Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Insentif Properti dan Kendaraan Listrik Akan Diperpanjang hingga 2025 karena Daya Beli Masih Loyo

    Insentif Properti dan Kendaraan Listrik Akan Diperpanjang hingga 2025 karena Daya Beli Masih Loyo

    Jakarta, Beritasatu.com– Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengusulkan perpanjangan sejumlah insentif pajak, seperti di bidang properti dan kendaraan listrik pada 2025 untuk menggairahkan daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, insentif yang diusulkan, di antaranya pajak pertambahan nilai atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP), pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB), serta PPN DTP untuk properti.

    “Yang pertama tentu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga pemerintah perlu memacu untuk pertumbuhan,” kata Airlangga Hartarto dalam konferensi pers pembahasan usulan program quick win di di Jakarta, Minggu (3/11/2024) dilansir Antara.

    Ia menuturkan, salah satu komponen yang diperlukan kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja, sehingga insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan.

    “Insentif terkait PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan kelas menengah, yang pertama untuk beli rumah dan yang kedua beli kendaraan untuk mobilitas bekerja. Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang,” ujarnya.

    Airlangga mengatakan, seberapa lama serta kuota perpanjangan pemberian insentif tersebut masih dibahas bersama Kementerian Keuangan. Penyusunan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) terkait penerapan sejumlah insentif tersebut masih dalam proses.

    “Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati karena, seperti kemarin (insentif pajak) motor kan ada kuota. Jadi, bukan jumlahnya (kuota dari insentif tersebut) tak terbatas,” ujarnya.

    Diketahui, selama ini pemeritah menerapkan PPN DTP sebesar 100% atau bebas PPN untuk pembelian rumah. Insentif pajak ini untuk pembelian rumah dari dasar pengenaan pajak (DPP) hingga Rp 2 miliar dengan harga jual maksimal Rp 5 miliar. 

    Sementara insentif kendaraan listrik yang sudah diberikan pemerintah, yaitu pemberian subsidi Rp 7 juta per unit untuk pembelian motor listrik dan konversi motor listrik. Sedangkan mobil listrik, adanya pembebaskan perusahaan dari pajak bea masuk, PPnBM, dan hanya perlu membayar PPN sebesar 11% dari harga jual. 

  • Investor SUN Cermati Pemilu AS

    Investor SUN Cermati Pemilu AS

    Jakarta, Beritasatu.com– Pilpres AS pada Selasa (5/11/2024) berdampak pada pasar keuangan global, termasuk di Indonesia. Salah satu efek yang terasa adalah kenaikan imbal hasil (yield) surat utang negara (SUN) di dalam negeri.

    “Dinamika pemilu di AS sering memengaruhi minat investor terhadap surat utang,” kata Analis Pendapatan Tetap PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Ahmad Nasrudin kepada Investor Daily, Minggu (3/10/2024).

    Pemilu AS yang diwarnai ketidakpastian menambah daya tarik SUN di mata investor global. Apabila Donald Trump menang – kandidat yang kurang disukai pasar karena kebijakan proteksionismenya – maka sentimen negatif terhadap ekonomi AS diprediksi meningkat. 

    “Kondisi ini dapat menguntungkan pasar surat utang Indonesia, khususnya dengan pemangkasan suku bunga yang memberi ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter domestik,” tambahnya.

    Pada pekan ini, Nasrudin memperkirakan imbal hasil SUN akan cenderung turun. Prediksi ini didasari pada ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve AS (The Fed) dalam pertemuan yang akan berlangsung pada 6-7 November. 

    “Langkah tersebut diyakini dapat menarik kembali aliran modal asing ke pasar Indonesia, setelah pada pekan lalu tercatat net sell asing mencapai Rp 3,95 triliun,” ujar dia.

    Faktor lain yang akan memengaruhi pasar SUN pekan ini adalah data pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Jika hasilnya menunjukkan pertumbuhan solid, sentimen positif diperkirakan menguat di kalangan investor.

    Nasrudin memperkirakan yield SUN 10 tahun akan berada dalam kisaran 6,5% hingga 6,9%. “Kecenderungannya akan bergerak sideways dengan potensi kenaikan sedikit ke level 6,77%, tidak jauh dari penutupan pekan sebelumnya yang berada di 6,79%,” jelasnya.

  • Bahlil Lahadalia Sebut Subsidi Energi Rp 100 Triliun Berpotensi Tidak Tepat Sasaran

    Bahlil Lahadalia Sebut Subsidi Energi Rp 100 Triliun Berpotensi Tidak Tepat Sasaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan dana sekitar Rp 100 Triliun yang berasal dari dana subsidi energi, khususnya untuk bahan bakar minyak (BBM) berpotensi tidak tepat sasaran. Ia mencurigai anggaran tersebut justru dinikmati oleh kalangan kaya.

    Bahlil menyatakan, sekitar 20 hingga 30 persen dari subsidi BBM dan listrik tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan.

    “Harus saya katakan, sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik ini berpotensi tidak tepat sasaran, dan ini angka yang cukup besar, kurang lebih Rp100 triliun,” ungkap Bahlil Lahadalia seusai rapat dengan jajaran menteri bidang ekonomi di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Ia menekankan, subsidi tersebut seharusnya ditujukan untuk masyarakat miskin atau mereka yang memiliki pendapatan rendah. Bahlil menyayangkan apabila dana subsidi justru jatuh ke tangan mereka yang ekonominya sudah mapan.

    “Kita tidak ingin subsidi ini justru dinikmati oleh orang-orang yang sudah berkecukupan. Subsidi seharusnya untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan,” jelasnya.

    Data yang diungkapkan Bahlil berasal dari laporan PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas. Bahlil terus mencari solusi agar tujuan subsidi dapat tercapai dengan baik.

    Ia mengungkapkan, pihaknya telah mengadakan beberapa rapat untuk membahas masalah ini. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu sekitar dua minggu kepada Bahlil dan timnya untuk menyelesaikan persoalan terkait subsidi ini.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menggelar rapat koordinasi dengan para menteri bidang ekonomi, termasuk Bahlil, pada akhir pekan lalu. Rapat tersebut membahas berbagai isu, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judical review UU Cipta Kerja.

  • https://www.beritasatu.com/ekonomi/2852572/program-3-juta-rumah-era-prabowo-diharapkan-membuat-industri-semen-membaik

    https://www.beritasatu.com/ekonomi/2852572/program-3-juta-rumah-era-prabowo-diharapkan-membuat-industri-semen-membaik

  • Respons Soal Putusan MK tentang UU Cipta Kerja, Airlangga Hartarto: Menaker Siapkan Regulasi

    Respons Soal Putusan MK tentang UU Cipta Kerja, Airlangga Hartarto: Menaker Siapkan Regulasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menanggapi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang digugat kalangan buruh.  

    Dia mengatakan, pihaknya melalui Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Yassierli, segera menyiapkan regulasi untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Keterangan itu disampaikan Airlangga seusai rapat bersama jajaran menteri ekonomi Kabinet Merah Putih di Hotel Four Season, Kuningan, Jakarta, pada Minggu (3/11/2024).

    “Pertama terkait dengan keputusan MK, pemerintah menindaklanjuti keputusan MK terkait dengan ketenagakerjaan dan menteri tenaga kerja akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong,” ungkapnya kepada media.

    Dia juga mengatakan akan ada konsekuensi dari perubahan pemisahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Hal ini dipandang Airlangga akan berkaitan dengan konsekuensi terhadap perundang-undangan.

    “Dan terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu akan ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Tenaga Kerja dengan BP2MI sehingga tentu akan ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga,” lanjutnya.

    Seiring dengan itu, saat ini pemerintah akan fokus kepada pengupahan. Adapun perhitungan upah minimum provinsi (UMP) diketahui perlu segera ditetapkan pada akhir November 2024.

    Nantinya Airlangga juga akan berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan hasil positif bagi masyarakat.

    Keputusan MK soal UU Cipta Kerja menjadi salah satu fokus utama Airlangga saat ini. Oleh karena itu, menaker nantinya akan mendorong regulasi baru sebagai tindak lanjut aturan tersebut.
     

  • Airlangga Hartarto Gelar Rapat Koordinasi dengan Para Menteri Bidang Perekonomian

    Airlangga Hartarto Gelar Rapat Koordinasi dengan Para Menteri Bidang Perekonomian

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar rapat koordinasi dengan para menteri bidang ekonomi di Hotel Four Season, Kuningan, Jakarta, pada Minggu (3/11/2024). Agenda tersebut digelar secara tertutup sejak pagi hari.

    Dalam pantauan Beritasatu.com, sejumlah menteri yang hadir, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P Roeslani, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

    Tidak hanya menteri, para wakil menteri pun turut hadir dalam rapat tersebut. Kegiatan itu terpantau rampung sekitar 12.19 WIB.

    Rapat Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) membahas sejumlah hal. Salah satunya mengenai keputusan Mahkamah Konstritusi (MK) terkait dengan ketenagakerjaan.

    Selain itu ada juga pembahasan tentang arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai devisa hasil ekspor. Airlangga dan pihaknya tengah menyiapkan peraturan pemerintah (PP).

    Selanjutnya, rapat tersebut juga membahas insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan. Hal itu nantinya akan dibahas dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal PPN ditanggung pemerintah.

  • Mendag Budi Bantah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Biang Kerok Sritex Pailit

    Mendag Budi Bantah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Biang Kerok Sritex Pailit

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membantah tudingan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 menjadi salah satu penyebab PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex mengalami pailit.

    Menurut Budi, Permendag 8 ini justru melindungi industri tekstil, alih-alih membuat industri tekstil dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor, seperti yang menjadi tudingan masyarakat.

    “Kita sudah klarifikasi kalau Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil,” ungkap Budi, saat ditemui seusai pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Budi menjelaskan, di dalam Permendag 8 disebutkan bahwa syarat impor tekstil dalam industri tekstil dan produk tekstil (TPT) adalah harus berdasarkan pertimbangan teknis dari perindustrian.

    “Di Permendag 8 dan sebelumnya itu TPT itukan harus ada pertek atau pertimbangan teknis. Itu sudah clear,” ujarnya.

    Kemudian, Permendag 8 juga telah memberikan perlindungan kepada industri tekstil menyangkut impor pakaian jadi. Dia menjelaskan, kuota impor pakaian jadi telah diatur oleh Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Nomor 7 tahun 2024.

    “Kemudian, untuk TPT dikenakan bea masuk penanganan belakangan per sekian ribu. Kedua, pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan,” terangnya.

    Budi menegaskan, tudingan yang menyangkut pautkan aturan tersebut dengan alasan kepailitan Sritex adalah kesalahan.

    “Ini hanya miss komunikasi saja sebetulnya,” pungkasnya.

    Sementara itu, Budi menambahkan, terkait arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan industri tekstil bukan merupakan tugas pihaknya di Kemendag.

    “Itu bukan di kami,” tutupnya

  • Warga Muda China Ogah Nikah Imbas Ketidakpastian Ekonomi dan Biaya Hidup Meningkat

    Warga Muda China Ogah Nikah Imbas Ketidakpastian Ekonomi dan Biaya Hidup Meningkat

    Jakarta, Beritasatu.com – Warga China, khususnya pasangan muda enggan menikah karena biaya hidup yang meningkat dan kondisi ketidakpastian ekonomi. Hal ini membuat angka pendaftaran pernikahan di China turun.

    Mengutip Reuters, Minggu (3/11/2024), selama tiga kuartal 2024, angka pernikahan yang tercatat di seluruh China mencapai 4,747 juta. Namun, angka itu menurun secara tahunan dan berkurang 943.000 dari 2023.

    Pada 2023, tercatat 5,69 juta pendaftaran pernikahan selama sembilan bulan pertama, meningkat dari 2022. China juga merilis serangkaian langkah-langkah untuk menopang tingkat populasi yang menurun.

    Kondisi ekonomi memaksa pasangan muda untuk menunda pernikahan, yang meresahkan pemerintah hingga mendorong kebijakan untuk meningkatkan populasi yang menyusut.

    China baru-baru ini merevisi rancangan undang-undang yang memudahkan pasangan untuk mendaftarkan pernikahan, sementara pengajuan perceraian akan menjadi lebih sulit.

    Untuk tiga kuartal pertama 2024, tercatat 1,967 juta perceraian terjadi, turun tipis 6.000 secara tahunan.

    Awal 2024, China melaporkan penurunan tahunan kedua dalam jumlah kelahiran nasional, yang mendorong pemerintah untuk memberlakukan proyek dan inisiatif di kota-kota besar.

    Inisiatif itu untuk memacu kaum muda China untuk menciptakan budaya perkawinan dan melahirkan generasi baru. Pemerintah pun mendorong lingkungan yang ramah bagi kelahiran anak.

    Menikah dan memiliki anak menjadi topik hangat di kalangan anak muda China dan memicu diskusi dengan intensitas tinggi di media sosial.

    Banyak anak muda China yang memilih untuk tetap melajang atau menunda menikah karena prospek pekerjaan yang buruk dan kekhawatiran tentang masa depan seiring pertumbuhan ekonomi melambat di negara terbesar kedua di dunia tersebut.

  • 30 Finalis Startup Terbaik Perguruan Tinggi Siap Bersaing Memperebutkan Hadiah di Pertamuda 2024

    30 Finalis Startup Terbaik Perguruan Tinggi Siap Bersaing Memperebutkan Hadiah di Pertamuda 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pertamina (Persero) melalui Pertamuda 2024 telah menetapkan 30 tim terbaik yang akan melaju ke babak Demoday “Pertamuda Seed and Scale 2024”. Pertamuda (Pertamina Muda) Seed and Scale adalah kompetisi ide bisnis unggulan, untuk mengembangkan ekosistem startup dan mendorong inovasi berkelanjutan dari talenta muda Indonesia. 

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan 30 finalis terbaik terpilih dari 3.245 pendaftar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang telah melalui seleksi ketat.

    “Pertamuda Seed and Scale 2024 merupakan kompetisi ide bisnis unggulan Pertamina yang telah memasuki tahun ke-4. Ini merupakan wujud nyata dukungan Pertamina terhadap pengembangan wirausaha muda di Indonesia,” ujar Fadjar. 

    Fadjar menambahkan 30 finalis ini terbagi atas 10 peserta kategori Energy Founder dan 20 peserta kategori Early Stage Startup. Para finalis akan mengikuti kegiatan Demoday Pertamuda Seed and Scale 2024 yang akan dilaksanakan di Surabaya pada 18-19 November 2024.

    “Para finalis berasal dari 21 kampus terbaik di Indonesia yang tersebar di Jatim, Jateng, DIY, Jabar, DKI Jakarta dan Sumut,” imbuh Fadjar.

    Menurut Fadjar, para finalis yang masuk dalam tahap demoday akan diseleksi kembali menjadi 15 finalis untuk memperebutkan TOP 3 dari masing-masing kategori. Finalis yang lolos TOP 3 akan mendapat dana pembinaan senilai ratusan juta rupiah termasuk dana pembinaan untuk kampus. 

    “Program ini fokus mengembangkan ekosistem startup dan mendorong inovasi berkelanjutan dari talenta muda Indonesia. Program ini sejalan dengan imbauan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tentang penguatan kolaborasi perguruan tinggi dan industri dalam akselerasi pertumbuhan wirausaha nasional,” pungkas Fadjar. 

    Pertamuda Seed and Scale merupakan kegiatan tahunan yang sudah menginjak tahun ke-empat. Program ini fokus mengembangkan ekosistem startup dan mendorong inovasi berkelanjutan dari talenta muda Indonesia. Program ini sejalan dengan Program Asta Cita Pemerintah tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), melalui kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan pihak industri guna peningkatan pemanfaatan digital dan teknologi. 

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin 7 Energi bersih dan terjangkau, poin 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan poin 13 Penanganan perubahan iklim. Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

  • IHSG Sepekan Anjlok 2,46 Persen, Kapitalisasi Pasar Turun 2,23 Persen

    IHSG Sepekan Anjlok 2,46 Persen, Kapitalisasi Pasar Turun 2,23 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) sepekan pada periode 28 Oktober-1 November 2024 turun 2,46%. IHSG melemah ke level 7.505,257 atau turun dari pekan sebelumnya pada level 7.694,660.

    Selain IHSG, kapitalisasi pasar juga turun 2,23% dari Rp 12.888 triliun menjadi Rp 12.601 triliun. Sementara, rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) ikut turun 5,4% menjadi Rp 11,31 triliun dari Rp 11,96 triliun pada pekan lalu.

    Penurunan juga terjadi pada rata-rata volume transaksi harian bursa sebesar 21,39% menjadi 21,47 miliar saham dari 27,31 miliar saham pada pekan lalu.

    Lalu rata-rata frekuensi transaksi harian bursa ikut turun sebesar 7,61% menjadi 1,26 juta kali transaksi dari 1,37 juta kali transaksi pada pekan lalu.

    Sementara, pergerakan investor asing pada Jumat (1/11) mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp 114,90 miliar. Sepanjang 2024, asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp 38,25 triliun.