Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • IHSG Turun Tipis pada Awal Perdagangan Selasa 5 November 2024

    IHSG Turun Tipis pada Awal Perdagangan Selasa 5 November 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan bursa sesi I, Selasa (5/11/2024). IHSG sempat berada di zona hijau pada awal perdagangan, tetapi kembali ke zona merah.

    Berdasarkan data bursa yang diolah Beritasatu.com, hingga pukul 09.13 WIB IHSG berkurang 4,6 poin atau 0,06% menjadi 7.474. Sebanyak 216 saham menguat, 197 saham melemah, dan 191 saham stagnan.

    Volume perdagangan awal sesi mencapai 2,1 miliar lembar saham dengan transaksi Rp 1,1 triliun dengan frekuensi mencapai 150.804.

    Namun, saham sektoral mayoritas menguat meskipun IHSG di zona merah. Sektor bahan baku bertambah 0,63%, energi naik 0,56%, dan kesehatan menguat 0,23%.

    Sementara, saham sektoral yang melemah, yakni industri turun 0,49%, keuangan melemah 0,35%, dan properti anjlok 0,34%.

    Sementara, saham unggulan LQ45 turun 0,27% dan Investor33 melemah 0,20%. Sedangkan, saham syariah dalam Jakarta Islamic Index (JII) naik 0,21%.

  • Pemerintah Dorong Perubahan Regulasi agar Eksportir Simpan Dana Lebih Lama di Pasar Keuangan Domestik

    Pemerintah Dorong Perubahan Regulasi agar Eksportir Simpan Dana Lebih Lama di Pasar Keuangan Domestik

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan mengubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Langkah ini dilakukan agar eksportir bisa menyimpan dana mereka lebih lama dalam pasar keuangan domestik.

    “Kita membutuhkan (DHE) agar hasil ekspor itu masuk lebih besar ke Indonesia,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (4/11/2024).

    Airlangga mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan agar pemerintah menerbitkan regulasi agar eksportir mau menyimpan dana mereka lebih lama di Indonesia. 
    Nantinya, dengan dana tersebut memungkinkan agar investor menggunakan DHE sebagai modal kerja bagi usaha mereka. Namun, dia belum memerinci terkait penambahan lama penyimpanan DHE di pasar keuangan dalam negeri.

    “Sedang dibahas dan bisa lebih lama tetapi bisa digunakan untuk modal kerja,” terang Airlangga.

    Sebelumnya, pemerintah menjalankan PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.  

    Dalam PP 36/2023 itu, pemerintah menyiapkan skema tenor 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan terkait insentif perpajakan terhadap DHE yang bisa dimanfaatkan eksportir.

    Pada skema tenor 1 bulan, pemerintah memberikan diskon pajak penghasilan (PPh) atas bunga deposito dari 20% menjadi 10%.

    Sementara, apabila eksportir mengonversi dolar AS menjadi rupiah, maka pemerintah menurunkan bunganya menjadi 7,5%.

    Untuk tenor 3 bulan, insentif PPh atas bunga deposito yang diberikan sebesar 7,5% untuk DHE dolar AS dan 5% untuk DHE rupiah.

    Sedangkan skema untuk tenor 6 bulan, PPh atas bunga deposito menjadi 2,5%. Bila dikonversi ke dalam bentuk rupiah, tidak dikenakan PPh bunga deposito.

    Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan, apabila pemerintah memutuskan untuk memperpanjang waktu penempatan DHE SDA, maka diperlukan penyesuaian skema insentif yang lebih komprehensif dan menarik bagi eksportir.

    “Perpanjangan periode penempatan berarti opportunity cost yang lebih besar bagi eksportir karena likuiditas mereka akan tertahan lebih lama di dalam negeri,” tutur Yusuf.

    Idealnya, waktu yang efektif untuk penempatan DHE SDA di dalam negeri pada kisaran tiga hingga enam bulan. Hal ini berkaca dari negara-negara lain yang menunjukkan bahwa periode retensi devisa yang lebih panjang berpotensi meningkatkan stabilitas cadangan devisa dan mendukung stabilitas nilai tukar.

    “Dengan waktu yang lebih panjang memperbesar peluang mengatasi fluktuasi harga komoditas global dan siklus bisnis ekspor yang biasanya berlangsung lebih lama,” ucap Yusuf.

    Yusuf mengatakan, pemerintah dapat menawarkan beberapa insentif, seperti suku bunga premium bagi dana DHE SDA yang ditempatkan dalam jangka waktu yang lebih panjang, pengurangan pajak yang lebih besar, atau kemudahan dalam akses pembiayaan ekspor.

    Selain itu, prioritas dalam perizinan ekspor juga dapat diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kepatuhan eksportir terhadap kebijakan ini.

    “Dengan insentif yang lebih menarik, eksportir akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA, sekaligus mencegah upaya penghindaran atau pengalihan dana keluar negeri,” terang Yusuf.

  • iPhone 16 Dilarang Beredar di Indonesia, Masyarakat Ucapkan Selamat Tinggal ke Apple

    iPhone 16 Dilarang Beredar di Indonesia, Masyarakat Ucapkan Selamat Tinggal ke Apple

    Jakarta, Beritsatu.com – Masyarakat Indonesia mengucapkan selamat tinggal ke produk Apple, khususnya iPhone. Hal ini diucapkan warganet di akun Instagram resmi Apple, setelah perusahaan teknologi itu enggan berinvestasi di Indonesia dan meminta tax holiday selama 50 tahun.

    “Selamat tinggal Apple, jangan pernah gunakan Apple dan saya tidak akan pernah menggunakan produk Apple,” ucap warganet dikutip dari kolom komentar Instagram @apple, Selasa (5/11/2025).

    “Selamat tinggal Apple dan selamat datang Samsung Galaxy AI,” tulis warganet lainya.

    Warganet menyebut untuk penjualan produk Apple di Indonesia cukup besar, tetapi perusahaan itu enggan membayar pajak di Tanah Air.

    “Keuntungan elite, bayar pajak sulit,” ucap warganet.

    Sementara, warganet lain menyayangkan Apple yang enggan berinvestasi di Indonesia, padahal peminat produk iPhone cukup besar di Tanah Air.

    “Apple memiliki banyak pengguna di Indonesia, tetapi sulit berinvestasi di sini. Sayang sekali,” ucap warganet lainya.

    Diketahui, hingga saat ini seri iPhone 16 masih dilarang untuk beredar di Indonesia. Hal ini karena Apple belum memenuhi aturan TKDN sebesar 35%.

    Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam bahkan kesal dengan pihak Apple. Hal ini karena perusahaan itu meminta keringanan bebas pajak atau tax holiday selama 50 tahun di Indonesia.

    Ia pun memberikan dukungan ke pemerintah Indonesia untuk melarang peredaran seri iPhone 16 di Indonesia.

    “Sedang ramai di media sosial soal iPhone 16 dilarang masuk Indonesia dan alasan dari pemerintah, yakni karena iPhone meminta tax holiday 50 tahun. Memang gila ini. iPhone ini memang sudah layak diblokir dari negara kita,” tegas Mufti saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir bersama Komisi VI DPR, Senin (4/11/2024).

    Ia melanjutkan, Apple sudah memetik banyak untung dari pasar penjualan iPhone dan Mac serta produk lainnya di Indonesia. Namun, ketika diminta berinvestasi, Apple justru meminta tax holiday 50 tahun.

    “Kami dan rakyat Indonesia marah kepada Apple. Kalau perlu, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk. Ini pelecehan terhadap negara kita,” pungkas Mufti.

  • Warganet Sindir Apple yang Ingin Tidak Bayar Pajak 50 Tahun di Indonesia

    Warganet Sindir Apple yang Ingin Tidak Bayar Pajak 50 Tahun di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Warganet Indonesia ramai-ramai berkomentar terkait sikap produsen iPhone, Apple yang tak ingin membayar pajak di Indonesia. Warganet pun menyayangkan perusahaan teknologi raksasa selevel Apple ingin bebas membayar pajak di Tanah Air.

    Bahkan, warganet pun mengucapkan selamat tinggal ke iPhone lantaran produk Apple terbaru tak bisa dipasarkan di Indonesia karena kurangnya nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu enggan berinvestasi di Indonesia.  

    “Sekelas iPhone gini minta pajak gratis selama 50 tahun?” tulis warganet di kolom komentar Instagram resmi Apple, dikutip Selasa (5/11/2024).

    Sementara, warganet lain menyayangkan Apple yang tidak berinvestasi di Indonesia, padahal peminat produk iPhone cukup besar di Tanah Air.

    “Apple memiliki banyak pengguna di Indonesia, tetapi sulit berinvestasi di sini. Sayang sekali,” ucap warganet lainya.

    Beberapa komentar juga mengucapkan selamat tinggal ke iPhone dan mengaku akan beralih ke raksasa teknologi Korea Selatan (Korsel), Samsung.

    “Selamat tinggal Apple dan selamat datang Samsung Galaxy AI,” tulis warganet.

    “Selamat tinggal Apple, jangan gunakan Apple dan saya tidak pernah menggunakan Apple,” ucap warganet lainnya.

    Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam merasa geram dengan pihak Apple. Hal ini karena perusahaan itu meminta keringanan bebas pajak atau tax holiday selama 50 tahun di Indonesia. Mufti pun memberikan dukungan ke pemerintah Indonesia untuk melarang peredaran seri iPhone 16 di Indonesia.

    “Sedang ramai di media sosial soal iPhone 16 dilarang masuk Indonesia dan alasan dari pemerintah, yakni karena iPhone meminta tax holiday 50 tahun. Memang gila ini. iPhone ini memang sudah layak diblokir dari negara kita,” tegas Mufti saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir bersama Komisi VI DPR, Senin (4/11/2024).

    Ia melanjutkan, Apple sudah memetik banyak untung dari pasar penjualan iPhone dan Mac serta produk lainnya di Indonesia. Namun, ketika diminta berinvestasi, Apple justru meminta tax holiday 50 tahun.

    “Kami dan rakyat Indonesia marah kepada Apple. Kalau perlu, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk. Ini pelecehan terhadap negara kita,” kata Mufti.

    Diketahui, hingga saat ini seri iPhone 16 masih dilarang untuk beredar di Indonesia. Hal ini karena Apple belum memenuhi aturan TKDN sebesar 35%.

  • Studi: Banyak Perusahaan Asia Gunakan Telur dari Ayam Dikurung dalam Sangkar

    Studi: Banyak Perusahaan Asia Gunakan Telur dari Ayam Dikurung dalam Sangkar

    Jakarta, Beritasatu.com – Banyak perusahaan di Asia masih menggunakan telur dari ayam yang dikurung dalam kandang atau sangkar, meskipun praktik ini telah dilarang di banyak negara.

    Temuan ini diungkapkan dalam studi terbaru dari lembaga perlindungan hewan, Sinergia Animal, yang melibatkan 78 perusahaan di Jepang, Indonesia, Malaysia, India, dan Thailand.

    “Hasilnya, komitmen 50 perusahaan menghentikan penggunaan telur dari ayam yang bebas sangkar masih cukup rendah,” demikian disampaikan dalam laporan terbaru Sinergia Animal pada Selasa (5/11/2024).

    Laporan Bebas Sangkar tersebut juga menyatakan, banyak perusahaan di Asia tampaknya tidak akan mampu memenuhi target mengakhiri penggunaan telur dari sistem kandang pada 2025.

    “Asia adalah penyumbang 64% produksi telur dunia. Jutaan ayam di Asia masih dikurung dalam kandang, yang membuat mereka sulit berjalan, merentangkan sayap, atau melakukan perilaku alami,” ujar Among Pakrosa, diirektur pengelola Act for Farmed Animals, yang merupakan koalisi dari Sinergia Animal dan Animal Friends Jogja.

    Studi tersebut juga menunjukkan, sebanyak 34,61% (27 dari 78 perusahaan) dari perusahaan yang disurvei telah menunjukkan kemajuan dalam menggunakan telur dari ayam yang hidup di luar kandang.

    Bahkan, beberapa perusahaan di Asia sepenuhnya telah beralih ke telur bebas kandang. Di Indonesia, merek ternama seperti Pizza Express, Subway Indonesia, dan Potato Head memimpin peralihan ini. “Ini adalah tren positif menuju kesejahteraan hewan yang lebih baik serta peningkatan kepercayaan konsumen,” kata Among.

    Laporan ini juga menyoroti kemajuan di kalangan produsen telur di Thailand dan Indonesia. Dari 50 produsen yang disurvei, 11 perusahaan (22%) telah sepenuhnya beralih ke produksi bebas kandang.

    Bagi perusahaan yang kesulitan mendapatkan telur bebas kandang, mereka dapat membeli kredit dari sistem impact incentive melalui konsultan bisnis global food partners, yang telah dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan besar.

    Asia, yang menghasilkan 64% telur dunia, secara bertahap mulai beralih dari penggunaan kandang. Bhutan, Tiongkok, Indonesia, dan Thailand telah menetapkan standar bebas kandang.

    Saat ini, lebih dari 2.600 perusahaan di seluruh dunia, termasuk 318 di Asia, telah berkomitmen untuk beralih ke penggunaan telur bebas kandang.

  • Mendag Budi Bahas Target Swasembada Pangan 2028 di Depan World Bank

    Mendag Budi Bahas Target Swasembada Pangan 2028 di Depan World Bank

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan Budi Santoso menyinggung target Indonesia mencapai swasembada pangan pada 2028 dalam forum diskusi yang dihadiri lembaga internasional seperti World Bank, World Economic Forum (WEF), dan World Trade Organization (WTO).

    “Jadi kita berdiskusi bersama-sama. Indonesia kan sudah mencanangkan pada 2028 itu swasembada pangan. Jadi diskusi-diskusi ini perlu dilakukan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan ke depannya dan ada kendala apa,” ujar Budi seusai acara High Level Policy Dialogue Action on Climate and Trade (ACT), di Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Budi menyampaikan, diskusi bersama sejumlah lembaga nasional dan internasional ini membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Salah satunya terkait ketahanan pangan menuju swasembada pangan pada 2028.

    “Jadi kita dukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, supaya ketahanan pangan atau swasembada pangan pada 2028 ini segera terwujud. Intinya sebenarnya itu ya, jadi kita diskusi saja bareng-bareng dengan beberapa lembaga internasional dan nasional yang kebetulan sekarang lagi di Jakarta,” katanya.

    Di samping itu, berkaitan dengan ACT, Budi mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong upaya bersama dalam mendukung perdagangan yang seimbang dengan kebutuhan adaptasi dan mitigasi iklim.

    Menurutnya, peran perdagangan penting untuk memberikan akses terhadap tersedianya produk, bahan baku, dan teknologi, serta jasa yang diperlukan dalam mendukung perdagangan hijau dan berkelanjutan.

    Selain itu, Budi juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antarkementerian untuk membangun kebijakan di level nasional yang seirama dan kondusif.

    Sebagai informasi, acara ini juga turut dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya, seperti Utusan Khusus Presiden untuk Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, Mari Elka Pangestu, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Amalia Widyasanti, Sekretaris Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag, Ari Satria, serta Direktur Pengembangan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Tri Purnajaya.

  • Langkah OPEC+ Dorong Harga Minyak Naik Lebih dari 2 Persen

    Langkah OPEC+ Dorong Harga Minyak Naik Lebih dari 2 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Keputusan OPEC+ terkait penundaan rencana peningkatan produksi selama satu bulan mendorong harga minyak dunia menguat lebih dari 2% pada perdagangan Senin (4/11/2024). Selain itu, hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) juga memengaruhi harga minyak.

    Mengutip Reuters, Selasa (5/11/2204), harga minyak Brent naik 2,7% atau sebesar US$ 1,98 menjadi US$ 75,08 per barel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS meningkat 2,85% atau US$ 1,98 menjadi US$ 71,47 per barel. Diketahui pada pekan lalu, harga Brent sempat anjlok 4% dan WTI turun 3%.

    OPEC+ pada Minggu (3/11/2024), umumkan perpanjangan pemotongan produksi sebesar 2,2 juta barel. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produksi bulanan sebesar 180.000 bpr mulai Desember.

    Ahli strategi energi Macquarie Walt Chancellor mengatakan, perpanjangan ini memunculkan keraguan terhadap komitmen OPEC+ untuk meningkatkan pasokan pada 2025.

    “Pengumuman ini mungkin meredakan kekhawatiran akan perang harga OPEC+ yang baru,” ucapnya.

    Produksi minyak OPEC meningkat pada Oktober setelah Libya menyelesaikan krisis politik. Namun, peningkatan produksi dibatasi oleh komitmen Irak untuk memenuhi pemotongan produksi yang telah disepakati dalam aliansi OPEC+.

    Perusahaan Minyak Nasional (NOC) Libya menyebut, produksi minyak negara itu mendekati 1,5 juta bph.

    Selain itu, Pilpres AS juga membuat harga minyak naik karena persaingan dua kandidat yang kuat. Kamala Harris dan Donald Trump bersaing ketat di survei, sehingga memicu ketidakpastian pasar.

  • Pilpres AS dan Suku Bunga The Fed Dorong Harga Emas Menguat

    Pilpres AS dan Suku Bunga The Fed Dorong Harga Emas Menguat

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) 2024 yang dilaksanakan pada Selasa (5/11/2024) memicu harga emas naik tipis pada perdagangan Senin (4/11/2024). Selain politik, kebijakan terkait ekonomi, yakni penurunan suku bunga The Fed pada November, juga membuat emas menguat.

    Mengutip CNBC International, Selasa (5/11/2024), harga spot emas menguat 0,05% menjadi US$ 2.736,49 per ons, setelah sebelumnya mencatat rekor tertinggi US$ 2.790,15 per ons pada Kamis (31/10/2024). Kemudian, kontrak berjangka emas AS turun 0,08% ke level US$ 2.746,90 per ons.

    Persaingan ketat antara dua kandidat di Pilpres AS, yakni Wakil Presiden Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump memicu pelaku pasar waspada.

    Hal ini karena pasar khawatir hasil Pilpres AS yang memicu rusuh, seperti ketika Trump kalah pada 2020 lalu. ketika itu, Trump menyebut telah dicurangi di Pilpres AS 2020 dan membuat para pendukungnya melakukan unjuk rasa di Capitol,

    Kepala strategi komoditas TD Securities Bart Melek mengatakan, apabila Trump menang, kemungkinan harga emas akan tetap menguat.

    “Apabila Trump menang, kekhawatiran tentang inflasi meningkat, khususnya dengan kebijakan yang akan ia usung,” ucapnya.

    Selain isu politik, saat ini perhatian juga tertuju pada keputusan suku bunga The Fed yang akan diumumkan pada Kamis (7/11/2024). Analis memperkirakan bank sentral AS akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin.

    Kebijakan suku bunga rendah dari biasanya akan menguntungkan emas. Hal ini karena logam mulia ini disebut sebagai aset save haven terhadap ketidakpastian ekonomi dan politik global.

  • Wall Street Melemah Jelang Pilpres AS

    Wall Street Melemah Jelang Pilpres AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Bursa perdagangan saham Amerika Serikat (AS) Wall Street melemah jelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden AS 2024 pada Selasa (5/11/2204). Selain itu, suku potensi pemangkasan suku bunga The Fed juga memicu Wall Street anjlok.

    Melansir CNBC International, Selasa (5/11/2024), Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 258 poin atau 0,6% menjadi 41.794,6. Kemudian, S&P 500 melemah 16,1 poin atau 0,23% menjadi 5.712 dan Nasdaq turun 59,9% atau 0,33% menjadi 18.179.

    Selama sesi perdagangan, Dow Jones juga sempat merosot lebih dari 400 poin. Sementara, S&P 500 dan Nasdaq berfluktuasi hingga akhirnya berada di zona merah.

    Pergerakan saham hingga akhir tahun akan terpengaruh dari hasil Pilpres AS 2024 yang akan segera dilaksanakan. Survei menyebut kedua kandidat, yakni mantan Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden Kamala Harris menunjukkan persaingan yang ketat.

    Ekonom dan kepala strategi pasar di New York Life Investments Lauren Goodwin mengatakan, investor memberikan proyeksi perubahan dalam persepsi terkait kemungkinan sosok menang dalam pilpres AS.

    “Pilpres ini terlalu ketat untuk diprediksi. Siapa pun tidak memiliki keunggulan dalam memperkirakan hasilnya. Oleh karena itu, pergerakan pasar cenderung bersifat biner,” ujarnya.

    Sebelumnya, pasar mendapat dorongan stabil dari kenaikan saham Nvidia, yang naik 2% setelah S&P Dow Jones Indices mengumumkan bahwa perusahaan cip tersebut akan menggantikan Intel di list Dow Jones.

    Perubahan ini, yang mulai berlaku akhir pekan ini, terjadi karena Nvidia terus menunjukkan performa yang kuat, sementara Intel tertinggal dalam persaingan kecerdasan buatan. Sepanjang 2024, saham Nvidia telah melonjak 180%, sementara Intel kehilangan lebih dari setengah dari nilai pasar.

    Selain pilpres AS, Wall Street juga menunggu keputusan terbaru dari The Fed pada Kamis (7/11/2024), terkait pemangkasan suku bunga sebesar 0,25%. Sebelumnya, The Fed telah memangkas suku bunga sebesar 0,5% pada September.

  • Tugas Berat Menteri Ara, Bangun 8.333 Rumah Tiap Hari dengan Anggaran Rp 750 Triliun Setahun

    Tugas Berat Menteri Ara, Bangun 8.333 Rumah Tiap Hari dengan Anggaran Rp 750 Triliun Setahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi V DPR Lasarus mengingatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara akan tugas berat untuk mencapai target membangun 3 juta rumah dalam setahun. Untuk mencapai target tersebut, kata Lasarus, Ara dan jajarannya harus membangun rumah sebanyak 8.333 sehari dengan total anggaran sebanyak Rp 750 triliun dalam setahun.

    “Sebanyak 3 juta (rumah) dibagi 360 (hari dalam satu tahun), saya pakai kalkulator tadi, berarti setiap hari itu harus jadi rumah 8.333 buah. Selamat bertugas Pak Menteri,” ujar Lasarus saat rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Ara di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Jika dikonversi dalam satu jam, kata Lasarus, maka Kementerian PKP harus membangun 694 rumah dalam rentang waktu satu jam. Menurut dia, dengan kondisi tersebut, Menteri Ara dan jajarannya harus bekerja keras untuk mencapai target membangun 3 juta rumah dalam setahun.

    “Setiap jam harus selesai 694 rumah, saya sudah hitung. Jadi kami Komisi V juga harus kerja keras supaya tercapai tujuannya,” tandas Lasarus.

    Belum lagi, kata Lasarus, anggaran yang yang dibutuhkan untuk membangun 3 juta rumah sebesar Rp 750 triliun. Lasarus mendapatkan angka sebesar itu dari perbandingan anggaran untuk sektor perumahan dalam 5 tahun terakhir yang menghabiskan dana sebesar Rp 119 triliun untuk pembangunan sekitar 2,17 juta unit rumah.

    Sementara itu, pagu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 2025 hanya Rp 5 triliun. Anggaran tersebut jauh di bawah anggaran Ditjen Perumahan 2024 sebesar Rp 14 triliun.

    “Rp 750 triliun satu tahun, kita baru bicara uang mampu tidak kita siapkan Rp 750 triliun. Kemudian sumber daya manusianya bagaimana,” tandas dia.

    Menurut Lasarus, keterlibatan pihak swasta penting dalam proyek membangun 3 juta rumah tersebut. Hanya saja, dia mengingatkan bahwa keterlibatan swasta pasti terukur karena memiliki hitungan-hitungan tersendiri.

    Oleh karena itu, Lasarus meminta Kementerian PKP untuk segera menyampaikan rancangan atau blueprint terkait program pembangunan 3 juta rumah.

    “Kami tentu juga bertanggung jawab secara moral kepada Pak Menteri dan kepada bangsa dan negara, karena anggaran Bapak kami yang mengesahkan,” pungkas dia.