatakan, rupiah pukul 09.40 WIB di pasar spot exchange berada di level Rp 15.778 per dolar AS atau menguat 0,002 poin (0,001%) dibandingkan perdagangan sebelumnya.

    Sementara yen Jepang di pasar spot exchange menguat 1,07 poin (0,7%) mencapai 151,9 yen per dolar AS dibandingkan perdagangan sebelumnya.

    Adapun dolar Hong Kong menguat 0,001 (0,02%) mencapai 7,7 per dolar AS, won Korea menguat 4,7 poin (0,3%) mencapai 1.374 won per dolar AS, rupe India menguat 0,002 poin (0,001%) mencapai 84,1 rupe per dolar AS, yuan Tiongkok melemah 0,01 (0,21%) mencapai 7,1 yuan per dolar AS.

    Sedangkan dolar Singapura pagi ini ditransaksikan menguat 0,0064 (0,48%) mencapai 1,31 per dolar AS, peso Filipina menguat 0,2 (0,34%) mencapai 58,2 peso per dolar AS, ringgit Malaysia menguat 0,005 poin (0,12%) mencapai 4,3 ringgit per dolar AS, baht Thailand menguat 0,15 poin (0,4%) mencapai 33,8 baht per dolar AS.

  • Harga Minyak Naik Lebih dari US$ 1 Setelah OPEC+ Tunda Kenaikan Produksi

    Harga Minyak Naik Lebih dari US$ 1 Setelah OPEC+ Tunda Kenaikan Produksi

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga minyak mengalami kenaikan lebih dari US$ 1 pada perdagangan Senin (4/11/2024) pagi setelah OPEC+ mengumumkan rencana peningkatan produksi bulan Desember akan ditunda akibat permintaan yang rendah dan suplai yang bertambah di luar OPEC+.

    Dilansir dari Reuters, minyak mentah Brent naik US$ 1,18 atau sekitar 1,61% menjadi US$ 74,28 per barel pada pukul 01.21 GMT. Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik US$ 1,20 atau 1,73%, mencapai US$ 70,69 per barel.

    OPEC+, yang mencakup organisasi negara-negara pengekspor minyak beserta Rusia dan sekutu lainnya, semula berencana meningkatkan produksi sebanyak 180.000 barel per hari mulai Desember 2024, tetapi akhirnya ditunda. Penundaan ini memperpanjang pemangkasan produksi sebesar 2,2 juta barel per hari selama 1 bulan lagi.

    Analis ING dalam catatannya menyebutkan, meskipun penundaan hingga Januari 2025 tidak banyak mengubah faktor fundamental, langkah tersebut dapat membuat pasar mempertimbangkan ulang strategi OPEC+. Penundaan ini mengejutkan sebagian pelaku pasar yang sebelumnya memprediksi OPEC+ akan melanjutkan rencana peningkatan produksi.

    “Penundaan peningkatan pasokan ini menunjukkan kelompok tersebut mungkin lebih bersedia mempertahankan harga tinggi daripada yang diperkirakan banyak pihak,” ungkap para analis.
     

  • Insentif Properti dan Kendaraan Listrik Akan Diperpanjang hingga 2025 karena Daya Beli Masih Loyo

    Insentif Properti dan Kendaraan Listrik Akan Diperpanjang hingga 2025 karena Daya Beli Masih Loyo

    Jakarta, Beritasatu.com– Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengusulkan perpanjangan sejumlah insentif pajak, seperti di bidang properti dan kendaraan listrik pada 2025 untuk menggairahkan daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, insentif yang diusulkan, di antaranya pajak pertambahan nilai atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP), pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB), serta PPN DTP untuk properti.

    “Yang pertama tentu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga pemerintah perlu memacu untuk pertumbuhan,” kata Airlangga Hartarto dalam konferensi pers pembahasan usulan program quick win di di Jakarta, Minggu (3/11/2024) dilansir Antara.

    Ia menuturkan, salah satu komponen yang diperlukan kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja, sehingga insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan.

    “Insentif terkait PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan kelas menengah, yang pertama untuk beli rumah dan yang kedua beli kendaraan untuk mobilitas bekerja. Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang,” ujarnya.

    Airlangga mengatakan, seberapa lama serta kuota perpanjangan pemberian insentif tersebut masih dibahas bersama Kementerian Keuangan. Penyusunan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) terkait penerapan sejumlah insentif tersebut masih dalam proses.

    “Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati karena, seperti kemarin (insentif pajak) motor kan ada kuota. Jadi, bukan jumlahnya (kuota dari insentif tersebut) tak terbatas,” ujarnya.

    Diketahui, selama ini pemeritah menerapkan PPN DTP sebesar 100% atau bebas PPN untuk pembelian rumah. Insentif pajak ini untuk pembelian rumah dari dasar pengenaan pajak (DPP) hingga Rp 2 miliar dengan harga jual maksimal Rp 5 miliar. 

    Sementara insentif kendaraan listrik yang sudah diberikan pemerintah, yaitu pemberian subsidi Rp 7 juta per unit untuk pembelian motor listrik dan konversi motor listrik. Sedangkan mobil listrik, adanya pembebaskan perusahaan dari pajak bea masuk, PPnBM, dan hanya perlu membayar PPN sebesar 11% dari harga jual. 

  • Investor SUN Cermati Pemilu AS

    Investor SUN Cermati Pemilu AS

    Jakarta, Beritasatu.com– Pilpres AS pada Selasa (5/11/2024) berdampak pada pasar keuangan global, termasuk di Indonesia. Salah satu efek yang terasa adalah kenaikan imbal hasil (yield) surat utang negara (SUN) di dalam negeri.

    “Dinamika pemilu di AS sering memengaruhi minat investor terhadap surat utang,” kata Analis Pendapatan Tetap PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Ahmad Nasrudin kepada Investor Daily, Minggu (3/10/2024).

    Pemilu AS yang diwarnai ketidakpastian menambah daya tarik SUN di mata investor global. Apabila Donald Trump menang – kandidat yang kurang disukai pasar karena kebijakan proteksionismenya – maka sentimen negatif terhadap ekonomi AS diprediksi meningkat. 

    “Kondisi ini dapat menguntungkan pasar surat utang Indonesia, khususnya dengan pemangkasan suku bunga yang memberi ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter domestik,” tambahnya.

    Pada pekan ini, Nasrudin memperkirakan imbal hasil SUN akan cenderung turun. Prediksi ini didasari pada ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve AS (The Fed) dalam pertemuan yang akan berlangsung pada 6-7 November. 

    “Langkah tersebut diyakini dapat menarik kembali aliran modal asing ke pasar Indonesia, setelah pada pekan lalu tercatat net sell asing mencapai Rp 3,95 triliun,” ujar dia.

    Faktor lain yang akan memengaruhi pasar SUN pekan ini adalah data pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Jika hasilnya menunjukkan pertumbuhan solid, sentimen positif diperkirakan menguat di kalangan investor.

    Nasrudin memperkirakan yield SUN 10 tahun akan berada dalam kisaran 6,5% hingga 6,9%. “Kecenderungannya akan bergerak sideways dengan potensi kenaikan sedikit ke level 6,77%, tidak jauh dari penutupan pekan sebelumnya yang berada di 6,79%,” jelasnya.

  • Bahlil Lahadalia Sebut Subsidi Energi Rp 100 Triliun Berpotensi Tidak Tepat Sasaran

    Bahlil Lahadalia Sebut Subsidi Energi Rp 100 Triliun Berpotensi Tidak Tepat Sasaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan dana sekitar Rp 100 Triliun yang berasal dari dana subsidi energi, khususnya untuk bahan bakar minyak (BBM) berpotensi tidak tepat sasaran. Ia mencurigai anggaran tersebut justru dinikmati oleh kalangan kaya.

    Bahlil menyatakan, sekitar 20 hingga 30 persen dari subsidi BBM dan listrik tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan.

    “Harus saya katakan, sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik ini berpotensi tidak tepat sasaran, dan ini angka yang cukup besar, kurang lebih Rp100 triliun,” ungkap Bahlil Lahadalia seusai rapat dengan jajaran menteri bidang ekonomi di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Ia menekankan, subsidi tersebut seharusnya ditujukan untuk masyarakat miskin atau mereka yang memiliki pendapatan rendah. Bahlil menyayangkan apabila dana subsidi justru jatuh ke tangan mereka yang ekonominya sudah mapan.

    “Kita tidak ingin subsidi ini justru dinikmati oleh orang-orang yang sudah berkecukupan. Subsidi seharusnya untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan,” jelasnya.

    Data yang diungkapkan Bahlil berasal dari laporan PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas. Bahlil terus mencari solusi agar tujuan subsidi dapat tercapai dengan baik.

    Ia mengungkapkan, pihaknya telah mengadakan beberapa rapat untuk membahas masalah ini. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu sekitar dua minggu kepada Bahlil dan timnya untuk menyelesaikan persoalan terkait subsidi ini.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menggelar rapat koordinasi dengan para menteri bidang ekonomi, termasuk Bahlil, pada akhir pekan lalu. Rapat tersebut membahas berbagai isu, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judical review UU Cipta Kerja.

  • https://www.beritasatu.com/ekonomi/2852572/program-3-juta-rumah-era-prabowo-diharapkan-membuat-industri-semen-membaik

    https://www.beritasatu.com/ekonomi/2852572/program-3-juta-rumah-era-prabowo-diharapkan-membuat-industri-semen-membaik

  • Respons Soal Putusan MK tentang UU Cipta Kerja, Airlangga Hartarto: Menaker Siapkan Regulasi

    Respons Soal Putusan MK tentang UU Cipta Kerja, Airlangga Hartarto: Menaker Siapkan Regulasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menanggapi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang digugat kalangan buruh.  

    Dia mengatakan, pihaknya melalui Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Yassierli, segera menyiapkan regulasi untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Keterangan itu disampaikan Airlangga seusai rapat bersama jajaran menteri ekonomi Kabinet Merah Putih di Hotel Four Season, Kuningan, Jakarta, pada Minggu (3/11/2024).

    “Pertama terkait dengan keputusan MK, pemerintah menindaklanjuti keputusan MK terkait dengan ketenagakerjaan dan menteri tenaga kerja akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong,” ungkapnya kepada media.

    Dia juga mengatakan akan ada konsekuensi dari perubahan pemisahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Hal ini dipandang Airlangga akan berkaitan dengan konsekuensi terhadap perundang-undangan.

    “Dan terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu akan ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Tenaga Kerja dengan BP2MI sehingga tentu akan ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga,” lanjutnya.

    Seiring dengan itu, saat ini pemerintah akan fokus kepada pengupahan. Adapun perhitungan upah minimum provinsi (UMP) diketahui perlu segera ditetapkan pada akhir November 2024.

    Nantinya Airlangga juga akan berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan hasil positif bagi masyarakat.

    Keputusan MK soal UU Cipta Kerja menjadi salah satu fokus utama Airlangga saat ini. Oleh karena itu, menaker nantinya akan mendorong regulasi baru sebagai tindak lanjut aturan tersebut.